peraturan kepala desa suka gerundi 2011.pdf
TRANSCRIPT
Menimbang : a.
b.
Mengingat : 1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat
Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
TAHUN ANGGARAN 2011
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA SUKA GERUNDI
PEMERINTAH DESA SUKA GERUNDIKECAMATAN PARINDU
PERATURAN KEPALA DESA SUKA GERUNDI
NOMOR 1 TAHUN 2011
TENTANG
Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Peme-
rintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah;
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Desa;
Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 5 Tahun 2007 tentang Badan
Permusyawaratan Desa;
Alamat : Tantang S Kode Pos : 78561
bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Peraturan Desa Suka Gerundi Nomor 1 Tahun
2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kepala Desa perlu menjabarkan
lebih lanjut Peraturan Desa dimaksud sebagai landasan operasional dalam
pelaksanaannya;
bahwa untuk penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tersebut perlu
ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 6 Tahun 2007 tentang Keuangan Desa ;
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
Menetapkan :
Dalam Peraturan Kepala Desa ini yang dimaksud dengan :
a.
b.
c.
d. Daerah adalah Kabupaten Sanggau;
e. Bupati adalah Bupati Sanggau;
f. Kecamatan, adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah kabupaten;
g. Camat adalah Camat Parindu;
h. Desa adalah Desa Suka Gerundi;
i.
j.
KETENTUAN UMUM
Keputusan Bupati Sanggau Nomor 43 Tahun 2011 tentang Penetapan Tunjangan
Penghasilan Aparat Pemerintah Desa Kabupaten Sanggau Tahun Anggaran 2011;
Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang
kekuasaan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-
undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Pemerintah Daerah, adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan
Daerah;
MEMUTUSKAN :
PERATURAN KEPALA DESA SUKA GERUNDI TENTANG PENJABARAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2011.
Keputusan Bupati Sanggau Nomor 41 Tahun 2011 tentang Penetapan Alokasi Dana
Desa Kabupaten Sanggau Tahun Anggaran 2011;
Peraturan Desa Suka Gerundi Nomor 2 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Desa Tahun Anggaran 2011.
Peraturan Desa Suka Gerundi Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Desa ( RPJMD ) Suka Gerundi Tahun 2011 - 2015.
BAB I
Pasal 1
Peraturan Bupati Sanggau Nomor 13 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan dan
Pertanggungjawaban Keuangan Desa Sebagaimana telah dirubah beberapa pasal
menjadi Peraturan Bupati Sanggau Nomor 24 tahun 2010 tentang Perubahan atas
Peraturan Bupati Sanggau Nomor 13 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan dan
Pertanggungjawaban Keuangan Desa;
Peraturan Bupati Sanggau Nomor 5 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sanggau Tahun Anggaran 2011;
Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 1 Tahun 2011 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sanggau Tahun Anggaran 2011;
Peraturan Bupati Sanggau Nomor 12 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemanfaatan
Bantuan Keuangan yang berasal dari Penyisihan Pajak Bumi dan Bangunan pada Desa
dan Kelurahan;
Keputusan Bupati Sanggau Nomor 64 Tahun 2011 tentang Penetapan Alokasi Belanja
Bagi Hasil Penyisihan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Bagian Penerimaan Pemerintah
Kabupaten 10% diperuntukan Kepada Pemerintah Desa dan Kelurahan di Kabupaten
Sanggau Tahun Anggaran 2011;
Keputusan Bupati Sanggau Nomor 42 Tahun 2011 tentang Pemberian Bantuan kepada
Perangkat Adat Kabupaten Sanggau Tahun Anggaran 2011;
Pemerintahan Daerah, adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi
seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud
dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Pemerintahan Desa adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan
Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan
asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara
Kesatuan Republik Indonesia;
Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Desa;
k.
l.
m.
n.
o.
p.
q.
r.
s.
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2011 terdiri atas :
( 1 ) Pendapatan :
( 2 ) Belanja :
Surplus / (Defisit) :
( 3 ) Pembiayaan :
( 1 ) Pendapatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) terdiri dari :
a. Pendapatan Asli Desa sejumlah :
b. Pendapatan yang berasal dari Pemerintah sejumlah :
:
( 2 ) Pendapatan Asli Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :
a. Hasil dari Kekayaan Desa :
b. Hasil Swadaya dan Partisipasi Masyarakat :
c. Pungutan Desa :
d. Lain-lain dari Usaha Desa yang sah :
:
( 3 ) Pendapatan yang berasal dari Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari
jenis Pendapatan :
1.603.802,00Rp
(1.603.802,00)Rp
-Rp
183.381.935,00Rp
-Rp
Jumlah
Rencana Pembangunan Jangka Pendek (Tahunan) yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pembangunan
Desa (RKP Desa) adalah hasil musyawarah masyarakat desa tentang program dan kegiatan yang akan
dilaksanakan untuk periode 1 (satu) Tahun;
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya di singkat RPJMDes adalah dokumen
perencanaan desa untuk periode 5 (lima) Tahun;
Pendapatan adalah semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1
(satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa;
Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu)
tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa.
Pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan / atau penggeluaran yang akan
diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran
berikutnya.
183.381.935,00Rp
-Rp
-Rp
-Rp
Pasal 3
-Rp
184.985.737,00Rp
Pasal 2
BAB II
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan
tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan
ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
Jumlah 183.381.935,00Rp
Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya di singkat BPD adalah Lembaga yang merupakan
perwujudan demokrasi dalam penyelenggaran pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara
pemerintahan desa;
Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disebut ADD adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah
Kabupaten untuk desa yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang
diterima oleh Kabupaten;
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan
tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD yang
ditetapkan dengan Peraturan Desa;
a. Alokasi Dana Desa :
b. Bantuan dari Pemerintah Pusat :
c. Bantuan dari Pemerintah Propinsi :
- Bantuan Keuangan kepada Pemerintahan Desa (Subsidi Prov) :
d. Bantuan Bagi Hasil Penyisihan PBB :
- Bantuan Bagi Hasil Penyisihan PBB Desa / Kelurahan :
e. Bantuan dari Pemerintah Kabupaten :
- Bantuan Tunjangan Perangkat Desa :
- Bantuan Tunjangan Perangkat Adat :
- Bantuan kepada Desa yang melaksanakan Pilkades :
f. Bantuan dari pihak ketiga :
:
( 1 ) Belanja sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) terdiri dari :
a. Belanja Aparatur Desa :
b. Belanja Operasional Desa :
c. Belanja Pembangunan Desa :
:
( 2 ) Belanja Aparatur Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :
a. Belanja Tunjangan Perangkat Desa :
b. Belanja Bantuan kepada Perangkat Adat :
c. Belanja Tunjangan Anggota BPD :
:
( 3 ) Belanja Operasional Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :
a. Belanja Operasional Pemerintah Desa :
b. Belanja Operasional Badan Permusyawaratan Desa :
:
( 4 ) Belanja Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c terdiri dari jenis belanja :
a. Belanja Pembangunan Fisik :
b. Belanja Pembangunan Non Fisik :
:
( 1 ) Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (3) terdiri dari :
a. Penerimaan Pembiayaan :
- Saldo Tahun lalu (2010) :
b. Pengeluaran Pembiayaan :
:
120.981.935,00Rp
13.200.000,00Rp
-Rp
-Rp
-Rp
-Rp
-Rp
62.400.000,00Rp
75.600.000,00Rp
Jumlah Pendapatan 183.381.935,00Rp
-Rp
24.093.000,00Rp
75.600.000,00Rp
Pasal 4
-Rp
62.400.000,00Rp
62.400.000,00Rp
15.475.000,00Rp
8.618.000,00Rp
-Rp
-Rp
85.292.737,00Rp
Jumlah Belanja 184.985.737,00Rp
Jumlah Belanja
1.603.802,00Rp
Jumlah Belanja 24.093.000,00Rp
59.375.000,00Rp
25.917.737,00Rp
85.292.737,00Rp
Pasal 5
Jumlah Belanja
1.603.802,00Rp
-Rp
Jumlah Pembiayaan 1.603.802,00Rp
Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Desa : Suka Gerundi
Pada tanggal : Maret 2011.
S a r t o n o
Ringkasan Penjabaran APBDesa dan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Pemerintah Desa Suka
Gerundi sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 tercantum dalam lampiran I dan II Peraturan Kepala Desa ini.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah.
PENUTUP
Pasal 6
Pasal 7
Pelaksanaan Penjabaran APBDesa ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen
pelaksanaan anggaran pemerintah desa sesuai dengan ketentuan Undang-undang.
Pasal 8
BAB III
Uraian Lebih Lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, tercantumKepala Desa Menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaiPeraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.KEPALA DESA PEDALAMAN,BERITA DAERAH KABUPATEN SANGGAUDiundangkan Dalam Berita Daerah
Kepala Desa Suka Gerundi,
BERITA DAERAH KABUPATEN SANGGAUTAHUN ......... NOMOR ................. 261
Sekretaris Daerah Kabupaten Sanggau,
Drs. C. ASPANDI
Diundangkan di Sanggau Pada Tanggal 1 ...................