perkembangan global dan sistem perlindungan paten di indonesia
TRANSCRIPT
©Razilu 1
PERKEMBANGAN GLOBAL DAN SISTEM PERLINDUNGAN PATEN DI INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL HAK KEKAYAAN INTELEKTUALDEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
R A Z I L UKasubdit Pemeriksa Paten II
Seminar Keliling mengenai: Pemanfaatan Hak Kekayaan Intelektual bagiPerguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan PengembanganMedan, 15 -16 Juni 2006
©Razilu 2
Peringkat Teknologi Indonesia (1)
Indonesia menempati peringkat ke-43 dari 46 negara dalam indeks pencapaian teknologi
Indonesia dikategorikan sebagai adopter country (negara pengadopsi teknologi)
Jika peringkat ini melorot menjadi 44, maka Indonesia akan dicap sebagai isolated country (negara yang terisolasi), artinya Indonesia dianggap terkungkung karena tidak mampu menghasilkan produk dengan teknologi sendiri)
(Kompas 13 Mei 2003 – Menristek)
©Razilu 3
Peringkat Teknologi Indonesia (2)
UNDP menempatkan Indonesia dalam pencapaian teknologi pada urutan ke-60 dari 72 negara
Indonesia berada pada urutan terbawah negara
yang masuk kategori dynamic adopter
Hanya terpaut satu tingkat di atas kelompok Afrika yang termarjinalkan dalam pencapaian teknologi (Kompas 03 Mei 2006)
©Razilu 4
Peringkat Teknologi Indonesia (3)
Pada Indeks Pembangunan Manusia, posisi Indonesia terus menurun, dari urutan ke-49 pada tahun 1996 menjadi urutan ke-112 pada tahun 2002, diantara 173 negara
Indeks Daya Saing Pertumbuhan Indonesia, menurut World Economic Forum (tahun 2004), Indonesia berada pada peringkat ke-69 dari 104
©Razilu 5
Sejarah singkat sistem paten (1)
Yunani (500 BC) Hak istimewa diberikan oleh
penguasa kepada koki dan pembuat permen
Kekaisaran Romawi (337 AD) Hak istimewa diberikan oleh
penguasa kepada Craftsmen (a.l.: pembuat kereta dan Insnyiur)
©Razilu 6
Republik Venesia (1927 AD) Hak atas invensi diberikan oleh penguasa
kepada pembuat obat (dokter) Inggris – Ratu Elizabeth (Abad ke-
16) Hak istimewa/hak tunggal diberikan kepada
perorangan yang membangun industri Amerika Serikat (Abad ke-18)
Diberikan insentif berupa hadiah, premi, subsidi kepada Craftsmen dan Industriawan
Sejarah singkat sistem paten (2)
©Razilu 7
Pada tahun 1474 diundangkan “Undang-undang Penemu” di Republik Venesia dimasa Italia Modern, yang dikenal sebagai hukum paten dunia yang pertama.
Melalui Undang-undang tersebut Galileo Galilei mendapatkan sebuah paten untuk “Pompa Irigasi” pada tahun 1584
Sejarah singkat sistem paten (3)
8©Razilu
Sejarah singkat perkembangan sistem paten di Indonesia (1)
Pra-Kemerdekaan : Pemerintah Belanda mengundangkan Undang-undang Paten Tahun 1910: OCTROOI WET/UU OKTROI No. 313 (S-1910-136)
Pasca-Kemerdekaan Tahun 1953 Menteri Kehakiman RI mengeluarkan
pengumuman yang merupakan perangkat peraturan nasional pertama yang mengatur tentang paten, yaitu Pengumuman Menteri Kehakiman RI: No. J.S.5/41/4 tgl. 12 Agustus 1953 tentang
pengajuan sementara permintaan paten dalam negeri, dan
No. J.G.1/2/17 tgl. 29 Oktober 1953 tentang pengajuan sementara permintaan paten luar negeri
9©Razilu
Sejarah singkat perkembangan sistem paten di Indonesia (2)
Tanggal 10 Mei 1979 Indonesia meratifikasi Konvensi Paris [ Paris Convention for the Protection of Industrial Property ] berdasarkan Keputusan Presiden no. 24 Tahun 1979.
Tanggal 13 Oktober 1989 DPR menyetujui RUU tentang Paten, yang selanjutnya disahkan menjadi UU Nomor 6 Tahun 1989 (UU Paten 1989) oleh Presiden RI pada tanggal 1 Nopember 1989, yang mulai berlaku secara efektif tanggal 1 Agustus 1991.
