Upload File

peraturan presiden nomor 27 tahun 2014 tentang jaringan informasi geospasial nasional

  • Home
  • Documents
  • Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional
13

Upload: pustaka-virtual-tata-ruang-dan-pertanahan-pusvir-trp

Post on 16-Oct-2015

89 views

Category:

Documents


0 download

Report

TRANSCRIPT

  • 7/13/2019 Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional

    1/13

  • 7/13/2019 Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional

    2/13

  • 7/13/2019 Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional

    3/13

  • 7/13/2019 Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional

    4/13

  • 7/13/2019 Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional

    5/13

  • 7/13/2019 Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional

    6/13

  • 7/13/2019 Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional

    7/13

  • 7/13/2019 Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional

    8/13

  • 7/13/2019 Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional

    9/13

  • 7/13/2019 Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional

    10/13

  • 7/13/2019 Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional

    11/13

  • 7/13/2019 Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional

    12/13

  • 7/13/2019 Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional

    13/13


PEDOMAN TAHUN 2018 - big.go.id · xx) Jaringan Informasi Geospasial Pusat adalah suatu sistem penyelenggaraan pengelolaan Informasi Geospasial secara bersama, tertib, terukur, terintegrasi

PEDOMAN PEMETAAN GEOSPASIAL JARINGAN LISTRIK 20 kV · dan memelihara jaringan distribusi dan kelengkapannya (Gardu Induk, Gardu Hubung, dll.) 1.4. Batasan Batasan Pedoman ini meliputi:

Informasi Geospasial Indonesia

BADAN INFORMASI GEOSPASIAL (BIG)...Memperhatikan 4. Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2011 tentang Badan Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 144)

PEMBANGUNAN DATA BASE JARINGAN JALAN BERBASIS GEOSPASIAL

Paparan Deputi Bidang Informasi Geospasial Tematik (IGT) Badan Informasi Geospasial (BIG)

mataram.bpk.go.id · dan penyebarluasan informasi geospasial, perlu mengopümalkan jaringan informasi geospasial dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan dibidang informasi

PEDOMAN PEMETAAN GEOSPASIAL JARINGAN … · 4.1 Penggambaran Single Line Diagram (SLD) dalam Peta Rupa Bumi ... Karena peta GIS jaringan 20 kV di Indonesia umumnya belum tersedia,

MEKANISME BERBAGI PAKAI MELALUI JIGN - Portal Tata Ruang ... · PDF fileOrang dalam Jaringan Informasi Geospasial Nasional ... Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

Aplikasi Geospasial SDAD

BADAN INFORMASI GEOSPASIAL (BIG) · 4. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 78);

PERANAN JARINGAN INFORMASI GEOSPASIAL NASIONALbappeda.jabarprov.go.id/wp-content/uploads/2019/10/B-I-G.pdf · Asas & Tujuan, Jenis, Penyelenggara, Penyelenggaraan, Pelaksana IG, Pembinaan

DAN - jdih.big.go.idjdih.big.go.id/media/resources/law/note-kesepahaman... · tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; 10. Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2011 tentang Bad Geospasial

BADAN INFORMASI GEOSPASIAL (BIG)jdih.big.go.id/media/resources/files/law/qF45W4OZUZ_SK_KPA_NO._7.1... · Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 ... AMPLOP COKLAT

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA - Jogloabang...Penyelenggara jaringan telekomunikasi wajib menjamin kebebasan penggunanya memilih jaringan telekomunikasi lain untuk pemenuhan kebutuhan

kabbojonegoro.jdih.jatimprov.go.idkabbojonegoro.jdih.jatimprov.go.id/download/Peraturan Bupati/PERBUP 2015/No 12.pdfJaringan Informasi Geospasial Daerah, yang selanjutnya disebut Jaringan

ABDULLAH PRESIDEN ANGKASA PROGRAM JARINGAN … · 2017-12-14 · TEKS UCAPAN YBHG. DATO’ ABDUL FATTAH ABDULLAH PRESIDEN ANGKASA PROGRAM JARINGAN PERNIAGAAN BERSAMA YAKULT . 2

Jaringan Informasi Geospasial Nasional (JIGN) TRP I-2017_draft2... · peraturan tentang Simpul Jaringan mengacu pada mandat yang diterima setiap kementerian di dalam Perpres tersebut

PEDOMAN PEMETAAN GEOSPASIAL JARINGAN · PDF filePenyusunan Pedoman Pemetaan Geospasial Jaringan Listrik 20 kV merupakan ... Untuk standar keamanan dan proteksi ... isi sesuai ketentuan

PERATURAN DI LINGKUNGAN BADAN INFORMASI GEOSPASIAL … · peraturan badan informasi geospasial nomor 4 tahun 2018 tentang tata naskah dinas di lingkungan badan informasi geospasial

JARINGAN INFORMASI GEOSPASIAL NASIONAL DENGAN … · Spasial adalah aspek keruangan suatu objek atau kejadian yang mencakup lokasi, letak, dan posisinya. 2. Geospasial atau ruang

BADAN INFORMASI GEOSPASIAL (BIG) · terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa

jdih.sijunjung.go.id · bahwa untuk memberikan kemudahan dalam pemakaian bersama dan penyebarluasan informasi geospasial, per-lu mengoptimalkan jaringan informasi geospasial dengan

PETUNJUK TEKNIS · Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan ... 4 Tahun 2011 Tentang Informasi Geospasial ... Presiden Republik Indonesia Nomor 9

KANTOR STAF PRESIDEN REPUBLIK INDONESIAksp.go.id/wp-content/uploads/2016/05/Pengumuman... · Pengadaan Perangkat Keamanan Jaringan Komputer Kantor Staf Presiden Tahun Anggaran 2016

BADAN INFORMASI GEOSPASIAL (BIG)jdih.big.go.id/media/resources/law/staf-pendukung-pengelola...Nomor 127 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2011 tentang

(',6, 129(0%(5 -103/5&3,*/* 1&3,&.#/(/ filemelalui Jaringan Informasi Geospasial Nasional dalam Kegiatan ... 1. Kompilasi Informasi Geospasial Tematik 2. Integrasi Informasi Geospasial

Jaringan Informasi Geospasial Nasional (JIGN) - LandSpatial TRP I-2017_draft2... · Hingga saat ini Bappeda Provinsi Maluku Utara belum ... melakukan publikasi tata batas kawasan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA PERATURAN …birohukum.pu.go.id/uploads/DPU/2005/Perpres67-2005.pdf · jaringan rel dan stasiun kereta api; ... pengumpul dan jaringan utama, ... studi

Jaringan Informasi Geospasial Nasional (JIGN) TRP I-2017... · Data dan informasi tersebut baik berupa data dan informasi spasial maupun aspasial. Perencanaan pembangunan ... masih

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA PERATURAN ......PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA - 3 - 24. Persyaratan . . . 13. Jaringan jalur kereta api adalah seluruh jalur kereta api yang terkait satu

PERATURAN MENTERI KEHUTANAN - forda-mof.org 02_2010.pdf · Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2007 tentang Jaringan Data Spasial Nasional; 7. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA - peraturan.bkpm.go.id · undang-undang republik indonesia nomor 4 tahun 2011 tentang informasi geospasial dengan rahmat tuhan yang maha esa presiden

Buku Geospasial Udara

PERPRES_27_2014_2 ttg jaringan informasi geospasial