Lampiran 3.Surat No. : S. /WP3H-1/2014Tanggal : Juni 2014

KEMENTERIAN KEHUTANANDIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN

KOP SURAT BPKH

PERJANJIAN KONTRAK KERJA

Pada hari ini, ….., tanggal ……, bulan …….., tahun …….., Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. NAMA :NIP :JABATAN :ALAMAT :

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kuasa Pengguna Anggaran Satker Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan, Kementerian Kehutanan yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA

2. NAMA :ALAMAT :

Bertindak untuk dan atas namanya sendiri yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

Selanjutnya para pihak sepakat untuk mengikatkan diri dalam perjanjian kontrak kerja ini dengan ketenrtuan dan syarat-syarat yang dituangkan dalam pasal –pasal sebagai berikut :

PASAL 1 MASA KERJA

1. PIHAK PERTAMA menyatakan menerima PIHAK KEDUA sebagai tenaga kontrak (waktu tertentu) di KPH Model lingkup Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah ………, Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan, Kementerian Kehutanan.

2. Perjanjian kerja ini berlaku untuk jangka waktu 6 (enam) bulan, terhitung sejak tanggal 1 Juli 2014 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2014.

3. Selama jangka waktu tersebut masing-masing pihak dapat memutuskan hubungan kerja dengan pemberitahuan secara tertulis minimal 10 (sepuluh) hari kerja.

PASAL 2TATA TERTIB

1. PIHAK KEDUA menyatakan kesediannya untuk mematuhi serta mentaati seluruh peraturan tata tertib yang berlaku di lingkungan KPH Model

2. PIHAK KEDUA tidak berhak menuntut pesangon bilamana diberhentikan.

3. PIHAK KEDUA tidak akan menuntut untuk diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil pada PIHAK PERTAMA, namun tidak mengurangi hak-haknya untuk melamar sebagai CPNS bilamana ada penerimaan Pegawai Negeri Sipil sepanjang memenuhi syarat-syaratnya.

4. Pelanggaran terhadap peraturan-peraturan tersebut di atas dapat mengakibatkan PIHAK KEDUA dijatuhi :a. Skorsing ataub. Pemutusan Hubungan Kerja, atauc. Hukuman dalam bentuk lain dengan merujuk kepada Peraturan Pemerintah yang

mengaturnya.

PASAL 3

JAM KERJA

1. Berdasarkan peraturan yang berlaku, jam kerja efektif KPH ditetapkan 8 (delapan) jam setiap minggunya dengan jumlah hari kerja 5 (lima) hari setiap minggu dengan ketentuan sebagai berikut :a. Jam kerja pada hari Senin – Kamis adalah jam 07.30 WIB dan jam pulang adalah pukul

16.00 WIB dengan waktu istirahat pada pukul 12.00 WIB hingga pukul 13.00 WIB.b. Jam kerja pada Jumat adalah jam 07.30 WIB dan jam pulang adalah pukul 16.30 WIB

dengan waktu istirahat pada pukul 11.30 WIB hingga pukul 13.00 WIB.

2. Jika terdapat pekerjaan yang harus segera diselesaikan atau bersifat mendesak, maka PIHAK KEDUA sanggup bekerja lembur..

PASAL 4 PENEMPATAN, TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

1. PIHAK KEDUA akan bekerja sebagai Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan ………………….2. Tugas dan tanggung jawab PIHAK KEDUA adalah …….. dalam mendukung pelaksanaan

tugas KPH Model3. PIHAK PERTAMA berhak menempatkan PIHAK KEDUA dalam melaksanakan tugas

pekerjaan yang oleh PIHAK PERTAMA dianggap lebih cocok serta sesuai dengan keahlian yang dimiliki PIHAK KEDUA dengan syarat masih tetap berada di dalam lingkungan KPH Model …..

PASAL 5 CUTI

1. Pihak kedua tidak berhak mendapat cuti tahunan, tetapi dapat megajukan izin dengan alasan yang dapat diterima dengan persetujuan PIHAK PERTAMA.

