perkembangan pemikiran euthanasia terhadap pehgaturan

St. Harum Pudjiarto, RS..Perkembangan Pemikiran Euthanasia...

Perkembangan Pemikiran Euthanasiaterhadap Pehgaturan Hukum di Indonesia

(Perspektif Politik Hukum Pidana)

St Harum Pudjiarto, RS

Abstract

' The purpose of this articles to discuss about legal policy on euthanasia, especiaily inthe formulation phase. In this case euthanasia has been drafted in the bill ofthe NewIndonesian Penal Code, anditseems thai passive euthanasia canbe carried out. Theanalysis shows that such aprovision in the bill of the New Indonesian Penal Code isalready true because it can temiinate the dilemma on the choice taken by doctors whichhas the same risk.

Pehdahuluan

Legalisasi euthanasia dalam hukumBelanda April lalu mendapat liputan luas persinternasional. Diterimanya "Undang-undangEuthanasia" dinilai sebagai semacam revolusidi bidang hukum.^ Banyak pihak tidak setiijubaik di Belanda sendiri maupun di luar negeri.Partai Demokrat Kristen. di Jerman malahmempertimbangkan. menggugat keabsahanundang-undang Belanda Ini pada MahkamahPengadilan Eropa, karena dianggapbertentangan dengan "Konvensi Eropa tentangHak Asasi Manusia." Dalam demokrasi modem, undang-undang dibentuk oleh institusi-institusi yang demokratis, oleh karena, itukeabsahan undang-undang Belanda itu tidakdapat diragukan. Parlemen menerimaundang-undang ini dengan mayoritas 104

^Marian Kompas. Tanggal 10ktober2001

melawan 40 suara (November 2000), laludalam senat dengan mayoritas 46 melawan28suara (10 April 2001).

Dalam praktik medis di Belanda undang-undang baru itu tidak akan mengakibatkanbanyak perubahan. Sudah lebih dari 25 tahunBelanda mengenal praktik Euthanasia.Seiama itu euthanasia ditarang menuruthukum, tetapi apabila syarat-syarat tertentudipenuhi instansi kehakiman tidak mengambiltindakan terhad'ap dokter dalam mendampingipasien-pasien terminal berkeyakinan tidakboleh menolak euthanasia kepada pasienyarig memintanya. Masalah euthanasia, waktuitu beiiaku "tidak kecuali...." Setelah diterimaundang-undang baru April 2001, mulai berlaku"ya, asalkan..." Mulai saat ini hukum secara

139

positif mengizinkan dokter mengakhirikehidupan pasien terminal, asal beberapasyarat dipenuhi. Karena itu praktik euthanasia di Beianda hampir tidak mengalamiperubahan, tetapi posisi dokter terhadaphukum menjadi lebih jelas dan aman.Sebelumnya dokter sering segan melaportindakan euthanasia, karena merasa ragubagaimana tanggapan instansi kehakiman.KinI kekhawatiran ini tidak perlu lagi, sebabtindakan euthanasia sudah menjadi legal.

Euthanasia termasuk masalah etika

biomedis tentang akhir kehidupan. Di Indonesia masalahnya sudah cukup disadari,tetapi belum terdengardiskusi yang menuntutlegalisasi euthanasia. Lain halnya denganmasalah etika biomedis tentang permulaankehidupan. Dalam banyak seminar dan

.diskusi tentang hal ihwal layanan kesehatansemakin keras terdengar suara-suara yangberanggapan di indonesia aborsi harusdiizinkan menurut hukum. Legalisasi aborsisudah berlangsung dibanyak negara, diduniaBarat maupun Timur. Kini. sudah saatnya Indonesia menyusul menegaskan hal tersebut.

Pada dasarnya euthanasia dan aborsimenyangkut pertanyaan yang sama: apakahdalam keadaan tertentu diperbolehkanmengakhiri kehidupan manusia? Sebab,tidak dapat diragukan sedikit pun, dalamkeadaan normal dilarang keras mengakhirikehidupan manusia atau dengan istilah lebihjelas membunuh. Tetapi pertanyaan itu timbuldi"akhir" kehidupan: ketika orang sakitsudahmendekati ajalnya dan, bagaimanapun,daiam waktu singkat akan meninggal atauketika kehidupan manusia baru dimulai dan

'Ibid.

masih jauh dari kondisi manusiawi dari orangtuanyaatauorang dewasalain. (Bahwa embriomuda sudah merupakan kehidupan manusiabaru tidak dapat diragukan, terutama sejakdiketahui tentang identitas genetikanya yangunik).

Dari sudut pandang etika, euthanasia danaborsi menghadapi kesulitan yang sama.Suatu prinsip etika yang sangatmendasar iaiahharus dihormati kehidupan manusia. Bahkanharus dihormati dengan mutlak. Tidak pemahboleh dikorbankan manusia kepada suatutujuan lain.

Dalam etika, prinsip ini sudah lamadirumuskan sebagai "kesucian kehidupan"(thesanctity oflife). Kehidupan manusiaadalahsuci karena mempunyai nilai. Peter Siregar^menerapkan pendapat ini bukan saja atasmasalah euthanasia dan aborsi, namun jugadalam anggapannya yang amat kontroversialtentang kemungklnan mengakhiri kehidupanbayicacatberatyang baru lahir. Dengan demikianla memperluas diskusi masalah aborsi sampaike infanticide (pembunuhan anak kecil), yangdalam masyarakat pra-Kristen- Yunani Kuno dankekaisaran Roma, umpamanya memang seringdipraktikkan.

