peraturan kepala badan pusat statistik nomor 9 tahun 2015 · nomor 9 tahun 2015 tentang pedoman...

PERATURAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK

NOMOR 9 TAHUN 2015

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DI LINGKUNGAN BADAN PUSAT STATISTIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK,

Menimbang : bahwa dalam rangka menyeragamkan penyusunan Indikator

Kinerja Utama (IKU), Rencana Strategis (Renstra), Rencana

Kinerja Tahunan (RKT), Perjanjian Kinerja (PK), dan Laporan

Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) oleh seluruh pimpinan unit

kerja dan satuan kerja di lingkungan Badan Pusat Statistik

perlu menetapkan Pedoman Penyusunan Sistem Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pusat

Statistik dengan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Undang-Undang Nomor 16

Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 39 Tahun 1997, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 3683);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang

Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,

Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran


3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang

Penyelenggaraan Statistik (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1999 Nomor 96, Tambahan Lembaran

- 2 -


5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang

Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor

25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4614);

6. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan

Pusat Statistik;

7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);

8. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan

Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan

Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang

Pedoman Penyusunan dan Penelaahan Rencana Strategis

Kementerian/Lembaga (Renstra K/L) 2015-2019;

9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun

2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan

Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi

Pemerintah;

10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor

PER/15/M/PAN/7/2008 tentang Pedoman Umum

Reformasi Birokrasi;

11. Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 101 Tahun

1998 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi

Ilmu Statistik;

12. Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 121 Tahun

2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan

Pusat Statistik di Daerah;

13. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun

2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat

Statistik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 116 Tahun 2014

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 643);

- 3 -

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN SISTEM AKUNTABILITAS

KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DI LINGKUNGAN BADAN

PUSAT STATISTIK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya

disingkat SAKIP, adalah rangkaian sistematik dari berbagai aktivitas, alat,

dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran,

pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan

kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan

peningkatan kinerja instansi pemerintah.

2. Indikator Kinerja Utama yang selanjutnya disebut IKU adalah ukuran

keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi.

3. Rencana Strategis yang selanjutnya disebut Renstra adalah suatu proses

yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama periode 5 (lima)

tahun.

4. Rencana Kinerja Tahunan yang selanjutnya disebut RKT adalah

penjabaran dari Renstra yang memuat target kinerja dalam kurun waktu

satu tahun yang disusun oleh setiap unit kerja dan satuan kerja.

5. Dokumen Perjanjian Kinerja yang selanjutnya disebut Dokumen PK

adalah suatu dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja

/perjanjian kinerja antara pejabat dan atasan langsungnya dalam

mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang

dimiliki oleh instansi.

6. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah adalah Laporan Kinerja tahunan

yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai

tujuan/sasaran strategis instansi.

7. Eselon II yang dimaksud termasuk Pusat Pendidikan dan Pelatihan

(Pusdiklat) dan Sekolah Tinggi Imu Statistik (STIS).

8. Unit kerja adalah eselon II di BPS Pusat.

9. Satuan kerja adalah organisasi di BPS yang memiliki dokumen DIPA.

- 4 -

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1) Pedoman penyusunan SAKIP disusun sebagai standar tahapan yang

harus dilalui untuk menyelesaikan suatu proses kerja dalam

melaksanakan SAKIP, guna mendorong terwujudnya hasil pelaksanaan

tugas yang dapat dipertanggungjawabkan (akuntabel) sehingga tercapai

penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih, dan bertanggung jawab

serta bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) dalam upaya

mewujudkan Good Governance.

(2) Tujuan disusunnya pedoman penyusunan SAKIP meliputi:

a. terwujudnya pedoman dan standar dalam pengukuran kinerja;

b. terwujudnya persamaan persepsi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi;

c. terwujudnya alur tugas, wewenang, dan tanggung jawab dari

pelaksanaaan tugas;

d. sebagai pedoman dalam pelaksanan kegiatan yang berkaitan

dengan pengukuran kinerja; dan

e. sebagai sarana pengendalian dan evaluasi atas kualitas pelaksanaan.

BAB III

RUANG LINGKUP PENGATURAN

Pasal 3

Ruang lingkup pedoman penyusunan SAKIP meliputi:

a. Indikator Kinerja Utama (IKU);

b. Rencana Strategis (Renstra);

c. Rencana Kinerja Tahunan (RKT);

d. Perjanjian Kinerja (PK);

e. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP).

BAB IV

TATA URUTAN PENYUSUNAN SAKIP

Pasal 4

Tata urutan dalam penyusunan SAKIP meliputi:

a. Indikator Kinerja Utama (IKU);

b. Rencana Strategis (Renstra);

c. Rencana Kinerja Tahunan (RKT);

- 5 -

d. Perjanjian Kinerja (PK); dan

e. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP).

Bagian Pertama

Indikator Kinerja Utama (IKU)

Pasal 5

Kepala Badan Pusat Statistik wajib menetapkan IKU untuk:

a. Badan Pusat Statistik;

b. Eselon I;

c. Eselon II;

d. BPS Provinsi; dan

e. BPS Kabupaten/Kota.

Pasal 6

Penetapan IKU bertujuan untuk:

a. Memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam

menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik dan

b. Memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan

sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan

peningkatan akuntabilitas kinerja.

Pasal 7

Penyusunan IKU meliputi:

a. IKU Badan Pusat Statistik sekurang-kurangnya merupakan indikator

hasil (outcome) sesuai dengan kewenangan, tugas dan fungsi.

b. IKU Eselon I merupakan indikator hasil (outcome) dan atau keluaran

(output) yang setingkat lebih tinggi dari keluaran (output) unit kerja di

bawahnya.

c. IKU Eselon II sekurang-kurangnya merupakan indikator keluaran

(output).

d. IKU BPS Provinsi dan Kabupaten/Kota merupakan indikator hasil

(outcome) sesuai dengan kewenangan, tugas dan fungsi dan atau

indikator keluaran (output).

Pasal 8

(1) Untuk meningkatkan efektifitas terhadap IKU yang telah disusun,

masing-masing unit kerja dan satuan kerja melakukan reviu secara

berkala.

- 6 -

(2) Reviu dilakukan secara berkala paling sedikit 1 tahun sekali.

(3) Reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk melengkapi

informasi yang dihasilkan dalam pengukuran kinerja.

(4) Reviu digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas

kinerja yang disesuaikan dengan perkembangan lingkungan, dengan

meneliti fakta yang ada berupa kendala, hambatan maupun informasi

lainnya.

Pasal 9

Kompilasi reviu IKU sebagaimana dimaksud pada pasal 5 dilakukan oleh Biro

Bina Program, mencakup:


b. Eselon I;

c. Eselon II;



Pasal 10

Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU), tercantum dalam

Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala

Badan Pusat Statistik ini.

Bagian Kedua

Rencana Strategis (RENSTRA)

Pasal 11

Renstra wajib disusun oleh:


b. Eselon I;

c. Eselon II;



Pasal 12

Tujuan penyusunan Renstra sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11

digunakan sebagai bahan rujukan dalam menyusun rencana kegiatan

tahunan, melaksanakan, memantau, mengendalikan, dan mengevaluasi atas

seluruh tugas dan fungsi unit kerja dan satuan kerja.

- 7 -

Pasal 13

(1) Renstra disusun sesuai dengan tugas, pokok, fungsi, dan kewenangan.

(2) Renstra BPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a disusun

dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Nasional (RPJMN).

(3) Renstra Eselon I dan II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b

dan c disusun dengan berpedoman pada Renstra BPS.

(4) Renstra BPS Provinsi dan Renstra BPS Kabupaten/Kota sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 11 huruf d dan e disusun dengan berpedoman pada

Renstra BPS dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

(RPJMD).

Pasal 14

(1) Untuk meningkatkan efektifitas terhadap Renstra yang telah disusun,

masing-masing unit kerja melakukan reviu secara berkala.

(2) Reviu dilakukan secara berkala paling sedikit 1 tahun sekali.

(3) Reviu digunakan untuk perbaikan kinerja yang disesuaikan dengan

perkembangan lingkungan, dengan meneliti fakta yang ada berupa

kendala hambatan maupun informasi lainnya.

(4) Reviu Renstra BPS dilakukan melalui Keputusan Kepala BPS.

Pasal 15

Pedoman Penyusunan Rencana Strategis (Renstra), tercantum dalam Lampiran

II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan

Pusat Statistik ini.

Bagian Ketiga

Rencana Kinerja Tahunan (RKT)

Pasal 16

RKT wajib disusun oleh:


b. Eselon I;

c. Eselon II;



- 8 -

Pasal 17

Tujuan penyusunan RKT oleh unit kerja dan satuan kerja untuk menjabarkan

Renstra ke dalam rencana kerja periode tahunan.

Pasal 18

Pedoman Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT), tercantum dalam

Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala


Bagian Ketiga

Penyusunan Dokumen Perjanjian Kinerja (PK)

Pasal 19

Dokumen Perjanjian Kinerja wajib disusun oleh:


b. Eselon I;

c. Eselon II;



Pasal 20

Tujuan disusunnya dokumen PK untuk:

a. menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;

b. sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan

sasaran unit kerja dan satuan kerja;

c. sebagai wujud komitmen antara pejabat dengan atasan langsungnya.

Pasal 21

Penyusunan Dokumen PK harus memperhatikan:

a. kontrak kinerja antara pejabat dengan atasan langsungnya;

b. dokumen perencanaan jangka menengah;

c. dokumen perencanaan kinerja tahunan;

d. dokumen penganggaran dan atau pelaksanaan anggaran.

