perdirjen 3 2013 juknis wasdal bmn

5/27/2018 Perdirjen 3 2013 Juknis Wasdal BMN

1/53

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIADIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA

SALINANPERATURAN DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN NEGARA

NOMOR PER-3/KN/2013TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENGAWASAN DAN PENGENDALIANBARANG MILIK NEGARA OLEH PENGELOLA BARANG

DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN NEGARA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan PeraturanMenteri Keuangan Nomor 244/ PMK.06/2012 tentang Tata CaraPelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Barang MilikNegara, Pengelola Barang berwenang untuk melakukanpengawasan dan pengendalian barang milik negara;

b. bahwa agar pelaksanaan pengawasan dan pengendalian barangmilik negara oleh Pengelola Barang di tingkat Kantor PelayananKekayaan Negara dan Lelang, Kantor Wilayah DirektoratJenderal Kekayaan Negara, dan Kantor Pusat DirektoratJenderal Kekayaan Negara sebagaimana dimaksud dalam hurufa dapat berjalan secara optimal, efektif, dan akuntabel,diperlukan petunjuk teknis mengenai pengawasan danpengendalian barang milik negara oleh Pengelola Barang;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksuddalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan PeraturanDirektur Jenderal Kekayaan Negara tentang Petunjuk TeknisPengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara OlehPengelola Barang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang PerbendaharaanNegara Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4355);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentangPengelolaan Barang Milik Negara/Daerah Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609)sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor38 Tahun 2008 - Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4855);

3. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan,Tugas, Dan Fungsi Kementerian Negara Serta SusunanOrganisasi, Tugas, Dan Fungsi Eselon I Kementerian Negarasebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir denganPeraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2011 Nomor 142); http: ekolumajang

ARSIP KPKNL JEMBERwww.kpknljember.djkn.or.id


2/53


-2-

4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/ PMK.01/2010 tentangOrganisasi dan Tata Kerj a Kementerian Keuangan;

5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 244/ PMK.06/2012 tentangTata Cara Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian BarangMilik Negara;

6. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 31/KMK.6/2008 tentangPelimpahan Sebagian Wewenang Pengelolaan Barang MilikNegara Kepada Kepala Kantor Wilayah dan Kepala KantorPelayanan Kekayaan Negara dan Lelang di Lin gkunganDirektorat Jenderal Kekayaan Negara untuk dan atas namaMenteri Keuangan Menandatangani Surat dan/atau KeputusanMenteri;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan ERATURAN DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN NEGARATENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGAWASAN DANPENGENDALIAN BARANG MILIK NEGARA OLEH PENGELOLABARANG.

BAB IKETENTUAN UMUM

Bagian KesatuPengertian

Pasal 1Dalam Peraturan Direktur Jenderal ini yang dimaksud dengan:1. Barang Milik Negara, yang selanjutnya disingkat BMN, adalah

semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban AnggaranPendapatan dan Belanja Negara atau berasal dari perolehanlainnya yang sah.

2. Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh PenggunaBarang dalam mengelola dan menatausahakan BMN yang sesuaidengan tugas dan fungsi instansi yang bersangkutan.

3. Pemanfaatan adalah pendayagunaan BMN yang tidakdipergunakan sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga dengan tidak mengubah status kepemilikan.

4. Pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan BMN.5. Investigasi adalah penyelidikan dengan mencatat atau merekam

fakta-fakta, melakukan peninjauan dengan tujuan memperolehjawaban atas pertanyaan-pertanyaan peristiwa-peristiwa) yangberkaitan engan enggunaan, emanfaatan, anPemindahtanganan BMN.


3/53


-3-

6. Pengelola Barang adalah pejabat yang berwenang danbertanggung jawab menetapkan kebijakan dan pedoman sertamelakukan pengelolaan BMN.

7. Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenanganPenggunaan BMN.8. Kuasa Pengguna Barang adalah kepala satuan kerja atau pejabat

yang ditunjuk oleh Pengguna Barang untuk menggunakanbarang yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya.

9. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, yang selanjutnya disingkatDJKN, adalah unit organisasi eselon I pada Kementerian Keuanganyang mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakankebijakan dan standardisasi teknis di bidang kekayaan negara,piutang, dan lelang, yang merupakan pelaksana pengelolaanBMN di tingkat pusat pada Pengelola Barang.

10. Direktur Jenderal Kekayaan Negara, yang selanjutnya disebutDirektur Jenderal, adalah direktur jenderal yang lingkup tugasdan tanggung jawabnya meliputi pengelolaan BMN.

11. Direktorat Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem Informasi,yang selanjutnya disebut Direktorat PKNSI, adalah unit eselon IIpada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yang mempunyaitugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan danstandardisasi teknis di bidang pengelolaan kekayaan negara dansistem informasi.

12. Direktorat Barang Milik Negara, yang selanjutnya disebutDirektorat BMN, adalah unit eselon II pada Direktorat JenderalKekayaan Negara yang mempunyai tugas merumuskan sertamelaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidangBMN.

13. Kantor Wilayah DJKN, yang selanjutnya disebut Kanwil DJKN,adalah instansi vertikal DJKN yang berada di bawah danbertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Kekayaan Negara,yang merupakan pelaksana pengelolaan BMN di tingkat wilayahpada Pengelola Barang.

14. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang, yang selanjutnyadisingkat KPKNL, adalah instansi vertikal DJKN yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kanwil DJKN,yang merupakan pelaksana pengelolaan BMN di tingkat daerahpada Pengelola Barang.

Ruang lingkup Peraturan Direktur Jenderal ini meliputipengawasan dan pengendalian BMN yang dilakukan oleh :

Bagian KeduaRuang Lingkup

Pasal 2

a. KPKNL;b. Kanwil DJKN; danc. Kantor Pusat DJKN.


4/53


-4-

2) Pengawasan dan pengendalian BMN sebagaimana dimaksud padaayat 1) dilakukan atas pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan,dan Pemindahtanganan BMN yang meliputi:a. pemantauan; danb. investigasi.

BAB IIPENGAWASAN DAN PENGENDALIAN BMN OLEH KPKNL

Bagian KesatuPemantauan

Pasal 3Pemantauan atas pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, danPemindahtanganan BMN oleh KPKNL terdiri dari:a. pemantauan periodik;b. pemantauan insidentil.

Paragraf 1Tata Cara Pemantauan Periodik

Pasal 4Kepala KPKNL menugaskan Kepala Seksi Pengelolaan KekayaanNegara untuk melakukan pemilahan data/informasi dari LaporanTahunan Hasil Pengawasan dan Pengendalian BMN KuasaPengguna Barang.

2) Pemilahan data/informasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1)dilakukan berdasarkan pihak Pengelola Barang yangmengeluarkan surat penetapan/ persetujuan/ keputusanpengelolaan BMN sesuai dengan peraturan perundang-undangandi bidang pelimpahan wewenang pengelolaan BMN.

3) Hasil pemilahan sebagaimana dimaksud pada ayat 2) terdiri daridua kelompok yaitu:a. Data/ informasi surat penetapan/ persetujuan / keputusan

pengelolaan BMN yang dikeluarkan oleh Kepala KPKNL; danb. Data/ informasi surat penetapan/ persetujuan/ keputusanpengelolaan BMN yang dikeluarkan oleh Kepala Kanwil DJKN

dan Direktur Jenderal.4) Kepala KPKNL menggunakan data/ informasi sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) huruf a untuk pemantauan oleh KPKNL.5) Kepala KPKNL menyampaikan data/ informasi sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) huruf b kepada Kepala Kanwil DJKN.6) Data/informasi sebagaimana dimaksud pada ayat 5) diterima

oleh Kanwil DJKN paling lambat minggu kedua bulan April setiaptahun berjalan.


5/53


-5-

7) Penyampaian data/informasi sebagaimana dimaksud pada ayat5) disusun dengan format sebagaimana diatur dalam Lampiran Iyang merupakan bagian tidak terpisahkan dari PeraturanDirektur Jenderal ini.

Pasal 51) Kepala KPKNL menugaskan Kepala Seksi Pengelolaan Kekayaan

Negara untuk melakukan pemantauan periodik.2) Pemantauan periodik sebagaimana dimaksud pada ayat 1)

dilaksanakan 1 satu) tahun sekali.3) Pemantauan periodik diselesaikan paling lama akhir bulan Apriltahun berjalan, untuk kegiatan pelaksanaan Penggunaan,

Pemanfaatan, dan Pemindahtanganan BMN tahun sebelumnya.Pasal 6

1) Pemantauan periodik sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat(1) dilakukan dengan cara:a. meneliti data dan informasi dari laporan tahunan hasil

pengawasan dan pengendalian BMN dari Kuasa PenggunaBarang;

b. membandingkan data dan informasi sebagaimana dimaksudpada huruf a dengan data dan informasi yang dimiliki KPKNLdan/atau surat persetujuan/keputusan/penetapan dariPengelola Barang eq. Kepala KPKNL; dan

c. apabila diperlukan, melakukan penelitian lapangan.2) Kepala KPKNL dapat menugaskan Kepala Seksi Pengelolaan

Kekayaan Negara untuk membuat konsep surat permintaan -keterangan tambahan kepada Kuasa Pengguna Barang, apabilaisi dari laporan tahunan hasil pengawasan dan pengendalianBMN dari Kuasa Pengguna Barang kurang jelas atau kurangmemadai.

3) Kepala KPKNL menandatangani surat permintaan keterangantambahan dan menyampaikannya kepada Kuasa PenggunaBarang.

4) Surat permintaan keterangan tambahan sebagaimana dimaksudpada ayat 2) disusun dengan format sebagaimana diatur dalamLampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dariPeraturan Direktur Jenderal ini.

