perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah
DESCRIPTION
Capacity Building DPRD Provinsi Maluku di Dwansa Hotel-Jakarta, 21 November 2014TRANSCRIPT
dadang-solihin.blogspot.com 2
dadang-solihin.blogspot.com 3
Materi• Siklus Manajemen Pembangunan• Perencanaan Pembangunan Daerah
berbasis Kinerja• Tujuan dan Permasalahan Pembangunan
Daerah• Reformasi Perencanaan: UU 25/2004
tentang SPPN• Penganggaran Pembangunan Daerah
berbasis Kinerja
4dadang-solihin.blogspot.com
5dadang-solihin.blogspot.com
dadang-solihin.blogspot.com 6
IMPACT
Indikator Kinerja dan Log-Frame
dadang-solihin.blogspot.com 7
ABK
AT
KPJM
OUTPUT INPUTOUTCOMEINPUT OUTPUT OUTCOME
Alur Pikir Logic Model
8
Hasil pembangunan yang diperoleh dari pencapaian
outcome
Apa yang ingin diubahIMPACTS
Manfaat yang diperoleh dalam jangka menengah untuk
beneficieries tertentu sebagai hasil dari output
Apa yang ingin dicapai
OUTCOMES
Produk/barang/jasa akhir yang dihasilkan
Apa yang dihasilkan (barang) atau dilayani (jasa)
OUTPUTS
Proses/kegiatan menggunakan input
menghasilkan output yang diinginkan
Apa yang dikerjakanACTIVITIES
Sumberdaya yang memberikan kontribusi dalam
menghasilkan output
Apa yang digunakan dalam
bekerjaINPUTS
Metode Pelaksanaan
Met
ode
Pen
yusu
nan
Sumber : Framework for Managing Programme Performance Information, National Treasury, Republic of South Africa, May 2007
dadang-solihin.blogspot.com
Hirarki dari Visi ke Program
Visi
Misi
Strategi
Kebijakan
Program
• Rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
• Rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
• Langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
• Arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Pusat/Daerah untuk mencapai tujuan.
• Instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah.
Tujuan/ Sasaran
• Penjabaran visi yang lebih spesifik dan terukur sebagai upaya mewujudkan visi dan misi
dadang-solihin.blogspot.com 9
Visi Misi Sasaran Strategi Kebijakan Program KINERJAPRIMA
Keselarasan Kebijakan dan Pelaksanaan Program(Mengacu pada Struktur UU 25/2004)
KebingunganX Misi Sasaran Strategi Kebijakan Program
Visi X FrustrasiSasaran Strategi Kebijakan Program
TidakTerarahVisi Misi X Strategi Kebijakan Program
Visi Misi SasaranTidakEfektifX Kebijakan Program
Strategi ProgramSalahLangkahXVisi Misi Sasaran
Kebijakan TidakEfisienXStrategiVisi Misi Sasaran
dadang-solihin.blogspot.com 10
SPECIFIC-jelas, tidak mengundang multi interpretasi
MEASUREABLE-dapat diukur (“What gets measured gets managed”)
ACHIEVABLE-dapat dicapai (reasonable cost using and appropriate collection method)
RELEVANT (information needs of the people who will use the data)
TIMELY-tepat waktu (collected and reported at the right time to influence many manage decision)
dadang-solihin.blogspot.com 11
Persyaratan Dokumen Perencanaan: SMART
Syarat PerencanaanHarus memiliki, mengetahui, dan memperhitungkan:1. Tujuan akhir yang dikehendaki.
2. Sasaran-sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya (yang mencerminkan pemilihan dari berbagai alternatif).
3. Jangka waktu mencapai sasaran-sasaran tersebut.
4. Masalah-masalah yang dihadapi.
5. Modal atau sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya.
6. kebijakan-kebijakan untuk melaksanakannya.
7. Orang, organisasi, atau badan pelaksananya.
8. Mekanisme pemantauan, evaluasi, dan pengawasan pelaksanaannya.
12dadang-solihin.blogspot.com
dadang-solihin.blogspot.com 13
Apa Itu Pembangunan?
dadang-solihin.blogspot.com 14
Pembangunan adalah: proses perubahan ke
arah kondisi yang lebih baik
melalui upaya yang dilakukan secara terencana.
