peraturan pemerintah nomor 53 tahun 2010 tentang disiplin pegawai negeri sipil
DESCRIPTION
PERATURAN PEMERINTAH Nomor 53 Tahun 2010 TENTANG DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL. Dalam Peraturan ini yang dimaksud (Pasal 1) : - PowerPoint PPT PresentationTRANSCRIPT
Dalam Peraturan ini yang dimaksud (Pasal 1) :1. Disiplin Pegawai Negeri Sipil adalah kesanggupan Pegawai Negeri
Sipil utk mentaati kewajiban, dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan per-UU dan atau peraturan kedianasan apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhi hukuman disiplin;
2. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah PNS Pusat dan PNS Daerah;
3. Pelanggaran disiplin adalah setiap ucapan, tulisan atau perbuatan PNS yang tidak mentaati kewajiban dan/atau melanggar larangan ketentuan disiplin PNS, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja;
4. Hukuman Disiplin adalah hukuman yg dijatuhkan kpd PNS krn melanggar peraturan disiplin PNS;
5. PPK Pusat, PPK Daerah Provinsi, dan PPK Daerah Kab/Kota adalah sebagaimana dimaksud dalam peraturan per-uu yang mengatur wewenang, pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian;
6. Upaya Administratif adalah prosedur yg dapat ditempuh oleh PNS yg tidak puas terhadap hukuman disiplin yg dijatuhkan kepadanya berupa keberatan atau banding administratif;
7. Keberatan adalah upaya administratif yg dapat ditempuh oleh PNS yg tidak puas terhadap hukuman disiplin yg dijatuhkan oleh PYBM kepada atasan PYBM;
8. Banding administratif adalah upaya administratif yg dpt ditempuh oleh PNS yg tidak puas terhadap hukuman disiplin berupa PDHTAPS atau PTDH sebagai PNS yg dijatuhkan oleh PYBM, kepada BAPEK;
9. Jabatan adalah jabatan struktural dan jabatan fungsional;10. Ucapan adalah setiap kata-kata yang diucapkan dihadapan
atau dapat didengar oleh orang lain, seperti dalam rapat , ceramah, diskusi, melalui telepon, radio, televisi, rekaman atau alat-alat komunikasi lainnya;
11. Tulisan adalah pernyataan pikiran dan/atau perasaan secara tertulis baik dalam bentuk tulisan maupun dalam bentuk gambar, karikatur, coretan, dll yang serupa dengan itu;
12. Perbuatan adalah setiap tingkah laku, sikap atau tindakan yang dilakukan oleh PNS atau tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan sesuai peraturan per-UU;
13. Pejabat yang berwenang menghukum adalah pejabat yang diberi wewenang menjatuhkan hukuman disiplin kepada PNS yang melakukan pelanggaran disiplin;
14. Atasan PYBM adalah atasan langsung dari PYBM.
Pasal 2Ketentuan Peraturan Pemerintah ini berlaku juga bagi calon PNS
Pasal 3Setiap PNS wajib : 1. mengucapkan sumpah / janji PNS;2. mengucapkan sumpah / janji jabatan; 3. setia dan taat sepenuhnya kpd Pancasila, UUD RI 1945 &
Negara Kesatuan RI dan Pemerintah; 4. mentaati segala ketentuan peraturan per-uu; 5. melaksanakan tugas yang dipercayakan kepada PNS dengan
penuh pengabdian, kesadaran , dan tanggung jawab;6. menjunjung tinggi kehormatan negara, pemerintah dan
martabat PNS;7. mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan
sendiri, seseorang dan / atau golongan;
BAB IIKEWAJIBAN DAN
LARANGAN
8. memegang rahasian jabatan yang menurut sifatnya sifatnya atau menurut perintah harus dirahasiakan;
9. bekerja dengan jujur, tertib, cermat dan bersemangat untuk kepentingan negara;
10. melaporkan dengan segera kepada atasanya apabila mengetahui ada hal yg dapat membahayakan atau merugikan Negara atau pemerintah, terutama dibidang keamanan, keuangan dan materil;
11. masuk kerja dan mentaati ketentuan jam kerja;12. Mencapai sasaran kerja yang ditetapkan;13. Menggunakan dan memelihara barang-barang milik negara
dengan sebaik-baiknya;
14. memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat;15. membimbing bawahan dalam melaksanakan tugas;16. Memberikan kesempatan kepada bawahan untuk
mengembangkan karier; dan17. Mentaati peraturan kedinasan yang ditetapkan oleh PYBW;
Pasal 4
Setiap PNS dilarang :1. menyalahgunakan wewenang;2. menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan /
atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain;3. tanpa izin pemerintah menjadi pegawai atau bekerja untuk
negara lain dan / atau lembaga atau organisasi internasional;4. bekerja dengan perusahaan asing, konsultan asing, atau lembaga
swadaya masyarakat asing;5. memiliki menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau
meminjamkan barang-barang baik bergerak atau tidak bergerak , dokumen atau surat berharga milik negara secara tidak sah;
6. melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk kepentingan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara;
7. memberi atau menyanggupi akan memberi sesuatu kepada siapapun baik secara langsung atau tidak langsung dengan dalih apapun untuk diangkat dalam jabatan;
8. menerima hadiah atau suatu pemberian apa saja dari siapapun juga yg berhubungan dgn jabatan dan / atau pekerjaannya;
9. bertindak sewenang-wenang terhadap bawahannya;10. melakukan sesuatu tindakan atau tdk melakukan suatu
tindakan yg dapat menghalangi atau mempersulit salah satu pihak yang dilayani sehingga mengakibatkan kerugian bagi yg dilayani;
11. menghalangi berjalannya tugas kedinasan;12. memberikan dukungan kepada calon Presiden / Wakil
Presiden, DPR, DPD atau DPRD dengan cara :a. ikut serta sebagai pelaksana kampanye;b. menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut PNS;c. sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan PNS lain; dan / atau; d. sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara.