Dalam etika profesi medis pengertian"kesucian kehidupan" mempunyai akar lebihmendalam daripada agama Kristen. Pengertianini sudah terbentuk sejak permulaan pertamaetikaprofesi medis, yaitu Sumpah Hippokrates.Hippokrates (abad ke-5/ke-4 SM) yang dijuluki"bapak ilmu kedokteran" bukan saja memberidasar ilmiah kepadaprofesi kedokteran, namunjuga menyediakan pandangan moral yangteguh bagi profesi ini. Melalui sumpah

140 JURNAL HUKUM. N0.17 VOL 8. JUNI 2001: 139-152

St. Harum Pudjiarto, RS. Perkembangan Pemikiran Euthanasia...

Hippokrates ia membuat profesi medismenjadi profesi pertama yang memiliki suatuethos khusus. Sumpah Hippokrates ada tigakalimat pendek: "Aku tidak akan memberikanobat yang mematikan kepada siapa pun bilaorang mernintanya, dan juga tidak akanmenyarankan halserupa itu. Demikian jugaakutidak akan memberikan kepada seseorangwanita sarana abortif. Kemurnian dan

kesucian akan kujaga kehidupan dan seniku."' Tiga kaiimat pendek Ini dapatdiiihat sebagaiawai tradisi anti-euthanasia dan anti-aborsi dalam

etos profesi medis. Euthanasia dalam arti kinitentu belum lama dikenai. Tetapi larangan untukmemberi racun teiah mengembangkan tradisianti-pembunuhan daiam profesi kedokteran.Menurut hakikatnya, profesi ini harusmemperjuangkan kehidupan dan tidak pemahmemihak kematian. Sebaliknya, praktik aborsisudah dikenai sepanjang sejarah. Dalammasyarakat Yunani kuno, sekitar Hippokrates,aborsi maiah diterima sebagai hal iumrah.Tetapi, sejak Hippokrates, profesi medismengembangkan suatu sikap anti-aborsi yangberlangsung terus sampai zaman modem.

Faham "kesucian kehidupan" itu sendiribeium diketemukan dalam sumpah Hippokrates.Tetapi. apabiia kaiimat ketiga tadi iangsung bolehdikaitkan dengan kaiimat pertama dan kedua,maka" kemurnian dan kesucian" profesi medisitu bertiubungan dengan hormat atas kehidupanyang diperintahkan kaiimat pertama dan kedua.Kalau begitu, "kesucian kehidupan" adaiahfaham yang mudah dapat muncui.

Persoaian euthanasia tersebut di atas tidak

hanya menjadi persoaian medis semata-mata,tetapi juga mengenai persoaian hukum. Hai inidikarenakan masalah euthanasia adaiah

masaiah kehidupan dan kematian seseorang.Euthanasia dapatdiiihat sebagaisuatutindakanmedis/kedokteran di sisi yang iain juga dapatdiiihat sebagai suatu pembunuhan/hukum. Haiyang menjadi persoaian dalam hal ini adaiahbagaimana perkembangan pemikiran euthanasia mampu menserasikan dua bidang ilmutersebut (medis dan hukum) yang mampumenjadikan jembatan untuk sahnya tindakanmedis euthanasia menurut hukum.

Hakekat Euthanasia

• istilah euthanasia berasai dari kata/bahasa

iatin, yaitu EU yang berarti balk, dan Tanafhosyangberarti mati. Dari dua kata itu euthanasia dapatdiartikan/diterjemahkan sebagai membunuhdengan alasan yang baik, membunuh denganalasan demi kemanusiaan, membunuh denganalasan belaskasihan, mati dengan tenang, matitanpa penderitaan danmasih banyak iagi istilah-istiiah lain untuk menterjemahkan hakikat euthanasia. Misainya Euthanasia (inggris), berartitindakan mematikan orang untuk meringankanpenderitaan sekarat. ^ Menurut Djoko Prakosodan Djaman Andhi Nirwanto, euthanasia dapatdideflnisikan sebagai a good death atau matidengan tenang. Hai ini dapat teijadi karenadengan pertolongan dokter atas permintaan daripasien ataupun keiuarganya, karenapenderitaan yang sangat hebatdan tiadaakhir,atau pun tindakan membiarkan saja oiehdokterkepada pasien yang sedang sakit tanpamenentu, tersebut, tanpa memberikanpertolongan pengobatan seperiunya.

Menurut Soehardjo, pengertian euthanasiaadaiah mematikan atau membiarkan mati

seseorang yang menderita sakit parah yang tidak

'JohnM. Echols dan Hasan Shadily. 1988. Kamus Inggris Indonesia. PT. Gramedia Jakarta. Him. 219

141

dapat disembuhkan lagi/ Secara etimologisistilah euthanasia berasal dari bahasa Yunani,

yaitu dari asal kata eu= balk, thanatos= mati,sehingga secarakeseluruhan diartikan kematianyang tenang dan wajar. Kemudian istilah inidiartikan sebagai membunuh tanpa penderitaanterhadap pasien yang sudah tidak dapatdiharapkan lag! akan sembuh, yang dalambahasaInggris lebih populerdengan istilah MercyKilling.^

Dalam buku "Kode Etik Kedokteran Indo

nesia" euthanasia diartikan sebagai berikut;1. Berpindah ke alam baqa dengan tenang,

tanpa penderitaan untuk yang berimandengan nama Allah di bibir.

2. Ketika hidup akan berakhir, diringankanpenderitaan sisakitdengan memberi obatpenenang.

3. Mengakhiri penderitaan dan hidupseseorang yang sakitdengan sengajaataspermintaan pasien sendiri dankeluarganya.

Hakikat euthanasia tanpa periu diingkarisebenarnya membunuh seorang pasien didalam rumah sakit, hanya saja pembunuhanitu dilakukan olehseorang dokter ahli terhadappasiennya yang dalam situasi terminal, dalamarti situasi pasien yang sakit yang tidak dapatdiharapkan untuk sembuh dan hidup lagi.

