perda tata cara pengangkatan - surabaya.bpk.go.id. undang-undang nomor 10 tahun 2004 tentang...
TRANSCRIPT
P E M E R I N T A H K A B U P A T E N K E D I R I
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI
NOMOR 2 TAHUN 2008
TENTANG
TATA CARA PENCALONAN, PENGANGKATAN
DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA LAINNYA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEDIRI,
Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 72
Tahun 2005 tentang Desa perlu mengatur Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan
dan Pemberhentian Perangkat Desa Lainnya ;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu
membentuk Peraturan Daerah tentang Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan dan
Pemberhentian Perangkat Desa Lainnya ;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah
Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur ;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang
Bersih dan Bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3851) ;
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
53 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389 ) ;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan
Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 108 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4548 ) ;
S A L I N A N
2
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa ( Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158 Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4587 ) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4593 ) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2007 tentang Persyaratan dan Tata Cara
Pengangkatan Sekretaris Desa menjadi Pegawai Negeri Sipil Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 94 Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4745 ) ;
8. Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk
Produk Hukum Daerah ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur
Penyusunan Produk Hukum Daerah ;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah
dan Berita Daerah ;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2002 tentang Pedoman
Administrasi Desa ;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 15 Tahun 2000 tentang Susunan
Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD ( Lembaran
Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2000 Nomor 20/D Seri D ) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 8 Tahun 2002
(Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2002 Nomor 1 Seri E Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 1 Seri E) ;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 17 Tahun 2000 tentang Susunan
Organisasi dan Tata Kerja Badan-badan Daerah ( Lembaran Daerah Kabupaten
Kediri Tahun 2000 Nomor 22/D Seri D ) ;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 18 Tahun 2000 tentang Susunan
Organisasi dan Tata Kerja Kantor-kantor Daerah ( Lembaran Daerah Kabupaten
Kediri Tahun 2000 Nomor 23/D Seri D ) ;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 19 Tahun 2000 tentang Susunan
Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kecamatan ( Lembaran Daerah Kabupaten
Kediri Tahun 2000 Nomor 24/D Seri D ) ;
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEDIRI
dan
BUPATI KEDIRI,
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI TENTANG TATA CARA
PENCALONAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT
DESA LAINNYA.
3
B A B I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Kediri.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh
Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan
dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan
Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati Kediri dan Perangkat Daerah sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Kepala Daerah adalah Bupati Kediri.
5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Kediri yang terdiri atas
Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah,
Kecamatan dan Kelurahan.
6. Pejabat yang ditunjuk adalah Pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
7. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten.
8. Camat adalah Kepala Kantor Kecamatan.
9. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang
berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat,
berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam
sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah
Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus
kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat
yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik
Indonesia.
11. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Desa.
12. Kepala Desa adalah unsur Pemerintah Desa yang bertugas memimpin
penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan
bersama Badan Permusyawaratan Desa.
13. Perangkat Desa adalah unsur Pemerintah Desa yang terdiri dari Sekretaris Desa
dan Perangkat Desa Lainnya yang bertugas membantu Kepala Desa dalam
menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
14. Perangkat Desa Lainnya adalah Perangkat Pembantu Kepala Desa yang terdiri atas
Kepala Urusan, Pelaksana Teknis Lapangan dan Kepala Dusun.
15. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang
merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa
sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
16. Rapat Desa adalah kegiatan rapat di tingkat Desa yang dihadiri oleh Ketua RT,
Ketua RW, Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa, Ketua PKK, Ketua
Karang Taruna, Golongan Profesi, tokoh agama, tokoh wanita, tokoh pemuda, dan
tokoh masyarakat lainnya.
4
17. Rapat Dusun adalah kegiatan rapat di tingkat Dusun yang dihadiri oleh Ketua RT,
Ketua RW, Golongan Profesi, tokoh agama, tokoh wanita, tokoh pemuda, dan
tokoh masyarakat lainnya di Dusun.
18. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD
bersama Kepala Desa.
19. Panitia Pencalonan dan Pengangkatan yang selanjutnya disebut Panitia adalah
Panitia Pencalonan dan Pengangkatan jabatan Perangkat Desa Lainnya.
20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APBDes adalah
rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama
oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
21. Pembinaan adalah pemberian pedoman, standar pelaksanaan, perencanaan,
penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, konsultasi,
supervisi, monitoring, pengawasan umum dan evaluasi pelaksanaan
penyelenggaraan pemerintahan Desa.
22. Pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa adalah proses kegiatan yang
ditujukan untuk menjamin agar Pemerintahan Desa berjalan secara efisien dan
efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
B A B II
PERANGKAT DESA
Pasal 2
(1) Perangkat Desa terdiri dari Sekretaris Desa dan Perangkat Desa Lainnya.
(2) Perangkat Desa Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Perangkat
Pembantu Kepala Desa yang terdiri atas :
a. Sekretariat Desa ;
b. Pelaksana Teknis lapangan ;
c. Kepala Dusun.
(3) Jumlah Perangkat Desa Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.
B A B III
SEKRETARIAT DESA
Pasal 3
(1) Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, dipimpin
oleh seorang Sekretaris Desa.
(2) Sekretaris Desa dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Kepala Urusan paling
banyak terdiri dari :
a. Kepala Urusan Umum ;
b. Kepala Urusan Pemerintahan ;
c. Kepala Urusan Keuangan ;
d. Kepala Urusan Pembangunan ;
e. Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat.
5
B A B IV
PENGANGKATAN JABATAN PERANGKAT DESA LAINNYA
Pasal 4
(1) Dalam rangka pelaksanaan Pencalonan dan Pengangkatan jabatan Perangkat Desa
Lainnya, Kepala Desa bersama BPD membentuk Peraturan Desa tentang Tata
Cara Pencalonan dan Pengangkatan Perangkat Desa Lainnya.
(2) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya
memuat :
a. mekanisme pembentukan panitia Pencalonan dan Pengangkatan ;
b. susunan, tugas, wewenang dan tanggungjawab panitia ;
c. persyaratan calon ;
d. masa jabatan ;
e. penjaringan dan penyaringan ;
f. pengangkatan dan pelantikan ;
g. pembiayaan ;
h. ketentuan lain-lain.
Pasal 5
(1) Proses pencalonan dan Pengangkatan jabatan Perangkat Desa Lainnya,
dilaksanakan 4 (empat) bulan sebelum berakhir masa jabatannya atau paling
lambat 2 (dua) bulan sejak jabatan tersebut lowong.
(2) Dalam melaksanakan tahap-tahap proses Pencalonan dan Pengangkatan jabatan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Desa mengundang unsur Pemerintah
Daerah dan Camat untuk melaksanakan tugas-tugas pembinaan dan pengawasan.
B A B V
PANITIA PENCALONAN DAN PENGANGKATAN
Pasal 6
(1) Untuk pencalonan dan Pengangkatan jabatan Perangkat Desa Lainnya
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Kepala Desa mengadakan rapat Desa
dengan materi pokok :
a. pembentukan Panitia ;
b. tugas Panitia.
(2) Hasil Rapat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan
Keputusan Kepala Desa yang dilengkapi Berita Acara, Notulen Rapat dan Daftar
Hadir.
(3) Panitia Pencalonan dan Pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
terdiri dari unsur lembaga kemasyarakatan Desa dan tokoh masyarakat Desa
sesuai kebutuhan yang susunannya paling sedikit terdiri dari :
a. ketua merangkap anggota ;
6
b. wakil ketua merangkap anggota ;
c. sekretaris merangkap anggota ;
d. bendahara merangkap anggota ;
e. anggota.
Pasal 7
(1) Panitia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) mempunyai tugas :
a. melakukan penjaringan dan penyaringan ;
b. menerima pendaftaran dari para pendaftar ;
c. melakukan penelitian persyaratan administrasi pendaftar berdasarkan
persyaratan yang ditentukan ;
d. menentukan waktu dan tempat serta tata tertib pelaksanaan ujian penyaringan
tertulis ;
e. menyelenggarakan ujian penyaringan tertulis ;
f. melaksanakan penilaian hasil ujian tertulis ;
g. membuat dan menandatangani Berita Acara dalam setiap tahapan proses
pelaksanaan tugasnya ;
h. mengajukan biaya kepada Kepala Desa.
(2) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab dan melaporkan
hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Desa.