13. memberikan dukungan kepada calon Presiden / Wakil Presiden dengan cara :a. membuat keputusan dan / atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye dan / atau;
b. mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama dan atau sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga dan masyarakat;
14. memberikan dukungan kepada calon anggota DPD atau calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan cara memberikan surat dukungan disertai foto kopi KTP atau surat KTP sesuai peraturan perundang-undangan; dan
15. memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, dengan cara :a. terlibat dalam kegiatan kampanye untuk mendukung Calon Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah;b. menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan dalam
kegiatan kampanye;
c. membuat keputusan dan / atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye dan / atau;
d. mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama dan atau sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga dan masyarakat;
Pasal 5PNS yang tidak menaati ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan/atau Pasal 4 dijatuhi hukuman disiplin.
Pasal 6Dengan tidak mengesampingkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan pidana, PNS yang melakukan pelangggaran disiplin dijatuhi hukuman disiplin.
TINGKAT DAN JENIS HUKUMAN DISIPLIN(Ps.7 ayat 1)
1. Hukuman disiplin ringan;2. Hukuman disiplin sedang; dan3. Hukuman disiplin berat.
JENIS HUKUMAN DISIPLIN RINGAN(Ps.7 ayat 2)
a. Tegoran lisan;b. Tegoran tertulis; c. Pernyataan tidak puas secara tertulis
JENIS HUKUMAN DISIPLIN SEDANG(Ps.7 ayat 3)
a. Penundaan KGB selama 1 tahunb. Penundaan KP selama 1 tahunc. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 tahun
JENIS HUKUMAN DISIPLIN BERAT (Ps.7 ayat 4)
a. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 tahunb. Pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat
lebih rendah;c. Pembebasan dari jabatanc. PDH TAPS sbg PNSd. PTDH sbg PNS
Pasal 8, 9 dan 10 Pelanggaran kewajiban
Pasal 11, 12,13 dan 14 Pelanggaran larangan
PEJABAT YANG BERWENANG MENGHUKUM (PYBM)
Pasal 15(1)Presiden menetapkan penjatuhan hukuman disiplin bagi PNS yang menduduki jabatan struktural eselon I dan jabatan lain yang pengangkatan dan pemberhentiannya menjadi wewenang Presiden
untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e.(2)Penjatuhan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan usul dari Pejabat Pembina Kepegawaian.
MENTERI AGAMA
1. 1. TEGORANTEGORAN LISANLISAN1.1. PEJABAT STRUKTURAL ESELON IPEJABAT STRUKTURAL ESELON I2.2. FUNGSIONAL TERTENTU JENJANG UTAMAFUNGSIONAL TERTENTU JENJANG UTAMA3.3. FUNGSIONAL UMUM GOL.RUANG IV/d DAN IV/eFUNGSIONAL UMUM GOL.RUANG IV/d DAN IV/e
