peraturanbupatitanjungjabungtimur …jdih.tanjabtimkab.go.id/file/2019/02/25/72perbup-no-19...(6)...
TRANSCRIPT
BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR
PROVINSI JAMBI
PERATURANBUPATITANJUNGJABUNGTIMUR
NOMOR 13 TAHUN2018
TENTANG
PEMBENTUKANUNITKERJAPENGADAANBARANGj JASA
DI LINGKUNGANPEMERINTAHKABUPATENTANJUNGJABUNGTIMUR
Menimbang
Mengingat
DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA
BUPATITANJUNGJABUNGTIMUR,
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (1)
Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan BarangjJasa
Pemerintah Nomor 14 Tahun 2018 tentang Unit Kerja
Pengadaan Barangj Jasa, perlu ditetapkan dengan
Peraturan Bupati tentang Pembentukan Unit KerjaPengadaan BarangjJasa di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentangPembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo,Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten TanjungJabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telahdiubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54Tahun 1999 ten tang Pembentukan KabupatenSarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambidan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3969);
I,
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2004 Nomor66, Tambahan LembaranNegaraRepublik Indonesia Nomor4400);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang
Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-UndangNomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan AtasUndang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang
Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor251, Tambahan
Lembaran NegaraRepublikIndonesia Nomor5952);6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan
Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor4846);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor5234);
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentangAparatur Sipil Negara (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan LembaranNegaraRepublik Indonesia Nomor5494);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 ten tang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292,
Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 5601);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 ten tang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140);
12. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang
Pengadaan Barangj Jasa Pemerintah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah beberapa kali diu bah terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21
Tahun 2011 tentang Peru bah an Kedua Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011Nomor 310);
14. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan
BarangjJasa Pemerintah Nomor 14 Tahun 2018
tentang Unit Kerja Pengadaan BarangjJasa;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
16. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung TimurTahun 2016 Nomor 6);
17. Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi
Serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita DaerahKabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 12);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan PERATURANBUPATI TENTANGPEMBENTUKANUNIT
KERJA PENGADAANBARANGj JASA DI LINGKUNGANPEMERINTAHKABUPATENTANJUNGJABUNGTIMUR.
BABIKETENTUANUMUM
Pasa11
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Pengadaan BarangjJasa Pemerintah yang selanjutnyadisebut Pengadaan BarangjJasa adalah kegiatanpengadaanjjasa oleh KementerianjLembagajPerangkat
Daerah yang dibiayai oleh APBNj APBDyang proses-nyasejak identifikasi kebutuhan sampai dengan serah terimahasil pekerjaan;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelak
sanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangandaerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tanjung Jabung Timur.
4. Perangkat Daerah adalah Pembantu Kepala Daerah dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraanUrusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah KabupatenTanjung Jabung Timur.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah KabupatenTanjung Jabung Timur.
7. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
yang selanjutnya disingkat LKPP adalah lembagaPemerintah yang bertugas mengembangkan dan
kebijakan pengadaan barang/jasamerumuskan
pemerintah.
8. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut PA adalah
pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran
Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah.
9. Kuasa Pengguna Anggaran pada pelaksanaan APBNyang
selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang
memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan sebagian
kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran
Kementerian Negara/Lembaga yang bersangkutan.
10.Kuasa Pengguna Anggaran pada pelaksanaan APBNyang
selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi
kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenanganpengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugasdan fungsi Perangkat Daerah.
11.Pejabat Pembuat Komitmenyang selanjutnya disebut PPK
adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA
untuk mengambil keputusan danjatau melakukan
tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluarananggaran belanja negaraj anggaran belanja daerah.
12.Unit Ketja Pengadaan Barang/.Jasa yang selanjutnya
disingkat dengan UKPBJ adalah UKPBJ Kabupaten
Tanjung Jabung Timur yang menjadi pusat keunggulanpengadaan barangjjasa;
13.Kepala UKPBJ adalah Pimpinan UKPBJ Kabupaten
Tanjung Jabung Timur yang menjalankan tugas tertentu
terkait proses pengadaan barang/jasa di KabupatenTanjungJabung Timur.