Paragraf 2Tata Cara Pemantauan Insidentil


Negara untuk melakukan pemantauan insidentil.


6/53


-6-

2) Pemantauan insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat 1) .dilaksanakan sewaktu-waktu berdasarkan:a. laporan tertulis dari masyarakat;b. informasi dari media massa, baik cetak maupun elektronik;c. informasi dari Kanwil DJKN; dan/ataud. informasi dari Kantor Pusat DJKN.

3) Pemantauan insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat 1)dilaksanakan paling lambat 5 lima) hari kerja setelah diterimalaporan tertulis dari masyarakat dan/atau diperolehnya informasidari media massa, baik cetak maupun elektronik dan/atauinformasi dari Kanwil DJKN dan/atau informasi dari KantorPusat DJKN.

4) Pelaksanaan pemantauan insidentil sebagaimana dimaksud padaayat (3) harus diselesaikan paling lama 7 (tujuh) hari kerja.Pasal 8

1) Pemantauan insidentil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7ayat (1) dilakukan dengan cara:a. penelitian administrasi; dan/ataub. penelitian lapangan.

2) Penelitian administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1)huruf a dilakukan dengan tahapan:a. menghimpun informasi dari berbagai sumber;b. mengumpulkan dokumen; danc. meneliti dokumen.

3) Dalam hal hasil penelitian administrasi sebagaimana dimaksudpada ayat 2) belum menclikupi, dapat dilakukan penelitianlapangan dengan cara antara lain:a. meninjau objek BMN secara langsung;b. meminta konfirmasi kepada pihak terkait; danc. mengumpulkan data tambahan.

Paragraf 3Laporan Pemantauan

Pasal 91) Kepala Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara membuat laporan

pemantauan periodik dan/ atau pemantauan insidentil palinglambat 5 (lima) hari kerja setelah pemantauan diselesaikan.

2) Laporan pemantauan periodik dan/atau pemantauan insidentilsebagaimana dimaksud pada ayat 1) disusun dengan formatsebagaimana diatur dalam Lampiran III yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.


7/53


-7-

Paragraf 4Tindak Lanjut Pemantauan


Negara untuk membuat konsep surat permintaan penertibanBMN kepada Kuasa Pengguna Barang apabila dari hasilpemantauan terdapat ketidaksesuaian antara peraturanperundang-undangan dengan pelaksanaannya.

2) Kepala KPKNL menandatangani surat permintaan penertibanBMN dan menyampaikannya kepada Kuasa Pengguna Barangdengan tembusan kepada Pengguna Barang, Kepala KanwilDJKN, dan Direktur Jenderal cq. Direktur BMN.

3) Surat permintaan penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat1) disusun dengan format sebagaimana diatur dalam LampiranIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari PeraturanDirektur Jenderal ini.

Bagian KeduaInvestigasi

Pasal 111) Kepala KPKNL dapat melakukan Investigasi apabila dari hasil

pemantauan terdapat indikasi adanya penyimpangan.2) Penyimpangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1) merupakan

ketidaksesuaian antara peraturan perundang-undangan danpelaksanaannya yang terdapat adanya indikasi kerugian negara.

Pasal 12Investigasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 dilakukan untukmengumpulkan barang bukti/informasi yang dengan barangbukti/informasi itu membuat terang dan jelas mengenai suatupermasalahan guna dilakukan penyelesaian/penertiban.

Pasal 131 ) Kepala KPKNL membentuk Tim Investigasi BMN dengankeanggotaan berjumlah ganjil dengan minimal 3 (tiga) orang yang

terdiri dari:a. Kepala Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara, sebagai ketua;b. unsur Seksi Hukum dan Informasi, sebagai anggota; danc. unsur Seksi Pelayanan Penilaian, sebagai anggota.

2) Kepala KPKNL menugaskan Tim Investigasi BMN untukmelakukan Investigasi.


8/53


-8-

3) Investigasi sebagaimana dimaksud pada ayat 2) dilakukandengan cara meliputi tetapi tidak terbatas pada:a. meminta penjelasan tertulis kepada Pengguna Barang/Kuasa

Pengguna Barang;b. mengumpulkan dokumen dan informasi terkait;c. melakukan koordinasi dengan instansi terkait seperti

Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, atau pihak lain;d. mencatat atau merekam fakta-fakta dengan cara audiensi,

korespondensi, atau wawancara dengan pihak-pihak terkait;dan

e. melakukan peninjauan lapangan.4) Pelaksanaan investigasi sebagaimana dimaksud pada ayat 3)

huruf d dan e dituangkan dalam Berita Acara yang disusundengan format sebagaimana diatur dalam Lampiran V danLampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dariPeraturan Direktur Jenderal ini.

5) Tim Investigasi BMN menyelesaikan Investigasi paling lama 20(dua puluh) hari kerja.Pasal 14

1) Tim Investigasi BMN membuat laporan Investigasi paling lambat5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan investigasi selesai.2) Laporan investigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun

dengan format sebagaimana diatur dalam Lampiran VII yangmerupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan DirekturJenderal ini.


Negara untuk membuat konsep surat permintaan penertibanBMN kepada Kuasa Pengguna Barang apabila dari hasilInvestigasi diketahui adanya hal-hal yang perlu ditertibkan olehKuasa Pengguna Barang/ Pengguna Barang dan tidak terdapatindikasi kerugian negara.

2) Kepala KPKNL menandatangani surat permintaan penertibanBMN dan menyampaikannya kepada Kuasa Pengguna Barangdengan tembusan kepada Pengguna Barang, Kepala KanwilDJKN, dan Direktur Jenderal cq. Direktur BMN.

3) Surat permintaan penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat1) disusun dengan format sebagaimana diatur dalam LampiranIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan .Direktur Jenderal ini.

Pasal 161) Dalam hal hasil Investigasi terdapat indikasi kerugian negara,

Kepala KPKNL melaporkan kepada Direktur Jenderal.


9/53


-9-

2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat 1) paling lambat 5lima) hari kerja setelah pelaksanaan investigasi selesai dan .

dilampiri dengan laporan Investigasi dari Tim Investigasi BMN.3) Surat laporan hasil investigasi sebagaimana dimaksud pada ayat1) disusun dengan format sebagaimana diatur dalam Lampiran

VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari PeraturanDirektur Jenderal ini.

Bagian KetigaLaporan Tahunan Hasil Pengawasan dan Pengendalian BMN


Negara untuk menyiapkan laporan tahunan hasil pengawasandan pengendalian BMN yang disusun sesuai format sebagaimanadiatur dalam Lampiran III Peraturan Menteri Keuangan Nomor:244/ PMK.06/2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengawasandan Pengendalian BMN.

2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat 1) berisi hasilpemantauan dan Investigasi yang telah dilakukan oleh KPKNL.

3) Kepala KPKNL menyampaikan laporan tahunan hasilpengawasan dan pengendalian BMN kepada Kepala Kanwil DJKN.

4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat 3) diterima olehKanwil DJKN paling lambat minggu kedua bulan Mei setiaptahun berjalan.

BAB IIIPENGAWASAN DAN PENGENDALIAN BMN OLEH KANWIL DJKN

Bagian KesatuPemantauan

Pasal 18Kepala Kanwil DJKN melaksanakan pemantauan periodik ataspelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, dan Pemindahtanganan BMN.


Pasal 191) Kepala Kanwil DJKN menerima data/informasi dari Laporan

Tahunan Hasil Pengawasan dan Pengendalian BMN KuasaPengguna Barang dari Kepala KPKNL.

2) Kepala Kanwil DJKN menugaskan Kepala Bidang PengelolaanKekayaan Negara untuk melakukan pemilahan data/informasidari Laporan Tahunan Hasil Pengawasan dan Pengendalian BMNKuasa Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1).


10/53


- 10 -

3) Pemilahan data/informasi sebagaimana dimaksud pada ayat 2)dilakukan berdasarkan pihak Pengelola Barang yangmengeluarkan surat penetapan/persetujuan/keputusanpengelolaan BMN sesuai dengan peraturan perundang-undangandi bidang pelimpahan wewenang pengelolaan BMN.

4) Hasil pemilahan sebagaimana dimaksud pada ayat 3) terdiri daridua kelompok yaitu:a. Data/ informasi surat penetapan/ persetujuan/ keputusan

pengelolaan BMN yang dikeluarkan oleh Kepala Kanwil DJKN;dan

b. Data/ informasi surat penetapan/ persetujuan/ keputusanpengelolaan BMN yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal.

5) Kepala Kanwil DJKN menggunakan data/ informasi sebagaimanadimaksud pada ayat 4) huruf a untuk pemantauan oleh KanwilDJKN.

(6) Kepala Kanwil DJKN menyampaikan data/ informasi sebagaimanadimaksud pada ayat 4) huruf b kepada Direktur Jenderal cq. .Direktur PKNSI.

7) Data/informasi sebagaimana dimaksud pada ayat 6) diterimaoleh Direktur Jenderal cq. Direktur PKNSI paling lambat akhirbulan April setiap tahun berjalan.

8) Penyampaian data/informasi sebagaimana dimaksud pada ayat6) disusun dengan format sebagaimana diatur dalam Lampiran I

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari PeraturanDirektur Jenderal ini.

