perbandingan pencatatan pernikahan di thailand...
TRANSCRIPT
PERBANDINGAN PENCATATAN PERNIKAHAN
DI THAILAND DAN THAILAND SELATAN
SKRIPSI
DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI’AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT MEMPEROLEH
GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM
OLEH:
MISS. TANITA MAKNAB
NIM: 12360025
PEMBIMBING:
Dr. Sri Wahyuni, S.Ag., M.Ag., M.Hum
PERBANDINGAN MAZHAB
FAKULTAS SYARI’AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2016
ii
PERBANDINGAN PENCATATAN PERNIKAHAN DI THAILAND
DAN THAILAND SELATAN
ABSTRAK
Pernikahan dianggap sah di mata hukum oleh Negara apabila memenuhi
syarat dan rukun Pernikahan, untuk memenuhi keabsahannya maka perlu
dilakukan pencatatan pernikahan agar tercapai ketertiban administrasi. Lembaga
yang berwewenang di Thailand dalam hal ini di pengadilan negeri yaitu di
kapubaten, sedangkan di Thailand Selatan lembaga yang berwenang untuk
pencatatan pernikahan tidak hanya di pengadilan negeri tetapi juga di Majelis
Agama Islam. Pernikahan sendiri dilangsungkan di hadapan Imam dan dicatat
oleh Imam tersebut.
Penelitian ini merupakan Penelitian libery research atau studi pustaka
yaitu penelitian dengan data yang perboleh dari kegiatan studi pustaka. Teknik
pengumpulan data penelitian ini adalah berupa studi kepustakaan dan studi
lapangan. Studi keperpustakaan dilakukan dengan cara mendokumentasikan
dokumen dan literatur yang berhubungan dengan materi penelitian. Metose
komparatif digunakan untuk melakukan perbandingan antara hukum pernikahan
di Thailand dan Thailand Selatan. Hal ini dilakukan untuk mengetahui perbedaan
dan persamaan hukum pernikahan di Thailand dan Thailand Selatan.
Hasil penelitian menunjukan bahwa terdapat persamaan dan perbedaan
dalam hukum pencatatan pernikahan di Thailand dan Thailand Selatan. Persamaan
diantara keduanya ialah Pertama, sama-sama terdapat undang-undang yang
mengatur tentang tidak boleh menikahi sesama saudara sedarah. Kedua, baik di
Thailand maupun di Thailand Selatan tidak terdapat aturan mengenai wajibnya
mencatatkan pernikahan ke Pengadilan. Ketiga, Hukum pencatatan pernikahan di
Thailand dan Thailand Selatan sama-sama memiliki unsur kerelaan atau atas dasar
kemauan sendiri (yakin/tidak ragu-ragu) untuk mencatatkan pernikahannya, tidak
diperbolehkan ada paksaan dari orang tua atau pihak lain. Sedangkan
Perbedaannya ialah hukum pencatatan pernikahan di Thailand tidak ada biaya
untuk pencatatan pernikahan, sedangkan di Thailand Selatan ada biaya untuk
pencatatan. Hukum pernikahan di Thailand tidak ada saksi, sedangkan hukum
pernikahan di Thailand Selatan harus ada saksi dua orang karena hukum
pernikahannya menurut hukum Islam. Faktor yang melatarbelakangi perbedaan
pencatatan pernikahan di Thailand dan Thailand Selatan adalah karena Thailand
mayoritas Budha sedangkang Thailand Selatan Mayoritas Islam. Oleh karena itu,
aturan di Thailand sepenuhnya menggunakan aturan umum tidak ada aturan
khusus untuk warna muslim, sedangkan di Thailand Selatan ada aturan khusus
yang telah dilegalkan oleh negara yang dikhususkan untuk warna Muslim di
Thailand Selatan.
Kata kunci: perbandingan, pencatatan, pernikahan dan Thailand
iii
iv
v
vi
MOTTO HIDUP
اجهد والتك غافال فالىدامةالعقبى لمه تكاسل
“Bersungguh-sungguhlah dan jangan bermalas-malas dan
jangan pula lengah, karena penyesalan itu bagi orang yang
malas-malas”
vii
HALAMAN PERSEMBAHAN
بسم اهلل الرحمه الرحم
BISMILLAHIRROHMANIRROHIM
Puji Syukur Alhamdulillah saya panjatkan kepada ALLAH SAW atas
sifat Rahmat-RahimNya saya menjadi manusia seutuhnya serta dapat
mempersembahkan karya ini. Shalawat wa Salamun senantiasa tercurah
limpahkan kepada Nabiyullah Muhammad SAW sebagai manusia rahmatan
lil’alamin yang tiada duanya.
Dengan mengucap kalamullah saya persembahkan karya kecil ini untuk
kedua orang tua saya; bapak Sobari Maknab dan Ibu Roteeyah Maknab yang
merupakan sumber kekuatan utama bagi saya. Yang tanpa mengenal lelah dan
tidak pernah mengeluh dalam menyemangati serta mendukung saya sehingga hari
ini. Kalian adalah penyemangatku, alasanku untuk tetap kuat berjuang di bumi
asing ini demi mendapatkan selembar ijazah.
viii
KATA PENGANTAR
بسم اهلل الرحمه الرحم
ه على أمىر وستع ه و ب أال اهلل ا لحمد اهلل رب العلم ه أشهد أن ال الدوا و الد
بعدي. أللهم صل و سلم ك ل وأشهد أن محمدا عبدي و رسىل الوب وحدي شر
ه. .يأما بعدعلى أسعد مخلىقاتك سدوا محمد وعلى أل وصحب أجمع
Puji syukur hadirat Allah Subhanallahu Wata’aia yang telah memberikan
sifat Rahman-Rahim-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi yang
berjudul “Perbandingan Pencatatan Pernikahan di Thailand dan Thailand Selatan”
Selama proses penulis Skripsi ini, penulis menyadari bahwa adanya
keterbatasan dalam diri penulis sehingga dalam penulisan Skripsi ini dibantu oleh
berbagai pihak yang senantiasa memberikan bantuan, dorongan, semangat, kritik
dan saran. Oleh karena itu, penulis ingin mempergunakan kesempatan ini untuk
menyampaikan rasa terima kasih dan rasa hormat kepada:
1. BapakProf. KH. Drs. Yudian Wahyudi., PH. D., selaku Rektor UIN Sunan
Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Dr. H. Syafiq Hanafi, M.,Ag, selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan
Hukum.
3. Bapak Dr. Fathorrahman, S, Ag. M,Si, selaku ketua prodi Perbandingan
Mazhab yang telah memberi dorongan berupa semangat untuk
menyelesaikan skripsi ini.
ix
4. Dr. Sri Wahyuni, M. Ag,. M. Hum., selaku pembimbing skripsi yang
dengan kesabaran dan kebesaran hati telah rela meluangkan waktu,
memberikan arahan, masukan, serta bimbingannya kepada penyusun
dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak penguji I, dan Bapak penguji II, yang telah berkenan menguji
skripsi penyusun, serta memberikan masukan dan penilaian.
6. Bapak Badroddin selaku Staff TU Jurusan Perbandingan Mazhab, yang
memberikan semangat dan telah menuntun penyusun dengan sabar dalam
proses penyusunan skripsi hingga sidang munaqasah.
7. Seruruh Dosen dan Staff di Fakultas Syari’ah dan Hukum yang selaku
mengisi pundi-pundi keilmuan dan berbagi pengalamannya kepada
penyusun.
8. Terimakasih kepada seluruh Dosen Fakultas Syari’ah dan Hukum yang
dengan tulus ikhlas mebekuli ilmu penyusun untuk memperoleh ilmu yang
bermanfaat sehingga penyusun dapat menyelesaikan studi di Jurusan
Perbandingan Mazhab Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam
Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
9. Special untuk Ayahanda Sobari dan Ibunda Roteeyah yang selalu
penyusun sangat cintai dan banggakan. Sosok yang tidak pernah lelah
dalam menghulurkan bantuan serta tidak henti-henti menyemangati
penyusun. Berkat doa kalian aku bisa disini hari ini.
10. Sangat terimakasih untuk KH. Ismail Daming kepala sekolah di Sekolah
Islamsart Wittaya yang mana mengusahakan untuk mengurus bisa
x
penyusun bisa kuliah di Indonesia dan sudah mengurus penyusun dari
sejak masa sekolah SMA.
11. Special untuk kakak yang tercintai kakak Suraida Saleh, Aisyah Roding,
Hanan Beraheng, Munirah Machu, Azurina Charu yang mana membantu
penyusun sampai skripsi ini selesai dan memberi motivasi bagi penyusun.
12. Special dan terkhusus untuk sahabat-sahabat yang tergabung dalam Group
Kesayangan yaitu Mbk Uzy, Karlinda, mbk Nia, Putri, Chi, Rita,dan kak
Han yang telah membersamai penyusus selama kuliah, yang telah
menghabiskan waktu bersama dalam keadaan apapun, melewati suka duka
baik dalam masalah perkuliahan maupun pribadi. Juga memberi masukan,
kritik, saran serta membagi ilmu-ilmu yang sangat membantu
menyelesaikan skripsi ini.
