peraturan kepala lembaga sandi negara...
TRANSCRIPT
PERATURAN KEPALA LEMBAGA SANDI NEGARA
NOMOR 12 TAHUN 2015
TENTANG
PENERBITAN SURAT TANDA TAMAT
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SANDI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA LEMBAGA SANDI NEGARA,
Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan sertifikasi peserta
pendidikan dan pelatihan sandi oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan Lembaga Sandi Negara atau Lembaga Pendidikan dan Pelatihan yang terakreditasi oleh
Lembaga Sandi Negara, dipandang perlu untuk mengatur lebih lanjut ketentuan-ketentuan teknis Penerbitan Surat
Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan Sandi;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara tentang Penerbitan Surat
Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan Sandi;
Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang
Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4019);
2. Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor OT.001/PERKA.122/2007 Tahun 2007 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Sandi Negara;
3. Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyelenggaraan Akreditasi dan
Sertifikasi Diklat Sandi di Lingkungan Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pendidikan dan Pelatihan Sandi;
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN KEPALA LEMBAGA SANDI NEGARA TENTANG PENERBITAN SURAT TANDA TAMAT PENDIDIKAN DAN
PELATIHAN SANDI.
Pasal 1 ...
- 2 -
Pasal 1
Penerbitan Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan Sandi merupakan acuan bagi Pusat Pendidikan dan Pelatihan Lembaga Sandi Negara dan/atau Lembaga Pendidikan dan Pelatihan yang Terakreditasi oleh Lembaga Sandi
Negara.
Pasal 2
Penerbitan Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan Sandi sebagaimana
tercantum dalam Lampiran Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara ini.
Pasal 3
Pada saat Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara ini mulai berlaku, Keputusan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor DL.003/KEP.21/2003 Tahun
2003 Tentang Pedoman Surat Keterangan Pendidikan dan Pelatihan Sandi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 4
Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara ini dengan penempatannya dalam Berita Negara
Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 6 Juli 2015
KEPALA LEMBAGA SANDI NEGARA,
ttd.
DJOKO SETIADI
Diundangkan di Jakarta pada tanggal 14 Agustus 2015
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
YASONNA H. LAOLY
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 1210
LAMPIRAN PERATURAN KEPALA LEMBAGA SANDI NEGARA NOMOR 12 TAHUN 2015 TENTANG PENERBITAN SURAT TANDA TAMAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SANDI
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Reformasi birokrasi yang diupayakan oleh seluruh Instansi
Pemerintah bertujuan untuk meningkatkan kinerja aparatur sejalan dengan
tuntutan yang berkembang di masyarakat. Dalam menjawab tantangan tersebut, salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan kinerja aparaturnya adalah melalui Pendidikan dan
Pelatihan sehingga dapat bekerja lebih profesional dan kompeten di bidangnya.
Lembaga Sandi Negara selaku pembina Sumber Daya Manusia sandi, telah menyelenggarakan Diklat Sandi yang bertujuan untuk menciptakan SDM sandi yang profesional dan kompeten. Sebagai pengakuan atas
kompetensi peserta yang telah lulus Diklat Sandi, Lembaga Sandi Negara mengeluarkan Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan Sandi.
B. Maksud dan Tujuan
1. Maksud
Maksud ditetapkannya Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara ini yaitu
untuk menjadi panduan bagi Lembaga Sandi Negara dalam menerbitkan Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan Sandi.
2. Tujuan
Tujuan dari ditetapkannya Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara ini
yaitu untuk mewujudkan tahapan Penerbitan Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan Sandi yang sistematis serta efektif dan efisien.
C. Sasaran
Sasaran Penerbitan Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan Sandi
adalah:
1. Tercapainya kesamaan pengertian dan pemahaman dalam Penerbitan
Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan Sandi;
2. Terwujudnya kemudahan dan kelancaraan dalam Penerbitan Surat
Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan Sandi.
- 2 -
D. Asas
Penerbitan Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan Sandi ini
disusun berdasarkan asas sebagai berikut:
1. Efektifitas dan Efisiensi
Penerbitan Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan Sandi perlu
dilakukan secara efektif dan efisien dalam penulisan, penggunaan ruang atau lembar Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan Sandi, spesifikasi informasi, serta dalam penggunaan bahasa Indonesia yang
baik, benar, dan lugas.