Dalam dunia medis^ dikenal dua bentuk

euthanasia, yaitu euthanasia aktif dan euthanasia pasif. Euthanasia pasif adalah suatusituasi dimana seorang pasien meninggaldikarenakan sudah tidak dapat ditolong lagi

dan jlka diberikan suatu tindakan medis tidakakan banyak berpengaruh pada diri pasienyang pada akhirnya pasien meninggal.Sebagai contoh pasien yang menderita kankeryang sudah parah/kronis, maka dokter akanmemberikan suntikan untuk menghilangkanrasa sakit yang kuatpada diri pasien. Contohlain pasien yang koma dan masuk diruang ICU,oleh dokter diberikan pertolongan untuk tetaphidup dengan mengganti fungsi organ tubuhdengan mesin, sehingga pasien tetap dapatbertahan untuk beberapa lama walaupunpada akhimya pasien juga meninggal.

Euthanasia aktif adalah suatu bentuk eu

thanasia dengan cara menyuntikkan racunpada tubuh pasien atau melepas semua mesinataualat-alat yang dipasang padatubuh pasiensebagai pengganti organ tubuh pasien yangtidak berifungsi, sehingga dalam waktu yangtidak lama pasien akan meninggal.

Dalam kepustakaan ilmu hukum dikenalempat bentuk euthanasia, yakni euthanasiasukarela aktif. euthanasia tidak sukarela aktif,euthanasia sukarela pasif dan euthanasia tidaksukarela pasif. Sukarela di sini adalah ataspermintaan pasien itu sendiri, sedangkansebaliknya tidak sukarela berarti tanpapersetujuan pasien. Pembagian bentuk euthanasia yang sering dipakai adalah euthanasia aktifdan euthanasia pasif.

Berbicara kematian atau keinginan ataugagasan untuk mati sebenarnya tidak berdirisendiri-sendiri. tetapi kumulasi beberapa

*Soehardjo. 1992. PolitikHukum danPelaksanaannya dalam Negara repubik Indonesia. Semarang:Fakultas Hukum Undip. Him. 4

^Soeprapto Samil. 1980. Euthanasia. Him. 9®Fx.Haryatno. 1990. Kamus BesarSa/jasa Indonesia. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan:

BalaiPustaka.Hlm. 17

142 JURNAL HUKUM. N0.17 VOL. 8. JUNI 2001: 139-152


faktor yang mendukung dan saling berkaitan.Muncul gagasan untuk mati dilatarbelakangibeberapa faktor, misalnya keputusasaan,penyakit kronis yang tak kunjung sembuh/takdapat diharapkan sembuh, penderitaan yangdirasakan sangat berat, merasa hidupnyamembebani keluarga dan masih banyak lagifaktor lain.

Menurut Beck dalam hasll peneiitiannyamenegaskan bahwa keinginan untukmengakhiri hidupnya banyak terdapat padapenderita depresi, balk yang ringan maupunyang berat/ Sejalan dengan hal tersebut hasilpenelitian Stevi di Rumah Sakit Sardjitomenunjukkan adanya keterkaitan antarakeputusasaan dan depresi dengan ide untukmati. Dari penelitian ini memberikan gambaranseseorang yang mengalami gangguanpenyesuaian akan mengalami keputusasaandan depresi, sehingga sltuasi ini menimbulkanide untuk mengakhiri hidupnya.®

Di sisi lain kekacauan psikologis jugamenjadi penyebab timbulnya keinginan untukmengakhiri hidup.® Salah satu penyebabkekacauan psikologis yaitu adanya dekonstruksikognisi, artinya adanya pengabaian esensikesadaran atas tindakan yang dilakukan, tetapiterjadi secara singkat untuk mencapai tujuansegera. Tindakan itu berdasar pada motivasiuntuk melarikan diri dari kesadaran dirl yangmenyakitkan.^®

Dari kajian di atas, nampaknya euthanasia, baik aktif maupun pasif, sukarela maupun

tidak sukarela, semuanya itu berdasarkan padaperasaan tidak tega melihat penderitaan sipasien. Jika pasien dapat diajak untukberdiskusi/dialog, maka tindakan dokter untukmelakukan euthanasia dapat disetujuinya.Yang menjadi masalah adalah etika,pantaskah euthanasia dilakukan. Demikianjuga masalah moral, bermoralkah seseorangyang melakukan euthanasia itu. Di sisi yanglain juga menjadi masalah agama, berdosakahseseorang yang melakukan euthanasia,disamping itu juga masalah hak asasimanusia danhukum melanggar hak asasi ataumelanggar hukumkah seseorang melakukaneuthanasia itu. Semuanya itu ataspertimbanganbahwa hidup dan kematian ada di tanganTuhan.

Mencermati kedua bentuk euthanasiaaktif maupun euthanasia pasif nampaknyaada tujuan yang berbeda. Euthanasia aktifentah Itu sukarela atau tidak sukarela,kematian merupakan tujuan tindakanseseorang, dalam hal ini dokter. Sedangkanpada euthanasia pasif kematian pasien bukanmerupakan suatu tujuan tindakan seorangdokter, tetapi lebih pada perawatan pasienyang tidak ada harapan lagi untuk hidup ataumendekati kematiannya dengan pendekatantidak memulai terapi atau menghentikan terapiyang sudah dimulai, sehingga kematian ituberlangsung alamiah.

Mencermati tujuan yang ada di balik keduaeuthanasia itu, nampaknya euthanasia pasif lebih

^Burn, D.D. Terap/Kogn/Wf. Jakarta: Eriangga. Him. 10^Slevi. "Hubungan Antara Keputusan dan Depresi dengan Bunuh DIri". Skripsi Sarjana Psikologi UGM.

