peraturan pemerintah nomor 1 tahun 2012 tentang

2Direktorat Jenderal PajakDirektorat Peraturan Perpajakan I

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2012

Peredaran/ Penerimaan

bruto 1 tahun > 4,8 M

Bermaksud melakukan

penyerahan/ekspor

PKPPeredaran/ Penerimaan

bruto 1 tahun < 4,8 M juta

Wajib memungut, menyetor, dan melapor PPN

terutang

Pengusaha

Wajib

Dapat Memilih

Dapat Memilih

PMK 197/2013

2

Pasal 2 Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak

Pengusaha yang sejak semula bermaksud melakukan penyerahan, dapat melaporkan usaha untuk dikukuhkan sebagai PKP

Melakukan:• Penyerahan BKP• Penyerahan JKP• Ekspor BKP Berwujud• Ekspor BKP Tidak

Berwujud• Ekspor JKP


Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2012 3

Pasal 7 Kriteria dan Rincian Non BKP dan Non JKP

Diatur lebih lanjut di PMK

barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya

barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak

makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung, dan sejenisnya, meliputi makanan dan minuman baik yang dikonsumsi di tempat maupun tidak, termasuk makanan dan minuman yang

diserahkan oleh usaha jasa boga atau katering

uang, emas batangan, dan surat berharga

Jasa pelayanan kesehatan medis

jasa pelayanan sosial

jasa pengiriman surat dengan perangko

jasa keuangan

jasa asuransi

jasa keagamaan

jasa pendidikan

jasa kesenian dan hiburan

jasa penyiaran yang tidak bersifat iklan

jasa angkutan umum di darat & di air serta jasa angkutan udara dalam negeri yg menjadi bagian yg tidak

terpisahkan dari jasa angkutan udara luar negeri

jasa perhotelan

jasa yang disediakan oleh pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintahan secara umum

jasa penyediaan tempat parkir

jasa telepon umum dengan menggunakan uang logam

jasa pengiriman uang dengan wesel pos

jasa boga atau katering

NON BKP

NON JKP

BACK


Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2012

PPN = 10 . x harga/pembayaran 110

4

Pasal 10 & 11 Rumus Penghitungan PPNKontrak atau

Perjanjian

Harga sudah termasuk PPN

PPN ditulis terpisah

Dianggap belum termasuk PPN

Jika TidakATAU

PPN = 10 % x harga/pembayaran

Harga termasuk PPN & PPnBM

PPN = 10 . x harga/pembayaran 110 + t

PPnBM = t . x harga/pembayaran 110 + t

t = Tarif PPnBM

ATAU



Pasal 13 Kesalahan Pemungutan PPN

sepanjang: - belum dikreditkan- belum dibiayakan- belum dikapitalisasi

Salah Pungut PPN

PPN tersebut telah disetor dan dilaporkan

PPN dapat dimintakan kembali oleh Pihak

Yang Terpungut

Pihak Yang Terpungut:a.importir;•pembeli barang atau penerima jasa (termasuk Pemungut PPN); •pihak yang memanfaatkan barang tidak berwujud atau jasa dari luar Daerah Pabean.

PPN dipungut terlalu besar

PPN seharusnya tidak dipungut



Pasal 4 Tanggung Renteng

Penjual adalah penanggung jawab PPN (menyetor PPN), namun untuk kondisi tertentu Pembeli dapat dikenai tanggung jawab renteng.

Diatur lebih lanjut di PMK

PENJUAL PEMBELI

Pungut PPN

Menunjukkan bukti telah

membayar PPN

TANGGUNG JAWAB RENTENG

Kecuali

PPN dapat ditagih kepada

penjual

SKPKB?Ps 16F UU PPN

BACK

ATAU

7

Faktur Pajak

(Ps. 1 angka 23UU PPN 1984)

Adalah bukti pungutan pajakyang dibuat oleh PKP yang

melakukan penyerahan BKPatau penyerahan JKP

Faktur Pajak ygdapat berupa

faktur penjualan(Penj. Ps. 13 ay. 1)

