pergub2008-39

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH NOMOR 39 TAHUN 2008

T E N T A N G

TUGAS POKOK DAN FUNGSI BADAN LINGKUNGAN HIDUP

PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan dalam Pasal 55 Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, perlu ditetapkan tugas pokok dan fungsi Badan Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah ;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf

a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah tentang Tugas Pokok dan Fungsi Badan Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah ;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-

Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan Dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1284) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1622);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699) ;

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;

2

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;

6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3815 );

11. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran dan / atau Perusakan Laut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3816 );

12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3853);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194) ;

15. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);

3

16. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737 ) ;

18. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741 ) ;

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah ;

20. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Menjadi Kewenangan Provinsi Kalimantan Tengah ;

21. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TUGAS POKOK DAN FUNGSI

BADAN LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI KALIMANTAN TENGAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Tengah. 2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan

oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Provinsi adalah Provinsi Kalimantan Tengah. 4. Kabupaten / Kota adalah Kabupaten / Kota yang berada di wilayah

Provinsi Kalimantan Tengah. 5. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Tengah. 6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan

Tengah. 7. Badan Lingkungan Hidup adalah Badan Lingkungan Hidup Provinsi

Kalimantan Tengah. 8. Kepala Badan adalah Kepala Badan Lingkungan Hidup Provinsi

Kalimantan Tengah. 9. Unit Pelaksana Teknis Badan yang selanjutnya disebut UPTB adalah

Unsur pelaksana tugas teknis pada Badan Lingkungan Hidup.

4

BAB II PENETAPAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Gubernur ini ditetapkan Tugas Pokok dan Fungsi Badan Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

Badan Lingkungan Hidup terdiri dari : 1. Kepala Badan ; 2. Sekretaris, membawahkan :

a. Kepala Sub Penyusunan Program; b. Kepala Sub Bagian Keuangan ; c. Kepala Sub Bagian Umum, Perlengkapan dan Kepegawaian

3. Bidang, terdiri dari : a. Kepala Bidang Peningkatan Kapasitas Akses Informasi dan Mitra

Lingkungan, membawahkan : 1) Kepala Sub Bidang Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia ; 2) Kepala Sub Bidang Akses Informasi dan Mitra Lingkungan ;

b. Kepala Bidang Penaatan Hukum dan Analisis Dampak Lingkungan, membawahkan : 1) Kepala Sub Bidang Hukum dan Laboratorium Lingkungan ; 2) Kepala Sub Bidang Amdal dan Perangkat Manajemen

Lingkungan ; c. Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan,

membawahkan : 1) Kepala Sub Bidang Pencemaran Air, Sungai, Laut, Tanah dan

Udara : 2) Kepala Sub Bidang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan

Beracun ; d. Kepala Bidang Pemulihan Kerusakan Lingkungan, membawahkan :

1) Kepala Sub Bidang Pemulihan Kerusakan Air, Hutan, Tanah dan Pesisir Laut ;

2) Kepala Sub Bidang Pemulihan Kerusakan Keanekaragaman Hayati;

4. Kelompok jabatan fungsional; 5. Unit Pelaksana Teknis Badan.

Pasal 4

Bagan Susunan Organisasi Badan Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.

BAB IV TUGAS POKOK, FUNGSI DAN KEWENANGAN

Bagian Kesatu Badan Lingkungan Hidup

Pasal 5

Badan Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan di bidang penanganan lingkungan hidup.

5

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Badan Lingkungan Hidup, menyelenggarakan fungsi : 1. perumusan kebijakan teknis dalam bidang pengelolaan, pengendalian

dan pencegahan pencemaran, kerusakan, pemulihan serta pelestarian lingkungan hidup ;

2. perencanaan program penaatan, pengaturan, perlindungan, pengendalian dan pencegahan pencemaran kerusakan, pemulihan serta pelestarian lingkungan hidup ;

3. pengoordinasian pelaksanaan pengelolaan dan pengendalian lingkungan hidup, pencegahan pencemaran/kerusakan, pemulihan serta pelestarian lingkungan hidup ;

4. melaksanakan pencegahan, pengendalian, penanggulangan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan, pengelolaan limbah dan bahan berbahaya dan beracun ;

5. melaksanakan penaatan hukum dan penyelesaian sengketa lingkungan dengan pengembangan sistem manajemen lingkungan, pelaksanaan AMDAL dan pengembangan teknologi ramah lingkungan;

6. pembinaan dan pengoordinasian baku mutu lingkungan hidup dan penetapan pedoman atau kriteria tentang pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;

7. pembinaan, pelayanan, pengawasan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pengendalian lingkungan hidup ; dan

8. penyelenggaraan urusan kesekretariatan Badan Lingkungan Hidup.

