PERATURANKEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL

NOMOR : ..............................................

TENTANGPEDOMAN AKSELERASI PENYELENGGARAAN BINA KELUARGA BALITA (BKB) HOLISTIK INTEGRATIF MELALUI NEW INISIATIF TAHUN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL,

Menimbanga bahwa dalam rangka peningkatan kualitas anak dengan pemberian akses informasi, pendidikan, penyuluhan, dan pelayanan tentang perawatan, pengasuhan danperkembangan anak;b bahwa orangtua mempunyai kewajiban dan tanggung jawab untuk mengasuh, memelihara dan melindungi anak serta menumbuh-kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya. c bahwa untuk menjamin pemenuhan hak tumbuh kembang anak usia dini, diperlukan upaya peningkatan kesehatan, gizi, perawatan, pengasuhan, perlindungan, kesejahteraan dan rangsangan pengasuhan yang dilakukan secara simultan, sistematis, menyeluruh, terintegrasi dan berkesinambungand bahwa untuk kepentingan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c tersebut di atas perlu menetapkan Pedoman Akselerasi Penyelenggraan Bina Keluarga Balita (BKB) Holistik Integratif Melalui New Inisiatif tahun 2014 dengan Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;

Mengingat

:1. Undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143)2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235)3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301)4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusa tdan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4838;6. Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 161, TambahanLembaran Negara RI Nomor 5080);7. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009, Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 50638. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasai Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);10. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4761);11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4815);12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2010 tentang Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengintegrasian Layanan Sosial Dasar di Pos Pelayanan Terpadu16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 junto Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;17. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional Nomor 55/HK-010/B5/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera di Kabupaten/Kota;18. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 72/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;19. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 82/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Provinsi;20. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 92/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Kependudukan dan Keluarga Berencana;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:PEDOMAN AKSELERASI PENYELENGGARAAN BINA KELUARGA BALITA (BKB) HOLISTIK INTEGRATIF MELALUI NEW INISIATIF TAHUN 2014

KESATU:Pedoman Akselerasi Penyelenggaraan Bina Keluarga Balita (BKB) Holistik Integratif melalui New Inisiatif tahun 2014 sebagaimana dalam lampiran Peraturan Kepala ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

KEDUA:Pedoman ini merupakan acuan bagi Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi dan Satuan Kerja Perangkat Daerah Keluarga Berencana di Provinsi, Kabupaten dan Kota dalam Pelaksanaan Program Bina Keluarga Balita (BKB) Holistik Integratif

KETIGA

:

Dengan ditetapkannya peraturan ini, maka Buku Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Bina Keluarga Balita (BKB) yang terintegrasi dalam rangka Penyelenggaraan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Tahun 2013 dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan ini.

KEEMPATPeraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di JakartaPada Tanggal Januari 2014KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL,

Prof. dr. Fasli Jalal, Ph.D, Sp.GK

BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL

LAMPIRAN

PERATURANKEPALA BADAN KEPENDUDUKANDAN KELUARGA BERENCANA NASIONALNOMOR : ............................................

TENTANGPEDOMAN AKSELERASI PENYELENGGARAAN BINA KELUARGA BALITA (BKB) HOLISTIK INTEGRATIF MELALUI NEW INISIATIF TAHUN 2014

DAFTAR ISI

Kata Sambutan .......................................................................................................Daftar isi......................................................................................................Peraturan Kepala BKKBN tentang Pedoman Operasional Bina Keluarga Balita (BKB) Holistik Integratif........................................................................................................BAB IPENDAHULUAN....................................................................................A. Latar Belakang...........................................................................................B. Tujuan0. Umum....................................................................................0. Khusus............................................................................................C. Sasaran Pengguna............................................................................................D. Ruang Lingkup ............................................................................................E. Batasan Pengertian............................................................................................

BAB IIKEBIJAKAN DAN STRATEGI..........................................................................

A. Kebijakan.....................................................................................B. Strategi .....................................................................................

BAB IIIMEKANISME OPERASIONAL DAN PENYELENGGARAAN BKB HOLISTIK INTEGRATIF..............................................................

A. Mekanisme Operasional BKB Holistik Integratif.........................................B. Penyelenggaraan BKB Holistik Integratif.........................................1. Kebutuhan Esensial Anak.........................................2. Prinsip-Prinsip Penyelenggaraan BKB Holistik Integratif...................

3. Lembaga yang menyediakan layanan ......................................... untuk memenuhi kebutuhan esensial anak usia dini...................4. Bentuk penyelenggaraan layanan pengembangan anak usia dini.......5. Pembiayaan....................................................................................

BAB IVMONITORING DAN EVALUASI..............................................................A. Monitoring....................................................................................B. Evaluasi....................................................................................BAB VPENUTUP....................................................................................