(Kartasasmita, 1997)
Tujuan Pembangunan:1. Peningkatan standar hidup (levels
of living) setiap orang, baik pendapatannya, tingkat konsumsi pangan, sandang, papan, pelayanan kesehatan, pendidikan, dll.
2. Penciptaan berbagai kondisi yang memungkinkan tumbuhnya rasa percaya diri (self-esteem) setiap orang.
3. Peningkatan kebebasan(freedom/democracy) setiap orang.
(Todaro, 2000)
How?1. Mengurangi disparitas atau ketimpangan pembangunan
antar daerah antar sub daerah antar warga masyarakat (pemerataan dan keadilan).
2. Memberdayakan masyarakat dan mengentaskan kemiskinan.3. Menciptakan atau menambah lapangan kerja.4. Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat daerah.5. Mempertahankan atau menjaga kelestarian sumber daya alam
agar bermanfaat bagi generasi sekarang dan generasi masa datang (berkelanjutan).
dadang-solihin.blogspot.com 15
Tantangan dalam Pembangunan Daerah
dadang-solihin.blogspot.com 16
Koordinasi yang semakin baik antar
stakeholders
Sarana dan Prasarana yang memadai dan
berkualitas
Pemanfaatan sumber daya secara
berkualitas
Dunia usaha yg kondusif
Peningkatan kapasitasSDM
• Mengurangi ketimpangan
• Memberdayakan masyarakat
• Mengentaskan kemiskinan.
• Menambah lapangan kerja.
• Menjaga kelestarian SDA
dadang-solihin.blogspot.com 17
PEMBANGUNAN DAERAH
Upaya terencana untuk meningkatkan kapasitas
Pemerintahan Daerah
PEMBANGUNAN DI DAERAH
Memberikan pelayanan kepada masyarakat,
Mengelola sumber daya ekonomi daerah.
Upaya untuk memberdayakan masyarakat di seluruh daerah
Sehingga tercipta suatu kemampuan yang andal dan
profesional dalam:
Sehingga tercipta suatu lingkungan yang memungkinkan
masyarakat untuk:
Menikmati kualitas kehidupan yang lebih baik, maju, dan tenteram,
Peningkatan harkat, martabat, dan harga diri.
dadang-solihin.blogspot.com 18
PEMBANGUNAN DAERAH
Penguatan Otonomi Daerah
Pengelolaan Sumberdaya Good Governance
Keseimbangan Peran Tiga Pilar
Menjalankan dan menciptakan lingkungan politik dan hukum yang
kondusif bagi unsur-unsur lain.
Mewujudkan penciptaan lapangan kerja dan
pendapatan.
Penciptaan interaksi sosial, ekonomi dan
politik.
Pemerintahan Dunia Usaha Masyarakat
Dilaksanakan Melalui:
Pelaku Pembangunan: Stakeholders
ExecutiveJudiciary
LegislaturePublic service
MilitaryPolice
organized into:Community-based organizations Non-governmental organizations
Professional AssociationsReligious groupsWomen’s groups
Media
Small / medium / large enterprisesMultinational Corporations
Financial institutions Stock exchange
BUSINESS
STATE CITIZENS
19dadang-solihin.blogspot.com
Troika
20dadang-solihin.blogspot.com
Troika: Pola Hubungan antara Pemerintah, Dunia Usaha Swasta, dan Masyarakat
VISI
Masyarakat, Bangsa, dan
Negara
Pemerintah
Masyarakat
Dunia UsahaGood Governance
21dadang-solihin.blogspot.com
Sinergi Stakeholders
22dadang-solihin.blogspot.com
Sinergi Stakeholders
23dadang-solihin.blogspot.com
24dadang-solihin.blogspot.com
Apa itu SPPN
SPPN adalah Satu kesatuan tata cara
perencanaan pembangunan Untuk menghasilkan rencana-
rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan
Yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah.
25dadang-solihin.blogspot.com
Tujuan SPPN
1. Mendukung koordinasi antar-pelaku pembangunan.
3. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan.
2. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar-Daerah, antar-ruang, antar-waktu, antar-fungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah.
4. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat.
5. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.
26dadang-solihin.blogspot.com
Proses PerencanaanPendekatan Politik: Pemilihan Presiden/Kepala Daerah menghasilkan rencana pembangunan hasil proses politik (public choice theory of planning), khususnya penjabaran Visi dan Misi dalam RPJM/D.Proses Teknokratik: Menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas untuk itu.
