peraturan menteri no 139-2009 road map sulawesi tengah
TRANSCRIPT
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 139/M-IND/PER/10/2009
TENTANG
PETA PANDUAN (ROAD MAP) PENGEMBANGAN
INDUSTRI UNGGULAN PROVINSI SULAWESI TENGAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengembangan kompetensi inti industri daerah sesuai Pasal 3 ayat (1) butir a Peraturan Presiden RI Nomor 28 Tahun 2008 tentang Kebijakan Industri Nasional, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah telah menyusun Peta Panduan (Road Map) Pengembangan Industri Unggulan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2010 – 2014;
b. bahwa sesuai Pasal 3 ayat (2) Peraturan Presiden RI Nomor 28 Tahun 2008 tentang Kebijakan Industri Nasional, Menteri yang bertugas dan bertanggung jawab di bidang perindustrian menetapkan Peta Panduan (Road Map) Pengembangan Industri Unggulan Provinsi;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu dikeluarkan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Peta Panduan (Road Map) Pengembangan Industri Unggulan Provinsi Sulawesi Tengah;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang
Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
Peraturan Menteri Perindustrian RI Nomor : 139/M-IND/PER/10/2009
2
3. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1986 tentang Kewenangan Pengaturan, Pembinaan dan Pengembangan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3330);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009 tentang Kawasan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4987);
9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 77/P Tahun 2007;
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2006;
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I
Peraturan Menteri Perindustrian RI Nomor : 139/M-IND/PER/10/2009
3
Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007;
12. Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2008 tentang Kebijakan Industri Nasional;
13. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 01/M-IND/PER/3/ 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perindustrian;
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG
PETA PANDUAN (ROAD MAP) PENGEMBANGAN INDUSTRI UNGGULAN PROVINSI SULAWESI TENGAH.
Pasal 1
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Peta Panduan (Road Map) Pengembangan Industri
Unggulan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2010-2014 selanjutnya disebut Peta Panduan adalah dokumen perencanaan pengembangan industri Provinsi Sulawesi Tengah yang memuat sasaran, strategi dan rencana aksi pengembangan industri unggulan Provinsi Sulawesi Tengah untuk periode 5 (lima) tahun.
2. Industri Unggulan Provinsi Sulawesi Tengah adalah : a. Industri Pengolahan Kakao menjadi coklat bubuk,
pasta, liquor, kue, Industri makanan dari coklat dan kembang gula.
b. Industri Pengolahan Rumput Laut menjadi karagenan dan produk makanan olahan lainnya.
c. Industri Pengolahan Ikan menjadi ikan kering, ikan asap, ikan beku, ikan kaleng, tepung ikan dan produk makanan olahan lainnya.
3. Pemangku Kepentingan adalah Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Swasta, Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan serta Lembaga Kemasyarakatan lainnya.
4. Menteri adalah Menteri yang melaksanakan sebagian tugas urusan pemerintahan di bidang perindustrian.
Peraturan Menteri Perindustrian RI Nomor : 139/M-IND/PER/10/2009
4
Pasal 2 (1) Peta Panduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1
angka 1 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini.
(2) Peta Panduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan: a. Pedoman operasional Aparatur Pemerintah Provinsi
Sulawesi Tengah dalam rangka menunjang secara komplementer dan sinergik untuk suksesnya pelaksanaan program pengembangan industri unggulan provinsi;
b. Pedoman pengembangan industri unggulan provinsi bagi Pelaku industri pengolahan kakao, rumput laut dan ikan baik pengusaha maupun institusi lainnya;
c. Pedoman koordinasi perencanaan kegiatan antar sektor, antar instansi terkait di Pusat dan Daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota); dan
d. Informasi untuk menggalang dukungan sosial-politis maupun kontrol sosial terhadap pelaksanaan kebijakan pengembangan industri unggulan provinsi guna mendorong partisipasi masyarakat luas untuk berkontribusi secara langsung dalam kegiatan pembangunan industri.
Pasal 3
(1) Rencana aksi pengembangan industri unggulan Provinsi
Sulawesi Tengah dilaksanakan sesuai dengan Peta Panduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).
(2) Pelaksanaan rencana aksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemangku Kepentingan sebagaimana tercantum dalam Peta Panduan.
(3) Peta Panduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) agar dijadikan acuan dalam penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Tahunan Provinsi dalam periode 2010 – 2014.
Pasal 4
Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah membuat laporan kinerja tahunan kepada Menteri atas pelaksanaan rencana aksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri.
Peraturan Menteri Perindustrian RI Nomor : 139/M-IND/PER/10/2009
5
Pasal 5
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal MENTERI PERINDUSTRIAN RI
ttd
FAHMI IDRIS
Salinan Peraturan Menteri ini disampaikan kepada : 1. Menteri Kabinet Indonesia Bersatu; 2. Eselon I di lingkungan Departemen Perindustrian; 3. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah; 4. Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah; 5. Bupati/Walikota di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah.