Pasal 22

(1) Badan Pusat Statistik menyusun perjanjian kinerja dan ditandatangani

oleh Kepala Badan Pusat Statistik.

- 9 -

(2) Eselon I menyusun perjanjian kinerja setelah menerima dokumen

pelaksanaan anggaran dan ditandatangani oleh Kepala Badan Pusat

Statistik dan pejabat Eselon I.

(3) Eselon II menyusun perjanjian kinerja setelah menerima dokumen

pelaksanaan anggaran dan ditandatangani oleh pejabat Eselon I dan

pejabat Eselon II.

(4) Badan Pusat Statistik Provinsi menyusun perjanjian kinerja setelah

menerima dokumen pelaksanaan anggaran dan ditandatangani oleh

Sekretaris Utama dan Kepala BPS Provinsi.

(5) Badan Pusat Statistik Kabupaten/kota menyusun perjanjian kinerja setelah

menerima dokumen pelaksanaan anggaran dan ditandatangani oleh Kepala

BPS Provinsi dan Kepala BPS Kabupaten/Kota.

(6) Kepala Badan Pusat Statistik menyampaikan dokumen perjanjian kinerja

kepada Presiden melalui MenPAN dan RB selambat-lambatnya 3 (tiga)

bulan setelah tahun anggaran berjalan.

(7) Kepala BPS Provinsi menyampaikan dokumen perjanjian kinerja kepada

Sekretaris Utama melalui Biro Bina Program selambat-lambatnya 3 (tiga)

bulan setelah tahun anggaran berjalan.

(8) Kepala BPS Kabupaten/Kota menyampaikan dokumen perjanjian kinerja

kepada Kepala BPS Provinsi melalui Bagian Tata Usaha. BPS Provinsi

mengkompilasi dan mengirimkan kepada Sekretaris Utama melalui Biro

Bina Program selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran

berjalan.

Pasal 23

(1) Setiap triwulan BPS, Eselon I, Eselon II, BPS Provinsi dan BPS

Kabupaten/Kota melakukan pengukuran terhadap kinerja yang ditetapkan

dalam dokumen perjanjian kinerja.

(2) Pengukuran kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan

dengan membandingkan antara target kinerja dan realisasi kinerja.

Pasal 24

(1) Pengelolaan data kinerja dilakukan dengan cara mencatat, mengolah, dan

mengumpulkan data kinerja.

- 10 -

(2) Pengelolaan data kinerja yang dimaksud mempertimbangkan kebutuhan

organisasi, kebutuhan manajerial, data/laporan keuangan yang dihasilkan

dari sistem akuntansi.

(3) Pengukuran kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1)

disampaikan dalam bentuk laporan monitoring kinerja triwulanan dan

disampaikan bersamaan dengan laporan keuangan triwulanan.

(4) Dalam laporan tersebut ditambahkan analisis terhadap program dan

kegiatan.

Pasal 25

Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja (PK), tercantum dalam Lampiran IV

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan Pusat

Statistik ini.

Bagian Keempat

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah(LKIP)

Pasal 26

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah wajib disusun oleh:


b. Eselon I;

c. Eselon II;



Pasal 27

Penyusunan LKIP tahunan bertujuan sebagai pertanggungjawaban atas hasil

pelaksanaan tugas dan fungsi kewenangan pengelolaan sumber daya dan

kebijakan berdasarkan perencanaan strategis yang telah ditetapkan.

Pasal 28

(1) Laporan Kinerja Badan Pusat Statistik disampaikan kepada Presiden

melalui Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi selambat-lambatnya tanggal 15 Maret tahun anggaran

berikutnya.

(2) Laporan Kinerja tingkat unit organisasi Eselon I, Eselon II dan BPS

Provinsi/Kabupaten/Kota disampaikan kepada Kepala Badan Pusat

Statistik melalui Biro Bina Program dan Inspektorat Wilayah selambat-

lambatnya tanggal 1 Maret tahun anggaran berikutnya.

- 11 -

Pasal 29

(1) LKIP tahunan berisi ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana yang

ditetapkan dalam dokumen PK dan dokumen perencanaan.

(2) Pencapaian sasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-

kurangnya menyajikan informasi tentang:

a. pencapaian tujuan dan sasaran organisasi;

b. realisasi pencapaian indikator kinerja utama organisasi;

c. penjelasan yang memadai atas pencapaian kinerja; dan

d. perbandingan capaian indikator kinerja sampai dengan tahun berjalan

dengan target kinerja 5 (lima) tahunan yang direncanakan.

Pasal 30

Fokus pelaporan dalam Laporan Kinerja tahunan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 26 meliputi:

a. Badan Pusat Statistik melaporkan pencapaian tujuan/sasaran strategis

yang bersifat hasil (outcome);

b. Eselon I melaporkan pencapaian tujuan/sasaran strategis yang bersifat

hasil (outcome) dan atau keluaran (output) penting;

c. Eselon II dan BPS Provinsi melaporkan pencapaian sasaran strategis yang

bersifat keluaran (output) penting dan atau keluaran (output) lainnya;

d. BPS Provinsi melaporkan pencapaian sasaran strategis yang bersifat

keluaran (output) penting dan atau keluaran (output) lainnya; dan

e. BPS Kabupaten/Kota melaporkan pencapaian sasaran strategis yang

bersifat keluaran (output) penting dan atau keluaran (output) lainnya.

Pasal 31

LKIP tahunan dimanfaatkan untuk:

a. bahan evaluasi akuntabilitas kinerja bagi pihak yang membutuhkan;

b. penyempurnaan dokumen perencanaan periode yang akan datang;

c. penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang; dan

d. penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan.

Pasal 32

(1) Pimpinan unit kerja melakukan pemantauan terhadap pencapaian target

kinerja secara berkala.

- 12 -

(2) Inspektorat melakukan reviu terhadap Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

yang telah disusun oleh Badan Pusat Statistik sebelum diserahkan kepada

Menpan dan RB;

(3) Inspektorat melakukan evaluasi terhadap LKIP tahunan yang telah disusun

oleh unit kerja dan satuan kerja di lingkungan Badan Pusat Statistik.

(4) Pengaturan mengenai evaluasi terhadap LKIP tahunan diatur dalam

peraturan Kepala Badan Pusat Statistik.

Pasal 33

Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, tercantum dalam

Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala


BAB V

SANKSI

Pasal 34

Setiap unit kerja yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud

Pasal 11 , 16, 19 dan Pasal 26 dikenakan sanksi berupa teguran tertulis dari

Sekretaris Utama yang melaksanakannya sesuai ketentuan Peraturan

Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

PENGAWASAN

Pasal 35

Pimpinan Badan Pusat Statistik dan masing-masing unit kerja dan satuan

kerja melaksanakan pengawasan terhadap Peraturan ini.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 36

Semua peraturan yang terkait dengan SAKIP yang telah ada sebelum

dikeluarkannya peraturan ini dinyatakan tetap berlaku dan paling lambat awal

tahun anggaran 2015 telah menyesuaikan dengan Peraturan ini.

- 13 -

BAB VIII

PENUTUP

Pasal 37

Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik ini mulai berlaku pada tanggal

ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 12 Januari 2015


SURYAMIN

LAMPIRAN I PERATURAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK NOMOR 9 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DI LINGKUNGAN BADAN PUSAT STATISTIK

PEDOMAN PENYUSUNAN INDIKATOR KINERJA UTAMA BPS

INDIKATOR KINERJA UTAMA

A. Latar Belakang

Dalam kerangka pembangunan good governance, kebijakan umum

pemerintah adalah ingin menjalankan pemerintahan yang berorientasi

pada hasil (result oriented government). Sehubungan dengan hal tersebut

maka sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang telah

dibangun dalam rangka upaya mewujudkan good governance dan

sekaligus result oriented government, perlu terus dikembangkan dan

informasi kinerjanya diintegrasikan ke dalam sistem penganggaran dan

pelaporan yang kemudian disebut penganggaran berbasis kinerja.

Melalui anggaran berbasis kinerja ini akan dapat dilakukan penelusuran

alokasi anggaran ke kinerja yang direncanakan, dan pada setiap akhir

tahun anggaran juga dapat dilakukan penelusuran realisasi anggaran

dengan capaian kinerjanya.

Salah satu upaya penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia

adalah telah dikeluarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan

Aparatur Negara, Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007, Tanggal 31 Mei 2007,

tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di

Lingkungan Instansi Pemerintah. Berdasarkan Peraturan Menteri Negara

Pendayagunaan Aparatur Negara, Indikator Kinerja Utama (Key

Performance Indicators) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan

dan sasaran strategis organisasi. Setiap instansi pemerintah wajib

menetapkan IKU secara formal untuk tujuan dan sasaran strategis

untuk masing-masing tingkatan (level) secara berjenjang. IKU instansi

pemerintah harus selaras antar tingkatan unit organisasi meliputi

indikator kinerja keluaran (output) dan hasil (outcome).

B. Pengertian Indikator Kinerja Utama

Berdasarkan Permenpan No 053 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis

Penyajian Kinerja, Pelaporan, dan Tata Cara Reviu, disebutkan bahwa

- 2 -

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan yang

menggambarkan kinerja utama instansi pemerintah sesuai dengan tugas

fungsi serta mandat (core business) yang diemban. IKU dipilih dari

seperangkat indikator kinerja yang berhasil diidentifikasi dengan

memperhatikan proses bisnis organisasi dan kriteria indikator kinerja

yang baik. Dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta

lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, maka

setiap Unit Organisasi perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama

(IKU/Key Performance Indicators).

Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran

strategis organisasi, sehingga IKU wajib ditetapkan secara formal untuk

tujuan dan sasaran strategis untuk masing-masing tingkatan (level)

secara berjenjang. Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran

keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang

wajib disusun pada tingkatan badan maupun Unit Eselon I dan II. Untuk

itu perlu menentukan apa yang menjadi kinerja utama, yaitu hal utama

apa yang akan diwujudkan oleh instansi/unit yang bersangkutan.

Indikator kinerja pada unit kerja (setingkat Eselon I) adalah indikator

hasil (outcome) dan atau keluaran (output) unit kerja di bawahnya.

Indikator kinerja pada unit kerja (setingkat Eselon II) sekurang-

kurangnya adalah indikator keluaran (output).

C. Tujuan Penetapan Indikator Kinerja Utama

Tujuan penetapan indikator kinerja utama di lingkungan Badan Pusat

Statistik adalah:

1. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan

diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara

baik;

2. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu

tujuan dan sasaran strategis yang digunakan untuk perbaikan

kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Dengan telah ditetapkannya IKU, Unit kerja di lingkungan Badan Pusat

Statistik wajib menggunakan IKU untuk beberapa dokumen, antara

lain:

1. Penyusunan Rencana Strategis,

2. Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT),

3. Perencanaan Anggaran

- 3 -

4. Perjanjian Kinerja,

5. Pengukuran Kinerja,

6. Pelaporan Kinerja,

7. Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah.

Diagram keterkaitan IKU sebagai unsur penting dalam SAKIP

sebagai berikut:


Perencanaan

Strategis

Perencanaan

Kinerja Tahunan

Pelaporan KinerjaPenganggaran

Kinerja

Pengukuran Kinerja Penetapan Kinerja

Gambar 1. Diagram keterkaitan IKU

Dalam penyusunan perencanaan jangka menengah seperti Rencana

Strategis (Renstra) Unit Organisasi, maka IKU ini akan digunakan untuk

mengukur sejauh mana keberhasilan pelaksanaan dokumen

perencanaan tersebut. Dalam berbagai literatur selalu disebutkan

bahwa kriteria dokumen perencanaan yang baik adalah jika dokumen

tersebut dapat dievaluasi sejauh mana keberhasilannya. Evaluasi

keberhasilan tersebut hanya dapat dilakukan jika dalam dokumen

perencanaan telah dilengkapi dengan seperangkat Indikator Kinerja

Utama yang akan mengukur capaian pelaksanaan perencanaan.

Dalam perencanaan kinerja tahunan, maka IKU ini akan menjadi

pemandu dalam menentukan program dan kegiatan yang akan

dilaksanakan pada suatu tahun tertentu. Dengan demikian setiap

tahunnya, Unit Organisasi harus merencanakan program dan kegiatan

sesuai dengan ukuran keberhasilan yang telah ditetapkan. Selanjutnya

program dan kegiatan yang telah direncanakan tersebut yang harus

diajukan usulan anggarannya dalam dokumen Rencana Kerja dan

Anggaran (RKA) Unit Organisasi. Dengan pendekatan ini maka akan

diperoleh beberapa manfaat, yaitu:

- 4 -

1. Program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Unit Organisasi akan

terkait langsung dengan ukuran keberhasilan organisasi tersebut yang

merupakan penjabaran dari tugas dan fungsi organisasi;

2. Terdapat keselarasan antara indikator kinerja kegiatan dengan IKU

Unit Organisasi yang bersangkutan; dan

3. Anggaran hanya dipergunakan untuk program dan kegiatan yang

memang akan mendukung keberhasilan Unit Organisasi dalam upaya

pelaksanaan tugas dan fungsi.

Setelah pelaksanaan program dan kegiatan, maka dilakukan

pengukuran berdasarkan IKU yang telah ditetapkan tersebut. Hasil

pengukuran ini selanjutnya dituangkan dalam laporan kinerja instansi

yang bersangkutan serta sebagai dasar pelaksanaan evaluasi kinerja

untuk mewujudkan perbaikan kinerja secara berkesinambungan.

D. Penetapan IKU

Pemilihan dan penetapan Indikator Kinerja Utama harus memenuhi

karakteristik indikator kinerja yang baik dan cukup memadai guna

pengukuran kinerja unit organisasi yang bersangkutan. Indikator

ditetapkan secara spesifik untuk mengukur pencapaian kinerja

berkaitan dengan informasi kinerja (output dan outcome). Penetapan

indikator kinerja, perlu mempertimbangkan elemen SMART sebagai

berikut:

1. Specific: indikator jelas dan tidak bermakna ganda sehingga

mudah untuk dimengerti dan digunakan;

2. Measurable: indikator yang digunakan diukur dengan skala

penilaian tertentu yang disepakati, dapat berupa pengukuran secara

kuantitas dan kualitas;

3. Achievable: target kinerja dapat dicapai terkait dengan

kapasitas dan sumberdaya yang ada;

4. Relevant: indikator terkait secara logis dan langsung dengan

tugas institusi, serta realisasi tujuan dan sasaran institusi; dan

5. Time Bond/Frame: pencapaian kinerja dibatasi untuk

waktu/periode tertentu.

Indikator Kinerja Utama harus selaras antar tingkatan unit organisasi.

Indikator kinerja utama pada setiap tingkatan unit organisasi dalam hal

ini meliputi indikator kinerja kementerian (impact atau ultimate

outcome), indikator hasil (outcome), dan indikator keluaran (output)

- 5 -

dengan tatanan sebagai berikut:

a. lndikator kinerja utama pada tingkat Kementerian adalah

indikator impact atau ultimate outcome yang mencerminkan kinerja

pencapaian dari misi Kementerian sesuai dengan kewenangan, tugas

dan fungsi;

b. lndikator kinerja utama pada unit organisasi setingkat Eselon I

adalah indikator hasil (outcome) yang mencerminkan kinerja

pencapaian dari program yang dilaksanakan oleh Unit Kerja Eselon I

yang bersangkutan;

c. lndikator kinerja utama pada unit organisasi setingkat eselon II

atau unit kerja mandiri (STIS, Pusdiklat, BPS Provinsi dan BPS

Kabupaten/Kota) adalah indikator keluaran (output) yang

mencerminkan kinerja pencapaian dari pelaksanaan kegiatan di

Eselon II atau BPS Provinsi/Kabupaten/Kota yang bersangkutan.

Beberapa tipe indikator kinerja

a. Kualitatif

Menggunakan skala, misalnya: baik, cukup, kurang

b. Kuantitatif absolut

Menggunakan angka absolut, misalnya: 30 orang, 80 unit

c. Persentase

Menggunakan angka persentase, misalnya: 50%, 100%

d. Rasio

Membandingkan angka absolut dengan angka absolut lain yang

terkait, misalnya: rasio jumlah guru dibandingkan jumlah murid

e. Rata-rata

Angka rata-rata dari suatu populasi atau total kejadian, misalnya:

rata-rata biaya pelatihan per peserta dalam suatu diklat

f. Indeks

Angka patokan dari beberapa variable ke jadian berdasarkan suatu

rumus tertentu, misalnya: indeks harga saham, indeks

pembangunan manusia.

Pemilihan dan penetapan indikator kinerja utama harus

mempertimbangkan beberapa hal berikut ini itu:

a. Rencana strategis, kebijakan umum dan atau dokumen strategis

lainnya;

b. Bidang kewenangan, tugas dan fungsi, serta peran lainnya;

c. Kebutuhan inforrnasi kinerja untuk penyelenggaraan akuntabilitas

- 6 -

kinerja; dan

d. Kebutuhan data statistik pemerintah.

Gambar 2. Pemilihan dan Penetapan IKU

E. Penetapan Indikator Kinerja Utama di BPS

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, metode

pemilihan Indikator Kinerja Program (Outcome) dibagi menjadi dua

bagian:

1. Berasal dari kelompok data dan informasi yang tersedia

Indikator kinerja program dapat disusun dengan menggunakan

indikator yang telah tersedia. Contoh: Pertumbuhan Ekspor Non-

Migas; Nation Brand Index (NBI), dan Logistic Performance Index

(LPI).

2. Berasal dari kelompok data dan informasi yang dikumpulkan sendiri:

a. Indikator kinerja program berasal dari indikator kinerja kegiatan

terpenting;

b. Indikator kinerja program merupakan Indeks komposit dari

indikator-indikator kinerja kegiatannya; dan

c. Indikator kinerja program merupakan indikator survei

penilaian pencapaian kinerja program

Metode pemilihan Indikator Kinerja Kegiatan (Output) adalah sebagai

berikut:

1. Indikator kinerja kegiatan terdiri dari menjadi: indikator kuantitas,

indikator kualitas, dan indikator harga; dan

2. Indikator-indikator kinerja kegiatan harus dapat mendorong

tercapainya output kegiatan yang telah ditetapkan.

- 7 -

F. Langkah-langkah Penetapan Indikator Kinerja Utama

Langkah-langkah umum dalam penentuan IKU dapat dijelaskan secara

rinci sebagai berikut:

1. Tahap Pertama: Klarifikasi Apa yang Menjadi Kinerja Utama,

Pernyataan Hasil (Result Statement) atau Tujuan dan Sasaran yang

Ingin Dicapai.

