1 | Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Sanata Dharma Kabinet Solidaritas Aksi

Kacamata Driyarkara adalah program kerja Kementerian Sosial Politik dan Kajian Strategis Badan

Eksekutif Mahasiswa Universitas Sanata Dharma 2020 berupa kajian yang berisi pemikiran-pemikiran

atas isu-isu kontemporer baik di bidang politik, hukum, pendidikan, sosial, maupun ekonomi dari perspektif

BEM USD. Selamat membaca!

Kacamata Driyarkara:

Peringatan Dini, New Normal di Indonesia Bisa Prematur!

Kasiano Vitalio

Ronaldo C.P Turnip

Louis IX King

Kementerian Sosial Politik dan Kajian Strategis BEM USD 2020

Sejak 31 Maret 2020 lalu, Pemerintah Indonesia telah menerbitkan peraturan

mengenai Pembatasan Sosial Berskala Besar atau yang biasa disingkat PSBB.1 Pemerintah

mengeluarkan detail mengenai teknis pelaksanaan PSBB melalui Peraturan Menteri Kesehatan

(Permenkes) RI Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam

1 Luthfia Ayu Azanella, “ Apa itu PSBB hingga Jadi Upaya Pencegahan Covid-19?” diakses dari

https://www.kompas.com/tren/read/2020/04/13/153415265/apa-itu-psbb-hingga-jadi-upaya-pencegahan-covid-19,

pada 28 Mei 2020 pukul 17.00 WIB.

2 | Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Sanata Dharma Kabinet Solidaritas Aksi

Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). Dalam Peraturan

Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 9 Tahun 2020, disebutkan bahwa PSBB adalah

pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang terduga terinfeksi Corona Virus

Disease 2019 (COVID-19) sedemikian rupa untuk mencegah Corona Virus Disease 2019

(COVID-19).2 Penetapan PSBB yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia memiliki dasar

pertimbangan seperti epidemiologis, besarnya ancaman, efektivitas, dukungan sumber daya, teknis

operasional, pertimbangan ekonomi, sosial, budaya dan keamanan.

PSBB yang telah dikeluarkan oleh pemerintah memiliki lingkup yaitu:

1. Peliburan sekolah dan tempat kerja

2. Pembatasan kegiatan keagamaan, sosial budaya di tempat umum atau fasilitas umum

3. Moda transportasi

4. Kegiatan lainnya khusus terkait aspek pertahanan dan keamanan

Namun pemerintah tetap membiarkan layanan-layanan tertentu untuk tetap berjalan seperti

biasa di antaranya adalah supermarket, pasar/toko penjualan obat-obatan dan peralatan medis,

kebutuhan pangan, bahan pokok, barang penting, bahan bakar minyak, gas dan energi, pelayanan

kesehatan dan kegiatan olahraga, transportasi umum dan berpedoman pada pembatasan

kerumunan dan protokol yang berlaku. Penerapan PSBB yang dilakukan oleh pemerintah

Indonesia dilihat sebagai upaya untuk membatasi pergerakan serta atau masyarakat untuk

mengurangi risiko dari penyebaran virus corona yang semakin meluas. Dengan diterbitkannya

kebijakan PSBB oleh pemerintah Indonesia maka suatu daerah atau wilayah yang telah ditetapkan

PSBB harus mengurangi segala kegiatan yang dilakukan di luar rumah. Dengan adanya cara ini

diharapkan dapat menurunkan jumlah pasien positif corona di Indonesia.3

Selanjutnya, jika suatu daerah di Indonesia ingin menerapkan PSBB maka terdapat syarat

tertentu yang harus diperhatikan oleh daerah tersebut. Syarat tersebut antara lain adalah

2 PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 2020 3 Ayu Isti Prabandari, “Ini Syarat Wilayah dan Aturan Penetapannya”, diakses dari

https://www.merdeka.com/sumut/psbb-mulai-diberlakukan-ini-syarat-wilayah-dan-aturan-penetapannya-kln.html,

pada 28 Mei 2020 pukul 17.08 WIB.

3 | Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Sanata Dharma Kabinet Solidaritas Aksi

peningkatan jumlah kasus atau kematian secara bermakna dalam kurun waktu tertentu, penyebaran

kasus secara cepat di wilayah lain dalam kurun waktu tertentu, dan memiliki bukti transmisi lokal.

