perjanjian kinerja tahun 2016
TRANSCRIPT
TAHUN 2016
PERJANJIANKINERJA
KPUKomisi Pemilihan Umum
KOMISI
UMUM
PEMI L I HAN
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan
akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:
Nama : HUSNI KAMIL MANIK
Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum
Berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian
ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah
ditetapkan dalam dokumen perencanaan.
Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab
kami.
Jakarta, 28 Januari 2016 KETUA KPU,
HUSNI KAMIL MANIK
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 KOMISI PEMILIHAN UMUM
Unit Organisasi : KOMISI PEMILIHAN UMUM Tahun Anggaran : 2016
NO Sasaran Strategis Indikator kinerja Target
(1) (2) (3) (4)
1. Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan
Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan
77,50%
Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/Pemilihan
75%
Persentase Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan
75%
Persentase Pemilih yang Berhak Memilih Tetapi Tidak Masuk dalam Daftar Pemilih
0,20%
Persentase KPPS yang Telah Menerima Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Paling Lambat 1 Hari Sebelum Hari Pemungutan Suara dengan Tepat Jumlah dan Kualitas
100%
2. Meningkatnya Kapasitas Penyelenggara Pemilu/Pemilihan
Persentase Pelanggaran Kode Etik Terhadap Penyelenggara Pemilu/Pemilihan
3%
Opini BPK Atas LHP WTP
Persentase Calon Presiden dan Wakil Presiden/Gubernur/Bupati /Walikota Yang Diverifikasi Tepat Waktu
100%
3. Meningkatnya Kualitas Regulasi Kepemiluan
Persentase Peraturan KPU dalam Pemilu/Pemilihan yang ditetapkan tepat waktu
90%
Persentase Sengketa Hukum yang Dimenangkan KPU
86%
1. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Rp. 1.560.647.842.000,-
2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur KPU Rp. 7.500.000.000,-
3. Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik
Rp. 80.000.000.000,-
Jakarta, 28 Januari 2016 KETUA KPU,
HUSNI KAMIL MANIK
KOMISI PEMILIHAN UMUM
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan
akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:
Nama : ARIF RAHMAN HAKIM
Jabatan : Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum
Selanjutnya disebut Pihak Pertama
Nama : HUSNI KAMIL MANIK
Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum
Selaku atasan langsung Pihak Pertama
Selanjutnya disebut Pihak Kedua
Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai
lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti
yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan
pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.
Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi
terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan
dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.
PIHAK KEDUA KETUA KPU,
HUSNI KAMIL MANIK
Jakarta, 28 Januari 2016 PIHAK PERTAMA
SEKRETARIS JENDERAL KPU,
ARIF RAHMAN HAKIM
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 SEKRETARIS JENDERAL KPU
NO Sasaran Strategis Indikator kinerja Target
(1) (2) (3) (4)
1 Tersedianya Data Pemilih yang akurat dan terkini
Persentase KPU Provinsi/Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pemilu/Pemilihan yang memutakhirkan Data Pemilih melalui Coklit dan Sistem Informasi
100%
2 Meningkatnya Kapasitas SDM yang Berkompeten
Persentase Pegawai yang Telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan dalam Rangka Peningkatan Kompetensi SDM
60%
3 Tersedianya Dukungan Sarana dan Prasarana Komisi Pemilihan Umum/Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana untuk Memenuhi Kebutuhan Kerja Pegawai yang Berfungsi dengan Baik 90%
4 Tersusunnya Rancangan Peraturan dan Keputusan KPU serta Pendokumentasian Informasi Hukum sesuai Peraturan Perundang-undangan
Persentase Rancangan PKPU yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan Kerangka Regulasi KPU
95%
Persentase dokumentasi dan informasi hukum yang disajikan tepat waktu sesuai SOP
90%
5 Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Keuangan
Opini BPK Atas Laporan Keuangan KPU WTP
6 Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja
Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU B
7 Meningkatnya Kualitas Reformasi Birokrasi
Nilai Evaluasi atas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi KPU 66
1. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Rp. 359.664.763.000,- 2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur KPU Rp. 7.500.000.000,-
3. Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik Rp. 33.014.855.000,-
KETUA KPU,
HUSNI KAMIL MANIK
Jakarta, 28 Januari 2016 SEKRETARIS JENDERAL KPU,
ARIF RAHMAN HAKIM
KOMISI PEMILIHAN UMUM
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan
akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:
Nama : PURWOTO RUSLAN HIDAYAT
Jabatan : Kepala Biro Perencanaan dan Data, Setjen KPU
Selanjutnya disebut Pihak Pertama
Nama : ARIF RAHMAN HAKIM
Jabatan : Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum
Selaku atasan langsung Pihak Pertama
Selanjutnya disebut Pihak Kedua
Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai
lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti
yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan
pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.
Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi
terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan
dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.
PIHAK KEDUA
SEKRETARIS JENDERAL KPU,
ARIF RAHMAN HAKIM
Jakarta, 28 Januari 2016 PIHAK PERTAMA
KEPALA BIRO PERENCANAAN DAN DATA,
PURWOTO RUSLAN HIDAYAT
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 BIRO PERENCANAAN DAN DATA
SEKRETARIS JENDERAL KPU
NO Sasaran Strategis Indikator kinerja Target
(1) (2) (3) (4)
1 Tersedianya Dokumen Perencanaan dan Penganggaran yang sesuai dengan Renstra dan Renja
Persentase Dokumen RKA sesuai dengan Renja dan Renstra
75%
2
Terwujudnya Koordinasi Antar Lembaga
Persentase Fasilitasi Kerjasama Dengan Instansi Terkait Dalam Rangka Penguatan Kelembagaan Demokrasi
75%
Jumlah Rancangan Keputusan Pedoman Desain, Norma, dan Standar Kebutuhan Pemilu/Pemilihan Guna Mendukung Tata Kelola KPU
2 Draf Keputusan
Jumlah Kajian Litbang dalam rangka Reformasi Birokrasi
1 Kajian
3
Terwujudnya Sistem Administrasi Penyelenggaraan Pemilu yang Tertib Efektif dan Efisien
Persentase Laporan Monitoring dan Evaluasi yang Akuntabel dan Tepat Waktu
67,5%
Persentase KPU, KPU/KIP Provinsi dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang Target Kinerjanya Tercapai Sesuai dengan Perjanjian Kinerja
60%
Persentase Dokumen RDP yang Tersedia dengan Tepat Waktu
100%
4
Tersedianya Data, Informasi, dan Sarana serta Prasarana Teknologi Informasi
Persentase KPU Provinsi/Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pemilu/Pemilihan yang memutakhirkan Data Pemilih melalui Coklit dan Sistem Informasi
100%
Jumlah kajian teknologi informasi dalam Pemilu/Pemilihan
1 Kajian
Persentase Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi untuk Sistem Informasi KPU yang berfungsi dengan baik
100%
NO Sasaran Strategis Indikator kinerja Target
(1) (2) (3) (4)
5 Tersusunnya Rencana Penerapan e- Government yang Konkrit dan Terukur
Jumlah Sistem Aplikasi yang Digunakan dalam Penyelenggaraan e-Government.
1 Aplikasi
Kegiatan 1. Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data
Anggaran Rp. 39.258.092.000,-
SEKRETARIS JENDERAL KPU,
ARIF RAHMAN HAKIM
Jakarta, 28 Januari 2016 KEPALA BIRO
PERENCANAAN DAN DATA,
PURWOTO RUSLAN HIDAYAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan
akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:
Nama : NANANG PRIYATNA
Jabatan : Kepala Biro Keuangan, Setjen KPU
Selanjutnya disebut Pihak Pertama
Nama : ARIF RAHMAN HAKIM
Jabatan : Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum
Selaku atasan langsung Pihak Pertama
Selanjutnya disebut Pihak Kedua
Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai
lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti
yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan
pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.
Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi
terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan
dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.