Untuk menetapkan suatu indikator kinerja yang baik perlu

diperhatikan hal-hal sebagai berikut:

a. Secara hati-hati tentukan hasil yang akan dicapai;

b. Hindari pernyataan hasil yang terlalu luas atau makro;

c. Pastikan jenis perubahan yang dimaksudkan;

d. Pastikan dimana perubahan akan terjadi;

e. Identifikasikan target khusus perubahan dengan lebih cepat; dan

f. Pelajari kegiatan dan strategi yang diarahkan dalam mengupayakan

perubahan.

2. Tahap Kedua: Menyusun Daftar Awal IKU Yang Mungkin Dapat

Digunakan.

Terdapat beberapa jenis indikator kinerja yang dapat digunakan untuk

mengukur suatu outcome, namun dari indikator-indikator kinerja

tersebut biasanya hanya beberapa indikator saja yang dapat

digunakan dengan tepat. Dalam menyusun daftar awal indikator

kinerja, perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut:

a. Brainstorming oleh tim;

b. Konsultasi dengan para ahli di bidang yang sedang dibahas; dan

c. Menggunakan pengalaman pihak lain dengan kegiatan yang sama.

3. Tahap Ketiga: Penilaian Setiap IKU yang Terdapat Dalam Daftar Awal.

Penilaian dilakukan dengan membandingkan setiap indikator kinerja

dalam daftar dengan kriterianya. Dengan skala sederhana, misalnya

satu sampai lima, setiap indikator kinerja yang dievaluasi dapat

ditetapkan nilainya. Pendekatan dengan metode ini harus ditetapkan

secara fleksibel dan dengan pertimbangan yang matang, karena setiap

kriteria tidak memiliki bobot yang sama.

4. Tahap Keempat: Memilih IKU

Tahap akhir dari proses ini adalah memilih IKU. Indikator-indikator

kinerja tersebut, harus disusun dalam suatu set indikator yang

- 8 -

optimal yang dapat memenuhi kebutuhan manajemen dan harus

selektif. Pilih indikator kinerja yang dapat mewakili dimensi yang

paling mendasar dan penting dari setiap tujuan dan sasaran.

Kepala Unit Organisasi wajib menetapkan IKU di lingkungan

organisasinya yang merupakan gambaran ukuran-ukuran

keberhasilan dari sasaran/tujuan organisasi masing-masing. IKU

ditingkat Unit Organisasi tersebut kemudian akan diselaraskan oleh

Tim di tingkat Kementerian (terdiri dari unsur perencanaan,

pengawasan internal, dan dari unit kerja lainnya) dalam rangka

menetapkan IKU di tingkat Kementerian.

Penyusunan indikator kinerja utama ini cukup memakan waktu,

karena harus dapat memenuhi berbagai kebutuhan akan informasi

kinerja yang diminta oleh berbagai sistem pelaporan. Paling tidak

harus diidentifikasikan beberapa kebutuhan untuk tujuan pelaporan:

1. Keuangan;

2. Kinerja; dan

3. Program-program prioritas secara regional dan nasional.

Oleh karena itu, pertimbangan penyusunan indikator utama yang

digunakan oleh kementerian juga harus mengacu pada kebutuhan

kebutuhan informasi untuk hal-hal tersebut di atas. Sehingga dengan

demikian satu sistem dapat memproduksi berbagai informasi yang

digunakan di dalam pelaporan-pelaporan tersebut.

Proses selanjutnya setelah IKU ini ditetapkan akan dimanfaatkan

dalam proses perencanaan, penganggaran, pengukuran dan pelaporan

sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

G. Penyusunan IKU

IKU Eselon I, II, atau BPS Provinsi/Kabupaten/Kota disusun dari Perka

IKU BPS yang telah ditetapkan, yang didalamnya terdapat IKU untuk

IKU Eselon I, II, atau BPS Provinsi/Kabupaten/Kota. IKU tersebut

untuk selanjutnya dilegalisir oleh pimpinan Eselon I, II, atau BPS

Provinsi/Kabupaten/Kota masing-masing penyusun IKU.

Kerangka kerja penyusunan seperangkat IKU merupakan keseluruhan

pola tindak mulai dari identifikasi dan pengumpulan sejumlah indikator

pada daftar awal (list) yang diusulkan sampai pada penilaian, seleksi

pemilihan, penentuan pemilihan, penetapan resmi dan

pengorganisasian penerapannya. Kerangka kerja ini merupakan inti dari

petunjuk ini agar dapat dihasilkan indikator-indikator yang baik dalam

- 9 -

proses ini. Untuk membantu penyusunan IKU ini, dapat digunakan

formulir yang dilampirkan pada petunjuk ini.

H. Pengembangan IKU

Penggunaan seperangkat IKU haruslah direviu secara berkala setelah

disusun dan diserahkan, mengingat prioritas mungkin saja berubah dari

waktu ke waktu. Reviu dan pengembangan sangat perlu dilakukan

terutama jika terdapat perubahan arah kebijakan yang signifikan. Reviu

pelaksanaan IKU ini diperlukan jika terdapat perubahan program dan

kegiatan agar tetap memiliki indikator kinerja yang valid yang dapat

digunakan untuk pengukuran kinerja dan pengendalian pelaksanaan

program dan kegiatan.

Pada dasarnya reviu pelaksanaan IKU ini merupakan kewajiban bagi

manajemen di masing-masing tingkatan organisasi. Namun demikian

agar pelaksanaan reviu ini dapat dilakukan secara terintegrasi, maka

unit pengawasan internal (Inspektorat Utama) dapat mengkoordinasikan

pelaksanaan reviu ini.

I. Penerapan IKU

BPS menentukan seperangkat IKU berdasarkan tatanan organisasi dan

tanggung jawab masing-masing unit kerja dan satuan kerja (Eselon I, II,

atau BPS Provinsi/Kabupaten/Kota). Pada saat penyusunan Renstra

BPS agar perencanaan berbasiskan kinerja dan menjadi lebih terukur

semestinya sudah ditentukan indikator kinerja yang digunakan untuk

mengukur kemajuan dan keberhasilan instansi.

IKU pada Eselon I, II, atau BPS Provinsi/Kabupaten/Kota sebelumnya

telah ditetapkan melalui Peraturan Kepala BPS sehingga unit organisasi

di bawahnya langsung mengadopsi untuk diterapkan pada seluruh

komponen SAKIP.

- 10 -

TABEL LAMPIRAN I/1

MEKANISME PENYUSUNAN



…………………………………………

1. Nama Unit Organisasi : .................................................................

2. Tugas : .................................................................

3. Fungsi : .................................................................

No Tujuan/Sasaran Indikator

Kinerja

Utama

Penanggung

jawab

Sumber

Data

Penjelasan

(1) (2) (3) (4) (5) (6)


……………………….


…………………………………………

1. Nama Unit Organisasi : .................................................................

2. Tugas : .................................................................

3. Fungsi : .................................................................


Kinerja

Utama

Penanggung

jawab

Sumber

Data

Penjelasan

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Pimpinan Eselon I, II, atau

BPS Provinsi/Kabupaten/Kota

……………………………………

- 11 -

Petunjuk pengisian:

1. No, adalah no urut dari sasaran strategis

2. Tujuan/Sasaran, adalah uraian tujuan/sasaran yang ada pada renstra

yang akan dijabarkan indikator kinerja utamanya

3. Indikator Kinerja Utama, adalah pemilihan dan penetapan indikator

kinerja utama yang harus memenuhi karakteristik indikator kinerja

yang baik dan cukup memadai guna pengukuran kinerja unit

organisasi yang bersangkutan

4. Penanggung jawab, adalah unit organisasi yang menangani

pelaksanaan baik dari segi target sampai dengan pendanaan indikator

yang bersangkutan.

5. Sumber data, rujukan untuk memperoleh nilai dalam mengukur target

dan realisasi indikator

6. Penjelasan, keterangan untuk memperjelas bagaimana cara mengukur

berhasil atau tidaknya indikator tersebut.

7. IKU ditandatangani oleh Pejabat Eselon I/II penyusun IKU dan

dibubuhi cap Cap BPS atau BPS Prov/Kab.


SURYAMIN

LAMPIRAN II PERATURAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK NOMOR 9 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DI LINGKUNGAN BADAN PUSAT STATISTIK

PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS

A. Rencana Strategis BPS

Perencanaan strategis merupakan proses sistematis dan berkelanjutan

dari pengambilan keputusan yang berisiko tentang masa depan, dengan

memanfaatkan sebanyak-banyaknya pengetahuan yang antisipatif, dan

mengorganisasi secara sistematis usaha-usaha melaksanakan

keputusan tersebut serta mengukur hasilnya melalui umpan balik yang

terorganisasi dan sistematis.

Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas programnya, serta

agar mampu eksis dan unggul dalam persaingan yang semakin ketat

dalam lingkungan yang berubah sangat cepat seperti dewasa ini, maka

instansi pemerintah harus terus menerus melakukan perubahan kearah

yang lebih baik. Perubahan tersebut harus disusun dalam suatu

tahapan yang konsisten dan berkelanjutan, yang mengarah kepada

peningkatan akuntabilitas dan kinerja yang berorientasi kepada

pencapaian hasil. Perencanaan strategis merupakan langkah awal yang

harus dilakukan oleh instansi dan merupakan suatu proses yang

berorientasi pada hasil yang akan dicapai selama kurun waktu 1 (satu)

sampai dengan 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan potensi,

peluang, dan kendala yang ada atau mungkin timbul.

Dengan pendekatan perencanaan strategis yang jelas dan sinergis,

instansi lebih dapat menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi,

peluang, dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan

akuntabilitas kinerjanya.

