pergeseran - riaugugustugas.riau.go.id/uploads/april,10-mekanisme...pergeseran/perubahan penjabaran...
TRANSCRIPT
PERGESERAN
APBD PROVINSI RIAU TAHUN 2020 UNTUK PENANGANAN COVID-19
TAHAP II
DASARHUKUM DASARHUKUM 1. PERPU Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Untuk Penangangan Pandemi Corona Virus Desease 2019 (Covid-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi
Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan
2. PP Nomor 21 Tahun 2020 tentang PembatasanSosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penangangan Corona Virus Desease 2019 (Covid-19)
3. Keppres Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan penanganan Covid-19
4. Keppres Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Keppres Nomor 7 Tahun 2020 Gugus Tugas Percepatan penanganan Covid-19
5. Keppres Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Desease 2019 (Covid-19)
6. Inpres Nomor 4 Tahun 2020 tentang Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran , serta Pengadan Barang dan Jasa dalam Rangka Percepatan Penangangan Covid-19
7. Permendagri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan penanganan Covid-19 di Lingkungan Pemerintah Daerah menyatakan bahwa Pemerintah perlu memprioritaskan Penggunaan APBD Untuk antisipasi dan penanganan dampak penularan Covid-19
8. Permenkeu Nomor 19/PMK.07/2020 tentang Penyaluran dan Penggunaan Dana Bagi Hasil ,Dana Alokasi Umum, dan Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2020 dalam Rangka Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)
9. Kepmenkeu Nomor 6/KM.7/2020 tentang Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Kesehatan dan Dana bantuan Operasional Kesehatan dalam Rangka Pencegahan Dan/ Atau penanganan Corona Virus Disease (Covid-19)
10. Surat Edaran Mendagri Nomor 440/2436/SJ tentang Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)
11. Kepmenkes HK.01.07/MENKES/215/2020 tentang Pemanfaatan Dana Alokasi KhusuS Bidang Kesehatan Untuk Pencegahan dan/atau penanganan Covid-19 Tahun Anggaran 2020
12. Peraturan LKPP No13 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa dalam penanganan Keadaan Darurat
13. Surat Edaran LKPPNo.3 Tahun 2020 tentang Penjelasan Atas Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa dalam Rangka penanganan Covid-19
14. Keputusan Gubernur Riau Nomor Kpts.750/IV/2020 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Non Alam Akibat Virus Corona di Provisni Riau Tahun 2020
15. Permenkes No. 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar
16. Instruksi Mendagri Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan penanganan Covid-19 di Lingkungan Pemerintah Daerah
PERGESERAN/PERUBAHAN PENJABARAN APBD Provinsi Riau TAHUN 2020 UNTUK penanganan COVID-19 TAHAP II
NO. SumberDana Jumlah (Rp.)
1 Mobil Dinas DPRD Provinsi Riau 10,420,000,000
2 Konsultasi dan Pengurusan Perjalanan Dinas Luar Negeri 1,039,000,000
3 Pencermatan Kegiatan 50,000,000,000
4 Pencermatan Perjalanan Dinas 11,599,783,133
5 Kegiatan Ujian Nasional 17,610,428,000
6 Embarkasi Haji 28,780,535,200
7 Kegiatan Durolis Dumai 14,500,000,000
8 Kegiatan Dinas Pendidikan 22,959,324,700
9 Realokasi Dana Desa 159,100,000,000
JUMLAH 316,009,071,033
Anggaran tersebut di Realokasi ke Belanja tidak Terduga (BTT) sesuai dengan : 1. Permendagri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan penanganan Covid-19 di Lingkungan Pemerintah Daerah menyatakan bahwa Pemerintah perlu memprioritaskan Penggunaan
APBD Untuk antisipasi dan penanganan dampak penularan Covid-19
2. Instruksi Mendagri Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan penanganan Covid-19 di Lingkungan Pemerintah Daerah
A. Potensi Pendanaan
B. Kebutuhan Pendanaan
No Kebutuhan Pagu Anggran (Rp.)
Alternatif 1 Alternatif 2 Alternatif 3 Alternatif 4
1 Bahan Material Habis Pakai 32,000,000,000 32,000,000,000 32,000,000,000 32,000,000,000
2 Insentif dan Santunan Kematian Tenaga Medis 3,000,000,000 3,000,000,000 3,000,000,000 3,000,000,000
3 Belanja Modal Peralatan Kesehatan 15,000,000,000 15,000,000,000 15,000,000,000 15,000,000,000
4 Jaring Pengaman Sosial 211,788,750,000 254,146,500,000 296,504,250,000 423,577,500,000
5 Kebutuhan Penambahan Anggaran Untuk penanganan dampak Ekonomi
10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000
6 Biaya Operasionalisasi BLT 5,294,718,750 6,353,662,500 7,412,606,250 10,589,437,500
Jumlah 277,083,468,750 320,500,162,500 363,916,856,250 494,166,937,500
SKEMA JARING PANGAMAN SOSIAL (SOCIAL SAFETY NET) PROVINSI RIAU
No Kabupaten/Kota KK
1 Kuantan Singingi 12,217
2 Indragiri Hulu 25,993
3 Indragiri Hilir 49,369
4 Pelalawan 19,054
5 Siak 22,989
6 Kampar 34,196
7 Rokan Hulu 15,000
8 Bengkalis 23,521
9 Rokan Hilir 45,432
10 Kepulauan Meranti 3,971
11 Pekanbaru 19,523
12 Dumai 11,120
Jumlah 282,385
DATA TERPADU KESEJAHTERAAN SOSIAL (DTKS) PROVINSI RIAU
a. Terdapat 282.385 KK di Provinsi Riau Yang tidak menerima manfaat dari Program PKH dan Sembako dari Pemerintah Pusat, per Januari 2020
b. Skema bantuan JPS adalah dalam bentuk Bantuan Langsung Tunai ( BLT ) :
a. Program BLT diselenggarakan sebagai respon dampak Pandemik COVID-19 Yang terjadi di Indonesia, khususnya di Riau.