Lampiran Peraturan Menteri Perindustrian RI Nomor: 139/M-IND/PER/10/2009
1
PETA PANDUAN PENGEMBANGAN INDUSTRI UNGGULAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH
I. PENDAHULUAN
Provinsi Sulawesi Tengah menentukan produk pengolahan kakao,
rumput laut dan ikan sebagai industri unggulannya didasarkan atas
pertimbangan hasil analisa terhadap kondisi dan potensi ekonomi daerah
seperti sumbangan nilai produk-produk tersebut terhadap PDRB,
penyerapan tenaga kerja, investasi dan potensi pengembangan lima tahun
ke depan serta keterkaitannya dengan industri penunjang, industri terkait
dan industri di provinsi lain.
Lingkup pengembangan Industri Unggulan Provinsi Sulawesi Tengah,
mencakup pengembangan 3 (tiga) industri unggulan, yaitu :
a. Industri pengolahan Kakao menjadi coklat bubuk, pasta, liquor, kue,
Industri makanan dari coklat dan kembang gula;
b. Industri pengolahan Rumput Laut menjadi karagenan dan produk
makanan olahan lainnya;
c. Industri pengolahan Ikan menjadi ikan kering, ikan asap, ikan beku,
ikan kaleng, tepung ikan dan produk makanan olahan lainnya.
Dalam rangka mengembangkan industri unggulan tersebut, disusun
Peta Panduan (Road Map) Pengembangan Industri Unggulan Provinsi
tahun 2010-2014, yang memaparkan sasaran pengembangan yang ingin
dicapai, strategi pengembangan serta rencana aksinya.
II. SASARAN PENGEMBANGAN
2.1. Industri Pengolahan Kakao
Sasaran Jangka Menengah (2010 – 2014)
a. Terjalinnya kerjasama antar wilayah penghasil kakao di Sulawesi,
b. Berdirinya unit-unit percontohan fermentasi dan pengolahan kakao
di sentra-sentra produksi kakao,
Lampiran Peraturan Menteri Perindustrian RI Nomor: 139/M-IND/PER/10/2009
2
c. Meningkatnya mutu biji kakao dari unfermented menjadi
fermented,
d. Ekspor kakao dalam bentuk cacao fermented,
e. Terjalinnya kemitraan antara petani dengan industri pengolahan
kakao,
f. Tumbuhnya industri pengolahan kakao.
Sasaran Jangka Panjang (2015 – 2025)
a. Meningkatnya kerja sama pengembangan industri kakao antar
wilayah di Sulawesi,
b. Berkembangnya IKM pengolahan Kakao,
c. Meningkatnya ekspor kakao dalam bentuk cacao fermented dan
olahan.
2.2. Industri Pengolahan Rumput Laut
Sasaran Jangka Menengah (2010 – 2014)
a. Terjalinnya kerjasama antar wilayah penghasil rumput laut di
Sulawesi,
b. Meningkatnya kualitas rumput laut yang dihasilkan petani,
c. Berdirinya unit-unit percontohan pengolahan SRC di sentra
penghasil rumput laut,
d. Terjalinnya kemitraan antara petani dengan industri pengolahan
rumput laut,
e. Tumbuhnya industri pengolahan yang berbasis rumput laut,
f. Tumbuhnya ekspor rumput laut olahan ke berbagai negara.
Sasaran Jangka Panjang (2015 – 2025)
a. Meningkatnya kerja sama antar wilayah penghasil rumput laut di
Sulawesi,
b. Berkembangnya IKM pengolahan Rumput Laut,
Lampiran Peraturan Menteri Perindustrian RI Nomor: 139/M-IND/PER/10/2009
3
c. Meningkatnya ekspor rumput laut olahan ke berbagai negara.
2.3. Industri Pengolahan Ikan
Sasaran Jangka Menengah (2010 – 2014)
a. Terjalinnya kerja kerjasama antar wilayah penghasil ikan di
Sulawesi terutama pengembangan KawasanTeluk Tomini,
b. Berkembangnya industri pengolahan ikan (kerupuk, abon, pakan
ikan, ikan asin dsb),
c. Meningkatnya penyerapan tenaga kerja,
d. Meningkatnya daya saing produk ikan olahan,
e. Berkembangnya pangsa pasar produk pengolahan ikan,
f. Meningkatnya ekspor ikan olahan.
Sasaran Jangka Panjang 2015-2025
a. Meningkatnya kerja sama antar wilayah penghasil ikan se-
Sulawesi dalam rangka pengembangan Kawasan Teluk Tomini,
b. Berkembangnya IKM pengolahan ikan,
c. Meningkatnya ekspor ikan olahan ke berbagai negara.