Dalam implementasi SAKIP, perencanaan strategis merupakan langkah

awal untuk melaksanakan mandat, merupakan paduan dari

implementasi strategic management dan strategic thinking yang dinamis.

Rencana Strategis (Renstra) merupakan dokumen penting untuk masa

- 2 -

depan sebagai produk dari sistem pemerintahan yang berorientasi pada

hasil dan proses sekaligus.

Pedoman Rencana Strategis BPS mengacu pada Peraturan Menteri PPN

Nomer 5 Tahun 2014 tentang pedoman penyusunan dan penelaahan

rencana strategis.

Gambar 3. Tahapan Penyusunan Rencana Strategis

1. Tahap persiapan memerlukan:

• Hasil Identifikasi isu-isu strategis atau pilihan-pilihan strategis yang

akan dihadapi dalam jangka waktu pelaksanaan Renstra BPS,

• Hasil Identifikasi struktur organisasi berserta tupoksinya sebagai

dasar untuk melihat dan menentukan lingkup kewenangan BPS,

dan

• Hasil Identifikasi kebutuhan data-data dan informasi yang

diperlukan sebagai bahan pengambilan keputusan selama tahap

penyusunan Renstra BPS.

2. Kondisi Umum BPS

Evaluasi pencapaian program dan kegiatan didasarkan pada sasaran

dan atau standar kinerja yang telah ditetapkan. Hasil aspirasi

masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan barang publik, layanan

publik, dan regulasi dalam lingkup kewenangan BPS

3. Potensi Dan Permasalahan BPS

Hasil-hasil identifikasi permasalahan, potensi, kelemahan, peluang

serta tantangan dalam jangka menengah yang dilakukan sendiri oleh

BPS dan berdasarkan RPJMN pada sektor yang menjadi kewenangan

BPS.

4. Visi BPS

Rumusan umum mengenai keadaan yang ingin dicapai oleh BPS pada

akhir periode perencanaan.

Rumusan Visi BPS:

• Visi harus dapat memberikan arah pandangan kedepan terkait

dengan kinerja dan peranan organisasi BPS;

- 3 -

• Visi harus dapat memberikan gambaran tentang kondisi masa

depan yang ingin diwujudkan oleh organisasi BPS;

• Visi harus ditetapkan secara rasional, realistis dan mudah

dipahami;

• Visi harus dirumuskan secara singkat, padat dan mudah diingat;

dan

• Visi harus dapat dilaksanakan secara konsisten dalam pencapaian.

5. Misi BPS

Rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan

untuk mewujudkan visi.

Rumusan Misi BPS:

• Misi harus sejalan dengan visi organisasi dan berlaku pada periode

tertentu;

• Misi harus dapat menyatakan apa yang akan dicapai (pada level

impact) dan bagaimana mencapainya dalam periode tertentu,

beserta ukuran-ukuran pencapaiannya;

• Misi harus dapat menggambarkan tindakan (upaya-upaya) sesuai

dengan tupoksi BPS; dan

• Misi harus dapat menjembatani dalam penyusunan tujuan,

sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan yang

dilaksanakan BPS.

6. Tujuan BPS

Rumusan Tujuan:

• Sejalan dengan Visi dan Misi BPS;

• Menunjukkan kondisi yang ingin dicapai (5 tahun mendatang);

• Dicapai dengan kemampuan yang dimiliki oleh BPS; dan

• Dapat mengarahkan perumusan sasaran strategis, arah kebijakan

dan strategi, serta program dan kegiatan dalam rangka

merealisasikan misi BPS.

7. Sasaran Strategis BPS

Rumusan Sasaran Strategis:

• Ukuran pencapaian Tujuan BPS;

• Mencerminkan berfungsinya outcomes dari semua program dalam

BPS;

• Dirumuskan sama dengan sasaran pembangunan yang ada dalam

RPJMN maupun RPJPN sesuai bidang tugas fungsi BPS dan/atau

- 4 -

setingkat lebih rendah dari sasaran pembangunan RPJMN namun

tetap sesuai dengan visi, misi dan tugas fungsi BPS;

• Memiliki sebab akibat (causality) secara logis dengan sasaran

pembangunan dalam RPJMN maupun RPJPN;

• Dirumuskan dengan jelas dan terukur; dan

• Sasaran strategis BPS harus dilengkapi dengan indikator dan target

kinerja.

8. Arah Kebijakan Dan Strategi Nasional

Sesuai dengan penugasan RPJMN (Buku I dan/atau Buku II dan/atau

Buku III), termasuk di dalamnya penjelasan mengenai penugasan BPS

terkait Program Lintas.

9. Arah Kebijakan Dan Strategi BPS

Uraian bersifat lengkap (tidak hanya mencakup yang dilakukan

langsung oleh BPS tetapi juga mempertimbangkan keterlibatan daerah

dan swasta berikut pendanaan yang diperlukan untuk melaksanakan

kebijakan dan strategi tersebut.

Uraian kebijakan yang dilaksanakan melalui Program dan/atau Lintas

Program dalam BPS. Uraian dilengkapi dengan indikator-indikator

kinerja outcome dari masing-masing Program.

10. Kerangka Regulasi

• Gambaran umum Kerangka Regulasi yang dibutuhkan oleh BPS

dalam pelaksanaan tugas, fungsi serta kewenangannya.

• Penjabaran mengenai peranan Kerangka Regulasi dalam

mendukung pencapaian Sasaran Strategis BPS.

• Penuangan Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi

dalam Matriks Kerangka Regulasi.

11. Uraian Kerangka Pendanaan meliputi:

• Kebutuhan pendanaan secara keseluruhan untuk mencapai

Sasaran Strategis, meliputi sumber pendanaan dari APBN

(Pemerintah) maupun dari pihak Swasta.

• Penjelasan mengenai pemenuhan kebutuhan pendanaan yang

menggunakan sumber-sumber pendanaan di luar dari APBN (Non-

APBN) seperti: PPP (KPS), CSR, dan seterusnya.

• Rincian Penghitungan Prakiraan Maju, disajikan dalam bentuk

Tabel Penghitungan Prakiraan Maju.

Langkah-langkah penentuan Target dan Pendanaan antara lain:

- 5 -

• Penyiapan sumber data RKA-KL Tahun berjalan, sampai pada level

komponen;

• Evaluasi data RKA K/L tahun 2014, meliputi: Identifikasi

keberlanjutan Program, Kegiatan, Output dan Komponen;

Penyempurnaan Output dan Identifikasi Komponen dan Biaya

Komponen.

• Rekapitulasi hasil Review Baseline;

• Penghitungan tahun 2015;

• Penghitungan tahun 2016-2019.

B. Rencana Strategis Eselon I, II, atau BPS Provinsi/Kabupaten/Kota

1. Pengertian

Rencana Strategis Eselon I, II, atau BPS Provinsi/Kabupaten/Kota

bertujuan untuk menjabarkan amanat pembangunan statistik jangka

menengah (Renstra BPS). Hasilnya berupa dokumen perencanaan

pembangunan yang lebih spesifik dan operasional dan berisi

rancangan kegiatan dengan kinerja yang terukur berdasarkan

ketersediaan anggaran dalam jangka menengah. Sasaran hasil

(outcome) masing-masing program agar sinergis dengan sasaran

dalam Renstra BPS. Selanjutnya sasaran keluaran (output) dari

masing-masing kegiatan pokok harus sinergis dengan sasaran hasil

(outcome) dari program induknya.

Sumber pendanaan kegiatan berasal dari APBN dan atau sumber luar

negeri melalui mekanisme yang berlaku. Efektivitas dan efisiensi

anggaran sangat bergantung pada ketajaman dalam menentukan

sasaran, indikator kinerja, dan kegiatan prioritas untuk mencapai

sasaran-sasaran pembangunan dimaksud. Selain itu, terdapat pula

beberapa kegiatan yang dikelola Daerah dimana faktor koordinasi

harus diperhitungkan secara seksama.

Renstra Eselon I, II, atau BPS Provinsi/Kabupaten/Kota memuat visi,

misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, serta program dan kegiatan

yang dilengkapi indikator kinerja utama dan target (target setting)

sesuai tugas dan fungsi, serta mengacu pada Renstra BPS. Penyajian

informasi tentang hasil (outcome) dan keluaran (output), maupun

sumberdaya yang tercantum di dalam dokumen Rencana Strategis ini

bersifat indikatif.

- 6 -

2. Sistematika dan Mekanisme Penyusunan

Penyusunan dokumen Rencana Strategis untuk Eselon I, II, atau BPS

Provinsi/Kabupaten/Kota, mengikuti sistematika sebagaimana

LAMPIRAN 1 dilengkapi matrik kinerja sebagaimana LAMPIRAN 2 dan

matrik pendanaan sebagaimana LAMPIRAN 3. Selanjutnya dalam hal

penetapan Renstra Eselon I, II, atau BPS Provinsi/Kabupaten/Kota

harus melalui Keputusan Pimpinan Eselon I, II, atau BPS

Provinsi/Kabupaten/Kota yang bersangkutan.

