PERJANJIAN KREDITNomor___________________

-Pada hari ini __________, tanggal ___________ ( ______________________ );

-Berhadapan dengan saya, _________________, Sarjana Hukum, Notaris di ____________, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris kenal dan yang nama-namanya akan disebutkan pada akhir akta ini:

I. ___________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

-Untuk selanjutnya akan disebut “Debitur”;

II. 1.

___________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2. _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

dengan demikian mewakili Direksi dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama untuk dan atas nama perseroan terbatas “PT. BANK MEGA Tbk” berkedudukan di Jakarta, suatu bank berbentuk perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum Republik Indonesia, yang anggaran dasar berikut perubahannya telah dimuat dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tertanggal tiga belas Pebruari seribu sembilanratus tujuh puluh (13-02-1970) nomor 13, Tambahan nomor 55, anggaran dasar mana telah diubah secara keseluruhan dan berikut dengan perubahan-perubahannya telah diumumkan serta dimuat berturut-turut dalam : - Berita Negara Republik Indonesia tertanggal sepuluh Maret tahun dua ribu (10-03-2000)

nomor 20, Tambahan nomor 1240;- Berita Negara Republik Indonesia tertanggal duapuluh sembilan Oktober tahun duaribu dua

(29-10-2002) nomor 87, Tambahan nomor 982;- Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 21-2-2006 (duapuluh satu Pebruari duaribu

enam) nomor: 15, Tambahan nomor: 203;- Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 23-10-2006 (duapuluh tiga Oktober duaribu

enam) nomor: 85, Tambahan nomor: 1124;- Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 23-6-2009 (duapuluh tiga Juni duaribu

sembilan) nomor 50, Tambahan nomor 16490;

- Akta tertanggal 10-7-2009 (sepuluh Juli duaribu sembilan) nomor 39, yang minuta aktanya dibuat dihadapan IMAS FATIMAH, Sarjana Hukum, dahulu Notaris di Jakarta, yang pemberitahuannya telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal 13-8-2009 (tigabelas Agustus duaribu sembilan) nomor AHU-AH.01.10-12937;

- Akta tertanggal 28-6-2011 (duapuluh delapan Juni duaribu sebelas) nomor 08, yang minuta aktanya dibuat dihadapan DHARMA AKHYUZI, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, yang pemberitahuannya telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal 12-8-2011 (duabelas Agustus duaribu sebelas) nomor AHU-AH.01.10-26346;-dengan susunan anggota Direksi dan Komisaris terakhir sebagaimana tercantum dalam akta tertanggal 02-04-2012 (dua April Duaribuduabelas) nomor 01 yang minuta aktanya dibuat dihadapan DHARMA AKHYUZI, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, yang pemberitahuannya telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementrian Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia tertanggal 24-05-2012 (duapuluh empat Mei duaribuduabelas) nomor AHU-AH.01.10-18706;-dan untuk melakukan perbuatan hukum dalam akta ini, guna memenuhi ketentuan Pasal 18 ayat 3 anggaran dasar perseroan, Direksi telah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris sebagaimana ternyata dalam Surat Persetujuan Dewan Komisaris, yang dibuat secara dibawah tangan tertanggal _______________ nomor: ________________ yang bermeterai cukup dan aslinya dilekatkan pada minuta akta ini, yang demikian sesuai dengan Surat Keputusan Dewan Komisaris PT BANK MEGA Tbk tertanggal 23-04-2012 (duapuluhtiga April duaribuduabelas) Nomor 005/DEKOM/2012 tentang Batas Wewenang Memutus Kredit, yang turut ditandatangani oleh segenap anggota Dewan Komisaris;-Untuk selanjutnya akan disebut “Bank”;

-Para penghadap bertindak dalam kedudukannya masing-masing tersebut di atas menerangkan terlebih dahulu sebagai berikut :Bahwa, atas permintaan dari Debitur melalui suratnya tertanggal ______________________ nomor _______________________ dan dengan tunduk kepada syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Kredit ini, Bank setuju memberikan fasilitas ____________________________ kepada Debitur dalam jumlah pokok yang tidak lebih dari Rp.____________________ (_______________________________) sebagaimana ternyata dalam Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit tertanggal ______________________ nomor ____________________, yang telah ditandatangani dan disetujui oleh Debitur.-Sehubungan dengan hal tersebut di atas, Debitur dan Bank dengan ini sepakat untuk membuat Perjanjian Kredit ini dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1Definisi

Dalam Perjanjian Kredit ini, istilah-istilah berikut mempunyai arti sebagaimana yang diberikan kepadanya, kecuali kalimat yang bersangkutan memberikan arti lain :“Angsuran” berarti sejumlah uang yang merupakan kewajiban Debitur kepada Bank yang terdiri dari kewajiban pokok dan bunga sebagaimana diuraikan dalam pasal 2.2 Perjanjian;“Barang Jaminan” berarti setiap atau semua aktiva atau harta kekayaan milik Debitur dan/atau milik pihak ketiga serta setiap bentuk jaminan lain yang digunakan untuk menjamin pembayaran kembali dengan tertib sebagaimana mestinya dari semua Hutang berdasarkan Perjanjian;“Dokumen Jaminan” berarti setiap dokumen atau perjanjian yang mengikat dan sehubungan dengan Barang Jaminan, dalam bentuk dan isi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, untuk menjamin kewajiban pembayaran Debitur berdasarkan Perjanjian dan setiap perjanjian lain yang berkaitan dengan Perjanjian; “Hari Kerja” berarti hari dimana bank-bank pada umumnya melakukan kegiatan usahanya di Jakarta, Indonesia dan melakukan penyelesaian pembayaran satu sama lain;“Hutang” berarti semua jumlah uang yang terhutang oleh Debitur pada suatu waktu kepada Bank, termasuk tapi tidak terbatas kepada jumlah pokok penarikan, bunga, bunga keterlambatan, ongkos-ongkos, biaya-biaya dan pembayaran-pembayaran lain yang wajib dibayar oleh Debitur berdasarkan Perjanjian;

“Jangka Waktu” berarti suatu jangka waktu fasilitas pinjaman sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2.2 Perjanjian;“Jangka Waktu Penarikan” berarti suatu jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam pasal 2.2, dimana selama jangka waktu tersebut Debitur berhak untuk melakukan Penarikan atas fasilitas pinjaman berdasarkan ketentuan dan syarat-syarat dalam Perjanjian;Kantor Bank” berarti kantor dari Bank yang terletak di alamat sebagaimana yang tersebut dalam Perjanjian, atau kantor lain dari Bank tersebut yang ditentukan kemudian hari sebagai kantor Bank dan diberitahukan secara tertulis kepada Debitur;“Masa Tenggang Waktu” berarti suatu jangka waktu untuk menunda pembayaran angsuran pokok fasilitas pinjaman sebagaimana ditentukan dalam pasal 2.2 Perjanjian;“Nilai Kesanggupan” berarti kesanggupan dari Bank untuk memberikan fasilitas pinjaman kepada Debitur sampai dengan jumlah pokok yang tidak lebih dari Rp.[ ____________ ] dengan jenis fasilitas dan jumlah fasilitas pinjaman sebagaimana diuraikan dalam Pasal 2.2 Perjanjian;“Pemberitahuan Penarikan” berarti suatu pemberitahuan tertulis yang menyebutkan tanggal berikut jumlah Penarikan yang diinginkan, dalam bentuk dan isi yang disetujui oleh Bank; “Penarikan” berarti seluruh atau setiap bagian dari jumlah pokok pinjaman yang ditarik oleh Debitur dari fasilitas pinjaman; “Perjanjian” berarti Perjanjian Kredit ini termasuk setiap perubahan, tambahan maupun pembaruannya yang dibuat kemudian;“Perjanjian Jaminan” berarti perjanjian yang mengikat Barang Jaminan, dalam bentuk dan isi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, untuk menjamin kewajiban pembayaran Debitur berdasarkan Perjanjian, termasuk tetapi tidak terbatas pada :(a) Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan dan/atau Akta Pemberian Hak Tanggungan atas