Pasal 7

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Kepala Badan Lingkungan Hidup mempunyai kewenangan sebagai berikut : 1. perumusan kebijakan operasional pencegahan dan penanggulangan

pencemaran, kerusakan lingkungan dan pemulihan kualitas lingkungan serta pelestarian lingkungan hidup ;’

2. pengawasan pelaksanaan pengelolaan dan pemulihan akibat pencemaran limbah B3 skala provinsi ;

3. izin pengumpulan limbah B3 skala provinsi dan rekomendasi izin pengumpulan limbah B3 skala nasional ;

4. penilaian AMDAL bagi jenis usaha dan atau kegiatan yang mempunyai dampak terhadap lingkungan hidup di provinsi, sesuai dengan standar, norma dan prosedur yang ditetapkan oleh pemerintah ;

5. pembinaan dan pengawasan terhadap penilaian AMDAL di Kabupaten/Kota ;

6. pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup bagi jenis usaha dan atau kegiatan yang wajib dilengkapi AMDAL dalam wilayah Provinsi dan yang dilakukan oleh Kabupaten/Kota ;

7. pembinaan terhadap pelaksanaan pemberian rekomendasi UKL/UPL yang dilakukan oleh Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi ;

8. koordinasi pengelolaan dan pemantauan kualitas air pada sumber air skala provinsi ;

9. penetapan dan pengendalian kelas air dan pencemaran air pada sumber air skala provinsi;

10. pengawasan pelaksanaan pengendalian pencemaran air skala provinsi ;

6

11. penetapan baku mutu air limbah untuk berbagai kegiatan sana atau lebih ketat dari pemerintah ;

12. pembinaan, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan pemberian pelaksanaan pemberian izin pembuangan limbah cair lintas Kabupaten/Kota ;

13. penetapan baku mutu emisi udara sumber tidak bergerak, ambang batas emisi gas buang kendaraan bermotor lama dan penetapan baku tingkat kebisingan dan getaran sumber tidak bergerak dan baku tingkat kebisingan kendaraan bermotor lama skala provinsi ;

14. pelaksanaan koordinasi operasional pengendalian pencemaran udara dan pemantauan kualitas udara skala provinsi ;

15. pengendalian pencemaran dan atau kerusakan tanah akibat kebakaran hutan dan atau lahan ;

16. pengendalian pencemaran dan atau kerusakan tanah untuk kegiatan produksi biomassa ;

17. penanggulangan pencemaran dan kerusakan lingkungan akibat bencana;

18. pembinaan dan pengawasan penerapan sistem manajemen lingkungan, ekolabel, produksi bersih, dan teknologi berwawasan lingkungan yang mendukung pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan skala provinsi ;

19. penyelenggaraan diklat di bidang lingkungan ; 20. penegakan hukum lingkungan skala provinsi ; 21. penetapan kebijakan pelaksanaan pengendalian dampak perubahan

iklim, perlindungan lapisan ozon dan pemantauan skala provinsi ; 22. koordinasi dalam perencanaan konservasi keanekaragaman hayati

skala provinsi; 23. penyelesaian konflik dalam pemanfaatan keanekaragaman hayati

skala provinsi ; dan 24. pengembangan manajemen sistem informasi dan pengelolaan

database keanekaragaman hayati skala provinsi.

Bagian Kedua Kepala Badan

Pasal 8

Kepala Badan Lingkungan Hidup mempunyai tugas pokok memimpin, membina, mengoordinasikan, merencanakan serta menetapkan program kerja, tata kerja serta bertanggung jawab atas terlaksananya tugas pokok dan fungsi Badan Lingkungan Hidup .

Pasal 9

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Kepala Badan Lingkungan Hidup menyelenggarakan fungsi : 1. perumusan kebijakan teknis dalam bidang pengelolaan, pengendalian

dan pencegahan pencemaran, kerusakan, pemulihan serta pelestarian lingkungan hidup sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan ;

2. perencanaan program penataan, pengaturan, perlindungan, pengendalian dan pencegahan pencemaran, kerusakan, pemulihan serta pelestarian lingkungan hidup ;

3. koordinasi pelaksanaan pengelolaan dan pengendalian lingkungan hidup, pencegahan pencemaran/kerusakan, pemulihan serta pelestarian lingkungan hidup ;

7

4. penyusunan dan penetapan pedoman konservasi sumber daya alam dan pemulihan kerusakan serta kelestarian alam dan lingkungan hidup;

5. pelaksanaan pembinaan, pengawasan, penilaian dan pengendalian kegiatan analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) kegiatan/usaha yang berpotensi berdampak negatif pada manusia dan lingkungan sekitar;

6. penyelenggaraan urusan kesekretariatan dan pengelolaan, pelestarian lingkungan hidup daerah ;

7. pelayanan, pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan tugas di bidang Lingkungan Hidup.