Gambar 4. Penyusunan Rencana Strategis untuk Eselon I, II, atau BPS

Provinsi/Kabupaten/Kota

Langkah I : Visi dan Misi menyesuaikan dengan visi dan misi BPS

Langkah II : Tujuan Dan Sasaran Strategis Menyesuaikan Dengan

Tujuan Dan Sasaran Strategis Renstra BPS

Langkah III : Penyusunan Arah Kebijakan, Strategi Menyesuaikan

Dengan Arah Kebijakan, Strategi BPS

Langkah VI : Penyusunan Program dan Kegiatan

Langkah VII : Penyusunan Target dan Pendanaan

- 7 -

Gambar 5. Langkah-langkah Penyusunan Rencana Strategis untuk

Eselon I, II, atau BPS Provinsi/Kabupaten/Kota

a. Penyusunan Visi dan Misi

Visi yang terdapat di dalam Rencana Strategis Eselon I, II, atau BPS

Provinsi/Kabupaten/Kota merupakan keadaan yang ingin dicapai oleh

Eselon I, II, atau BPS Provinsi/Kabupaten/Kota pada akhir periode

perencanaan. Sedangkan Misi Eselon I, II, atau BPS

Provinsi/Kabupaten/Kota merupakan rumusan umum mengenai upaya-

upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visinya. Masing-

masing misi memiliki tujuan yang dilengkapi dengan sasaran.

Tujuan dan sasaran Eselon I, II, atau BPS Provinsi/Kabupaten/Kota

tingkat capaiannya dirancang secara cermat dan terukur. Oleh karena

itu, indikator-indikator tujuan dan sasaran, yang bersifat kualitatif

maupun kuantitatif wajib untuk dicantumkan. Indikator tujuan dan

sasaran merupakan tolok ukur dalam menilai keberhasilan dan

kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran suatu unit organisasi yang

telah ditetapkan.

Eselon I, II, atau BPS Provinsi/Kabupaten/Kota juga menyusun strategi,

kebijakan, dan pendanaan termasuk rencana sumber pendanaannya.

Selain bertanggung jawab di lingkup kewenangannya sendiri, Eselon I, II,

- 8 -

atau BPS Provinsi/Kabupaten/Kota memiliki sasaran-sasaran khusus

yang harus dicapai sesuai dengan tugas dan fungsinya, dalam rangka

mendukung implementasi terhadap fokus prioritas atau kegiatan

prioritas di BPS yang sejalan dengan prioritas nasional.

Strategi dan pendanaan Eselon I, II, atau BPS Provinsi/Kabupaten/Kota

disusun sampai dengan detil kegiatan dalam Eselon I, II, atau BPS

Provinsi/Kabupaten/Kota yang dilengkapi dengan indikator kinerja

output dari kegiatan yang direncanakan dan dilaksanakan. Detail kinerja

dan rencana pendanaan program dan kegiatan disusun dalam matriks

Kinerja dan matriks Pendanaan Eselon I, II, atau BPS

Provinsi/Kabupaten/Kota.

Pada akhirnya seluruh Visi, Misi, tujuan dan sasaran serta strategi pada

Eselon I, II, atau BPS Provinsi/Kabupaten/Kota harus selaras dengan

apa yang telah dirumuskan di BPS. Visi pada Renstra Eselon I, II, atau

BPS Provinsi/Kabupaten/Kota dicantumkan visi BPS. Perumusan

berbagai komponen perencanaan pada Eselon I, II, atau BPS

Provinsi/Kabupaten/Kota juga harus merupakan penjabaran dari

perumusan perencanaan BPS.

b. Penyusunan Strategi dan Kebijakan

Strategi akan memperjelas makna dari suatu rencana strategis,

khususnya sasaran tahunan dengan identifikasi rincian yang sifatnya

spesifik. Dengan kata lain, strategi merupakan terjemahan pemikiran

kepada tindakan operasional sehari-hari dari semua komponen Eselon I,

II, atau BPS Provinsi/Kabupaten/Kota.

Strategi menentukan garis besar pedoman pencapaian tujuan dan

sasaran. Strategi memerlukan persepsi dan tekanan khusus dalam

bentuk kebijakan. Kebijakan merupakan pedoman pelaksanaan

tindakan-tindakan tertentu.

1) Strategi dan Arah Kebijakan BPS:

Strategi dan Arah Kebijakan BPS memuat langkah-langkah berupa

program-program dan rencana pendanaan indikatif untuk

memecahkan permasalahan penting dan mendesak dalam kurun

waktu tertentu (jangka menengah) serta memiliki dampak yang besar

terhadap pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis. Uraian

juga dilengkapi dengan kelembagaan, ketatalaksanaan, pengelolaan

SDM, dan struktur organisasi untuk melaksanakan misi dan

mencapai visi yang ditetapkan.

- 9 -

2) Strategi dan Kebijakan Eselon I, II, atau BPS Provinsi/Kabupaten

/Kota:

Strategi dan Kebijakan Eselon I, II, atau BPS Provinsi/Kabupaten

/Kota, memuat langkah-langkah berupa program, kegiatan-kegiatan,

dan rencana pendanaan indikatif untuk memecahkan permasalahan

penting dan mendesak dalam jangka menengah, serta memiliki

dampak besar terhadap pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran

unit organisasi. Program tersebut mencakup kegiatan-kegiatan

prioritas dalam Renstra Eselon I, II, atau BPS Provinsi

/Kabupaten/Kota.

c. Penyusunan Program

Program merupakan instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih

kegiatan yang dilaksanakan oleh Eselon I, II, atau BPS

Provinsi/Kabupaten/Kota untuk mencapai sasaran dan tujuan serta

memperoleh alokasi anggaran. Program di Eselon I, II, atau BPS

Provinsi/Kabupaten/Kota terdiri dari 2 (dua) jenis yaitu:

1) Program Teknis

Program Teknis merupakan program yang menghasilkan pelayanan

kepada masyarakat (pelayanan eksternal).

2) Program Generik

Program Generik merupakan program yang digunakan oleh Eselon I,

II, atau BPS Provinsi/Kabupaten/Kota yang bersifat pelayanan

internal untuk mendukung pelayanan aparatur dan atau

administrasi pemerintahan (pelayanan internal).

Kriteria rumusan outcome program adalah sebagai berikut:

a) Mencerminkan sasaran kinerja Eselon I, II, atau BPS

Provinsi/Kabupaten/Kota;

b) Outcome harus dapat mendukung pencapaian kinerja BPS; dan

c) Outcome harus dapat dievaluasi berdasarkan periode waktu tertentu.

Hasil atau outcome diukur dengan indikator outcome yang

mencerminkan kinerja program, dalam kerangka akuntabilitas

organisasi merupakan ukuran pencapaian kinerja unit kerja

setingkat Eselon I, II, atau BPS Provinsi/Kabupaten/Kota.

d. Penyusunan Target dan Pendanaan

1) Target Kinerja

Target kinerja ditetapkan setelah penyusunan indikator kinerja. Target

kinerja menunjukkan tingkat sasaran kinerja spesifik yang akan

- 10 -

dicapai oleh Eselon I, II, atau BPS Provinsi/Kabupaten/Kota. Dasar

penentuan target kinerja (target setting) antara lain:

a) Ketersediaan sumber daya yang dimiliki seperti pendanaan yang

tersedia, SDM, dan peralatan;

b) Target kinerja pada Renstra BPS; dan

c) Hasil evaluasi terhadap perjanjian kinerja periode sebelumnya.

2) Pendanaan

Pendanaan dalam strategi kebijakan merupakan uraian yang bersifat

lengkap, tidak hanya mencakup yang dilakukan langsung unit kerja

bersangkutan, tetapi juga mempertimbangkan keterlibatan peran

daerah dan swasta berikut pendanaan yang diperlukan untuk

melaksanakannya.

Uraian juga dilengkapi dengan kelembagaan, ketatalaksanaan,

pengelolaan SDM, dan struktur organisasi untuk melaksanakan misi

dalam mencapai visi yang ditetapkan. Setiap uraian strategi kebijakan

dan pendanaan dilaksanakan melalui Program dan/atau Lintas

Program dan harus dilengkapi dengan indikator-indikator kinerja

outcome dari masing-masing Program tersebut serta rencana sumber

pendanaannya.

Sumber pendanaan Program dan/atau Lintas Program dapat berasal

antara lain dari Pemerintah (Pusat dan Daerah) dan swasta (investasi

dari pihak swasta dalam negeri atau luar negeri melalui mekanisme

Triple-P atau Public Private Partnership).

Langkah penyusunan pendanaan unit Eselon I adalah sebagai berikut:

a) Penelaahan (reviu) program dan kegiatan

Penelaahan program dan kegiatan bertujuan untuk menetapkan

apakah program dan kegiatan pada periode Renstra Eselon I, II,

atau BPS Provinsi/Kabupaten/Kota sebelumnya akan dilanjutkan

atau ditinjau kembali berdasarkan evaluasi yang dilakukan

terhadap pencapaian sasaran dan target kinerja.

b) Penyusunan program dan kegiatan

Penyusunan program dan kegiatan mencakup penyusunan

indikator kinerja beserta target kinerjanya.

c) Penyusunan anggaran bagi program dan kegiatan

Anggaran tahun dasar (2015) diperoleh dari hasil pemetaan antara

pendanaan program dan kegiatan periode lima tahun sebelumnya

- 11 -

dan hasil evaluasi terhadap struktur program dan kegiatan baru

(Renstra BPS periode 2015-2019).

d) Menyusun Prakiraan Maju Jangka Menengah

Perhitungan prakiraan maju dilakukan untuk tahun anggaran

2016, 2017, 2018, hingga 2019 menggunakan tahun dasar 2015.

Penyusunan prakiraan maju jangka menengah dilakukan dengan

menggunakan baseline terhadap struktur program dan kegiatan

baru, minimal harus memperhitungkan:

(1) Kebutuhan untuk pembayaran gaji dan tunjangan termasuk

renumerasi dalam konteks Reformasi Birokrasi, yang

disesuaikan terhadap basis data kepegawaian;

(2) Kebutuhan operasional dan pemeliharaan kantor termasuk di

dalamnya pembayaran untuk tunggakan pada pihak ketiga;

(3) Kebutuhan anggaran untuk kegiatan yang bersifat tahun jamak

(multi years);dan

(4) Kebutuhan penyelesaian kegiatan yang telah dilaksanakan.