Tanah dan Bangunan;(b) Akta Jaminan Fidusia atas_________________________________;(c) _______________________________________________________(d) Akta atau Perjanjian Jaminan lain yang dari waktu ke waktu akan dibuat oleh dan antara

Debitur dan Bank sebagaimana akan diminta oleh Bank dari waktu ke waktu. “Rupiah” atau tanda “Rp.” berarti mata uang sah negara Republik Indonesia;“Surat Sanggup” berarti surat bukti yang diterbitkan oleh Debitur untuk kepentingan Bank (termasuk perubahan dan penggantiannya) yang membuktikan Hutang Debitur kepada Bank berdasarkan penarikan dan kesanggupan Debitur untuk melunasi Hutang kepada Bank dalam bentuk yang disetujui oleh Bank;“TTUN” (Tanda Terima Uang Nasabah) berarti bukti berupa tanda terima uang yang dikeluarkan oleh Debitur untuk Penarikan Fasilitas Pinjaman berdasarkan Perjanjian, yang memuat jumlah uang yang sama dengan jumlah Fasilitas Pinjaman yang ditarik dan dalam bentuk dan isi yang dapat diterima Bank serta ditandatangani oleh orang yang berhak bertindak untuk dan atas nama Debitur, yang diserahkan oleh Debitur kepada Bank pada waktu Debitur menarik Fasilitas Pinjaman; “Tingkat Bunga” berarti beban kewajiban Debitur untuk membayar sejumlah uang yang prosentasenya ditentukan dalam pasal 2.2 Perjanjian sebagai imbalan yang diterima Bank karena penggunaan fasilitas pinjaman oleh Debitur;

Pasal 2Fasilitas Pinjaman

2.1. Pemberian Fasilitas PinjamanBank setuju, berdasarkan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian, memberikan fasilitas pinjaman kepada Debitur sebesar tidak lebih dari Nilai Kesanggupan selama Jangka Waktu. Fasilitas pinjaman mana dapat dibatalkan sewaktu-waktu tanpa syarat oleh Bank dan dapat dibatalkan secara otomatis apabila kondisi Debitur menurun menjadi kurang lancar, diragukan atau macet.

2.2. Jenis, Jumlah, Cara Penggunaan Dan Ketentuan Pembayaran Fasilitas Pinjaman.Jenis dan jumlah fasilitas pinjaman diberikan oleh Bank kepada Debitur hanya dapat digunakan dan wajib dilakukan pembayaran kembali oleh Debitur dengan cara sebagaimana disebut di bawah ini :

Pasal 3Tata Cara dan Prasyarat Penarikan

Fasilitas Pinjaman

3.1. Tata Cara Penarikan Fasilitas Pinjaman(a) Kondisi Prasyarat

Tanpa mengurangi syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan lain dalam Perjanjian, kewajiban Bank untuk mencairkan fasilitas pinjaman, tunduk pada tata cara dan dipenuhinya kondisi prasyarat tersebut di bawah ini:(i) Debitur harus memberikan kepada Bank surat Pemberitahuan Penarikan

dalam bentuk dan isi yang memuaskan Bank dengan disertai Dokumen Prasyarat Penarikan yang relevan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 3.2 paling lambat pukul 11:00 waktu setempat ______ (_________) Hari Kerja sebelum tanggal penarikan dimaksud;

(ii) seluruh Pernyataan dan Jaminan yang dinyatakan oleh Debitur dalam Pasal 8 Perjanjian adalah benar dan sesuai dengan kenyataan pada saat pencairan dimaksud;

(iii) tidak ada Kejadian Pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.1. Perjanjian, yang telah atau menurut pendapat Bank mungkin terjadi terhadap Debitur;

(iv) tidak ada kewajiban (baik pokok, bunga, denda atau pun kewajiban lain) Debitur yang tertunggak;

(v) tersedianya dana likuiditas yang cukup pada Bank; dan(vi) tidak ada peristiwa atau keadaan yang melarang Bank untuk melakukan

pencairan atas fasilitas pinjaman kepada Debitur.

(b) Pemeriksaan Kondisi Prasyarat (i) Segera setelah menerima Pemberitahuan Penarikan beserta dokumen

prasyarat penarikan, Bank akan melakukan pemeriksaan apakah seluruh kondisi prasyarat yang diisyaratkan sebagaimana tersebut dalam Pasal 3.1.(a) di atas terpenuhi;

(ii) Apabila setelah pemeriksaan tersebut Bank mendapatkan bahwa seluruh kondisi prasyarat yang disyaratkan tidak terpenuhi, Bank akan memberitahu Debitur secara tertulis bahwa Pemberitahuan Penarikan ditolak beserta alasannya, dan karenanya Pemberitahuan Penarikan tersebut menjadi tidak berlaku lagi.

(c) Penyaluran Dana kepada Debitur Apabila seluruh kondisi prasyarat sebagaimana tersebut dalam Pasal 3.1 (a) dan dokumen prasyarat penarikan sebagaimana tersebut dalam Pasal 3.2 telah terpenuhi, maka Bank akan menyalurkan dana ke rekening koran atau rekening tabungan Debitur pada Bank.

3.2. Dokumen Prasyarat Penarikan Untuk penarikan fasilitas pinjaman, Debitur harus menyerahkan dan/atau memenuhi ketentuan-ketentuan di bawah ini :(i) Perjanjian dan Perjanjian Jaminan telah ditandatangani oleh

Debitur/Penjamin dan Bank dengan sempurna;(ii) Membuka rekening koran atau rekening tabungan dalam mata uang

Rupiah;(iii) Surat Sanggup dan/atau TTUN sebesar jumlah Penarikan;(iv) bukti penutupan asuransi atas seluruh Barang Jaminan sesuai dengan

ketentuan Pasal 9.10. Perjanjian yang mungkin dapat diasuransikan pada tanggal Penarikan;

(v) [ ____________________________________________________ ];(vi) Dokumen lain sebagaimana yang diminta oleh Bank.

3.3. Penarikan Pada Hari KerjaTanggal penarikan harus merupakan suatu Hari Kerja.

3.4. Pemberitahuan Penarikan Mengikat Pemberitahuan Penarikan tidak dapat ditunda atau dibatalkan oleh Debitur, kecuali disetujui oleh Bank secara tertulis.

Pasal 4Bunga, Perhitungan dan Peninjauan Bunga serta

Pelunasan

4.1. Bunga Debitur wajib membayar bunga atas setiap jumlah Penarikan yang terhutang terhitung dari tanggal suatu Penarikan dilakukan sampai dengan dibayarnya jumlah tersebut sebesar Tingkat Bunga pada tanggal pembayaran bunga.

4.2. Perhitungan dan Pembayaran BungaPerhitungan bunga dilakukan secara harian dengan ketentuan jumlah hari pertahunnya adalah 360 (tigaratus enampuluh) hari kalender sebagai faktor pembagi tetap, dan wajib dibayar oleh Debitur pada setiap tanggal pembayaran bunga.