Pasal 201) Kepala Kanwil DJKN menugaskan Kepala Bidang PengelolaanKekayaan Negara untuk melakukan pemantauan periodik.2) Pemantauan periodik sebagaimana dimaksud pada ayat 1)

dilaksanakan 1 satu) tahun sekali.3) Pemantauan periodik diselesaikan paling lama akhir bulan Meitahun berjalan, untuk kegiatan pelaksanaan Penggunaan,

Pemanfaatan, dan Pemindahtanganan BMN tahun sebelumnya.Pasal 21

Pemantauan periodik sebagaimana dimaksud dalam pasal 20ayat (1) dilakukan dengan cara:a. meneliti data dan informasi dari laporan tahunan hasil

pengawasan dan pengendalian BMN dari Kuasa PenggunaBarang;

b. membandingkan data dan informasi sebagaimana dimaksudpada huruf a dengan data dan informasi yang dimiliki KanwilDJKN dan/atau surat persetujuan/keputusan/penetapandari Pengelola Barang cq. Kepala Kanwil DJKN; dan

c. apabila diperlukan, melakukan penelitian lapangan.


11/53


2) Kepala Kanwil DJKN dapat menugaskan Kepala BidangPengelolaan Kekayaan Negara untuk membuat konsep suratpermintaan keterangan tambahan kepada Kuasa PenggunaBarang, apabila isi dari laporan tahunan hasil pengawasan danpengendalian BMN dari Kuasa Pengguna Barang kurang jelasatau kurang memadai.

3) Kepala Kanwil DJKN menandatangani surat permintaanketerangan tambahan dan menyampaikannya kepada KuasaPengguna Barang.



Pasal 221) Kepala Kanwil DJKN menerima informasi terkait Penggunaan,Pemanfaatan, dan Pemindahtanganan BMN berdasarkan:

a. laporan tertulis dari masyarakat; dan/ataub. informasi dari media massa, baik cetak maupun elektronik.

2) Kepala Kanwil DJKN meneruskan informasi sebagaimanadimaksud pada ayat 1) kepada Kepala KPKNL sesuai denganwilayah kerja atau lokasi BMN berada untuk ditindaklanjutidengan pemantauan insidentil.

3) Kepala KPKNL melakukan pemantauan insidentil danmelaporkan hasil pemantauan insidentil kepada Kepala KanwilDJKN paling lambat 7 tujuh) hari kerja setelah pemantauanselesai.

4) Kepala KPKNL menindaklanjuti hasil pemantauan insidentil,apabila dari hasil pemantauan insidentil terdapat hal-hal yangperlu dilakukan penertiban dan/atau investigasi.

Pasal 231) Kepala Kanwil DJKN menugaskan Kepala Bidang Pengelolaan

Kekayaan Negara untuk mempersiapkan penerusan informasisebagaimana dimaksud dalam pasal 22 ayat 2) denganmelampirkan bahan-bahan sebagai berikut:a. data/informasi yang dimiliki Kanwil DJKN terkait dengan

permasalahan yang akan dipantau;b. laporan tertulis dari masyarakat; dan/atauc. informasi dari media massa, baik cetak maupun elektronik.2) Penerusan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1)dilakukan paling lambat 5 lima) hari kerja setelah diterimalaporan tertulis dari masyarakat dan/atau diperolehnya informasidari media massa, baik cetak maupun elektronik.


12/53


- 12 -


Pasal 241) Kepala Bidang Pengelolaan Kekayaan Negara membuat laporan

pemantauan periodik paling lambat 5 lima) hari kerja setelahpemantauan diselesaikan.

2) Laporan pemantauan periodik disusun dengan formatsebagaimana diatur dalam Lampiran III yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.



Kekayaan Negara untuk membuat konsep surat permintaanpenertiban BMN kepada Kuasa Pengguna Barang apabila dari hasil pemantauan terdapat ketidaksesuaian antara peraturanperundang-undangan dengan pelaksanaannya.

2) Kepala Kanwil DJKN menandatangani surat permintaanpenertiban BMN dan menyampaikannya kepada Kuasa PenggunaBarang dengan tembusan kepada Pengguna Barang dan DirekturJenderal cq. Direktur BMN.



Pasal 261) Kepala Kanwil DJKN dapat melakukan Investigasi apabila darihasil pemantauan periodik terdapat indikasi adanyapenyimpangan.

2) Penyimpangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1) merupakanketidaksesuaian antara peraturan perundang-undangan danpelaksanaannya yang terdapat indikasi adanya kerugian negara.



13/53


- 13 -Pasal 28

1 ) Kepala Kanwil DJKN membentuk Tim Investigasi BMN dengankeanggotaan berjumlah ganjil dengan minimal 3 (tiga) orang yangterdiri dari:a. Kepala Bidang Pengelolaan Kekayaan Negara, sebagai ketua;b. unsur Bidang Kepatuhan Internal Hukum dan Informasi,

sebagai anggota; danc. unsur Bidang Penilaian, sebagai anggota.

2) Kepala Kanwil DJKN menugaskan Tim Investigasi BMN untukmelakukan Investigasi apabila dari hasil pemantauan terdapatindikasi adanya penyimpangan.


Pengguna Barang;b. mengumpulkan dokumen dan informasi terkait;c. melakukan koordinasi dengan instansi terkait seperti

Kementerian/ Lembaga, Pemerintah Daerah, atau pihak lain;d. mencatat atau merekam fakta-fakta dengan cara audiensi,




) Tim Investigasi BMN menyelesaikan Investigasi paling lama 20(dua puluh) hari kerja.

Pasal 291) Tim Investigasi BMN membuat laporan Investigasi paling lambat

5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan investigasi selesai.2) Laporan investigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun



Kekayaan Negara untuk membuat konsep surat permintaanpenertiban BMN kepada Kuasa Pengguna Barang apabila darihasil Investigasi diketahui adanya hal-hal yang perlu ditertibkanoleh Kuasa Pengguna Barang/Pengguna Barang dan tidakterdapat indikasi kerugian negara.


14/53

)


- 14 -

2) Kepala Kanwil DJKN menandatangani surat permintaanpenertiban BMN dan menyampaikannya kepada Kuasa PenggunaBarang dengan tembusan kepada Pengguna Barang dan DirekturJenderal cq. Direktur BMN.Surat permintaan penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat1) disusun dengan format sebagaimana diatur dalam Lampiran

IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari PeraturanDirektur Jenderal ini.

Pasal 31Dalam hal hasil Investigasi terdapat indikasi kerugian negara,Kepala Kanwil DJKN melaporkan kepada Direktur Jenderal.Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat 1) paling lambat 5lima) hari kerja setelah pelaksanaan investigasi selesai dandilampiri dengan laporan Investigasi dari Tim Investigasi BMN.Surat laporan hasil investigasi sebagaimana dimaksud pada ayat1) disusun dengan format sebagaimana diatur dalam Lampiran

VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan .Direktur Jenderal ini.


Pasal 321) Kepala Kanwil DJKN menugaskan Kepala Seksi Pengelolaan

Kekayaan Negara untuk menyiapkan laporan tahunan hasilpengawasan dan pengendalian BMN yang disusun sesuai formatsebagaimana diatur dalam Lampiran IV Peraturan MenteriKeuangan Nomor: 244/ PMK.06/ 2012 tentang Tata CaraPelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian BMN.

2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat 1) berisia. kompilasi laporan hasil pengawasan dan pengendalian BMNdari KPKNL; danb. hasil pemantauan dan Investigasi yang telah dilakukan Kantor

Wilayah DJKN.3) Kepala Kanwil DJKN menyampaikan laporan tahunan hasil

pengawasan dan pengendalian BMN kepada Direktur Jenderal cq.Direktur BMN.

4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat 3) diterima olehDirektur Jenderal cq. Direktur BMN paling lambat minggu keduabulan Juni setiap tahun berjalan.


15/53


- 15 -BAB IV

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN BMN OLEH KANTOR PUSAT DJKNBagian KesatuPemantauan

Pasal 33Direktur PKNSI melaksanakan pemantauan periodik atas pelaksanaanPenggunaan, Pemanfaatan, dan Pemindahtanganan BMN.


Pasal 341) Direktur PKNSI melakukan pemantauan atas pelaksanaan surat

penetapan/ persetujuan/ keputusan pengelolaan BMN yangdikeluarkan oleh Direktur Jenderal.2) Direktur KNSI enggunakan ata/ informasi urat

penetapan/ persetujuan/ keputusan pengelolaan BMN yangdikeluarkan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 35Direktur PKNSI menugaskan Kepala Subdirektorat padaDirektorat PKNSI sesuai dengan nomenklatur untuk melakukanpemantauan periodik.Pemantauan periodik sebagaimana dimaksud pada ayat 1)dilaksanakan 1 satu) tahun sekali.Pemantauan periodik diselesaikan paling lama akhir bulan Junitahun berjalan, untuk kegiatan pelaksanaan Penggunaan,Pemanfaatan, dan Pemindahtanganan BMN tahun sebelumnya.

Pasal 361) Pemantauan periodik sebagaimana dimaksud dalam pasal 35

ayat (1) dilakukan dengan cara:a. meneliti data dan informasi dari laporan tahunan hasil

pengawasan dan pengendalian BMN Kuasa Pengguna Barangyang diterima dari Kantor Wilayah DJKN;

b. membandingkan data dan informasi sebagaimana dimaksudpada huruf a dengan data dan informasi yang dimilikiDirektorat PKNSI dan/ atau surat persetujuan/keputusan/penetapan dari Direktur Jenderal; dan

c. apabila diperlukan, melakukan penelitian lapangan.2) Direktur PKNSI dapat menugaskan Kepala Subdirektorat dilingkungan Direktorat PKNSI sesuai dengan nomenklatur untuk

membuat konsep surat permintaan keterangan tambahan kepadaKuasa Pengguna Barang atau Pengguna Barang, apabila isi darilaporan tahunan hasil pengawasan dan pengendalian BMN dariKuasa Pengguna Barang kurang jelas atau kurang memadai.