TDK DPT TDK DPT DIAJUKAN UPAYA DIAJUKAN UPAYA ADMINISTRATIF ADMINISTRATIF
2. 2. TEGORANTEGORAN T TERTULISERTULIS1.1. PEJABAT STRUKTURAL ESELON IPEJABAT STRUKTURAL ESELON I2.2. FUNGSIONAL TERTENTU JENJANG UTAMA FUNGSIONAL TERTENTU JENJANG UTAMA 3.3. FUNGSIONAL UMUM GOL.RUANG IV/d DAN IV/eFUNGSIONAL UMUM GOL.RUANG IV/d DAN IV/e
TDK DPT TDK DPT DIAJUKAN UPAYA DIAJUKAN UPAYA ADMINISTRATIFADMINISTRATIF
3.3. PERNYATAAN TDK PUAS PERNYATAAN TDK PUAS SSE-E-CARACARA TERTULISTERTULIS
1.1. PEJABAT STRUKTURAL ESELON IPEJABAT STRUKTURAL ESELON I2.2. FUNGSIONAL TERTENTU JENJANG UTAMA FUNGSIONAL TERTENTU JENJANG UTAMA 3.3. FUNGSIONAL UMUM GOL.RUANG IV/d DAN IV/eFUNGSIONAL UMUM GOL.RUANG IV/d DAN IV/e
TDK DPT TDK DPT DIAJUKAN UPAYA DIAJUKAN UPAYA ADMINISTRATIFADMINISTRATIF
4. PENUNDAAN KGB SELAMA 1 4. PENUNDAAN KGB SELAMA 1 TAHUNTAHUN
1.1. PEJABAT STRUKTURAL ESELON I DAN IIPEJABAT STRUKTURAL ESELON I DAN II2.2. FUNGSIONAL TERTENTU JENJANG UTAMA, FUNGSIONAL TERTENTU JENJANG UTAMA,
MADYA DAN PENYELIA MADYA DAN PENYELIA 3.3. FUNGSIONAL UMUM GOL.RUANG IV/a S.D. IV/eFUNGSIONAL UMUM GOL.RUANG IV/a S.D. IV/e
TDK DPT TDK DPT DIAJUKAN UPAYA DIAJUKAN UPAYA ADMINISTRATIF ADMINISTRATIF
5.5. PENUNDAAN KP SELAMA 1 PENUNDAAN KP SELAMA 1 TAHUNTAHUN
1.1. PEJABAT STRUKTURAL ESELON I DAN IIPEJABAT STRUKTURAL ESELON I DAN II2.2. FUNGSIONAL TERTENTU JENJANG UTAMA, FUNGSIONAL TERTENTU JENJANG UTAMA,
MADYA DAN PENYELIAMADYA DAN PENYELIA3.3. FUNGSIONAL UMUM GOL.RUANG IV/a S.D. IV/eFUNGSIONAL UMUM GOL.RUANG IV/a S.D. IV/e
TDK DPT TDK DPT DIAJUKAN UPAYA DIAJUKAN UPAYA ADMINISTRATIF ADMINISTRATIF
PEJABAT PEMBINA KEPEGAWAIAN PUSAT (PPK)
Pasal 16
6.6. PENURUNAN PANGKAT SE-PENURUNAN PANGKAT SE-TINGKAT LEBIH RENDAH TINGKAT LEBIH RENDAH SELAMA 1 TAHUNSELAMA 1 TAHUN
1.1. PEJABAT STRUKTURAL ESELON I KE BAWAH PEJABAT STRUKTURAL ESELON I KE BAWAH 2.2. FUNG. TERTENTU JENJANG UTAMA , MADYA , FUNG. TERTENTU JENJANG UTAMA , MADYA ,
MUDA DAN PENYELIA KE BAWAHMUDA DAN PENYELIA KE BAWAH3.3. FUNG. UMUM GOL.RUANG IV/e KE BAWAHFUNG. UMUM GOL.RUANG IV/e KE BAWAH
TDK DPT TDK DPT DIAJUKAN UPAYA DIAJUKAN UPAYA ADMINISTRATIF ADMINISTRATIF
7.7. PENURUNAN PANGKAT SE-PENURUNAN PANGKAT SE-TINGKAT LEBIH RENDAH TINGKAT LEBIH RENDAH SELAMA 3 TAHUNSELAMA 3 TAHUN
1.1. PEJABAT STRUKTURAL ESELON I KE BAWAHPEJABAT STRUKTURAL ESELON I KE BAWAH2.2. FUNG. TERTENTU JENJANG UTAMA, MADYA, FUNG. TERTENTU JENJANG UTAMA, MADYA,
MUDA DAN PENYELIA KE BAWAH MUDA DAN PENYELIA KE BAWAH 3.3. FUNGSIONAL UMUM GOL.RUANG IV/e KE FUNGSIONAL UMUM GOL.RUANG IV/e KE
BAWAHBAWAH
TDK DPT TDK DPT DIAJUKAN UPAYA DIAJUKAN UPAYA ADMINISTRATIF ADMINISTRATIF
88. . PEMINDAHAN DALAM PEMINDAHAN DALAM RANGKA PENURUNAN JAB. RANGKA PENURUNAN JAB. SETINGKAT LEBIH RENDAHSETINGKAT LEBIH RENDAH
1.1. FUNG. TERTENTU JENJANG UTAMA, MADYA, FUNG. TERTENTU JENJANG UTAMA, MADYA, MUDA DAN PENYELIA KE BAWAHMUDA DAN PENYELIA KE BAWAH