2. Pembakuan
Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan Sandi diproses dan
disusun menurut tata cara dan bentuk yang telah dibakukan.
3. Pertanggungjawaban
Penerbitan Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan Sandi dapat
dipertanggung jawabkan dari segi isi, format, prosedur, kewenangan, dan keabsahan.
4. Keamanan
Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan Sandi harus aman dalam
penyusunan, penyampaian kepada yang berhak, pemberkasan, kearsipan dan distribusi.
E. Ruang Lingkup
Penerbitan Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan Sandi yang diatur dalam peraturan ini adalah:
1. Diklat Teknis Sandi;
2. Diklat Fungsional Sandiman terdiri atas:
a. Diklat Pembentukan Sandiman terdiri atas:
1) Diklat Sandiman Dasar;
2) Diklat Sandiman; dan
3) Diklat Sandiman Lanjutan.
b. Diklat Penjenjangan Jabatan Fungsional Sandiman terdiri atas:
1) Diklat Fungsional Sandiman Pelaksana;
2) Diklat Fungsional Sandiman Pelaksana Lanjutan;
3) Diklat Fungsional Sandiman Penyelia;
4) Diklat Fungsional Sandiman Pertama;
5) Diklat Fungsional Sandiman Muda; dan
6) Diklat Fungsional Sandiman Madya.
- 3 -
3. Diklat Fungsional Operator Transmisi Sandi terdiri atas:
a. Diklat Pembentukan Operator Transmisi Sandi dilaksanakan melalui Diklat Telekomunikasi Dasar.
b. Diklat Penjenjangan Jabatan Fungsional Operator Transmisi Sandi terdiri atas:
1) Diklat Fungsional Operator Transmisi Sandi Pelaksana;
2) Diklat Fungsional Operator Transmisi Sandi Pelaksana Lanjutan; dan
3) Diklat Fungsional Operator Transmisi Sandi Penyelia.
F. Pengertian
Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:
1. Pendidikan dan Pelatihan Sandi yang selanjutnya disebut Diklat Sandi
adalah Diklat yang dilaksanakan untuk memberikan pengetahuan
dan/atau penguasaaan keterampilan di bidang persandian yang terkait dengan pekerjaan sehingga mampu melaksanakan tugas dan tanggung
jawabnya secara profesional.
2. Lembaga Diklat Terakreditasi adalah satuan organisasi penyelenggara
pendidikan dan pelatihan di lingkungan Instansi Pemerintah yang mendapat pengakuan tertulis dari Lembaga Sandi Negara untuk menyelenggarakan Diklat Sandi.
3. Penyelenggara Diklat Sandi adalah Pusat Pendidikan dan Pelatihan
Lembaga Sandi Negara yang selanjutnya disingkat Pusdiklat Lemsaneg dan/atau Lembaga Diklat Terakreditasi.
4. Instansi Pembina Diklat Sandi yang selanjutnya disebut Instansi Pembina adalah Lembaga Sandi Negara yang secara fungsional
bertanggung jawab atas pengaturan, koordinasi dan penyelenggaraan Diklat Sandi.
5. Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan Sandi yang selanjutnya disingkat STTPPS adalah keterangan yang menyatakan bahwa yang bersangkutan telah mengikuti dan lulus jenis pendidikan dan pelatihan
sandi tertentu.
BAB II
PENERBITAN STTPPS
Penerbitan STTPPS dilaksanakan oleh Pusdiklat Lemsaneg atau Lembaga
Diklat Terakreditasi.
1. Tata cara penerbitan STTPPS oleh Pusdiklat Lemsaneg yaitu:
a. Pusdiklat Lemsaneg selaku penyelenggara diklat sandi mengajukan permohonan nomor registrasi kepada Instansi Pembina.
- 4 -
b. Berdasarkan penetapan kelulusan diklat sandi, penyelenggara diklat melakukan pencetakan dan pengisian STTPPS.
c. STTPPS ditandatangani oleh Kepala Lembaga Sandi Negara atau pejabat
yang ditunjuk mewakilinya.
d. STTPPS yang diterbitkan wajib digandakan sebagai bahan arsip bagi
Instansi Pembina dan Pusdiklat Lemsaneg.
e. STTPPS diserahkan kepada peserta Diklat setelah upacara penutupan diklat dengan bukti tanda terima penyerahan.