4.3. Pembayaran Dipercepat (a) Syarat.

Debitur dapat melakukan pembayaran dipercepat atas seluruh jumlah Penarikan per fasilitas pinjaman, baik seluruhnya maupun sebagian, beserta dengan bunga yang belum jatuh tempo atas jumlah yang pembayarannya dipercepat, dengan ketentuan:

(i) tidak terdapat kewajiban pembayaran atas jumlah pokok, bunga atau kewajiban lainnya yang tertunggak berdasarkan Perjanjian.

(ii) Debitur harus telah memberikan kepada Bank suatu pemberitahuan tertulis yang tidak dapat ditarik kembali mengenai tanggal yang diinginkan dan jumlah pembayaran yang dipercepat sedikitnya 7 (tujuh) Hari Kerja sebelumnya;

(iii) setiap jumlah pembayaran dipercepat sedikitnya dalam jumlah Rp. _____________ (terbilang ______________________________________)

(iv) pembayaran dipercepat dapat dilakukan setiap saat;(v) Setiap jumlah yang pembayarannya dipercepat tidak dapat dipinjam kembali.(vi) Debitur wajib membayar denda kepada Bank yang besarnya sebagaimana

ditentukan dalam pasal 2.2 Perjanjian(vii) Setelah dilakukan pembayaran dipercepat, Bank akan menghitung kembali

jumlah Penarikan yang masih terhutang dan akan memberitahukan perubahan jumlah tersebut kepada Debitur;

(b) Penyesuaian Perhitungan Setelah dilakukannya pembayaran dipercepat, Bank akan menghitung kembali jumlah Penarikan yang masih terhutang dan akan memberitahukan perubahan jumlah tersebut kepada Debitur.

4.4. Catatan Bank (a) Bank akan membuat dan memelihara suatu catatan atas nama Debitur yang

menunjuk setiap Penarikan dan pembayaran Penarikan berdasarkan fasilitas pinjaman, perhitungan dan pembayaran bunga, dan setiap jumlah lain yang harus dibayar oleh Debitur berdasarkan Perjanjian dan dokumen lain yang berkaitan dengan Perjanjian.

(b) Catatan Bank tersebut merupakan bukti yang kuat dan mengikat Debitur.(c) Apabila terdapat kesalahan perhitungan dalam catatan Bank yang mengakibatkan

jumlah uang yang telah dibayar oleh Debitur kepada Bank berdasarkan Perjanjian melebihi jumlah yang sebenarnya terhutang oleh Debitur, maka Bank akan segera membayar kembali jumlah kelebihan tersebut kepada Debitur, namun tanpa Bank wajib membayar bunga, denda atau ganti rugi atas jumlah kelebihan tersebut kepada Debitur, dan Debitur dengan ini melepaskan haknya mengajukan tuntutan atau gugatan kepada Bank untuk membayar bunga, denda atau ganti rugi dalam bentuk apapun dan dalam jumlah berapapun juga atasnya.

Pasal 5Perlindungan Pendapatan Bank

5.1. Pajak (a) Bebas Dari Beban Pajak

Setiap dan semua pembayaran yang dilakukan oleh Debitur berdasarkan Perjanjian dan dokumen lain yang berkaitan dengan Perjanjian harus dilakukan bersih dan bebas dari, dan tanpa potongan pajak dan setiap kewajiban lain seperti itu (tidak termasuk pajak pendapatan Bank) yang dibebankan oleh peraturan perundang-undangan, baik yang berlaku sekarang apabila ada, maupun yang berlaku dikemudian hari (untuk selanjutnya disebut “Pajak”).

(b) Penyesuaian Jumlah Apabila Debitur diwajibkan oleh hukum yang berlaku untuk melakukan pemotongan Pajak atas setiap pembayaran berdasarkan Perjanjian dan/atau dokumen lain yang berkaitan dengan Perjanjian, jumlah yang harus dibayar oleh debitur harus dilebihkan sebagaimana perlu, demikian sehingga setelah jumlah yang sama dengan jumlah yang seharusnya mereka terima apabila tidak ada pemotongan, dan Debitur akan melakukan pemotongan tersebut dan membayarkan jumlah yang dipotong pada saatnya ke instansi yang berwenang sesuai dengan peraturan yang berlaku.

5.2. Biaya sehubungan dengan Peraturan Pemerintah/Undang-Undang(a) Biaya yang dikeluarkan untuk mematuhi peraturan pemerintah/undang-undang

yang berlaku sehubungan dengan fasilitas pinjaman wajib ditanggung oleh Debitur.

(b) Penggantian tersebut harus dilakukan dalam jangka waktu 14 (empatbelas) hari kalender sejak tanggal Bank menyampaikan pemberitahuan tentang hal tersebut kepada Debitur.

5.3. Pembayaran Dipercepat karena Larangan (a) Apabila secara hukum menjadi terlarang atau pihak yang berwenang menetapkan

menjadi terlarang bagi Bank untuk memberikan fasilitas pinjaman, maka fasilitas pinjaman tersebut menjadi berakhir dalam hal mana Debitur dan Bank akan mencari kesepakatan yang baru. Dalam hal Bank menganggap kesepakatan tidak tercapai, maka Debitur wajib melunasi kepada Bank semua jumlah yang terhutang berdasarkan Perjanjian.

(b) Atas terjadinya hal tersebut diatas, Bank akan tepat pada waktunya, memberitahu Debitur mengenai hal itu disertai dengan bukti-buktinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(c) Pelunasan dimaksud dalam pasal 5.3(a) harus dilakukan oleh Debitur dalam jangka waktu 14 (empatbelas) hari kalender sejak tanggal Debitur menerima pemberitahuan dari Bank.

5.4. Kerugian Pembiayaan(a) Debitur wajib membayar kepada Bank setiap jumlah yang diperlukan untuk

mengganti setiap kerugian, biaya atau pengeluaran yang diderita oleh Bank sebagai akibat dari suatu tindakan atau kelalaian Debitur yang menyebabkan Bank membatalkan memberikan fasilitas pinjaman termasuk tetapi tidak terbatas kepada kerugian pembiayaan sehubungan dengan pembelian oleh Bank dana untuk membuat atau memelihara fasilitas pinjaman.

(b) Debitur harus membayar penggantian tersebut dalam jangka waktu 14 (empatbelas) hari kalender sejak tanggal Bank menyampaikan permintaan tertulis yang menyatakan sifat dan jumlah dari kerugian, biaya atau pengeluaran tersebut, permintaan mana merupakan bukti kuat dan mengikat Debitur, kecuali bila terbukti adanya kesalahan perhitungan.

Pasal 6Biaya Lain

Ongkos-ongkos Dan Biaya-Biaya

(a) Biaya Persiapan PerjanjianDebitur wajib, terlepas dari apakah fasilitas pinjaman digunakan atau tidak, membayar dan mengganti semua ongkos-ongkos dan biaya-biaya yang dikeluarkan oleh Bank sehubungan dengan persiapan, pembuatan, perundingan dan penandatanganan Perjanjian, pembuatan Dokumen Jaminan dan dokumen lain yang berkaitan dengan Perjanjian, termasuk tetapi tidak terbatas kepada biaya jasa Notaris dan/atau Pejabat Pembuat Akta Tanah dan/atau Penasehat Hukum.