2.2. STRUKTURAL ESELON II KE BAWAHSTRUKTURAL ESELON II KE BAWAH
TDK DPT TDK DPT DIAJUKAN UPAYA DIAJUKAN UPAYA ADMINISTRATIF ADMINISTRATIF
99. . PEMBEBASAN DARI PEMBEBASAN DARI JABATAN JABATAN
1.1. FUNGSIONAL TERTENTU JENJANG UTAMA, FUNGSIONAL TERTENTU JENJANG UTAMA, MADYA, MUDA DAN PENYELIA KE BAWAHMADYA, MUDA DAN PENYELIA KE BAWAH
2.2. STRUKTURAL ESELON II KE BAWAHSTRUKTURAL ESELON II KE BAWAH
TDK DPT TDK DPT DIAJUKAN UPAYA DIAJUKAN UPAYA ADMINISTRATIF ADMINISTRATIF
10. PDH TAPS 10. PDH TAPS 1.1. FUNGSIONAL TERTENTU JENJANG UTAMA, FUNGSIONAL TERTENTU JENJANG UTAMA,
MADYA, MUDA DAN PENYELIA KE BAWAH MADYA, MUDA DAN PENYELIA KE BAWAH 2.2. FUNGSIONAL UMUM GOL.RUANG IV/e KE FUNGSIONAL UMUM GOL.RUANG IV/e KE
BAWAHBAWAH3.3. STRUKTURAL ESELON II KE BAWAHSTRUKTURAL ESELON II KE BAWAH
DAPAT DAPAT DIAJUKAN UPAYA DIAJUKAN UPAYA ADMINISTRATIF ADMINISTRATIF
11.11. PTDH SEBAGAI PNSPTDH SEBAGAI PNS1.1. FUNGSIONAL TERTENTU JENJANG UTAMA, FUNGSIONAL TERTENTU JENJANG UTAMA,
MADYA, MUDA DAN PENYELIA KE BAWAH MADYA, MUDA DAN PENYELIA KE BAWAH 2.2. FUNGSIONAL UMUM GOL.RUANG IV/e KE FUNGSIONAL UMUM GOL.RUANG IV/e KE
BAWAHBAWAH3.3. STRUKTURAL ESELON II KE BAWAHSTRUKTURAL ESELON II KE BAWAH
DAPAT DAPAT DIAJUKAN UPAYA DIAJUKAN UPAYA
ADMINISTRTIF ADMINISTRTIF
PEJABAT STRUKTURAL ESELON I
DAN PEJABAT YANG SETARA
1. 1. TEGORANTEGORAN LISANLISAN1.1. PEJABAT STRUKTURAL ESELON IIPEJABAT STRUKTURAL ESELON II2.2. FUNGSIONAL TERTENTU JENJANG MADYA FUNGSIONAL TERTENTU JENJANG MADYA 3.3. FUNGSIONAL UMUM GOL.RUANG IV/a DAN IV/cFUNGSIONAL UMUM GOL.RUANG IV/a DAN IV/c
TDK DPT TDK DPT DIAJUKAN UPAYA DIAJUKAN UPAYA ADMINISTRATIF ADMINISTRATIF
2. 2. TEGORANTEGORAN T TERTULISERTULIS1.1. PEJABAT STRUKTURAL ESELON IIPEJABAT STRUKTURAL ESELON II2.2. FUNGSIONAL TERTENTU JENJANG MADYA FUNGSIONAL TERTENTU JENJANG MADYA 3.3. FUNGSIONAL UMUM GOL.RUANG IV/a DAN IV/cFUNGSIONAL UMUM GOL.RUANG IV/a DAN IV/c
TDK DPT TDK DPT DIAJUKAN UPAYA DIAJUKAN UPAYA ADMINISTRATIF ADMINISTRATIF
3.3. PERNYATAAN TDK PUAS PERNYATAAN TDK PUAS SSE-E-CARACARA TERTULISTERTULIS
1.1. PEJABAT STRUKTURAL ESELON IIPEJABAT STRUKTURAL ESELON II2.2. FUNGSIONAL TERTENTU JENJANG MADYA FUNGSIONAL TERTENTU JENJANG MADYA 3.3. FUNGSIONAL UMUM GOL.RUANG IV/a DAN IV/cFUNGSIONAL UMUM GOL.RUANG IV/a DAN IV/c
TDK DPT TDK DPT DIAJUKAN UPAYA DIAJUKAN UPAYA ADMINISTRATIF ADMINISTRATIF
4. PENUNDAAN KGB SELAMA 1 4. PENUNDAAN KGB SELAMA 1 TAHUNTAHUN
1.1. PEJABAT STRUKTURAL ESELON IIIPEJABAT STRUKTURAL ESELON III2.2. FUNGSIONAL TERTENTU JENJANG MUDA DAN FUNGSIONAL TERTENTU JENJANG MUDA DAN
PENYELIA PENYELIA 3.3. FUNGSIONAL UMUM GOL.RUANG III/b S.D. III/dFUNGSIONAL UMUM GOL.RUANG III/b S.D. III/d
DAPAT DAPAT DIAJUKAN UPAYA DIAJUKAN UPAYA
ADMINISTRTIFADMINISTRTIF