14.Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang selanjutnya
disebut APIP, adalah APIP Kabupaten Tanjung JabungTimur yang melakukan pengawasan melalui audit, reviu,pemantauan, evaluasi, dan kegiatan pengawasan lainterhadap penyelenggaraantugas dan fungsi pemerintah.
15. Kelompok Kerja Pemilihan yang selanjutnya disebut
Pokja Pemilihan adalah sumber daya manusia yang
ditetapkan pimpinan UKPBJ untuk mengelola pemilihan
Penyedia pengadaan barang/jasa.
16. Agen Pengadaan adalah UKPBJ atau Pelaku Usaha
yang melaksanakan sebagian atau seluruh pekerjaanPengadaan Barang/.Jasa yang diberi kepercayaan oleh
Perangkat Daerah sebagai Pihak Pemberi Pekerjaan.
17. Penyedia BarangjJasa yang selanjutnya disebut Penyedia
adalah Pelaku Usaha yang menyediakan barangj jasaberdasarkan kontrak.
18. Layanan Pengadaan Secara Elektronik adalah layanan
pengelolaan teknologi informasi untuk memfasilitasi
pelaksanaan pengadaan barang/ jasa secara elektronik.
Pasal2
BAB II
PEMBENTUKAN,TUGAS,DANFUNGSI
(1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Unit Kerja
Pengadaan Barangj Jasa di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
(2) UKPBJ mempunyai tugas menyelengarakan dukungan
pengadaan barangjjasa di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
(3) UKPBJ diintegrasikan kepada Bagian Pengadaan
Barangj Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten TanjungJabung Timur.
Pasal3
(1) Dalam rangka pelaksanaan tugas di UKPBJ sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), UKPBJ mempunyaifungsi:
a. pengelolaan pengadaan barangj jasa;
b. pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik;
c. pembinaan Sumber Daya Manusia dan KelembagaanPengadaan Barangj' Jasa;
d. pelaksanaan pendampingan, konsultasi, dan/atau
bimbingan teknis pengadaan barang/jasa; dan
e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala
Daerah yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.(2) UKPBJdapat menjadi Agen Pengadaan.
(3) Ketentuan mengenai Agen Pengadaan diatur dalam
Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/JasaPemerintah.
Pasal4
Pelaksanaan fungsi pengelolaan pengadaan barang/jasameliputi:
a. inventarisasi paket pengadaan barang/jasa;
b. pelaksanaan riset dan analisis pasar barang/jasa;c. penyusunan strategi pengadaan barang/jasa;
d. penyiapan dan pengelolaan dokumen pemilihan beserta
dokumen pendukung lainnya dan informasi yangdibutuhkan;
e. pelaksanaan pemilihanpenyediabarang/jasa;
f. penyusunan dan pengelolaan katalog elektroniklokal/sektoral;
g. monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengadaanbarang/jasa pemerintah; dan
h. membantu perencanaan dan pengelolaan kontrakpengadaan barang/jasa pemerintah.
PasalS
(1) Pelaksanaan fungsi pengelolaan layanan pengadaansecara elektronikmeliputi:
a. pengelolaan seluruh sistem informasi pengadaanbarang/jasa dan infrastruktumya;
b. pelaksanaan registrasi dan verifikasipengguna seluruhsistem informasipengadaan barang/jasa;
c. pengembangan sistem informasi yang dibutuhkan olehpemangkukepentingan;
d. pelayanan informasi pengadaan barang/jasapemerintah kepada masyarakat luas;
e. pengelolaan informasi kontrak;
f. mengumpUlkan dan mendokumentasikan databarang/jasa hasil pengadaan; dan
g. mengelola informasi manajemen barang/ jasa hasilpengadaan.
(2) Ketentuan mengenai fungsi pengelolaan layanan
pengadaan secara elektronik diatur dalam Peraturan
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah.