B A B VI
PENCALONAN PERANGKAT DESA LAINNYA,
Bagian Pertama
Syarat-syarat
Pasal 8
Yang dapat dicalonkan atau mencalonkan Perangkat Desa Lainnya adalah penduduk
Desa setempat Warga Negara Republik Indonesia dengan syarat-syarat :
a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
b. setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia
serta Pemerintah.
c. berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan/atau
sederajat.
d. berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun.
e. sehat jasmani dan rohani.
f. berkelakuan baik.
g. penduduk Desa setempat, kecuali bagi calon Kepala Dusun berasal dari penduduk
Dusun setempat.
h. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman
paling singkat 5 (lima) tahun.
7
i. tidak dicabut hak pilihnya sesuai dengan keputusan pengadilan yang mempunyai
kekuatan hukum tetap.
Bagian Kedua
Pendaftaran
Pasal 9
Tata cara pengumuman pendaftaran pencalonan Perangkat Desa Lainnya adalah
sebagai berikut :
a. pengumuman dibuat secara tertulis ditandatangani oleh Ketua Panitia, memuat
hari, tanggal, pukul dan tempat dimulai dan berakhirnya pendaftaran serta berkas
persyaratan administrasi yang ditentukan;
b. pengumuman ditempatkan di Kantor Pemerintah Desa dan tempat-tempat lain
yang strategis dan mudah dilihat oleh warga masyarakat Desa;
c. pengumuman pendaftaran dilaksanakan selama 14 (empat belas) hari kerja;
d. apabila sampai dengan berakhirnya batas waktu 14 (empat belas) hari kerja
pendaftar yang memenuhi persyaratan administrasi belum ada 2 (dua) orang,
maka dilaksanakan Pengumuman II (Kedua) selama 7 (tujuh) hari kerja sejak
ditutupnya Pengumuman I (Pertama);
e. apabila sampai dengan batas waktu berakhirnya Pengumuman II (Kedua),
pendaftar yang memenuhi persyaratan administrasi belum ada 2 (dua) orang,
maka dilaksanakan Pengumuman III (Ketiga) selama 7 (tujuh) hari kerja sejak
ditutupnya Pengumuman II (Kedua);
f. apabila sampai dengan batas waktu berakhirnya Pengumuman III (Ketiga),
pendaftar yang memenuhi persyaratan administrasi hanya terdapat 1 (satu) Calon,
maka hasilnya dilaporkan kepada Kepala Desa untuk mendapat persetujuan guna
ditetapkan oleh Panitia sebagai Calon yang berhak mengikuti ujian penyaringan ;
g. apabila Pengumuman I (Pertama) sampai dengan III (Ketiga), tidak ada yang
mendaftarkan atau ada yang mendaftarkan tetapi tidak memenuhi persyaratan
administrasi yang ditentukan, maka proses pencalonan dan pengangkatan
dihentikan paling lama 1 (satu) tahun dengan ketentuan Kepala Desa
menugaskan Perangkat Desa Lainnya ;
h. proses penghentian dan penundaan sebagaimana dimaksud dalam huruf g
dilaporkan kepada Kepala Daerah melalui Camat.
Bagian Ketiga
Pencalonan
Pasal 10
Permohonan pencalonan Perangkat Desa Lainnya diajukan secara tertulis kepada
Kepala Desa melalui Panitia dengan dilengkapi persyaratan yang telah ditentukan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
8
Pasal 11
(1) Berdasarkan permohonan pencalonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10,
Panitia mengadakan penelitian persyaratan administrasi pemohon berdasarkan
persyaratan yang ditentukan dan hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Hasil
Penelitian.
(2) Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon
yang memenuhi persyaratan ditetapkan Panitia sebagai Calon yang berhak
mengikuti ujian penyaringan.
Pasal 12
Calon yang berhak mengikuti ujian penyaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
11 ayat (2), jika tidak hadir pada saat pelaksanaan ujian dinyatakan gugur.
B A B VII
UJIAN PENYARINGAN
Pasal 13
Pelaksanaan ujian penyaringan dilaksanakan pada hari kerja dan dapat dilaksanakan
di Kantor atau Balai Desa setempat atau di Kantor Kecamatan.
Pasal 14
(1) Ujian penyaringan meliputi :
a. Ujian penyaringan tertulis ;
b. Wawancara.
(2) Materi ujian penyaringan tertulis meliputi :
a. Pengetahuan Agama ;
b. Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 ;
c. Pengetahuan Umum ;
d. Bahasa Indonesia ;
e. Matematika.