Partisipatif: Dilaksanakan dengan melibatkan seluruh stakeholders, antara lain melalui Musrenbang.
Proses top-down dan bottom-up: Dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan.
27dadang-solihin.blogspot.com
NASIONAL DAERAHDokumen Penetapan Dokumen Penetapan
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional(RPJP-Nasional)
UU (Ps. 13 Ayat 1)
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP-Daerah)
Perda (Ps. 13 Ayat 2)
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional(RPJM-Nasional)
Per Pres (Ps. 19 Ayat 1)
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM-Daerah)
Peraturan KDH (Ps. 19 Ayat 3)
Renstra Kementerian / Lembaga (Renstra KL)
Peraturan Pimpinan KL
(Ps. 19 Ayat 2)
Renstra Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD)
Peraturan Pimpinan SKPD (Ps. 19 Ayat 4)
Rencana Kerja Pemerintah (RKP)
Per Pres (Ps. 26 Ayat 1)
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Peraturan KDH (Ps. 26 Ayat 2)
Rencana Kerja Kementerian / Lembaga (Renja KL)
Peraturan Pimpinan KL
(Ps. 21 Ayat 1)
Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD)
Peraturan Pimpinan SKPD( Ps. 21 Ayat 3)
28dadang-solihin.blogspot.com
Status Hukum Dokumen Perencanaan
• Prinsip partisipatif: masyarakat yang akan memperoleh manfaat dari perencanaan harus turut serta dalam prosesnya.
• Prinsip kesinambungan: perencanaan tidak hanya berhenti pada satu tahap; tetapi harus berlanjut sehingga menjamin adanya kemajuan terus-menerus dalam kesejahteraan, dan jangan sampai terjadi kemunduran.
• Prinsip holistik: masalah dalam perencanaan dan pelaksanaannya tidak dapat hanya dilihat dari satu sisi (atau sektor) tetapi harus dilihat dari berbagai aspek, dan dalam keutuhan konsep secara keseluruhan.
• Mengandung sistem yang dapat berkembang (a learning and adaptive system).
• Terbuka dan demokratis (a pluralistic social setting).
29dadang-solihin.blogspot.com
Perencanaan yang Ideal
Fungsi/Manfaat Perencanaan
• Sebagai alat koordinasi seluruh stakeholders
• Sebagai penuntun arah• Minimalisasi ketidakpastian• Minimalisasi inefisiensi
sumberdaya• Penetapan standar dan
pengawasan kualitas
30dadang-solihin.blogspot.com
31dadang-solihin.blogspot.com
Reformasi Sistem Penganggaran
PARADIGMA LAMA PARADIGMA BARU
Visi: Melaksanakan rencana
pembangunan lima tahunan berdasarkan GBHN
Visi: Melaksanakan program kerja
Presiden/KDH terpilih
Misi: Penyelenggaraan pemerintahan
umum dan pembangunan Penganggaran berdasarkan
pendekatan menurut pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan
Misi: Pelaksanaan kerangka regulasi,
kerangka investasi, dan pelayanan publik yang di tuangkan dalam RKP/D
Anggaran disusun berdasarkan RKP/D dengan mempertimbang-kan kemampuan keuangan negara
32dadang-solihin.blogspot.com
1/2
Reformasi Sistem Penganggaran
dadang-solihin.blogspot.com 33
Penganggaran Berbasis:1. Pengeluaran Rutin2. Pengeluaran
Pembangunan
Paradigma Lama
Penganggaran dengan Pendekatan: 1. Penganggaran Berbasis
Kinerja2. Kerangka Penganggaran
Jangka Menengah3. Anggaran Terpadu
Paradigma Baru
2/2
Penganggaran Berbasis Kinerja (PBK)
dadang-solihin.blogspot.com 34
Tujuan 1. Menunjukan keterkaitan antara pendanaan dan prestasi kinerja yang akan dicapai (directly linkages between performance and budget);
2. Meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam penganggaran (operational efficiency);
3. Meningkatkan fleksibilitas dan akuntabilitas unit kerjadalam melaksanakan tugas dan pengelolaan anggaran (more flexibility and accountability).
Landasan Konseptual
1. Alokasi anggaran berorientasi pada kinerja (output and outcome oriented);
2. Fleksibilitas pengelolaan anggaran dengan tetap menjaga prinsip akuntabilitas (let the manager manages);
3. Alokasi anggaran program/kegiatan didasarkan pada tugas-fungsi unit kerja yang dilekatkan pada stuktur organisasi (Money follow function).