PIHAK KEDUA
SEKRETARIS JENDERAL KPU,
ARIF RAHMAN HAKIM
Jakarta, 28 Januari 2016 PIHAK PERTAMA
KEPALA BIRO KEUANGAN,
NANANG PRIYATNA
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 BIRO KEUANGAN
SEKRETARIS JENDERAL KPU
NO Sasaran Strategis Indikator kinerja Target
(1) (2) (3) (4)
1 Meningkatnya Pembinaan Perbendaharaan
Persentase Meningkatnya Kapasitas Pengetahuan/ Pemahaman Para Pejabat Perbendaharaan pada KPU, KPU Provinsi dalam Pengelolaan Keuangan
60%
2 Terlaksananya Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
Jumlah Laporan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
2 Laporan
3 Tersusunnya Petunjuk Pengelolaan Keuangan di Lingkungan KPU
Jumlah draft juklak/juknis pengelolaan keuangan di lingkungan KPU
2 Juknis
4 Terselesainya Permasalahan Pengelolaan Keuangan
Persentase satker KPU, KPU Provinsi, KPU Kab/Kota yang permasalahan dalam pengelolaan keuangannya dapat diselesaikan
75%
5 Tersusunnya Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran
Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang Menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran (e-LPPA) yang Tepat Waktu dan Valid
75%
Kegiatan 1. Kegiatan Pelaksanaan Akuntabilitas Pengelolaan
Administrasi Keuangan di Lingkungan Setjen KPU
Anggaran Rp. 32.100.000.000,-
SEKRETARIS JENDERAL KPU,
ARIF RAHMAN HAKIM
Jakarta, 28 Januari 2016 KEPALA BIRO KEUANGAN,
NANANG PRIYATNA
KOMISI PEMILIHAN UMUM
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan
akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:
Nama : NUR SYARIFAH
Jabatan : Kepala Biro Hukum, Setjen KPU
Selanjutnya disebut Pihak Pertama
Nama : ARIF RAHMAN HAKIM
Jabatan : Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum
Selaku atasan langsung Pihak Pertama
Selanjutnya disebut Pihak Kedua
Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai
lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti
yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan
pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.
Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi
terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan
dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.
PIHAK KEDUA
SEKRETARIS JENDERAL KPU,
ARIF RAHMAN HAKIM
Jakarta, 28 Januari 2016 PIHAK PERTAMA
KEPALA BIRO HUKUM,
NUR SYARIFAH
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 BIRO HUKUM
SEKRETARIS JENDERAL KPU
NO Sasaran Strategis Indikator kinerja Target
(1) (2) (3) (4)
1 Meningkatnya Kualitas Rancangan Peraturan KPU dan Keputusan KPU yang Sesuai Dengan Ketentuan Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
Persentase Rancangan PKPU yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan Kerangka Regulasi
95%
Persentase Peraturan KPU dan Keputusan KPU yang sesuai format peraturan perundang-undangan
95%
Persentase Peraturan KPU yang melalui proses uji publik dan/atau penyuluhan kepada pemangku kepentingan dan/atau KPU Provinsi/KIP Aceh
100%
2 Meningkatnya Kualitas Pertimbangan/Opini Hukum dan Penyelesaian Sengketa Hukum
Persentase Penyelesaian Sengketa Hukum yang Dimenangkan
86%
Persentase Penyiapan Bahan Kajian/Dukungan Untuk Pertimbangan/Opini Hukum yang Tepat Waktu
100%
3 Meningkatnya Pelayanan dan Kapasitas Penyelenggaraan Pemilihan Umum
Persentase Pedoman Teknis untuk Penyusunan Pelaporan Dana Kampanye, Audit Dana Kampanye, Verifikasi Partai Politik dan Anggota DPD yang disediakan
86%
Persentase Pemangku Kepentingan yang Menerima Bimbingan/Pelayanan Penyusunan Laporan Dana Kampanye, Audit Dana Kampanye, Pendaftaran Partai Politik dan Anggota DPD
86%
4 Meningkatnya Kualitas Pelayanan, Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum.
Persentase dokumen produk hukum yang dikelola dan didokumentasikan sesuai peraturan perundang-undangan
90%
Persentase dokumentasi dan informasi hukum yang disajikan tepat waktu sesuai SOP
90%
Kegiatan 1. Penyiapan Penyusunan Rancangan Peraturan KPU,
Advokasi, Penyelesaian Sengketadan Penyuluhan Peraturan Perundang-undangan yang Berikaitan dengan Penyelenggaraan Pemilu
Anggaran
Rp. 9.354.028.000,-
SEKRETARIS JENDERAL KPU,
ARIF RAHMAN HAKIM
Jakarta, 28 Januari 2016 KEPALA BIRO HUKUM,
NUR SYARIFAH
KOMISI PEMILIHAN UMUM
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan
akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:
Nama : EMMA NUROCHMA
Jabatan : Kepala Biro Umum, Setjen KPU
Selanjutnya disebut Pihak Pertama
Nama : ARIF RAHMAN HAKIM
Jabatan : Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum
Selaku atasan langsung Pihak Pertama
Selanjutnya disebut Pihak Kedua
Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai
lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti
yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan
pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.
Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi
terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan
dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.
PIHAK KEDUA
SEKRETARIS JENDERAL KPU,
ARIF RAHMAN HAKIM
Jakarta, 28 Januari 2016 PIHAK PERTAMA
KEPALA BIRO UMUM,
EMMA NUROCHMA
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 BIRO UMUM
SEKRETARIS JENDERAL KPU
NO Sasaran Strategis Indikator kinerja Target
(1) (2) (3) (4)
1. Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara Berdasarkan SAP
Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang Patuh dan Tertib dalam Pengelolaan Barang Milik Negara yang Material
95%
Jumlah Laporan Barang Milik Negara Berdasarkan SIMAK BMN yang Datanya Sesuai dengan Data SAK
5 laporan
2. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Administrasi Persuratan dan Pengelolaan Arsip
Jumlah Peraturan KPU/Keputusan KPU tentang Kearsipan yang Dapat Disusun
1 PKPU/ Keputusan
KPU
Persentase Jumlah KPU Provinsi yang Mengelola Arsip Inaktif Sesuai Aturan Kearsipan
80%
3. Terpenuhinya Kebutuhan Sarana Transportasi dan Pemenuhan Peralatan Serta Fasilitas Perkantoran
Persentase Sarana, Prasarana dan Transportasi Untuk Memenuhi Kebutuhan Kerja Pegawai Yang Berfungsi dengan Baik
90%
4. Meningkatnya Kualitas Layanan Persidangan dan Protokol
Jumlah Laporan Perkembangan Pembangunan sistem informasi pengelolaan dan dokumentasi hasil rapat
1 Laporan
Jumlah KPU Provinsi yang menerapkan protokoler sesuai dengan perundang-undangan
10 KPU Provinsi
5. Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban di Lingkungan KPU
Persentase Gangguan Keamanan dalam Lingkungan KPU yang Dapat Ditanggulangi
100%
Kegiatan 1. Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran 2. Penyelenggaraan Dukungan Sarana dan Prasarana
Anggaran Rp. 36.391.071.000,- Rp. 7.500.000.000,-
SEKRETARIAS JENDERAL KPU,
ARIF RAHMAN HAKIM
Jakarta, 28 Januari 2016 KEPALA BIRO UMUM,
EMMA NUROCHMA
KOMISI PEMILIHAN UMUM
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan
akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:
Nama : LUCKY FIRNANDY MAJANTO
Jabatan : Kepala Biro Sumber Daya Manusia, Setjen KPU
Selanjutnya disebut Pihak Pertama
Nama : ARIF RAHMAN HAKIM
Jabatan : Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum
Selaku atasan langsung Pihak Pertama
Selanjutnya disebut Pihak Kedua
Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai
lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti
yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan
pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.
Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi
terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan
dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.