Peningkatan jumlah kasus atau kematian tersebut dapat diketahui dari pengamatan kurva

epidemiologi dan atau kurva kematian. Selanjutnya, kecepatan penyebaran penyakit di suatu area

atau wilayah dilakukan dengan melakukan pengamatan area atau wilayah penyebaran penyakit

secara harian atau mingguan, selain itu data pendukung juga harus dipersiapkan seperti

peningkatan kasus menurut waktu dan kurva epidemiologi.4

Penerapan PSBB, Efektifkah?

Apabila Indonesia menerapkan kebijakan PSBB, maka negara lain pun turut membuat

kebijakan untuk mencegah dan menekan angkat positif dari penyebaran virus Corona. Kita lihat

dari yang paling dekat yaitu pada beberapa negara di Asia Tenggara seperti Thailand, Singapura,

Malaysia dan Vietnam. Seperti yang dijelaskan oleh Presiden Joko Widodo bahwa PSBB

merupakan kebijakan yang bersifat membatasi kegiatan di tempat-tempat atau fasilitas umum

dengan cara mengatur jarak antar orang dan membatasi jumlah orang, maka lockdown adalah suatu

protokol darurat yang mencegah orang meninggalkan area tertentu. Kebijakan ini dilakukan untuk

menutup semua kegiatan yang tidak penting.5 Jika ditelisik terdapat perbedaan di antara PSBB

dengan lockdown yang diterapkan oleh beberapa negara tetangga kita, menurut sosiolog dari

Universitas Indonesia Imam B Prasodjo bahwa PSBB lebih longgar apabila dibandingkan dengan

lockdown. Menurutnya, PSBB jika dibandingkan dengan lockdown terdapat perbedaan pada

cakupan wilayahnya saja disertai tidak boleh ada orang lalu lalang termasuk aktivitas masyarakat,

PSBB yang dilakukan itu pun bukan per wilayah tapi per unit kegiatan.6 Jika dibandingkan negara

lain yang menerapkan pembatasan sosial tersebut dapat dilihat bahwa warganya sama sekali tidak

4 Ratih Waseso, “Daerah harus penuhi syarat ini untuk ajukan status PSBB”, diakses dari

https://nasional.kontan.co.id/news/daerah-harus-penuhi-syarat-ini-untuk-ajukan-status-psbb, pada 28 Mei 2020

pukul 17.20 WIB. 5 Sarah Oktaviani Alam, “Jokowi Sebut Beruntung Pilih PSBB, Ini Bedanya dengan Lockdown”, diakses dari

https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-5005637/jokowi-sebut-beruntung-pilih-psbb-ini-bedanya-dengan-

lockdown, pada 28 Mei 2020 pukul 17.45 WIB. 6 Bayu Hermawan, “Sosiolog: PSSB Sedikit Lebih Longgar dari pada Karantina”, diakses dari

https://republika.co.id/berita/q8261n354/sosiolog-pssb-sedikit-lebih-longgar-dari-pada-karantina, pada 28 Mei 2020

pukul 17.54 WIB.

4 | Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Sanata Dharma Kabinet Solidaritas Aksi

dapat beraktivitas bebas di luar rumah, sedangkan di Indonesia kondisi jalan raya pun masih

ramai, banyak orang melakukan aktivitas seperti biasa seolah-olah tidak sedang terjadi pandemi.

Pembatasan sosial berskala besar (PSBB) yang telah diterapkan di beberapa wilayah atau

area di Indonesia pun ada yang mendapatkan hasil yang baik, seperti di daerah Jawa Barat. Ridwan

Kamil selaku Gubernur Jawa Barat menyatakan bahwa dengan adanya penerapan PSBB di Jawa

Barat, jumlah penyebaran COVID-19 di wilayahnya berhasil turun, bahkan hingga 50%. Hal

tersebut dapat tercapai tidak hanya berkat kerja keras pemerintah daerah tetapi juga masyarakat

yang patuh menjalankan.7 Dengan adanya penekanan penyebaran COVID-19 di Jawa Barat

melalui PSBB, hal tersebut membawa kesan optimis bahwa dengan adanya PSBB laju penyebaran

COVID-19 dapat ditekan. Seperti yang dilihat bahwa masyarakat yang patuh pun menjadi faktor

yang penting dalam pelaksanaan PSBB, namun apa yang terjadi apabila masyarakat tidak patuh

menjalankan PSBB?