13. Keluarga Bersar PMH_REALTAMORFOSE yang telah memberikan
ruang diskusi intelektual serta informasi penting dalam kuliahan,
memberikan nasehat, masukan serta saran demi kelengkapan skripsi ini.
14. Saudari Yunainah Pathan serta Sainap Mama yang telah sabar dalam
membantu penyusun dalam proses penyusunan skripsi ini. Bantuan,
dukungan serta omelanmu tidak akan pernah penyusunan lupakan.
15. Teman-teman Ikatan Persaudaraan Mahasiswa Islam Thailand di
Indonesia (IPMITI)
16. Semua pihak yang telah membantu penyusun dalam penulisan skripsi ini
baik secara langsung maupun tidak langsung yang tidak dapat penyusun
sebutkan satu persatu.
xi
Skripsi ini merupakan hasil pikiran penyusun sendiri. Namun
penyusun menyadari bahwa karya ini belum mendekati kesempurnaan
baik teknik dan subtansialnya. Oleh karena itu, dengan kerendahan dan
kesadarannya, penyusun berhadap saran dan kritikan yang konstruktif dari
pihak-pihak yang menyempatkan waktunya untuk membaca karya ini.
Penyusun berharap semoga penulisan skripsi ini dapat memberikan
manfaat bagi dari penyusun dan kontribusi positif bagi pengembangan
ilmu pengetahuan pada umumnya serta menjadi bahan acuan bagi civitas
akademik untuk mendorong perbaikan system pernikahan di Thailand dan
Thailand Selatan
Yogyakarta, 10 Ramadhan 1437 H.
16 Juni 2016 M.
Penyusun
Miss. Tanita Maknab
NIM:12360025
xii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB - LATIN
Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan ini
berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan
05936/U/1987.
I. Konsonan Tunggal
HurufArab Nama HurufLatin Nama
Alif Tidak
dilambangkan Tidak dilambangkan
Ba‟ B Be
Ta‟ T Te
Sa‟ Ṡ es (dengan titik diatas)
Jim J Je
Ha‟ Ḥ ha (dengan titik dibawah)
Kha‟ Kh kadan ha
Dal D De
Żal Ż zet (dengan titik diatas)
Ra‟ R Er
Za‟ Z Zet
xiii
Sin S Es
Syin Sy esdan ye
Sad Ş es (dengan titik dibawah)
Dad Ḍ de (dengan titik dibawah)
Ta‟ Ṭ te (dengan titik dibawah)
Za‟ Ẓ zet (dengan titik dibawah)
„Ain „ Koma terbalik diatas
Gain G Ge
Fa‟ F Ef
Qaf Q Qi
Kaf K Ka
Lam L El
Mim M Em
Nun N En
Waw W W
Ha‟ H Ha
xiv
Hamzah „ Apostrof
Ya‟ Y Ye
II. Konsonan Rangkap karena Syaddah Ditulis Rangkap
Ditulis Muta„addidah
Ditulis „iddah
III. Ta’ Marbutah di Akhir Kata
a. Bila dimatikan/sukunkan ditulis “h”
Ditulis Hikmah
Ditulis Jizyah
b. Bila diikuti dengan kata sandang „al‟ serta bacaan kedua itu
terpisah, maka ditulis h
Ditulis Karāmahal-auliyā„
c. Bila ta‟mar butah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan
dammah ditulis t
Ditulis Zakāh al-fiṭ ri
IV. Vokal Pendek
Fathah ditulis A
Kasrah ditulis I
Dammah ditulis U
xv
V. Vokal Panjang
اFathah diikuti Alif Tak
berharkat Ditulis Jāhiliyyah
يFathah diikuti Ya‟ Sukun
(Alif layyinah) Ditulis Tansā
Kasrah diikuti Ya‟ Sukun Ditulis Karīm ي
و Dammah diikuti Wawu
Sukun ditulis Furūd
VI. Vokal Rangkap
Fathah diikuti Ya‟ Mati Ditulis Ai ي
Fathah diikuti Wawu Mati Ditulis Au و
VII. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan
dengan Apostrof
Ditulis a‟antum
Ditulis „u„iddat
Ditulis la‟insyakartum
VIII. Kata Sandang Alif + Lam
a. Bila diikuti huruf Qomariyah
Ditulis al-Qur‟ān
Ditulis al-Qiyās
b. Bila diikuti huruf Syamsiyah ditulis dengan menggunakan huruf
xvi
Syamsiyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf „l‟ (el) nya.
Ditulis as-Samā‟
Ditulis asy-Syams
IX. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat
Ditulis zawīlfurūdataual-furūd
Ditulis ahlussunnahatauahlas-sunnah
xvii
DAFTAR ISI
HALAMAN JUDUL ..................................................................................... i
ABSTRAK .................................................................................................... ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI .......................................................... iii
HALAMAN PENGESAHAN .................................................................... iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI ....................................... v
MOTTO HIDUP ......................................................................................... vi
HALAMAN PERSEMBAHAN ................................................................ vii
KATA PENGANTAR .............................................................................. viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB - LATIN ................................... xii
DAFTAR ISI ............................................................................................ xvii
BAB I PENDAHULUAN .......................................................................... 1
A. Latar Belakang Masalah ............................................................ 1
B. Rumusan Masalah ..................................................................... 9
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian ............................................... 9
D. Telaah Pustaka ......................................................................... 10
E. Kerangka Teoretik ................................................................... 13
F. Metode Penelitian .................................................................... 17
1. Jenis Penelitian .................................................................. 17
2. Sifat Penelitian .................................................................. 17
3. Pendekatan ......................................................................... 18
4. Teknik Pengumpulan Data ................................................ 18
xviii
5. Analisis Data ..................................................................... 19
G. Sistematika Pembahasan ......................................................... 20
BAB II TINJAUN UMUM HUKUM PERNIKAHAN DI THAILAND
DAN THAILAND SELATAN ................................................................... 22
A. Sejarah Negara Thailand ......................................................... 22
B. Kondisi Masyarakat di Thailand ............................................. 26
C. Islam di Thailand ..................................................................... 32
D. Hukum Islam di Thailand ........................................................ 35
1. Hukum Pernikahan di Thailand ( Civil and Commercial
Code) dan Thailand Selatan (Hukum Islam) ...................... 39
2. Sejarah Penerapan Hukum Pernikahan di Thailand dan
Thailand Selatan ................................................................. 43
BAB III PENCATATAN PERNIKAHAN DI THAILAND DAN
THAIAND SELATAN ............................................................................... 47
A. Pencatatan Pernikahan di Thailand ......................................... 47
1. Dasar Hukum .................................................................... 47
2. Proses dan Prosedur Pencatatan Pernikahan di Thailand . 51
B. Pencatatan Pernikahan di Thailand Selatan ............................. 57
1. Dasar Hukum .................................................................... 57
xix
2. Proses dan Prosedur Pencatatan Pernikahan di Thailand
Selatan .............................................................................. 66
BAB IV ANALISIS PERBANDINGAN PENCATATAN
PERNIKAHAN DI THAILAND DAN THAILAND SELATAN ........ 69
A. Pencatatan Pernikahan di Thailand dan Thailand Selatan
Dilihat dari Aspek Peraturan Perundang-Undangan ............... 69
1. Sah Tidaknya Sebuah Pernikahan .................................... 69
2. Dampak Tidak Dicatatnya Pernikahan ............................. 70
B. Persamaan dan Perbedaan Hukum Pencatatan Pernikahan di
Thailand dan Thailand Selatan ................................................ 74
C. Faktor-Faktor yang Melatarbelakangi Pencatatan Pernikahan di
Thailand dan Thailand Selatan ................................................ 81
BAB V PENUTUP .................................................................................... 89
A. Kesimpulan .............................................................................. 89
B. Saran ........................................................................................ 92
C. Penutup .................................................................................... 93
DAFTAR PUSTAKA ............................................................................... 95
LAMPIRAN-LAMPIRAN ........................................................................ I
LAMPIRAN I TERJEMAHAN BAHASA ASING ................................ I
LAMPIRAN II DATA WAWANCARA ............................................... II
xx
LAMPIRAN II BIOGRAFI ULAMA ................................................... IV
LAMPIRAN III DOKUMENTASI PENELITIAN ............................... V
LAMPIRAN IV CURRICULUM VITAE ........................................... XV
1
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Thailand merupakan salah satu negara di kawasan Asia Tenggara.
Secara geografis, Asia Tenggara merupakan kawasan antara benua Australia
dan daratan Cina, daratan India sampai laut Cina. Dengan demikian, Thailand
cukup mudah dijangkau para pelancong dari zaman ke zaman untuk mencari
penghidupan maupun penyebaran agama.