5.5. PENUNDAAN KP SELAMA 1 PENUNDAAN KP SELAMA 1 TAHUNTAHUN
1.1. PEJABAT STRUKTURAL ESELON IIIPEJABAT STRUKTURAL ESELON III2.2. FUNGSIONAL TERTENTU JENJANG MUDA DAN FUNGSIONAL TERTENTU JENJANG MUDA DAN
PENYELIAPENYELIA3.3. FUNGSIONAL UMUM GOL.RUANG III/b S.D. III/dFUNGSIONAL UMUM GOL.RUANG III/b S.D. III/d
DAPAT DAPAT DIAJUKAN UPAYA DIAJUKAN UPAYA
ADMINISTRTIFADMINISTRTIF
PEJABAT STRUKTURAL ESELON II
DAN PEJABAT YANG SETARA
1. 1. TEGORANTEGORAN LISANLISAN1.1. PEJABAT STRUKTURAL ESELON IIIPEJABAT STRUKTURAL ESELON III2.2. FUNGSIONAL TERTENTU JENJANG MUDA DAN FUNGSIONAL TERTENTU JENJANG MUDA DAN
PENYELIA PENYELIA 3.3. FUNGSIONAL UMUM GOL.RUANG III/c DAN III/dFUNGSIONAL UMUM GOL.RUANG III/c DAN III/d
TDK DPT TDK DPT DIAJUKAN UPAYA DIAJUKAN UPAYA ADMINISTRATIF ADMINISTRATIF
2. 2. TEGORANTEGORAN T TERTULISERTULIS1.1. PEJABAT STRUKTURAL ESELON IIIPEJABAT STRUKTURAL ESELON III2.2. FUNGSIONAL TERTENTU JENJANG MUDA DAN FUNGSIONAL TERTENTU JENJANG MUDA DAN
PENYELIA PENYELIA 3.3. FUNGSIONAL UMUM GOL.RUANG III/c DAN III/dFUNGSIONAL UMUM GOL.RUANG III/c DAN III/d
TDK DPT TDK DPT DIAJUKAN UPAYA DIAJUKAN UPAYA ADMINISTRATIF ADMINISTRATIF
3.3. PERNYATAAN TDK PUAS PERNYATAAN TDK PUAS SSE-E-CARACARA TERTULISTERTULIS
1.1. PEJABAT STRUKTURAL ESELON IIIPEJABAT STRUKTURAL ESELON III2.2. FUNGSIONAL TERTENTU JENJANG MUDA DAN FUNGSIONAL TERTENTU JENJANG MUDA DAN
PENYELIA PENYELIA 3.3. FUNGSIONAL UMUM GOL.RUANG III/c DAN III/dFUNGSIONAL UMUM GOL.RUANG III/c DAN III/d
TDK DPT TDK DPT DIAJUKAN UPAYA DIAJUKAN UPAYA ADMINISTRATIF ADMINISTRATIF
4. PENUNDAAN KGB SELAMA 1 4. PENUNDAAN KGB SELAMA 1 TAHUNTAHUN
1.1. PEJABAT STRUKTURAL ESELON IVPEJABAT STRUKTURAL ESELON IV2.2. FUNGSIONAL TERTENTU JENJANG PERTAMA DAN FUNGSIONAL TERTENTU JENJANG PERTAMA DAN
PELAKSANA LANJUTAN PELAKSANA LANJUTAN 3.3. FUNGSIONAL UMUM GOL.RUANG II/c S.D. III/bFUNGSIONAL UMUM GOL.RUANG II/c S.D. III/b
DAPAT DAPAT DIAJUKAN UPAYA DIAJUKAN UPAYA
ADMINISTRTIFADMINISTRTIF
5.5. PENUNDAAN KP SELAMA 1 PENUNDAAN KP SELAMA 1 TAHUNTAHUN
1.1. PEJABAT STRUKTURAL ESELON IVPEJABAT STRUKTURAL ESELON IV2.2. FUNGSIONAL TERTENTU JENJANG PERTAMA DAN FUNGSIONAL TERTENTU JENJANG PERTAMA DAN
PELAKSANA LANJUTAN PELAKSANA LANJUTAN 3.3. FUNGSIONAL UMUM GOL.RUANG II/c S.D. III/bFUNGSIONAL UMUM GOL.RUANG II/c S.D. III/b
DAPAT DAPAT DIAJUKAN UPAYA DIAJUKAN UPAYA
ADMINISTRTIFADMINISTRTIF
PEJABAT STRUKTURAL ESELON III
DAN PEJABAT YANG SETARA
1. 1. TEGORANTEGORAN LISANLISAN1.1. PEJABAT STRUKTURAL ESELON IVPEJABAT STRUKTURAL ESELON IV2.2. FUNGSIONAL TERTENTU JENJANG PERTAMA DAN FUNGSIONAL TERTENTU JENJANG PERTAMA DAN
PELAKSANA LANJUTAN PELAKSANA LANJUTAN 3.3. FUNGSIONAL UMUM GOL.RUANG II/c DAN III/bFUNGSIONAL UMUM GOL.RUANG II/c DAN III/b
TDK DPT TDK DPT DIAJUKAN UPAYA DIAJUKAN UPAYA ADMINISTRATIF ADMINISTRATIF