Him. 33

®Noor Rochman Hadjam. "EuthanasiaTinjauan Psikologis." Makalah pada Seminar Euthanasia Universi-tasMuhammadiyah Vogyakarta. 13 April 1966. Hlm.10

'°/Wd.Hlm.10

143

baik dilakukan dari pada euthanasia aktif dalamart! perasaan telah membunuh pasien sedikitterhindarkan, perasaan telah berdosa terampuni,perasaan tidak bermoral terbebaskan, perasaanmeianggar hak asasi manusi dan hukumterhapuskan.

Pengaturan Hukum terhadap Euthanasiadi Indonesia

Sudut pandang hukum terhadap euthanasia dalam arti menghentikan perawatanatas permintaan pasien. Dengan konstruksiyuridis demikian itu, permintaan pasien untukmenghentikan perawatan sebetulnya dalamkenyataan tidak mengakhiri hidupnya supayamati, tetapi la ingin mengakhiri penderitaannya."

Penghormatan hak asasi pasien untukmeminta atau tidak meminta perawatankesehatan harus mendapat pertimbanganutama. Atas dasar hal tersebut euthanasiaharuslah menjadi pertimbangan hukum.Kondisi/konstruksi yuridis demikian ini lebihdiperkuat lagi oleh asas keperdataan. bahwaperawatan/pelayanan kesehatan sudahdianggap suatu perjanjian/kontrak atas dasarkemauan bebas kedua belah pihak {pasiendan dokter), sehingga terikat hubunganperjanjlan sebagalmana diatur dalam Pasal1320 KUHPer. Konsekuensi logis dari tindakandokter tanpa persetujuan pasien, maka dapatdikatakan tindakan dokter meianggar hukum,secara khusus hukum pidana sebagaimanadirumuskan pada Pasal 351 KUHR

Tindakan euthanasia dilarang oleh hukumpidana. Secara langsung euthanasiaberhubungan dengan Pasal 344 KUHP dan

secara tidak langsung euthanasia berhubungan dengan Pasal 345, 338, 340 dan359 KUHR Kondisi demikian ini menimbulkandilema bagi seorang dokter yang akanmelakukan tindakan medis (euthanasia). Disatu sisi dokter meiaksanakan tugas profesinya,tetapi di sisi lain dokter melakukan kejahatan/meianggar hukum.

Negara Indonesia, nampak secara tegasmemmuskan Euthanasia dalam KUHP (UU No.1Tahun 1946), sebagaimana dirumuskan dalamPasal 344 " Barangsiapa merampas nyawa or-ang lain atas permintaan orang itu sendiri yangjelas dinyatakan dengan kesungguhan hati,diancam dengan pidana penjara paling lamadua belas tahun." Dari rumusan itu berartimasalah euthanasia di Indonesia bukan

merupakan hak asasi manusia. Oleh karena Itu,hukum melarang segala bentuk euthanasia.

Dengan demikian, masalah euthanasiadari sudut hukum, di satu pihak ada yangmenetapkan sebagai hak asasi manusia, di lainpihak menetapkan bukan hak asasi manusia.Sebagai konsekuensi logis bagi negara yangmenganggap euthanasia sebagai hak asasimanusia tidak menjadikan euthanasia sebagaitindak pidana. Sebaliknya suatu negara yangmenyatakan bahwaeuthanasia bukanhak asasimanusia, menjadikan perbuatan euthanasia itusebagai tindak pidana dalam hukum pidananya.Sebagai contoh negara Indonesia.

Perkembangan Pemikiran EuthanasiaPada 1992 masalah aborsi juga telah

diperoleh keserasian antara hukum dankesehatan dengan suatu kebijakan yang

"Bambang Poemomo. 'Pengaruh Iptek untuk Melakukan Pilihan Euthanasia Menurut Hukum." makalah13Aprjl1996.Hlm..2


Sf. Harum Pudjiarto, RS. Perkembangan Pemikiran Euthanasia...

dltumuskan dalam Pasai 15 UU No. 23 Tahun

1999 bahwa tindakan aborsi dalam bentuk

apapun dilarang, namun dalam keadaan daruratsebagai upaya penyelamatan jiwa ibu dan ataujaninnya dapat dllakukan tindakan medis tertentu.

Masalah euthanasia apabila dicermati,nampak ada persamaan dengan dua peristiwadi atas, yaknl berbicara masalah kehidupanmanusia dankesehatan/kesejahteraan manusia.Oleh karena itu, bagaimana menserasikanmasalah euthanasia dengan hukum,dimaksudkan agareuthanasia tidak merupakansuatu hal yang dilematis bag! dokter ataupendek kata euthanasia diperoleh dasartindakan medis untuk kesejahteraan umatmanusia. Mendasarkan pada hakikat euthanasia di atas, maka euthanasia dapatditafsirkan menjadi dua pengertian yakni euthanasia sama dengan/identik denganpembunuhan dan pengertian kedua adalaheuthanasia tidak sama dengan pembunuhan.

Duatafsiran mengenai euthanasia sepertidinyatakan di atas, berkembang luas denganpokok-pokok pikiran baru yang muncul yakni:^^Pertama, bahwaorang mempunyai hak untukmenentukan dirinya sendiri dalam arti the rightto seif determination. Kedua, bahwa orangbukan mempunyai hak untuk mati, melainkanhak untuk memiiih antara hidup dan mati {theright tochoosebeetwen iife and death] dalamarti jika seseorang mempunyai hak untukhidup, maka sama jugamempunyai hak untukmenentukan akhir kehidupannya. Ketiga,bahwa manusia tidak boleh dipaksa untukmenderita yang tidak dapat ditanggungnya

dalam arti sama dengan penganiayaan [manyindividual today are afraid ofprotected dyingand dependence. It would be logical for thesociety topermit thetermination ofuseless torture). Keempat, bahwa euthanasia merupakantindakan untuk mengakhiri hidup seseorangatas permintaan orang yang bersangkutankarena penyakit yang dideritanya [euthanasiais the act ofputting to deathpainlessly a person suffering froman incurable disease).Kelima, bahwa sudah semakin dipahamitentang definisi hidup mati dankesehatan tidakstatis [the definition of life, death, and healtyare moving).