- 12 -

TABEL LAMPIRAN II/1

SISTEMATIKA PENULISAN RENCANA STRATEGIS BPS

BAB I Pendahuluan

1.1. Kondisi Umum

• Evaluasi pencapaian program dan kegiatan didasarkan pada

sasaran dan atau standar kinerja yang telah ditetapkan.

• Hasil aspirasi masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan

barang publik, layanan publik, dan regulasi dalam lingkup

kewenangan BPS.

1.2. Potensi dan Permasalahan

Hasil-hasil identifikasi permasalahan, potensi, kelemahan,

peluang serta tantangan dalam jangka menengah yang

dilakukan sendiri oleh BPS dan berdasarkan RPJMN pada sektor

yang menjadi kewenangan BPS.

BAB II Visi, Misi, dan Tujuan

2.1. Visi BPS

Rumusan umum mengenai keadaan yang ingin dicapai oleh BPS

pada akhir periode perencanaan.

Rumusan Visi

• Visi harus dapat memberikan arah pandangan kedepan terkait

dengan kinerja dan peranan BPS;

• Visi harus dapat memberikan gambaran tentang kondisi masa

depan yang ingin diwujudkan oleh BPS;


dipahami;

• Visi harus dirumuskan secara singkat, padat dan mudah

diingat; dan

• Visi harus dapat dilaksanakan secara konsisten dalam

pencapaian.

2.2. Misi BPS

Rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan

dilaksanakan untuk mewujudkan visi

Rumusan Misi

• Misi harus sejalan dengan visi BPS dan berlaku pada periode

tertentu.

• Misi harus dapat menyatakan apa yang akan dicapai (pada

- 13 -

level impact) dan bagaimana mencapainya dalam periode

tertentu, beserta ukuran-ukuran pencapaiannya.

• Misi harus dapat menggambarkan tindakan (upaya-upaya)

sesuai dengan tupoksi BPS.



dilaksanakan BPS.

2.3. Tujuan BPS

Rumusan Tujuan:

• Sejalan dengan Visi dan Misi BPS;

• Menunjukkan kondisi yang ingin dicapai (5 tahun mendatang);

• Dicapai dengan kemampuan yang dimiliki oleh BPS;

• Dapat mengarahkan perumusan sasaran strategis, arah

kebijakan dan strategi, serta program dan kegiatan dalam

rangka merealisasikan misi BPS.

2.4. Sasaran Strategis BPS


• Ukuran pencapaian Tujuan BPS;

• Mencerminkan berfungsinya outcomes dari semua program

BPS;

• Dirumuskan sama dengan sasaran pembangunan yang ada

dalam RPJMN maupun RPJPN sesuai bidang tugas fungsi BPS

dan atau setingkat lebih rendah dari sasaran pembangunan

RPJMN namun tetap sesuai dengan visi, misi dan tugas fungsi

BPS;

• Memiliki sebab akibat (causality) secara logis dengan sasaran

pembangunan dalam RPJMN maupun RPJPN;

• Dirumuskan dengan jelas dan terukur; dan

• Sasaran strategis BPS harus dilengkapi dengan indikator dan

target kinerja.

BAB III Arah Kebijakan, Strategi, Kerangka Regulasi, dan

Kerangka Kelembagaan

3.1. Arah dan Kebijakan dan Strategi Nasional

Sesuai dengan penugasan RPJMN (Buku I dan/atau Buku

II dan/atau Buku III), termasuk di dalamnya penjelasan

mengenai penugasan K/L terkait Program Lintas.

- 14 -

3.2. Arah dan Kebijakan dan Strategi BPS

• Uraian bersifat lengkap (tidak hanya mencakup yang

dilakukan langsung oleh BPS tetapi juga memper-timbangkan

keterlibatan daerah dan swasta berikut pendanaan yang

diperlukan).

• Uraian kebijakan yang dilaksanakan melalui Program dan

atau Lintas Program di BPS.

• Uraian dilengkapi dengan indikator-indikator kinerja outcome

dari masing-masing Program.

3.3. Kerangka Regulasi

• Gambaran umum Kerangka Regulasi yang dibutuhkan oleh

BPS dalam pelaksanaan tugas, fungsi serta kewenangannya.

• Penjabaran mengenai peranan Kerangka Regulasi dalam

mendukung pencapaian Sasaran Strategis BPS.

• Penuangan Arah Kerangka Regulasi dan atau Kebutuhan

Regulasi dalam Matriks Kerangka Regulasi.

3.4. Kerangka Kelembagaan

Uraian Kerangka Kelembagaan meliputi:

• Kebutuhan fungsi dan struktur organisasi yang diperlukan

dalam upaya pencapaian sasaran strategis;

• Tata laksana yang diperlukan antar unit organisasi, baik

internal maupun eksternal;

• Pengelolaan sumberdaya manusia, termasuk di dalamnya

mengenai kebutuhan sumberdaya manusia secara kualitas

maupun kuantitas.

• Kerangka kelembagaan disusun untuk mampu menopang dan

mewujudkan berbagai aturan atau rencana kerja menjadi

kenyataan dengan mempertimbangkan:

A. Pencapaian visi dan misi BPS;

B. Struktur organisasi dan kebutuhan sumberdaya harus

benar-benar disesuaikan dengan kapasitas pengelolaan

sumberdaya di BPS; dan

C. Ketersediaan anggaran BPS.

- 15 -

BAB IV Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan

4.1. Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan

Langkah-langkah penentuan Target dan Pendanaan antara lain:

• Penyiapan sumber data RKA-KL Tahun berjalan, sampai pada

level komponen;

• Evaluasi data RKA-KL tahun 2014, meliputi: Identifikasi

keberlanjutan Program, Kegiatan, Output dan Komponen;

• Penyempurnaan Output dan Identifikasi Komponen dan Biaya

Komponen;

• Rekapitulasi hasil Review Baseline;

• Penghitungan tahun 2015; dan

• Penghitungan tahun 2016-2019.

BAB V Penutup

Lampiran

Lampiran 1. Matriks Kinerja dan Pendanaan BPS

Lampiran 2. Matriks Kerangka Regulasi

- 16 -

TABEL LAMPIRAN II/2

SISTEMATIKA PENULISAN RENCANA STRATEGIS ESELON I, II, ATAU

BPS PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

BAB I Pendahuluan

1.1. Kondisi Umum (Eselon 1, 2, atau BPS Provinsi/Kab/Kota)

• Evaluasi pencapaian program dan kegiatan didasarkan

pada sasaran dan atau standar kinerja yang telah

ditetapkan.

• Hasil aspirasi masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan

barang publik, layanan publik, dan regulasi dalam lingkup

kewenangan.

1.2. Potensi dan Permasalahan (Eselon 1, 2, atau BPS

Provinsi/Kab/Kota)

Hasil-hasil identifikasi permasalahan, potensi, kelemahan,

peluang serta tantangan dalam jangka menengah yang

dilakukan sendiri oleh Eselon 1, 2, atau BPS Provinsi

/Kab/Kota

BAB II Visi, Misi, dan Tujuan

2.1. Visi (Eselon 1, 2, atau BPS Provinsi/Kab/Kota)

Rumusan umum mengenai keadaan yang ingin dicapai oleh

Eselon 1, 2, atau BPS Provinsi/Kab/Kota pada akhir periode

perencanaan.

Rumusan Visi

• Visi harus dapat memberikan arah pandangan kedepan

terkait dengan kinerja dan peranan organisasi Eselon 1, 2,

atau BPS Provinsi/Kab/Kota;

• Visi harus dapat memberikan gambaran tentang kondisi

masa depan yang ingin diwujudkan oleh organisasi Eselon

1, 2, atau BPS Provinsi/Kab/Kota;


dipahami;

• Visi harus dirumuskan secara singkat, padat dan mudah

diingat; dan

• Visi harus dapat dilaksanakan secara konsisten dalam

pencapaian.

2.2. Misi (Eselon 1, 2, atau BPS Provinsi/Kab/Kota)

- 17 -

Rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan

dilaksanakan untuk mewujudkan visi

Rumusan Misi

• Misi harus sejalan dengan visi organisasi dan berlaku pada

periode tertentu.

• Misi harus dapat menyatakan apa yang akan dicapai (pada

level impact) dan bagaimana mencapainya dalam periode

tertentu, beserta ukuran-ukuran pencapaiannya.

• Misi harus dapat menggambarkan tindakan (upaya-upaya)

sesuai dengan tupoksi Eselon 1, 2, atau BPS

Provinsi/Kab/Kota.



dilaksanakan Eselon 1, 2, atau BPS Provinsi/Kab/Kota.

2.3. Tujuan Eselon 1, 2, atau BPS Provinsi/Kab/Kota

Rumusan Tujuan:

• Sejalan dengan Visi dan Misi Eselon 1, 2, atau BPS

Provinsi/Kab/Kota;

• Menunjukkan kondisi yang ingin dicapai (5 tahun

mendatang);

• Dicapai dengan kemampuan yang dimiliki oleh Eselon 1, 2,

atau BPS Provinsi/Kab/Kota;

• Dapat mengarahkan perumusan sasaran strategis, arah

kebijakan dan strategi, serta program dan kegiatan dalam

rangka merealisasikan misi Eselon 1, 2, atau BPS

Provinsi/Kab/Kota.