2. 2. TEGORANTEGORAN T TERTULISERTULIS1.1. PEJABAT STRUKTURAL ESELON IVPEJABAT STRUKTURAL ESELON IV2.2. FUNGSIONAL TERTENTU JENJANG PERTAMA DAN FUNGSIONAL TERTENTU JENJANG PERTAMA DAN
PELAKSANA LANJUTAN PELAKSANA LANJUTAN 3.3. FUNGSIONAL UMUM GOL.RUANG II/c DAN III/bFUNGSIONAL UMUM GOL.RUANG II/c DAN III/b
TDK DPT TDK DPT DIAJUKAN UPAYA DIAJUKAN UPAYA ADMINISTRATIF ADMINISTRATIF
3.3. PERNYATAAN TDK PUAS PERNYATAAN TDK PUAS SSE-E-CARACARA TERTULISTERTULIS
1.1. PEJABAT STRUKTURAL ESELON IVPEJABAT STRUKTURAL ESELON IV2.2. FUNGSIONAL TERTENTU JENJANG PERTAMA DAN FUNGSIONAL TERTENTU JENJANG PERTAMA DAN
PELAKSANA LANJUTAN PELAKSANA LANJUTAN 3.3. FUNGSIONAL UMUM GOL.RUANG II/c DAN III/bFUNGSIONAL UMUM GOL.RUANG II/c DAN III/b
TDK DPT TDK DPT DIAJUKAN UPAYA DIAJUKAN UPAYA ADMINISTRATIF ADMINISTRATIF
4. PENUNDAAN KGB SELAMA 1 4. PENUNDAAN KGB SELAMA 1 TAHUNTAHUN
1.1. PEJABAT STRUKTURAL ESELON VPEJABAT STRUKTURAL ESELON V2.2. FUNGSIONAL TERTENTU JENJANG PELAKSANA FUNGSIONAL TERTENTU JENJANG PELAKSANA
DAN PELAKSANA PEMULA DAN PELAKSANA PEMULA 3.3. FUNGSIONAL UMUM GOL.RUANG II/a S.D. II/bFUNGSIONAL UMUM GOL.RUANG II/a S.D. II/b
DAPAT DAPAT DIAJUKAN UPAYA DIAJUKAN UPAYA
ADMINISTRTIFADMINISTRTIF
5.5. PENUNDAAN KP SELAMA 1 PENUNDAAN KP SELAMA 1 TAHUNTAHUN
1.1. PEJABAT STRUKTURAL ESELON VPEJABAT STRUKTURAL ESELON V2.2. FUNGSIONAL TERTENTU JENJANG PELAKSANA FUNGSIONAL TERTENTU JENJANG PELAKSANA
DAN PELAKSANA PEMULA DAN PELAKSANA PEMULA 3.3. FUNGSIONAL UMUM GOL.RUANG II/a S.D. II/bFUNGSIONAL UMUM GOL.RUANG II/a S.D. II/b
DAPAT DAPAT DIAJUKAN UPAYA DIAJUKAN UPAYA
ADMINISTRTIFADMINISTRTIF
PEJABAT STRUKTURAL ESELON IV DAN PEJABAT YANG SETARA
1. 1. TEGORANTEGORAN LISANLISAN1.1. PEJABAT STRUKTURAL ESELON VPEJABAT STRUKTURAL ESELON V2.2. FUNGSIONAL TERTENTU JENJANG PELAKSANA FUNGSIONAL TERTENTU JENJANG PELAKSANA
DAN PELAKSANA PEMULA DAN PELAKSANA PEMULA 3.3. FUNGSIONAL UMUM GOL.RUANG II/a DAN II/bFUNGSIONAL UMUM GOL.RUANG II/a DAN II/b
TDK DPT TDK DPT DIAJUKAN UPAYA DIAJUKAN UPAYA ADMINISTRATIF ADMINISTRATIF
2. 2. TEGORANTEGORAN T TERTULISERTULIS1.1. PEJABAT STRUKTURAL ESELON VPEJABAT STRUKTURAL ESELON V2.2. FUNGSIONAL TERTENTU JENJANG PELAKSANA FUNGSIONAL TERTENTU JENJANG PELAKSANA
DAN PELAKSANA PEMULA DAN PELAKSANA PEMULA 3.3. FUNGSIONAL UMUM GOL.RUANG II/a DAN II/bFUNGSIONAL UMUM GOL.RUANG II/a DAN II/b
TDK DPT TDK DPT DIAJUKAN UPAYA DIAJUKAN UPAYA ADMINISTRATIF ADMINISTRATIF
3.3. PERNYATAAN TDK PUAS PERNYATAAN TDK PUAS SSE-E-CARACARA TERTULISTERTULIS
1.1. PEJABAT STRUKTURAL ESELON VPEJABAT STRUKTURAL ESELON V2.2. FUNGSIONAL TERTENTU JENJANG PELAKSANA FUNGSIONAL TERTENTU JENJANG PELAKSANA
DAN PELAKSANA PEMULA DAN PELAKSANA PEMULA 3.3. FUNGSIONAL UMUM GOL.RUANG II/a DAN II/bFUNGSIONAL UMUM GOL.RUANG II/a DAN II/b
TDK DPT TDK DPT DIAJUKAN UPAYA DIAJUKAN UPAYA ADMINISTRATIF ADMINISTRATIF