III. STRATEGI PENGEMBANGAN
3.1. Industri Pengolahan Kakao
Berdasarkan kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman serta
berbagai faktor ketidakpastian yang akan dihadapi di masa datang
dan ketergantungan berbagai faktor yang mempengaruhi pencapaian
misi pembangunan industri, maka ditempuh strategi pembangunan
industri pengolahan kakao sebagai berikut :
a. Peningkatan produktivitas biji kakao
b. Peningkatan mutu biji kakao (termasuk fermentasi)
c. Peningkatan kualitas SDM
d. Penguatan kelembagaan
Lampiran Peraturan Menteri Perindustrian RI Nomor: 139/M-IND/PER/10/2009
4
e. Mendorong investasi industri pengolahan kakao
f. Peningkatan pasokan bahan baku ke pasar Dalam Negeri
g. Peningkatan sarana dan prasarana
h. Membangun kemitraan antara petani dengan industri pengolahan
kakao
i. Peningkatan kerjasama dengan litbang dan perguruan tinggi
3.2. Industri Pengolahan Rumput Laut
Berdasarkan kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman serta
berbagai faktor ketidakpastian yang akan dihadapi di masa datang
dan ketergantungan berbagai faktor yang mempengaruhi pencapaian
misi pembangunan industri, maka ditempuh strategi pembangunan
industri pengolahan rumput laut sebagai berikut:
a. Peningkatan produktifitas rumput laut
b. Peningkatan kualitas SDM
c. Penguatan kelembagaan
d. Mendorong investasi industri pengolahan Rumput Laut
e. Peningkatan pasokan bahan baku ke pasar Dalam Negeri
f. Peningkatan kualitas sarana dan prasarana
g. Membangun kemitraan antara petani dengan industri pengolahan
rumput laut
h. Peningkatan kerjasama dengan litbang dan perguruan tinggi
i. Peningkatan teknologi proses dan keragaman produk rumput laut
olahan.
Lampiran Peraturan Menteri Perindustrian RI Nomor: 139/M-IND/PER/10/2009
5
3.3. Industri Pengolahan Ikan
Berdasarkan kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman serta
berbagai faktor ketidakpastian yang akan dihadapi di masa datang
dan ketergantungan berbagai faktor yang mempengaruhi pencapaian
misi pembangunan industri, maka ditempuh strategi pembangunan
industri pengolahan ikan sebagai berikut :
a. Peningkatan kualitas SDM
b. Penguatan kelembagaan
c. Mendorong investasi industri pengolahan ikan
d. Membangun kemitraan antara nelayan dengan industri pengolahan
ikan
e. Peningkatan sarana dan prasarana
f. Peningkatan kerjasama dengan litbang dan perguruan tinggi
g. Peningkatan teknologi proses dan keragaman produk ikan olahan.
Lampiran Peraturan Menteri Perindustrian RI Nomor: 139/M-IND/PER/10/2009
7
PEMANGKU KEPENTINGAN TAHUN NO RENCANA AKSI
PUSAT DAERAH SWASTA LAIN-LAIN 2010 2011 2012 2013 2014
4 Kebijakan pajak ekspor kakao unfermented
• Depdag • Depperin • Deptan
• Dinas Koperindag
• Dinas Pertanian/ Perkebunan
• BAPPEDA
• ASKINDO • MAI
• • • • •
5. Kerjasama dengan lembaga penelitian/perguruan tinggi untuk pengembangan industri kakao a. Konsultasi ke lembaga
penelitian b. Pertemuan/rapat dalam
rangka kerjasama c. Tindak lanjut kerjasama
• Depperin • BPPT • Kement
Kop dan UMKM
• Dinas Koperindag
• BAPPEDA • Balitbangda
• ASKINDO • MAI
Lembaga penelitian / Perguruan Tinggi
• • • • •
6. Pengembangan teknologi industri pengolahan kakao
• Depperin • LIPI • Kement
Kop dan UMKM
• Dinas Koperindag
• BAPPEDA • Balitbangda
• ASKINDO • Industri
Permesinan
Perguruan Tinggi
• • • • •
Lampiran Peraturan Menteri Perindustrian RI Nomor: 139/M-IND/PER/10/2009
8
PEMANGKU KEPENTINGAN TAHUN NO RENCANA AKSI
PUSAT DAERAH SWASTA LAIN-LAIN 2010 2011 2012 2013 2014
7. Pilot project Ind. Kakao (termasuk Packaging House)
• Depperin • Dinas Koperindag
• BAPPEDA
• ASKINDO • Ind.
Permesinan • Desainer
Grafis
Perguruan Tinggi
• • • • •
8. Pendirian Unit Fermentasi di Sentra
• Depperin • Dinas Koperindag
• BAPPEDA
• ASKINDO • MAI
Perguruan Tinggi
• • • • •
9. Bantuan Mesin/Peralatan Pengolahan Kakao
• Depperin • Kement
Kop dan KUKM
• LIPI
• Dinas Koperindag
• Industri Permesinan
• Perguruan Tinggi
• Balai Industri • Balai Kakao
Jember
• • • • •
10. Peningkatan akses pasar a. Pembentukan
kelembagaan sentra kakao b. Misi dagang c. Kerjasama pemasaran
antar wilayah produsen d. MoU (petani dg pengusaha,
• Depperin • Kement
Kop dan KUKM
• Depdag • Deptan
• Dinas Koperindag
• BAPPEDA • Disbun
• ASKINDO • MAI • Ind.