2. Tata cara penerbitan STTPPS oleh Lembaga Diklat Terakreditasi yaitu:
a. Lembaga Diklat Terakreditasi selaku penyelenggara diklat sandi
mengajukan permohonan nomor registrasi kepada Instansi Pembina.
b. Berdasarkan penetapan kelulusan diklat sandi, penyelenggara diklat
melakukan pencetakan dan pengisian STTPPS.
c. STTPPS ditandatangani oleh Pimpinan Lembaga Diklat Terakreditasi dengan diketahui oleh Kepala Lembaga Sandi Negara atau pejabat yang
ditunjuk mewakilinya.
d. STTPPS yang diterbitkan wajib digandakan sebagai bahan arsip bagi
Instansi Pembina dan Lembaga Diklat Terakreditasi.
e. STTPPS diserahkan kepada peserta Diklat setelah upacara penutupan diklat dengan bukti tanda terima penyerahan.
BAB III
BENTUK DAN UKURAN STTPPS
1. STTPPS berbentuk empat persegi panjang dalam posisi horizontal/landscape dengan kertas berukuran 21 x 29,7 cm (A4), jenis kertas Concorde 260 gr,
berwarna putih.
2. Penggunaan Logo:
a. STTPPS yang dikeluarkan oleh Pusdiklat Lembaga Sandi Negara menggunakan Logo Lembaga Sandi Negara.
b. STTPPS yang dikeluarkan oleh Lembaga Diklat Terakreditasi
menggunakan logo intansinya sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
c. Posisi logo berada ditengah atas bagian depan.
3. Latar Belakang Kertas:
a. STTPPS yang dikeluarkan oleh Pusdiklat Lembaga Sandi Negara menggunakan latar belakang:
1) Diklat Teknis Sandi, bertuliskan Lembaga Sandi Negara secara diagonal berwarna coklat dengan ukuran 8 pt.
2) Diklat Sandiman Dasar, bertuliskan Lembaga Sandi Negara secara
diagonal berwarna hijau dengan ukuran 8 pt.
- 5 -
3) Diklat Sandiman, bertuliskan Lembaga Sandi Negara secara diagonal berwarna merah dengan ukuran 8 pt.
4) Diklat Sandiman Lanjutan, bertuliskan Lembaga Sandi Negara secara
diagonal berwarna merah dengan ukuran 8 pt.
5) Diklat Fungsional Sandiman Pelaksana, bertuliskan Lembaga Sandi
Negara secara diagonal berwarna biru dengan ukuran 8 pt.
6) Diklat Fungsional Sandiman Pelaksana Lanjutan, bertuliskan Lembaga Sandi Negara secara diagonal berwarna biru dengan ukuran
8 pt.
7) Diklat Fungsional Sandiman Penyelia, bertuliskan Lembaga Sandi Negara secara diagonal berwarna biru dengan ukuran 8 pt.
8) Diklat Fungsional Sandiman Pertama, bertuliskan Lembaga Sandi Negara secara diagonal berwarna biru dengan ukuran 8 pt.
9) Diklat Fungsional Sandiman Muda, bertuliskan Lembaga Sandi Negara secara diagonal berwarna biru dengan ukuran 8 pt.
10) Diklat Fungsional Sandiman Madya, bertuliskan Lembaga Sandi
Negara secara diagonal berwarna biru dengan ukuran 8 pt.
11) Diklat Pembentukan Operator Transmisi Sandi, bertuliskan Lembaga
Sandi Negara secara diagonal berwarna biru dengan ukuran 8 pt.
12) Diklat Fungsional Operator Transmisi Sandi Pelaksana, bertuliskan Lembaga Sandi Negara secara diagonal berwarna biru dengan ukuran
8 pt.
13) Diklat Fungsional Operator Transmisi Sandi Pelaksana Lanjutan, dan bertuliskan Lembaga Sandi Negara secara diagonal berwarna biru
dengan ukuran 8 pt.