Selanjutnya di daerah Jakarta di mana tingkat aktivitas dan mobilitas masyarakat sangat

tinggi karena selain ibu kota, Jakarta juga termasuk kota industri yang dihuni berbagai macam

elemen masyarakat untuk mengadu nasib serta bekerja. Melihat tingginya tingkat aktivitas dan

mobilitas di Jakarta, apakah PSBB dapat berjalan dengan baik di ibu kota? Kenyataannya kurva

pasien COVID-19 di ibu kota tidak kunjung turun meskipun pergerakan warganya telah dibatasi.

Banyak warga yang ditemukan masih tidak menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah,

selain itu juga terdapat warga yang tidak menaati PSBB dengan tidak menjaga jarak serta

berkumpul di kerumunan, contohnya adalah saat penutupan MCD Sarinah yang lalu. Melihat hal

tersebut, Gubernur Anies Baswedan memutuskan untuk memperpanjang PSBB, Anies berjanji

akan memberikan sanksi bagi warga yang melanggar selama PSBB tahap dua.8

Jika dilihat kembali dari dua perbandingan daerah di atas, maka PSBB tentunya akan

efektif apabila masyarakat mau bekerja sama dengan pemerintah untuk menaati segala peraturan

dan himbauan yang ada, namun kenyataannya masih ada warga yang tidak menaati peraturan serta

7 Rizki Ramadhani, “PSBB Jawa Barat Sukses Turunkan Corona 50 Persen”, diakses dari

https://www.katakini.com/artikel/33462/psbb-jawa-barat-sukses-turunkan-corona-50-persen/, pada 28 Mei 2020

pukul 18.14 WIB 8 Lani Diana Wijaya, “Efektivitas PSBB Jakarta dan Bansos di Tengah Pandemi Covid-19”, diakses dari

https://fokus.tempo.co/read/1342626/efektivitas-psbb-jakarta-dan-bansos-di-tengah-pandemi-covid-19, pada 28 Mei

2020 pukul 18.22 WIB.

5 | Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Sanata Dharma Kabinet Solidaritas Aksi

himbauan tersebut. Oleh sebab itu kesadaran warga perlu ditingkatkan, harapannya adalah

pemerintah dapat dengan tegas menindak segala pelanggaran serta menciptakan aturan yang tegas,

sehingga warga pun sadar bahwa peraturan dan himbauan tersebut harus ditaati. Ketika masyarakat

saling bersama-sama sadar dan membantu dalam rasa solidaritas yang kuat maka bukan tidak

mungkin dalam waktu cepat Indonesia akan segera pulih dari pandemi ini.

Wacana Pelonggaran PSBB dan “The New Normal”

Tepat pada 18 Mei 2020 pemerintah melalui Menteri Pembangunan Manusia dan

Kebudayaan Muhadjir Effendy, mengatakan pemerintah akan mengkaji pengurangan PSSB. hal

ini kedengaran sedikit aneh, karena di tengah pandemi yang tak kunjung selesai, pemerintah malah

membuat perencanaan pengurangan PSBB. Selain menuai pro dan kontra, pernyataan Menteri

tersebut membingungkan masyarakat karena di akhir pernyataannya, ia mengatakan bahwa

pelonggaran PSBB sebagai langkah percepatan penanggulangan COVID-19.9 Lantas apakah

pengurangan PSBB justru mempercepat penanganan COVID-19? Padahal data dan kurva

menunjukkan angka kematian dan korban yang positif corona relatif meningkat saat pemberlakuan

PSBB, lalu mengapa pemerintah merencanakan pelonggaran PSBB? Kehidupan yang terjadi saat

pembatasan sosial dilonggarkan dikenal dengan istilah new normal.

Istilah new normal mengacu pada perubahan perilaku manusia setelah wabah virus corona

dengan menerapkan protokol pandemi Corona Virus Disease 2019 atau COVID-19. Pemerintah

RI Joko Widodo mulai memetakan skenario pelonggaran Pembatasan Sosial Berskala Besar

(PSBB) yang sudah berlangsung hampir tiga bulan sejak pandemi virus corona (COVID-19)

terdeteksi di Indonesia.