10©Razilu
Sejarah singkat perkembangan sistem paten di Indonesia (3)
Tanggal 15 April 1994 Pemerintah RI menandatangani Final Act Embodying of Uruguay Round of Multilateral Trade Negotiations, yang mencakup persetujuan TRIPs
Tiga tahun kemudian, pada tahun 1997 Pemerintah RI merevisi perangkat peraturan perundang-undangan di bidang Paten (UU Nomor 13 tahun 1997/Paten)
Dalam upaya untuk menyelaraskan (UU Nomor 13 tahun 1997/Paten) dengan Persetujuan TRIPs, Tahun 2001 Pemerintah RI mengesahkan UU Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten
11©Razilu
Manfaat sistem paten bagi bangsa Indonesia (1)
Dalam pertimbangan UU Paten 1989 dinyatakan bahwa Undang-undang Paten diperlukan untuk memberikan perlindungan hukum dan mewujudkan suatu iklim yang lebih baik bagi kegiatan penemuan (Invensi) di bidang teknologi
Hal disebabkan karena dalam pembangunan nasional secara umum dan khususnya di sektor industri, teknologi memiliki peranan yang sangat penting.
12©Razilu
Manfaat sistem paten bagi bangsa Indonesia (2)
Untuk mendorong kreativitas lebih lanjut dari para inventor nasional sehingga melahirkan/munculkan invensi di bidang teknologi yang lebih baru/canggih
Untuk menarik investasi asing dan mempermudah masuknya teknologi ke dalam negeri (Alih Teknologi)
13©Razilu
Apakah sistem paten di Indonesia telah berjalan ? (1)
Untuk menentukan apakah sistem paten di Indonesia telah berjalan atau belum, ada tiga parameter yang harus dinilai:
1. Perangkat peraturan perundang-undangan ?2. Permohonan paten yang diajukan ?3. Mekanisme peneggakkan hukum ?
14©Razilu
Peraturan perundang-undangan di bidang Paten
UU No. 14 Tahun 2001 tentang Paten; PP No. 2 Tahun 2005 tentang Konsultan HKI; PP No. 40 Tahun 2005 tentang Susunan Organisasi,
Tugas, dan Fungsi Komisi Banding Paten; PP No. 27 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pelaksanaan
Paten oleh Pemerintah; PP N0. 50 Tahun 2001 tentang Tarif atas Jenis
Penerimaan Negara Bukan Pajak (PP Biaya) PP No. 34 Tahun 1991 tentang Tata Cara Permintaan
Paten Dll.
©Razilu 15
DN LN DN LN
1991 34 1.280 19 3 1.336 1992 67 3.905 12 43 4.027 1993 38 2.031 28 43 2.140 1994 29 2.305 33 60 2.427 1995 61 2.813 61 71 3.006 1996 40 3.957 59 76 4.132 1997 79 3.939 80 80 4.178 1998 93 1.753 109 32 1.987 1999 152 2.784 168 19 3.123 2000 157 3.733 213 38 4.141 2001 212 3.714 197 24 4.147 2002 246 3.597 157 48 4.048 2003 201 3.099 163 29 3.492 2004 227 3.441 177 32 3.877 2005 235 4.069 163 32 4.499
Jumlah 1.871 46.420 1.639 630 50.560 % 3,70% 91,81% 3,24% 1,25% 100,00%
PATENTAHUN
PATEN SEDERHANAJUMLAH
JUMLAH PERMOHONAN PATEN
©Razilu 16
P PS JML P PS JML
1993 1 11 12 1 5 6 18 1994 5 26 31 54 7 61 92 1995 14 27 41 376 23 399 440 1996 19 41 60 883 17 900 960 1997 15 26 41 961 19 980 1.021 1998 10 6 16 1.207 157 1.364 1.380 1999 7 21 28 1.267 6 1.273 1.301 2000 5 13 18 1.048 8 1.056 1.074 2001 9 40 49 1.325 24 1.349 1.398 2002 21 51 72 2.471 14 2.485 2.557 2003 16 61 77 2.828 6 2.834 2.911 2004 33 78 111 2.610 21 2.631 2.742 2005 24 60 84 1.634 13 1.647 1.731
Jumlah 179 461 640 16.665 320 16.985 17.625
TAHUN TOTALDALAM NEGERI LUAR NEGERI
JUMLAH PATEN YANG DIBERIKAN (GRANTED)
©Razilu 17
©Razilu 18
Hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada Inventor,
Invensi di bidang teknologi, Melaksanakan sendiri Invensinya,
atau Memberi persetujuan kepada pihak
lain untuk melaksanakannya
Apakah Paten Apakah Paten itu?itu?