14) Diklat Fungsional Operator Transmisi Sandi Penyelia, bertuliskan
Lembaga Sandi Negara secara diagonal berwarna biru dengan ukuran 8 pt.
b. STTPPS yang dikeluarkan oleh Lembaga Diklat Terakreditasi tidak
menggunakan latar belakang.
4. Format STTPPS dapat dilihat pada contoh 1 sampai dengan 8.
- 10 –
contoh 5. STTPPS Diklat Penjenjangan Jabatan Fungsional Sandiman dan Fungsional Operator Transmisi Sandi Bagian Depan
- 11 –
contoh 6. STTPPS Diklat Penjenjangan Jabatan Fungsional Sandiman dan Fungsional Operator Transmisi Sandi Bagian Belakang
- 14 -
BAB IV
KETENTUAN LAIN-LAIN
A. Surat Keterangan Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan
1. Bagi Peserta Diklat Sandi yang dinyatakan tidak lulus sesuai penetapan
kelulusan diklat sandi diberikan Surat Keterangan Mengikuti Pendidikan
dan Pelatihan Sandi (SKMPPS).
2. SKMPPS ditandatangani oleh Kepala Pusdiklat Lembaga Sandi Negara
atau pimpinan Lembaga Diklat Terakreditasi.
3. SKMPPS yang diterbitkan wajib digandakan sebagai bahan arsip bagi Instansi Pembina dan Penyelenggara Diklat Sandi.
4. SKMPPS diserahkan kepada Peserta Diklat setelah upacara penutupan diklat disertai dengan bukti penyerahan.
5. Format SKMPPS dapat dilihat pada contoh 9.
- 15 -
contoh 9. STTPPS Surat Keterangan Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Sandi (SKMPPS)
KOP INSTANSI/LEMBAGA DIKLAT TERAKREDITASI
SURAT KETERANGAN
MENGIKUTI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SANDI
Nomor :
[Pusdiklat Lembaga Sandi Negara/Lembaga Diklat Terakreditasi],
berdasarkan Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pendidikan dan Pelatihan Sandi, serta ketentuan-ketentuan pelaksanaannya menyatakan bahwa:
Nama : …………………………………………………
NIP/NRP : ………………………………………………… Tempat dan Tanggal Lahir : ………………………………………………… Pangkat/Golongan Ruang : …………………………………………………
Jabatan : ………………………………………………… Instansi : …………………………………………………
TELAH MENGIKUTI
Pendidikan dan Pelatihan ……..[nama diklat].. Angkatan Ke – ….[diisi angka arab].. yang diselenggarakan di …...[Lembaga Diklat]….. mulai tanggal..[isian tanggal].. sampai dengan ....[isian tanggal, bulan, tahun]…. yang meliputi …..[jumlah JP]... jam
pelajaran. Demikian surat keterangan ini kami buat, untuk digunakan
sebagaimana mestinya.
..[..kota..], [..tanggal, bulan, tahun..]
..[Jabatan Kepala Pusdiklat Lemsaneg / pimpinan Lemdiklat Terakreditasi].
Cap/Tanda tangan
…[Nama Lengkap]..
…[NIPNRP]..
Pas Photo 4 x 6
Latar Belakang
Merah
Pakaian :
PDH Instansi Peserta Diklat
Materai 6000
- 16 –
B Surat Keterangan Pengganti
1. Surat Keterangan Pengganti (SKP) diberikan sebagai pengganti STTPPS
yang hilang atau rusak.
2. SKP ditandatangani oleh Kepala Pusdiklat Lembaga Sandi Negara atau Pimpinan Lembaga Diklat Terakreditasi
3. Prosedur penerbitan SKP:
a. Alumni diklat melalui instansinya mengajukan permohonan tertulis kepada Kepala Pusdiklat Lembaga Sandi Negara atau pimpinan
Lembaga Diklat Terakreditasi dengan tembusan kepada Deputi Bidang Pembinaan dan Pengendalian Persandian Lembaga Sandi
Negara.
b. Melampirkan surat keterangan kehilangan dari Kepolisian atau STTPPS yang rusak.
c. Pusdiklat Lembaga Sandi Negara atau Lembaga Diklat Terakreditasi melakukan verifikasi data alumni diklat berdasarkan surat
permohonan penerbitan SKP.
d. SKP diterbitkan maksimal 7 (tujuh) hari kerja setelah surat pemohonan diterima oleh Pusdiklat Lembaga Sandi Negara atau
Lembaga Diklat Terakreditasi dan disampaikan kepada pemohon secara langsung atau melalui pos disertai dengan bukti penyerahan.
