perbandingan konstitusional pengaturan …eprints.umm.ac.id/29723/2/jiptummpp-gdl-syakirhamd... ·...
TRANSCRIPT
PERBANDINGAN KONSTITUSIONAL PENGATURAN IMPEACHMENT
PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN ANTARA REPUBLIK INDONESIA
DENGAN AMERIKA SERIKAT DAN KOREA SELATAN DALAM
MEWUJUDKAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA YANG
DEMOKRATIS
Disusun dan diajukan untuk memenuhi salah satu syarat
Memperoleh gelar kesarjanaan
dalam bidang ilmu hukum
Oleh:
SYAKIR HAMDANI
07400097
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG
FAKULTAS HUKUM
2012
LEMBAR PENGESAHAN
PENULISAN HUKUM
PERBANDINGAN KONSTITUSIONAL PENGATURAN IMPEACHMENT
PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN ANTARA REPUBLIK INDONESIA
DENGAN AMERIKA SERIKAT DAN KOREA SELATAN DALAM
MEWUJUDKAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA YANG
DEMOKRATIS
Disusun dan diajukan oleh:
Syakir Hamdani
Nim : 07400097
Telah disetujui oleh Pembimbing untuk dilakukan
Ujian Penulisan Hukum
Pada tanggal : 12 November 2012
DOSEN PEMBIMBING
Pembimbing I
Dr. Sulardi SH,M.Si
Pembimbing II
Dr. Surya Anoraga SH,MH
Mengetahui
Dekan Fakultas Hukum UMM
Sidik Sunaryo, SH. M.Si, M.Hum
LEMBAR PENGESAHAN
PENULISAN HUKUM
PERBANDINGAN KONSTITUSIONAL PENGATURAN IMPEACHMENT
PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN ANTARA REPUBLIK INDONESIA
DENGAN AMERIKA SERIKAT DAN KOREA SELATAN DALAM
MEWUJUDKAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA YANG
DEMOKRATIS
Disusun dan diajukan oleh:
Syakir Hamdani
07400097
Telah dipertahankan di depan Majelis Penguji Ujian Penulisan Hukum
Pada tanggal : 14 November 2012
SUSUNAN MAJELIS PENGUJI
Ketua Majelis
Dr. Sulardi SH,M.Si
Sekretaris Majelis
Catur Wido Haruni, SH.M.Si,M.Hum
Anggota Majelis
Tongat, S.H., M.Hum
Dr. Surya Anoraga SH,MH
Mengetahui
Dekan Fakultas Hukum UMM
Sidik Sunaryo, SH. M.Si, M.Hum
SURAT PERNYATAAN
Penulisan Hukum Bukan Hasil Plagiat
Yang bertanda tangan dibawah ini :
Nama : Syakir Hamdani
Nim : 07400097
Program Studi : Ilmu Hukum Tata Negara
Fakultas : HUKUM
Dengan ini saya menyatakan bahwa :
1. Penulisan Hukum dengan judul : PERBANDINGAN
KONSTITUSIONAL PENGATURAN IMPEACHMENT PRESIDEN
DAN WAKIL PRESIDEN ANTARA REPUBLIK INDONESIA
DENGAN AMERIKA SERIKAT DAN KOREA SELATAN DALAM
MEWUJUDKAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA YANG
DEMOKRATIS ini adalah benar-benar karya saya, dan dalam penulisan
hukum ini tidak ada karya orang lain yang telah dipublikasikan, juga
bukan karya orang lain dalam rangka mendapatkan gelar kesarjanaan di
Perguruan Tinggi, selain yang diacu dalam kutipan dan/atau disebutkan
dalam daftar pustaka.
2. Apabila ternyata di dalam tugas akhir penulisan hukum ini dapat
dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI, saya bersedia tugas akhir
penulisan hukum ini DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK
YANG SAYA PEROLEH DIBATALKAN, serta di proses sesuai dengan
ketentuan hukum yang berlaku.
3. Tugas akhir penulisan hukum ini dapat dijadikan sumber pustaka yang
merupakan HAK BEBAS ROYALTI NON EKSKLUSIF.
Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan
sebagaimana mestinya.
Malang, 9 November 2012
Yang menyatakan,
Syakir Hamdani
Motto :
“ Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan maka apabila telah selesai (dari suatu urusan) kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain, dan hanya kepada Tuhanlah hendaknya kamu berharap “
(Qs. Alam Nasyrah : 7-9)
Persembahan
Alhamdulillah…
Sebuah langkah usai sudah
Namun, itu bukan akhir dari perjalanan
Melainkan awal dari satu perjuangan
Ibunda…
Doamu menjadikanku bersemangat
Ayah…
Petuahmu bak pelita, menuntun ku dijalan-NYA
Peluh mu bagai air, menghilangkan haus dan dahaga
Hingga darahku tak membeku
Skripsi ini saya dedikasikan untuk ayahanda Syaifullah dan ibunda Salami, Kakak terbaikku Ahmad Efendi, tante Ummi Hani’ah, Shofiyah, Ust. Syafiuddin. Terimakasih, hanya ucapan itu yang sanggup untuk bisa aku haturkan atas perjuangan, nasehat, bimbingan dari sedari
kecil hingga kini aku cukup dewasa.