(b) Biaya Perubahan PerjanjianDebitur wajib membayar dan mengganti semua ongkos-ongkos dan biaya-biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan perbaikan atau perubahan Perjanjian, Dokumen Jaminan dan dokumen lain yang berkaitan dengan Perjanjian, termasuk tetapi tidak terbatas kepada biaya jasa Notaris dan/atau Pejabat Pembuat Akta Tanah dan/atau Penasehat Hukum.

(c) Biaya Eksekusi Perjanjian Debitur wajib membayar dan mengganti semua ongkos-ongkos dan biaya-biaya yang dikeluarkan oleh Bank sehubungan dengan pelaksanaan, eksekusi, pengamanan, penatausahaan dan penuntutan hak Bank berdasarkan Perjanjian, Dokumen Jaminan dan dokumen lain yang berkaitan dengan Perjanjian, termasuk tetapi tidak terbatas kepada biaya jasa Notaris dan/atau Pejabat Pembuat Akta Tanah dan/atau Penasehat hukum.

Pasal 7Pembayaran, Denda Keterlambatan, Pemotongan Rekening Dan

Akta Pengakuan Hutang

7.1. Pembayaran (a) Mata Uang

Setiap jumlah yang wajib dibayar oleh Debitur berdasarkan Perjanjian harus dibayar dalam mata uang Rupiah.

(b) Jumlah Bersih.Setiap jumlah yang wajib dibayar oleh Debitur berdasarkan Perjanjian harus dibayar tanpa potongan maupun pengurangan dalam jumlah berapapun dan dalam bentuk apapun pada tanggal jatuh temponya pembayaran.

(c) Penyesuaian Tanggal Pembayaran.Apabila suatu pembayaran akan jatuh tempo pada hari yang bukan merupakan Hari Kerja, maka pembayaran tersebut harus dilakukan pada Hari Kerja yang pertama sebelum hari jatuh temponya tersebut.

(d) Cara Pembayaran.Setiap pembayaran bunga, jumlah pokok atas Penarikan dan jumlah lain yang harus dibayar oleh Debitur berdasarkan Perjanjian dan dokumen lain yang berkaitan dengan Perjanjian harus dilakukan oleh Debitur dengan cara menyediakan dana yang cukup untuk pembayaran tersebut dalam rekening koran dan/atau rekening penampungan pada Tanggal Pembayaran Bunga.

7.2. Denda Keterlambatan (a) Apabila Debitur gagal melakukan setiap pembayaran pada waktunya kepada Bank

berdasarkan Perjanjian, Debitur wajib membayar denda yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2.2 Perjanjian.

(b) Denda keterlambatan pembayaran dihitung secara harian dengan ketentuan jumlah hari pertahunnya adalah 360 (tigaratus enampuluh) hari sebagai faktor pembagi tetap, dan wajib segera dibayar oleh Debitur atas permintaan pertama dari Bank secara tertulis.

7.3. Pemotongan Rekening(a) Pemotongan

Bank berhak memotong dari rekening koran atau rekening tabungan dan setiap rekening lain milik Debitur di Bank, setiap jumlah yang jatuh tempo dan wajib dibayar oleh Debitur berdasarkan Perjanjian, dan dokumen lain yang berkaitan

dengan Perjanjian, termasuk tetapi tidak terbatas kepada pembayaran biaya, bunga, denda keterlambatan pembayaran dan jumlah pokok atas Penarikan, dan suatu nota debet atasnya merupakan bukti yang cukup untuk menunjukkan pemotongan tersebut.

(b) Kuasa Memotong Untuk keperluan Pasal 7.3.(a), Debitur dengan ini memberi kuasa yang tidak dapat dicabut kembali, dengan hak substitusi kepada Bank, untuk bertindak untuk dan atas nama Debitur untuk menggunakan setiap jumlah uang dalam mata uang apapun dalam rekening koran atau rekening tabungan dan/atau setiap rekening lain milik Debitur di Bank, guna membayar setiap jumlah yang telah jatuh tempo dan wajib dibayar oleh Debitur berdasarkan Perjanjian dan dokumen lain yang berkaitan dengan Perjanjian.

7.4. Akta Pengakuan Hutang(a) Setiap saat diminta oleh Bank, Debitur wajib dalam jangka waktu 14 hari (empat

belas) hari kalender sejak permintaan tersebut disampaikan, membuat dan menandatangani suatu Akta Pengakuan Hutang untuk kepentingan Bank sehubungan dengan Hutang Debitur kepada Bank berdasarkan Perjanjian, dalam bentuk dan isi yang disetujui oleh Bank dan sesuai dengan hukum Republik Indonesia.

(b) Untuk keperluan Pasal 7.4.(a), apabila setelah jangka waktu 14 (empat belas) hari kalender Debitur belum menyerahkan salinan dan/atau grosse Akta Pengakuan Hutang kepada Bank, Debitur dengan ini memberi kuasa yang tidak dapat dicabut kembali kepada Bank, dengan hak substitusi, untuk bertindak untuk dan atas nama Debitur menandatangani Akta Pengakuan Hutang tersebut.

Pasal 8Pernyataan dan Jaminan

Debitur dengan ini menyatakan dan menjamin Bank atas hal-hal sebagai berikut :8.1. Kekuasaan dan Wewenang

(a) Debitur mempunyai kekuasaan dan wewenang serta berhak untuk mendapatkan fasilitas pinjaman, membuat serta menandatangani dan melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian dan dokumen lain yang berkaitan dengan Perjanjian.

(b) Pihak yang membuat dan menandatangani Perjanjian untuk dan atas nama serta mewakili Debitur adalah berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama serta mewakili Debitur dan berwenang untuk membuat dan menandatangani Perjanjian.

8.2. PerijinanDebitur telah memperoleh persetujuan perijinan, surat-surat dan dokumen-dokumen yang diisyaratkan oleh pemerintah atau badan-badan yang berwenang yang diperlukan untuk pelaksanaan atau kegiatan usaha yang menjadi obyek pembiayaan menurut Perjanjian, dan semuanya itu pada saat ini masih berlaku.

8.3. Tidak BertentanganPenandatanganan dan pelaksanaan Perjanjian dan dokumen lain yang berkaitan dengan Perjanjian :(a) tidak melanggar atau bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dari hukum yang

berlaku atau kebijaksanaan pemerintah atau keputusan pengadilan atau badan arbitrase atau anggaran dasar Debitur sendiri;

(b) tidak mengakibatkan pelanggaran atau dinyatakan sebagai pelanggaran atas kewajiban Debitur berdasarkan, atau memerlukan suatu persetujuan yang disyaratkan oleh suatu perjanjian atau dokumen yang telah ada terhadap mana Debitur merupakan pihak didalamnya atau harta kekayaan Debitur terikat; dan

(c) sampai tanggal penandatanganan Perjanjian, Debitur tidak dalam keadaan lalai berdasarkan suatu perjanjian didalam mana Debitur menjadi pihak atau dengan mana Debitur atau harta kekayaannya terlibat atau terkait.

8.4. Hutang PajakTidak ada kewajiban pajak yang terhutang oleh Debitur pada tanggal ditandatanganinya Perjanjian.

8.5. Tiada SengketaTidak ada suatu sengketa, perkara, tuntutan, gugatan maupun persoalan hukum lain seperti itu di hadapan pengadilan, badan-badan arbitrase dan/atau instansi yang berwenang lainnya antara lain Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), Lembaga Konsumen yang masih harus diselesaikan oleh Debitur yang menimbulkan akibat kurang baik terhadap atau yang mempengaruhi kemampuan Debitur dalam melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian dan dokumen lain yang berkaitan dengan Perjanjian, ataupun yang melibatkan harta kekayaan Debitur.