16/53


- 16 -

3) Direktur PKNSI menandatangani surat permintaan keterangantambahan dan menyampaikannya kepada Kuasa PenggunaBarang atau Pengguna Barang.



Pasal 371) Direktur PKNSI menerima informasi terkait Penggunaan,

Pemanfaatan, dan Pemindahtanganan BMN berdasarkan:a. laporan tertulis dari masyarakat; dan/ataub. informasi dari media massa, baik cetak maupun elektronik.

2) Direktur PKNSI meneruskan informasi sebagaimana dimaksudpada ayat 1) kepada Kepala KPKNL dengan tembusan KepalaKanwil DJKN sesuai dengan wilayah kerja atau lokasi BMN berada untuk ditindaklanjuti dengan pemantauan insidentil.

3) Kepala KPKNL melakukan pemantauan insidentil danmelaporkan hasil pemantauan insidentil kepada Direktur PKNSIpaling lambat 7 (tujuh) hari kerja.

4) Kepala KPKNL menindaklanjuti hasil pemantauan insidentil,apabila dari hasil pemantauan insidentil terdapat hal-hal yangperlu dilakukan penertiban dan/atau investigasi.

Pasal 381) Direktur PKNSI menugaskan Kepala Subdirektorat di lingkungan

Direktorat PKNSI sesuai dengan nomenklatur untukmempersiapkan penerusan informasi sebagaimana dimaksuddalam pasal 37 ayat 2) dengan melampirkan bahan-bahansebagai berikut:a. data/informasi yang dimiliki Direktorat PKNSI terkait dengan

permasalahan yang akan dipantau;b. laporan tertulis dari masyarakat; dan/atauc. informasi dari media massa, baik cetak maupun elektronik.

2) Penerusan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1)dilakukan paling lambat 5 lima) hari kerja setelah diterimalaporan tertulis dari masyarakat dan/atau diperolehnya informasidari media massa, baik cetak maupun elektronik.


17/53


- 17 -


Pasal 391) Kepala Subdirektorat di lingkungan Direktorat PKNSI sesuai

nomenklatur membuat laporan pemantauan periodik palinglambat 5 (lima) hari kerja setelah pemantauan diselesaikan.

2) Laporan pemantauan periodik disusun dengan formatsebagaimana diatur dalam Lampiran III yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.


Pasal 401) Direktur PKNSI menugaskan Kepala Subdirektorat di lingkungan

Direktorat PKNSI sesuai dengan nomenklatur untuk membuatkonsep surat permintaan penertiban BMN kepada PenggunaBarang apabila dari hasil pemantauan terdapat ketidaksesuaianantara peraturan perundang-undangan dengan pelaksanaannya.

2) Direktur PKNSI atas nama Direktur Jenderal menandatanganisurat permintaan penertiban BMN dan menyampaikannyakepada Pengguna Barang dengan tembusan kepada DirekturJenderal dan Kuasa Pengguna Barang.



Pasal 411) Direktur PKNSI dapat melakukan Investigasi apabila dari hasil

pemantauan terdapat indikasi adanya penyimpangan.2) Penyimpangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1) merupakan

ketidaksesuaian antara peraturan perundang-undangan danpelaksanaannya yang terdapat indikasi adanya kerugian negara.



18/53


- 18 -

Pasal 431) Direktur PKNSI membentuk Tim Investigasi BMN dengan

keanggotaan berjumlah ganjil dengan minimal 3 (tiga) orang yangterdiri dari unsur Direktorat PKNSI dan unsur Direktorat terkaitlainnya.

2) Direktur PKNSI menugaskan Tim Investigasi BMN untukmelakukan Investigasi apabila dari hasil pemantauan terdapatindikasi adanya penyimpangan.


Pengguna Barang;b. mengumpulkan dokumen dan informasi terkait;c. melakukan koordinasi dengan instansi terkait sepertiKementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, atau pihak lain;d. mencatat atau merekam fakta-fakta dengan cara audiensi,




5) Tim Investigasi BMN menyelesaikan Investigasi paling lama 20(dua puluh) hari kerja.Pasal 44

1) Tim Investigasi BMN membuat laporan Investigasi paling lambat5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan investigasi selesai.2) Laporan investigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun


Pasal 45Direktur PKNSI menugaskan Kepala Subdirektorat padaDirektorat PKNSI sesuai dengan nomenklatur untuk membuatkonsep surat permintaan penertiban BMN kepada PenggunaBarang apabila dari hasil Investigasi diketahui adanya hal-halyang perlu ditertibkan oleh Kuasa Pengguna Barang/ PenggunaBarang dan tidak terdapat indikasi kerugian negara.

2) Direktur PKNSI atas nama Direktur Jenderal menandatanganisurat permintaan penertiban BMN dan menyampaikannyakepada Pengguna Barang dengan tembusan kepada DirekturJenderal dan Kuasa Pengguna Barang.

1 )


19/53

3)


- 19 -

Surat permintaan penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat1) disusun dengan format sebagaimana diatur dalam Lampiran

IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari PeraturanDirektur Jenderal ini.

Pasal 46Dalam hal hasil Investigasi terdapat indikasi kerugian negara,Direktur PKNSI melaporkan kepada Direktur Jenderal.Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat 1) paling lambat 5lima) hari kerja setelah pelaksanaan investigasi selesai dan

dilampiri dengan laporan Investigasi dari Tim Investigasi BMN.Surat laporan hasil investigasi sebagaimana dimaksud pada ayat1) disusun dengan format sebagaimana diatur dalam Lampiran

VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari PeraturanDirektur Jenderal ini.


Pasal 471) Direktur PKNSI menugaskan salah satu Kepala Subdirektorat

pada Direktorat PKNSI selaku koordinator untuk menyiapkanlaporan tahunan hasil pengawasan dan pengendalian BMN yangdisusun dengan format sebagaimana diatur dalam Lampiran IXyang merupakan bagian tidak terpisahkan dari PeraturanDirektur Jenderal ini.

2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat 1) berisi hasilPemantauan dan Investigasi yang telah dilakukan DirektoratPKNSI.

3) Direktur PKNSI menyampaikan laporan tahunan hasilpengawasan dan pengendalian BMN kepada Direktur Jenderaldengan tembusan Direktur BMN.

4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat 3) disampaikanpaling lambat minggu pertama bulan Juli setiap tahun berjalan.

Pasal 481 ) Direktur Jenderal menugaskan Direktur BMN untuk membuatlaporan tahunan hasil pengawasan dan pengendalian BMN

tingkat Pengelola Barang berdasarkan:a. laporan tahunan hasil pengawasan dan pengendalian BMN

dari Kanwil DJKN; danb. laporan tahunan hasil pengawasan dan pengendalian BMN

dari Direktorat PKNSI.


20/53


-20-

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan palinglama pada minggu kedua bulan Juli setiap tahun berjalan.

BAB VSANKSIPasal 49

1) Sebelum penerapan sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 40Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 244/ PMK.06/2012, KepalaKPKNL menyampaikan surat peringatan I dan surat peringatan IIkepada Kuasa Pengguna Barang dengan tembusan PenggunaBarang.

2) Kepala KPKNL menyampaikan Surat peringatan I selambat-lambatnya 5 lima) hari kerja setelah batas akhir seharusnyalaporan tahunan hasil pengawasan dan pengendalian BMNditerima oleh KPKNL dari Kuasa Pengguna Barang.

3) Dalam hal Kuasa Pengguna Barang belum memenuhi isi suratperingatan I setelah 10 sepuluh) hari kerja sejak suratperingatan I ditandatangani, Kepala KPKNL menyampaikan suratperingatan II kepada Kuasa Pengguna Barang.

4) Surat peringatan I dan surat peringatan II sebagaimanadimaksud pada ayat 1) disusun dengan format sebagaimanadiatur dalam Lampiran X dan Lampiran XI yang merupakanbagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Pasal 501) Dalam hal surat peringatan II tidak dilaksanakan setelah 10

sepuluh) hari kerja sejak surat peringatan II ditandatangani,Kepala KPKNL menerbitkan surat pengenaan sanksi berupapenundaan enyelesaian sulan emanfaatan,Pemindahtanganan, atau Penghapusan BMN yang diajukan olehKuasa Pengguna Barang/Pengguna Barang terkait dengan BMNyang berada pada penguasaan Kuasa Pengguna Barang yangbersangkutan.

2) Dalam hal Kuasa Pengguna Barang telah melaksanakan isi suratperingatan, maka Kepala KPKNL menerbitkan surat pencabutanpengenaan sanksi.3) Surat pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat 1)dan surat pencabutan pengenaan sanksi sebagaimana dimaksudpada ayat (2) disusun dengan format sebagaimana diatur dalamLampiran XII dan Lampiran XIII yang merupakan bagian tidakterpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.


21/53


-21-

BAB VIKETENTUAN PENUTUP

Pasal 51Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara ini mulai berlaku padatanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakartapada tanggal 2 Juli 2013DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN NEGARA,

ttd.