PIHAK KEDUA
SEKRETARIS JENDERAL KPU,
ARIF RAHMAN HAKIM
Jakarta, 28 Januari 2016 PIHAK PERTAMA
KEPALA BIRO SUMBER DAYA MANUSIA,
LUCKY FIRNANDY MAJANTO
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 BIRO SUMBER DAYA MANUSIA
SEKRETARIS JENDERAL KPU
NO Sasaran Strategis Indikator kinerja Target
(1) (2) (3) (4)
1 Meningkatnya Tertib Administrasi dan Pengelolaan Sumber Daya Manusia
Persentase Pegawai yang Mendapat Layanan Administrasi Kepegawaian Tepat Waktu
90%
Persentase Pengenaan Disiplin atas Pelanggaran Disiplin Pegawai
90%
2 Terlaksananya Layanan Peningkatan Kompetensi SDM
Persentase Pegawai yang Telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan dalam Rangka Peningkatan Kompetensi SDM
100%
Jumlah PNS KPU yang lulus seleksi S2 Tata Kelola Kepemiluan
125 org
3 Terlaksananya Layanan Pengadaan PNS Secara Transparan dan Akuntabel
Persentase Pegawai yang Terseleksi Secara Transparan dan Akuntabel
100%
4 Terlaksananya Proses Penggantian Antar Waktu (PAW) Anggota KPU, Anggota KPU Provinsi, Anggota KPU Kabupaten/Kota Sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku
Persentase Proses PAW Anggota KPU, Anggota KPU Provinsi, Anggota KPU Kabupaten/Kota Sesuai Peraturan Perundang-undangan yang Berlaku
100%
5 Tersedianya Dokumen Kepegawaian
Persentase Pegawai yang Tercatat dalam Data Base Kepegawaian Secara Akurat
100%
6 Terlaksananya Seleksi Anggota KPU Daerah Pemekaran
Persentase Anggota KPU yang Dilantik di Daerah Pemekaran
100%
7 Tersusunnya Rancangan Peraturan/Kebijakan Bidang Kepegawaian
Jumlah Rancangan Peraturan/Kebijakan Bidang Kepegawaian
3 Rancangan Peraturan
Kegiatan
1. Pembinaan Sumber Daya Manusia, Pelayanan dan Administrasi Kepegawaian
Anggaran
Rp. 23.939.995.000
SEKRETARIS JENDERAL KPU,
ARIF RAHMAN HAKIM
Jakarta, 28 Januari 2016 KEPALA BIRO SUMBER DAYA
MANUSIA,
LUCKY FIRNANDY MAJANTO
KOMISI PEMILIHAN UMUM
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan
akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:
Nama : SIGIT JOYOWARDONO
Jabatan : Kepala Biro Teknis dan Hubungan Partisipasi Masyarakat, Setjen KPU
Selanjutnya disebut Pihak Pertama
Nama : ARIF RAHMAN HAKIM
Jabatan : Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum
Selaku atasan langsung Pihak Pertama
Selanjutnya disebut Pihak Kedua
Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai
lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti
yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan
pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.
Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi
terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan
dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.
PIHAK KEDUA
SEKRETARIS JENDERAL KPU,
ARIF RAHMAN HAKIM
Jakarta, 28 Januari 2016 PIHAK PERTAMA
KEPALA BIRO TEKNIS DAN HUBUNGAN PARTISIPASI
MASYARAKAT,
SIGIT JOYOWARDONO
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 BIRO TEKNIS DAN HUBUNGAN PARTISIPASI MASYARAKAT
SEKRETARIS JENDERAL KPU
NO Sasaran Strategis Indikator kinerja Target
(1) (2) (3) (4)
1 Meningkatkan kualitas dukungan Teknis dalam Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
Persentase Proses PAW Anggota DPR dan DPD diselesaikan dalam Waktu 5 hari kerja
100%
Presentasi KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pilkada sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku
100%
Presentasi informasi yang disampaikan melalui PPID sesuai dengan SOP
100%
Persentase penyampaian informasi dan publikasi serta sosialisasi dalam tahapan persiapan dan penyelenggaraan Pilkada yang ditampilkan di media publikasi
100%
Jumlah KPU Provinsi/ Kabupaten/Kota yang telah membentuk Pusat Pendidikan Pemilih
27
Kegiatan
1. Pedoman, Petunjuk Teknis dan Bimbingan Teknis/ Supervisi/Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu dan Pendidikan Pemilih
Anggaran
Rp. 23.660.827.000,-
SEKRETARIS JENDERAL KPU,
ARIF RAHMAN HAKIM
Jakarta, 28 Januari 2016 KEPALA BIRO
TEKNIS DAN HUBUNGAN PARTISIPASI MASYARAKAT,
SIGIT JOYOWARDONO
KOMISI PEMILIHAN UMUM
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan
akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:
Nama : FARIDA FAUZIA
Jabatan : Kepala Biro Logistik, Setjen KPU
Selanjutnya disebut Pihak Pertama
Nama : ARIF RAHMAN HAKIM
Jabatan : Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum
Selaku atasan langsung Pihak Pertama
Selanjutnya disebut Pihak Kedua
Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai
lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti
yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan
pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.
Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi
terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan
dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.