Mayoritas penduduk Thailand beragama Budha, hanya sedikit yang
beragama Islam dan Konghucu. Namun demikian, meskipun umat Islam di
Thailand merupakan umat minoritas tetapi perkembangannya sangat cepat,
oleh karena itu umat Islam di sana merupakan minoritas terbesar setelah
Cina, The Muslims are a significant minority group in Thailand.1 Seperti
halnya kaum minoritas di negara-negara lain, kawasan Thailand bagian
selatan yang merupakan basis masyarakat Melayu-Muslim adalah daerah
konflik agama dan persengketaan wilayah dengan latar belakang ras dan
agama yang berkepanjangan. Konflik tersebut semakin parah ketika kerajaan
melayu runtuh pada tahun 1902, masyarakat melayu Pattani merasa sangat
tertekan. Khususnya pada pemerintahan Pibul Songgram (1939-44), orang
Melayu telah menjadi sasaran asimilasi kebudayaan. Bahkan sampai saat ini
1 Thanet Aphornsuvan, “History and Politics of The Muslim in Thailand,” Skripsi
Universitas Thammasat Thailand, (2003), hlm., 3.
2
pun masyarakat Muslim minoritas Pattani Thailand menghadapi diskriminasi
konflik dan teror yang berlarut-larut. Oleh karena itu, kehidupan sosial
maupun politik menjadi sangat terbatas. Hal ini senada dengan apa yang
dikatakan Nik Anuar, “Sengketa di berbagai negara terjadi merata di dunia
sepanjang masa” Tidak sedikit tentara dan orang awam menjadi korban
sebelum Bukit Golan jatuh ke tangan Israel. India dan Pakistan terpecah
hingga saat ini karena perebutan hak atas Kashmir.2
Pada umumnya, Thailand merupakan negara yang mayoritas
penduduknya beragama Budha. Dengan demikian, Thailand masuk dalam
kelompok negara ketiga. Secara keseluruhan, kaum Muslim di Thailand
adalah penduduk minoritas yang hanya sampai 5% dari jumlah keseluruhan
penduduk Thailand. Mereka adalah ras melayu yang hingga kini masih
merpertahankan bahasa serta budaya mereka dalam praktek kehidupan sehari-
hari.3
Ras melayu tersebut, menghuni kawasan di Thailand Selatan, dan
penduduknya mencapai 80% memeluk agama Islam sebagai agama mayoritas
penduduknya. Data sejarah menunjukkan bahwa di Thailand Selatan pada
masa lalu terdapat kerajaan yang makmur, masyarakatnya sejahtera dan
berpengaruh di Asia Tenggara. Kerajaan tersebut adalah kerajaan Pattani.
Setelah beberapa lama, kerajaan Pattani mengalami kajayaan, pada tahun
2
Abdullah Hawash, Perkembangan Ilmu Tasawwuf & Tokoh-Tokohnya di
Nusantara, (Surabaya: Al-Ikhlas, 1980), hlm., 19.
3
Arong Suthasana, Hukum Islam dalam Sistem Politik Thailand dalam
Surdirman(ed), perkembangan Muthakhir Hukum Islam diAsia Tenggara: Studi kasus
Hukum Keluarga dan pengkodifikasinya, (Bandung: Mizan, 1993), hlm., 118.
3
1902 secara total kerajaan tersebut dikalahkan oleh kehebatan orang-orang
Budha. Hal ini disebabkan banyaknya perbedaan antara orang Budha
(Birokrasi pemerintah) dengan orang Thailand Selatan, seperti perbedaan
agama, bahasa dan kebudayaan yang menyebabkan kaum Muslim di daerah
itu terisolir dari birokrasi negara dan keberadaan mereka dipandang sebagai
masalah oleh pemerintah Thailand.4
Di Thailand Selatan, yakni Pattani, Yala, Narathiwat dan Satun dapat
dikategorikan sebagai daerah yang kelabu, karena terdapat dua budaya yang
berbeda, saling tarik-menarik dan tumpang tindih di antara keduanya. Ada
budaya yang berorientasi Islam di satu sisi dan budaya yang berorientasi
Budha di sisi lain. Secara budaya, kaum Muslim di daerah tersebut milik
budaya Melayu dan secara politik mereka adalah bagian dari negara Thailand
yang agama negaranya adalah Budha.5
Kaum Muslim di empat provinsi Thailand Selatan tersebut
menganggap diri mereka sebagai orang Muslim melayu bukan orang Thai
yang beragama Islam. Hal ini menjadi motivasi bagi pemerintah Thailand
untuk lebih lunak dan mulai merangkulnya dengan berbagai kebijakan
pemerintah untuk menjamin hak-hak kaum Muslim ketika mengakui dirinya
sebagai orang Thai yang beragama Islam. Salah satu kebijakan yang dikelua
rkan pemerintah adalah memberi otonomi khusus dalam bidang hukum yang
berkaitan dengan Keluarga dan Waris kepada kaum Muslim yang tinggal di
4 Seni Mudman, Pembangunan dan Kebangkitkan Islam di Asia Tenggara, (Jakarta:
Pustaka LP3ES, 1993), hlm., 325.
5 Ibid., hlm., 326.
4
provinsi Pattani, Yala, Narathiwat dan Satun. Untuk menyelenggarakan
Peradilan Agama tersendiri di tingkat provinsi ศาลชนตน6
, khususnya di
bidang hukum keluarga dan waris.7
Tidak hanya demikian, sekitar tahun 1946, pemerintah Thailand
mengeluarkan Undang-undang untuk kaum Muslim mengenai urusan agama
Islam, yaitu กฎหมายบญญตอสลาม8
(Undang-undang Perlindungan Muslim
Thailand), dan pada tahun 1947 mengeluarkan Undang-undang tentang
Urusan Masjid. Kedua Undang-undang ini berlaku tidak hanya khusus untuk
Thailand Selatan, namun juga berlaku untuk seluruh kaum Muslim di
Thailand.
Pemerintah Thailand secara resmi hanya mengakui hukum perdata
Islam yang berkaitan dengan keluarga dan waris saja, hal itu pun hanya
berlaku pada provinsi Pattani, Yala, Narathiwat dan Satun, selain dari itu
hukum Islam tidak diakui oleh pemerintah Thailand, sebagaimana yang
tertuang dalam Undang-undang pelaksanaan hukum Islam pada tahun 1946.
Dari sisi sejarah pembentukan Undang-undang Islam tentang Keluarga
dan Waris adalah untuk mengambil hati kaum Muslim di provisi Pattani,
Yala, Narathiwat dan Satun agar mendukung pemerintah Thailand. Dalam
realitas yang ada sekarang, kaum Muslim Thailand menyelesaikan
permasalahan yang berkaitan dengan hukum keluarga dan waris lebih
6 San Chan Ton adalah pengadilan sipil di Thailand
7 Narung Siripachana, Khwam Pen Ma Khod Mai Islam Le’ Dato Yutitam, (Bangkok:
PT. Popit Press, 1975), hlm., 47.
8 Kod May Ban Yat Islam adalah undang-undang perlindung muslim Thailand
5
cenderung datang langsung kepada para ulama setempat atau lembaga-
lembaga keagamaan non-pemerintah dari pada ke Pengadilan Agama.
Undang-undang Islam tentang keluarga dan waris secara garis besar
membahas dua hal. 1. Tentang keluarga, yang meliputi beberapa bab, yaitu:
syarat dan rukun nikah, ijab-kabul, saksi, wali dan hal-hal yang bisa
menyebabkan putusnya suatu ikatan pernikahan. 2. Tentang waris, yang
meliputi ahli waris, benda yang diwariskan, bagian-bagian ahli waris, dan
asabah. Jika dilihat dari isi atau materi Undang-undang ini bukan murni
ajaran Islam ala mazhab Syafi‟I, namun banyak muatan lokal yang juga
diserap dalam Undang-undang tentang hukum keluarga dan waris tersebut.
Hal inilah yang menjadikan ciri khas serta unik dari Undang-undang Hukum
keluarga Thailand.9
Hukum pernikahan yang berlaku di Thailand dalam กฎหมายแพง10
(hukum perdata) dalam hukum pencatatan pernikahan di Thailand (umum) di
dalamnya berisi tentang jika warga Thailand menikah tidak dicatat oleh
negara, dan jika secara hukum terjadi suatu permasalahan misalnya hendak
bercerai, maka istri tidak berhak terhadap harta suami, dan suami juga tidak
berhak terhadap harta istri. Oleh karena itu, proses pernikahan orang Islam di
Thailand diadakan sesuai ajaran agama Islam, namun pencatatannya tetap di
Pengadilan Negeri. Meskipun demikian, pencatatan pernikahan tersebut tidak
diwajibkan oleh negara baik orang Islam atau non-Islam.
9 Waeberaheng Waehayee, “Konsep Wali Nikah dalam Undang-Undang Hukum
Keluarga Islam Thailand”, skripsi fakultas syariah dan hukum Universitas Islam Negeri
Sunan Kalijaga, Yogyakarta (2008), hlm., 4.
