RESUME TUGAS BUKUBAB II MODEL-MODEL KEBIJAKAN UNTUK PERBANDINGAN ADMINISTRASI PUBLIK

COMPARATIVE OF PUBLIC ADMINISTRATION SCIENCE

Disusun oleh :Septi NugraheniF1B011046Muhammad ArifinF1B011050WarnoF1B011052Risma ApriyantiF1B012021Anis TrisnawatiF1B012047

JURUSAN ILMU ADMINISTRASI NEGARAFAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIKUNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMANPURWOKERTO

2014A. Model dan ManfaatnyaPertama, model digunakan untuk menyederhanakan dan memudahkan dalam upaya membandingkan fenomena administrasi publik. Kedua, model digunakan sebagai hasil dari upaya membandingkan, seperti layaknya model yang lain, pengguanaan model ini untuk memudahkan penyampaian dan penyederhanaan.B. Kebijakan Publik dan Aplikasi untuk PerbandinganKebijakan publik menurut Dye adalah whatever governments choose to do or not to do. Maknanya Dye hendak menyatakan bahwa apapun kegiatan pemerintah baik yang eksplisit maupun implisit merupakan kebijakan. Jika anda melihat banyak jalan berlubang, jembatan rusak atau sekolah rubuh kemudian anda mengira pemerintah tidak berbuat apa-apa, maka diamnya pemerintah itu menurut Dye adalah kebijakan. Interpretasi dari kebijakan menurut Dye diatas harus dimaknai dengan dua hal penting, pertama, bahwa kebijakan haruslah dilakukan oleh badan pemerintah, dan kedua, kebijakan tersebut mengandung pilihan dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah.James E. Anderson mendefinisikan kebijakan sebagai perilaku dari sejumlah aktor (pejabat, kelompok, instansi pemerintah) atau serangkaian aktor dalam suatu bidang kegiatan tertentu. Carl Friedrich mendefinisikan kebijakan sebagai suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu seraya mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan tertentu.Kebijakan dapat menjadi ranah perbandingan dalam perbandingan administrasi publik yang masih belum banyak dikembangkan. Ranah ini kebanyakan dikembangkan oleh para ilmuwan politik untuk mencari hubungan nilai budaya, kondisi ekonomi, dan muatan kebijakan satu negara dengan negara lain (Van Horn, 2001:47).Kebijakan publik dalam kerangka substantif adalah berada dalam ranah upaya pemerintah untuk memecahkan masalah publik yang dihadapi. Kebijakan publik diarahkan untuk memecahkan masalah publik untuk memenuhi kepentingan ddan menyelenggarakan urusan-urusan publik. Nilai-nilai rasional yang dikembangkan dalam analisis kebijakan publik sejauh mungkin didekatkan kepada kepentingan publik. C. Proses Kebijakan PublikKebijakan publik lebih mudah dipahami jika dikaji tahap demi tahap. Inilah yang menjadikan kebijakan publik menjadi penuh warna dan kajiannya amat dinamis. Berbicara mengenai proses kebijakan publik, Dunn menggambarkan proses kebijakan publik sebagai berikut:Gambar 2.1. Proses Kebijakan PublikPenelitian kebijakanImplementasi kebijakanAdopsi kebijakanFormulasi kebijakanPenyusunan agendaMonitoring kebijakan

Rekomendasi kebijakan

Forecasting

Perumusan masalah

Evaluasi kebijakan

Tabel 2.1. Tahap Analisis KebijakanTahap Karakteristik

Perumusan masalahMemberikan informasi mengenai kondisi-kondisi yang menimbulkan masalah

Forecasting (peramalan)Memberikan informasi mengenai konsekuensi di masa mendatang dan diterapkannya alternatif kebijakan termasuk apabila membuat kebijakan

Rekomendasi kebijakanMemberikan informasi mengenai manfaat bersih dari setiap alternatif dan merekomendasikan alternatif kebijakan yang memberikan manfaat bersih paling tinggi

Monitoring kebijakanMemberikan informasi mengenai konsekuensi sekarang dan masa lalu dari diterapkannya alternatif kebijakan termasuk kendala-kendalanya

Evaluasi kebijakanMemberikan informasi mengenai kinerja atau hasil dari suatu kebijakan

Tabel diatas menunjukkan bahwa kebijakan publik memiliki dimensi yang sangat luas dari mulai identifikasi masalah publik, desain program atau kebijakan, implementasi, monitoring hingga evaluasi kebijakan.D. Aplikasi Model Kebijakan Publik dalam Perbandingan Administrasi PublikKajian mengenai model dalam perbandingan administrasi publik, disampaikan sebagai alat untuk mencitra fenomena administrasi publik. Model-model disampaikan disini mungkin oleh banyak kalangan ada yang sudah estabilished sebagai model dan ada yang hanya berupa kerangka kerja. Tujuannya kerja perbandingan kebijakan publik ini dapat lebih terfokus dan mudah diterapkan dalam ranah penelitian dan pembelajaran.