Pengolahan Kakao
• Perguruan Tinggi
• Telkom
• • • • •
Lampiran Peraturan Menteri Perindustrian RI Nomor: 139/M-IND/PER/10/2009
9
PEMANGKU KEPENTINGAN TAHUN NO RENCANA AKSI
PUSAT DAERAH SWASTA LAIN-LAIN 2010 2011 2012 2013 2014
fasilitasi Pemda) e. Pembuatan websites kakao
11 Peningkatan kualitas SDM a. Partisipasi Pelatihan Kakao
bagi Aparat b. Diklat pemasaran c. Pelatihan Kewirausahaan d. Pelatihan Aneka Produk
dari kakao e. Magang kakao f. Diklat Pengemasan
• Depperin • Depdag
Dinas Koperindag
• ASKINDO • MAI
• Perguruan Tinggi
• Lembaga Diklat
• Balai Besar Perkebunan
• • • • •
12 Bantuan Tenaga Ahli a. Konsultasi b. Unit Pendampingan
Langsung di Sentra
• Depperin • Kement
Kop dan UMKM
• LIPI
Dinas Koperindag
• ASKINDO • MAI
• Perguruan Tinggi
• Balai Ind • Balai Besar
Perkebunan
• • • • •
Lampiran Peraturan Menteri Perindustrian RI Nomor: 139/M-IND/PER/10/2009
10
PEMANGKU KEPENTINGAN TAHUN NO RENCANA AKSI
PUSAT DAERAH SWASTA LAIN-LAIN 2010 2011 2012 2013 2014
13 Promosi investasi a. Pameran Dalam Negeri b. Pameran Luar Negeri c. Brosur, leaflet, katalog dan
internet
• Depperin • Dep.
Perdag • Deplu • Kement
Kop dan UMKM
• Dinas Koperindag
• BAPPEDA • Badan
Promosi Daerah
• ASKINDO • Dekranasda • MAI
Perguruan Tinggi
• • • • •
14 Unit Pendampingan Langsung (UPL)
• Depperin Dinas Koperindag
• ASKINDO • MAI
Perguruan Tinggi
• • • • •
15 Fasilitasi pendirian kelembagaan kakao
• Depperin • Kement
Kop dan UKM
• Dinas Koperindag
• Dinas Perkebunan
• ASKINDO • MAI
Perguruan Tinggi
• • • • •
16 Menyusun Perda mengenai kakao
• Depdagri • Dinas Koperindag
• Dinas Perkebunan
• DPRD • Biro Hukum
• ASKINDO • MAI
Perguruan Tinggi
• • • • •
Lampiran Peraturan Menteri Perindustrian RI Nomor: 139/M-IND/PER/10/2009
11
PEMANGKU KEPENTINGAN TAHUN NO RENCANA AKSI
PUSAT DAERAH SWASTA LAIN-LAIN 2010 2011 2012 2013 2014
17 Penyediaan tanah dan bangunan utk pilot project ind. Pengolahan Kakao
• Dinas Koperindag
• Bappeda • Badan
Pertanahan • Biro Perlum
• • • • •
18 Peningkatan kualitas sarana dan prasarana a. Energi Listrik b. Fasilitasi Gudang c. Prasarana jalan ke sentra
produksi d. Sarana lainnya
• Depperin • Dep.
Perdag • Dep. PU • Dep. ESDM • Dep.
Perhub • Kement
Kop dan UKM
• Kement PDT
• Dinas Koperindag
• BAPPEDA • Din.
Kimpraswil • Din.
Pertamb. • Din. Perhub
• ASKINDO • MAI
• Perguruan Tinggi
• PT Telkom • PT Posindo • PLN
• • • • •
19 Peningkatan peran litbang dan akademisi
• Depperin • Kement
Kop dan UKM
• Dinas Koperindag
• Dinas Perkebunan
• ASKINDO • MAI
Perguruan Tinggi
• • • • •
Lampiran Peraturan Menteri Perindustrian RI Nomor: 139/M-IND/PER/10/2009
12
PEMANGKU KEPENTINGAN TAHUN NO RENCANA AKSI
PUSAT DAERAH SWASTA LAIN-LAIN 2010 2011 2012 2013 2014
20 Perkuatan permodalan • Kement Kop dan UKM
• Dep. Keuangan
• Lemb Keuangan Bank
• Dinas Koperindag
• Lemb Keuangan Bank
• ASKINDO • MAI • Lembaga
Keuangan non bank
• • • • •
Menyusun Konsep Kawasan Industri Khusus Kakao di Sulawesi Tengah
• • • • •
a. Penyusunan rencana detail kawasan
• • • • •
b. Penyusunan Analisa dampak sosek thdp pengembangan kawasan
• • • • •
c. Penyusunan konsep rencana pemasaran
21
d. Pendirian badan promosi investasi
• Menko Perekon
• Dep. Keuangan
• Depperin • Dep.