Bagian Ketiga

Sekretariat

Pasal 10

Sekretaris mempunyai tugas mengoordinasikan penyusunan program dan penyelenggaraan tugas-tugas bidang secara terpadu dan tugas pelayanan administratif serta perlengkapan, keuangan, kepegawaian, ketatausahaan, protokol, humas dan rumah tangga, organisasi, tatalaksana dan analisis jabatan serta dokumentasi peraturan perundang-undangan pada Badan Lingkungan Hidup.

Pasal 11

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Sekretaris menyelenggarakan tugas : 1. menghimpun bahan dan data penyusunan program dan anggaran ; 2. menghimpun bahan dan data penyusunan pelaporan Badan

Lingkungan Hidup; 3. melaksanakan urusan administrasi kepegawaian ; 4. melaksanakan urusan ketatausahaan, rumah tangga dan

perlengkapan ; 5. melaksanakan urusan perpustakaan, humas, organisasi, tatalaksana

dan analisis jabatan serta dokumentasi peraturan perundang-undangan ;

6. melaksanakan urusan pengelolaan/administrasi keuangan ; dan 7. monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.

Pasal 12

Sekretaris, membawahkan : 1. Kepala Sub Bagian Penyusunan Program ; 2. Kepala Sub Bagian Keuangan ; 3. Kepala Sub Bagian Umum, Perlengkapan dan Kepegawaian.

Paragraf 1

Sub Bagian Penyusunan Program

Pasal 13

Kepala Sub Bagian Penyusunan Program mempunyai tugas melakukan penyiapan dan penyusunan rencana program dan anggaran, pengolahan dan penyediaan data, evaluasi dan penyusunan laporan,

8

Pasal 14

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Kepala Sub Bagian Penyusunan Program, menyelenggarakan fungsi : 1. penyiapan bahan penyusunan rencana program dan anggaran ; 2. penyelenggaraan pengumpulan dan pengolahan data dibidang

pengelolaan dan pelestarian lingkungan hidup ; 3. penyiapan bahan penyusunan rencana anggaran ; dan 4. monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.

Paragraf 2

Sub Bagian Keuangan

Pasal 15

Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas administrasi keuangan, menyusun anggaran, mengelola keuangan serta membina bendaharawan gaji, bendaharawan penerimaan dan pengeluaran.

Pasal 16

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Kepala Sub Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi : 1. menyusun rencana anggaran ; 2. pengelolaan administrasi keuangan ; 3. pelaksanaan bimbingan dan pembinaan bendaharawan ; dan 4. pembinaan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan

pelaksanaan tugas.

Paragraf 3 Sub Bagian Umum, Perlengkapan dan Kepegawaian

Pasal 17

Kepala Sub Bagian Umum, Perlengkapan dan Kepegawaian mempunyai tugas penyiapan bahan keperluan urusan surat menyurat, urusan administrasi perlengkapan, rencana kebutuhan barang, sarana prasarana, inventarisasi barang dan aset, administrasi kepegawaian, organisasi, tatalaksana dan analisis jabatan serta dokumentasi peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Kepala Sub Bagian Umum, Perlengkapan dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi : 1. penyelenggaraan urusan surat menyurat dan urusan rumah tangga ; 2. penyelenggaraan urusan perlengkapan dan inventarisasi barang dan

aset 3. penyelenggaraan administrasi keprotokolan, humas dan

perpustakaan ; 4. penyiapan rencana tahunan barang unit (RTBU) dan rencana

kebutuhan barang unit (RKBU) ; 5. pelaksanaan administrasi kepegawaian dan penyiapan administrasi

diklat ; 6. penyusunan Daftar Urut Kepangkatan (DUK) pegawai, menyusun

rencana formasi pegawai, kesejahteraan pegawai 7. pelaksanaan penataan organisasi, tatalaksana dan analisis jabatan ;

9

8. menghimpun peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan 9. pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.

Bagian Keempat Bidang Peningkatan Kapasitas Akses Informasi

dan Mitra Lingkungan

Pasal 19

Kepala Bidang Peningkatan Kapasitas, Akses Informasi dan Mitra Lingkungan mempunyai tugas persiapan perumusan kebijakan teknis, mengkoordinasikan kegiatan di bidang kelembagaan, peningkatan sumber daya manusia, mitra lingkungan serta pengembangan peningkatan kapasitas dan mitra lingkungan, evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi.