1. Model Formulasi Kebijakan Publik Ripley dan David EastonGambar 2.2. Tahapan Kebijakan Publik RipleyAgenda Setting :-Persepsi Masalah Publik-Pendefinisian Masalah-Mobilisasi dukungan untuk masuknya isu/masalah publik menjadi agenda pemerintahFormulasi dan Legitimasi Tujuan dan Program-informasi dan analisis-pembangunan alterantif2-Advokasi dan pembangunan koalisi-kompromi, negosiasi dan keputusanAgenda Pemerintah Proses Formulasi Kebijakan Statemen Kebijakan Implementasi Kebijakan Tindakan Kebijakan Evaluasi thd Implementasi kinerja dan dampak Kebijakan Kinerja dan DampakKebijakan Keputusan tentang masa depanKebijakan

Model tahapan kebijakan dari Ripley ini hendak menyatakan dua proses kebijakan publik yang lahir dari siklus pendek dan siklus panjang :Siklus pendeknya adalah : a. Penyusunan Agenda Pemerintah b. Agenda Pemerintahc. Formulasi dan Legitimasi Kebijakand. KebijakanSedangkan siklus panjang kebijakan adalah :a. Penyusunan Agenda Pemerintahb. Agenda Pemerintahc. Formulasi dan Legitimasi Kebijakand. Kebijakane. Implementasi Kebijakanf. Tindakan Kebijakang. Kinerja dan Dampak Kebijakanh. Evaluasi terhadap implementasi kinerja dan dampak kebijakani. Keputusan tentang masa depan kebijakan (Keputusan Baru)

Dalam tahapan kebijakan ini,kebijakan dipandang sebagai sebuah siklus yang dimungkinkan akan terjadi evolusi kebijakan. Sebuah kebijakan akan melewati serangkaian proses implementasi,monitoring dan evaluasi. Kebijakan akan lahir kembali dengan perubahan secara incremental dan tidak menutup kemungkinan akan terjadi perubahan yang mendasar meskipun amat jarang terjadi.Kebijakan public yang incremental lebih banyak mewarnai kebijakan pemerintah karena memang kebijakan incremental lebih memilih resiko penolakan yang kecil ketimbang harus memenuhi ambisi kelompok kepentingan yang radikal (sebagai oposisi), yang menginginkan lahirnya kebijakan yang radikal. Selain itu, kebijakan inkremantal juga menggambarkan kondisi sosial yang pro kepada status quo ketimbang melakukan perubahan yang belum jelas arah dan tujuannya. Kembali kepada tahapan kebijakan dari Grindle, di sana disebutkan bahwa proses perumusan kebijakan yang siklus pendek hanya terdiri dari empat fase : fase penyusunan agenda, agenda pemerintah, formulasi dan legitimasi kebijakan dan kebijakan. Persepsi Masalah Publik, yaitu menunjuk bagaimana isu masalah publik dipersepsikan oleh masyarakat, termasuk isu atau masalah pentingkah, seriuskah atau biasa-biasa saja. Pendefinisian Masalah, yaitu menunjuk adanya pembatasan masalah yang dilakukan oleh publik sendiri. Meskipun di masyarakat banyak terdapat isu yang berbeda dan juga persepsi, namun ranah masalah pada fase ini sudah dapat diidentifikasi. Mobilisasi dukungan untuk masuknya isu/masalah publik menjadi agenda pemerintah, yaitu menunjuk upaya dari masyarakat untuk memasukkan masalah atau isu publik tertentu ke dalam agenda pemerintah. Sampai titik inilah dibutuhkan kekuasaan politik dari masing-masing kelompok kepentingan. Setelah masalah public masuk agenda pemerintah, masalah publik tersebut harus melewati mekanisme politik untuk mendapatkan solusi terbaik. Fase ini sering disebut sebagai tahapan formulasi dan legitimasi, adapun fase-fase yang dapat dilalui dalam mekanisme ini adalah Tujuan dan Program, yaitu masing-masing kelompok kepentingan mulai berlomba untuk menginterpretasi masalah publik yang dihadapi dan menciptakan tujuan dan desain program yang dapat diterima sebagai solusi masalah publik. Informasi dan analisis, yaitu untuk dapat mengidentifikasi masalah publik secara cermat, masing-masing kelompok dalam proses politik ini membutuhkan informasi dan analisis dari para ahli sehingga, kebijakan yang diambil nantinya dapat berkualitas. Pembangunan alternatif-alternatif, yaitu tindak lanjut dari pengumpulan informasi dan analisis maka mulailah dirancang alternatif-alternatif kebijakan yang diyakini dapat menjadi solusi dari masalah publik. Advokasi dan pembangunan koalisi, yaitu setelah masing-masing kelompok kepentingan mengembangkan alternatif-alternatif kebijakan yang sejauh mungkin memenuhi kaidah rasionalitas, sekarang masuklah babak berikutnya yang amat politis. Masing-masing pihak mulai mengembangkan lobi-lobi agar kebijakan yang keluar nantinya dapat mengadopsi seluruh atau sebagian besar ide dari kelompoknya. Banyak hal yang dapat dilakukan, koalisi dalam pengambilan kebijakan adalah hal yang amat lumrah dalam hal ini. Kompromi, negosiasi dan keputusan, yaitu merupakan fase akhir dari pengambilan kebijakan. Masinng-masing pihak mulai berkompromi atas solusi dari masalah public yang dihadapi. Masing-masing pihak mulai melakukan tawar-menawar atas kebijakan yang akan diambil. Tentu saja, ketika masing-masing pihak mau mengalah, ada kompensasi yang akan didapat. Inilah yang menjadikan kebijakan public tidak dapat sepenuhnya dapat memenuhi rasa rasionalitas dan keberpihakan kepada publik. Selain kelompok kepentingan ini tidak pernah memiliki komitmen yang kuat untuk membela publik, system pengambilan kebijakan yang tertutup juga menjadi lahan terjadinya politik dagang sapi.