HADIYANTO

Salinan sesuai dengan aslinya,Sqkwt,aris Direktorat Jenderal Kekayaan Negara-, o G A N Re b.

an Umum,

323 198803 1 004 ti


22/53

LAMPIRAN IPERATURAN DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN NEGARANOMOR: PER-3/KN/2013TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGAWASAN DANPENGENDALIAN BARANG MILIK NEGARA OLEHPENGELOLA BARANG

PEMILAHAN DATA/INFORMASI PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN BMN KPBTAHUN ANGGARAN

KPKNL / KANWIL DJKN )A. PENGGUNAAN BMN

No Uraian KPBdan BMN

Surat Keputusan/Penetapan Status Penggunaan dariPengelola Barang

Penggunaan BMNKeteranganipergunakan

sesuai Tugas danFungsi

TidakDipergunakanuntuk Tugas danFungsi Idle) 2

DigunakanPihak Lain 3 uantitas(m2 /unit) NilaiPerolehanRp)

NomorSK

TanggalSK

Instansi yangMenerbitkan

SK1) 2) 3 ) 4) 5) 6) 7) 8) 9 ) 10) 1 1 )KPKNL )

K/L :1 Nama & Kode

KPB/Satker :

I. Tanahdan/ ataubangunan 5

II. Selaintanahdan/ ataubangunan 6

Keterangan pengisian:1 ) Diisi nama KPKNL atau Kanwil DJKN yang membuat pemilahan data/informasi;2 ) Diisi ya atau tidak ;3) Diisi pihak lain yang menggunakan BMN;4 ) Hanya dibuat dan diisi untuk pemilahan data/informasi oleh Kanwil DJKN (pengelompokkan data per KPKNL);5 ) Diisi Kode Barang, NUP, Uraian Barang;6 ) Barang-barang yang harus ditetapkan status penggunaannya oleh Pengelola Barang (diisi Kode Barang, NUP, Uraian Barang).


23/53


-2-B. PEMANFAATAN BMN

No. Uraian KPBdan BMNUraian Pemanfaatan Surat Persetujuan/Keputusan Pengelola Barang Penerimaan Negara / PNBP

KeteranganJenis 1 Mitra 2 Nomor Surat Tanggal Surat Instansi yang MenerbitkanSK/ Persetujuan Nilai (Rp) Tanggal Setor1) 2) 3 ) 4) 5) 6) 7 ) 8) 9 ) (10)

KPKNL )K/L .1 Nama & Kode

KPB/Satker :

I. Tanahdan/ataubangunan 4

II. Selain tanahdan/ ataubangunan 5

.

Keterangan pengisian:1 ) Diisi dengan jenis pemanfaatan : sewa/pinjam pakai/kerjasama pemanfaatan/bangun guna serah atau bangun serah guna;2 ) Diisi dengan mitra/rekanan pemanfaatan untuk pinjam pakai/KSP/BGS/BSG, dan khusus untuk sewa adalah sewa dengan jangka waktu minimasatu tahun;3) Hanya dibuat dan diisi untuk pemilahan data/informasi oleh Kanwil DJKN (pengelompokkan data per KPKNL);4 ) Diisi Kode Barang, NUP, Uraian Barang;5 ) BMN yang pemanfaatannya harus dengan persetujuan Pengelola Barang (diisi Kode Barang, NUP, Uraian Barang).


24/53


-3-C. PEMINDAHTANGANAN BMN

No Uraian BMNUraian

Pemindahtanganan Surat Persetujuan/Keputusan Pengelola BarangPenerimaan

Negara/ PNBP KeteranganJenis 1 ) Mitra 2 ) NomorSurat

TanggalSurat

Instansi yang Menerbitkan SuratPersetujuan/Keputusan Nilai (Rp)

TanggalSetor

1 ) 2 ) 3 ) 4 ) 5 ) 6) 7 ) 8 ) 9 ) (10)KPKNL )K/L :1 Nama 85 KodeKPB /Satker :

I. Tanahdan/ ataubangunan 4

tanahdan/ ataubangunan 5

II. Selain

Keterangan pengisian:1 ) Diisi dengan jenis pemindahtanganan : penjualan/tukar menukar/hibah/penyertaan modal pemerintah pusat;2 ) Diisi dengan mitra/penerima pemindahtanganan BMN;3) Hanya dibuat dan diisi untuk pemilahan data/informasi oleh Kanwil DJKN (pengelompokkan data per KPKNL);4 ) Diisi Kode Barang, NUP, Uraian Barang;5 ) Untuk BMN selain tanah dan/atau bangunan, diisi dengan menyebutkan per paket pemindahtanganan tidak dirinci satu per satu BMN-

nya), dengan penjelasan pada kolom keterangan apabila ada perbedaan data misalnya yang disetujui untuk dijual 5 BMN, sedangkan yangsudah laku dilelang baru 3 BMN.


25/53

sesuai dengan aslinya,Direktorat Jenderal Kekayaan Negara


- 4 -D. LAPORAN HASIL PENERTIBAN

No. Uraian BMN PENERTIBAN KETERANGANPENGGUNAAN PEMANFAATAN PEMINDAHTANGANAN

1 ) 2) 3 ) 4 ) 5 ) 6 )KPKNL 1 )K/L :1 KPB/Satker :

I. Tanah dan/ataubangunan 2 )

II. Selain tanah dan/ataubangunan 2 )

Kepala KPKNL / Kanwil DJKN 3)

NIPKeterangan pengisian:1 ) Hanya dibuat dan diisi untuk pemilahan data/informasi oleh Kanwil DJKN (pengelompokkan data per KPKNL);2 ) Diisi Kode Barang, NUP, Uraian Barang;3) KPKNL atau Kanwil DJKN yang membuat pemilahan data/informasi.

DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN NEGARA,ttd.

HADIYANTO


26/53

LAMPIRAN IIPERATURAN DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN NEGARANOMOR: PER-3/KN/2013TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGAWASAN DANPENGENDALIAN BARANG MILIK NEGARA OLEHPENGELOLA BARANG

SURAT PERMINTAAN KETERANGAN TAMBAHAN

KOP SURAT 1)

Nomor S- 2 ) )Sifat Sangat SegeraHal Permintaan Keterangan Tambahan

Yth )

Sehubungan dengan hasil verifikasi kami atas Laporan Tahunan Pengawasandan Pengendalian Barang Milik Negara yang Saudara sampaikan, dengan inidiminta agar Saudara menyampaikan kepada kami keterangan/penjelasantambahan terkait hal-hal sebagai berikut:1. 5 )

2.

3.

Keterangan/penjelasan dimaksud kiranya dapat kami terima paling lambat10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya surat ini.

Atas perhatian dan kerjasama Saudara disampaikan terima kasih.

Kepala KPKNL /Kanwil DJKN.../Direktur PKNSI 6 )

NIP


27/53


2

CARA PENGISIAN LAMPIRAN IISURAT PERMINTAAN KETERANGAN TAMBAHAN

1 ) Disesuaikan dengan ketentuan tata naskah dinas di lingkungan KementerianKeuangan.

2 ) Disesuaikan dengan ketentuan tata persuratan dinas di lingkungan DJKN.3) Diisi tanggal surat.4 ) Diisi Kepala Satuan Kerja Kuasa Pengguna Barang) dan alamat kantor. Untuk

surat dari Direktur PKNSI dapat diisi dengan Sekjen Kementerian/Lembaga(Pengguna Barang).

5 ) Diisi keterangan/penjelasan tambahan yang diinginkan.6 ) Diisi dengan Kepala KPKNL atau Kepala Kanwil atau Direktur PKNSI.


ttd.

HADIYANTOSalinan sesuai dengan aslinya,Se etaris Direktorat Jenderal Kekayaan Negara

b.e paTa Umum,

artolo 23 198803 1 004


28/53

LAMPIRAN IIIPERATURAN DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN NEGARANOMOR: PER-3/KN/2013TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGAWASAN DANPENGENDALIAN BARANG MILIK NEGARA OLEHPENGELOLA BARANG

LAPORAN PEMANTAUAN PERIODIK/INSIDENTIL

KOP SURAT )

LAPORAN PEMANTAUAN PERIODIK/INSIDENTIL 2 )PADA ... 3

NOMOR LAP- / )

A. PENDAHULUAN1. Dasar Pelaksanaan Kegiatan

a. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang MilikNegara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor38 Tahun 2008;

b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 244/ PMK.06/ 2012 tentang Tata CaraPelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian BMN;

c. Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor ahun tentangPetunjuk Teknis Pengawasan dan Pengendalian BMN oleh Pengelola Barang;2. Latar Belakang

Berdasarkan informasi data yang berasal dari Laporan Tahunan Hasil Pengawasandan Pengendalian BMN dari )

3. Maksud dan Tujuana. Memperoleh informasi terkait kesesuaian pelaksanaan Penggunaan,

Pemanfaatan, dan Pemindahtanganan BMN dengan ketentuan peraturanperundang-undangan.

b. Membandingkan data/informasi dari Laporan Tahunan Hasil Pengawasan danPengendalian BMN dari Kuasa Pengguna Barang dengan data/informasi yangdimiliki oleh Pengelola Barang.

B. HASIL PEMANTAUAN1. Objek Pemantauan:

a. Identitas Kuasa Pengguna Barang (KPB)1 ) Kode Lokasi2 ) Nama KPB3) Alamat

Telp . Faksimile


29/53


2

b. Perbandingan data/informasi atas pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, danPemindahtanganan BMN:

No UraianBMN 6 Data KPB Data PengelolaBarang

KeteranganK dariPenggunaBarang/KPB

SK/ Penetapandari Pengelola

BarangSesuai Tdksesuai

1 )2 )3)

2. Pengungkapan Hasil Pemantauan 7 a. Penggunaan BMN

b. Pemanfaatan BMN

c. Pemindahtanganan BMN

C. PENUTUP 8

Dibuat diMengetahui ada tanggalKepala ) epala... /Petugas pelaksana pemantauan 10)

NIP IP


30/53

Salinan sesuai dengan aslinya,taris Direktorat Jenderal Kekayaan Negara

.b.Kepala n Umum,

0323 198803 1 004 41


-3

CARA PENGISIAN LAMPIRAN IIILAPORAN PEMANTAUAN PERIODIK/INSIDENTIL

Disesuaikan dengan ketentuan tata naskah dinas di lingkungan KementerianKeuangan.