©Razilu 19
Invensi berupa produk atau alat Baru Mempunyai nilai kegunaan
praktis Disebabkan oleh bentuk, konfigurasi,
konstruksi, atau komponennya
Invensi yang bersifat aktifitas/proses tidak dapat dilindungi dalam bentuk Paten Sederhana.
Apakah Paten Apakah Paten Sederhana ?Sederhana ?
©Razilu 20
Ide inventor Kegiatan pemecahan masalah yang
spesifik di bidang teknologi yang dapat berupa Produk atau proses Penyempurnaan dan pengembangan
produk atau proses
Apakah Apakah Invensi itu?Invensi itu?
©Razilu 21
Seseorang yang secara sendiri, atau
Beberapa yang secara bersama-sama Melaksanakan ide Kegiatan yang menghasilkan invensi
Apakah Apakah Inventor?Inventor?
©Razilu 22
Invensi di Bidang Paten (1)
Peneliti menemukan sifat baru suatu material yang tahan terhadap kejutan mekanis (mechanical shock), tidak termasuk Invensi
Tetapi Bantalan Rel Kereta Api yang Menggunakan Material Tersebut, termasuk Invensi yang dapat dipatenkan
©Razilu 23
Invensi di Bidang Paten (2)
Invensi mengenai Roda Kendaraan yang Mempunyai Pola pada Permukaannya
Jika yang ingin dilindungi adalah efek estetis dari pola tersebut, BUKAN PATEN
Tetapi, apabila yang ingin dilindungi adalah pola tersebut dapat menambah daya cengkeram roda pada permukaan tanah/jalan, PATEN
©Razilu 24
Invensi di Bidang Paten (3)
Teknologi sederhana – Tek. mutkahir (peralatan rumah tangga – robot)
Teknologi yang telah dikelompokan dalam klasifikasi invensi/teknologi
(International Patent Classification – edisi 8)
©Razilu 25
Invensi di Bidang Paten (4)
International Patent Classification–edisi 8
SEKSI A (Keperluan Manusia) SEKSI B (Alat pengoperasian, Transportasi) SEKSI C (Kimia, Metalurgi) SEKSI D (Tekstil, Kertas) SEKSI E (Konstruksi) SEKSI F (Mesin, Senjata, Pemanas, Lampu) SEKSI G (Fisika) SEKSI H (Listrik)
www.int/classifications/ipc
©Razilu 26
Contoh Invensi (Paten) dalam kehidupan sehari-hari
Telepon
Velcro
Desktop Computer
Setir mobil yang dapat diatur posisinya
Mekanisme penghemat baterai
Penghalang sinar matahari beserta cermin yang ditempelkan dibelakangnya
Tempat kacamata
Kantong di belakang kursi
Komposisi pelapis kaca samping
Metode kontrol elektronik untuk kaca remote control
AC mobil
Alat audio mobil
Mekanisme speaker audio
Bahan ban Unit tenaga kontrol
Contoh Invensi (Paten) dalam kehidupan sehari-hari
©Razilu 28
Invensi yang tidak dapat dipatenkan (1)
Proses atau produk yang pengumuman dan penggunaannya atau pelaksaannya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, moralitas agama, ketertiban umum, atau kesusilaan;
Metode pemeriksaan, perawatan, pengobatan, dan/atau pembedahan yang diterapkan terhadap manusia dan/atau hewan
(Pasal 7 Undang-undang Paten)
©Razilu 29
Invensi yang tidak dapat dipatenkan (2)
Teori dan metode di bidang ilmu pengetahuan dan matematika; atau
Semua makhluk hidup, kecuali jasad renik
Proses biologis yang esensial untuk memproduksi tanaman atau hewan, kecuali proses non-biologis atau proses mikrobiologis
(Pasal 7 Undang-undang Paten)
©Razilu 30
Invensi yang tidak dapat dipatenkan (3)
Kreasi estetika; Skema; Aturan dan metode untuk melakukan kegiatan yang :
melibatkan mental, permainan, bisnis; Aturan dan metode mengenai program komputer; Presentasi mengenai suatu informasi.