Perdag • Dep. PU • Dep. ESDM • Dep.
Perhub • Kement
Kop dan UKM
• Kement
• Dinas Koperindag
• BAPPEDA • Din.
Kimpraswil • Din.
Pertamb. • Din. Perhub • Bapedalda • Perbankan
• Asosiasi Kawasan
• ASKINDO • MAI
Perguruan Tinggi
• • • • •
Lampiran Peraturan Menteri Perindustrian RI Nomor: 139/M-IND/PER/10/2009
13
PEMANGKU KEPENTINGAN TAHUN NO RENCANA AKSI
PUSAT DAERAH SWASTA LAIN-LAIN 2010 2011 2012 2013 2014
e. Penyusunan konsep kelembagaan kawasan industri
f. Promosi Investasi
PDT • Perbankan
• • • • •
22 Monitoring dan Evaluasi • Depperin • Deptan
• Dinas Koperindag
• Din Perkebunan
• BAPPEDA
• ASKINDO • MAI
Perguruan Tinggi
• • • • •
Lampiran Peraturan Menteri Perindustrian RI Nomor: 139/M-IND/PER/10/2009
14
4.2. Industri Pengolahan Rumput Laut
PEMANGKU KEPENTINGAN TAHUN NO RENCANA AKSI
PUSAT DAERAH SWASTA LAIN-LAIN 2010 2011 2012 2013 2014
1. Peningkatan Produktivitas Rumput Laut
• Dep. KP • Kement
Kop dan UMKM
• LIPI
• Dinas Perikanan dan Kelautan
Assosiasi Pengusaha Rumput Laut
Perguruan Tinggi
• • • • •
2. Fasilitasi Kerjasama Antar Wilayah Penghasil Rumput Laut
• Depperin • Dep. KP
• Dinas Koperindag
• BAPPEDA • Dinas Perik
dan Kelautan
Assosiasi Pengusaha Rumput Laut
3. Kajian strategi pengembangan rumput laut
a. Kajian Strategi b. Workshop hasil kajian
• Depperin • BPPI • Dep. KP
• Dinas Koperindag
• BAPPEDA • Din Perik
dan Kelautan
Assosiasi Pengusaha Rumput Laut
• Perguruan Tinggi
• Lembaga Penelitian
• • • • •
Lampiran Peraturan Menteri Perindustrian RI Nomor: 139/M-IND/PER/10/2009
15
PEMANGKU KEPENTINGAN TAHUN NO RENCANA AKSI
PUSAT DAERAH SWASTA LAIN-LAIN 2010 2011 2012 2013 2014
4. Kebijakan pajak ekspor rumput laut
• Depdag • Depperin • Dep. KP
• Dinas Koperindag
• Dinas Perik dan Kelautan
• BAPPEDA
Assosiasi Pengusaha Rumput Laut
• • • • •
5. Kerjasama dengan lembaga penelitian/perguruan tinggi
• Depperin • Dep. KP • Kement
Kop dan UMKM
• Dinas Koperindag
• BAPPEDA • Dinas
Perik. dan Kelautan
• Balitbangda
Assosiasi Pengusaha Rumput Laut
Lembaga penelitian / Perguruan Tinggi
• • • • •
6. Pengembangan teknologi industri pengolahan rumput laut
• Depperin • LIPI • Kement
Kop dan UMKM
• Dep. KP • Balai
Besar Ind.
• Dinas Koperindag
• Dinas Perik dan Kelautan
• BAPPEDA • Balitbangda
Assosiasi Pengusaha Rumput Laut
Perguruan Tinggi
• • • • •
Lampiran Peraturan Menteri Perindustrian RI Nomor: 139/M-IND/PER/10/2009
16
PEMANGKU KEPENTINGAN TAHUN NO RENCANA AKSI
PUSAT DAERAH SWASTA LAIN-LAIN 2010 2011 2012 2013 2014
7. Pilot project Ind. Pengolahan Rumput Laut
• Depperin • Dep. KP
• Dinas Koperindag
• Dinas Perik. dan Kelautan
• BAPPEDA
Assosiasi Pengusaha Rumput Laut
Perguruan Tinggi
• • • • •
8. Bantuan Mesin/Peralatan Pengolahan Rumput Laut
• Depperin • Dep. KP • Kement
Kop dan KUKM
• LIPI
• Dinas Koperindag
• Dinas Perik. dan Kelautan
Ind. Permesinan
• Perguruan Tinggi
• Balai Industri
• • • • •
9. Pendirian Unit Pengolahan Rumput Laut di Sentra
• Depperin • Dep. KP
• Dinas Koperindag
• Dinas Perik. dan Kelautan
• BAPPEDA
Assosiasi Pengusaha Rumput Laut
• Perguruan Tinggi
• • • • •
Lampiran Peraturan Menteri Perindustrian RI Nomor: 139/M-IND/PER/10/2009