Faktur PajakGabungan

(Penj. Ps. 13 ay. 2)

Dok. Tertentu yg.ditetapkan sbg

Faktur Pajak(Penj. Ps. 13 ay.1)

Melakukan penyer.BKP dimaksud dlm

Ps. 4 ay. (1) huruf a

Melakukan ekspor BKPBerwujud dimaksud dalam Ps. 4 ay. (1) huruf f

Melakukan ekspor JKP oleh PKP sbgmn dimaksud-

dlm Ps. 4 ayat (1) huruf h

Melakukan penyer.JKP dimaksud dlm

Ps. 4 ay. (1) huruf c

Melakukan ekspor BKP Tdk Berwujud oleh PKP sbgmn dimaksud dalam

Ps. 4 ay. (1) huruf g

Melakukan penyer.BKP dimaksud dlm

Ps. 16D

PKP(Ps. 13 ay 1

UU PPN 1984)

WAJIB MEMBUAT FAKTUR PAJAK UNTUK SETIAP :



Pasal 14 Transaksi dengan Mata Uang AsingPPN dan PPnBM

dikonversi ke dalam mata uang

rupiahTermasuk transaksi penyerahan kepada Pemungut PPN selain

Bendahara Pemerintah

Transaksi dengan menggunakan mata

uang asing

Sesuai kurs KMK pada saat

pembuatan Faktur Pajak

2 Januari

11 Januari

25 Januari

Pembayaran Di Muka-FP dibuat-Kurs : Rp9.076,00

Kurs USD : Rp9.136,00Periode : 9-15 Januari 2012KMK No : 6/KM.1/2012

Kurs USD: Rp9.076,00Periode : 2-8 Januari 2012KMK No : 1571/KM.1/2011

Kurs USD: Rp9.060,00Periode : 23-29 Januari 2012KMK No : 33/KM.1/2012

Barang diserahkan-FP dibuat-Kurs : Rp9.136,00

Pelunasan Pembayaran-Tidak perlu buat FP

5 Februari

Kurs USD: Rp8.952,00Periode : 30 Jan – 5 Feb 2012KMK No : 54 /KM.1/2012

Penggantian FP 11 Jan-Kurs : Rp9.136,00



Saat Pembuatan Faktur Pajaksaat penyerahan BKP dan/atau penyerahan JKP

saat penerimaan pembayaran dalam hal penerimaan pembayaran terjadi sebelum penyerahan BKP dan/atau JKP

saat penerimaan pembayaran termin dalam hal penyerahan sebagian tahap pekerjaan

saat PKP rekanan menyampaikan tagihan kepada Bendahara Pemerintah sebagai Pemungut PPN

BACK

KETER. MINI-MAL YG WAJIB

DICANTUMKAN DLM FAKTUR

PAJAK(Ps. 13 ay. 5 UU PPN 1984

jo Ps.8 PMK No. 84/PMK.03/2012, 06-6-2012)

a. Nama, alamat, NPWP yg menyerahkan BKP/JKP

b. Nama, alamat, NPWP Pem- beli BKP/Penerima JKP

c. Jenis barang/jasa, jumlah Harga Jual/Penggantian,dan potongan harga

d. PPN yang dipungut

e. PPnBM yang dipungut

f. Kode, Nomor Seri dan tgl pembuatan Faktur Pajak

g. Nama dan tanda tangan yang berhak menandata-

ngani Faktur Pajak

Memenuhipersyaratan

formal & ma-terial

(Ps. 13 ay (9)

Penomoran FPSesuai dengan

Per-24

Penomoran FPSesuai dengan

Per-13/65

. .-

Kode transaksi & status

Kode cabang

Kode tahun

Nomor Seri

Jumlah Digit:8 digit

Ditentukan oleh PKP sendiri

Jumlah Digit:13 digit

Ditentukan oleh sistem DJP, termasuk kode tahun akan dicreate oleh sistem DJP dan kode cabang dihapus.