(Penjelasan Umum Undang-undang Paten)
©Razilu 31
Invensi yang dapat dipatenkan (1)
Invensi yang dapat diberi paten: Baru Mengandung langkah inventif Dapat diterapkan dalam industri
©Razilu 32
Invensi yang dapat dipatenkan (2)
Invensi harus Baru:
Suatu Invensi dianggap baru jika pada Tanggal Penerimaan, Invensi tersebut tidak sama dengan teknologi yang diungkapkan sebelumnya
©Razilu 33
©Razilu 34
Invensi yang dapat dipatenkan (4)
Invensi harus Mengandung Langkah Inventif:
Suatu Invensi mengandung langkah inventif jika Invensi tersebut bagi seseorang yang mempunyai keahlian tertentu di bidang teknik merupakan hal yang tidak dapat diduga sebelumnya.
©Razilu 35
©Razilu 36
©Razilu 37
Abstract of WO02089289
A device for charging a mobile phone comprising an electrical generator, or dynamo, and means for generating electricity, such as direct current electricity, suitable for charging a mobile phone battery, and an output enabling connection of the device to a mobile phone thereby to enable supply of electricity to the mobile phone, for example for recharging when dynamo is in use. Preferably a holder or cradle for attachment to a bicycle is also provided.
Inventor: Kieron Loy (GB)
©Razilu 38
©Razilu 39
Invensi yang dapat dipatenkan (7)
Invensi harus dapat diterapkan dalam industri:
Suatu Invensi dapat diterapkan dalam industri jika Invensi tersebut dapat dilaksanakan dalam industri (dapat dilaksanakan dalam praktek, tidak dapat teoritis semata-mata).
Jika invensi itu dimaksudkan sebagai produk, maka produk itu harus mampu dibuat secara berulang-ulang (secara massal) dengan kualitas yang sama.
Jika invensi yang dimaksud adalah merupakan proses, maka proses itu harus mampu dijalankan atau digunakan dalam praktek.
Kia
t m
em
pero
leh
pate
n
Apakah suatu invensi termasuk dalam pengertian invensi menurut UUP ?
Tidak
Ya
Apakah invensi termasuk yang tidak dapat dipatenkan ?
Ya
Tidak
Apakah invensi tersebut dapat diterapkan dalam industri ?
Tidak
Ya
Lupakan
Untuk memperoleh perlindungan paten
Apakah invensi tersebut baru ? Tidak
Ya
Apakah invensi tersebut mengandung langkah inventif ?
Tidak
Ya
Apakah paten tersebut merupakan produk atau proses yang dapat
dikomersialkan ?
Tidak
Ya
Ajukan permohonan ke Ditjen HKI
©Razilu 41
Tata cara pengajuan permohonan (1)
Paten diberikan atas dasar permohonan
Diajukan secara tertulis dalam b. Indonesia kepada Ditjen. HKI Formulir Permohonan Paten (Form No.001/P/HKI/2000) : rangkap 4
Membayar biaya permohonan: Paten : Rp 575.000 (PP No. 50/2001) Paten sederhana : Rp 125.000 (PP No.50/2001) Pembayaran melalui rekening Ditjen. HKI pada
Bank BNI 46 cabang Tangerang dengan nomor: 081.0096344740001
©Razilu 42
Tata cara pengajuan permohonan (2)
Formulir permohonan paten dilengkapi: Surat kuasa khusus, (bila diajukan
melalui kuasa) Pernyataan permohonan untuk dapat
diberi paten Klaim yang terkandung dalam invensi Deskripsi tentang invensi Gambar invensi (bila ada) Abstrak invensi
©Razilu 43
Tata cara pengajuan permohonan (3)
Permohonan dapat diajukan oleh:
Pemohon Datang langsung ke Ditjen. HKI, atau Melalui Kanwil Hukum dan HAM di
seluruh Indonesia
Kuasa (Konsultan HKI)
©Razilu 44
Pemeriksaan Administratif (1)
Untuk memeriksa kebenaran, dan kelengkapan administratif dan fisik dari suatu permohonan paten
Dilakukan oleh Pemeriksa Formalitas
©Razilu 45
Pemeriksaan Administratif (2)
Apabila persyaratan minimum (surat pengajuan permohonan; tanggal, bulan, tahun permohonan; klaim; deskripsi; dan gambar (jika ada); biaya permohonan) telah dipenuhi, maka Ditjen. HKI akan memberikan Tanggal Penerimaan
©Razilu 46
Pemeriksaan Administratif (3)
Suatu permohonan paten akan dianggap ditarik kembali apabila: Salah satu persyaratan minimum atau
persyaratan lainnya tidak dipenuhi dalam jangka waktu yang ditentukan dalam surat pemberitahuan oleh Ditjen. HKI
©Razilu 47
Pengumuman permohonan paten (1)
Pengumuman permohonan dilakukan: Dalam hal Paten, segera setelah 18 bulan sejak
Tanggal Penerimaan Dalam hal Paten sederhana, segera setelah 3
bulan sejak Tanggal Penerimaan
Pengumuman dilakukan dengan: Menempatkan dalam BRP Menempatkan pada sarana khusus (CD-ROM,
Internet)
©Razilu 48
©Razilu 49
Pemeriksaan Substantif (1)
Diajukan secara tertulis kepada Ditjen. HKI (Form:017/P/HaKI/1999) Paten, paling lama 36 bulan
terhitung sejak Tanggal Penerimaan.