8.6. InformasiSeluruh dokumen-dokumen, keterangan-keterangan atau informasi mengenai Debitur (termasuk tetapi tidak terbatas pada anggaran dasar dan perubahannya, laporan keuangan, dan Dokumen Jaminan) telah disampaikan oleh Debitur kepada Bank dan Debitur menjamin bahwa seluruh dokumen-dokumen, keterangan-keterangan atau informasi tersebut adalah benar adanya, tidak menyesatkan dan menggambarkan keadaan yang sebenar-benarnya serta tidak ada hal-hal yang ditutupi.

8.7. Perjanjian MengikatPerjanjian dan dokumen lain yang berkaitan dengan Perjanjian yang pada saat ditandatangani oleh Debitur seketika menjadi sah dan mengikat Debitur atas kewajiban-kewajibannya dan dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat didalamnya.

8.8. Tingkatan PembayaranKewajiban pembayaran Debitur berdasarkan Perjanjian dan dokumen lain yang berkaitan dengan Perjanjian mempunyai dan akan selalu mempunyai tingkatan dalam hak atas pembayaran paling sedikit paripasu dengan kewajiban pembayaran lain Debitur, baik yang sekarang ada maupun yang akan ada dikemudian hari, kecuali sebagaimana yang ditetapkan lain oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

8.9. Pailit dan LikuidasiDebitur tidak sedang dalam keadaan pailit, dimohonkan pailit, menunda melakukan pembayaran, bangkrut, dilikuidasi, atau dicabut haknya berdasarkan putusan pengadilan.

Pasal 9Hal-Hal Yang Harus Dilaksanakan

Debitur setuju sejak penandatanganan Perjanjian sampai dengan selama kewajiban pembayaran Debitur berdasarkan Perjanjian belum dibayar penuh, Debitur berkewajiban untuk melaksanakan hal-hal sebagai berikut :9.1 Penggunaan Fasilitas Pinjaman

Debitur wajib menggunakan fasilitas pinjaman semata-mata hanya untuk keperluan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.2 dan tidak untuk keperluan lain.

9.2. Menyerahkan Debitur wajib menyampaikan kepada Bank :(a) Laporan Keuangan Tahunan

Laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh kantor akuntan publik terdaftar yang independen dalam jangka waktu paling lambat 180 (seratus delapan puluh) hari kalender setelah berakhir setiap tahun buku yang terdiri dari neraca dan laporan laba rugi, yang disusun sesuai dengan prinsip dan praktek akuntansi yang secara umum diterima di Indonesia dan secara konsisten diterapkan, yang diaudit oleh kantor akuntan publik terdaftar yang disetujui oleh Bank.

(b) Laporan Keuangan Enam BulananLaporan keuangan enam bulanan dalam jangka waktu paling lambat 60 (enampuluh) hari kalender setelah berakhirnya setiap periode enam bulanan, yang terdiri dari neraca dan laba rugi, yang disusun sesuai dengan prinsip dan praktek

akuntansi yang secara umum diterima di Indonesia dan secara konsisten diterapkan, yang disertifikasi oleh Direksi Debitur.

(a) Laporan Keuangan Tiga Bulanan Laporan keuangan tiga bulanan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tigapuluh) hari kalender setelah berakhirnya setiap periode tiga bulanan tersebut, yang terdiri dari neraca dan laporan laba rugi, yang disusun sesuai dengan prinsip dan praktek akuntansi yang secara umum diterima di Indonesia dan secara konsisten diterapkan, yang disertifikasi oleh Direksi Debitur.

(d) Laporan Persediaan Barang dan Piutang (i) Barang Persediaan

Laporan bulanan atas barang persediaan berupa [ _____________ ] paling lambat sepuluh hari kalender setelah berakhirnya setiap periode pelaporan tersebut.

(ii) PiutangLaporan bulanan atas piutang kepada [ _________________ ] paling lambat sepuluh hari kalender setelah berakhirnya setiap periode pelaporan tersebut.

9.3. Membuka dan Mengaktifkan Rekening Debitur wajib, segera setelah tanggal Perjanjian ini tetapi tidak kurang dari tanggal Penarikan pertama dilakukan membuka rekening Koran atau rekening tabungan pada kantor atau kantor-kantor Bank dan mengaktifkan transaksi keuangan usahanya melalui rekening atau rekening-rekening yang dibuka pada Bank.

9.4. Pemeriksaan Debitur wajib, setiap saat dalam jam kerja atau tidak, mengizinkan Bank atau karyawannya atau wakilnya masuk ke kantor dan tempat lain milik Debitur, termasuk lokasi usaha atau proyek Debitur, dan memeriksa, meneliti dan membuat salinan buku-buku keuangan (termasuk tetapi tidak terbatas kepada barang persediaan dan piutang-piutang) dan catatan Debitur sehubungan dengan usaha Debitur, dan kunjungan tersebut bukan merupakan suatu tindakan memasuki pekarangan tanpa hak.

9.5. Sengketa Debitur wajib, segera dalam jangka waktu 7 (tujuh) Hari Kerja sejak terjadinya, memberitahu Bank apabila terjadi perselisihan, sengketa atau perkara dimana Debitur menjadi pihak atau terlibat yang menyangkut sejumlah uang atau berdampak terhadap kemampuan Debitur dalam melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian dan dokumen lain yang berkaitan dengan Perjanjian.

9.6. Kejadian PelanggaranDebitur wajib, segera dalam jangka waktu 7 (tujuh) Hari Kerja sejak terjadinya, memberitahu Bank apabila terjadi Kejadian Pelanggaran atau kejadian lain yang dengan suatu pemberitahuan atau lewatnya waktu, atau keduanya, akan merupakan suatu Kejadian Pelanggaran, termasuk sifat dari kejadian tersebut dan langkah yang diambil oleh Debitur untuk menanggulanginya.

9.7. Penggunaan Laba UsahaDebitur wajib menggunakan laba usaha untuk pembayaran kewajiban Debitur kepada Bank berdasarkan Perjanjian.

9.8. Penilaian Atas Barang JaminanDebitur wajib memberikan ijin kepada Bank, untuk dari waktu ke waktu menilai Barang Jaminan baik penilaian secara intern maupun dengan menggunakan independen appraisal yang disetujui Bank dan menyerahkan hasil penilaian Barang Jaminan tersebut kepada Bank setiap 12 (duabelas) bulan, kecuali apabila terjadi perubahan atau kondisi yang penting (material) atas Barang Jaminan, jangka waktu tersebut dapat diperpendek. Biaya atas penilaian Barang Jaminan tersebut (bila ada) wajib ditanggung oleh Debitur.

9.9. Menjaga Ratio KeuanganDebitur wajib memelihara ratio keuangan usahanya dengan berpedoman kepada prinsip-prinsip akuntansi dan keuangan yang sehat

9.10. Asuransi(a) Debitur wajib, atas biaya sendiri dan dengan perusahaan asuransi rekanan yang

ditunjuk dan disetujui oleh Bank, mengasuransikan jiwanya (bila perlu), semua Barang Jaminan atau menyebabkan diasuransikannya Barang Jaminan dengan

liputan resiko serta nilai pertanggungan sebagaimana Bank setiap saat memintanya secara wajar.

(b) Polis asuransi sebagaimana dimaksud di atas harus mencantumkan Bank sebagai penerima klaim.