Pasal6
Pelaksanaan fungsi pembinaan Sumber Daya Manusia danKelembagaanPengadaanBarang/ Jasa meliputi:
a. pembinaan bagi para Pelaku Pengadaan Barangy.rasaPemerintah,terutama PersonelUKPBJ;
b. pengelolaankelembagaanUKPBJ,antara lain namun tidak
terbatas pada pengelolaan dan pengukuran tingkat
kematangan UKPBJ, pelaksanaan analisis beban kerja,pengelolaanpersoneldan pengembangansistem insentif;
c. pengelolaan dan pengukuran kinerja pengadaanbarang/jasa pemerintah;
d. pengelolaan manajemsn
pemerintah;dan
e. pembinaan hubungankepentingan.
pengadaan barang/jasa
dengan para pemangku
Pasal 7
Pelaksanaan fungsi pendampingan, konsultasi dan/ ataubimbinganteknis pengadaan barang/jasa yangmeliputi :
a. bimbingan teknis, pendampingan, dan/ atau konsultasi
proses pengadaan barang/jasa di Pemerintah Daerah danDesa;
b. bimbingan teknis, pendampingan, dan/ atau konsultasisubstansi hukum di bidang pengadaan barang/jasa dan
layanan penyelesaian sengketa kontrak melalui mediasi;dan
c. bimbingan teknis, pendampingan, danj atau konsultasi
penggunaan sistem informasi pengadaan barangj jasa,
meliputi SIRUP, SPSE, e-katalog, e-monev, SIKaP.
BABIII
ORGANISASI
Pasal8
(1) Perangkat Organisasi UKPBJ sebagai unit kerja strukturalterdiri atas:
a. Kepala UKPBJ;
b. Unit Kerja Pengelolaan Pengadaan BarangjJasa;
c. Unit Kerja Pengelolaan Layanan Pengadaan SecaraElektronik; dan
d. Unit Kerja Pembinaan dan Advokasi PengadaanBarangjJasa.
(2) Kepala UKPBJmempunyai tugas dan kewenangan :
a. memimpin dan mengoordinasikan seluruh unit kerja
untuk melaksanakan tugas dan fungsi UKPBJ;
b. meningkatkan pelayanan pengadaan barangjjasa
dengan menyelenggarakan Standar Operasional
Prosedur (SOP)pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di
lingkungan UKPBJ dan mensosialisasikan kepada
seluruh pemangku kepentingan UKPBJ;
c. memelihara kepatuhan Personel UKPBJ kepada KodeEtik Personel UKPBJ;
d. mengoordinasikan secara langsung pelaksanaan tugas
dan fungsi UKPBJ kepada PA/KPAjPPK;
e. menyusun program kerja dan anggaran UKPBJ;
f. mengawasi seluruh kegiatan pengadaan barang/jasa di
UKPBJ dan melaporkan apabila ada penyimpangandanj atau indikasi penyimpangan;
g. menyampaikan laporan periodik seluruh kegiatanpengadaan barangjjasa kepada Bupati;
h. membentukjmembubarkan Pokja Pemilihan danmenetapkanj menempatkanj memindahkanPokjaPemilihan;dan
Anggota
----- -
i. menugaskan Personel UKPBJ yang mempunyai
kompetensi di bidang pengadaan barang/jasa di
lingkungan UKPBJ untuk melaksanakan pengadaan
langsung di satuan kerfa/orgamsas! perangkat daerahatas permintaan PA/KPA.
(3) Unit Kerja Pengelolaan Pengadaan Barang/Uasa
mempunyai tugas:
a. menyusun strategi pengadaan yang meliputi:
1) inventarisasi paket pengadaan barang/jasa; dan2) pelaksanaan riset pasar barang/jasa.
b. melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa melaluitender, seleksi, penunjukan langsung, dan Zataupengadaan langsung;
c. melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa melaluimekanisme Ketjasama Pemerintah dengan BadanUsaha (KPBU);
d. melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa yang
dananya bersumber dari Pinjaman dan Hibah LuarNegeri(PHLN);
e. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaanpengadaan barang/jasa;
f. melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa dalamkatalog elektronik sektoral; dan
g. merencanakan dan melaksanakan kontrak pengadaan
barang/jasa bagi Kantor/Lembaga/Dinas/Instansi yangtidak mempunyai Sumber Daya Manusia yangberkompeten.