10
Kod May Pheng adalah hukum perdata Thailand
6
Sedangkan hukum pernikahan yang berlaku di Thailand Selatan
khususnya di empat wilayah yaitu Pattani, Yala, Narathiwat dan Satun,
hukum pernikahannya mengikuti hukum Islam. Secara agama, pencatatan
pernikahan tersebut harus di Majlis Agama Islam (MAI) atau di Masjid,
bukan di Pengadilan Negeri. Setelah acara pernikahan di Majlis Agama,
barulah dicatatkan kembali di Pengadilan Negeri. Oleh karena itu, jika
seseorang yang menikah dan hanya dicatatkan di Majlis Agama Islam saja
tanpa dicatatkan di Pengadilan Negeri, maka jika terjadi suatu permasalahan
misalnya ingin bercerai yang berhak memutuskan adalah Majlis Agama Islam
bukan Pengadilan Negeri, dan perceraian tersebut langsung diputuskan oleh
imam-imam di masjid masing-masing. Akan tetapi, jika permasalahan
tersebut tidak bisa diselesaikan oleh imam di Majlis Agama, maka masalah
tersebut dapat diajukan ke Datok Yutitam atau tok qadi (Hakim di MAI) .
Hukum pernikahan dalam Islam yang berlaku di Thailand Selatan
mempunyai kedudukan yang sangat penting, diketahui dari banyaknya ayat
dalam al-Qur‟an maupun hadis dan penjelasan detailnya. Hal ini disebabkan
hukum pernikahan mengatur tata cara kehidupan keluarga yang merupakan
inti kehidupan masyarakat sejalan dengan kedudukan manusia sebagai
makhluk yang berkehormatan melebihi makhluk-makhluk lainnya.11
Dalam realitasnya, pernikahan yang terjadi di masyarakat menuai
berbagai persoalan. Hal Ini dikarenakan adanya gesekan yang terjadi di
masyarakat baik sosial, politik, ekonomi, maupun budaya. Dinamika
11
Ahmad Azhar Basyir, Hukum Perkawinan Islam, cet ke-9 (Yogyakarta: UII Press,
1999), hlm., 1.
7
masyarakat yang berkembang pesat sangat mempengaruhi perilaku hukum
manusai, sedangkan regulasi hukum Islam tidak cukup untuk mengakomodir
kebutuhan masyarakat dewasa ini. Oleh sebab itu dibutuhkan adanya regulasi
hukum yang revoulisoner terkait aturan pernikahan.
Berbagai respon mengalir dari berbagai kalangan masyarakat terkait
pencatatan Pernikahan. Ada yang menyambut secara positif karena
menyadari pentingnya pencatatan Pernikahan dan dirasa manfaat besar
yang ditimbulkan dari aturan tersebut. Ada pula yang menyambut secara
negatif, umumnya kalangan ini berasal dari kalangan Muslim fundamentalis
serta kalangan Muslim tradisionalis.
Di samping itu, dalam kajian literatur klasik (kitab fiqih) tidak
ditemukan perihal pencatatan Pernikahan sebagai sahnya Pernikahan.
Pernikahan merupakan ranah privat yang seharusnya Negara tidak berhak
ikut campur. Secara umum, alasan demikian yang menjadi dalih kalangan
yang menolak pencatatan pernikahan. Akan tetapi, mereka lupa melihat sisi
positif dari aturan tersebut, banyak manfaat dari pencatatan pernikahan, di
antaranya yaitu berfungsi untuk data kependudukan, perceraian, serta
berhubungan dengan status anak atas hak kewarisan dan sebagainya. Ketika
terjadi perselisihan atau masalah dengan perkawianan tersebut maka dapat
dilakukan upaya hukum yang sangat membutuhkan akta otentik.
Pernikahan memang ranah privat yang negara seharusnya tidak ikut
campur, akan tetapi dalam era dewasa ini, kita tidak bisa memisahkan diri
dari negara karena kita bagian dari warga negara. Oleh karrena itu, secara
8
tidak langsung kita telah menyatakan diri tunduk kepada penguasa,
meminjam istilah Jhon Locke kita telah terikat pada kontrak sosial12
.
Berkaitan dengan hal ini, terdapat kaidah usul fiqih yang menyatakan :
تصرف االهام على الرعيت هنىط بالوصلحت13
Kaidah di atas menjadi dasar atas legitimasi pemerintah terhadap
rakyatnya sejauh apa yang menjadi kebijakannya adalah maslahat untuk
rakyatnya. Selain hal itu, dalam al-Qur‟an akad jual-beli atau utang piutang
sangat dianjurkan untuk dicatatkan sesuai dengan al-Baqarah (2) : 282
14ىهفاكتب وىهس أجل ىلإ بدين نتنايدت اذإ ىاناهء ينرال يآأيها
Secara logis, akad nikah yang lebih penting dan sakral dari pada akad
jual beli atau utang-piutang tentu jauh lebih dianjurkan pencatatanya. Hal ini
didukung oleh sebuah sabda Nabi saw
15 بشاة ن ولىلاو
12
“John Locke dan Pemikirannya,” http://ilmutuhan.blogspot.com/2011/01/.htm,
akses 20 Februari 2016.
13
Al-Imam Jalaluddin, Al-Asybah wa An-Nadẓ air, (Beirut: Dar al-Kutb Al-Ilmiyah,
2005), hlm., 269.
14 Al-Baqarah (2) : 282
15
Al-Bukhari, Sahih Al-Bukhari, jilid II, terj. Muhammad Iqbal, Lc, (Jakarta:
Pustaka As-Sunnah, 2000 ), hlm., 384
9
Nabi mengutus para sahabat untuk menyiarkan pernikahan dan
melaksanakan walimah meski dengan satu kambing. Secara antropologis,
penjelasan terkait dua nash tersebut akan menjawab segala polemik terkait
pencatatan pernikahan.
Pemaparam mengenai perbedaan hukum pernikahan di Thailand dan
Thailand Selatan dihubungkan dengan pentingnya pencatatan pernikahan di
atas sangat menarik untuk dikaji bagaimana keadaan pencatatan pernikahan
di Thailand dan Thailand Selatan, dan bagaimana perbedaannya, serta faktor
apa saja yang melatarbelakangi perbedaan tersebut.
B. Rumusan Masalah
Berdasarkan pemaparan latar belakang masalah terdapat beberapa hal
yang menjadi rumusan masalah sebagai batasan pembahasan dalam penelitian
ini, yaitu:
1. Bagaimana pencatatan pernikahan di Thailand dan Thailand Selatan?
2. Bagaimana persamaan dan perbedaan pencatatan pernikahan di Thailand
dan Thailand Selatan, dan faktor apa saja yang melatarbelakangi
keduanya?
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah di atas, penyusun mempunyai beberapa
tujuan yang diharapkan dapat tercapai, yaitu:
10
1. Untuk menggambarkan pencatatan pernikahan di Thailand dan
Thailand Selatan.
2. Untuk menjelaskan persamaan dan perbedaan pencatatan pernikahan
di Thailand dan Thailand Selatan, dan factor-faktor yang
melatarbelakangi keduanya.
Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah:
1. Sebagai bentuk kontribasi dalam memperluaskan keilmuan bagi para
pembaca terutama mengenai hukum Pernikahan di Thailand dan
Thailand Selatan.
2. Sebagai bahan rujukan dalam ilmiah dan akademik bagi yang ingin
melakukan penelitian selanjutnya, terutama mengenai masalah hukum
Pernikahan di Thailand dan Thailand Selatan.
D. Telaah Pustaka.
Kajian tentang pencatatan pernikahan sebenarnya bukan merupakan
suatu kajian yang baru sama sekali, karena telah banyak cendekiawan atau
peneliti yang telah membahas tentang objek pencatatan pernikahan ini sejak
dulu. Namun demikian, belum pernah ada satu pun cendekiawan atau peneliti
yang telah membahas tentang objek ini dengan metode perbandingan antar
luar negeri. Oleh karena itu, penelitian ini merupakan penelitian pertama
yang membahas tentang pencatatan pernikahan di Thailand dan Thailand
Selatan. Namun demikian, ada beberapa penelitian yang sudah dilakukan
11
sebelumnya berkaitan dengan pelaksanaan hukum Pernikahan di Thailand
dan Thailand Selatan, antara lain:
Den Tokmina dan Bukhari Banraman, กฎหมายอสลาม16
( hukum Islam)
merupakan buku tentang hukum Islam. Buku ini menjelaskan mengenai
agama Islam dan hukum Islam yang dilaksanakan di Thailand, diantaranya
mencakup hukum keluarga, hukum kewarisan dan hukum lainnya yang
berkaitan dengan cara mengkonsumsi makanan. 17
Praserd Daeyiwa, ขอบญญต กฎหมายอสลาม วาดวย ครอบครว และมรดก18
(Undang-undang Pelaksanaan Hukum Keluarga Islam dan Hukum Waris
Islam). Buku ini menjelasan tentang undang-undang agama Islam mengenai
hukum Pernikahan dan hukum kewarisan. 19
Prof. Narungdet Sarukhosit, กฎหมายสามญประจ าบาน20
(hukum keluarga).
Buku ini menjelasan tentang undang-undang dalam hukum perdata di
Thailand (umum). 21
16
Kod May Islam adalah Hukum Islam
17
Den Tokmina dan Bukhari, Islamic Law, cet. IV (Bangkok, Ramkamheng
University, 2009), hlm., 1-231.