(c) Apabila asuransi telah dilakukan sebelum penandatanganan Perjanjian, Debitur wajib merubah atau menyebabkan dirubahnya asuransi tersebut untuk memenuhi ketentuan tersebut dalam sub-ayat (b) di atas.

(d) Debitur wajib pada waktunya memperbarui atau menyebabkan diperbaruinya asuransi yang telah berakhir masa berlakunya.

(e) Asli polis asuransi wajib diserahkan kepada dan disimpan oleh Bank.(f) Apabila Debitur lalai mengasuransikan atau memperbarui asuransi sesuai dengan

Pasal ini dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kalender sejak tanggal asuransi tersebut seharusnya dilakukan atau diperbarui oleh Debitur, maka Bank berhak (namun bukan merupakan suatu keharusan), dan dengan ini dikuasakan oleh Debitur, untuk mengasuransikan atau memperbarui asuransi, demikian dengan ketentuan Bank akan memberitahukan Debitur terlebih dahulu secara tertulis.

(g) Untuk keperluan tersebut Bank berhak untuk membuat dan menandatangani setiap dokumen yang perlu untuk mengasuransikan atau memperbarui asuransi sedangkan segala ongkos yang terjadi karenanya merupakan tanggungan Debitur.

9.11. Pencatatan Pembukuan dan Pengawasan PengeluaranDebitur wajib, mengelola sistem pencatatan pembukuan dan mengawasi pengeluaran biaya serta pencatatan transaksi keuangan lainnya dengan benar dan jujur sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi Indonesia.

9.12. Membayar PajakDebitur wajib, membayar tepat pada waktunya pajak-pajak dan beban-beban lain seperti itu yang wajib dibayar oleh Debitur, baik atas pendapatan yang diperoleh maupun atas harta kekayaan Debitur.

9.13. KerugianDebitur wajib, segera dalam jangka waktu 7 (tujuh) Hari Kerja sejak terjadinya, memberitahu Bank apabila terjadi kerugian atau kerusakan-kerusakan atas harta kekayaan Debitur yang berkaitan dengan kegiatan usaha Debitur.

9.14. Mematuhi PeraturanDebitur wajib mematuhi dan mentaati setiap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta menjaga dan memelihara izin-izin dan persetujuan-persetujuan yang disyaratkan oleh pihak yang berwenang yang perlu untuk melaksanakan kegiatan usahanya secara tertib, termasuk namun tidak terbatas kepada Nomor Pokok Wajib Pajak, Tanda Daftar Perusahaan, Surat Izin Usaha Industri dan Surat Izin Usaha Perdagangan.

9.15. Perizinan Di Kemudian HariDebitur wajib, atas biayanya sendiri, mengurus, membuat dan mendapatkan izin, persetujuan atau dokumen lain yang disyaratkan dikemudian hari oleh, dan harus melakukan pemberitahuan atau laporan yang diperlukan dikemudian hari kepada, setiap badan pemerintah yang berwenang guna melaksanakan pengoperasian usaha atau melaksanakan kegiatan usahanya dan membuat serta melaksanakan perjanjian ini (apabila ada), dan tepat pada waktunya mengirimkan salinan daripadanya kepada Bank.

9.16. Penandatanganan Dokumen JaminanAtas permintaan Bank dan atas biayanya sendiri Debitur wajib membuat dan menandatangani setiap Dokumen Jaminan yang disyaratkan oleh Bank dalam Perjanjian ini.

9.17. Pengikatan JaminanDebitur harus mengikat atau menyebabkan diikatnya Barang Jaminan berdasarkan Perjanjian menurut hukum dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia sehingga dapat memberikan hak preferensi kepada Bank.

9.18. Menjaga Harta Kekayaan, Eksistensi dan IjinDebitur wajib menjaga: (i) harta kekayaannya yang penting untuk kegiatan usahanya; (ii) kelangsungan eksistensi Debitur secara hukum; dan (iii) eksistensi hak-hak, ijin-ijin dan, kepentingan yang perlu untuk melaksanakan usahnya secara tertib dan efisien.

9.19.. Dokumen TambahanDebitur wajib, tepat pada waktunya dan atas permintaan Bank, menandatangani, mengakui, memenuhi, memohonkan dan mendaftarkan atas biayanya sendiri semua perjanjian-perjanjian, dokumen-dokumen, sertifikat dan surat-surat tambahan yang harus dibuat selanjutnya serta melakukan tindakan-tindakan seperti itu sebagaimana yang harus atau wajar dilakukan guna melaksanakan perjanjian lain yang berkaitan dengan Perjanjian.

9.20. Informasi Material LainDebitur wajib, dalam jangka waktu 14 (empatbelas) hari kalender sejak tanggal permintaan oleh Bank, menyampaikan kepada Bank, setiap informasi, sehubungan dengan Perjanjian dan kegiatan operasional usahanya sebagaimana Bank setiap saat memintanya.

Pasal 10Hal-Hal Yang Dilarang

Debitur setuju sejak penandatanganan Perjanjian sampai dengan dan selama kewajiban pembayaran Debitur berdasarkan Perjanjian belum dibayar penuh, tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Bank, Debitur dilarang melakukan hal-hal sebagai berikut : 10.1. Perubahan usaha

Melakukan perubahan bidang atau jenis kegiatan usahanya.10.2. Pailit, Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), Pembubaran, Penggabungan

dan Peleburan Usaha(a) mengajukan permohonan kepailitan atau penundaan kewajiban pembayaran

hutang;(b) membubarkan perusahaan, dan(c) melakukan atau mengizinkan untuk dilakukan penggabungan usaha, peleburan

usaha atau konsolidasi.10.3. Memberikan Pinjaman

Memberikan pinjaman kepada pihak lain, kecuali pinjaman kepada karyawan, pengusaha kecil dan koperasi yang ditentukan oleh pemerintah, atau pinjaman yang memang biasa dan harus dilakuan dalam rangka kegiatan operasional normal usaha Debitur sehari-hari yang wajar.

10.4. Memperoleh Pinjaman BaruMemperoleh pinjaman baru atau menyebabkan terjadinya hutang baru, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan jaminan atau tidak, dari bank, lembaga keuangan maupun pihak lain, kecuali pinjaman yang memang biasa dan harus dilakukan dalam rangka kegiatan operasional normal usaha Debitur sehari-hari yang wajar.

10.5. Bertindak sebagai PenjaminMengikatkan diri sebagai penjamin hutang, memberikan garansi atau menjaminkan harta kekayaan Debitur untuk kepentingan pihak lain.

10.6. Menjual dan Menyewakan AssetMembuat atau mengijinkan, atas seluruh atau sebagian assetnya (termasuk asset yang akan didapatkan dimasa mendatang) untuk dijual, dijaminkan, disewakan kecuali kegiatan usaha opersional Perusahaan Debitur, atau dengan cara lain mengalihkan harta kekayaannya.

10.7. Mengalihkan Usaha dan Barang JaminanMenjual, mengalihkan atau menyebabkan beralihnya usaha atau Barang Jaminan kepada siapapun.

10.8. Penyertaan Modal dan Investasi Di PerusahaanMelakukan penyertaan modal, pengambilalihan saham, investasi baru di dalam perusahaan lain atau membuat anak perusahaan.

10.9. Melakukan Pembelian.Melakukan pembelian harta tetap kecuali yang berhubungan dengan kegiatan usaha Debitur.

10.10. Pembayaran Dipercepat

Melakukan pembayaran dipercepat atas suatu hutang atau pembayaran kewajiban lainnya yang belum jatuh tempo kepada pihak lain, kecuali yang berhubungan dengan kegiatan usaha Debitur dan tidak mempengaruhi kewajiban Debitur pada Bank.