b. Program ini untuk dapat membantu Masyarakat miskin agar tetap mampu memenuhi Kebutuhan hariannya.
Sumber: DinasSosial Provinsi Riau, Januari 2020
KEBUTUHAN ANGGARAN UNTUK BLT KEBUTUHAN ANGGARAN UNTUK BLT
No Kabupaten/Kota KK TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL
Alternatif I 250rb Alternatif II 300rb Alternatif III 350rb Alternatif IV 500rb
1 Kuantan Singingi 12,217 9,162,750,000 10,995,300,000 12,827,850,000 18,325,500,000
2 Indragiri Hulu 25,993 19,494,750,000 23,393,700,000 27,292,650,000 38,989,500,000
3 Indragiri Hilir 49,369 37,026,750,000 44,432,100,000 51,837,450,000 74,053,500,000
4 Pelalawan 19,054 14,290,500,000 17,148,600,000 20,006,700,000 28,581,000,000
5 Siak 22,989 17,241,750,000 20,690,100,000 24,138,450,000 34,483,500,000
6 Kampar 34,196 25,647,000,000 30,776,400,000 35,905,800,000 51,294,000,000
7 Rokan Hulu 15,000 11,250,000,000 13,500,000,000 15,750,000,000 22,500,000,000
8 Bengkalis 23,521 17,640,750,000 21,168,900,000 24,697,050,000 35,281,500,000
9 Rokan Hilir 45,432 34,074,000,000 40,888,800,000 47,703,600,000 68,148,000,000
10 Kepulauan Meranti 3,971 2,978,250,000 3,573,900,000 4,169,550,000 5,956,500,000
11 Pekanbaru 19,523 14,642,250,000 17,570,700,000 20,499,150,000 29,284,500,000
12 Dumai 11,120 8,340,000,000 10,008,000,000 11,676,000,000 16,680,000,000 Jumlah 282,385 211,788,750,000 254,146,500,000 296,504,250,000 423,577,500,000
Alternatif 1: Kebutuhan dana Rp.211,788,750,000,-,Rp.250.000,-/KK, sebanyak 3kali (3bulan) Alternatif 2: Kebutuhan dana Rp.254.146.500.000,-,Rp.300.000,-/KK, sebanyak 3kali (3bulan) Alternatif 3: Kebutuhan dana Rp.296.504.250.000,-,Rp.350.000,-/KK, sebanyak 3kali (3bulan) Alternatif 4: Kebutuhan dana Rp.423.577.500.000,-,Rp.500.000,-/KK, sebanyak 3kali (3bulan)
SKEMA PENYALURAN BLT
MEMPERHATIKAN :
1. Efektifitas dan jangkauan penyaluran
2. Tepat sasaran kepada Masyarakat Yang dituju
3. Waktu penyaluran agar sesegera mungkin dapat dinikmati oleh Masyarakat
4. Biaya Yang mungkin ditimbulkan dalam penyaluran seefisien mungkin
MAKA DIGUNAKAN :
1. Kerjasama dengan Dunia Perbankan(BNI, BRI dan Bank Mandiri)
2. Kantor Pos
SIMULASI KETERSEDIAAN DAN KEBUTUHAN ANGGARAN SELAMA 3 BULAN (APRIL -MEI-JUNI 2020)
No Alternatif Potensi Ketersediaan
Anggaran per 7 April 2020
Gaji dan Tunjang PNS dan Honor THL
Rp.155 Miliar per Bulan
OperasionalKantor 36 Perangkat
Daerah Rp.50 Miliar per
bulan
Sisa Uang 3 Bulan ke depan
Kebutuhan PENDANAANCOVID-19
Kekurangan Uang selama 3 Bulan kedepan
(tidak ada Transferke Daerah )
1 2 3 4 5 6=(3-4-5) 7 8 = (6-7)
1 Alternatif 1 887,347,157,939.64 465,000,000,000 150,000,000,000 272,347,157,939.64 277,083,468,750 -4,736,310,810.36
2 Alternatif 2 887,347,157,939.64 465,000,000,000 150,000,000,000 272,347,157,939.64 320,500,162,500 -48,153,004,560.36
3 Alternatif 3 887,347,157,939.64 465,000,000,000 150,000,000,000 272,347,157,939.64 363,916,856,250 -91,569,698,310.36
4 Alternatif 4 887,347,157,939.64 465,000,000,000 150,000,000,000 272,347,157,939.64 494,166,937,500 -221,819,779,560.36
Percepatan Pengutamaan Penggunaan Anggaran Untuk penanganan COVID-19
Dasar Hukum:
1. Peraturan Mendagri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan penanganan Covid-19 di Lingkungan Pemerintah Daerah ;
2. Surat Edaran Mendagri Nomor 440/2436/SJ tentang Pencegahan Penyebaran COVID-19 di Lingkungan Pemerintah Daerah
3. Instruksi Mendagri Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah
MEKANISME PERGESERAN/PERUBAHAN APBD PROVINSI RIAU Tahun 2020
A. penanganan Kesehatan
B. penanganan dampak Ekonomi
C. Penyediaan Jaring Pengaman Sosial
ALUR/MEKANISME PENGGUNAAN BTT DALAM RANGKA PENANGANAN COVID-19
Permendagri 20 Tahun 2020 : 1. Pendanaan Untuk antisipasi dan penanganan dampak penularan COVID-19 dilakukan melalui pembebanan langsung pada Belanja Tidak Terduga
(BTT).