2. Model David EastonModel dari David Easton ini memang baik sekali untuk menggambarkan model kebijkan secara umum, namun tidak dapat memberikan arahan secara detil mengenai black box dalam proses pengambilan kebijakan. Kehadiran black box dalam model ini merupakan imbas dari rumitnya dan besarnya cakupan dari kebijakan publik.Menurut Lindlom ada beberapa hal yang menyebabkan sulitnya menganalisis kebijakan yaitu terlalu besar dan terlalu sedikit informasi, hal ini menunjuk bahwa kebijakan publik kadang melingkupi masalah yang rumit, kompleks dengan struktur yang sulit diidentifikasi dan kriteria kepentingan publik, bahwa kriteria kepentingan publik tidak mudah untuk diidentifikasi karena menyangkut nilai dan ukuran-ukuran yang telah ditetapkan umum oleh masyarakat, amat spesifik dan bias terjadi differensiasi yang tinggi.Model dari Ripley dan Easton diatas memiliki kesamaan yaitu prosesnya yang bermula dari tuntutan dan dukungan pada saat isu publik berjalan hingga masuk dalam agenda pemerintah.Proses identifikasi dan lingkungan yang dominan dapat disebutkan sebagai setting perbandingan. Sedangkan black box yang terdapat dalam model Easton dapat diketahui dengan tahapan formulasi dan legitimasi dalam tahapan kebijkan publik milik Ripley.

Aplikasi Konseptual Model Easton dan Ripley Perspektif PerbandinganHal yang dibandingkan

Ruang lingkup

Lingkungan kebijkan Setting permasalahan dari para aktor dan aktor yang dominan

Setting agenda Sikap dari para aktor dan persepsi masing-masing terhadap masalah publik

Pendefinisian dan batasan masalah oleh aktor

Mobilisasi dukungan untuk masuknya isu/masalah publik menjadi agenda pemerintah

Formulasi dan legitimasi Tujuan dan program

Kelengkapan informasi dan kecerdasan analisis kebijakan

Pembangunan alternatif-alternaif kebijkan sebagai solusi dari masalah publik yang dihadapi