Ucapan terimakasih juga kepada seluruh Civitas Akademika Universitas Muhhamadiyah Malang, Fakultas Hukum wabil khusus, teman-teman seperjuangan di HMI Korkom UMM,
HMI Komisariat Hukum, IMM Korkom Umm ,LSO Fordima dll,
KATA PENGANTAR
Bismillahirrahmanirrahim
Salam kebahagiaan ketika salam dan doa, senantiasa dimunajahkan kehadirat
Allah SWT, semoga kita senantiasa selalu dalam kungkungan rahmat, hidayah
dan inayahNya sehingga kita selalu diberkati kekuatan dalam menjalankan tugas
sebagai Khalifah Fil’Ard.
Puji syukur semoga senantiasa tetap tercurahkan kehadirat Allah SWT
yang senantiasa memberi jawaban ketika hambamu ini kebingungan, memberi
kekuatan ketika hambamu ini dirongrong kelemahan, dan memberikan
kemudahan ketika hambamu ini dihadapkan dengan kesulitan sehingga kami
penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salamsemoga tetap
tercurahkan keharibaan sang suritauladan sejati Nabiyullah Muhammad SAW
yang telah memberikan pencerahan terhadap dunia ini dengan cahaya iman dan
islam. Skripsi yang berjudul: “PERBANDINGAN KONSTITUSIONAL
PENGATURAN IMPEACHMENT PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN
ANTARA REPUBLIK INDONESIA DENGAN AMERIKA SERIKAT DAN
KOREA SELATAN DALAM MEWUJUDKAN NEGARA REPUBLIK
INDONESIA YANG DEMOKRATIS” merupakan tugas akhir dan salah satu
syarat untuk menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah
Malang.
Penulis sadar, bahwa skripsi ini dapat diselesaikan dengan dukungan baik
moril maupun materiil dari berbagai pihak. Perjalanan yang tidak mudah dalam
menyelesaikan skripsi ini telah menguji kesabaran intelektual dan aktulisasi
penulis yang tidak ingin menyerah terhadap segala cobaan yang datang silih
berganti. Oleh karena itu, sudah seharusnya penulis menyampaikan ucapan terima
kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada:
1. Ayahanda Syaifullah dan Ibunda Salami, Kakanda Ahmad Efendi, Tante Ummi
Hani’ah, Shofiyah, Ustadz Syafiuddin, dan keluarga besar saya yang saya
sangat sayangi dan saya banggakan yang tidak bisa disebutkan satu persatu
yang tidak pernah terputus curahan kasih sayang dan doanya dalam setiap
detiknya, serta dengan tulus memberikan dukungan moril dan materiil kepada
penulis yang tidak ternilai harganya, yang menjadi cambuk penyemangat bagi
penulis dalam menuntut ilmu, dan sejujurnya dari lubuk hati yang yang paling
dalam penilis masih belum bisa untuk membals itu semua, kecuali secirca doa
“ jazaakumullah biahsan il-jaza’ “ amiin...!!!
2. Bapak Sidik Sunaryo, S.H., M.Si., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Malang yang telah mendorong penulis untuk
segera menyelesaikan tugas akhir dan banyak memberikan bantuan dalam
kelancaran penulisan tugas akhir ini.
3. Bapak Dr. Sulardi, S.H., M.Si. selaku Dosen Pembimbing I yang selalu sabar
membimbing dan memberi solusi serta sebagai sumber inspiratif dalam
menyelesaikan tugas akhir ini.
4. Bapak Dr. Surya Anoraga, S.H.,M.H selaku Dosen Pembimbing II yang telah
memberikan bimbingan dan saran-saran konstruktif serta mebuka wawasan
pemikiran bagi penulis.
5. Seluruh Dosen, pejabat laboratorium dan para staf Tata Usaha Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Malang yang tidak pernah lelah membakar api
semangat dan sedikit banyak telah membantu kelancaran serta selalu
mendoakan agar penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik.
6. Rekan-rekan penulis di kelas HTN angkatan 2007 dan keseluruhan kawan-
kawan dalam lingkup Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang
yang tidak pernah segan mengkritik dan memberi masukan cerdas serta
mengobarkan api semangat yang tak kunjung padam terhadap penulis untuk
segera menyelesaikan tugas akhir ini.