Paten Sederhana, paling lama 6 bulan terhitung sejak Tanggal Penerimaan, atau bersamaan dengan pengajuan permohonan.
©Razilu 50
Pemeriksaan Substantif (2)
Membayar biaya pemeriksaan Paten :Rp 2.000.000 P. Sederhana :Rp 350.000
PP No 50 Tahun 2001
©Razilu 51
Pemeriksaan Substantif (3)
Pemeriksaan substantif pada intinya bertujuan untuk mencegah pemberian paten bila:
1. Terdapat ketentuan khusus dalam perundang-undangan yang mengecualikan invensi dari perlindungan paten;
2. Invensi tidak baru, tidak mengandung langkah inventif dan/atau tidak dapat diterapkan dalam industri; dan/atau
3. Invensi tdk diungkapkan dgn jelas.
©Razilu 52
Persetujuan Permohonan Paten
Suatu invensi hanya dapat disetujui untuk diberi paten bila hasil pemeriksaan substantif atas invensi itu adalah: Baru; Mengandung langkah inventif; Dapat diterapkan dalam industri; Memenuhi ketentuan lain dalam UU Paten.
Terhadap invensi yang memenuhi syarat di atas, Ditjen. HKI memberikan Sertifikat Paten
©Razilu 53
Penolakan Permohonan Paten (1)
Invensi yang tidak memenuhi salah satu syarat berikut ini akan ditolak: Baru; Mengandung langkah inventif; Dapat diterapkan dalam industri;
dan/atau Ketentuan lain dalam UU Paten
©Razilu 54
Penolakan Permohonan Paten (2)
Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pemohon terhadap permohanan paten yang ditolak adalah: Mengajukan banding kepada Komisi Banding
Paten (paling lama 3 bulan terhitung sejak tanggal
surat pemberitahuan penolakan) Mengajukan gugatan atas putusan Komisi
Banding ke Pengadilan Niaga (paling lama 3 bulan terhitung sejak tanggal surat keputusan penolakan)
Mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung atas putusan Pengadilan Niaga
©Razilu 55
Hak Pemegang Paten
Membuat; Menggunakan; Menjual; Mengimpor; Menyewakan; Menyerahkan; atau Menyediakan untuk dijual atau
disewakan; Menggunakan proses produksi.
©Razilu 56
Kewajiban Pemegang Paten
Membuat produk di Indonesia; atau Menggunakan proses di Indonesia. Membayar biaya tahunan.
©Razilu 57
Pengalihan Hak Pengalihan Hak
Paten dapat beralih atau dialihkan baik seluruhnya maupun sebagian karena:
Pewarisan Hibah Wasiat Perjanjian tertulis; atau Sebab lainnya yang dibenarkan oleh
Peraturan perundang-undangan
©Razilu 58
Pembatalan Paten Pembatalan Paten
Pembatalan paten dapat terjadi karena:
Batal demi hukum Batal atas permohonan
pemegang paten Batal berdasarkan gugatan
©Razilu 59
Pelaksaan Paten oleh Pelaksaan Paten oleh Pemerintah (1)Pemerintah (1)
Pemerintah dapat melaksanakan sendiri atau menunjuk pihak ketiga untuk melaksanakan suatu paten yang penting artinya bagi:
pertahanan dan keamanan negara, atau
kebutuhan sangat mendesak untuk kepentingan masyarakat
©Razilu 60
Pelaksaan Paten oleh Pelaksaan Paten oleh Pemerintah (2)Pemerintah (2)
Pelaksanaan paten dalam kaitannya dengan pertahanan dan keamanan negara mencakup:
Senjata api; Amunisi; Bahan peledak militer; Senjata kimia; Senjata biologi; Senjata nuklir; dan Perlengkapan militer.