Tujuan
Landasan Konseptual
Syarat Penerapan PBK• Indikator yang mencerminkan tolok ukur untuk mencapai
sasaran program (outcome);• Pendekatan yang digunakan dapat berfokus thd efek-
tivitas, efisiensi, outcome atau kepuasan pelanggan;• Sebagai instrumen evaluasi kinerja.
Indikator Kinerja
Standar Biaya
Evaluasi Kinerja
• Mencerminkan kebutuhan dana untuk menghasilkan sebuah output atas pelaksanaan sebuah kegiatan;
• Menunjukan seluruh komponen/item yang harus dibiayai;• Penetapan unit cost untuk setiap komponen/item,
menggunakan harga yang paling ekonomis namun tetap memperhatikan kualitas produk.
• Membandingkan antara rencana kinerja dan realisasinya berdasarkan indikator yang telah ditetapkan;
• Menganalisis perbedaan (gap) yang terjadi dan merumuskan alternatif solusinya;
• Menyempurnakan indikator kinerja untuk tahap selanjutnya;
• Rekomendasi kelangsungan kebijakan.
35dadang-solihin.blogspot.com
Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (KPJM)
dadang-solihin.blogspot.com 36
Tujuan 1. Pengalokasian sumber daya anggaran yang lebih efisien (allocative efficiency)
2. Meningkatkan kualitas perencanaan penganggaran (to improve quality of planning)
3. Lebih fokus terhadap pilihan kebijakan prioritas (best policy option)
4. Meningkatkan disiplin fiskal (fiscal dicipline)5. Menjamin adanya kesinambungan fiskal (fiscal
sustainability)Landasan
Konseptual1. Penerapan sistem rolling budget2. Mempunyai baseline (angka dasar)3. Adanya mekanisme penyesuaian angka dasar4. Penetapan Parameter5. Adanya mekanisme usulan tambahan anggaran bagi
kebijakan baru (additional budget for new initiatives)
Tujuan
Landasan Konseptual
(R)APBN Prakiraan Maju
Implikasi anggaran
KPJM
Prakiraan Maju
Kebijakan ditetapkan sbg baseline
2015 2016 20172014
APBN2014
T0
RAPBN2015
T+1
Prakiraan Maju2016
T+2
Prakiraan Maju2017
T+3
REALISASI2014
T-1
APBN2015
T0
RAPBN2016
T+1
Prakiraan Maju2017
T+2
Prakiraan Maju2018
T+3
TA 2014 danKPJM 2015 - 2017
TA 2015 dan KPJM 2016 - 2018
Rolling Budget
37
KPJM : Ilustrasi dan Cara Kerja
dadang-solihin.blogspot.com
Prakiraan Maju
Kegiatan On-going
Kegiatan Ad-hoc
Multi-years
Project
Target Tahunan
yg berbeda
Angka Prakiraan Maju untuk tahun-tahun berikutnya dihitung berdasarkan:
• alokasi anggaran pada tahun berjalan • disesuaikan dengan tingkat inflasi
yang digunakan dalam APBN
Angka Prakiraan Maju untuk tahun-tahun berikutnya dihitung
berdasarkan formula/ model yang telah ditetapkan sesuai
dengan karakteristik masing-masing
kegiatan
38
Penghitungan Prakiraan Maju dalam KPJM
Catatan : Hasil penghitungan prakiraan maju akan menjadi baseline pada tahun ybs.
dadang-solihin.blogspot.com
Penganggaran Secara Terpadu• Semua kegiatan instansi pemerintah disusun secara terpadu,
termasuk mengintegrasikan anggaran belanja rutin dan anggaran belanja pembangunan.
• Tahapan yang diperlukan sebagai bagian upaya jangka panjang untuk membawa penganggaran menjadi lebih transparan, dan memudahkan penyusunan dan pelaksanaan anggaran yang berorientasi kinerja.
• Dalam kaitan dengan menghitung biaya input dan menaksir kinerja program, sangat penting untuk mempertimbangkan secara simultan biaya secara keseluruhan, baik yang bersifat investasi maupun biaya yang bersifat operasional.
39dadang-solihin.blogspot.com
40dadang-solihin.blogspot.com