4. PENUNDAAN KGB SELAMA 1 4. PENUNDAAN KGB SELAMA 1 TAHUNTAHUN
1.1. FUNGSIONAL UMUM GOL.RUANG I/a S.D. I/dFUNGSIONAL UMUM GOL.RUANG I/a S.D. I/dDAPAT DAPAT
DIAJUKAN UPAYA DIAJUKAN UPAYA ADMINISTRTIFADMINISTRTIF
5.5. PENUNDAAN KP SELAMA 1 PENUNDAAN KP SELAMA 1 TAHUNTAHUN
1.1. FUNGSIONAL UMUM GOL.RUANG I/a S.D. I/dFUNGSIONAL UMUM GOL.RUANG I/a S.D. I/dDAPAT DAPAT
DIAJUKAN UPAYA DIAJUKAN UPAYA ADMINISTRTIFADMINISTRTIF
PEJABAT STRUKTURAL ESELON V
DAN PEJABAT YANG SETARA
1. 1. TEGORANTEGORAN LISANLISAN 1.1. FUNGSIONAL UMUM GOL.RUANG I/a DAN I/dFUNGSIONAL UMUM GOL.RUANG I/a DAN I/dTDK DPT TDK DPT
DIAJUKAN UPAYA DIAJUKAN UPAYA ADMINISTRATIF ADMINISTRATIF
2. 2. TEGORANTEGORAN T TERTULISERTULIS 1.1. FUNGSIONAL UMUM GOL.RUANG I/a DAN I/dFUNGSIONAL UMUM GOL.RUANG I/a DAN I/dTDK DPT TDK DPT
DIAJUKAN UPAYA DIAJUKAN UPAYA ADMINISTRATIF ADMINISTRATIF
3.3. PERNYATAAN TDK PUAS PERNYATAAN TDK PUAS SSE-E-CARACARA TERTULISTERTULIS
1.1. FUNGSIONAL UMUM GOL.RUANG I/a DAN I/dFUNGSIONAL UMUM GOL.RUANG I/a DAN I/dTDK DPT TDK DPT
DIAJUKAN UPAYA DIAJUKAN UPAYA ADMINISTRATIF ADMINISTRATIF
PEJABAT YANG BERWENANG MENGHUKUM (PYBM)
Pasal 17
Kepala Perwakilan RI menetapkan penjatuhan hukuman disiplin bagi PNS yang dipekerjakan atau diperbantukan pd Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri untuk jenis hukuman disiplin sbgmana dimaksud dlm Psl 7 ayat (2) dan ayat (4) hrf b dan hrf c.
Pasal 18
Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Provinsi
Pasal 19
Gubernur selaku wakil Pemerintah
Pasal 20
(1) Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota
(2) Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota
Pasal 21
(1) Pejabat yang berwenang menghukum wajib menjatuhkan hukuman disiplin kepada PNS yang melakukan pelanggaran disiplin.
(2) Apabila Pejabat yang berwenang menghukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menjatuhkan hukuman disiplin kepada PNS yang melakukan pelanggaran disiplin, pejabat tersebut dijatuhi hukuman disiplin oleh atasannya.
(3) Hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sama dengan jenis hukuman disiplin yang seharusnya dijatuhkan kepada PNS yang melakukan pelanggaran disiplin.
(4) Atasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), juga menjatuhkan hukuman disiplin terhadap PNS yang melakukan pelanggaran disiplin.
Pasal 22
Apabila tidak terdapat pejabat yang berwenang menghukum, maka kewenangan menjatuhkan hukuman disiplin menjadi kewenangan pejabat yang lebih tinggi.
TATA CARA PEMANGGILAN, PEMERIKSAAN, PENJATUHAN, DAN PENYAMPAIAN
KEPUTUSAN HUKUMAN DISIPLIN
Pasal 23 s.d. 31
29
BAP&
LHP
1. PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin, dipanggil secara tertulis dan dilakukan paling lambat 7 hari kerja sebelum tanggal pemeriksaan.