Perubahan Nomor Seri Faktur PajakPerubahan Nomor Seri Faktur Pajak

. .-

Kode transaksi & status

Nomor Seri

Kendali Nomor Seri Faktur PajakKendali Nomor Seri Faktur Pajak

Nomor seri Faktur Pajak hanya dapat diberikan kepada PKP yang:a.Telah dilakukan registrasi ulang PKP sesuai dengan Per-05 dan perubahannya atau telah dilakukan verifikasi dalam rangka pengukuhan PKP.

b.Telah melakukan update alamat sesuai dengan kondisi yang sebenarnya, apabila terjadi perubahan alamat .

c.Telah mengajukan surat permohonan kode aktivasi dan password.

d.Telah menerima surat pemberitahuan kode aktivasi dari KPP .

e.Telah menerima pemberitahuan password melalui e-mail.

f.Telah mengajukan surat permintaan nomor seri faktur pajak.

g.Telah memasukkan kode aktivasi dan password dengan benar pada saat mengajukan permintaan nomor seri faktur pajak.

h.Telah menyampaikan SPT masa PPN untuk 3 (tiga) masa pajak terakhir berturut-turut yang telah jatuh tempo pada tanggal surat permohonan nomor seri faktur pajak disampaikan ke KPP.



Pasal 17 Saat Penyerahan

Saat Terutang Pajak Saat Penyerahan Saat Pembuatan Faktur Pajak

Pasal 11 UU PPN Pasal 13 UU PPN

“Saat penyerahan yang merupakan dasar penentuan saat terutang PPN dan saat pembuatan Faktur Pajak disinkronisasikan dengan praktik yang lazim terjadi dalam kegiatan usaha yang tercermin dalam praktik pencatatan atau pembukuan berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku umum serta diterapkan secara konsisten oleh PKP”

“Penyerahan dianggap telah terjadi, apabila resiko dan manfaat kepemilikan barang telah berpindah kepada pembeli dan jumlah pendapatan dari transaksi tersebut dapat diukur dengan handal”

“Pengakuan pendapatan atau pencatatan piutang dicerminkan dengan penerbitan invoice/faktur penjualan yang sekaligus menjadi dokumen sumber dan sebagai dasar pencatatan pengakuan pendapatan atau pencatatan piutang”

BACK



Pasal 17 Saat Penyerahan BKP Tidak Bergerak

saat penyerahan hak untuk menggunakan atau menguasai Barang Kena Pajak berwujud tersebut, secara hukum atau secara nyata, kepada pihak

pembeli

Saat Penyerahan BKP Tidak Bergerak

BACK



Pasal 17Contoh Saat Penyerahan BKP Tidak

Bergerak

Perjanjian jual beli sebuah rumah ditandatangani tanggal 1 Mei 2011. Perjanjian penyerahan hak untuk menggunakan atau menguasai rumah tersebut dibuat atau ditandatangani tanggal 1 September 2011.

FP: 1 Sep 2011

2 Bila sebelum surat atau akte tersebut dibuat atau ditandatangani, rumah telah diserahkan atau berada dalam penguasaan pembeli atau penerimanya, maka Faktur Pajak harus diterbitkan pada saat barang tersebut secara nyata diserahkan atau berada dalam penguasaan pembeli atau penerima barang.

1

BACK



Pasal 17 Saat Penyerahan BKP Tidak Berwujud

Pemberian cuma-cuma, pemakaian sendiri, dan

penyerahan antarcabang

a. diakui sebagai piutang atau penghasilan, atau pada saat diterbitkan faktur penjualan oleh Pengusaha Kena Pajak, sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum dan diterapkan secara konsisten

b. kontrak atau perjanjian ditandatangani, atau saat mulai tersedianya fasilitas atau kemudahan untuk dipakai secara nyata, sebagian atau seluruhnya

Dalam hal tidak diketahui

BACK



Pasal 17 Saat Penyerahan JKP

1) diakui sebagai piutang atau penghasilan atau pada saat diterbitkan faktur penjualan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum dan diterapkan secara konsisten

2) kontrak atau perjanjian ditandatangani

3) saat mulai tersedianya fasilitas atau kemudahan untuk dipakai secara nyata, baik sebagian atau seluruhnya, dalam hal pemberian cuma-cuma atau pemakaian sendiri