Advokasi dan pembangunan koalisi

Kompromi, negoisasi dan keputusan

3. Model Implementasi Kebijakan George C. Edward IIIModel implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh George Edward memiliki empat variabel yang berperan penting dalam pencapaian keberhasilan implementasi. Empat variabel tersebut adalah : 1. Komunikasi, bahwa setiap kebijakan akan dapat dilaksanakan dengan baik jika terjadi komunikasi efektif antara pelaksana program (kebijakan) dengan para kelompok sasaran (target group). 2. Sumber daya, setiap kebijakan harus didukung sumber daya yang memadai, baik sumber daya manusia mapun sumber daya finansial.3. Disposisi, menunjuk karakteristik yang menempel erat pada implementor kebijakan/program. Karakter yang penting dimiliki implementot adalah kejujuran, komitmen dan demokratis.4. Struktur Birokrasi, struktur birokrasi menjadi penting dalam implementasi kebijakan. Aspek struktur birokrasi ini mencakup dua hal penting pertama adalah mekanisme dan struktur organisasi pelaksana sendiri. Keempat variabel di atas dalam model yang dibangun memiliki keterkaitan satu dengan yang lain dalam mencapai tujuan dan sasaran program/kebijakan. Semua saling bersinergi dalam mencapai tujuan, dan satu variabel akan mempengaruhi variabel yang lain.Gambar 2.4. Model Implementasi Edward IIIKOMUNIKASI

IMPLEMENTASIDISPOSISISUMBERDAYASTRUKTUR BIROKRASI

Sumber : Edward III, 1980 : 48.Model implementasi dari Edward ini dapat digunakan sebagai alat untuk membandingkan implementasi program di berbagai tempat dan waktu. Artinya, empat variabel yang tersedia dalam model dapat digunakan untuk mencitra fenomena implementasi kebijakan publik. Aplikasi model ini dalam kajian perbandingan implementasi kebijakan publik adalah sebagai berikut :Hal yang DibandingkanRuang Lingkup

Komunikasia. Siapakah implementor dan kelompok sasaran dari program/kebiajakan?b. Bagaimana sosialisasi program /kebijaakn efktif dijalankan ? Metode yang digunakan Intensitas komunikasi

Hal yang DibandingkanRuang Lingkup

Sumber dayaa. Kemampuan Implementor Tingkat pendidikan Tingkat pemahaman terhadap tujuan dan sasaran serta aplikasi detail program Kemampuan menyampaikan programm dan mengarahkanb. Ketersediaan Dana Berapa dana yang dialokasikan Prediksi kekuatan dana dan besaran biaya untuk implementasi program/kebijakan

Hal yang DibandingkanRuang Lingkup

DisposisiKarakter pelaksana Tingkat komitmen dan kejujuran : dapat diukur dengan tingkat konsistensi antara pelaksanaan kegiatan dengan guideline yang telah ditetapkan. Semakin sesuai dengan guideline semakin tinggi komitmennya. Tingkat demokratis, dapat diukur dengan intensitas pelaksana melakukan proses sharing dengan kelompok sasaran, mencari solusi dari masalah yang dihadapi dan melakukan diskresi yang berbeda dengan guideline guna mencapai tujuan dan sasaran program.

Hal yang DibandingkanRuang Lingkup

Strutur Birokrasia. Ketersedian SOP yang mudah dipahamib. Struktur organisasi Seberapa jauh rentang kendali antara pucuk pimpinan dan bawahan dalam struktur organisasi pelaksana. Semakin jauh berarti semakin rumit, birokrtis dan lambat untuk merespon perkembangan program.

4. Model Implementasi Kebijakan Van Meter Van HornBeberapa variabel yang diyakini dapat mempengaruhi implementasi dan kinerja kebijakan :1. Standar dan Sasaran Kebijakan, yaitu apa yang hendak dicapai oleh program atau kebijakan dan kejelasan sasaran kebijakan harus dapat dilihat secara spesifik sehingga diakhir program dapat terlihat keberhasilan program yang dijalankan.2. Kinerja Kebijakan, yaitu penilaian terhadap pencapaian standard dan sasaran kebnijakan yang telah ditetapkan di awal.3. Sumber Daya, yaitu keberhasilan implementasi kebijakan tergantung pada seberapa besar dukungan financial dan sumber daya manusia untuk melaksanakan kebijakan.4. Komunikasi antar Badan Pelaksana, yaitu prosedur yang dicanangkan untuk mencapai sasaran dan tujuan program agar kelompok sasaran mampu memahami dan bertanggung jawab atas program yang dijalankan.5. Karakteristik Badan Pelaksana, yaitu seberapa besar daya dukung struktur organisasi, nilai-nilai yang berkembang, hubungan dan komunikasi yang terjadi di internal birokrasi.6. Lingkungan Sosial, Ekonomi, & Politik, yaitu menunjuk bahwa lingkungan dalam ranah implementasi dapat mempengaruhi kesuksesan implementasi tersebut.7. Sikap Pelaksana, yaitu merupakan variable yang penting dalam implementasi kebijakan dengan gaya mempimpinnya.

Gambar 1. Model Van Meter and Horn