Terkait wacana pelonggaran PSBB, berikut adalah skenario yang sudah dirancang

pemerintah melalui Kajian awal Kemenko Perekonomian untuk pemulihan ekonomi:

9 Vadhia Lidyana, “Wacana Pelonggaran PSBB, Ekonom: Rakyat Dijerumuskan”, diakses dari

https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-5021970/wacana-pelonggaran-psbb-ekonom-rakyat-dijerumuskan,

pada 28 Mei 2020 pukul 18.39 WIB

6 | Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Sanata Dharma Kabinet Solidaritas Aksi

Fase I: 1 Juni 2020

1. Industri dan jasa Bisnis ke Bisnis beroperasi dengan social distancing dan persyaratan

kesehatan

2. Tokoh, pasar dan mall belum bisa beroperasi kecuali untuk toko penjual masker dan

fasilitas kesehatan

3. Sektor kesehatan beroperasi penuh dengan memperhatikan kapasitas sistem kesehatan

4. Berkumpul maksimal dua orang dalam suatu ruangan, olahraga luar ruang belum

diperbolehkan

Fase II: 8 Juni 2020

1. Tokoh, pasar dan mall diperbolehkan pembukaan toko-toko tanpa diskriminasi sektor

dengan menerapkan protokol ketat.

2. Usaha dengan kontak fisik belum bisa beroperasi

3. Kegiatan berkumpul dan olahraga outdoor belum diperbolehkan

Fase III: 15 Juni 2020

1. Toko, pasar dan mall tetap pada fase II, evaluasi pembukaan salon, spa dan lain-lain dengan

protokol kesehatan

2. Kegiatan kebudayaan diperbolehkan dengan tetap menjaga jarak

3. Kegiatan pendidikan di sekolah dilakukan dengan sistem shift sesuai jumlah kelas

4. Olahraga outdoor diperbolehkan dengan protokol

5. Evaluasi pembukaan tempat pernikahan, ulang tahun, kegiatan sosial hingga 10 orang.

Fase IV: 6 Juli 2020

1. Pembukaan kegiatan ekonomi seperti di fase III dengan tambahan evaluasi

2. Pembukaan bertahap restoran, cafe, bar, tempat gym dan lain-lain dengan protokol

kebersihan ketat

3. Kegiatan outdoor lebih dari 10 orang

4. Pelesir ke luar kota dengan pembatasan jumlah penerbangan

5. Kegiatan ibadah dilakukan dengan jumlah terbatas

6. Membatasi kegiatan berskala lebih dari yang ditentukan

Fase V: 20 dan 27 juli 2020

1. Evaluasi untuk fase IV dan pembukaan tempat-tempat atau kegiatan-kegiatan ekonomi lain

dalam skala besar

7 | Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Sanata Dharma Kabinet Solidaritas Aksi

2. Akhir Juli atau awal Agustus seluruh kegiatan ekonomi sudah dibuka. Tetap mengandalkan

protokol dan standar kebersihan dan kesehatan yang ketat

3. Evaluasi secara berkala sampai vaksin bisa ditemukan dan disebarluaskan. 10

Bagaimana New Normal seperti yang disampaikan Presiden Jokowi? Pekerja usia di bawah

45 tahun mulai dikaji untuk kembali ke kantor di tengah wabah setelah dua bulan bekerja dari

rumah (work from home). Pasalnya, pemerintah menilai mereka memiliki potensi kematian dan

gejala yang lebih ringan ketimbang usia tua. Tak lama setelah kebijakan ini dipublikasikan,

sejumlah ahli berpendapat akan kebijakan ini.

Menurut ahli epidemiologi dari Universitas Indonesia, Syahrizal Syarif pelonggaran ini

belum sepatutnya dilakukan. Ia menilai karena Indonesia belum memenuhi syarat mutlak

pelonggaran PSBB, yakni tes corona masif. Jika pemerintah menargetkan pemeriksaan 10 ribu per

hari, lanjutnya, seharusnya jumlah kasus baru bisa mencapai 1.300 sampai 1.400 kasus per hari.