18
Kho Ban Yat Kod may Islam Wa Duay Krob Krua Lek Moraduk adalah Undang-
undang Pelaksanaan Hukum Keluarga Islam dan Hukum Waris Islam
19
Prasert Daeyiwa, Undang-undang Pelaksanaan Hukum Keluarga Islam dan
Hukum Waris Islam, (Songkhla: Prince of Sungkhla University, 2007), hlm. 1-89
20
Kod May Saman Prajamban adalah Hukum Keluarga
21
Narungdet Sarukhosit, กฎหมายสามญประจ าบาน, wongsawang (Bangkok: Publishing and
Printing:, 2014), hlm., 1-127.
12
Waeberaheng Waehayee, Konsep Wali Dalam Undangundang Hukum
Keluarga Islam Thailand. Penelitian ini menjelaskan tentang Undang-
undang hukum keluarga Islam di Thailand dan menjelaskan tentang keadaan
di Thailand dan di Thailand Selatan dari zaman dulu sampai sekarang. 22
Muhammad Ruslan Luebakaluting, Peran Lembaga Pernikahan Islam di
Indonesia dan Thailand Selatan (Perbandingan Antara Kantor Urusan
Agama ( KUI) dan Majelis Agama Islam(MIA). Penelitian menjelaskan
tentang pengadilan agama 2 negara yaitu Thailand dan Indonesia. 23
Usman Madami, Peranan Ulama dalam Pembinaan Hukum Islam di
Pattani, sebuah karya tulis tesis yang membicarakan tentang Pembina hukum
secara umum akan tetapi tidak memfokuskan kepada hukum dan mekanisme
pernikahan. 24
Secara umum, studi-studi tentang pencatatan pernikahan di Thailand dan
Thailand Selatan belum pernah ada yang dituangkan menjadi tulisan karya
ilmiah. Oleh karena itu, penyusun berupaya untuk meneliti lebih jauh tentang
pencatatan pernikahan di Thailand dan Thailand Selatan.
22
Mr. Muhammad Ruslan Leubakaluting, “Peranan Lembaga Perkawinan Islam di
Indonesia dan Thailand Selatan Perbandingan Antara Kantor Urusan Agama (KUA) dan
Majlis Agama Islam (MAI)”, Skripsi Universita Islam Negeri Yogyakarta 2008, hlm., 1-69
24
Usman Madami, “Peranan Ulama dalam Pembinaan Hukum Isam di Pattani”,
Disertasi Doktor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2014, hlm., 1-227.
13
E. Kerangka Teoretik
Berawal dari asumsi bahwa Thailand Selatan merupakan wilayah yang
80% penduduknya beragama Islam dengan tingkat pengamalan ajaran yang
cukup tinggi, dari situlah penelusuran tentang hukum Islam dimulai. Selain
ajaran Islam yang berlaku di sana, pemerintah yang notabenenya beragama
Budha menyediakan Undang-undang Islam untuk kaum muslim termasuk
dalam bidang hukum keluarga. Disamping itu meskipun di Thailand
mayoritas beragama Budha tapi ada sebagian kecil beragama Islam. Oleh
karena itu, beberapa teori di bawah ini penyusun gunakan dalam menyusun
dan menganalisis penelitian ini, diantaranya adalah:
Teori Politik hukum regal policy kebijaksanaan hukum “Politik
mempengaruhi hukum dengan secara melihat konfigurasi kekuatan yang ada
di belakang pembuatan dan penegakan hukum itu”25
Hubungan kausalitas antara hukum dan politik pada saat konfigurasi
politik tampil secara demokratis maka produk-produk hukum yang di
lahirkannya. Pada saat konfigurasi politik tampil secara demokratis, maka
produk-produk hukum yang dilahirkannya berkarakter responsive ,
sebaliknya ketika konfigurasi politik tampil secara otoriter, hukum-hukum
yang dilahirkannya berkarakter ortodoks.26
25
Mahfud MD. Politik Hukum di Indonesia , (Jakarta: Raja Wali Press, 2011),
hlm.9
26 Ibid., hlm., 373
14
Politik hukum sebagai aktivitas memilih dan cara yang hendak dipakai
untuk mencapai suatu tujuan social dan hukum tertentu dalam masyarakat.27
Pernikahan yang sah di Thailand, sesuai dengan Undang-undang
pernikahan dalam pasal 1457, undang-undang buku kelima tentang keluarga
bahwa: “Pernikahan dengan cara ini akan dianggap sah apabila telah di
daftarkan”
Namun, selanjutnya diperkuat lagi dengan ketentuan pasal 1458 yang
menjelaskan bahwa “Pernikahan dapat terjadi apabila antara laki-laki dan
perempuan telah bersepakat menjadikan satu sama lain sebagai pasangan
suami dan istri, dan kesepakatan tersebut harus dinyatakan secara langsung
dihadapan petugas sebelum didaftarkan kepada petugas pencatatan
pernikahan.
Perkembangan teori dan praktek ilmu-ilmu kenegaraan terdapat Teori
Sekuler dapat menunjang kebebasan beragama dan kebebasan dari
pemaksaan kepercayaan dengan menyediakan sebuah rangka yang netral
dalam masalah kepercayaan serta tidak menganakemaskan sebuah agama
tertentu. Adapun teori sekuler, tidak ada hubungan antara agama dan negara,
negara adalah urusan hubungan antara manusia dengan manusia, sedangkan
agama adalah hubungan manusia dengan Tuhannya, keduanya tidak dapat
disatunya. Dalam teori sekuler ini, system dan norma-norma hukum positif
dipisahkan dengan nilai-nilai dan norma-norma agama. Norma dan hukum
ditentukan atas kesepakatan manusia dan tidak berdasarkan agama atau
27 Imam syaukani, Dasar-Dasar Politik Hukum, (Jakarta: PT Rajagrafindo
Persada , 2004), hlm., 29
15
bahkan mungkin bertentangan dengan agama. Namun demikian, negara-
negara sekuler ini juga membebaskan warga negaranya untuk memeluk
agama apa saja yang mereka yakini. Tetapi negara tidak ikut campur dalam
urusan agama.
Di Thailand dan Thailand Selatan yang mendefinisikan pernikahan
yang sah apabila sudah dicatat, maka kelakuan itu menjadi berkekuatan dan
akibat hukum.
Penelitian ini mengunakan yuridis-historis sebagai pisau analisa untuk
menjawab permasalahan-permasalahan yang ada. Pendekatan ini digunakan
untuk memberikan penjelasan terhadap proses pembentukan dan
pelaksanaannya hukum pernikahan di Thailand dan Thailand Selatan.
Secara yuridis, ketentuan hukum nasional tentang hukum pernikahan
dapat dilandaskan kepada hukum perdata yang menjadi dasar dalam praktek
masyarakat, dalam hukum perdata yang mencukupi VI bab dari pasal1435-
pasal 1598 yang menjadi pertimbangan dan landasan dalam menyelesaikan
perkara-perkara pernikahan di Thailand.
Begitu juga di Thailand Selatan berdasarkan Keputusan Perdana
Mentri Tentang pemberlakuan hukum nasional di seluruh negara dan hukum
Islam di wilayah Pattani, Yala, Narathiwat dan Satun pada tahun 2489 B.
oleh karena itu, hukum Islam menjadi salah satu hukum yang deperbolehkan
di Thailand khusus bagi empat wilayah di begian selatan yang mayolitasnya
Muslim. Hukum Islam yang dilaksanakan di Thailand yakni hukum
pernikahan dan hukum kewarisan.
16
Dalam pelaksanaannya dengan mendasarkan pada Hukum Islam
tentang Keluarga dan Kewarisan, yang dalam hal pernikahan tercantum
dalam Bab I dan mempunyai V bagian serta dijelaskan dalam pasal-pasal dari
22-187.
Secara historis, penelitian ini dilakukan dengan melihat hubungan
agama dan negara. Dimana hal tersebut tidak dapat diabaikan dalam
penetapan suatu hukum di dalam sebuah negara. Agar aturan yang bertujuan
untuk membenahi tatanan masyarakat dapat diterima oleh mereka. Dimana
negara itu perlukan untuk mencapai tujuan yang dicita-citakan masyarakat
manusia secara bersama-sama. Negara dengan otoritasnya mengatur
hubungan yang diperlukan antara masyarakat. Sedangkan agama mempunyai
otoritas untuk mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya.
Sementara itu dalam konteks di Thailand, hubungan relasi antara
agama dan negara tertuang dalam ideology negara Thailand itu sendiri, yakni
nasions, religion and kings. Dengan adanya aspek religiusitas dalam ideologi
negara Thailand maka dapat dianggap sebagai sebuah campur tangan agama
pada negara. Oleh karenanya nilai-nilai yang terkadang dalam agama
memberikan pengaruh pada system terbentuknya undang-undang di Thailand.