Dua tafsiran dan lima perkembanganpemikiran di atas menunjukan terjalinnya/keserasian antarakedokteran/kesehatan denganilmu pengetahuan hukum untuk menuju padatujuan yang lebih tinggi demi kemanusiaan.

Hasil kongres Hukum Kedokteran" WorldCongress on Medical Law " 1979 danpandangan para ahli hukum kesehatandiperoleh petunjuk tentang euthanasiasebagai berikut:^^a. Bahwa euthanasia terdiii atas euthanasia

sukarela aktif, euthanasia sukarela pasif,euthanasia tidak sukarela aktif dan eutha-

' nasia tidak sukarela pasif.b. Bahwa padadasamya euthanasia sukarela

pasif diterima, tetapi dalam kenyataanyaterdapat keragu-raguan batasannyadengan euthanasia aktif yang pelanggarannorma hukum namun dalam hal tertentu

dikecualikan sebagai alasan penghapusanpidana.

'̂ Bambang Poernomo. Pengaruh Iptek untuk Melakukan Pllihan Euthanasia Menurut Hukum.Tanpa Tahun. Him. 2

'̂ Bambang Poernomo. Hukum Kesehatan. Pascasarjana Fakultas Kedokteran Magister ManagemenRumahSakitUGM.Hlm.258

145

c. Bahwa pranata hukum mengenai perilakudalam keadaan darurat yang meliputiOvermacht fdaya paksa) Pasal 48 KUHPyang dapat dinilai dari pandangan objektifprofesi medis dan etika media, maka akanmenjadi alasan penghapus pidana.

Perkembangan 1986, pengadilanmengembangkan dasar ukuran medisnormatif untuk menghukum atau tidakmenghukum seorang dokter yang melakukaneuthanasia, dengan ukuran sebagai berikut."

1. Menyangkut orang yang menderitapenyakit yang sudah tidak dapatdisembuhkan lagi

2. Penderitaannya sedemikian hebat,sehingga perasaan sakit taktertahankan iagi

3. Pelakunya dokter yang mengobati4. Pasien sudah masuk pada periode

akhir hidup5. Pasien sendiri telah berkali-kail

mengajukan permintaan dengansangat untuk mengakhiri hidupnya

6. Harus ada konsultasi dengan dokterahll iainnya

Perkembangan ilmu hukum setelahtahun1987, muncul pemlkiran baru sebagai standartpenegakan hukum yang bersifat komplementer,yaitu:1. Dapat melepaskan dari tuntutan hukum

apabila dokter telah menjalankan tugassesuai dengan etika medis dan bertindaksecara profesional medis.

2. Dapat melepaskan diri dari tuntutan

hukum apabila dalam bentuk pseudoeuthanasia, daiam arti:a. mengakhiri perawatan pasien karena

gejala mat! batang otak;b. mengakhiri hidup seseorang dalam

keadaan darurat {emergency)',c. memberhentikan perawatan medis

yang tidak berguna Iagi dan doktermenolak perawatan medis berupaauto euthanasia mengingat tanpa ijinpasien dokter tidak diperkenankanmelakukan tindakan medis karena

bertentangan dengan asaskeperdataan.^®

Perkembangan pokok-pokok pikirantentang euthanasia yang menjadi ukuranmedis normatif dan bahan-bahan pertimbanganpengadilan diatasdapatdijadikan ukuran medisnormatif dalam perkembangan penegakanhukum khususnya euthanasia di Indonesia.

Politik Hukum Pidana

Istilah "politik" diambil dari bahasa Belandapolitiek atau dapat juga diambil dari bahasainggris policy.^^ Berpijak dari kedua istilahtersebut, maka istilah "politik" dapat diidentikkandenganistilah "kebijakan." Oleh karena itu istilah"politik hukum pidana" dapat puia dikatakandengan istilah "kebijakan hukum pidana", atausering pula dikenal dengan istilah penalpolicy,criminal lawpolicy atau strafrechtspolitiek.

Di dalam Kamus Besar Bahasa Indone

sia, politik diartikan sebagai ilmu pengetahuanmengenai ketatanegaraan atau kenegaraan

'*lbid.

'®St. Harum Pudjiarto. MemahamIPolitik Hukum dilndonesia....H\m. 17

146 JURNAL HUKUM. N0.17 VOL 8. JUNI 2001:139-152

Sf. Harum Pudjiarto, RS. Perkembangan Pemikiran Euthanasia...

{sistem pemerintahan, dasar-dasarpemerintahan): Segala urusan dan tindakan(kebijaksanaan, siasat, dan sebagainya)mengenai pemerintahan negara; Kebijakan;cara bertindak (dalam menghadapi ataumenangani suatu masalah)/'

Lebih lanjut ditegaskan, bahwa kebijakanadalah Kepandaian, kemahiran, kebijaksanaan;Rangkaian konsepdan asas yang menjadi garisbesar dan dasar rencana dalam pelaksanaansuatu pekerjaan dan cara bertindak(pemerintahan, organisasi); pemyataan cita-cita,tujuan, prinsip, atau maksud sebagaigarisbesarpedoman untuk mencapai sasaran; garishaluan.'®

Dari kedua istilah tersebut, dapat ditariksuatu garisbesar,bahwa politik hukum pidana/kebijakan hukum pidana adalah carabertindak, atau siasat dari pemerintah (negara)dalam bentuk hukum pidana, sebagai garisbesar pedoman untuk mencapai tujuan/sasaran tertentu (menghadapi kejahatan).