(3) Materi ujian penyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disusun oleh
Pemerintah Daerah dan dapat dilimpahkan kepada pejabat yang ditunjuk.
Pasal 15
(1) Hasil pelaksanaan ujian penyaringan tertulis dituangkan dalam Berita Acara
Hasil Pelaksanaan Ujian Penyaringan Tertulis yang ditandatangani oleh Ketua
dan Sekretaris Panitia.
(2) Calon yang dinyatakan lulus dari hasil ujian penyaringan tertulis sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diumumkan oleh Ketua Panitia pada saat itu juga.
Pasal 16
(1) Calon yang dinyatakan lulus ujian penyaringan tertulis adalah calon yang
memperoleh nilai rata-rata paling rendah 60 (enam puluh).
9
(2) Calon yang dinyatakan lulus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak
mengikuti wawancara yang dilakukan oleh Kepala Desa didampingi oleh Camat.
(3) Dalam hal calon yang memperoleh nilai rata-rata paling rendah 60 (enam puluh)
tidak ada, maka Panitia membuka kembali pendaftaran sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.
Pasal 17
Atas dasar hasil ujian penyaringan tertulis dan wawancara, Kepala Desa mengangkat
Perangkat Desa Lainnya dengan Keputusan Kepala Desa.
B A B VIII
P E L A N T I K A N
Pasal 18
Pelantikan Perangkat Desa Lainnya dilaksanakan paling lama 7 (tujuh) hari setelah
ditetapkannya Keputusan Kepala Desa.
Pasal 19
(1) Pelantikan dan pengucapan sumpah / janji Perangkat Desa Lainnya hasil
pengangkatan karena masa bakti berakhir dilaksanakan tepat pada akhir masa
jabatannya.
(2) Jika pelaksanaan pelantikan dimaksud pada ayat (1) jatuh pada hari libur, maka
pelantikan dilaksanakan pada hari kerja berikutnya atau sehari sebelum hari libur.
(3) Dalam hal pelantikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dapat
dilaksanakan tepat waktu karena alasan yang dapat dipertanggungjawabkan,
maka dapat ditunda paling lama 30 (tigapuluh) hari sejak tanggal berakhirnya
masa jabatan Perangkat Desa Lainnya yang lama.
Pasal 20
(1) Pelantikan dan pengambilan sumpah/janji Perangkat Desa Lainnya dilaksanakan
dengan susunan acara sebagai berikut:
a. pembacaan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa
Lainnya ;
b. pengambilan sumpah/janji ;
c. penandatanganan Berita Acara Pengambilan Sumpah/Janji ;
d. kata-kata pelantikan ;
e. sambutan Kepala Desa ;
f. do'a.
(2) Dalam pelantikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Desa Lainnya
mengucapkan Sumpah/Janji.
10
(3) Susunan kata-kata Sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah
sebagai berikut :
" Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi
kewajiban saya selaku Perangkat Desa Lainnya dengan sebaik-baiknya, sejujur-
jujurnya dan seadil-adilnya ; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan
dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara ; dan bahwa saya akan
menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-undang Dasar 1945 sebagai
konstitusi negara serta segala peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi
Desa, Daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia".
Pasal 21
(1) Pelantikan Perangkat Desa Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20,
diselenggarakan di Pusat Pemerintahan Desa dalam suatu upacara dengan
mengundang anggota BPD, Ketua RT, Ketua RW, tokoh masyarakat, Perangkat
Desa, Panitia, unsur Pemerintah Daerah dan lain-lain sesuai kebutuhan.
(2) Pada saat upacara pengucapan sumpah/janji dan pelantikan Kepala Dusun,
Pelaksana Teknis dan Kepala Urusan yang akan dilantik berpakaian dinas harian
(PDH) lengkap sedangkan pejabat yang melantik berpakaian PSL / PSR .
B A B IX
BIAYA PROSES PENCALONAN DAN PENGANGKATAN
Pasal 22
(1) Biaya pencalonan dan pengangkatan Perangkat Desa lainnya dibebankan pada
APBDes.
(2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk :
a. biaya administrasi ;
b. biaya penjaringan dan penyaringan ;
c. honorarium Panitia ;
d. biaya rapat ; dan
e. biaya lain-lain.
B A B X
MASA JABATAN
Pasal 23
Masa jabatan Kepala Urusan, Pelaksana Teknis Lapangan dan Kepala Dusun
ditetapkan sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun.