17
PEMANGKU KEPENTINGAN TAHUN NO RENCANA AKSI
PUSAT DAERAH SWASTA LAIN-LAIN 2010 2011 2012 2013 2014
10. Peningkatan akses pasar a. Pembentukan kelembagaan
sentra rumput laut b. Misi dagang c. Kerjasama pemasaran
antar wilay produsen d. MoU (petani dg pengusaha,
fasilitasi Pemda)
• Depperin • Kement
Kop dan KUKM
• Depdag • Dep. KP
• Dinas Koperindag
• BAPPEDA • Dinas
Perik. dan Kelauatan
• Assosiasi Pengusaha Rumput Laut
• Ind. Rumput Laut
• Perguruan Tinggi
• Telkom
• • • • •
11 Peningkatan kualitas SDM a. Partisipasi Pelatihan Kakao
bagi Aparat b. Diklat pemasaran c. Pelatihan Kewiraus. d. Pelatihan Aneka Produk
dari rumput laut e. Magang pengolahan
rumput laut f. Diklat Pengemasan
• Depperin • Dep. KP • Depdag • PPEI
• Dinas Koperindag
• Dinas Perik. dan Kelautan
Assosiasi Pengusaha Rumput Laut
• Perguruan Tinggi
• Lembaga Diklat
• Balai Besar Perikanan
• • • • •
Lampiran Peraturan Menteri Perindustrian RI Nomor: 139/M-IND/PER/10/2009
18
PEMANGKU KEPENTINGAN TAHUN NO RENCANA AKSI
PUSAT DAERAH SWASTA LAIN-LAIN 2010 2011 2012 2013 2014
12 Bantuan Tenaga Ahli a. Konsultasi b. Unit Pendampingan
Langsung di Sentra c. Rapat Evaluasi
• Depperin • Dep. KP • Kement
Kop dan UKM
• Dinas Koperindag
• Dinas Perik. dan Kelautan
Assosiasi Pengusaha Rumput Laut
• Perguruan Tinggi
• Balai Ind • Balai Besar
Perikanan
• • • • •
13 Promosi investasi a. Pameran Dalam Negeri b. Pameran Luar Negeri c. Brosur, leafet, katalog dan
internet
• Depperin • Dep. KP • Depdag • Deplu • Kement
Kop dan KUKM
• Dinas Koperindag
• Dinas Perik. dan Kelautan
• Bappeda • Badan
Promosi Daerah
Assosiasi Pengusaha Rumput Laut
• Perguruan Tinggi
• • • • •
14 Unit Pendampingan Langsung (UPL)
• Depperin • Dep. KP
• Dinas Koperindag
• Dinas Perik. dan Kelautan
Assosiasi Pengusaha Rumput Laut
• Perguruan Tinggi
• • • • •
Lampiran Peraturan Menteri Perindustrian RI Nomor: 139/M-IND/PER/10/2009
19
PEMANGKU KEPENTINGAN TAHUN NO RENCANA AKSI
PUSAT DAERAH SWASTA LAIN-LAIN 2010 2011 2012 2013 2014
15 Fasilitasi pendirian kelembagaan pengusaha rumput laut
• Depperin • Dep. KP • Kement
Kop dan UKM
• Dinas Koperindag
• Dinas Perik. dan Kelautan
Assosiasi Pengusaha Rumput Laut
• Perguruan Tinggi
• • • • •
16 Perda Rumput Laut • Depdagri
• Dinas Koperindag
• Dinas Perik. dan Kelautan
• DPRD • Biro Hukum
Assosiasi Pengusaha Rumput Laut
• Perguruan Tinggi
• • • • •
17 Penyediaan tanah dan bangunan untuk pilot project ind. Pengolahan Kakao
• Dinas Koperindag
• Bappeda • Badan
Pertanahan • Biro Perlum • Dinas
Perik. dan Kelautan
Assosiasi Pengusaha Rumput Laut
• Perguruan Tinggi
• • • • •
Lampiran Peraturan Menteri Perindustrian RI Nomor: 139/M-IND/PER/10/2009
20
PEMANGKU KEPENTINGAN TAHUN NO RENCANA AKSI
PUSAT DAERAH SWASTA LAIN-LAIN 2010 2011 2012 2013 2014
18 Peningkatan kualitas sarana dan prasarana
a. Energi Listrik b. Fasilitasi Gudang c. Prasarana jalan ke sentra
produksi d. Sarana lainnya
• Depperin • Dep. KP • Depdag • Dep. PU • Dep.
ESDM • Dep.
Perhub • Kement
Kop dan UMKM
• Kement PDT
• Dinas Koperindag
• BAPPEDA • Dinas
Perik. dan Kelautan
• Din. Kimpraswil
• Din. Pertamb.