2 Disesuaikan dengan jenis pemantauan yang dilakukan.3 Diisi dengan nama Satuan Kerja/Kuasa Pengguna Barang, dan nama

Kementerian/ Le mb aganya.4 Disesuaikan dengan ketentuan tata persuratan dinas di lingkungan DJKN.5 Diisi dengan nama Satuan Kerja/Kuasa Pengguna Barang. Untuk pemantauan

insidentil, disesuaikan dengan latar belakang pemantauan insidentil misalnya laporanmasyarakat atau informasi dari Kanwil/Kantor Pusat DJKN.6 Diisi Kode Barang, NUP, Uraian Barang. Untuk BMN selain tanah dan/atau bangunan

cukup disebutkan per paket sesuai surat keputusan/persetujuan.7 Uraian hasil pemantauan terkait Penggunaan, Pemanfaatan, dan/atau

Pemindahtanganan BMN.8) Kesimpulan dari pemantauan, misalnya berisi rekomendasi tindak lanjut berupa

penertiban dan/atau investigasi.9 Disesuaikan sebagai berikut :

a. Untuk KPKNL, diisi dengan Kepala Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara;b. Untuk Kanwil DJKN, diisi dengan Kepala Bidang Pengelolaan Kekayaan Negara;c. Untuk Kantor Pusat DJKN, diisi dengan Kepala Subdirektorat di lingkungan

Direktorat PKNSI sesuai nomenklatur.10) Disesuaikan sebagai berikut :

a. Untuk KPKNL, diisi dengan petugas pelaksana pemantauan;b. Untuk Kanwil DJKN, diisi dengan Kepala Seksi pada Bidang Pengelolaan Kekayaan

Negara sesuai dengan nomenklatur;c. Untuk Kantor Pusat DJKN, diisi dengan Kepala Seksi di lingkungan Direktorat PKNSI

sesuai nomenklatur.


ttd.

HADIYANTO


31/53

LAMPIRAN IVPERATURAN DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN NEGARANOMOR: PER-3/KN/2013TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGAWASAN DANPENGENDALIAN BARANG MILIK NEGARA OLEHPENGELOLA BARANG

SURAT PERMINTAAN PENERTIBAN BMNKOP SURAT 1

NomorSifatHal

: S- ...... .../.... .../: Sangat Segera: Permintaan Penertiban Barang Milik Negara (BMN)

3)

Yth 4)

Menindaklanjuti hasil pemantauan/investigasi/audit 5 atas pengelolaan BMN yangtelah Saudara lakukan, dengan ini diminta agar Saudara melakukan penertibanpengelolaan Barang Milik Negara sebagai berikut :1. Penertiban atas Pelaksanaan Penggunaan BMN, meliputi:a. )b.2. Penertiban atas Pelaksanaan Pemanfaatan BMN, meliputi:a. )b.3. Penertiban atas Pelaksanaan Pemindahtanganan BMN, meliputi:a. )b.

Atas pelaksanaan penertiban BMN dimaksud, kiranya dilaporkan kepada kamipaling lambat 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya surat ini.

Atas perhatian dan kerja sama Saudara disampaikan terima kasih.

Kepala KPKNL/Kanwil/Direktur 7)

NIPTembusan: 8 1.2.3.

4.


32/53

Salinan sesuai dengan aslinya,kreta. is Direktorat Jenderal Kekayaan Negara

7 Umum,

323 198803 1 004


-2

CARA PENGISIAN LAMPIRAN IVSURAT PERMINTAAN PENERTIBAN BMN

1 ) Disesuaikan dengan ketentuan tata naskah dinas di lingkungan Kementerian Keuangan.2 ) Disesuaikan dengan ketentuan tata persuratan dinas di lingkungan DJKN.3) Diisi tanggal surat.4 ) Diisi Kepala Satuan Kerja Kuasa Pengguna Barang) dan alamat kantor. Khusus untuk

surat dari Direktur PKNSI atas nama Direktur Jenderal ditujukan kepada SekretarisJenderal Kementerian/Lembaga (Pengguna Barang).5 ) Pilih salah satu kegiatan yang merupakan dasar diperlukannya penertiban BMN.

6 ) Diisi dengan uraian penertiban yang harus dilakukan oleh Kuasa PenggunaBarang/Pengguna Barang.

7 ) Diisi dengan Kepala KPKNL atau Kepala Kanwil DJKN. Khusus untuk Kantor PusatDJKN diisi Direktur PKNSI atas nama Direktur Jenderal.

8 ) Tembusan diisi sebagai berikut:a. Surat KPKNL : ditembuskan kepada Sekretaris Jenderal Kementerian/Lembaga

(Pengguna Barang), Kepala Kanwil DJKN, dan Direktur Jenderal cq. Direktur BMN.b. Surat Kanwil DJKN : ditembuskan kepada Sekretaris Jenderal Kementerian/Lembaga

(Pengguna Barang), dan Direktur Jenderal cq. Direktur BMN.c. Surat Direktur PKNSI : ditembuskan kepada Direktur Jenderal dan Kuasa PenggunaBarang.


ttd.HADIYANTO


33/53

A. Tim1 )2 )3)4 )

Investigasi BMNNamaNIPJabatanUnit Kerja

:

LAMPIRAN VPERATURAN DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN NEGARANOMOR: PER-3/KN/2013TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGAWASAN DANPENGENDALIAN BARANG MILIK NEGARA OLEHPENGELOLA BARANG

BERITA ACARA WAWANCARA

KOP SURAT 1

BERITA ACARA WAWANCARANOMOR : BA- .../ )

Pada hari tanggal3) nomor

pada ), kamibulan ahun bertempat di .... , sesuai Surat Tugas

tanggal dalam rangka kegiatan investigasitelah melakukan wawancara dengan hasil sebagai berikut :

B. Pihak yang diwawancarai1 ) Nama2 ) NIP3) Jabatan4 ) Satuan Kerja5 ) Alamat

C. Objek barang milik negara berupa:7)

D. Hasil wawancara : 8 1)2 )

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya, untuk dipergunakansebagaimana mestinya.

Pihak yang diwawancarai 9 ) Tim Investigasi BMN 1 0 1.

NIP2 .

NIP3.

NIP

6)


34/53


2

CARA PENGISIAN LAMPIRAN VBERITA ACARA WAWANCARA

Disesuaikan dengan ketentuan tata naskah dinas di lingkungan KementerianKeuangan.

2 ) Disesuaikan dengan ketentuan tata persuratan dinas di lingkungan DJKN.3) Diisi dengan Kepala KPKNL atau Kepala Kanwil DJKN atau Direktur PKNSI.4 ) Nama Satuan Kerja (Kuasa Pengguna Barang) dan Kementerian/Lembaga.5 ) Diisi dengan identitas anggota Tim Investigasi BMN yang melakukan wawancara.Apabila lebih dari satu orang, maka disebutkan semuanya.6 ) Identitas pihak yang diwawancarai. Apabila lebih dari satu orang, maka

disebutkan semuanya. Identitas pihak yang diwawancarai bisa dikondisikansesuai respondennya, misalnya untuk perorangan dapat ditambah dengannomor KTP / NIK.

7 ) Nama objek BMN terkait, apabila tersedia dilengkapi dengan Kode Barang, NUP,Uraian. Barang.

8 ) Diisi dengan hasil wawancara.9) Nama dan tanda tangan pihak yang diwawancarai1 0 ) Nama, NIP dan tanda tangan Tim Investigasi BMN yang melakukan wawancara.


ttd.

HADIYANTO

Salinan sesuai dengan aslinya,taris Direktorat Jenderal Kekayaan Negara


35/53

LAMPIRAN VIPERATURAN DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN NEGARANOMOR: PER-3/KN/2013TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGAWASAN DANPENGENDALIAN BARANG MILIK NEGARA OLEHPENGELOLA BARANG

BERITA ACARA PENINJAUAN LAPANGAN

KOP SURATBERITA ACARA PENINJAUAN LAPANGAN

PADA ... 2 NOMOR : BA-

Pada hari ....tanggal ulan ahun bertempat di , sesuai Surat Tugasnomor tanggal dalam rangka kegiatan investigasi kami telahmelakukan peninjauan lapangan/fisik BMN, dengan hasil sebagai berikut :

A. Data Tanah: 51 . Nama Barang

Kode BarangNUP2 . Lokasi

3. Peruntukan4 . Luas Tanah 25 . Jumlah nit Bangunan6 . Batas-batas Utara

Timur SelatanBarat

13. Data Bangunan: 5 1 ) Nama Barang

Kode BarangNUP2 ) Peruntukan3) Lokasi4 ) Luas Bangunan 5 ) Jumlah antai6 ) Kondisi

m2

C. Data BMN selain tanah dan/atau bangunan:1 ) Nama BarangKode Barang

NUP2 ) Lokasi3) Jumlah4 ) Kondisi

D. Hasil peninjauan lapangan : 6

5

Tim Investigasi BMN 7 1.

NIP2 .

NIP3.

NIP


36/53

Salinan sesuai dengan aslinya,tans Direktorat Jenderal Kekayaan Negarau b

an Umum,

80323 198803 1 004 It-


2

CARA PENGISIAN LAMPIRAN VIBERITA ACARA PENINJAUAN LAPANGAN

1 ) Disesuaikan dengan ketentuan tata naskah dinas di lingkungan KementerianKeuangan

2 ) Nama Satuan Kerja (Kuala Pengguna Barang) dan Kementerian/Lembaga.3) Disesuaikan dengan ketentuan tata persuratan dinas di lingkungan DJKN.4 ) Diisi dengan Kepala KPKNL atau Kepala Kanwil DJKN atau Direktur PKNSI.5 ) Diisi dengan identitas BMN yang ditinjau. Apabila jumlah BMN lebih dari satu,

dapat dituangkan dalam bentuk tabel pada lembar tambahan/lampiran beritaacara. Identitas BMN dilengkapi dengan foto objek BMN.