(4) Unit Kerja Pengelolaan Layanan Pengadaan SecaraElektronik mempunyai tugas:
a. menyelenggarakan sistem informasi dan transaksielektronik pengadaan barang/jasa melalui SPSE;
b. membantu pelayanan pengadaan barang/jasa secara
elektronik termasuk SIRUP,e-katalog, e-monev, SIKAP.c. memandu pelaksanaan registrasi dan melaksanakan
verifikasi pengguna seluruh sistem informasi yangdibutuhkan UKPBJ;
d. melaksanakan pengembangan sistem informasi yangdibutuhkan oleh UKPBJ;
e. memberikan pelayanan informasi pengadaan
barang/jasa kepada masyarakat luas; dan
f. melaksanakan fungsi informasi manajemen aset.
(5) Unit KeIja Pembinaan dan Advokasi PengadaanBarang/ Jasa mempunyai tugas:a. melaksanakan
barang/jasa;
b. mengembangkan kapasitas kelembagaan pengadaanbarang/jasa;
pengelolaan kineIja pengadaan
c. melaksanakan fasilitasi dan pembinaan Sumber DayaManusia.
d. memberikan pelayanan hukum bagi Personel UKPBJ;
e. melaksanakan fasilitasi/bimbingan teknis darr/ataupelatihan; dan
f. melaksanakan konsultasi dan/ atau pendampingan,termasuk pemberian rekomendasi.
(6) Setiap unit kerja dipimpin oleh seorang Koordinatoryang menjabat secara ex-officio.
(7) Selain unit kerja struktural, di UKPBJ dapat dibantuKelompokJabatan Fungsional.
BABIV
KEPEGAWAIAN
Pasa19
(1) PegawaiUKPBJterdiri atas:
a. Aparatur SipilNegara;dan/ ataub. PersonelPokja PemilihanUKPBJ;
c. Personel selain yang dimaksud pada huruf a dan
huruf b yang ditetapkan dengan Keputusan Bupatiatau Pejabat yang berwenang.
(2) Personel UKPBJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1)terdiri atas pejabat administrasi danZatau pejabatfungsional.
(3) Personel yang bertugas di UKPBJ merupakan pegawai
tetap di UKPBJdan bukan pegawai yang bersifat adhocdari unit kerja lain diluar UKPBJ.
(4) Personel yang bertugas di UKPBJ wajib rnernpunyai kom
petensi di bidang pengadaan barang/jasa pernerintah,
kecuali personel yang bertugas sebagai Pengelola
Layanan Pengadaan Seeara Elektronik, Staf Pendukungdan Staf Pelaksana Adrninistasi.
(5) Dalarn rnelaksanakan fungsi pelaksanaan pernilihan
penyedia barang/jasa dan fungsi penyusunan dan
pengelolaan katalog elektronik lokal/ sektoral dibentuk
Tim Kerja yang diisi oleh Anggota Pokja Pernilihan.
(6) Jurnlah Pokja Pernilihan ditentukan berdasarkan
kebutuhan dan beban kerja pemilihan penyediabarang/jasa.
(7) Anggota Pokja Pernilihan berjurnlah gasal, paling sedikit
berjurnlah 3 (tiga) orang dan dapat ditarnbah sesuaidengan kornpleksitas pekerjaan.
(8) Personel yang bertugas rnelaksanakan pemilihan penyedia
barang/jasa dilarang rnerangkap jabatan atau ditugaskanuntuk rnelaksanakan:
a. pereneanaan, pengelolaan kontrak, perneriksa hasil
pekerjaan, dan layanan penyelesaian sengketa kontrak
pengadaan barang/ jasa pada paket yang sarna; dan
b. pengelolaan layanan pengadaan seeara elektronik.
(9) Personel yang bertugas rnelaksanakan birnbingan teknis,
pendarnpingan dan Zatau konsultasi penyusunan rene ana
persiapan pengadaan dan/ atau pengelolaan kontrak dilarang
ditugaskan untuk rnelaksanakan layanan penyelesaian
sengketa kontrak rnelalui rnediasi pada paket yang sarna.
BABV
KARIR,TUNJANGAN,HONORARIUMDAN
PENDIDIKAN
PasallO
Personel yang bertugas di UKPBJ berhak rnendapatkan jenjang
karir struktural atau fungsional sesuai dengan ketentuanperaturan perundang-undangan.