Pasal 20

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Kepala Bidang Peningkatan Kapasitas Informasi dan Mitra Lingkungan menyelenggarakan fungsi : 1. menyusun dan merumuskan kerangka kebijaksanaan teknis dibidang

kelembagaan, sumber daya manusia dan mitra lingkungan ; 2. melaksanakan koordinasi perencanaan di bidang peningkatan

kapasitas kelembagaan, sumber daya manusia dan mitra lingkungan ; 3. melaksanakan koordinasi implementasi program / kebijaksanaan dan

melaksanakan kegiatan peningkatan kapasitas kelembagaan, organisasi, tata laksana, pengembangan sumber daya manusia dan mitra lingkungan ;

4. melaksanakan koordinasi, pembinaan, penyuluhan, bimbingan, teknis, pengawasan dan evaluasi dibidang lingkungan hidup ;

5. melaksanakan koordinasi, pembinaan, penyuluhan dalam pengembangan sistem informasi lingkungan hidup melalui Pusat Informasi Lingkungan Hidup (PIL) ;

6. membina motivasi dan peningkatan peran dunia usaha dan peran serta kelembagaan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup serta pemberdayaan masyarakat lokal, kearifan tradisional, perlindungan hak adat dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup ; dan

7. pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.

Pasal 21

Kepala Bidang Peningkatan Kapasitas Akses Informasi dan Mitra Lingkungan, membawahkan : 1. Kepala Sub Bidang Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia ; 2. Kepala Sub Bidang Akses Informasi dan Mitra Lingkungan.

Paragraf 1 Sub Bidang Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia

Pasal 22

Kepala Sub Bidang Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas penyiapan bahan perencanaan penyusunan program kegiatan pengembangan instrumen kelembagaan, organisasi, tata laksana pemerintahan, dunia usaha, dan masyarakat, serta peningkatan dan pengembangan sumber daya manusia aparatur, swasta dan masyarakat.

10

Pasal 23

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Kepala Sub Bidang Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia, menyelenggarakan fungsi : 1. menyusun program kegiatan pengembangan peningkatan

kelembagaan lingkungan hidup ; 2. menyusun program kegiatan pengembangan peningkatan sumber

daya manusia aparatur, swasta dan masyarakat ; 3. melaksanakan inventarisasi dan pembinaan kepada lembaga –

lembaga Pemerintah, swasta dan Lembaga Swadaya Masyarakat baik di Provinsi maupun Kabupaten/Kota di bidang lingkungan hidup;

4. melaksanakan inventarisasi sumber daya manusia aparatur pada unit organisasi pengelolaan lingkungan hidup dan menyusun kebutuhan peningkatan/pengembangan sumber daya manusianya ;

5. menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga Pemerintah, swasta dan Lembaga Swadaya Masyarakat, Lembaga adat dalam hubungan pengelolaan dan pengembangan lingkungan hidup ;

6. melaksanakan kegiatan sosialisasi seminar, lokakarya dan lain – lain di bidang lingkungan hidup ; dan

7. pembinaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.

Paragraf 2 Sub Bidang Akses Informasi dan Mitra Lingkungan

Pasal 24

Kepala Sub Bidang Akses Informasi dan Mitra Lingkungan mempunyai tugas menyiapkan bahan perencanaan, penyusunan program / kegiatan dibidang pengelolaan lingkungan hidup dengan Pemerintah, Swasta, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).

Pasal 25

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Kepala Sub Bidang Informasi dan Mitra Lingkungan menyelenggarakan fungsi : 1. menyiapkan bahan perencanaan program dan kegiatan kemitraan

dibidang lingkungan hidup dengan lembaga Pemerintah, Swasta dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) ;

2. melaksanakan Pengembangan instrumen dan memotivasi peran dunia usaha, masyarakat dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dalam pengelolaan sumber daya alam lingkungan hidup dan pengendalian lingkungan hidupnya ;

3. melaksanakan pembinaan dan bimbingan teknis lingkungan dengan meningkatkan kepedulian, sikap moral dan etika peran masyarakat perlindungan hak dan kearifan tradisional ;

4. melaksanakan kerjasama dengan Pemerintah, Swasta dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dalam pengelolaan sumber daya alam lingkungan hidup ;

5. melaksanakan pembinaan, penyuluhan dan pengembangan sistem informasi lingkungan hidup melalui institusi Pusat Informasi Lingkungan Hidup (PIL) ; dan

6. pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.

11

Bagian Kelima Bidang Penataan Hukum dan Analisis

Dampak Lingkungan Hidup

Pasal 26

Kepala Bidang Hukum dan Analisis Dampak Lingkungan Hidup mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan mengoordinasikan kegiatan di bidang hukum dan penyelesaian sengketa lingkungan, bidang analisis mengenai dampak lingkungan hidup (AMDAL) dan bidang sarana teknologi pengendalian dampak lingkungan dalam rangka pelestarian lingkungan hidup.