Sehingga dapat dikatakan bahwa Thailand juga menggunakan pola relasi
simbiosis mutualisme antara agama dan negara. Pola relasi ini juga didukung
kuat dengan adanya pasal 9 Dalam Konstitisi Kerajaan Thailand bahwa Raja
adalah Budha dan sebagai penopang agama Budha, sehingga pengaruh
17
agama Budha sangat kuat pada politik hubungan agama dan negara di
Thailand
F. Metode Penelitian
Dalam penyusunan suatu karya ilmiah penggunaan metode mutlak
diperlukan karena untuk permudah penelitian sebagai cara kerja yang efektif
dan rasional guna mencapai hasil penelitian yang optimal. Berikut
pemaparannya:
1. Jenis Penelitian
Jenis penelitian ini adalah penelitian literer atau library research,
artinya penelitian ini didasarkan kepada data tertulis yang berasal dari
Undang-Undang, kitab, buku-buku, jurnal dan sumber-sumber data
tertulis lainnya yang berguna dan mendukung penelitian ini. Penelusuran
data ini dilakukan terhadap undang-undang dan buku-buku terkait studi
tentang pencatatan pernikahan lainnya yang berkaitan dengan tema
dalam penelitian ini.
2. Sifat Penelitian
Sifat penelitian deskriptif-analitis-komparatif di dalam penelitian
ini. Deskriptif adalah menggambarkan secara tepat pencatatan
pernikahan di Thailand dan Thailand Selatan. Setelah itu, dilakukan
analisis terhadap masalah tersebut berdasarkan teori di atas. Sedangkan
komparatif yaitu untuk membandingkan pencatatan pernikahan di
18
Thailand dan Thailand Selatan yang menjadi obyek penelitian, dengan
perbandingan tersebut diharapkan dapat ditemukan persamaan dan
perbedaan sahingga hakikat obyek dapat dipahami.
3. Pendekatan
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah
pendekatan yuridis-historis. Pendekatan yuridis yaitu adalah pendekatan
yang memandang hukum sebagai doktrin atau seperangkat aturan yang
bersifat normatif (law in book). Pendekatan ini dilakukan melalui upaya
pengkajian atau penelitian hukum kepustakaan. Dalam hal ini penulis
menganalisis asas-asas hukum, norma-norma hukum dan pendapat para
sarjana. Dalam pendekatan ini terdapat prinsip bahwa suatu fenomena
yang ada secara historis tidak bisa dipisahkan keterkaitannya dengan
fenomena masa lalu.
4. Teknik Pengumpulan data
Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini
adalah studi kepustakaan dan dokumentasi yang bersifat tertulis terutama
buku-buku yang terkait dengan penelitian tersebut ataupun data tertulis
lainnya, yang dikumpulkan kemudian dilakukan penelaahan terhadap
naskah tersebut. Selain hal tersebut, dilakukan pula wawancara terhadap
beberapa tokoh agama di Thailand Selaatan,
Adapun sumber data yang penyusun ganakan dalam penelitian ini
terdiri dari data Primer dan Skunder.
19
a. Data primer yang digunakan adalah Undang-undangan Islam
Thailand dan Thailand Selatan seperti, กฎหมายแพง28 (Undang-
undang hukum perdata Thailand) dan กฎหมายครอบครวอสลาม29
(Undang-undang hukum keluarga Islam Thailand Selatan).
b. Data sekunder adalah buku-buku lain tentang pencatatan
pernikahan dan hukum Thailand seperti , Islam : Relasi Suami dan
Istri (Hukum Pernikahan I) Dilengkapi Perbandingan UU Negara
Muslim , hukum keluarga di Dunia Islam, hukum keluarga dan
kewarisan di Thailand Selatan, Hukum Islam di Thailand.
5. Analisis data
Proses Analisis data terhadap pelaksanaan hukum Pernikahan
Islam di Thailand dan Thailand Selatan ini digunakan metode deskrif
yaitu mengambarkan apa yang dijelaskan dalam undang-undang,
selanjutnya untuk menarik kesimpulan digunakan metode induktif dan
komparatif, yaitu:
a. Metode induktif yaitu menggambarkan apa yang dijelaskan dalam
aturan-aturan tentang pencatatan pernikahan yang berlaku di
Thailand dan Thailand Selatan, baru kemudian dirumuskan
menjadi satu kesimpulan.
b. Metose komparatif digunakan untuk melakukan perbandingan
antara hukum pernikahan di Thailand dan Thailand Selatan. Hal ini
29Kod May Krob Krua Islam adalah Hukum Keluarga Islam
20
dilakukan untuk mengetahui perbedaan dan persamaan hukum
pernikahan di Thailand dan Thailand Selatan.
G. Sistematika Pembahasan
Dalam rangka mempermudah pembahasan terhadap permasalahan
yang akan dibahas, pembahasan dalam skripsi ini disusun secara sistematika
sesuai tata urutan dari permasalahan yang ada. Sistematikanya tersusun
sebagai berikut;
Bab pertama, adalah pendahuluan yang terdiri dari tujuh sub bahasan
yaitu: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan
penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, kerangka teoritik, dan
sistematika pembahasan.
Bab kedua, adalah tinjaun umum hukum pernikahan di Thailand,
sejarah negara Thailand, kondisi masyarakat di Thailand, Islam di Thailand,
dan hukum pernikahan di Thailand.
Bab ketiga, adalah bab yang membahas tentang pencatatan
pernikahan di Thailand yang meliputi dasar hukum, proses dan prosedur
pencatatan pernikahan di Thailand dan Thailand Selatan.
Bab keempat, merupakan bab yang menganalisis perbandingan antara
hukum pencatatan pernikahan di Thailand dan Thailand Selatan meliputi
persamaan dan perbedaan yang ditemukan dalam aturan hukum Pernikahan
di Thailand dan Thailand Selatan.
21
Bab kelima, merupakan penutup pembahasan-pembahasan
sebelumnya yang berisi kesimpulan dari kajian yang telah dilakukan dan
saran-saran yang perlu disampaikan terkait dengan kajian-kajian yang perlu
diteruskan oleh peneliti-peneliti berikutnya di masa mendatang. Bab ini
dimaksudkan untuk memberikan atau menunjukkan bahwa problem yang
diajukkan dalam penelitian ini bisa dijelaskan secara komprehentif, dan
diakhiri dengan saran-saran untuk pengembangan studi lebih lanjut
89
BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil analisis yang diperoleh dalam penelitian ini, dapat
diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:
1. Pencatatan pernikahan di Thailand dan Thailand selatan dilihat dari
aspek peraturan perundang-undangan, Pencatatan pernikahan di
Thailand dianggap sah apabila di daftarkan (pasal 1457 undang-
undang keluarga Thailand), Sedangkan pencatatan pernikahan di
Thailand Selatan adalah ikatan antara lelaki dan perempuan untuk
menjadi suami-istri oleh akad nikah. (Pasal 22 tentang Pernikahan
Hukum Keluarga Islam bab I) Pernikahan di Thailand sering disebut
juga dengan pernikahan negara. Ini adalah pernikahan yang sah dan
diakui secara hukum negara namun tidak menggunakan hukum agama
apa pun. Pernikahan sipil tidak membutuhkan persetujuan/kehadiran
orang tua jika kedua calon pengantin sudah berusia 17 tahun (Pasal
1448 undang-undang keluarga di Thailand) .Ini adalah pernikahan
yang dilakukan dengan persyaratan dan tata cara agama dan dianggap
sah secara hukum agama tersebut.
Pernikahan Islam di Thailand dianggap suci karena pasangan yang
menikah berjanji atas nama dan di hadapan Tuhan. Dalam hal
pencatatan pernikahan, hukum Islam di Thailand tidak mengatur
secara jelas apakah pernikahan itu harus dicatat atau tidak. Dengan
90
melihat tujuan dari pencatatan pernikahan seperti tersebut diatas,
maka sesungguhnya pencatatan pernikahan banyak kegunaannya bagi
kedua belah pihak yang melaksanakan pernikahan baik dalam
kehidupan pribadi maupun di dalam kehidupan masyarakat
2. Terdapat persamaan dan perbedaan dalam hukum pencatatan
pernikahan di Thailand dan Thailand Selatan. Persamaan diantara
kduanya ialah: Pertama, sama-sama terdapat undang-undang yang
mengatur tentang tidak boleh menikahi sesama saudara sedarah.
Kedua, baik di Thailand maupun di Thailand Selatan tidak terdapat
aturan mengenai wajibnya mencatatkan pernikahan ke Pengadilan.
Ketiga, Hukum pencatatan pernikahan di Thailand dan Thailand
Selatan sama-sama memiliki unsur kerelaan atau atas dasar kemauan
sendiri (yakin/tidak ragu-ragu) untuk mencatatkan pernikahannya,
tidak diperbolehkan ada paksaan dari orang tua atau pihak lain.