Namun hingga kini kasus hanya hitungan ratusan per hari. Artinya, pemerintah belum bisa

memetakan situasi wabah di lapangan jika kemampuan pemeriksaan masih terbatas.

Ada dugaan bahwa keinginan melonggarkan PSBB ini sebetulnya mengikuti tren negara

lain yang bisa dikatakan berhasil meredam corona, seperti Taiwan, Jepang, dan Swedia. Tiga

negara tersebut sudah berhasil meminimalisasi transmisi lokal di wilayah mereka. Sedangkan, hal

tersebut belum bisa dibuktikan berhasil di Indonesia.

Sementara itu, pengamat kebijakan publik dari Rumah Reformasi Kebijakan, Riant

Nugroho menduga alasan pemerintah buru-buru membuka kembali aktivitas sosial karena beban

ekonomi yang ditanggung. Menurutnya, beban ekonomi yang ditanggung pemerintah selama

PSBB begitu berat. Apalagi, undang-undang menuntut pemerintah menanggung kebutuhan

masyarakat selama PSBB. Riant berpendapat kebijakan soal PSBB pada UU Nomor 6 Tahun 2018

tentang Kekarantinaan Kesehatan tidak sesuai dengan kondisi pandemi yang begitu masif, pun

kemampuan ekonomi pemerintah. Dampaknya pemerintah tak bisa menetapkan PSBB

10 Fitra Moerat Ramadhan, “Syarat dan Fase menghadapi New Normal”, diakses dari

https://grafis.tempo.co/read/2073/syarat-dan-fase-menghadapi-new-normal, pada 28 Mei 2020 pukul 19.48 WIB

8 | Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Sanata Dharma Kabinet Solidaritas Aksi

berkepanjangan. Pasalnya, beban ekonomi yang dipikul terlalu berat, ditambah lagi ketersendatan

aktivitas masyarakat.11

Pemerintah dalam berbagai kesempatan, mengungkapkan rencana dan persiapan menuju

normal baru. Implementasi kehidupan normal baru salah satunya diatur dalam Keputusan Menteri

Kesehatan (KMK) Nomor HK.01.07/MENKES/328/2020 tentang Panduan Pencegahan dan

Pengendalian Covid-19 di Tempat Kerja Perkantoran dan Industri dalam Mendukung

Keberlangsungan Usaha pada Situasi Pandemi. KMK itu dikeluarkan untuk menyiapkan dunia

usaha dan dunia Kerja menyambut transisi kehidupan normal baru.

Pelaku usaha dan industri diminta menyiapkan protokol kesehatan baru yang lebih ketat

untuk tetap beroperasi di tengah pandemi. Beberapa hal diantaranya perkantoran wajib

menyediakan ruang khusus, bahkan fasilitas karantina/isolasi mandiri untuk mengobservasi

pekerja dengan gejala COVID-19. Perkantoran atau pabrik juga harus melakukan penyemprotan

disinfektan setiap 4 jam sekali. Khusus bidang usaha yang berkaitan dengan layanan publik, perlu

ada protokol lebih ketat berupa pemasangan pembatas atau tabir kaca bagi pekerja yang melayani

pelanggan.12

Melonggarkan PSBB saat ini terlalu naif!

Menjadi sangat tidak masuk akal jika PSBB sebagai kebijakan pemerintah untuk memutus

mata rantai penyebaran COVID-19 dikendorkan di saat kurva positif corona belum menunjukkan

penurunan yang signifikan. Saat ini, pemerintah telah mengajak kita semua untuk berdamai dengan

corona, dengan arti bahwa kita harus memakluma fase kehidupan ‘new normal’. Dalam kehidupan

new normal, masyarakat dituntut untuk beradaptasi dengan kebiasaan baru, mereka harus

menerapkan protokol pencegahan penularan virus di setiap kegiatan yang melibatkan orang

11 CNN Indonesia, “Pelonggaran PSBB, Antara Kurva Corona dan Beban Berat Ekonomi”, diakses dari

https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200518143247-20-504506/pelonggaran-psbb-antara-kurva-corona-dan-

beban-berat-ekonomi, pada 28 Mei 2020 pukul 19.06WIB 12 Agnes Theodora, “Protokol Operasional Berubah Drastis di Tengah Pandemi Covid-19”, diakses dari

https://bebas.kompas.id/baca/bebas-akses/2020/05/26/protokol-operasional-berubah-drastis-di-tengah-pandemi-

covid-19/, pada tanggal 28 Mei 2020 pukul 19.20WIB

9 | Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Sanata Dharma Kabinet Solidaritas Aksi

banyak.13 Kita harus maklum beraktifitas di tengah pandemi di saat pandemi belum terkendali

dengan baik. Naif bukan?