PIHAK KEDUA
SEKRETARIS JENDERAL KPU,
ARIF RAHMAN HAKIM
Jakarta, 28 Januari 2016 PIHAK PERTAMA
KEPALA BIRO LOGISTIK,
FARIDA FAUZIA
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 BIRO LOGISTIK
SEKRETARIS JENDERAL KPU
NO Sasaran Strategis Indikator kinerja Target
(1) (2) (3) (4)
1 Terlaksananya fasilitasi pengelolaan data dan dokumentasi kebutuhan, pengadaan, pendistribusian, serta pemeliharaan dan inventarisasi logistik Pemilu/Pilkada.
Persentase satker yang mampu melakukan pengelolaan data kebutuhan dan anggaran logistik Pemilu/Pilkada sesuai dengan ketentuan, kebutuhan dan anggaran yang tersedia.
100%
Persentase satker yang mendokumentasikan data kebutuhan logistik Pemilu/Pilkada.
100%
Persentase satker yang mampu melakukan pengadaan logistik Pemilu/Pilkada sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
100%
Persentase satker yang mampu melakukan pendistribusian logistik Pemilu/Pilkada secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis, dan tepat mutu.
100%
Persentase satker KPU/KIP Kabupaten/Kota yang mampu melakukan pemeliharaan logistik Pemilu/Pilkada sesuai SOP.
100%
Persentase satker KPU/KIP Kabupaten/Kota yang mampu melakukan inventarisasi logistik Pemilu/Pilkada secara tepat waktu dan benar.
100%
Kegiatan
1. Pengelolaan Data, Dokumentasi, Pengadaan, Pendistribusian, dan Inventarisasi Sarana dan Pra Sarana Pemilu
Anggaran
Rp. 4.326.418.000,-
SEKRETARIS JENDERAL KPU,
ARIF RAHMAN HAKIM
Jakarta, 28 Januari 2016 KEPALA BIRO LOGISTIK,
FARIDA FAUZIA
KOMISI PEMILIHAN UMUM
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan
akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:
Nama : ADIWIJAYA BAKTI
Jabatan : Inspektur, Setjen KPU
Selanjutnya disebut Pihak Pertama
Nama : ARIF RAHMAN HAKIM
Jabatan : Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum
Selaku atasan langsung Pihak Pertama
Selanjutnya disebut Pihak Kedua
Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai
lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti
yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan
pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.
Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi
terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan
dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.
SEKRETARIS JENDERAL KPU,
ARIF RAHMAN HAKIM
Jakarta, 28 Januari 2016 INSPEKTUR,
ADIWIJAYA BAKTI
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 INSPEKTORAT
SEKRETARIS JENDERAL KPU
NO Sasaran Strategis Indikator kinerja Target
(1) (2) (3) (4)
1 Tersusunnya Laporan Hasil Pemeriksaan
Persentase Penurunan Nilai Temuan Hasil Pemeriksaan Internal dan Eksternal Terhadap Realisasi Anggaran
15%
2 Tersusunnya Laporan Hasil Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu
Persentase Pengaduan Masyarakat yang Ditindaklanjuti
65%
3 Tersusunnya Laporan Hasil Tindak Lanjut Pemeriksaan BPK, BPKP dan APIP KPU
Persentase Penyelesaian rekomendasi BPK, BPKP dan APIP yang Ditindaklanjuti
80%
4 Tersusunnya Laporan Hasil Evaluasi LAKIP
Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Nilai Akuntabilitas Kinerja Minimal B
20%
5 Tersusunnya Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan
Peningkatan Kualitas Penyusunan Laporan Keuangan sesuai SAP
WTP
6 Tersusunnya Laporan Hasil Reviu RKA-K/L
Persentase Nilai RKA-K/L KPU yang Direviu
20%
Kegiatan
1. Pemeriksaan di Lingkungan Setjen KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota
Anggaran
Rp. 7.230.537.000,-
SEKRETARIS JENDERAL KPU,
ARIF RAHMAN HAKIM
Jakarta, 28 Januari 2016 INSPEKTUR,
ADIWIJAYA BAKTI
ransparan
TRANSPARANTE
RBUK
TERBUKAPEMILU
2014
ccesable
ACCE
SABL
E
Cepa
CEPAT
TAkuntable
INFORmatif
ransparan
TRANSPARAN
TERB
UK
TERBUKAPEMILU
2014
ccesable
ACCE
SABL
E
Cepa
CEPAT
TAkuntable
INFORmatif
Follow Us:
@KPURI2015
www.kpu.go.id
KPU Republik Indonesia
Website