10.11. Transaksi Tak WajarMelakukan transaksi dengan pihak lain, termasuk kepada perusahaan afiliasi atau kepada Pemegang Saham, yang dilakukan dengan cara selain dari praktek dan kebiasaan usaha yang wajar serta berdasarkan prinsip perdagangan yang bebas, dan tidak melakukan pembelian di mana Debitur diwajibkan untuk membayar lebih, atau melakukan penjualan di mana Debitur diwajibkan untuk menjual di bawah harga pasar yang berlaku.

Pasal 11Jaminan

Untuk menjamin setiap pembayaran yang tepat waktu pada saat jatuh temponya dari setiap jumlah pokok, bunga, biaya, ongkos-ongkos dan jumlah lain yang sekarang maupun nanti pada waktunya wajib dibayar oleh Debitur berdasarkan Perjanjian dan dokumen lain yang berkaitan dengan Perjanjian, Debitur dan/atau pihak ketiga memberikan jaminan kepada Bank sebagaimana tersebut di bawah ini:(a) Sebidang tanah Hak _____________________________________, seluas

_____________ M2 ( _______________________________________________meter persegi), berdasarkan Surat Ukur/Gambar Situasi No. ____ tanggal ____________, yang terletak di Desa/Kelurahan _____________ Kecamatan __________________ Kabupaten/Kotamadya ____________ Propinsi ________________________, terdaftar atas nama ________________________;berikut bangunan, tanaman dan segala sesuatu yang ada diatas tanah tersebut yang menurut tujuan dan peruntukkannya serta menurut peraturan hukum (undang-undang) yang berlaku dapat dianggap benda tetap (tak bergerak) tanpa pengecualian, sampai dengan nilai hak tanggungan yang ditentukan oleh Bank;

(b) Jaminan Fidusia atas :(i) [ __________________________________________________________ ];(ii) [ __________________________________________________________ ];

(c) [ _________________________________________________________________ ];(d) Jaminan lain sebagaimana akan diminta oleh Bank dari waktu ke waktu.

Pasal 12Kejadian Pelanggaran

12.1 Masing-masing dari kejadian atau peristiwa berikut di bawah ini adalah merupakan “Kejadian Pelanggaran” berdasarkan Perjanjian :(a) Pelanggaran Pembayaran

Debitur gagal melakukan pembayaran atas setiap jumlah pokok, bunga, biaya, ganti rugi, denda dan setiap jumlah lain yang wajib dibayar oleh Debitur berdasarkan Perjanjian atau dokumen lain yang berkaitan dengan Perjanjian, kegagalan mana cukup dibuktikan dengan lewatnya waktu saja dan tanpa diperlukan pemberitahuan oleh juru sita atau surat yang sejenis.

(b) Pelanggaran Bukan PembayaranDebitur melanggar suatu ketentuan dalam Perjanjian atau dokumen lain yang berkaitan dengan Perjanjian yang bukan merupakan ketentuan mengenai pembayaran kepada Bank.

(c) Pelanggaran Pernyataan Dan JaminanSetiap pernyataan dan jaminan yang dibuat oleh Debitur didalam Perjanjian atau dokumen lain yang berkaitan dengan Perjanjian, atau pemberitahuan atau laporan yang diberikan oleh Debitur berdasarkan atau berkaitan dengan Perjanjian, terbukti tidak benar, salah, menyesatkan atau tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya pada waktu dibuat atau diperbaharui.

(d) Pelanggaran Dokumen Tidak BenarDokumen-dokumen, keterangan-keterangan atau informasi mengenai Debitur yang diserahkan atau diberikan oleh Debitur kepada Bank terbukti tidak benar

atau tidak menggambarkan kenyataan atau keadaan yang sebenarnya pada waktu dibuat atau diserahkan kepada Bank.

(e) Pelanggaran Karena Penyitaan Oleh PemerintahAdanya tindakan pengambilalihan atau penyitaan yang dilakukan oleh pemerintah atau barang-barang harta kekayaan Debitur yang penting untuk kegiatan usahanya berada dibawah pengawasan pemerintah.

(f) Pelanggaran Keharusan Dan LaranganDebitur tidak dapat melakukan hal-hal yang harus dilakukannya sebagaimana yang tersebut dalam Pasal 9 dan melanggar hal-hal yang dilarang sebagaimana yang tersebut dalam Pasal 10.

(g) Pelanggaran Karena Kegiatan Usaha BerhentiDebitur berhenti melakukan kegiatan usahanya karena sebab apapun juga.

(h) Pelanggaran Terhadap Perjanjian Lain Selain Perjanjian KreditDebitur gagal melakukan kewajiban pembayaran yang telah jatuh tempo kepada pihak ketiga dan kegagalan pembayaran tersebut tetap berlangsung hingga masa tenggang waktu sebagaimana yang mungkin diberikan dalam perjanjian yang mendasarkannya (apabila ada), atau setiap kewajiban pembayaran Debitur kepada pihak ketiga dinyatakan menjadi jatuh tempo dan harus dibayar atau diwajibkan untuk dibayar lebih cepat sebelum tanggal jatuh tempo.

(i) Pelanggaran Karena BangkrutDebitur :(i) mengajukan permohonan pailit, penundaan kewajiban pembayaran

hutang, pemberesan, pembubaran atau hal-hal lain yang tujuan atau akibatnya seperti itu; atau

(ii) gagal menarik atau mencabut permohonan atas hal-hal tersebut dalam butir (i) diatas yang diajukan oleh pihak lain dalam jangka waktu 14 (empatbelas) hari kalender sejak dimasukkannya permohonan; atau

(viii) melakukan pengalihan sebagian besar harta kekayaannya untuk kepentingan para krediturnya; atau

(ix) mengakui secara tertulis ketidakmampuannya untuk melakukan pembayaran berdasarkan Perjanjian dan dokumen lain yang berkaitan dengan Perjanjian.

(j) Pelanggaran Karena Asset Hancur atau Musnah Hancur atau musnahnya asset Debitur yang penting untuk usahanya sedemikian rupa yang menurut pandangan Bank, dapat mempengaruhi kemampuan Debitur untuk dapat melaksanakan kewajiban pembayarannya berdasarkan Perjanjian dan dokumen lain yang berkaitan dengan Perjanjian.

(j) Pelanggaran Karena Terjadinya Perubahan MendasarTerjadinya perubahan yang mendasar dalam keadaan keuangan Debitur yang menurut pandangan Bank dapat mempengaruhi kemampuan Debitur untuk dapat melakukan kewajiban berdasarkan Perjanjian dan dokumen lain yang berkaitan dengan Perjanjian.

(k) Pelanggaran SilangDebitur gagal melakukan kewajiban pembayaran yang telah jatuh tempo berdasarkan perjanjian kredit lain atau perjanjian lainnya kepada Bank (diluar Perjanjian ini), dan kegagalan pembayaran tersebut tetap berlangsung hingga masa tenggang waktu sebagaimana yang mungkin diberikan, atau terdapat kewajiban pembayaran Debitur kepada Bank dinyatakan menjadi jatuh tempo dan harus dibayar atau diwajibkan untuk dibayar lebih cepat sebelum tanggal jatuh tempo.

l. Pelanggaran Karena Dokumen Jaminan Gugur Suatu Dokumen Jaminan karena alasan apapun menjadi tidak sah, atau Jaminan menjadi tidak berguna, atau adanya peraturan, keputusan pemerintah atau ketentuan hukum Indonesia yang diberlakukan, mengakibatkan suatu Dokumen Jaminan baik sebagian maupun keseluruhan menjadi tidak berlaku lagi, atau nilai Jaminan menurut pendapat Bank menjadi berkurang dan Debitur tidak dapat memberikan penggantinya yang memuaskan Bank dalam jangka waktu 14 (empatbelas) hari kalender sejak terjadinya hal tersebut diketahui oleh Bank.