Pasal 27

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Kepala Bidang Hukum dan Analisis Dampak Lingkungan Hidup menyelenggarakan fungsi : 1. penyusunan rencana dan pelaksanaan program kegiatan di bidang

penaatan hukum dan AMDAL; 2. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang penaatan

hukum dan AMDAL; 3. pelaksanaan koordinasi implementasi program/perencanaan

kebijaksanaan pada kegiatan di bidang penaatan hukum dan AMDAL; 4. pelaksanaan monitoring, pengawasan, evaluasi dan pembinaan

kegiatan laboratorium lingkungan, serta pengembangan dan pengkajian teknologi pengendalian dampak lingkungan;

5. pelaksanaan koordinasi pengembangan dan pembinaan perangkat manajemen lingkungan ; dan

6. pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaksanaan tugas.

Pasal 28

Kepala Bidang Hukum dan Analisis Dampak Lingkungan Hidup, membawahkan : 1. Kepala Sub Bidang Hukum dan Laboratorium Lingkungan ; 2. Kepala Sub Bidang Amdal dan Perangkat Manajemen Lingkungan;

Paragraf 1

Sub Bidang Hukum dan Laboratorium Lingkungan

Pasal 29

Kepala Sub Bidang Hukum dan Laboratorium Lingkungan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan program dan kebijakan teknis pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan hukum dan laboratorium lingkungan dalam rangka pelestarian lingkungan hidup.

Pasal 30

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Kepala Sub Bidang Hukum dan Laboratorium Lingkungan, menyelenggarakan fungsi : 1. penyiapan bahan rencana program kegiatan di bidang hukum dan

laboratorium lingkungan; 2. penyiapan data serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang

berhubungan dengan hukum dan laboratorium lingkungan;

12

3. melakukan penyelenggaraan pemeriksaan atas kualitas sumber daya alam dan lingkungan yang diduga tercemar oleh suatu kegiatan/usaha yang dapat mempengaruhi lingkungan hidup sekitarnya;

4. pelaksanaan analisis, evaluasi, konsultasi dengan instansi, terkait dalam penyusunan peraturan daerah dalam rangka pelestarian lingkungan hidup dan laboratorium lingkungan.

5. penyelenggaraan kegiatan penyidikan, pemeriksaan, pembuktian sengketa lingkungan, penuntutan atas pelanggaran hukum lingkungan hidup;

6. pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dalam upaya penelitian, penuntunan penegakan hukum dan laboratorium lingkungan bagi kegiatan usaha yang menimbulkan pencemaran dan kerusakan lingkungan yang membahayakan bagi kesehatan manusia dan lingkungan sekitarnya serta yang dapat menimbulkan kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup;

7. pelaksanaan penaatan dan penegakan hukum sumber daya alam dan lingkungan hidup pada badan usaha/pribadi yang melakukan usaha yang dapat menimbulkan kerusakan, pencemaran lingkungan; dan

8. pelaksanaan pengawasan, monitoring, pengendalian dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan tugas.

Paragraf 2 Sub Bidang Amdal dan Perangkat Manajemen Lingkungan

Pasal 31

Kepala Sub Bidang Amdal dan Perangkat Manajemen Lingkungan mempunyai tugas penyiapan bahan perencanaan program dan kebijakan teknis pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan AMDAL dan perangkat manajemen lingkungan dalam rangka pelestarian lingkungan hidup.

Pasal 32

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, Kepala Sub Bidang Amdal dan Perangkat Manajemen Lingkungan, menyelenggarakan fungsi : 1. penyusunan rencana dan pelaksanaan program kegiatan di bidang

AMDAL dan perangkat manajemen lingkungan; 2. inventarisasi dan pendataan yang terkait dengan kebijaksanaan

dibidang AMDAL dan perangkat manajemen lingkungan; 3. melakukan pembinaan, koordinasi dan bimbingan teknis dalam

rangka pelaksanaan AMDAL, UKL-UPL dan audit lingkungan. 4. melakukan pemantauan, evaluasi dan pembinaan bagi

kegiatan/usaha wajib AMDAL, UKL, UPL perusahaan swasta maupun pemerintah;

5. pelaksanaan pengkajian, penilaian, analisa atas usulan AMDAL, UKL-UPL atas usaha/kegiatan yang dibuat pemrakarsa untuk pemberian izin kelayakan lingkungan;

6. pelaksanaan penetapan sistem manajemen lingkungan dan melakukan monitoring dan evaluasi serta pengembangan standar baku mutu lingkungan; dan

7. pembinaan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.

