TUGASPENGANTAR ILMU HUKUM

Perbandingan Lembaga Tinggi Negara Sebelum Amandemen Dengan Setelah Amandemen UUD 1945

Disusun oleh:Hanifah Atsariyana(1C/16)Halaman Judu

Program Diploma I Spesialisasi PajakSekolah Tinggi Akuntansi Negara2015

4

Perbandingan Lembaga Tinggi Negara Sebelum Amandemen Dengan Setelah Amandemen UUD 1945 Dalam sejarah Indonesia, sudah beberapa kali pemerintah melakukan amandemen pada UUD 1945. Pada kurun waktu 1999-2002, UUD 1945 mengalami 4 kali perubahan yang ditetapkan dalam Sidang Umum dan Sidang Tahunan MPR:1. Sidang Umum MPR 1999, tanggal14-21 Oktober1999(Perubahan Pertama UUD 1945)2. Sidang Tahunan MPR 2000, tanggal7-18 Agustus2000(Perubahan Kedua UUD 1945)3. Sidang Tahunan MPR 2001, tanggal1-9 November2001(Perubahan Ketiga UUD 1945)4. Sidang Tahunan MPR 2002, tanggal1-11 Agustus2002(Perubahan Keempat UUD 1945)Hal ini tentu saja dilakukan untuk menyesuaikan undang-undang dengan perkembangan zaman dan memperbaikinya sehingga dapat menjadi dasar hukum yang baik. Dalam proses tersebut, terdapat perbedaan antara sistem pemerintahan sebelum dilakukan amandemen dan setelah dilakukan amandemen, perbedaan tersebut berpengarih pada beberapa lembaga tinggi negara. Perbedaan tersebut adalah:1. MPRSEBELUM AMANDEMENSESUDAH AMANDEMEN

MPR merupakan lembaga tertinggi negara sebagai pemegang dan pelaksana sepenuhnya kedaulatan rakyat.MPR berkedudukan sebagai lembaga tinggi negara yang setara dengan lembaga tinggi negara lainnya seperti Lembaga Kepresidenan, DPR, DPD, BPK, MA, dan MK.

Membuat putusan-putusan yang tidak dapat dibatalkan oleh lembaga negara yang lain, termasuk penetapan Garis-Garis Besar Haluan Negara.Menghilangkan kewenangannya menetapkan GBHN, sehingga MPR tidak lagi memiliki kewenangan untuk menetapkan GBHN

Menyelesaikan pemilihan dan selanjutnya mengangkat Presiden dan Wakil PresidenMenghilangkan kewenangannya mengangkat Presiden (karena presiden dipilih secara langsung melalui pemilu). MPR hanya berwenang Melantik presiden dan/atau wakil presiden dan Memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan oleh Presiden dalam hal terjadi kekosongan Wakil Presiden.

Mencabut mandat dan memberhentikan Presiden dalam masa jabatannya apabila Presiden/mandataris sungguh-sungguh melanggar Haluan Negara dan/atau Undang-Undang Dasar.MPR hanya dapat memberhentikan Presiden dan Wakil Presiden dalam masa jabatannya menurut Undang-udang Dasar

Majelis permusyawaratan Rakyat menetapkan Undang-undang DasarMPR berwenang mengbah dan menetapkan Undang-undang Dasar.

2. DPRSEBELUM AMANDEMENSESUDAH AMANDEMEN

Presiden tidak dapat membubarkan DPR yang anggota-anggotanya dipilih oleh rakyat melalui pemilihan umum secara berkala lima tahun sekali. Meskipun demikian, Presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR.Setelah amandemen, Kedudukan DPR diperkuat sebagai lembaga legislatif dan fungsi serta wewenangnya lebih diperjelas seperti adanya peran DPR dalam pemberhentian presiden, persetujuan DPR atas beberapa kebijakan presiden, dan lain sebagainya.

Memberikan persetujuan atas PERPUMembahas dan memberikan persetujuan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

Memberikan persetujuan atas RUU yang diusulkan presiden.Menerima dan membahas usulan RUU yang diajukan DPD yang berkaitan dengan bidang tertentu dan mengikutsertakannya dalam pembahasan serta Membentuk Undang-Undang yang dibahas dengan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama.

Memberikan persetujuan atas Anggaran.Menetapkan APBN bersama Presiden dengan memperhatikan pertimbangan DPD serta Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan UU, APBN, serta kebijakan pemerintah.

3. MAHKAMAH KONSTITUSISEBELUM AMANDEMENSETELAH AMANDEMEN

Belum ada Mahkamah Konstitusi karena Mahkamah konstitusi berdiri setelah amandemen UUD 1945. Mahkamah Konstitusi berdiri tanggal 15 Oktober 2003, pada amandemen UUD 1945 ketiga.Wewenang Mahkamah Konstitusi (Pasal 24 C): mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang- Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

4. MAHKAMAH AGUNGSEBELUM AMANDEMENSETELAH AMANDEMEN

Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan lain-lain badan kehakiman menurut undang-undang. Sebelum adanya amandemen, Mahkamah Agung berwenang dalam kekuasaan kehakiman secara utuh karena lembaga ini merupakan lembaga kehakiman satu-satunya di Indonesia pada saat itu.Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi

Kekuasaan kehakiman hanya terdiri atas badan-badan pengadilan yang berpuncak pada Mahkamah Agung. Lembaga ini dalam tugasnya diakui bersifat mandiri dalam arti tidak boleh diintervensi atau dipengaruhi oleh cabang-cabang kekuasaan lainnya, terutama eksekutif.Wewenang MA setelah amandemen : Fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam Undang-undang seperti Kejaksaan, Kepolisian, Advokat/Pengacara dan lain-lain. Berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh Undang-Undang (Pasal 24) Mengajukan 3 orang anggota Hakim Konstitusi Memberikan pertimbangan dalam hal Presiden memberi grasi dan rehabilitasi