• Din. Perhub
Assosiasi Pengusaha Rumput Laut
• Perguruan Tinggi
• PT Telkom • PT Posindo • PLN
• • • • •
19 Peningkatan peran litbang dan akademisi
• Depperin • Kement
Kop dan UMKM
• Dinas Koperindag
• Dinas Perik. dan Kelautan
Assosiasi Pengusaha Rumput Laut
• Perguruan Tinggi
• • • • •
20 Perkuatan permodalan • Depperin • Dep KP • Kement
• Dinas Koperindag
• Dinas
• Assosiasi Pengusaha Rumput
• • • • •
Lampiran Peraturan Menteri Perindustrian RI Nomor: 139/M-IND/PER/10/2009
21
PEMANGKU KEPENTINGAN TAHUN NO RENCANA AKSI
PUSAT DAERAH SWASTA LAIN-LAIN 2010 2011 2012 2013 2014
Kop dan UMKM
• Dep. Keuangan
• Lemb Keu/Bank
Perik. dan Kelautan
• Lemb Keuangan Bank
Laut • Lembaga
Keuangan non bank
21. Monitoring dan Evaluasi • Depperin • Dep. KP
• Dinas Koperindag
• Dinas Perik. dan Kelautan
• BAPPEDA
• KADIN • Perguruan Tinggi
• • • • •
Lampiran Peraturan Menteri Perindustrian RI Nomor: 139/M-IND/PER/10/2009
22
4.3. Industri Pengolahan Ikan
PEMANGKU KEPENTINGAN TAHUN NO RENCANA AKSI
PUSAT DAERAH SWASTA LAIN-LAIN 2010 2011 2012 2013 2014
1. Peningkatan Produktivitas Ikan Tangkap
• Dep. KP • Kement
Kop dan UMKM
• LIPI
• Dinas Perikanan dan Kelautan
Assosiasi Pengusaha Perikanan
Perguruan Tinggi
• • • • •
2. Fasilitasi Kerjasama Antar Wilayah Penghasil Ikan
• Depperin • Dep. KP
• Dinas Koperindag
• BAPPEDA • Dinas
Perik. dan Kelautan
Assosiasi Pengusaha Perikanan
3. Kajian strategi pengembangan industri pengolahan ikan
• Depperin • Dep. KP
• Dinas Koperindag
• BAPPEDA • Din Perik
dan Kelautan
Assosiasi Pengusaha Perikanan
• Perguruan Tinggi
• Lembaga Penelitian
• • • • •
Lampiran Peraturan Menteri Perindustrian RI Nomor: 139/M-IND/PER/10/2009
23
PEMANGKU KEPENTINGAN TAHUN NO RENCANA AKSI
PUSAT DAERAH SWASTA LAIN-LAIN 2010 2011 2012 2013 2014
4. Kerjasama dengan lembaga penelitian/perguruan tinggi
• Depperin • Dep. KP • Kement
Kop dan UMKM
• Dinas Koperindag
• BAPPEDA • Dinas Perik
dan Kelautan
• Balitbangda
Assosiasi Pengusaha Perikanan
Lembaga penelitian / Perguruan Tinggi
• • • • •
5. Pengembangan teknologi industri pengolahan ikan
• Depperin • LIPI • Kement
Kop dan UMKM
• Dep. KP • Balai
Besar Ind.
• Dinas Koperindag
• Dinas Perik. dan Kelautan
• BAPPEDA • Balitbangda
Assosiasi Pengusaha Perikanan
Perguruan Tinggi
• • • • •
6. Pilot project Ind. Pengolahan Ikan
• Depperin • Dep. KP
• Dinas Koperindag
• Dinas Perik. dan Kelautan
Assosiasi Pengusaha Perikanan
Perguruan Tinggi
• • • • •
Lampiran Peraturan Menteri Perindustrian RI Nomor: 139/M-IND/PER/10/2009
24
PEMANGKU KEPENTINGAN TAHUN NO RENCANA AKSI
PUSAT DAERAH SWASTA LAIN-LAIN 2010 2011 2012 2013 2014
• BAPPEDA
7. Bantuan Mesin/Peralatan Pengolahan Ikan
• Depperin • Dep. KP • Kement
Kop dan UMKM
• LIPI
• Dinas Koperindag
• Dinas Perik. dan Kelautan
Ind. Permesinan
• Perguruan Tinggi
• Balai Industri
• • • • •
8. Pendirian Unit Pengolahan Ikan di Sentra
• Depperin • Dep. KP
• Dinas Koperindag
• Dinas Perik. dan Kelautan
• BAPPEDA
Assosiasi Pengusaha Perikanan
• Perguruan Tinggi
• • • • •
9. Peningkatan akses pasar a. Pembentukan
kelembagaan sentra usaha perikanan
b. Misi dagang c. Kerjasama pemasaran
antar wilayah produsen
• Depperin • Kement
Kop dan UMKM
• Depdag • Dep. KP
• Dinas Koperindag
• BAPPEDA • Dinas
Perik. dan Kelautan
• Assosiasi Pengusaha Perikanan
• Ind. Pengolahan Ikan
• Perguruan Tinggi
• Telkom