Pasal 11
(1) Personel yang bertugas di UKPBJ berhak menerima tunjangan
dan honorarium yang besarnya sesuai kemampuan keuangan
daerah dengan memperhatikan beban , kondisi, resiko,dan/ atau prestasi kerja.
(2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atastunjangan jabatan dan tunjangan kineIja.
(3) Tunjangan dan honorarium sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) ditetapkan berdasarkan ketentuan yang berlaku.
Pasal12
UKPBJ meningkatkan kompetensi seluruh personelnya melalui
pendidikan formal dan non formal sesuai dengan tugas danfungsinya.
BABVI
TATAKERJA
Pasal13
UKPBJmenjalin hubungan kerja dengan unit kerja yang terkaitdalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi UKPBJ.
Pasal 14
(1) Kepala UKPBJ berkoordinasi langsung dengan PA/KPA/PPKdalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi UKPBJ.
(2) Kepala UKPBJ membentuk/membubarkan Pokja Pemilihan
dan menetapkan/menempatkan/memindahkan AnggotaPokjaPemilihan.
(3) KepalaUKPBJmenugaskan Personel UKPBJyang mempunyai
kompetensi di bidang pengadaan barang/jasa di lingkungan
UKPBJ untuk melaksanakan pengadaan langsung di satuankerja/organisasi perangkat daerah atas permintaan PA/KPA.
----------------------------------------_. ---------------
Pasal15
(1) Pembentukan Pokja Pemilihan dan penetapan Anggota
Pokja Pemilihan ditentukan berdasarkan kebutuhan dan
beban kerja pemilihan penyedia barang/jasa.
(2) Anggota Pokja Pemilihan dipindahkan ke Pokja Pemilihan
lain secara berkala untuk menghindari pertentangankepentingan.
Pasal16
Kepala UKPBJ menugaskan Anggota Pokja Pemilihan untuk
melaksanakan fungsi pelaksanaan pemilihan penyedia
barang/ jasa dan fungsi penyusunan dan pengelolaan katalogelektronik lokal/ sektoral.
Pasal17
(1) Dalam hal terjadi permasalahan teknis penggunaan sistem
pengadaan secara elektronik, maka Pokja Pemilihan
melaporkan permasalahan tersebut kepada Koordinator Unit
Kerja Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik
dengan tembusan kepada Kepala UKPBJ.
(2) Koordinator Unit Kerja Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara
Elektronik wajib menindaklanjuti laporan permasalahan Pokja
Pemilihan dan segera memberikan solusi kepada Pokja
Pemilihan sesuai jadwal pelaksanaan pemilihan penyedia
barang/jasa, dengan tembusan kepada Kepala UKPBJ.
Pasal18
Pokja Pemilihan yang melaksanakan pemilihan penyedia
barang/jasa menyampaikan hasil pemilihan penyedia barangjjasa kepada PAjKPA/PPK yang akan memanfaatkan barangjjasa yang diadakan, dengan tembusan kepada KoordinatorUnit Kerja Pengelolaan Pengadaan BarangjJasa dan KepalaUKPBJ.
Pasal19
Kepala UKPBJ menyampaikan seluruh data dan informasi hasil
kegiatan UKPBJ kepada Koordinator Unit Kerja Pengelolaan
Layanan Pengadaan Secara Elektronik untuk didokumentasikandan dikelola.
Pasal20
Seluruh personel yang melaksanakan tugas di lingkungan
UKPBJ melaksanakan tugasnya secara profesional sesuai
kompetensinya dan independen serta dilarang saling
mempengaruhi sesuai Tujuan, Kebijakan, Prinsip dan Etika
Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah sebagaimana diamanatkan
oleh peraturan perundangan di bidang pengadaan barang/jasapemerintah.
Pasal21
UKPBJ menjalin hubungan kerja dan koordinasi dengan LKPP.
Pasa122
UKPBJ menyusun dan menyampaikan laporan periodik seluruh
kegiatan pengadaan barang/jasa kepada Bupati dan LKPP.