11
B A B XI
TUGAS DAN KEWAJIBAN
PERANGKAT DESA LAINNYA
Bagian Pertama
Kepala Urusan
Pasal 24
(1) Kepala Urusan sebagai Perangkat pembantu Sekretaris Desa melaksanakan tugas
sesuai dengan bidang tugasnya.
(2) Kepala Urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas dan
kewajiban menjalankan kegiatan urusan administrasi Pemerintahan,
Pembangunan dan Kemasyarakatan dan bertanggungjawab kepada Kepala Desa
melalui Sekretaris Desa.
Bagian Kedua
Pelaksana Teknis Lapangan
Pasal 25
(1) Pelaksana Teknis Lapangan sebagai Perangkat Pembantu Kepala Desa dalam
pelaksanaan kegiatan teknis lapangan melaksanakan tugas berkaitan dengan
penyelenggaraan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
(2) Pelaksana Teknis Lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai
tugas dan kewajiban melaksanakan kegiatan teknis sesuai dengan bidang
tugasnya dan bertanggung jawab kepada Kepala Desa.
Bagian Ketiga
Kepala Dusun
Pasal 26
(1) Kepala Dusun sebagai Perangkat Pembantu Kepala Desa di wilayah kerjanya.
(2) Kepala Dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas dan
kewajiban menjalankan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan
dan kemasyarakatan di wilayah kerjanya dan bertanggung jawab kepada Kepala
Desa.
B A B XII
LARANGAN PERANGKAT DESA LAINNYA
Pasal 27
Perangkat Desa Lainnya dilarang :
a. menjadi pengurus partai politik ;
b. merangkap jabatan sebagai Ketua dan/atau Anggota BPD, dan lembaga
kemasyarakatan di Desa bersangkutan ;
12
c. merangkap jabatan sebagai Anggota DPRD ;
d. terlibat dalam kampanye Pemilihan Umum, Pemilihan Presiden, Pemilihan Kepala
Daerah dan Pemilihan Kepala Desa ;
e. merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat, dan
mendiskriminasikan warga atau golongan masyarakat lain ;
f. melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme, menerima uang, barang dan/atau jasa
dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan
dilakukannya ;
g. menyalahgunakan wewenang ; dan
h. melanggar sumpah/janji jabatan.
B A B XIII
SANKSI, PEMBERHENTIAN SEMENTARA
DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA LAINNYA
Bagian Pertama
Sanksi
Pasal 28
Perangkat Desa Lainnya yang tidak dapat menjalankan tugas dan kewajibannya
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Pasal 25 dan Pasal 26 dengan baik sesuai
dengan peraturan perundang-undangan dapat diberikan peringatan tertulis dari Kepala
Desa dalam rangka memperbaiki kinerjanya.
Pasal 29
(1) Pemberian Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, diberikan
paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing
30 (tiga puluh) hari dengan suatu permasalahan yang sama.
(2) Apabila peringatan tertulis III, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tenggang
waktunya telah berakhir tetap tidak diindahkan, maka Kepala Desa dapat
memberhentikan Perangkat Desa yang bersangkutan.
Bagian Kedua
Pemberhentian Sementara
Pasal 30
(1) Perangkat Desa Lainnya diberhentikan sementara oleh Kepala Desa apabila
dinyatakan melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling
singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang belum memperoleh
kekuatan hukum tetap.
(2) Perangkat Desa Lainnya diberhentikan sementara oleh Kepala Desa karena
berstatus sebagai tersangka melakukan tindak pidana korupsi, tindak pidana
terorisme, makar dan atau tindak pidana terhadap keamanan negara.
13
Pasal 31
Dalam hal Perangkat Desa Lainnya diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 30, maka pekerjaan sehari-hari dilakukan oleh salah satu Perangkat Desa
Lainnya yang ditunjuk Kepala Desa sebagai Penjabat Perangkat Desa Lainnya sampai
dengan adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
Pasal 32
(1) Perangkat Desa Lainnya yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 30, setelah melalui proses peradilan ternyata terbukti tidak bersalah
berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap,
paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak ditetapkan putusan pengadilan, Kepala
Desa harus merehabilitasi dan/atau mengaktifkan kembali Perangkat Desa
Lainnya yang bersangkutan sampai dengan akhir masa jabatan.