4. Format SKP dapat dilihat pada contoh 10.
- 17 -
contoh 10. Surat Keterangan Pengganti (SKP)
KOP INSTANSI/LEMBAGA DIKLAT TERAKREDITASI
SURAT KETERANGAN
PENGGANTI STTPPS HILANG
Nomor : Kepala Pusdiklat Lembaga Sandi Negara/Pimpinan Lembaga Diklat
Terakreditasi], Berdasarkan Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan dari Kepolisian [Resort / Sektor] ......................................
Nomor........................... tertanggal……… [tanggal......,bulan........, tahun.....], dengan ini menerangkan bahwa:
Nama : ……………………………………………… NIP/NRP : ………………………………………………
Tempat dan Tanggal Lahir : ……………………………………………… Pangkat / Golongan Ruang : ………………………………………………
Jabatan : ……………………………………………… Instansi : ………………………………………………
Telah kehilangan Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan Sandi (STTPPS) ..[..nama diklat..]..Angkatan Ke-…..[..angkatan, angka arab..] Nomor :…..[..nomor STTPPS..]……. yang bersangkutan terdaftar sebagai peserta dan lulus jalani Diklat sebagaimana tersebut diatas di ….[..nama lembaga diklat terakreditasi..].. dengan Nomor Induk :
...[..nomor induk, angka arab..]….
Demikian surat keterangan ini kami buat, sebagai pengganti STTPPS Asli yang hilang.
..[..kota..], [..tanggal, bulan, tahun..] .. [Jabatan Kepala Pusdiklat Lemsaneg /
pimpinan Lemdiklat Terakreditasi]. Cap / Tanda tangan
…[Nama Lengkap]..
[NIPNRP]
Materai
6000
Pas Photo 4 x 6
Latar Belakang
Merah Pakaian :
PDH Instansi
Peserta Diklat
- 18 –
C. Daftar Nilai Kelulusan Diklat
1. Daftar Nilai Kelulusan Diklat diberikan kepada peserta diklat sesuai
dengan permintaan dan/atau kebutuhan kelengkapan administrasi kelulusan diklat.
2. Daftar Nilai Kelulusan Diklat ditandatangani oleh Kepala Pusdiklat
Lembaga Sandi Negara atau pimpinan Lembaga Diklat Terakreditasi.
3. Format Daftar Nilai dapat dilihat pada contoh 11.
- 19 –
contoh 11. Daftar Nilai Kelulusan Diklat
KOP INSTANSI/LEMBAGA DIKLAT TERAKREDITASI
D A F T A R N I L A I
Nomor : ………………………..
Nama : ……………………………………….. Nomor Induk : ………………………………………..
Diklat : ……………………………………….. Angkatan : ……………………………………….. Instansi : ………………………………………..
NO. SUBYEK PENILAIAN N I L A I
ANGKA HURUF
A. MATA DIKLAT MUATAN INTI 1. …………………………………………… …….. …………………
2. …………………………………………… …….. ………………… Dst
B. MATA DIKLAT PENGEMBANGAN
WAWASAN
1. …………………………………………… …….. …………………
2. …………………………………………… …….. ………………… Dst
C. MATA DIKLAT APLIKASI
1. …………………………………………… …….. ………………… 2. …………………………………………… …….. ………………… Dst
D. KONDUITE E. PRAKTEK KERJA / SEMINAR
KERTAS KERJA
PRESTASI
Keterangan Lulus Ranking ke : ………… dari ………. Peserta diklat
..[..kota..], [..tanggal, bulan, tahun..] .. [Jabatan Kepala Pusdiklat Lemsaneg /
pimpinan Lemdiklat Terakreditasi]. Cap / Tanda tangan
…[Nama Lengkap].. [NIPNRP]