2. Apabila BTT tidak mencukupi, menggunakan:
▪ Dana hasil penjadwalan ulang Program dan kegiatan
▪ Memanfaatkan uang kas Yang tersedia
(SE Mendagri Nomor 440/2436/SJ tanggal 17 Maret 2020 )
3. Penjadwalan ulang Program dan kegiatan diformulasikan dalam DPPA OPD paling lama 1 hari.
CO
VID
-19
Terdapat Anggaran dalam Program .Kegiatan
APBD 2020
Terdapat Anggaran dalam BTT dan Cukup
Percepatan Penggunaan
tidak Terdapat Anggaran dalam
Program Kegiatan APBD 2020
BTT tidak mencukupi
• Penjadwalan Ulang Program Kegiatan
• Sisa Kas Yang Ada
Realokasi DPA SKPD ke BTT
Perubahan Perkada Penjabaran APBD
Diusulkan dalam Perubahan APBD
Te
rpre
dik
si
Ya
Tidak
ALUR PELAKSANAAN, PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BTT:
1. Kepala OPD mengajukan RKB (paling lama 1 hari)
2. PPKD mencairkan BTT paling lambat 1 hari sejak RKB diterima, dan diserahkan kepada Bendahara Pengeluaran OPD
3. Penggunaan Dana BTT dicatat pada BKU tersendiri.
4. Kepala OPD bertanggungjawab secara fisik dan Keuangan atas Penggunaan BTT.
5. Pertanggungjawaban kepala OPD atas Penggunaan BTT disampaikan kepada PPKD dengan melampirkan bukti pengeluaran Yang sah dan lengkap.
PPKD mencairkan BTT
paling lambat 1 hari
sejak RKB diterima,
dan diserahkan kepada
Bendahara
Pengeluaran OPD
Kepala OPD mengajukan
RKB (paling lama 1 hari)
Kepala OPD bertanggungjawab secara
fisik dan Keuangan atas Penggunaan
BTT
Pertanggungjawaban kepala OPD atas Penggunaan BTT disampaikan kepada PPKD dengan melampirkan bukti pengeluaran Yang sah dan lengkap
Penggunaan
Dana BTT dicatat
pada BKU
tersendiri
Kepala Dinas Sosial
mengajukan RKB ke
PPKD
Kepala OPD bertanggungjawab secara
fisik dan Keuangan atas Penggunaan
BTT
Pertanggungjawaban kepala OPD atas Penggunaan BTT disampaikan kepada PPKD dengan melampirkan bukti pengeluaran Yang sah dan lengkap
Penggunaan
Dana BTT dicatat
pada BKU
tersendiri
PPKD mencairkan BTT
paling lambat 1 hari
sejak RKB diterima,
dan diserahkan kepada
Bendahara
Pengeluaran Dinas
Sosial
Proses Pengajuan Kebutuhan BLT
Dinas Sosial mentransfer
uang ke Bank BRI
Dengan menyerahkan Data by Name, by Address Data
Penerima BLT
Bank BRI menerima
transfer dana dan data
penerima
1 Hari
1 Hari
2 Hari Bank BRI
mendistribusikan ke
Rekening Masyarakat
yang terdaftar
Masyarakat dapat
mengambil :
• ATM
• Kantor Cabang
• Unit
• Agen BRIlink
• Kantor Kas Keliling
Yang belum memiliki kartu ATM dapat mengambil BLT dengan membawa buku
Rekening dikantor Cabang dan di Unit serta Kantor Kas Keliling, Sedangkan yang memiliki kartu ATM bisa mengambil BLT di
seluruh tempat yang tersedia
TERIMA KASIH