• • • • •
Lampiran Peraturan Menteri Perindustrian RI Nomor: 139/M-IND/PER/10/2009
25
PEMANGKU KEPENTINGAN TAHUN NO RENCANA AKSI
PUSAT DAERAH SWASTA LAIN-LAIN 2010 2011 2012 2013 2014
d. MoU (petani dengan pengusaha, fasilitasi Pemda)
10. Peningkatan kualitas SDM a. Partisipasi Pelatihan bagi
Aparat b. Diklat pemasaran c. Pelatihan Kewiraus. d. Pelatihan Aneka Produk
dari ikan e. Magang teknologi
pengolahan ikan f. Diklat Pengemasan dan
lainnya
• Depperin • Dep. KP • Depdag
• Dinas Koperindag
• Dinas Perik. dan Kelautan
Assosiasi Pengusaha Perikanan
• Perguruan Tinggi
• Lembaga Diklat
• Balai Besar Perikanan
• • • • •
11. Bantuan Tenaga Ahli a. Konsultasi b. Unit Pendampingan
Langsung di Sentra c. Rapat Evaluasi
• Depperin • Dep. KP • Kement
Kop dan UMKM
• Dinas Koperindag
• Dinas Perik. dan Kelautan
Assosiasi Pengusaha Perikanan
• Perguruan Tinggi
• Balai Ind • Balai Besar
Perikanan
• • • • •
Lampiran Peraturan Menteri Perindustrian RI Nomor: 139/M-IND/PER/10/2009
26
PEMANGKU KEPENTINGAN TAHUN NO RENCANA AKSI
PUSAT DAERAH SWASTA LAIN-LAIN 2010 2011 2012 2013 2014
12. Promosi investasi a. Pameran Dalam Negeri b. Pameran Luar Negeri c. Brosur, leaflet, katalog dan
internet
• Depperin • Dep. KP • Depdag • Deplu • Kement
Kop dan UMKM
• Dinas Koperindag
• Dinas Perik. dan Kelautan
• Bappeda • Badan
Promosi Daerah
Assosiasi Pengusaha Perikanan
• Perguruan Tinggi
• • • • •
13. Unit Pendampingan Langsung (UPL)
• Depperin • Dep. KP
• Dinas Koperindag
• Din Perik. dan Kelautan
Assosiasi Pengusaha Perikanan
• Perguruan Tinggi
• • • • •
14. Fasilitasi pendirian kelembagaan pengusaha perikanan
• Depperin • Dep. KP • Kement
Kop dan UMKM
• Dinas Koperindag
• Dinas Perik. dan Kelautan
Assosiasi Pengusaha Perikanan
• Perguruan Tinggi
• • • • •
Lampiran Peraturan Menteri Perindustrian RI Nomor: 139/M-IND/PER/10/2009
27
PEMANGKU KEPENTINGAN TAHUN NO RENCANA AKSI
PUSAT DAERAH SWASTA LAIN-LAIN 2010 2011 2012 2013 2014
15. Penyediaan tanah dan bangunan untuk pilot project ind. Pengolahan Ikan
• Dinas Koperindag
• Bappeda • Badan
Pertanahan • Biro Perlum • Dinas
Perik. dan Kelautan
Assosiasi Pengusaha Perikanan
• • • • •
16. Peningkatan kualitas sarana dan prasarana a. Energi Listrik b. Fasilitasi Gudang c. Prasarana jalan ke sentra
produksi d. Sarana lainnya
• Depperin • Dep. KP • Depdag • Dep. PU • Dep.
ESDM • Dep.
Perhub • Kement
Kop dan UMKM
• Kement
• Dinas Koperindag
• BAPPEDA • Dinas
Perik. dan kelautan
• Din. Kimpraswil
• Din. Pertamb.
• Din. Perhub
Assosiasi Pengusaha Perikanan
• Perguruan Tinggi
• Telkom • Posindo • PLN
• • • • •
Lampiran Peraturan Menteri Perindustrian RI Nomor: 139/M-IND/PER/10/2009
28
PEMANGKU KEPENTINGAN TAHUN NO RENCANA AKSI
PUSAT DAERAH SWASTA LAIN-LAIN 2010 2011 2012 2013 2014
PDT
17. Peningkatan peran litbang dan akademisi
• Depperin • Kement
Kop dan UMKM
• Dinas Koperindag
• Dinas Perik. dan Kelautan
Assosiasi Pengusaha Perikanan
• Perguruan Tinggi
• • • • •
18. Perkuatan permodalan • Depperin • Dep KP • Kem Kop
dan UMKM
• Dep. Keuangan
• Lemb Keu/Bank
• Dinas Koperindag
• Dis Perik dan Kel
• Lemb Keuangan Bank
• Assosiasi Pengusaha Perikanan
• Lembaga Keuangan non bank
• • • • •
19. Monitoring dan Evaluasi • Depperin • Dep. KP
• Dinas Koperindag
• Dinas Perik. dan Kelautan
• BAPPEDA
Assosiasi Pengusaha Perikanan
• Perguruan Tinggi
• • • • •