13

Bagian Keenam Bidang Pemulihan Kerusakan Lingkungan

Pasal 33

Kepala Bidang Pemulihan Kerusakan Lingkungan mempunyai tugas penyiapan perumusan kebijakan teknis, mengoordinasikan, kegiatan di bidang pemulihan kerusakan air, hutan, lahan dan pesisir pantai dan laut serta pemulihan kerusakan keanekaragaman hayati.

Pasal 34

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, Kepala Bidang Pemulihan Kerusakan Lingkungan, menyelenggarakan fungsi : 1. penyusunan bahan dan perumusan kerangka kebijakan teknis di

bidang pemulihan kerusakan lingkungan ; 2. penyusunan rencana program kegiatan serta pelaksanaan kegiatan di

bidang pemulihan kerusakan air, hutan dan tanah, pemulihan kerusakan keanekaragaman hayati serta pemulihan kerusakan laut ;

3. pelaksanaan koordinasi rencana dan pembinaan program kegiatan di bidang pemulihan kerusakan lingkungan ;

4. pelaksanaan pengendalian pemantauan, pengawasan program kegiatan dan atau temuan dibidang pemulihan kerusakan air, hutan, tanah, keanekaragaman hayati ;

5. penyusunan pedoman dan petunjuk teknis dibidang pemulihan kerusakan lingkungan dalam rangka pelestarian lingkungan hidup; dan


Pasal 35

Kepala Bidang Pemulihan Kerusakan Lingkungan, membawahkan : 1. Kepala Sub Bidang Pemulihan Kerusakan Air, Hutan, Tanah dan

Pesisir Laut; 2. Kepala Sub Bidang Pemulihan Kerusakan Keanekaragaman Hayati.

Paragraf 1 Sub Bidang Pemulihan Kerusakan Air, Hutan,

Tanah dan Pesisir Laut

Pasal 36

Kepala Sub Bidang Pemulihan Kerusakan Air, Hutan, Tanah dan Pesisir Laut mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan program kegiatan dan petunjuk teknis, pengumpulan data kerusakan, dalam rangka pelestarian lingkungan hidup, melakukan pemantauan dan evaluasi serta penyusunan laporan.

Pasal 37

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, Kepala Sub Bidang Pemulihan Kerusakan Air, Hutan, Tanah dan Pesisir Laut menyelenggarakan fungsi : 1. penyiapan bahan rencana, program kegiatan tentang pemulihan

kerusakan air, hutan, tanah dan pesisir pantai dan laut ;

14

2. pengumpulan data dan bahan-bahan tentang kerusakan yang terjadi berhubungan dengan sumber daya air, hutan, lahan dan pesisir pantai dan laut beserta ekosistemnya ;

3. penyiapan serta analisis data kerusakan sumberdaya air, hutan, tanah, lahan dan pesisir pantai dan laut beserta ekosistemnya ;

4. penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis tentang upaya penanggulangan, pencegahan, pengendalian, pengawasan dan pemulihan kerusakan air, hutan, lahan dan pesisir pantai dan laut beserta ekosistemnya ;

5. penyelenggaraan, pelaksanaan pemantauan, pengawasan terhadap kemungkinan terjadinya kebakaran dan kerusakan hutan, pencemaran air dan tanah dan pesisir pantai dan laut serta ekosistemnya dan menganalisa cara penanggulangannya, serta mengoordinasikan dengan unit terkait; dan


Paragraf 2

Sub Bidang Pemulihan Kerusakan Keanekaragaman Hayati

Pasal 38

Kepala Sub Bidang Pemulihan Kerusakan Keanekaragaman Hayati mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan program kegiatan, menyiapkan rancangan dan petunjuk teknis pemulihan, pengumpulan data dan analisis serta evaluasi dan pelaporan.

Pasal 39

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, Kepala Sub Bidang Pemulihan Kerusakan Keanekaragaman Hayati menyelenggarakan fungsi : 1. penyiapan bahan rencana, program kegiatan di bidang pemulihan

kerusakan keanekaragaman hayati ; 2. pengumpulan data, jenis dan bahan-bahan tentang kerusakan

keanekaragaman hayati ; 3. penyiapan serta analisis data kerusakan hayati ; 4. penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis tentang upaya

pemulihan kerusakan keanekaragaman hayati ; 5. pelaksanaan pengawasan pengendalian dan pemantauan terhadap

kemungkinan terjadinya kerusakan keanekaragaman hayati dan cara pemulihannya dalam rangka pelestarian lingkungan hidup ;

6. pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait terhadap kegiatan pengendalian, pemulihan kerusakan keanekaragaman hayati ; dan


Bagian Ketujuh

Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan

Pasal 40

Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan mempunyai tugas penyiapan perumusan kebijakan teknis, mengoordinasikan kegiatan di bidang pencemaran air sungai danau dan tanah, pencemaran laut, pencemaran udara dan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) dalam rangka pelestarian lingkungan serta melakukan evaluasi dan penyusunan laporan.