Akhir kata semoga penulisan hukum ini dapat memberikan manfaat khusunya
bagi pengembangan ilmu hukum dan pengembangan ilmu pengetahuan pada
umumnya. Menjadi harapan bagi penulis, saran, masukan, dan kritikan yang
konstruktif dari pembaca demi kebaikan dan perbaikan penulisan hukum ini.
Billahittaufiq wal hidayah.
Wa Billahi Fisabilil Haq Fastabihul Khairat.
Penulis
DAFTAR ISI
Lembar Cover/Sampul Dalam .................................................................... i
Lembar Pengesahan ................................................................................... ii
Surat Pernyataan Bukan Plagiat ................................................................. iv
Motto / Persembahan .................................................................................. v
Abstraksi .................................................................................................... vi
Abstract ....................................................................................................... vii
Kata Pengantar ........................................................................................... viii
Daftar Isi ..................................................................................................... xi
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang ............................................................................... 1
B. Rumusan Masalah .......................................................................... 12
C. Tujuan Penulisan ............................................................................ 12
D. Manfaat Penulisan .......................................................................... 13
E. Metode Penelitian ........................................................................... 14
F. Sistematika Penulisan .................................................................... 17
BAB II TINJAUAN PUSTAKA
A. Tinjauan Umum Impeachment ....................................................... 20
A.1. Pengertian Impeachment dalam Sistem Ketatanegaraan ....... 20
A.2. Batasan Hukum Istilah Impeachment .................................... 26
B. Tinjauan Umum tentang Impeachment dalam Berbagai Sistem
Pemerintahan .................................................................................. 28
B.1. Impeachment dalam Praktik Sistem Pemerintahan
Presidensial di Amerika Serikat .......................................... 28
B.2. Impeachment dalam Praktik Sistem Pemerintahan
Parlementer di Inggris ........................................................ 31
B.3. Impeachment dalam Praktik Ketatanegaraan Bermodel
Inggris dan Amerika Serikat ............................................... 33
C. Tinjauan Umum tentang Impeachment dalam Berbagai
Konstitusi ....................................................................................... 36
C.1. Impeachment dalam Undang-undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 .......................................... 36
C.2. Impeachment dalam Konstitusi Amerika Serikat ................ 38
C.3. Impeachment dalam Konstitusi Korea Selatan .................... 40
D. Tinjauan Umum Tentang Demokrasi ............................................. 42
D.1. Sejarah Perkembangan dan Pengertian Demokrasi ............. 42
D.2. Prinsip-prinsip Demokrasi ................................................... 48
BAB III PEMBAHASAN
A. Impeachment Presiden dan Wakil Presiden Antara Republik
Indonesia dengan Amerika Serikat dan Korea Selatan Ditinjau
dari Konstitusinya .......................................................................... 54
A.1. Praktik Impeachment dalam Sejarah Ketatanegaraan
Republik Indonesia ............................................................. 54
A.2. Praktik Impeachment dalam Sejarah Ketatanegaraan
Amerika Serikat .................................................................. 65
A.3. Praktik Impeachment dalam Sejarah Ketatanegaraan Korea
Selatan ................................................................................ 74
B. Prosedur Mekanisme Impeachment Presiden dan Wakil
Presiden Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia
Menurut Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia
tahun 1945 Pasca Amandemen ....................................................... 79
B.1.Alasan-alasan Impeachment Menurut UUD Setelah
Perubahan ....................................................................................... 81
B.2. Proses Impeachment di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) .... 87
B.3. Proses Impeachment di Mahkamah Konstitusi........................ 90
B.4. Proses Impeachment di Majelis Permusyawaratan Rakyat .... 93
C. Analisis Persamaan dan Perbedaan Pengaturan Impeachment
Antara Republik Indonesia Dengan Amerika Serikat dan Korea
Selatan .................................................................................................. 96
D. Pengaturan Impeachment Presiden Dan Wakil Presiden Dalam
Konstitusi Negara Republik Indonesia Sebagai Negara
Demokrasi ....................................................................................... 107
E. Optimalisasi Peran Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan
Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Republik Indonesia
Sesuai Mekanisme Perimbangan Kekuasan Lembaga Negara
Dalam Mengakomodasi Impeachment ............................................ 125
BAB IV PENUTUP
A. Kesimpulan ..................................................................................... 132
B. Saran ................................................................................................ 134
DAFTAR PUSTAKA ................................................................................ 136
INDEX ....................................................................................................... 138
BAGAN ...................................................................................................... 140
TABEL ....................................................................................................... 143
LAMPIRAN
DAFTAR PUSTAKA
Buku – Buku
Ahmad Yani, 2011, Pasang Surut Kinerja Legislasi, Rajawali Pers, Jakarta.
Daniel M Shea, (et,all) 2007, Living Democarcy California Edition, Upper Saddle
River, New Jersey.
Dahlan thaib, 2006, Teori dan Hukum Konstitusi, PT. Rja Grafindo Persada,
Jakarta.