(2) Jika Perangkat Desa Lainnya yang diberhentikan sementara sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) telah berakhir masa jabatannya Kepala Desa hanya
merehabilitasi Perangkat Desa Lainnya yang bersangkutan.
Bagian Ketiga
Pemberhentian Perangkat Desa Lainnya
Pasal 33
(1) Jika Perangkat Desa Lainnya dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dan telah memperoleh kekuatan hukum
tetap berdasarkan Putusan Pengadilan, maka Kepala Desa menetapkan Keputusan
Pemberhentian Perangkat Desa Lainnya yang bersangkutan.
(2) Atas dasar Surat Keputusan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), Kepala Desa memproses pengisian lowongan jabatan Perangkat
Desa Lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pasal 34
(1) Perangkat Desa Lainnya berhenti, karena :
a. meninggal dunia ;
b. permintaan sendiri ;
c. diberhentikan.
(2) Perangkat Desa Lainnya diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf c, karena :
a. berakhir masa jabatannya ;
b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap
secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan ;
c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Perangkat Desa ;
d. dinyatakan melanggar sumpah/janji jabatan ;
e. tidak melaksanakan kewajiban Perangkat Desa Lainnya ; dan/atau
14
f. melanggar larangan bagi Perangkat Desa Lainnya.
(3) Pemberhentian Perangkat Desa Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a, huruf b dan ayat (2) huruf a dan huruf b dilaksanakan oleh Kepala Desa
dengan menerbitkan Keputusan Kepala Desa.
(4) Pemberhentian Perangkat Desa Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f, dilaksanakan melalui mekanisme pemberian
peringatan tertulis I, II dan III oleh Kepala Desa dengan tenggang waktu masing-
masing 30 (tiga puluh) hari.
(5) Apabila Kepala Desa tidak memberikan Peringatan terulis I, II, dan III
sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka berdasarkan hasil pemeriksaan,
Camat dapat memberikan Peringatan tertulis I, II, dan III kepada Perangkat Desa
Lainnya.
(6) Apabila dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sejak berakhirnya tenggang
waktu peringatan tertulis III, Kepala Desa tidak memberhentikan Perangkat Desa
Lainnya, maka Camat memerintahkan Kepala Desa untuk memberhentikan
Perangkat Desa Lainnya.
(7) Apabila Kepala Desa tidak memberhentikan Perangkat Desa Lainnya,
sebagaimana dimaksud pada ayat (6), maka pihak-pihak yang dirugikan termasuk
Pemerintah Daerah dapat mengajukan gugatan melalui jalur hukum.
(8) Setelah dilakukan pemberhentian Perangkat Desa Lainnya sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) dan ayat (6), Kepala Desa mengangkat Penjabat
Perangkat Desa Lainnya.
B A B XIV
LOWONGAN JABATAN PERANGKAT DESA LAINNYA
Pasal 35
(1) Jabatan Perangkat Desa Lainnya dinyatakan lowong dalam hal Perangkat Desa
Lainnya berhenti atau diberhentikan oleh Kepala Desa.
(2) Sebab-sebab jabatan Perangkat Desa Lainnya lowong sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 33 ayat (1) dan Pasal 34 ayat (3).
Pasal 36
(1) Pelaksanaan proses pengisian lowongan jabatan Perangkat Desa Lainnya
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 paling lama 2 (dua) bulan sejak terjadinya
lowongan jabatan Perangkat Desa Lainnya.
(2) Untuk pelaksanaan proses pengisian lowongan jabatan Perangkat Desa Lainnya
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa harus melaporkan kepada
Kepala Daerah melalui Camat.
(3) Camat memfasilitasi Pemerintah Desa dalam pelaksanaan proses pengisian
lowongan jabatan Perangkat Desa Lainnya sesuai dengan peraturan perundang-
undangan.
15
B A B XV
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 37
(1) Pemerintah Daerah dan Camat wajib membina dan mengawasi penyelenggaraan
Pemerintahan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan.