15

Pasal 41

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, Kepala Bidang Pencemaran Lingkungan menyelenggarakan fungsi : 1. penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis dibidang

pengendalian pencemaran air sungai, danau dan tanah, pencemaran laut, pencemaran udara serta pengelolaan pemantauan bahan berbahaya dan beracun ;

2. pelaksanaan pemantauan, pengendalian, pengawasan dan audit terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang dapat mencemari air, sungai, danau, tanah, pesisir dan lautan, udara serta pengelolaan limbah industri bahan berbahaya dan beracun ;

3. pelaksanaan koordinasi perencanaan, pelaksanaan hasil, kegiatan pencegahan, pengendalian, pengawasan dan audit lingkungan atas pencemaran kerusakan lingkungan meliputi air, sungai, danau, tanah, pesisir dan lautan, udara dan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun dalam rangka pelestarian lingkungan hidup ;

4. pelaksanaan koordinasi pengembangan industri dalam upaya pencegahan, pengendalian dan pengawasan pencemaran dan kerusakan lingkungan meliputi air, sungai, danau, tanah, pesisir dan lautan, udara serta pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun dalam rangka pelestarian lingkungan hidup ;

5. pelaksanaan koordinasi untuk melakukan pembinaan bimbingan teknis, pemantauan, pengawasan serta evaluasi pelaksanaan kebijaksanaan pengendalian pencemaran lingkungan hidup serta cara pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun ; dan

6. pembinaan, monitoring, pelaporan dan evaluasi pelaksanaan tugas.

Pasal 42

Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan, membawahkan : 1. Kepala Sub Bidang Pencemaran Air, Sungai, Laut, Danau, Tanah dan

Udara ; 2. Kepala Sub Bidang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan

Beracun.

Paragraf 1 Sub Bidang Pencemaran Air, Sungai, Laut,

Danau, Tanah dan Udara

Pasal 43

Kepala Sub Bidang Pencemaran Air, Sungai, Laut, Danau, Tanah dan Udara mempunyai tugas menyiapkan bahan, menyusun program kegiatan, menyiapkan bahan pengendalian, penanggulangan, pengawasan, pencegahan pengembangan instrumen penyusunan petunjuk teknis pengendalian di bidang pencemaran air sungai, danau, tanah, laut dan udara dalam rangka pelestarian lingkungan hidup.

Pasal 44

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, Kepala Sub Bidang Pencemaran Air, Sungai, Laut, Danau, Tanah dan Udara, menyelenggarakan fungsi : 1. penyiapan penyusunan rencana program kegiatan pencemaran air

sungai, tanah, laut dan udara ;

16

2. pengoordinasian pengelolaan air sungai, danau, tanah, laut serta udara dan penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan pengendalian pencemaran;

3. menetapkan kelas air pada sumber air lintas Kabupaten/Kota ; 4. pengoordinasian pemantauan kualitas air pada sumber air lintas

Kabupaten/Kota dan pemantauan kualitas air, laut dan udara ; 5. pengawasan pelaksanaan pengendalian pencemaran air pada

sumber air lintas Kabupaten/Kota ; 6. penetapan pengendalian pencemaran air pada sumber air lintas

Kabupaten/Kota; 7. Penetapan baku mutu air atau penambahan parameter dari kriteria

baku mutu air skala Nasional; 8. pengaturan pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran

air lintas Kabupaten/Kota; 9. penetapan baku mutu air limbah untuk berbagai kegiatan;

10. penetapan peruntukan sungai dan penetapan status mutu air sungai lintas Kabupaten/Kota;

11. penetapan daya tampung beban pencemaran air sungai lintas Kabupaten/Kota;

12. penyiapan bahan koordinasi pengendalian pencemaran air sungai, tanah, laut dan udara;

13. pengukuran tingkat kebisingan dan emisi ; 14. penetapan status mutu udara ambient daerah; 15. pembinaan dan pengawasan baku mutu emisi udara sumber bergerak

dan tidak bergerak ; 16. pendataan terhadap tingkat kerusakan laut, hutan mangrove, trumbu

karang dan padang lamun serta pemantauan terhadap kelestarian pantai;

17. penetapan baku mutu udara ambient daerah lebih ketat atau sama dengan baku mutu udara ambient nasional;

18. koordinasi dan pelaksanaan pemantauan kualitas udara skala Provinsi, pemantauan kualitas air sungai, dan air laut; dan


Paragraf 2

Sub Bidang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun

Pasal 45

Kepala Sub Bidang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun mempunyai tugas penyiapan bahan, menyusun program kegiatan dan petunjuk teknis, melaksanakan kegiatan teknis pengendalian, pencegahan, penanggulangan, pengawasan serta pengembangan instrumen pengelolaan limbah industri, pabrik, domestik, pertambangan, sampah rumah tangga dan pencegahan dini limbah bahan berbahaya dan beracun dalam rangka pelestarian lingkungan hidup serta melakukan evaluasi dan penyusunan pelaporan.