6 ) Diisi dengan hasil peninjauan lapangan, kaitannya dengan kegiatan investigasiyang dilakukan.

7 ) Nama dan tanda tangan Tim Investigasi BMN yang melakukan peninjauanlapangan.


ttd.HADIYANTO


37/53

LAMPIRAN VIIPERATURAN DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN NEGARANOMOR: PER-3/KN/2013TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGAWASAN DANPENGENDALIAN BARANG MILIK NEGARA OLEHPENGELOLA BARANG

LAPORAN INVESTIGASIKOP SURAT .... 1

LAPORAN INVESTIGASIPADA ... 2

NOMOR : LAP- / )

A. PENDAHULUAN1. Dasar Investigasi

a. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang MilikNegara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor38 Tahun 2008;

b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 244/ PMK.06 / 2012 tentang Tata CaraPelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara;c. Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor ahun tentang

Petunjuk Teknis Pengawasan dan Pengendalian BMN oleh Pengelola Barang;d . Surat Tugas dari omor anggal )

2. Latar BelakangDalam rangka menindaklanjuti basil pelaksanaan pemantauan periodik/insidentil 5 sesuai dengan laporan pemantauan nomor tanggal diperlukanpelaksanaan investigasi yang merupakan rangkaian dari pengawasan danpengendalian BMN.

3. Maksud dan Tujuana. Memperoleh kejelasan atas suatu permasalahan sebagai dasar pelaksanaan

tindak lanjut penertiban pengelolaan BMN.b. Memperoleh barang bukti/ informasi yang dap at dip ertanggungj awabkan

terhadap permasalahan penyimpangan yang terkait dengan penggunaan,pemanfaatan, dan pemindahtanganan BMN.

4. Tim Investigasi BMNa. Ketua Timb. Anggota

B. HASIL INVESTIGASI1. Objek Investigasi:

a. Identitas Kuasa Pengguna Barang (KPB) :1 ) Kode Lokasi2 ) Nama KPB3) Alamat

Telp: Faksimile:b. Uraian Barang Milik Negara :

)

2. Data/informasi/dokumen yang berhasil diperoleh dari kegiatan investigasi:a.b.


38/53


2

7

Dibuat dipada tanggalTim Investigasi BMN1 .2 .3.

8


39/53

Salinan sesuai dengan aslinya, IREKTUR JENDERAL KEKAYAAN NEGARA,Direktorat Jenderal Kekayaan Negarattd.

Kepala mum,HADIYANTO

323 198803 1 004


-3-CARA PENGISIAN LAMPIRAN VII

LAPORAN INVESTIGASI1 ) Disesuaikan dengan ketentuan tata naskah dinas di lingkungan Kementerian Keuangan.2 ) Diisi dengan nama Satuan Kerja/Kuasa Pengguna Barang, dan nama

Kementerian/ Lembaganya.3) Disesuaikan dengan ketentuan tata persuratan dinas di lingkungan DJKN.4 ) Diisi dengan surat tugas investigasi dari Kepala KPKNL atau Kepala Kanwil DJKN atau

Direktur PKNSI.5 ) Pilih salah satu jenis pemantauan sebagai dasar pelaksanaan investigasi.6 ) Diisi dengan uraian BMN, misalnya:

a. Data Tanah: 5 1. Nama BarangKode BarangNUP

2. Lokasi3. Peruntukan4. Luas Tanah 25. Jumlah nit Bangunan6. Batas-batas Utara Timur Selatan:Barat b. Data Bangunan: 5 1 ) Nama Barang

Kode BarangNUP

2 ) Peruntukan3) Lokasi4 ) Luas Bangunan 25 ) Jumlah antai6 ) Kondisic. Data BMN selain tanah dan/atau bangunan: 5 1 ) Nama BarangKode Barang

NUP2 ) Lokasi3) Jumlah4 ) KondisiApabila jumlah barangnya lebih dari satu BMN, maka dapat dibuat dalam bentuk tabel

sebagai lampiran dari Laporan Investigasi.7 ) Diisi dengan kesimpulan Tim Investigasi BMN tentang ada tidaknya penyimpangan yang

terindikasi adanya kerugian Negara.8 ) Nama, NIP dan tanda tangan Tim Investigasi BMN.


40/53

NomorSifatLampiranHal

: S-: Segera: 1 (satu) berkas: Laporan Hasil Investigasi

2) 3)

LAMPIRAN VIIIPERATURAN DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN NEGARANOMOR : PER- 3/KN/2013TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGAWASAN DANPENGENDALIAN BARANG MILIK NEGARA OLEHPENGELOLA BARANG

SURAT LAPORAN HASIL INVESTIGASI

KOP SURAT 1)

Yth. Direktur Jenderal Kekayaan NegaraGedung Syafrudin Prawiranegara Lt.10Jalan Lapangan Banteng Timur 2-4Jakarta

Sehubungan dengan hasil investigasi kami dalam rangka pengawasan danpengendalian barang milik negara pada 4 ), dengan ini kami laporkan kepadaBapak hal-hal sebagai berikut:1 . Investigasi dimaksud merupakan tindak lanjut dari pemantauan

periodik/ insidentil 5 ).2 . Dari hasil pelaksanaan investigasi, dapat kami simpulkan adanyapenyimpangan yang terindikasi kerugian Negara.3. Bersama surat ini terlampir kami sampaikan laporan investigasi dari Tim

Investigasi BMN.Demikian kami sampaikan, atas perhatian Bapak kami ucapkan terima

kasih.

Kepala KPKNL /Kanwil DJKN.../Direktur PKNSI 6

NIPTembusan: 7 )Kepala Kanwil DJKN


41/53

Salinan sesuai dengan aslinya,s Direktorat Jenderal Kekayaan Negara

b.Kepal p: an Umum,

680323 198803 1 004


2

CARA PENGISIAN LAMPIRAN VIIISURAT LAPORAN HASIL INVESTIGASI


2 ) Disesuaikan dengan ketentuan tata persuratan dinas di lingkungan DJKN.3) Diisi tanggal surat.4 ) Diisi Satuan Kerja/Kuasa Pengguna Barang dan Kementerian/Lembaga.5 ) Pilih salah satu apakah periodik atau insidentil.6 ) Diisi dengan Kepala KPKNL atau Kepala Kanwil atau Direktur PKNSI.7 ) Tembusan dibuat khusus untuk surat dari Kepala KPKNL.

Catatan:Untuk surat dari Direktur PKNSI, format disesuaikan dan dibuat dalam bentuk notadinas.


ttd.

HADIYANTO


42/53

LAMPIRAN IXPERATURAN DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN NEGARANOMOR : PER-3/KN/ 2013TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGAWASAN DANPENGENDALIAN BARANG MILIK NEGARA OLEHPE NG E L O L A B AR ANG

LAPORAN TAHUNAN PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN BMNTAHUN ANGGARAN

DIREKTORAT PKNSIA. PENGGUNAAN BMN

No. Kementerian/Lembaga,KPB/Satker, dan Uraian BMN

Penetapan StatusPenggunaan oleh PengelolaBarang

Dipergunakansesuai Tugas danFungsi

Tidak Dipergunakanuntuk Tugas danFungsi Idle)

DigunakanPihak Lain 1

KeteranganKuantitas(m2/unit)

NilaiPerolehan

(Rp) Ya Tidak Ya Tidak1 ) 2) 3 ) 4) 5 ) 6 ) 7 ) 8) 9 ) (10)

I. KEMENTERIAN/LEMBAGA.... 2 1. Nama dan Kode Satker/ KPB

a. Tanah dan/ataubangunan: 4

b. Selain tanah dan/ataubangunan 4

2...dst.

Keterangan:1 ) Diisi pihak lain yang menggunakan BMN.2 ) Diisi nama K/ L.3) Diisi nama dan kode satuan kerja/kuasa pengguna barang.4 ) Barang-barang yang penetapan status penggunaannya oleh Pengelola Barang (diisi kode barang, NUP, uraian barang).


43/53


2B. PEMANFAATAN BMN

No. Kementerian/Lembaga,KPB/Satker, dan Uraian BMNJenis Pemanfaatan

Jumlah PenerimaanNegara/PNBP (Rp)

_K eteranganSewa Pinjam Pakai KerjasamaPemanfaatanBangun GunaSerah/BangunSerah Guna

1 ) 2) 3 ) 4 ) 5) 6) 7 ) 8)I. KEMENTERIAN/LEMBAGA.... 1 )1 . Nama dan Kode Satker/KPB )a. Tanah dan/atau bangunan:

b. Selain Tanah dan/ataubangunan: 3 )2...dst.

Keterangan:1 ) Diisi nama K/ L.2 ) Diisi nama dan kode satuan kerja/kuasa pengguna barang.3) Barang-barang yang pemanfaatannya memerlukan persetujuan Pengelola Barang (diisi kode barang, NUP, uraian barang).


44/53


3

C. PEMINDAHTANGANAN BMN

NoKementerian/Lembaga,

KPB/Satker, dan Uraian BMNJenis Pemindahtanganan Jumlah Penerimaan

Negara/PNBP (Rp) KeteranganPenjualan TukarMenukar HibahPenyertaan ModalPemerintah Pusat

1 ) 2) 3 ) 4) 5 ) 6) 7 ) 8 )I. KEMENTERIAN/LEMBAGA.... 1 1. Nama dan Kode Satker/KPB )

a. Tanah dan/atau bangunan: 3 b. Selain tanah dan/atau

bangunan: 4 )2...dst.