Berkaitan dengan haltersebut, khususnyadalam hufaungan antara politik dan hukumSoehardjo Sastro Soehardjo menyatakan:

Saya berpendapat bahwa politik danhukum itu merupakan pasangan. Hukumpasti didasari oleh politik, karena hukumitu dibentukoleh negara sebagai lembagapolitik yang tertinggi. Sebaliknya politikbaru mempunyai wujud bilamana sudahdirumuskan dalam bentuk hukum.

Hubungan antara keduanya adalah timbalbalik, bilamana politik itu adalah lambang

kekuasaan atau Macth dan rumusan-

rumusan norma itu dilambangkan denganhukum atau Recht maka hubungan antarakeduanya itu adalahsepertiyangdilukiskandalam ungkapan Machtsbifdende Wirkungdes rechts, das Rechtsbildende Wirkungdes Machts, atau kalau diterjemahkandalam bahasa Indonesia: Politiklah yangmembentuk hukum dan hukumlah yangmemberlkan wujud pada poiitikJ^

Berkaitan dengan politik kriminalSoehardjo Sastro Soehardjo menyatakan:

Politik hukum bertugas meneliti perxjbahanmanayang perlu diadakan tertiadap hukumyang ada agar supaya memenuhikebutuhan-kebutuhan baru didalam

kehidupan bermasyarakat. Politik hukumtersebut meneruskan arah perkembangantertib hukum. Dari Jus Constitutum menujupada Jus Constituendum.^

Dari pemyataan di atas, berarti, politikmemberlkan pengakuan pada hukum. Hukumdijadikan sebagai sarana untuk mencapaitujuan tertentu, atau dengan kata lain hukumdijadikan sarana politik {means of political engineering). Hukum diartlkan sebagai suatukategori politik dan sebagai alat untukmenegakkan kehidupan bersama secara adil,dalam masyarakat yang dituju oleh hukum.

Berkaitan dengan hal tersebut, SoehardjoSastro Soehardjo menyatakan:

Istilah Political bisa diambll dalam arti yangluas dan dalam arti yang sempit. Dalam

"Kamus Besar Bahasa Indonesia. 1990. Him. 549

's/b/d

^®Soehardjo Sastro Soehardjo. MakalahlBahan Kuliah S2. Tanpa tahun.Him. 3.™/b/d. Him. 2.

147

arti luas Political mencakup social, economical, psychological, engineering, sebabengineering atau rekayasa tersebutdilakukan melalui lembaga politik, yaitunegara. Sedangkan Politicaldalam arti yangsempit, maka itu berarti suatu rekayasadalam bidang politik, yaitu meningkatkankesadaran politik berbangsa danbemegarabagi masyarakat yang bersangkutan.^^

Berdasarkan uraian di atas, hukum sebagaisarana politik. sudah barang tentu negaralahyang melaksanakan, karenasatu-satunyajaluryang dapat membentuk hukum positif adalahnegara. Oleh karena itu, politik dan kebijakanpemerintah negara sangat erat hubungannyaantara yang satu dengan yang lain, dan tidakmungkin keduanya dipisahkan. Hukum selalumengiringl kebijakan pemerintah untuk secaraselektif memberikan batasan legalitas terhadapkebijakan tertentu, untuk tercapainya ketertibanmasyarakat.

Berkaitan dengan ha! tersebut, SoehardjoSastro Soehardjo menyatakan:

Politik hukum tidak berhenti setelah

dikeluarkan undang-undang, tetapi justrudisinilah baru mulai timbui persoalan-persoalan. Baik yang sudah diperkirakanatau diperhitungkan sejak semula,maupun masalah-masalah lain yangtimbui dengan tidak diduga-duga. Tiapundang-undang memeriukan jangkawaktu yanglamauntak dapat memberikankesimpulan seberapa jauh tujuan politikhukum undang-undang tersebut telahtercapai. Jika hasilnya diperkirakan sulit

untuk dicapai, apakah periu diadakanpembahan ataupenyesuaian seperiunya.^

Senada dengan hal di atas Andi Hamzahmenyatakan:

Dalam pengertian formal politik hukumhanya mencakup satu tahap saja yaitumenuangkan kebijakan pemerintah dalambentuk produk hukum atau disebut Legislative drafting, sedangkan dalam pengertianmateriil politik hukum mencakup legislative drafting, legal executing, dan legal re-viewP

Dalam kaitan dengan hal tersebut, politikhukum harus dipandang sebagai politik hukumdalam arti yang luas atau materiil, yakni tidakhanya berakhir pada dikeluarkannya suatuundang-undang, tetapi dimulai saat dibuatnyasuatu undang-undang, pelaksanaannyasampal pada penyesuaian atau perubahanseperlunya, yang pada akhimya akan dicapaitujuan dari politik itu, yang tidak lain jugamerupakan tujuan hukum itu sendiri.

Sejalan dengan hal di atas, Sudartomenyatakan, bahwa politik hukum adalah:a. usaha untuk mewujudkan peraturan-

peraturan yang balk sesuai dengankeadaan dan situasi pada suatu saat.

b. kebijakan suatu negara melalui badan-badanyang berwenang untuk rhenetapkanperaturan-peraturan yang dikehendakiyang diperkirakan dapat digunakan untukmengekpresikan apa yang terkandungdalam masyarakat dan untuk mencapaiapa yang dicita-citakan.^^

'Wd. Him. 5.