2. Pengajuan izin dapat selambat-lambatnya 2 (dua) hari sebelum pelaksanaan izin dengan mendapat pengesahan dari atasan langsung yang bersangkutan.

PASAL 6PERPANJANGAN MASA KONTRAK KERJA

Setelah berakhirnya jangka waktu tersebut, perjanjian kerja ini dapat diperpanjang jika PIHAK PERTAMA masih membutuhkan PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA juga menyatakan kesediannya.

PASAL 7 UPAH

Pihak kedua akan mendapatkan upah sesuai denga anggaran yang tersedia pada DIPA …….Nomor……. tanggal……

PASAL 8PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA

Perjanjian kerja berakhir dengan sendirinya :

1. PIHAK KEDUA meninggal dunia atau karena tindakan, aturan pemerintah, atau apa yang mengakibatkan perjanjian kerja ini tidak mungkin lagi dilanjutkan.

2. Apabila DIPA berakhir atau terdapat pengurangan anggaran DIPA/kegiatan pada anggaran satker………………. yang mengakibatkan anggaran untuk pembayaran upah tidak tersedia.

3. Apabila berdasarkan hasil evaluasi PIHAK KEDUA dipandang tidak layak dalam melaksanakan tugas, maka PIHAK KEDUA dapat diberhentikan sebagai tenaga upah oleh PIHAK PERTAMA

PASAL 9PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanan Perjanjian Kerja ini, Para Pihak akan menyelesaiakna dengan jalan musyawarah dan apabila tidak dapat diselesaikan Para Pihak akan menyelesaikannya melaui Kantor Panitera Pengadilan Negeri di wilayah hukum PIHAK KEDUA ditugaskan.

PASAL 10PENUTUP

Apabila ada hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian kerja ini, maka kedua belah pihak dapat mempedomani peraturan-peraturan yang berlaku.

Demikian, perjanjian ini dibuat, disetujui, dan ditandatangani dalam rangkap dua, asli dan tembusan bermaterai cukup dan berkekuatan hukum yang sama. Satu dipegang oleh PIHAK PERTAMA dan lainnya untuk PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA PIHAK KEDUA

KEPALA BAlAI NAMA YBS

Lampiran 4.Surat No. : S. /WP3H-1/2014Tanggal : Juni 2014

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : .......................................

Tempat Tanggal Lahir : .......................................

Pendidikan Terakhir : .......................................

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa sehubungan dengan pengangkatan saya sebagai tenaga upah (Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan ……………….), pada KPH Model lingkup Balai Pemantapan Kawasan Wilayah……………………….., Saya bersedia taat pada hal-hal sebagai berikut:

1. Bersedia untuk melaksanakan segala peratuaran/ketentuan yang berlaku dan akan melaksanakan tugas sebagai tenaga upah (Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan ……….) pada KPH Model lingkup Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah ………dengan sebaik-baiknya.

2. Tidak akan menuntut untuk diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS)3. Bersedia berhenti dengan sendirinya dari status sebagai tenaga upah pada KPH Model

lingkup Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah ……, apabila kontrak saya dengan ………… di Jenderal Planologi Kehutanan berakhir tanggal 31 Desember 2014, tanpa menuntut pemberian pesangon.

4. Bersedia diberhentikan dari status sebagai tenaga upah pada KPH Model lingkup Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah ……, sebelum kontrak kerja habis/selesai, tanpa pemberian uang pesangon apabila: DIPA/kegiatan tempat saya bekerja telah berakhir/selesai atau, Saya tidak dapat melaksanakan tugas sebagai tenaga upah pada lingkup Balai

Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XVII dengan baik, atau Melanggar peraturan/ketentuan yang berlaku sehingga patut untuk diberhentikan

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan tanpa ada tekanan/paksaan dari siapapun.

..........................., ...................... 201..

Mengetahui :

Pejabat yang menandatanagni kontrak Yang Menyatakan,

...............................