Wacana melonggarkan PSBB tentu menuai kontroversi. Beberapa negara lain memang

sudah melakukan pelonggaran pembatasan sosial ataupun lockdown, namun itu dibuat setelah

kasus positif corona di negara tersebut sudah menurun. Thailand melonggarkan kebijakan

lockdown dan mengizinkan pedagang kaki lima, restoran, serta toko-toko untuk kembali

beroperasi setelah kasus hariannya terus menurun.14 Begitupun dengan Singapura, Pelonggaran

dilakukan setelah menurunnya kasus infeksi komunal Covid-19 dalam seminggu terakhir. Data

terbaru menunjukan rataan kasus infeksi komunal virus corona turun setengah, dari rata-rata 25

kasus menjadi 12 kasus per minggu.15

Bagaimana dengan kasus di Indonesia? Mari kita lihat kurvanya

13 Habib Allbi Ferdian dan Jofie Yordan, “Beda Konsep New Normal versi WHO dan Pemerintah Indonesia”,

diakses dari https://kumparan.com/kumparansains/beda-konsep-new-normal-versi-who-dan-pemerintah-indonesia-

1tUP5YCbU7S pada 28 Mei 2020 pukul 20.05 WIB 14 Jiwahir Gustav Rizal, “Aktivitas Warga Mulai Pulih, 7 Negara Longgarkan Lockdown”, diakses dari

https://www.kompas.com/tren/read/2020/05/10/134300265/aktivitas-warga-mulai-pulih-7-negara-longgarkan-

lockdown pada 28 Mei 2020 pukul 21.22 WIB 15 Ericssen, “Kasus Komunal Covid-19 Menurun, Singapura akan Longgarkan Lockdown Parsial”, diakses dari

https://www.kompas.com/global/read/2020/05/02/130133070/kasus-komunal-covid-19-menurun-singapura-akan-

longgarkan-lockdown-parsial?page=all pada 28 Mei pukul 19.46 WIB

10 | Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Sanata Dharma Kabinet Solidaritas Aksi

Menurut data yang diambil dari worldometers.info 16 ini, kurva kasus positif COVID-19 di

Indonesia tidak mengalami penurunan. Gerakan kurvanya masih fluktuatif, bahkan cenderung

meningkat per tanggal 25 Mei 2020. Lantas atas dasar apa pemerintah wacanakan pelonggaran

PSBB? Apa jadinya jika beban ekonomi menjadi alasan utama, tanpa peduli dampak kesehatan

yang lebih nanti.

WHO sebelumnya telah menetapkan sejumlah prasyarat sebelum sebuah negara

melakukan pelonggaran pembatasan sosial.

Pertama, penyebaran SARS-CoV-2 harus sudah dapat dikendalikan dan fasilitas kesehatan

dapat menangani jumlah kasus positif.

Kedua, sistem kesehatan negara tersebut mampu melakukan deteksi, tes, isolasi, merawat

setiap kasus, dan pelacakan setiap kontak pasien positif.

Ketiga, risiko penularan kasus di tempat rentan atau 'hotspot' seperti panti jompo sudah

bisa diminimalisasi.

Keempat, sekolah, perkantoran sudah menerapkan upaya pencegahan penyebaran COVID-

19.

Kelima, risiko klaster baru dari kasus-kasus impor sudah dapat diprediksi dan terjamin

dapat dikelola sehingga tidak menimbulkan lonjakan kasus baru di kemudian hari.

Keenam, masyarakat sudah teredukasi dan terinformasi dengan baik akan bahaya pandemi

COVID-19 dan sepenuhnya terjamin oleh jaring pengaman sosial untuk beradaptasi dengan pola

hidup 'new normal'.

Indikator-indikator inilah yang belum tampak di Indonesia.