Him. 15-16.

"Andl Hamzah. 1987. Hukum Pidana Politik. Pradjnya Paramita: Jakarta. Him. 24.2^Sudarto. 1981. Him.159.

148 JURNAL HUKUM. N0.17 VOL. 8. JUNI 2001: 139-152

Sf. HarumPudjiarto, RS. Perkembangan Pemikiran Euthanasia...

Berpijak dari pengertian di atas, Sudartomenyatakan:

Bahwa melaksanakan "politik hukumpidana" berarti mangadakan pemilihanuntuk mencapai hasil perundang-undanganpidana yang paling balk daiam art!memenuhi syarat keadilan dan daya guna.

Daiam kesempatan yang lain, Soedartomenyatakan:

Bahwa melaksanakan politik hukum pidanaberarti "usaha mewujudkan peraturanperundang-undangan pidana yang sesuaidengan keadaan dan situasi pada suatuwaktu dan untuk masa-masa yang akandatang.'"

Sejaian dengan hal tersebut pendapatMulder menyatakan bahwa Strafrechtspolitieklalah garis kebljakan untuk menentukan:a. seberapa jauh ketentuan-ketentuan

pidana yang berlaku perlu dirubah ataudiperbaharui.

b. apa yangdapat diperbuatuntuk mencegahterjadinya tindak pidana.

c. cara bagaimana penyidikan, penuntutan,peradilan dan pelaksanaan pidana harusdilaksanakan.^^

Berkaitan dengan hal tersebut, Marc Ancelmenyatakan bahwa ilmu hukum pidana modem terdiri dari tigakomponen, yakni kriminologi,hukum pidana dan politik hukum pidana. Politikhukum pidana adalahsuatu ilmu sekallgus seniyang pada akhimya mempunyai tujuan praktisuntuk memungklnkan peraturan hukum positifdirumuskan secara lebih baik dan untuk

memberi pedoman tidak hanya kepadapembuat undang-undang, tetapi juga kepadapengadilan yang menerapkan undang-undangdan juga kepada para penyelenggara ataupelaksana putusan pengadilan.

Dari berbagai pemyataan di atas, hakekatpolitik hukum pidana bukanlah semata-matateknik pembuatan undang-undang yang dapatdilakukan secarayuridis-normatif atausistematikdogmatik, tetapi diperiukan pendekatan yuridis-sosiologis, historis maupun komperatif, bahkandiperiukan juga pendekatan komprehensif dariberbagai disipliri ilmu sosial lainnya, sertapendekatan integral dengan pembangunannasional pada umumnya.

Berpijak dari uraian di atas, usaha untukmembuat peraturan hukum pidana yang baiktidak dapat dilepaskan dari tujuanpenanggulangan kejahatan. Jadi politik hukumpidana merupakan bagian dari politik kriminal.Oleh karena itu, politik hukum pidana dapatdiidentikkan dengan kebijakan penanggulangankejahatan dengan hukum pidana.

Usaha penaggulangan kejahatan denganhukum pidana merupakan bagian dari usahapenegakan hukum. Oleh karena itu, dapatpula dikatakan bahwa politik hukum pidanamerupakan bagian dari kebijakan penegakanhukum {law enforcement policy).

Usaha penanggulangan kejahatan denganhukum pidana pada intinya juga merupakanbagian dari usaha perlindungan masyarakat{social welfare), yakni segala usaha untukmencapai kesejahteraan masyarakat dansekaligus mencakup perlindungan masyarakat.

109.

"Sudarto. 1983. Hukum Pidanadan PerkembanganMasyarakat. SinarBaai: Bandung. Him. 93dan

"Barda Nawawi Arief. 1991. Kebijakan Hukum Pidana.Alumni: Bandung. Him. 7.

149

Berpijak dari pemyataan di atas, politikhukum pidana-mencakup ruang lingkupkebijakan yang sangat luas, yang meliputibidang hukum pidana materiil, bidang hukumpidana formal dan bidang hukum pelaksanaanpidana. Politik hukum pidana tidak dapatdilepaskan dari pembaharuan hukum pidana,yang berintikan tiga tahap, yakni tahapformulas!, tahap aplikasi dan tahap eksekusi.

Dengan demiklan, politik hukum pidanayang berkaltan dengan masalah euthanasiaadalah kebijakan menentukan perangkathukum pidana tentang euthanasia yang balkdan benar sesuai dengan situasi dan kondisidan perkembangan ilmu/pemikiran-pemlkiranserta penggunaan teknologo kedokteran yangmaju saat Ini.

Dari apa yang dinyatakan di atas dapatdikatakan bahwa pendekatan yang rasionalmemang merupakan pendekatan yangseharusnya melekat pada setlap langkahkebijakan, sebagaimana yang ditegaskan olehSudarto bahwa dalam melaksanakan politikhukum orang mengadakan penllalan danmelakukan pilihan dari sekian banyak altematifyang dihadapl.

Pengaturanhukum, termasuk masalah euthanasia harus menjamin adanya suatukepastian hukum. Sebagai konsekuensi iogisPemerintah/Negara adalah satu-satunya alatuntuk menjamin kepastian hukum dalampergaulan masyarakat supaya dapat mencapaitujuan tersebut, sehingga pemerintah jugadiberi kekuasaan untuk mengadakan tindakanantara lain menjatuhkan hukuman atas merekayang telah melanggar kaidah-kaldah yang telahdibuat dan disepakati.

Dalam kerangka menjamin kepastianhukum, pemerintah harus kembalimerumuskan euthanasia dalam bentuk lus

Constituendum-nya. KUHP (Undang-undangNo. 1 Tahun 1964) sudah tIdak sejalan denganperkembangan pemiklran euthanasia dewasaini.