Hamdan Zoelva, 2011, Pemakzulan Presiden di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta,
Idris Thaha, 2006, Demokrasi Religius Pemikiran politik Nurcholish Madjid dan M.
Amien Rais, Teraju, Jakarta.
James Q Wilson, 1986, American Goverment Institution and Policies, DC Heath
and Company.
Jimly Asshiddiqie, 2010, Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia, Sinar
Grafika, Jakarta.
_______________, 2010, Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara
Pasca Reformasi, Sinar Grafika: Jakarta.
_______________, 2010, Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara,
Sinar Grafika Jakarta.
_______________, 2005, Model-model Pengujian Konstitusional di Berbagai
Negara, Konstitusi Pers, Jakarta.
Juliyus Mauladi. ( ed, ), 2004, Hukum dan Kuasa Konstitusi, Konsorium
Reformasi Hukum Nasional, Jakarta.
Moh. Mahfud MD. 2009, Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi isu,
Rajagfindo Persada, Jakarta.
Morrisan, 2005, Hukun Tata Negara Republik Indonesia Era Reformasi, Ramdina
Prakarsa, Jakarta.
Soimin, 2009, Impeachment Presiden dan wakil Presiden di Indonesia, Yogyakarta, UII
Press
Sirajuddin, ( ed. ). 2010, Konstitusionalisme Demokrasi Sebuah Diskursus tentang
Pemilu, Otonomi Daerah dan Mahkamah Konstitusi . In – Trans
Publishing, Malang.
Undang-Undang
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Konstitusi Amerika Serikat Tahun 1787.
Konstitusi Republik Korea Selatan.
Ketetapan Majelis Permusyawaratan RakyatRepublik Indonesia Nomor
III/MPR/1978 tentang Kedudukan dan Hubungan Tata-Kerja Lembaga
Tertinggi Negara dengan/atau antar Lembaga-Lembaga Tinggi Negara.
Ketetapan MPRS No. XXXIII/MPRS/1967 tentang Pencabutan Kekuasaan
Pemerintahan Presiden Soekarno. Dan Penetapan Jendral Soeharto
menjadi Presiden
Ketetapan MPR No. III/MPR/2001 Tentang pencabutan kekuasan Pemerintahan
Presiden Abdurrahman Wahid dan Penetapan Megawati Soekarno Putri
menjadi Presiden Republik Indonesia.
Undang-Undang No 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No
24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.
Undang-Undang No 27 Tahun 2009 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat,
Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan
Perwakila Rakyat Daerah.
Artikel dan Internet
Janedjri M Gaffar,Hal Ihwal Impeachment, Seputar Indonesia,Rabu 03/02/2010.
Janedri M Gaffar, Cheks and Balances Dalam system Presidensial, Seputar
Indonesia, Senin 19/10/2009.
Jimly Asshiddiqie,impeachment, www.the.celly.com., hal 1. diakses pada tanggal
12 februari 2012
Lihat profil singkat Roh Moo-hyun, http:// 4 l u.blogspot.com,2009/5/mantan-
presiden-korea-selatan.diakses pada tanggal 15 februari 2012.
Encylopedia Britannica,Inc, Vol.12 (Chicago : William Benton, Publisher,1972),hal.2J
http://id.wikisource.org,diakses tanggal 5 Oktober 2012
INDEKS
Amandemen,1, 2 ,3 Konvensional, 20, 21
Banding, 23, 36 Lembaga, 6, 9, 22, 56
Batasan, 7, 10, 12 Mahkamah Agung, 34, 36
Chamber of deputies, 30, 36 Mahkamah Konstitusi, 1, 3,
Chek and balances, 9, 56 Mosi, 7, 32, 46
Demokrasi, 16, 26 Monarki, 20, 21
Demokratis, 12 Negara, 3, 5, 21
Eksekutif, 30 Norma, 65, 68, 72
Final, 8, 15, 29 Otoritas, 18, 22
Fraksi, 60,75 Pasal, 2, 6, 7
Hakim, 27, 35 Parlemen, 4, 8, 11
Hukum, 13, 15 Parlementer, 22, 26
Impeachment, 2, 12, 76 Pejabat,22, 27
Instrumen, 22 Perbandingan, 15, 18, 27
Istimewa, 17 Politik, 19, 25,39
Kabinet, 31 Publik, 8, 12, 63
Kekuasaan, 6, 12, 26 Praktik, 7, 15, 26,31
Konstitusi, 5, 8, 42 Presiden, 1, 5, 21, 35
Konstitusional, 8 Proses, 35, 39
Rakyat, 38,42
Reformasi, 59
Resolusi. 34, 25
Senat, 1, 7, 19, 30
Sengketa, 7
Supremasi, 7, 19, 25
Transparan, 64
Yudikatif, 12, 18, 29
Yuridis, 5