Keterangan:1 ) Diisi nama K/L.2 ) Diisi nama dan kode satuan kerja/kuasa pengguna barang.3) Diisi kode barang, NUP, uraian barang.4 ) Untuk BMN selain tanah dan/atau bangunan, diisi per paket BMN yang disetujui pemindahtangannya oleh Pengelola Barang.


45/53


- 4 -D. LAPORAN HASIL INVESTIGASI

No. Kementerian/Lembaga,KPB/Satker, danUraian BMN Uraian BMN3 )

INDIKASI PENYIMPANGAN DAN HASIL INVESTIGASI 4 TINDAK LANJUTINVESTIGASI 5ENGGUNAAN PEMANFAATAN PEMINDAHTANGANAN

1 ) 2) 3 ) 4) 5 ) 6) 7 )I. KEMENTERIAN/LEMBAGA 1 1 . KPB/Satker 2 2dst.

Direktur PKNSI

NIPKeterangan:1 ) Diisi nama kementerian/lembaga;2 ) Diisi nama dan kode KPB/Satker;3) Diisi Kode Barang, NUP, Uraian Barang;4 ) Uraian indikasi penyimpangan dan basil investigasi atas pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan, dan pemindahtanganan BMN;5 ) Uraian tindak lanjut investigasi.Salinan sesuai dengan aslinya, IREKTUR JENDERAL KEKAYAAN NEGARA,SekTret#ris Direktorat Jenderal Kekayaan Negara td.

HADIYANTO


46/53

LAMPIRAN XPERATURAN DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN NEGARANOMOR: PER-3/KN/2013TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGAWASAN DANPENGENDALIAN BARANG MILIK NEGARA OLEHPENGELOLA BARANG

SURAT PERINGATAN I

KOP SURAT )

Nomor S- WKN. .../KNL. .../... 2 )Sifat Sangat SegeraHal Peringatan I

Yth 4)

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 244/ PMK.06/ 2012tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik NegaraBMN), dengan ini diminta agar Saudara segera menyampaikan laporan tahunan

basil pengawasan dan pengendalian BMN. Laporan dimaksud kiranya dapat kamiterima paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak terbitnya surat ini.


Kepala KPKNL

NIP

Tembusan:1 . Sekretaris Jenderal )2 . Kepala Kanwil )3. Kepala Kanwil DJKN


47/53

KEMENTERIAN KEUANGA N REPUBLIK INDONESIADIREKTORAT JENDERAL KEKAY AAN NEGARA

2

C ARA PENGISIAN LAMPIRAN XSURAT PERINGATAN I

1 Disesuaikan dengan ketentuan tata naskah dinas di lingkungan KementerianKeuangan

2 Disesuaikan dengan ketentuan tata persuratan dinas di lingkungan DJKN.3 Diisi tanggal surat.4 Diisi Kepala Satuan Kerja Kuasa Pengguna Barang) dan alamat kantor.5 Diisi nama kementerian/lembaga yang bersangkutan.6 Diisi dengan Kepala Kanwil atau koordinator dari Satuan Kerja/Kuasa Pengguna

Barang.

DIREKTUR JENDERAL KEKAY AAN NEGA RA,

ttd.HADIYANTO

Salinan sesuai dengan aslinya,ekre.taris Direktorat Jenderal Kekayaan Negaraq4 u.b.Kepa /ian UmumEAT1

P a r t , 0 1 : 0 19680323 198803 1 004


48/53

LAMPIRAN XIPERATURAN DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN NEGARANOMOR : PER-3/KN/2013TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGAWASAN DANPENGENDALIAN BARANG MILIK NEGARA OLEHPENGELOLA BARANG

SURAT PERINGATAN II

KOP SURAT )

Nomor S- .... /WKN. .../KNL. .../ ... 2 ) )Sifat Sangat SegeraHal Peringatan II

Yth. 4 )

Menindaklanjuti surat kami nomor tanggal hal Peringatan I,dengan ini diminta agar Saudara segera menyampaikan laporan tahunan hasilpengawasan dan pengendalian BMN. Laporan dimaksud kiranya dapat kami terimapaling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak terbitnya surat ini.

Apabila setelah jangka waktu 10 sepuluh) hari kerja laporan dimaksud tidakkami terima, maka kami akan menerbitkan surat pengenaan sanksi berupapenundaan penyelesaian usulan pemanfaatan, pemindahtanganan, ataupenghapusan BMN dalam penguasaan Saudara.


Kepala KPKNL ...,

NIPTembusan:1 . Sekretaris Jenderal 5 )2 . Kepala Kanwil )3. Direktur PKNSI4 . Kepala Kanwil DJKN


49/53


-2

CARA PENGISIAN LAMPIRAN XISURAT PERINGATAN II


2 ) Disesuaikan dengan ketentuan tata persuratan dinas di lingkungan DJKN.3) Diisi tanggal surat.4 ) Diisi Kepala Satuan Kerja (Kuasa Pengguna Barang) dan alamat kantor.5 ) Diisi nama kementerian/lembaga yang bersangkutan.6 ) Diisi dengan Kepala Kanwil atau koordinator dari Satuan Kerja/Kuasa Pengguna

Barang.


ttd.HADIYANTO

Salinan sesuai dengan aslinya,aris Direktorat Jenderal Kekayaan Negara

.b


50/53

LAMPIRAN XIIPERATURAN DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN NEGARANOMOR: PER-3/KN/ 2013TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGAWASAN DANPENGENDALIAN BARANG MILIK NEGARA OLEHPENGELOLA BARANG

SURAT PENGENAAN SANKSI

KOP SURAT )

Nomor S- WKN. .../KNL. .../... 2 )Sifat Sangat SegeraHal Pengenaan Sanksi

Yth. 4 )

Sehubungan dengan surat kami nomor tanggal hal Peringatan IIdan sampai dengan batas waktu yang ditentukan yaitu tanggal 5 ), Saudarabelum menyampaikan laporan tahunan pelaksanaan pengawasan danpengendalian BMN, dengan ini kami menetapkan pengenaan sanksi. Sanksitersebut berupa penundaan penyelesaian usulan PemanfaatanPemindahtanganan, atau Penghapusan BMN yang diajukan oleh Saudara atauPengguna Barang atas BMN yang ada dalam penguasaan unit Saudara terhitungmulai tanggal 6 ). Sanksi dimaksud berlaku sampai dengan Saudaramenyampaikan laporan tahunan pelaksanaan pengawasan dan pengendalianBMN.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih.

Kepala KPKNL

NIP

Tembusan:1 . Sekretaris Jenderal 7 )2 . Kepala Kanwil )3. Direktur PKNSI4 . Kepala Kanwil DJKN


51/53


2

CARA PENGISIAN LAMPIRAN XIISURAT PENGENAAN SANKSI


2 ) Disesuaikan dengan ketentuan tata persuratan dinas di lingkungan DJKN.3) Diisi tanggal surat.4 ) Diisi Kepala Satuan Kerja (Kuasa Pengguna Barang) dan alamat kantor.5 ) Diisi tanggal batas waktu yang ditentukan sesuai surat peringatan II.6 ) Diisi tanggal dimulainya pengenaan sanksi.7 ) Diisi nama kementerian/lembaga yang bersangkutan.8 ) Diisi dengan Kepala Kanwil atau koordinator dari Satuan Kerja/ Kuasa Pengguna

Barang.


ttd.

HADIYANTO

Salinan sesuai dengan aslinya,_ ; S e r i s r - is Direktorat Jenderal Kekayaan Negara

b.Kepala Sian Umum,

0323 198803 1 004


52/53

LAMPIRA N XIIIPERATURAN DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN NEGARANOMOR : PER-3/KN/ 2013TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGAWASAN DANPENGENDALIAN BARANG MILIK NEGARA OLEHPENGELOLA BARANG

SURAT PENCABUTAN SANKSI

KOP SURAT 1)

Nomor S- ..../WKN. .../KNL. .../... 2 )Sifat Sangat SegeraHal Pencabutan Sanksi

Yth. 4)

Sehubungan dengan surat kami nomor tanggal hal PengenaanSanksi dan dengan pertimbangan bahwa Saudara telah menyampaikan laporantahunan pengawasan dan pengendalian BMN sesuai surat Saudara nomor :tanggal hal dengan ini sanksi yang dikenakan kepada Saudara berupapenundaan penyelesaian usulan Pemanfaatan, Pemindahtanganan, atauPenghapusan BMN dicabut.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih.

Kepala KPKNL

NIP

Tembusan:1 . Sekretaris Jenderal )2 . Kepala Kanwil )3. Direktur PKNSI4 . Kepala Kanwil DJKN


53/53


2

CARA PENGISIAN LAMPIRAN XIIISURAT PENCABUTAN SANKSI


2 ) Disesuaikan dengan ketentuan tata persuratan dinas di lingkungan DJKN.3) Diisi tanggal surat.4 ) Diisi Kepala Satuan Kerja (Kuasa Pengguna Barang) dan alamat kantor.5 ) Diisi nama kementerian/lembaga yang bersangkutan.6 ) Diisi dengan Kepala Kanwil atau koordinator dari Satuan Kerja/Kuasa Pengguna

Barang.


ttd.

HADIYANTO

Salinan sesuai dengan aslinya,T,Sekrgtaris Direktorat Jenderal Kekayaan NegaraA N

\N .Kepala'Bagian Umum,

artgPA9680323 198803 1 004

perdirjen 3 2013 juknis wasdal bmn

Documents