Pasal 46

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45, Kepala Sub Bidang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun menyelenggarakan fungsi : 1. melakukan penyiapan/penyusun bahan rencana program kegiatan

pengelolaan (B3) dan pengelolaan limbah (B3) pada kegiatan domestik dan kegiatan usaha sektoral ;

17

2. melaksanakan program pengelolaan (B3) dan limbah (B3) ; 3. penyiapan petunjuk teknis pengelolaan (B3) dan limbah (B3) ; 4. melaksanakan pengendalian, pemantauan kualitas limbah (B3) dan

penanggulangan/ pencegahan dari pencemaran limbah (B3) ; 5. penyiapan bahan pengembangan instrumen pengelolaan limbah

domestik/ rumah tangga, limbah dari proses-proses suatu kegiatan usaha seluruh bidang, usaha sektoral ;

6. melakukan pembinaan/fasilitator pengajuan permohonan izin pengelolaan limbah (B3) ke Menteri Lingkungan Hidup ; dan


BAB V

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 47

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Lingkungan Hidup sesuai bidang keahlian dan kebutuhan.

Pasal 48

(1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.

(2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

(3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2),

ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. (4) Jenis Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3),

diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku.

BAB VI

UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN

Pasal 49

(1) UPTB mempunyai kedudukan sebagai unsur pelaksana teknis operasional Badan Lingkungan Hidup.

(2) UPTB dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan

bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Kepala Badan

BAB VII

TATA KERJA

Pasal 50

(1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala UPTB, Kepala Sub Bagian, dan Kepala Sub Bidang

18

serta pemegang Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, simplikasi dan sinkronisasi secara vertikal serta horizontal baik dalam lingkungan Badan Lingkungan Hidup maupun instansi lain sesuai dengan tugas pokok masing - masing.

(2) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti, memenuhi

petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasannya masing- masing serta menyampaikan laporan tepat pada waktunya.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 51

Uraian tugas masing-masing pejabat dan pelaksana pada Badan Lingkungan Hidup ditetapkan oleh Kepala Badan dengan Peraturan Kepala Badan.

Pasal 52

Dengan berlakunya Peraturan Gubernur ini, maka Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 105 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tatakerja Badan Pengelola dan Pelestarian Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 53

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

Ditetapkan di Palangka Raya pada tanggal 1 Juli 2008

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

Cap/ttd

AGUSTIN TERAS NARANG

Diundangkan di Palangka Raya pada tanggal 1 Juli 2008

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,

Cap/ttd

THAMPUNAH SINSENG BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2008 NOMOR 39

LAMPIRAN : PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH NOMOR 39 TAHUN 2008 TANGGAL 1 JULI 2008

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI BADAN LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH, Cap/ttd AGUSTIN TERAS NARANG

BIDANG PENINGKATAN

KAPASITAS AKSES

INFORMASI DAN MITRA

LINGKUNGAN

BIDANG

PENAATAN HUKUM DAN ANALISIS

DAMPAK LINGKUNGAN

BIDANG

PENGENDALIAN PENCEMARAN

LINGKUNGAN

BIDANG

PEMULIHAN KERUSAKAN

LINGKUNGAN

SUB BIDANG PEMULIHAN

KERUSAKAN AIR, HUTAN,

TANAH & PESISIR LAUT

SUB BIDANG

PEMULIHAN KERUSAKAN

KEANEKARAGAMAN HAYATI

KEPALA BADAN

SUB BAGIAN UMUM, PERELENGKAPAN

DAN KEPEGAWAIAN

SUB BAGIAN

KEUANGAN

SUB BAGIAN

PENYUSUNAN

PROGRAM

SEKRETARIAT

SUB BIDANG

PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN

BERBAHAYA & BERACUN

SUB BIDANG

PENCEMARAN, AIR, SUNGAI,

LAUT, TANAH DAN UDARA

SUB BIDANG

KELEMBAGAAN DAN SUMBER

DAYA MANUSIA

SUB BIDANG

HUKUM DAN LABORATORIUM

LINGKUNGAN

SUB BIDANG

AMDAL DAN PERANGKAT

MANAJEMEN LINGKUNGAN

SUB BIDANG

AKSES INFORMASI DAN MITRA

LINGKUNGAN

KELOMPOK JABATAN

FUNGSIONAL

UPTB

pergub2008-39

Documents