Sedangkan Perbedaannya ialah: hukum pencatatan pernikahan di
Thailand tidak ada biaya untuk pencatatan pernikahan, sedangkan di
Thailand Selatan ada biaya untuk pencatatan. Hukum pernikahan di
Thailand tidak ada saksi kecuali pria dan wanita usianya sebelum 17
tahun harus ada orang tua/ walinya, sedangkan hukum pernikahan di
Thailand Selatan harus ada saksi dua orang karena hukum
pernikahannya menurut hukum Islam. Pencatatan pernikahan di
Thailand Selatan diharuskan mengucapkan sumpah/janjian atas nama
Tuhan baik pria maupun wanit, Sedangkan hukum pencatatan di
91
Thailand hanya ditanya kesediaannya saja. Pencatatan pernikahan di
Thailand Selatan terdapat syarat harus lulus mengikuti pelatihan
kedudukan suami-istri, sedangkan di Thailand tidak ada. Hukum
pernikahan di Thailand Selatan calon suami harus ada surat kejaminan
tidak narkoba di daerah setempat, sedangkan hukum Pernikahan di
Thailand tidak harus ada surat tersebut.
3. Faktor-Faktor yang melatarbelakangi pencatatan pernikahan di
Thailand dan Thailand Selatan adalah faktor sejarah dan faktor agama
Di Thailand mayoritas warganya beragama Budha. Di Thailand
dari awal pembentukannya, warga yang beragama Budha terdapat 80%
dari jumlah seluruhnya. Jadi di Thailand mengikuti hukum sendiri
tidak mengikuti hukum Islam. Akan tetapi jika orang yang beragama
Islam dan tidak tinggal di empat wilayah boleh mengikuti hukum
Islam karena Thailand tidak memaksa warganya untuk mengikuti
agama tertentu, jadi bisa saja orang beragama Islam yang tinggal di
seluruh Thailand bisa mengikuti hukum Islam, tetapi tidak berhak
untuk menyelesaikan masalah di Majlis Agama Islam kerena yang bisa
menyelesaikan itu orang beragama Islam yang tinggal di empat
wilayah di Thailand Selatan saja.
Hukum Islam yang berlaku di Thailand meliputi hukum
perdata tentang hukum pernikahan dan hukum kewarisan yang berlaku
pada empat provinsi di bagian Thailand Selatan. Secara teori, undang-
undang biasanya diberlakukan pada seluruh wilayah negara. Oleh
92
karena itu, dengan diundangkan KUHPerdata Bab V dan Bab VI
tentang Hukum keluarga dan Hukum Kewarisan yang mulai
diberlakukan pada tanggal 27 Oktober 1935 sampai sekarang,
KUHPerdata tentu dinyatakan berlaku terhadap seluruh wilayah
negara, tetapi karena sebelumnya terdapat พระราชกฤษฎกา (Dikrit
Kerajaan) tentang Aturan Administrasi di Tujuh Kerajaan Tahun 1901,
maka ada pengecualian pada daerah-daerah yaitu pada hukum keluarga
dan hukum kewarisan, bahwa tidak diberlakukan KUHPerdata umum
dan digantikan dengan diberlakukannya hukum Islam. Hubungan
antara KUHPerdata dengan hukum Islam ini diposisikan bahwa
KUHPerdata merupakan hukum umum (ius generale) yakni hukum
yang dilakukan bagi seluruh wilayah negara, akan tetapi hukum Islam
merupakan hukum khusus (ius special) dengan alasan bahwa hal ini
merupakan hukum yang berlaku pada beberapa orang, beberapa hal
dan beberapa wilayah saja.
B. Saran
Berdasarkan kesimpulan di atas, dapat diberikan saran-saran
sebagai berikut:
Dalam hukum percatatan pernikahan di Thailand Selatan
mengikuti hukum Islam dikatakan sah dalam mata kukum Islam, jika tidak
mencatat oleh negeri tidak berhak /tidak bisa mengajukan masalah oleh
pengadilan negara. Orang Thailand Selatan sangat rugi karena tidak
93
mencatat oleh negeri jadi bisa selesai masalah Cuma di Dato’ Yuttitham
saja. Jika bisa surat nikah langsung disahkan oleh mata hukum Islam dan
Hukum Negara, tidak harus catat dua kali karena jika ada masalah
masyarakat di Thailand Selatan berhak untuk menyelesaikan masalah
dengan hukum negara.
Bagi masyarakat dalam pencatatan pernikahan itu tidak wajib dan
tidak ada hukumnya untuk harus mencatatkan, tetapi jika tidak mencatat
masyarakat tidak berhak untuk mengajukan masalah di Pengadilan Negeri,
karena itu lebih baik mencatat saja baik di Majlis Agama Islam (khusus
untuk masyarakat Thailand Selatan) maupun di Pengadilan Negeri.
Bagi pemerintah jika masyarakat tidak mencatatkan surat nikah
oleh negara bisa saja untuk mendapatkan hak untuk menyelesaikan
masalah dalam rumah tangga di Pengadilan Negeri.
C. Penutup
Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT.
Dengan segala taufik dan hidayat-Nya, dapat menyelesaikan skripsi ini
dengan baik.
Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari bahwa masih
banyak terdapat kekurangan baik dalam isi maupun susunan kata-kata.
Namun demikian penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi
penulis sendiri, dan kepada para pembaca umumnya.
94
Akhirnya semua pihak yang secara langsung maupun tidak
langsung telah memberikan bantuan dalam penulisan skripsi ini, sehingga
skripsi ini dapat diselesaikan. Sekali ini penulis mengucapkan terimakasih
yang tak terhingga kepada semua pihak, semoga segala amal kebaikan
yang telah diberikan diterima di Allah SWT... Amin.
95
DAFTAR PUSTAKA
Al-Qur’an
Departemen Agama RI, Al-Qur’an Tajwid &Terjemah, Bandung: CV Penerbit
Diponegoro, 1986
Al- Hadis
Al-Bukhari, Sahih Al-Bukhari, 4 jilid ,alih bahasa Muhammad Iqbal Lc,
Jakarta: Pustaka As-Sunnah, 2000
Fiqih/ Ushul fiqih
Abdullah, Shagir Muhammad. Perkembangan Ilmu Fiqh dan Tokoh-Tokoh di
Asia Tenggara, Solo: Ramadhani, 1985
Awae Affan, “Perkembangan Hukum Keluarga Islam di Thailand Selatan”,
Skripsi Universitas Muhammadiyah ,Malang, 2016
Basyir, Azhar Ahmad. Hukum Pernikahan Islam, Yogyakarta: UII Press, 1999
Daeyiwa, Presert. Undang-Undang Pelaksanaan Hukum Keluarga Islam dan
Hukum Waris Islam di Thailand, Songkhla: Prince of Songkhla
University, 2007
Dah-Umean, Khalid. “Hukum Islam dan Peraturan Masjid Agama Islam Pattani
di Pattani Thailand”, Universitas Islam Negeri, Jakarta, 2000
Jalaluddin, Al-Imam. Al-Asybah wa An-Nadzair, Beirut: Dar al-Kutb Al-Ilmiyah,
2005
Leubakaluting, Ruslan. “Peranan Lembaga Pernikahan Islam di Indonesia dan
di Thailand Selatan Perbandingan Antara Kantor Urusan Agama (KUI)
dan Majlis Agama Islam (MAI)”, Skripsi Universitas Islam Negeri,
Yogyakarta, 2008
Madami, Usman. “Peranan Urusan Agama Pembinaan Hukum Islam di Pattani”,
Disertasi Doktor Universitas Islam Negeri, Yogyakarta, 2014
Nasution, Khoiruddin. Hukum Perdata (keluarga) Islam Indonesia dan
Perbandingan Hukum Pernikahan di Dunia Muslim, Yogyakarta:
Academia, 2009
Siriphachana, Narung. Kwam Pen Ma Kod May Islam Le’ Dato’ Yittitham,
Bangkok, PT Popit Press, 1975
96
Prokti, Kittisak. “Permasalahan Pemberlakuan Hukum Islam di Thailand”,
Makalah disampaikan pada seminar ilmiah tahunan, Rangsit University,
Bangkok, 2006
Salae, Nureehan. “Studi Perbandingan Hukum Waris di Indonesia dan Thailand”,
Skripsi Universitas Islam Negeri Yogyakarta, 2016
Semsamai, Sasithorn. “Pernikahan Beda Agama di Indonesia dan Thailand”,
Skripsi Universitas Islam Negeri, Yogyakarta, 2016
Suthasan, Arong. “Hukum Islam Politik Thailand Dalam Surdirman
,Perkembangan Muthakhir Hukum Islam di Asia Tenggara”, Studi kasus
Hukum keluarga dan Pengkodifikasinya, Bandung, 1993
Tokmina, Den. Islamic Law, Bangkok, ISBN Ramkamheng University, 2008
Waehayee, Waeberaheng. “Konsep Wali Nikah Dalam Undang-Undang Hukum
Keluarga Islam Thailand”,Skripsi Universitas Islam Negeri,
Yogyakarta, 2008
Muhammad, Ramizah, “The DatoYuttitham and the administration of Islamic
Law in Southern Thailand, Bangkok: ARD Federation Fellowship, 1989
Lain-lain
Apornsuvan Thanat, “Historis and Politice of The Muslim in Thailand”, Skripsi
Universitas Thammasart Thailand, 2003
Burnasomphop, Uthai. Hukum Khusus Empat Provinsi Bagian Selatan Thailand,
Undang-Undang Tentang Urusan Agama Islam,2013
Hawash, Abdullah. Perkembangan Ilmu Tasawwuf dan Tokoh-Tokohnya di
Nusantara, Jakarta: Pustaka LP3ES, 1993
Histobio,“KerajaanAyitthiya/Ayutthaya”,vivahistory.blogspot.co.id/2011/10/keraj
aan-ayutthiyaayutthaya.html, akses 05 Februari 2016..