©Razilu 61
Pelaksaan Paten oleh Pelaksaan Paten oleh Pemerintah (3)Pemerintah (3)
Pelaksanaan paten dalam kaitannya dengan kebutuhan sangat mendesak untuk kepentingan masyarakat mencakup bidang:
Produk farmasi yang diperlukan untuk menanggulangi penyakit yang berjangkit secara luas;
Produk kimia yang berkaitan dengan pertanian; atau
Obat hewan yang diperlukan untuk menanggulangi hama dan penyakit yang berjangkit secara luas.
©Razilu 62
Pelaksaan Paten oleh Pelaksaan Paten oleh Pemerintah (4)Pemerintah (4)
Keputusan Presiden Nomor 83 tahun 2004 tentang Pelaksanaan Paten oleh Pemerintah terhadap Obat-obatan Anti Retroviral (upaya menanggulagi epidemi HIV/AIDS):
ID 0001338 (Nevirapin) : 7 Tahun ID 0002473 (Lamivudin) : 8 Tahun
Pemerintah memberikan imbalan kepada Pemegang Paten: 0,5% dari nilai jual netto.
©Razilu 63
Ketentuan pidana
Paten: Pidana penjara paling lama 4 tahun
dan/atau denda paling banyak Rp 500,000,000,00
Paten sederhana: Pidana penjara paling lama 2 tahun
dan/atau denda paling banyak Rp 250,000,000,00
©Razilu 64
©Razilu 65
TRIPs dan Public Health TRIPs dan Convention on Biological Diversity
(CBD) Patent Law Treaty (PLT) Substantive Patent Law Treaty (SPLT) Patent Cooperation Treaty Computer Software Business Method
Isu terkini dalam sistem paten
©Razilu 66
Pada Konverensi Tingkat Menteri (KTM) VI WTO di Hong Kong, tgl 13 – 18 Desember 2005 Telah disepakati untuk melakukan amandemen pasal 31 TRIPs,
dalam rangka mempermudah negara berkembang dan negara kurang berkembang untuk mengakses obat-obatan dengan harga murah (Negara berkembang diperbolehkan melakukan ekspor apabila telah memiliki kapsitas untuk produksi)
Lisensi wajib dalam kondisi emergensi, ketika wabah menyerang suatu negara
TRIPs dan Public Health (1)
©Razilu 67
Dalam situasi emergency, Pemerintah dapat mengeluarkan lisensi wajib untuk mengimpor obat dari suatu negara
Obat flu burung, misalnya, dilindungi paten sehingga mahal.
Pemerintah Indonesia dapat mengeluarkan lisensi wajib untuk
mengimpor obat itu dari China (China dapat membuat generiknya) dan Pmerintah China dapat mengeluarkan lisensi wajib untuk membuat dan mengekspor obat tersebut ke Indonesia. Berlaku juga untuk kasus-kasus yang lain
TRIPs dan Public Health (2)
©Razilu 68
TRIPs pada intinya mengatur dan melindungi Private/Individual Rights
serta pembatasan jangka waktu perlindungan
CBD mengatur perlu diakuinya hak komunal dan tidak perlu ada
pembatasan batas waktu perlindungan selama keberadaan suatu hak
dapat dipertahankan. Pendekatannya: (conserve, protect, sustainably
use, benefit sharing)
Negara berkembang menginginkan dapat diwujudkan perjanjian
multilateral yang mengatur hal ini.
TRIPs dan CBD
©Razilu 69
PLT bertujuan untuk harmonisasi dan memudahkan prosedur
formalitas untuk permohoan paten
SPLT bertujuan untuk harmonisasi masalah-masalah
substantif:
Novelty, inventive step, industrial applicability, sufficient disclosure,
unity of invention, claim drafting and interpretation
Patent Law Treaty (PLT) dan Substantive Patent Law Treaty (SPLT)
©Razilu 70
Terima Kasih