(2) Pembinaan dan pengawasan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) meliputi :
a. memberikan pedoman pelaksanaan tugas pembantuan dari Kabupaten ke
Desa ;
b. memberikan pedoman teknis pelaksanaan dan pengembangan lembaga
kemasyarakatan ;
c. memberikan pedoman penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif ;
d. melakukan penelitian tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa ;
e. melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Desa
dan lembaga kemasyarakatan ;
f. memfasilitasi keberadaan kesatuan masyarakat hukum adat, nilai adat
istiadat, lembaga adat beserta hak-hak tradisionalnya dalam pelaksanaan
Pemerintahan Desa ;
g. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi Pemerintah Desa dan
lembaga kemasyarakatan ;
h. menetapkan pakaian dan atribut lainnya bagi Kepala Desa, Perangkat Desa
dan BPD sesuai dengan kondisi dan sosial budaya masyarakat setempat ; dan
i. memberikan penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan dalam
penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan lembaga kemasyarakatan.
(3) Pembinaan dan pengawasan Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi :
a. memfasilitasi penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa ;
b. memfasilitasi administrasi tata Pemerintahan Desa ;
c. memfasilitasi pengelolaan keuangan Desa dan pendayagunaan aset Desa ;
d. memfasilitasi pelaksanaan urusan otonomi daerah Kabupaten yang
diserahkan kepada Desa ;
e. memfasilitasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan ;
f. memfasilitasi pelaksanaan tugas Perangkat Desa ;
g. memfasilitasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum ;
h. memfasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewajiban lembaga
kemasyarakatan ;
i. memfasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif ;
j. memfasilitasi pelaksanaan pemberdayaan masyarakat Desa ;
k. memfasilitasi kerjasama antar lembaga kemasyarakatan dan kerjasama
lembaga kemasyarakatan dengan pihak ketiga ; dan
l. memfasilitasi koordinasi unit kerja Pemerintahan dalam pengembangan
lembaga kemasyarakatan.
16
BAB XVI
TINDAKAN PENYIDIKAN
Pasal 38
Setiap tindakan penyidikan terhadap Perangkat Desa, Perangkat Desa yang
bersangkutan harus melaporkan kepada Kepala Desa
B A B XVII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 39
Perangkat Desa Lainnya yang ada pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini
tetap menjalankan tugas sampai habis masa jabatannya.
B A B XVIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 40
Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan
yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah Kabupaten Kediri
Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan
Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2002
Nomor 4 Seri E ) selama tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan
masih berlaku sampai dengan ditetapkannya petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah
ini.
Pasal 41
Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis
pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.
Pasal 42
Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Kediri
Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan
Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2002
Nomor 4 Seri E ) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
17
Pasal 43
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kediri.
Ditetapkan di Kediri
pada tanggal 2 - 5 - 2008
BUPATI KEDIRI,
ttd
SUTRISNO
Diundangkan di Kediri
pada tanggal 2 - 5 - 2008
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEDIRI,
ttd
DJOKO SOEHARNO
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI
TAHUN 2008 NOMOR
Disalin sesuai dengan aslinya
a.n BUPATI KEDIRI
SEKRETARIS DAERAH
DJOKO SOEHARNO
18
PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI
NOMOR 2 TAHUN 2008
TENTANG
TATA CARA PENCALONAN, PENGANGKATAN
DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA
I. UMUM.
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005
tentang Desa perlu mengatur tentang Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan dan Pemberhentian
Perangkat Desa yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah.
II. PASAL DEMI PASAL :
Pasal 1
Cukup jelas
Pasal 2
Cukup jelas
Pasal 3
Cukup jelas
Pasal 4
Cukup jelas
Pasal 5
Cukup jelas
Pasal 6
ayat (1)
Dalam Rapat Desa, Pemerintah Desa mengundang Pimpinan BPD dan unsur
Pemerintah Daerah.
ayat (2)
Cukup jelas
ayat (3)
huruf a
Cukup jelas
huruf b
Cukup jelas
huruf c
Cukup jelas
huruf d
Cukup jelas
huruf e
Yang dimaksud dengan anggota adalah beberapa anggota sesuai kebutuhan
Pasal 7
ayat (1)
huruf a
- Yang dimaksud dengan “penjaringan” adalah suatu kegiatan yang dilakukan
Panitia untuk memberitahukan kepada masyarakat mengenai adanya proses
pencalonan dan Pengangkatan jabatan Perangkat Desa Lainnya.