Kapasitas fasilitas kesehatan, misalnya, masih rendah. Berdasarkan data rasio tempat tidur

terhadap 1.000 penduduk di setiap negara dari Organization for Economic Co-operation and

Development (OECD) per 5 April 2020, Indonesia menempati peringkat 41 dari 42 negara. Rasio

16 Lihat https://www.worldometers.info/coronavirus/country/indonesia/

11 | Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Sanata Dharma Kabinet Solidaritas Aksi

ketersediaan ranjang per 1.000 penduduk Indonesia sebesar 1. Peringkat ini hanya lebih baik dari

India yang menempati posisi buntut dengan rasio 0,5.

Pun dengan kemampuan uji pemeriksaan laboratorium untuk mendeteksi keberadaan

material genetik COVID-19, disebut uji PCR (polymerase chain reaction). Hingga 4 Mei 2020,

pemerintah telah melakukan uji PCR terhadap 86.061 orang dengan 74.474 hasil negatif. Angka

tersebut meningkat sebanyak 3.144 dibandingkan hari sebelumnya. Namun, jika dibandingkan

dengan jumlah penduduk saat ini, tes yang telah dilakukan masih tampak kecil meski menunjukkan

tren yang meningkat.

Worldometer mencatat Indonesia masih ketinggalan dari Vietnam hingga Malaysia.

Vietnam adalah negara ASEAN dengan jumlah tes terbanyak saat ini. Hingga 29 April, mereka

telah melakukan tes terhadap 261.004 orang. Jika dirasio, tes telah dilakukan terhadap 2.681 orang

per 1 juta penduduk. Vietnam saat ini dianggap sebagai salah satu negara yang sukses berperang

melawan COVID-19. Kondisi di Indonesia diperparah dengan tidak disiplinnya masyarakat.

Kerumunan masih banyak dijumpai di banyak tempat, termasuk pusat perbelanjaan terutama

jelang hari raya beberapa hari terakhir. Pun masih banyak yang mudik.

Ringkasnya, Indonesia setidaknya belum memenuhi beberapa prasyarat yang dianjurkan

WHO untuk melonggarkan PSBB.17

Pelonggaran yang dilakukan terburu-buru potensial menyebabkan lonjakan jumlah pasien

positif COVID-19. Masalahnya karena sejak awal penerapan PSBB tidak ketat dan tes tak

maksimal, wabah masih tak terkendali hingga saat ini.18 PSBB sendiri sejak awal dinilai paling

buruk dibanding negara-negara tetangga menurut Institute for Development of Economics and

Finance (Institut Pengembangan Ekonomi dan Keuangan) atau INDEF.19 PSBB sendiri dianggap

kurang efektif, apalagi jika PSBB dilonggarkan.

17 Mohammad Bernie dan Irwan Syambudi, “Relaksasi PSBB yang Menyepelekan Pandemi demi Ekonomi”,

diakses dari https://tirto.id/relaksasi-psbb-yang-menyepelekan-pandemi-demi-ekonomi-fBHQ pada tanggal 28 Mei

2020 pukul 21.23 WIB 18 Ibid. 19 Tim Detikcom, “INDEF: Hasil PSBB Indonesia Paling Buruk Dibanding Negara-negara Tetangga”, diakses dari

https://news.detik.com/berita/d-5021739/indef-hasil-psbb-indonesia-paling-buruk-dibanding-negara-negara-tetangga

pada 28 Mei 22.07 WIB

12 | Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Sanata Dharma Kabinet Solidaritas Aksi

SIKAP BEM USD

Maka dari itu, berdasarkan uraian komprehensif di atas, Badan Eksekutif Mahasiswa

Universitas Sanata Dharma melalui Kementerian Sosial Politik dan Kajian Strategis 2020

menyatakan sikap untuk:

1. Menghimbau pemerintah Republik Indonesia untuk tidak terburu-buru dalam

menetapkan pengurangan atau pelonggaran Pembatasan Sosial Berskala Besar di berbagai

daerah di Indonesia

2. Mendorong pemerintah Republik Indonesia agar mengkaji kembali wacana pelonggaran

Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan dampaknya dalam pengendalian

penyebaran wabah COVID-19

3. Mendorong masyarakat untuk tetap memperhatikan protokol kesehatan dalam aktivitas

sehari-hari sebagai upaya menghindari penyebaran virus corona