Dalam hal tidak diketahui

Pemberian cuma-cuma, pemakaian sendiri, dan

penyerahan antarcabang

BACK



Pasal 17 Contoh Saat Penyerahan JKP1 PT Semangat menyewakan satu unit ruko kepada PT Diatetupa dengan masa kontrak

selama 12 tahun. Dalam kontrak disepakati antara lain:• PT Diatetupa mulai menggunakan ruko tanggal 1 September 2011;• Nilai kontrak sewa selama 12 tahun adalah Rp 120.000.000,00 • Pembayaran sewa adalah tahunan dan disepakati dibayar setiap tanggal 29 September

dengan pembayaran sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per tahun. Pada tanggal 29 September 2011 PT Diatetupa melakukan pembayaran sewa untuk tahun

pertama.

Rp 10.000.000,-FP: 29 Sep 2011

2 1. PT Setiyakom adalah suatu perusahaan jasa telekomunikasi. 2. PT Setiyakom melakukan penagihan kepada pelanggan sesuai dengan periode

pemakaian selama satu bulan. • Pengumpulan data-data pemakaian dari pelanggan memerlukan waktu beberapa hari,

sehingga faktur penjualan baru dapat diterbitkan beberapa hari setelahnya.• Untuk pemakaian oleh pelanggan pada tanggal 1 – 30 Juni 2011, PT Setiyakom

menerbitkan faktur penjualan (melakukan penagihan) pada tanggal 5 Juli 2011.

FP: 5 Juli 2011

BACK



Pasal 18 Pemusatan PPN

PKP

Memiliki > 1 Tempat Kegiatan Usaha

Dapat menyampaikan pemberitahuan

Pemusatan Tempat Terutang PPN

Administrasi Penjualan wajib terpusat pada tempat pemusatan



Pasal 19 Faktur Pajak Terlambat

sejak saat Faktur Pajak seharusnya dibuat

PKP dianggap tidak menerbitkan Faktur Pajak

PPN tidak dapat dikreditkan sebagai Pajak Masukan

Faktur Pajak Dibuat> 3 Bulan

Bukan Faktur Pajak



Pasal 19 Ilustrasi Faktur Pajak Terlambat

Saat penyerahan= saat pembuatan FP

Februari Maret5 Jan 5 Apr

FP > 5 AprilFP terlambat diterbitkan-Sanksi 2% x DPP-PM dapat dikreditkan oleh Pembeli FP terlambat diterbitkan

-Sanksi 2% x DPP-PM tidak dapat dikreditkan oleh Pembeli

FP > 5 Jan s.d 4 April



Pasal 20 Pedagang Eceran

Pedagang Eceran

Kegiatan usaha/pekerjaannya melakukan penyerahan JKP dengan cara :•melalui suatu tempat penyerahan jasa secara langsung kepada konsumen akhir atau langsung datang ke tempat konsumen akhir; •langsung kepada konsumen akhir, tanpa didahului dengan penawaran; dan •pada umumnya dilakukan secara tunai.

Tanpa keterangan :identitas pembeli

nama dan tanda tangan penjual Tidak diterbitkan

Surat Tagihan PajakMembuat

Faktur Pajak tidak lengkap

Kegiatan usaha/pekerjaannya melakukan penyerahan BKP dengan cara :a. melalui suatu tempat penjualan eceran atau langsung datang ke tempat konsumen akhir; b. langsung kepada konsumen akhir, tanpa didahului dengan penawaran; danc. pada umumnya dilakukan secara tunai dan penjual/pembeli langsung menyerahkan/membawa BKP yang dibeli.

BACK

TERIMA KASIHTERIMA KASIHLunasi Pajaknya, Awasi PenggunaannyaLunasi Pajaknya, Awasi Penggunaannya

www.pajak.go.iwww.pajak.go.idd

DIREKTORAT JENDERAL DIREKTORAT JENDERAL PAJAKPAJAK

peraturan pemerintah nomor 1 tahun 2012 tentang

Documents