2. Pemeriksaan dilakukan oleh atasan langsung atau Tim Pemeriksa.
3. Apabila PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin pada tanggal yang seharusnya diperiksa tidak hadir, maka dilakukan pemanggilan kedua paling lambat 7 hari kerja sejak tanggal seharusnya ybs diperiksa pada pemanggilan pertama.
4. Apabila pada tanggal pemeriksaan yang ditentukan dalam surat pemanggilan kedua PNS ybs tidak hadir juga, PYBM menjatuhkan hukuman disiplin berdasarkan alat bukti dan keterangan yang ada tanpa dilakukan pemeriksaan.
1. Sebelum melakukan pemeriksaan secara tertutup, atasan langsung atau Tim Pemeriksa mempelajari lebih dahulu dengan seksama laporan-laporan atau bahan-bahan mengenai pelanggaran disiplin yang diduga dilakukan oleh PNS yang bersangkutan.
2. PNS yang diperiksa wajib menjawab segala pertanyaan yang diajukan, apabila tidak mau menjawab dianggap mengakui pelanggaran disiplin yang dituduhkan kepadanya.
3. Apabila atasan langsung terlibat dalam pelanggaran, yang menjadi anggota Tim Pemeriksa adalah atasan yang lebih tinggi secara berjenjang.
1. Sebelum menjatuhkan hukuman disiplin, atasan langsung wajib memeriksa lebih dahulu dan untuk ancaman hukuman disiplin tingkat sedang atau berat dapat membentuk Tim Pemeriksa (PMA 59 Thn 2010).
2. Tujuan pemeriksaan untuk mengetahui apakah PNS ybs benar atau tidak melakukan pelanggaran disiplin dan untuk mengetahui faktor-faktor yg mendorong atau menyebabkan PNS ybs melakukan pelanggaran disiplin serta untuk mengetahui dampak atau akibat dari pelanggaran disiplin.
3. Hasil pemeriksaan disampaikan kepada PYBM untuk dilakukan Sidang Dewan Pertimbangan Kepegawaian (DPK).
4. Pemeriksaan harus dilakukan dengan teliti dan objektif, sehingga PYBM dapat mempertimbangkan dengan seksama tentang jenis hukuman disiplin yang akan dijatuhkan.
5. Hasil putusan Sidang DPK diproses dan diterbitkan surat keputusannya berdasarkan kewenangan.
1. Setiap penjatuhan hukuman disiplin ditetapkan dengan keputusan pejabat yang berwenang.
2. Pada prinsipnya penyampaian keputusan hukuman disiplin dilakukan sendiri oleh pejabat yang berwenang menghukum (PYBM).
3. PNS yang dikenakan sanksi penjatuhan hukuman disiplin dipanggil secara tertulis untuk hadir menerima keputusan hukuman disiplin secara tertutup oleh PYBM atau pejabat lain yang ditunjuk.
4. PYBM atau pejabat lain yang ditunjuk dapat menyampaian hukuman disiplin dengan ketentuan jabatan dan pangkatnya tidak boleh lebih rendah dari PNS yang dijatuhi hukuman disiplin.
5. Apabila PNS yang dijatuhi hukuman disiplin tidak hadir pada saat penyampaian hukuman disiplin dapat dikirim melalui alamat terakhir yang diketahui dan tercatat.
BAB IV
UPAYA ADMINISTRATIF
34
I. Keberatan Atasan Pjbw menghukum
Yg dijatuhkan oleh Pybw menghukum (eselon I - eselon IV):HD tingkat sedang berupa:1. Tunda KGB 2. Tunda KP3. Turun KP 1 thn
II. Banding Administratif BAPEK
Yg dijatuhkan PPK & Gubernur, berupa :1. Pemberhentian DHTAPS sbg PNS2. Pemberhentian TDH sbg PNS
Pasal 32 dan 33
BANDING ADM KE BAPEK
Diajukan scr tertulis o/ PNS ybs & tembs PPK Gaji tetap dibayar =PNS ybs msk kerja mlksn tugas Mengajukan permhn ijin msk kerja kpd PPK PNS yg bdg adm bila mlkkan plggran dis dijatuhi HD mk
keputusan ttg ijin msk kerja batal & gajinya dihentikan KP, KGB dan PI tdk diberikan s/d kept yg punya kekuatan
hukum tetap
35
HAK-HAK KEPEGAWAIAN
PNS yg MD sblm ada Kepts atas Upaya Adm diberhentikan DH sbg PNS & diberikan hak-haknya sesuai per uu
PNS yg BUP sblm ada kpts atas keberatan, dianggap tlh slsai menjalani HD & diberhentikan DH sbg PNS mdpt hak-hak kepeg sesuai per uu.
PNS yg Banding Adm & tlh BUP apbl MD diberhentikan DH mendpt hak-hak kepeg sesuai per uu.
PNS yg BUP sblm ada kpts atas banding adm, dihentikan gajinya s/d dttpkan kpts banding adm.
36
SEKIANTERIMA KASIH
Semoga bermanfaat
37
37