BAB VII
KODEETIKDANSTANDAROPERASIONALPROSEDUR
Pasal23
(1) UKPBJ menyusun dan menerapkan kode etik di lingkunganUKPBJ.
(2) Kode etik ditetapkan oleh Bupati.
(3) Kode etik berisi ketentuan ten tang kewajiban, larangan,
pembentukan Majelis Pertimbangan Kode Etik UKPBJ, dan
prosedur penegakan Kode Etik Personel UKPBJ.
(4) Personel pada Majelis Pertimbangan Kode Etik UKPBJ
berjumlah gasal yang terdiri dari unsur Inspektorat Daerah,
unsur unit kerja bidang kepegawaian, dan unsur unit kerjabidang hukum.
(5) Majelis Pertimbangan Kode Etik UKPBJ dibantu oleh
Sekretariat Majelis Pertimbangan Kode Etik UKPBJ yang
berkedudukan pada Inspektorat Daerah.
(6) Ketua Majelis Pertimbangan Kode Etik UKPBJ berasal dari
unsur Inspektorat.
Pasal24
(1) Untuk meningkatkan transparansi, akuntabiltas dan
mengurangi terjadinya intervensi pelaksanaan tugas di
lingkungan UKPBJ maka wajib disusun Standar Operasional
Prosedur pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkunganUKPBJ.
(2) Standar Operasional Prosedur disusun sesuai kebutuhan
pelaksanaan tugas dan fungsi UKPBJ.
(3) Standar Operasional Prosedur di lingkungan UKPBJ
ditetapkan oleh Sekretaris Daerah.
(4) Standar Operasional Prosedur wajib disosialisasikan kepada
seluruh pemangku kepentingan UKPBJ.
BAB VIII
PEMBIAYAAN
Pasal25
Pembiayaan penyelenggaraan kegiatan UKPBJ dibebankan pada
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumberpendapatan lain yang sah dan tidak mengikat.
---------- - -- -- -- - -- ----------
BABIX
KETENTUANPENUTUP
Pasa126
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:
a. Peraturan Bupati Nomor25 Tahun 2013 tentang Penetapan Unit
Layanan Pengadaan (ULP)Barangj Jasa Pemerintah Kabupaten
Tanjung Jabung Timur sebagaimana telah diubah denganPeraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2015 tentang PerubahanAtas Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2013 tentangPenetapan Unit Layanan Pengadaan (ULP) BarangjJasaPemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
b. Keputusan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 145 Tahun
2017 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Unit Layanan
Pengadaan Barangj Jasa Pemerintah Kabupaten TanjungJabung Timur sebagaimana telah diubah dengan KeputusanBupati Tanjung Jabung Timur Nomor 398 Tahun 2018 tentang
Perubahan Atas Keputusan Bupati Tanjung Jabung TimurNomor 145 Tahun 2017 tentang Pembentukan KelompokKerjaUnit Layanan Pengadaan BarangjJasa Pemerintah KabupatenTanjung Jabung Timur;
c. Keputusan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 56 Tahun
2018 tentang Pembentukan Tim Layanan Pengadaan
BarangjJasa Pemerintah Secara Elektronik di LingkunganPemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur; dan
d. Keputusan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 57 Tahun
2018 tentang Pengangkatan Kepala, Sekretaris, dan StafSekretariat Unit Layanan Pengadaan BarangjJasa SecaraElektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten TanjungJabung Timur.
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Pasal27
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita DaerahKabupaten Tanjung Jabung Timur.
IELAH DITELITI KEBENARANNYA'fbag Hukum Dan Perundang • Undangan
Ditetapkan di Muara Sabakpada tanggal 23 J Urll 2018
C}3uPATI TANJU G JABUNGTIMUR,
\H. ROMIHARIYANTO
MOH • IDRIS, SH.,MHPembina TK I (IVIbl
NIP. 197003232002121004
Diundangkan di Muara Sabak
pada tanggal ~~ .JUHI 2018
SEKRETARISDAERAHKABUPATENTANJUNGJABUNGTIMUR,
ASISTEN
••
(_~SAPRIL
BERITADAERAHKABUPATENTANJUNGJABUNGTIMURTAHUN2018NOMOR19
KASUBAG
~.