Pengalaman di Belanda nampaknya samadengan keadaan di Indonesia Ini. Euthanasiadiiarang oleh undang-undang (KUHP), namundalam prakteknya banyak terjadi euthanasiayangdilakukan seorang dokter, bertahun-tahundilakukannya, namun tak juga muncul suatukasus di pengadllan tentang euthanasia.

Konsep KUHP baru1999-2000 sebagai lusConstituendum merumuskan euthanasia

sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 477sebagai berikut;

"Setiap orang yang merampas nyawa orang lain atas permintaan orang laintersebut dengan kesungguhan hati atauatas permintaan keluarganya dalam halorang lain tersebut tIdak sadar, dipldanadengan pidana penjara selama 9 tahun."

Leblh ditegaskan lag! dalam penjelasannyasebagai berikut:

Ketentuan dalam pasal ini mengaturtindak pidana yang dikenal euthanasiaaktif. Bentuk euthanasiapasiftidak diaturdalam ketentuan ini, karena masyarakatmaupun dunia kedokteran tidakmenganggap perbuatan tersebut sebagaiperbuatanant). Meskipun euthanasia aktifdilakukan atas permintaan orang yangbersangkutan yang dinyatakan dengankesungguhan hati, namun perbuatantersebut tetap diancam pidana. Hal iniberdasarkan pertlmbangan karenaperbuatan tersebut bertentangan denganmoral agama. DI samping itu juga untukmencegah kemungkinan yang tidakdikehendaki, misalnya oleh si pembuat



justru diciptakan suatu keadaan yangsedemikian rupa sehingga timbulpermiritaan untuk merampas nyawa yangbersangkutan. Ancaman pidana disinitidak ditujukan terhadap kehidupanseseorang, melainkan ditujukan terhadappenghormatan kehidupan manusia padaumumnya, meskipun dalam kondisi orangtersebut sangat menderita.

Mencermati rumusan Pasal 477 berikutpenjeiasannya dapat disimpulkan bahwakonsep KUHP telah berusaha mencobamenserasikan dunia kedokteran/ kesehatan

dengan hukum, sebagai wujudnya adalahmelarang euthanasia aktif dan membolehkaneuthanasia pasif. Konsep KUHP mengadopsiperkembangan pemikiran-pemikiran baruterhadap euthanasia.

Simpulan

Konsep KUHP baru segeradisahkan agartindakan euthanasia memperoleh dasartindakan medis yang sah menurut hukum,sehingga dilematisasi dokter dalammenjalankan profesinya dapat diakhiri. Hal ini,merupakan rekomendasi untuk para pembuatkebijakan hukum.a

DaftarPustaka

Burn, D.D 1998, Terapi Kognitif, Eriangga,Jakarta

Hamzah, And!. 1987, Hukum Pidana Politik.Pradjnya Paramita, Jakarta

Hadjam, Moor Rochman. M. "EuthanasiaTinjauan Psikologis." makalah seminarEuthanasia di Univ MuhamadiyahYogyakarta, 13April1996

Hartono, Sunaryati,1991.Po//f//tHii/«/m Menujusatu Sistem Hukum Was/ona/.AIumni,Bandung

Haryatno.Fx. "Lafal Sumpah Dokter BerdasarkanPP No 26 Tahun 1960," Makalah, KamusBesar Bahasa lndonesia,1990, BalaiPustaka. Departemen Pendidikan danKebudayaan

Muladi dan Barda,1992, Teori-teori danKebijakan Pidana, Alumni, Bandung

Nawawi Arief, Barda. 1991. "Kebijakan Kriminal(Criminal Policy)," Bahan PenataranKriminologi, Universitas Parahyangan,Bandung 9-13 September

Poernomo, Bambang. Hukum Kesehatan.Pascasarjana Fakultas Kedokteran Mag-ister Managemen Rumah Sakit UGM

,Tanpa tahun. "Pengaruh IPTEK untukMelakukan Pilihan Euthanasia Menurut

Hukum." Makalah, 13April 1996

Pudjiarto, Harum. 1995. "Euthanasia dan HakAsasi Manusia dl Indonesia," Makalahditerbitkan dalam Majalah Justitia EtPax. Fakultas Hukum Universitas AtmaJaya Yogyakarta, Edisi Juli Agustus 1995

,1996, Memahami Politik Hukum Di/ndones/a.Universitas Atma Jaya,Yogyakarta

Sudarto,1983. Hukum Pidana DanPerkembangan Masyarakat, SinarBaru, Bandung

Soehardjo,Tanpa tahun. Politik Hukum danPelaksanaannya dalam Negararepubik Indonesia. Fakultas HukumUndip, Semarang.

. 151

Soekahto.Soerjono.etal. 1983. AspekHukumdan Etika Kedokteran Di Indonesia.

GrafltyPerss, Jakarta

. 1989. Aspek Hukum Kesehatan,Jakarta

Stevia, Deiva. 1992. "Hubungan antaraKeputusasaan dan Dpresi dengan idebunuh diri." SArips/Sarja Psikologi UGM

Suyono, B.TT. "Etika Mmghadapi Penderita

dengasnSakit Berat danPenderita dalamStadium Terminal." Makalah. Tim

Panum Fakultas Kedokteran UNDIP

KUHP {Undang-Undang No. 1 Tahun 1946)

Konsep KUHP Bam 1999- 2000

Harian Tempo, Euthanasia danAkhir Hidup, 29April 2001

Harian Kompas, Euthanasia, Aborsi danKesuclan Kehidupan, 1 Oktober 2001

•I* •> •>


perkembangan pemikiran euthanasia terhadap pehgaturan

Documents