12.2. Akibat Kejadian PelanggaranApabila suatu Kejadian Pelanggaran terjadi dan tidak dapat ditanggulangi, maka Bank, dengan memberikan pemberitahuan kepada Debitur, berhak :(a) menyatakan Nilai Kesanggupan Bank berakhir; atau(b) menyatakan setiap jumlah yang terhutang oleh Debitur berdasarkan Perjanjian dan

dokumen lain yang berkaitan dengan Perjanjian menjadi jatuh tempo dan wajib dibayar oleh Debitur tanpa permintaan, pengajuan, tanpa protes dari Debitur dan tanpa persetujuan, keputusan atau pemberian wewenang dari pengadilan yang semuanya dengan ini dinyatakan oleh Debitur secara tegas dikesampingkan atau tidak diperlukan; atau

(c) mengeksekusi salah satu atau lebih Jaminan; atau(d) mengambil salah satu atau mengkombinasikan langkah-langkah yang tersebut sub

ayat (a), (b) dan (c) di atas dan/atau tindakan hukum lain yang diperbolehkan oleh peraturan perundangan yang berlaku.

Pasal 13Ketentuan Lain-Lain

13.1. Kesepakatan MenyeluruhPerjanjian dan dokumen lain yang berkaitan dengan Perjanjian merupakan seluruh kesepakatan diantara pihak-pihak didalam Perjanjian berkenaan dengan pokok masalah yang tersebut didalamnya dan menggantikan segala pernyataan, maksud maupun pembicaraan berkenanan dengan pokok masalah tersebut yang dibuat sebelumnya, oleh karenanya seluruh kesepakatan yang dibuat dan bertentangan dengan isi Perjanjian ini sebelum ditandatanganinya Perjanjian dinyatakan tidak berlaku.

13.2. PerubahanPerubahan atas suatu ketentuan dalam Perjanjian hanya dapat dilakukan atas persetujuan tertulis dari Bank.

13.3. Pelepasan HakKegagalan atau kelalaian Bank untuk menuntut Debitur melaksanakan suatu ketentuan dalam Perjanjian tidak akan melepaskan hak Bank untuk menuntut Debitur melaksanakan ketentuan tersebut dikemudian hari, kecuali hal tersebut dilepas oleh Bank secara tertulis.

13.4. Kumpulan HakHak-hak yang diberikan kepada Bank berdasarkan Perjanjian dan dokumen lain yang berkaitan dengan Perjanjian pada dasarnya adalah merupakan suatu kumpulan hak yang dapat dilaksanakan secara sebagian maupun sekaligus setiap saat.

13.5. Kuasa-kuasaKuasa-kuasa yang diberikan oleh Debitur dalam Perjanjian diberikan dengan hak substitusi dan tidak dapat ditarik atau dicabut kembali serta tidak akan berakhir karena sebab-sebab yang termaktub dalam pasal 1813, 1814 dan 1816 Kitab Undang-undang Hukum Perdata atau sebab apapun.

13.6. Pengalihan(a) Larangan Pengalihan Oleh Debitur.

Debitur tidak berhak untuk mengalihkan atau mengoperkan hak dan kewajibannya berdasarkan Perjanjian, dan setiap usaha pengalihan atau pengoperan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum dan batal.

(b) Pengalihan oleh Bank.Bank berhak untuk menawarkan, mengalihkan atau mengoperkan hak dan kewajibannya berdasarkan Perjanjian dan dokumen lain yang berkaitan dengan Perjanjian, baik sebagian maupun keseluruhan, dengan pemberitahuan kepada Debitur, dan untuk tujuan tersebut diatas Bank diperkenankan untuk menyampaikan informasi tentang Debitur kepada bank atau lembaga keuangan lain tanpa harus membebankan biaya kepada Debitur sehubungan dengan transaksi tersebut.

(c) Akibat Pengalihan

Setelah dilakukannya pengalihan atau pengoperan hak dan kewajiban oleh Bank, penerima pengalihan berhak, sepanjang kepentingan yang dialihkan kepadanya, atas manfaat dari ketentuan di dalam Perjanjian termasuk manfaat menerima ganti kerugian, penggantian ongkos dan pajak, hak pembagian atas pembayaran sebagaimana layaknya ia menjadi pihak semula dalam Perjanjian.

13.7. Pemberitahuan(a) setiap pemberitahuan kepada para pihak yang tersebut dalam Perjanjian harus

diberikan secara tertulis dengan cara:(i) disampaikan secara langsung kepada penerima; atau(ii) dikirim dengan surat tercatat; atau(iii) dikirim melalui faksimilie yang dipertegas dengan asli faksimilie tersebut;sebagaimana yang dipilih oleh pihak yang mengirimkan, dan ditujukan ke alamat-alamat sebagai berikut :DEBITUR : _____________________________Alamat Kantor : ________________________________________Untuk Perhatian : ________________________________________Nomor Faksimili : ______________________ Nomor Telepon : ______________________BANK :PT. BANK MEGA Tbk.Alamat : ________________________________________Untuk Perhatian : ________________________________________Nomor Faksimili : ______________________Nomor Telepon : ______________________atau ke alamat atau nomor faksimilie lain yang telah diberitahukan secara tertulis terlebih dahulu oleh pihak yang akan menerimanya.

(b) Setiap pemberitahuan dianggap telah diterima oleh pihak yang dituju :(i) pada tanggal tanda terima ditandatangani, apabila disampaikan secara

langsung kepada yang dituju; (ii) pada tanggal setelah 7 (tujuh) hari kalender sejak diposkannya, apabila

dikirimkan dengan surat tercatat; dan (iii) pada hari dikirimnya, apabila dikirimkan melalui faksimilie yang

dikonfirmasi dengan tanda telah dikirim.

13.8. KeterbukaanDebitur setuju, bahwa Bank berhak untuk memberikan informasi-informasi mengenai Debitur yang berkaitan dengan Perjanjian sebagaimana apabila setiap saat diminta oleh pihak-pihak yang berwenang atau sebagaimana yang diperlukan sehubungan dengan dilakukannya pengalihan oleh Bank sebagaimana tersebut dalam Pasal 13.6.

13.9. Hukum Yang BerlakuPerjanjian dibuat berdasarkan dan hanya dapat ditafsirkan menurut hukum Indonesia.

13.10. Yurisdiksi (a) Untuk pelaksanaan Perjanjian dan segala akibat hukumnya, Debitur dengan ini

secara tidak dapat ditarik kembali memilih yurisdiksi hukum yang “non exclusive” di Kantor Panitera Pengadilan Negeri ________________ di ______________.

(b) Tanpa membatasi apa yang tersebut diatas, Debitur setuju, bahwa Bank atas pilihannya sendiri, dapat mengajukan gugatan yang mungkin timbul sehubungan dengan Perjanjian ke pengadilan atau instansi lain yang berwenang dimana Debitur berkedudukan atau di mana saja yang mempunyai yurisdiksi atas harta kekayaan Debitur.