- Yang dimaksud dengan “penyaringan” adalah suatu kegiatan yang dilakukan
Panitia berupa penelitian berkas administrasi.
huruf b
Cukup jelas
19
huruf c
Yang dimaksud memenuhi syarat adalah telah melengkapi berkas persyaratan
administrasi.
huruf d
Cukup jelas
huruf e
Cukup jelas
huruf f
Cukup jelas
huruf g
Cukup jelas
huruf h
Cukup jelas
ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 8
huruf a
Yang dimaksud dengan “bertakwa” dalam ketentuan ini dalam arti taat menjalankan
kewajiban agamanya.
huruf b
- Yang dimaksud dengan “setia” adalah tidak pernah terlibat gerakan sparatis, tidak
pernah melakukan gerakan secara inkonstitusional atau dengan kekerasan untuk
mengubah Dasar Negara serta tidak pernah melanggar Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Yang dimaksud dengan “setia kepada Pemerintah” adalah yang mengakui
Pemerintahan yang sah menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945.
huruf c
Yang dimaksud dengan “berpendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama
dan/atau sederajat” dibuktikan dengan Foto copy ijasah yang bersangkutan dan
dilegalisir oleh sekolah dan/atau pejabat yang berwenang.
huruf d
Cukup jelas
huruf e
Cukup jelas
huruf f
Cukup jelas
huruf g
Yang dimaksud dengan “penduduk Desa setempat” adalah penduduk yang memiliki
Kartu Tanda Penduduk Desa bersangkutan atau memiliki tanda bukti yang sah sebagai
penduduk Desa bersangkutan.
huruf h
Cukup jelas
huruf i
Cukup jelas
20
Pasal 9
Cukup jelas
Pasal 10
Permohonan Pencalonan diajukan kepada Kepala Desa dengan ketentuan bermeterai cukup.
Pasal 11
Cukup jelas
Pasal 12
Cukup jelas
Pasal 13
Cukup jelas
Pasal 14
Cukup jelas
Pasal 15
Cukup jelas
Pasal 16
Cukup jelas
Pasal 17
Yang dimaksud “hasil ujian penyaringan tertulis” adalah calon yang dinyatakan lulus ujian
penyaringan tertulis.
Pasal 18
Cukup jelas
Pasal 19
Cukup jelas
Pasal 20
ayat (1)
Cukup jelas
ayat (2)
Cukup jelas
ayat (3)
Pengucapan sumpah atau janji Perangkat Desa dilakukan menurut agama yang diakui
Pemerintah, yakni:
- Untuk penganut agama Islam didahului dengan kata “ DEMI ALLAH ” ;
- Untuk penganut agama Kristen/Katholik diakhiri dengan kata “ SEMOGA TUHAN
MENOLONG SAYA ” ;
- Untuk penganut agama Budha diawali dengan ucapan “ DEMI SANG HYANG
ADI BUDHA “ ;
- Untuk penganut agama HINDU diawali dengan ucapan “ OM ATAH PARA
MAWISESA “
Pasal 21
Cukup jelas
Pasal 22
Cukup jelas
21
Pasal 23
Cukup jelas
Pasal 24
Cukup jelas
Pasal 25
Cukup jelas
Pasal 26
Cukup jelas
Pasal 27
Cukup jelas
Pasal 28
Cukup jelas
Pasal 29
Cukup jelas
Pasal 30
Cukup jelas
Pasal 31
Cukup jelas
Pasal 32
Cukup jelas
Pasal 33
Cukup jelas
Pasal 34
ayat (1)
Cukup jelas
ayat (2)
huruf a
Cukup jelas
huruf b
Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan dan atau berhalangan tetap
secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan, tidak termasuk melaksanakan tugas
dalam rangka kegiatan yang berkaitan dengan pemerintahan
huruf c
Cukup jelas
huruf d
Pernyataan melanggar sumpah/janji jabatan ditetapkan dengan Keputusan
Pengadilan.
huruf e
Cukup jelas
huruf f
Cukup jelas
ayat (3)
Cukup jelas
ayat (4)
Cukup jelas
22
ayat (5)
Cukup jelas
ayat (6)
Cukup jelas.
ayat (7)
Cukup jelas
ayat (8)
Cukup jelas
Pasal 35
Cukup jelas
Pasal 36
Cukup jelas
Pasal 37
Cukup jelas
Pasal 38
Cukup jelas
Pasal 39
Cukup jelas
Pasal 40
Cukup jelas
Pasal 41
Cukup jelas
Pasal 42
Cukup jelas
Pasal 43
Cukup jelas
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI
NOMOR TAHUN