“John Locke dan Pemikirannya,” http://ilmutuhan.blogspot.com/2011/01/.htm,
akses 20 Februari 2016
“Khodi Neikan Cut Tabian Sombrot (Manfaat dalam Pencatatan Pernikahan )”
book.weddingsquare.com/wedding_info.aps?TID=360, akses 10 Mei
2016.
Mudman, Seni. Pembangunan dan Kebangkitkan Islam di Asia Tenggara,
Jakarta: Pustaka LP3ES, 1987
Pitsuwan, Surin. Muslim di Muangthai, Jakarta: LP3ES, 1989
97
Sarukhosit Narungdet, Hukum Keluarga Thailand, Bangkok: Publishing and
Printer, 2014
Perundang-undangan
Undang-undang Tentang Penetapan Hukum Islam Di Provinsi Pattani, Yala,
Narathiawat, dan Satun BE 2489 (1946), Pasal 4.
Undang-undang Hukum Keluarga Thailand
Undang-undang Hukum Keluarga dan Waris di Thailand Selatan
I
LAMPIRAN I TERJEMAHAN BAHASA ASING
Bab Hlm. Ftn. Terjemahan
I 4 6 Pengadilan sipil
I 4 8 Undang-undang perlindungan Muslim di Thailand
I 4 10 Hukum perdata di Thailand
I 9 13 Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah
tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah
kamu menuliskannya
I 9 14 Umumkan / rayakan pernikahanmu walau hanya dengan satu
kambing
I 11 16 Hukum Islam di Thailand
I 11 18 Undang-undang Pelaksanaan Hukum Keluarga Islam dan
Hukum Waris Islam
I 11 20 Hukum keluarga di Thailand
I 18 28 Hukum keluarga Islam
II 39 54 Mas untuk menjadi maskawin dalam acara pernikahan
II 41 57 Majlis Agama Islam di Thailand
II 45 62 Salah satu kabupaten di provinsi Yala
III 51 67 Undang-undang Hukum Keluarga Bab II, Syarat-syarat
Pernikahan Bab II, Pasal 1448.
III 57 77 Dato yuttitham atau kadi adalah bentuk dari kata qadi Arab atau
hakim Yuttitam adalah kata Thai yang artinya keadilan. Dato’
adalah gelar melayu untuk yang terhormat atau dihormati orang.
Muslim melayu di selatan biasanya menyebut dato’ yuttitham
sebagai tok kadi.
IV 67 87 Kartu keluarga di Thailand
II
LAMPIRAN II DATA WAWANCARA
1. Miss. Tanita: Apakah persamaan dan perbedaan pencatatan pernikahan di Thailand
dan Thailand selatan?
Nara sumber: pencatatan pernikahan di Thailand dan Thailand Selatan sangat
beda, karena di Thailand Selatan menggunakan Hukum Islam dan di Thailand
Umum menggunakan hukum perdata atau hukum nasional Thailand.
2. Miss. Tanita: Apakah pencatatan pernikahan ada manfaat bagi masyarakat?
Nara sumber: Iya, pencatatan pernikahan sangat penting, karena jika suami-istri
tidak catat surat nikah maka tidak berhak untuk menyelesaikan masalah di
Pengadilan Negeri maupun di Majlis agama Islam.
3. Miss. Tanita: Apa saja manfaat pencatatan pernikahan di Thailand dan Thailand
Selatan?
Nara sumber: jika sebut manfaat bagi masyarakat yang sudah mencatatkan surat
nikah adalah suami istri yang sudah catat surat nikah su
4. Miss. Tnaita: Apakah dalam pencatatan pernikahan harus bayar, dan jika ada
biayanya harus bayar berapa untuk sepasang?
Nara sumber: kalau di Thailand tidak ada biaya untuk pencatatan pernikahan,
tetapi di Thailand Selatan ada biayanya buat 2 orang saksi 1 Imam dan untuk bikin
surat nikah, harga tersebut sudah ditentukan oleh Majlis Agama Islam.
5. Miss. Tanita: Apa saja syarat pernikahan?
III
Nara sumber: jika di Thailand yang harus siapkan adalah KTP dua-duanya dan
jika pasangan yang umunrnya belum 17 tahun harus disetujui orang tuanya dan
orang tuanya harus hadir sama pasangan juga. Sedangkan di Thailand Selatan
harus siap sertifikat pelatihan kedudukan suami istri dalam rumah tangga dan surat
jaminan pihak lelaki untuk jamin lelaki tersebut tidak ada penyakit social dan tidak
narkoba, dan dalam akad nikah harus ada mas kawin dan saksi 2 orang.
6. Miss. Tanita: Bagi masyarakat di Thailand wajib atau tidak untuk mencatatan surat
nikah?
Nara sumber: di Thailand dan Thailand Selatan tidak ada undang-undang yang
sebut diwajibkan atau dipaksakan, tetapi jika tidak ada surat nikah tidak sah
dalam mata hukum baik di Thailand maupun Thailand Selatan.
IV
LAMPIRAN III
BIOGRAFI ULAMA
Wahbah az-Zuhaili Dr. Wahbah Mustafa al-Zuhaili adalah merupakan seorang
professor Islam yang terkenal lafi agak kontrovesi di Syiria
dan merupakan seorang cendekiawan Islam khusus dalam
bidang perundangan Islam. Beliau juga adalah merupakan
seorang pendakwah di Masjid Badar di Dair Atiah. Beliau
adalah penulis sejumlah buku mengenai undang-undang Islam
dan diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Beliau merupakan
pengurusi Islam di Fakulty Syaiah, Universiyi Damsyik
( Damascus University)
Sheikh Daud
Al-Fathoni
Syeikh Daud al-Fathani Beliau yang lebih dikenali dengan
panggilan Tok Syeikh dilahirkan di Kampung Parit Marhum,
Kerisek, Patani. Ketokohan Sheikh Daud al-Fathani dalam
bidang fiqh diperakui oleh semua ulama di Asia Tenggara yang
memahami dan mengkaji sejarah Islam di rantau ini. Demikian
juga ketokohannya dalam bidang usuluddin, tauhid dan ilmu
kalam yang kiranya tidak perlu dijelaskan lagi. Ketokohan
beliau dalam bidang tasauf serba ringkas telah disentuh penulis
sebelum ini. Juga dibicarakan dengan mendalam dalam buku
berjudul Perkembangan Ilmu Tasauf (Jilid 1). Syaikh Daud
Al-Fathani menghabiskan usianya selama 30 tahun di Makkah
dan lima tahun di Madinah untuk menimba ilmu. Setelah
sekian lama menuntut ilmu di Dua Tanah Suci, ia pulang ke
Patani, negeri kelahirannya
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
XIII
XIV
XV
LAMPIRAN IV
CURRICULUM VITAE
Data pribadi
1. Nama Lengkap : Miss. Tanita Maknab
2. Tempat, Tanggal Lahir :Thailand/ 26 Desember 1993
3. Domisili :Jl. Veteran No. 1010, Rt37 Rw09,
Warungboto, UH4, Yogyakarta
4. Anak ke : 4 (empat)
5. Jenis Kelamin :Perempuan
6. Pekerjaan :Pelajar
7. Nama Ayah :Mr. Somrak Maknab
Pekerjaan :Petani
8. Nama Ibu :Mrs. Roteeyah Maknab
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
9. Nama Saudara :Mrs. Nittaya Maknab
:Mr. Zakareeya Maknab
:Miss. Kanistha Maknab
:Mr. Kittinan Maknab
10. Agama : Islam
11. Nomor Handphone :089618931524
12. Email :[email protected]
XVI
13. Facebook :Thanita Makhnab
14. Motto Hidup : Bersungguh-sungguhlah dan jangan
bermalas-malas dan jangan pula lengah, karena penyesalan itu bagi orang
yang malas-malas.
RIWAYAT PENDIDIKAN
1. Lulus sekolah dasar Banwangsaithong Satun 2007
2. Lulus Sekolah Menengah Pertama Santisart Suksa Satun pada tahun 2009
3. Lulus Sekolah Menengah Akhir Islamsart wittaya Pattani pada tahun 2012
4. Sekarang Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogkarta 2012- 2016
PENGALAMAN ORGANISASI
1. Ketua Dewan Sekolah bagian Administrasi di SMA Islamsart wittaya pada
tahun 2011
2. Ketua kabid bagian Perpustakaan Dan Keputrian di Organisasi Ikatan
Persaudaraan Islam Thailand di Indonesia (IPMITI), periode 2013-2014
3. Sekretaris Organisasi Ikatan Persuadaraan Mahasiswa Isam Thailand di
Indonesia (IPMITI), periode 2014-2015