2.4. Sasaran Strategis Eselon 1, 2, atau BPS Provinsi/Kab/Kota


• Ukuran pencapaian Tujuan Eselon 1, 2, atau BPS

Provinsi/Kab/Kota;

• Mencerminkan berfungsinya outcomes dari semua program

dalam Eselon 1, 2, atau BPS Provinsi/Kab/Kota;

• Dirumuskan sama dengan sasaran strategis yang ada dalam

Renstra BPS sesuai bidang tugas fungsi Eselon 1, 2, atau

BPS Provinsi/Kab/Kota dan atau setingkat lebih rendah dari

sasaran strategis yang ada dalam Renstra BPS namun tetap

- 18 -

sesuai dengan visi, misi dan tugas fungsi Eselon 1, 2, atau

BPS Provinsi/Kab/Kota yang bersangkutan;

• Memiliki sebab akibat (causality) secara logis dengan

sasaran pembangunan dalam Renstra BPS;

• Dirumuskan dengan jelas dan terukur;

• Sasaran strategis Eselon 1, 2, atau BPS Provinsi/Kab/Kota

harus dilengkapi dengan indikator dan target kinerja.

BAB III Arah Kebijakan, Strategi, Kerangka Regulasi, dan

Kerangka Kelembagaan

3.1. Arah dan Kebijakan dan Strategi Nasional

Sesuai dengan penugasan RPJMN (Buku I dan/atau Buku II

dan/atau Buku III), termasuk di dalamnya penjelasan mengenai

penugasan BPS terkait Program Lintas.

3.2. Arah dan Kebijakan dan Strategi Eselon 1, 2, atau BPS

Provinsi/Kab/Kota

• Uraian bersifat lengkap (tidak hanya mencakup yang

dilakukan langsung oleh Eselon 1, 2, atau BPS

Provinsi/Kab/Kota tetapi juga mempertimbangkan

keterlibatan daerah dan swasta berikut pendanaan yang

diperlukan untuk melaksanakan.

• Uraian kebijakan yang dilaksanakan melalui Program dan

atau Lintas Program dalam Eselon 1, 2, atau BPS

Provinsi/Kab/Kota yang bersangkutan


dari masing-masing Program

3.3. Arah dan Kebijakan dan Strategi Eselon 1, 2, atau BPS

Provinsi/Kab/Kota


dari masing-masing Indikator Kinerja Utama Eselon 1, 2, atau

BPS Provinsi/Kab/Kota

BAB IV Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan

4.1. Matriks Kinerja dan Pendanaan Eselon 1, 2, atau BPS

Provinsi/Kab/Kota

• Berdasarkan Matriks Kinerja dan Pendanaan BPS RI

BAB V Penutup

- 19 -

TABEL LAMPIRAN II/3

MEKANISME PENYUSUNAN ARAH DAN KEBIJAKAN ESELON I, II, atau BPS

PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

TABEL ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI BPS


Kinerja

Arah

Kebijakan Strategi Program

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

TABEL ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI ESELON I, II, atau BPS



Kinerja

Arah

Kebijakan Strategi Program

(1) (2) (3) (4) (5)

Keterangan:

1) Tujuan/Sasaran disesuaikan dengan Renstra BPS, sehingga isi dari

Tujuan/Sasaran tersebut diambil sebagaimana tugas, fungsi, dan

kewenangan Eselon I, II, atau BPS Provinsi/Kabupaten/Kota;

2) Indikator Kinerja disesuaikan dengan Renstra BPS, sehingga isi dari

Indikator Kinerja tersebut diambil sebagaimana tugas, fungsi, dan


3) Arah Kebijakan disesuaikan dengan Renstra BPS, sehingga isi dari

Arah Kebijakan tersebut diambil sebagaimana tugas, fungsi, dan


4) Strategi disesuaikan dengan Renstra BPS, sehingga isi dari Strategi

tersebut diambil sebagaimana tugas, fungsi, dan kewenangan Eselon I,

II, atau BPS Provinsi/Kabupaten/Kota; dan

5) Program diisi sama dengan Renstra BPS.

- 20 -

TABEL LAMPIRAN II/4

MEKANISME PENYUSUNAN MATRIKS KINERJA ESELON I, II, atau BPS


TABEL MATRIKS KINERJA DAN PENDANAAN ESELON I, II, atau BPS


Progr

am/

Kegia

tan

Tujuan/Sas

aran

Program

(Outcome)/

Sasaran

Kegiatan

(Output)

Target Alokasi Anggaran

(Dalam Juta Rupiah)

Unit

Organ

isasi

20

15

20

16

20

17

20

18

20

19

20

15

20

16

20

17

20

18

20

19

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (1

0)

(1

1)

(1

2) (13)

Tujuan 1.

Indikator

Tujuan 1 xx xx xx Xx xx

Sasaran 1.

Indikator

Sasaran 1 xx xx xx Xx xx

Tujuan 2

Indikator

Tujuan 2 xx xx xx Xx xx

Sasaran 2

Indikator

Sasaran 1 xx xx xx xx xx

dst

Progr

am

Kegia

tan

Sasaran

Kegiatan

(Output) 1

xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx

Indikator

1 xx xx xx xx xx

Sasaran

Kegiatan

(Output) 2

xx xx xx xx xx

Indikator

2 xx xx xx xx xx

Diisi dari IKU Eselon I, II,

atau BPS Provinsi/

Kabupaten/Kota yang telah

ditetapkan

Alokasi anggaran diisi menyesuaikan Matriks

Kinerja dan Pendanaan dalam Renstra BPS RI

- 21 -

Keterangan:

1) Tujuan dan sasaran program beserta indikatornya disusun dari IKU

Eselon I, II, atau BPS Provinsi/Kabupaten/Kota yang telah ditetapkan.

2) Target untuk indikator tujuan dan sasaran program ditentukan sesuai

dengan kondisi Eselon I, II, atau BPS Provinsi/Kabupaten/Kota.

3) Program/kegiatan diisi sesuai dengan program kegiatan yang ada di

Eselon I, II, atau BPS Provinsi/Kabupaten/Kota.

4) Target output kegiatan dan indikatornya ditentukan sesuai dengan

kondisi Eselon I, II, atau BPS Provinsi/Kabupaten/Kota.

5) Alokasi anggaran diisi pada output kegiatan menyesuaikan Matriks

Kinerja dan Pendanaan dalam Renstra BPS.


SURYAMIN

LAMPIRAN III PERATURAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK NOMOR 9 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DI LINGKUNGAN BADAN PUSAT STATISTIK

PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA KINERJA TAHUNAN

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai

penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana

strategis yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai

kegiatan tahunan. Dalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian

kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat

sasaran dan kegiatan.

D. Dokumen Rencana Kinerja Tahunan

Dokumen Rencana Kinerja Tahunan memuat informasi tentang:

1. Sasaran yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan;

2. Indikator kinerja sasaran (IKU), dan rencana capaiannya (Target); dan

3. Program, Kegiatan, serta kelompok indikator kinerja dan rencana

capaiannya.

4. Selain itu dimuat pula keterangan yang antara lain menjelaskan

keterkaitan kegiatan dengan sasaran, kebijakan dengan programnya,

serta keterkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh

Unit Organisasi/sektor lain.Target yang ditetapkan merupakan target

yang akan dicapai pada tahun tertentu sebagai turunan dari Renstra.

E. Komponen Rencana Kinerja

Adapun komponen rencana kinerja meliputi:

1. Sasaran, adalah sasaran yang sama dimuat pada dokumen

Renstra beserta uraian indikatornya, selanjutnya ditetapkan

rencana tingkat capaiannya (targetnya).

2. Program, yang berada dalam lingkup kebijakan sebagaimana

tertuang dalam strategi yang diuraikan pada dokumen Renstra.

3. Kegiatan, adalah tindakan nyata dalam jangka waktu tertentu yang

dilakukan oleh instansi pemerintah sesuai dengan kebijakan dan

program yang ditetapkan dengan memanfaatkan sumber daya yang

ada untuk mencapai sasaran dan tujuan tertentu. Dalam komponen

- 2 -

kegiatan ini ditetapkan indikator kinerja kegiatan dan rencana

capaiannya.

4. Indikator Kinerja, adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang

menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah

ditetapkan.

Indikator kinerja kegiatan dikategorikan dalam kelompok:

a. Masukan (Inputs): yaitu segala sesuatu yang dibutuhkan dalam

pelaksanaan kegiatan dan program untuk menghasilkan output,

seperti: dana, SDM, waktu, material, teknologi, dan sebagainya.

b. Keluaran (outputs) : adalah segala sesuatu berupa produk/jasa

sebagai hasil langsung dari pelaksanaan kegiatan dan program

berdasarkan masukan yang digunakan, seperti jumlah dokumen,

Rumah Tangga, Perusahaan hasil pencacahan, publikasi, Tabel,

Laporan, Website, dsb.

c. Hasil (outcomes): merupakan ukuran seberapa jauh setiap

produk/jasa dapat memenuhi kebutuhan dan harapan

masyarakat, seperti: jumlah publikasi, laporan, peta yang di

butuhkan pengguna data, jumlah masyarakat yang mengakses

data BPS, peningkatan dan pemahaman pengguna data Statistik

Tenaga Kerja, tercapainya kompetensi aparatur pegawai golongan

II yang berbasis kinerja, dsb

d. Manfaat (benefits): kegunaan suatu keluaran (outputs) yang

dirasakan langsung oleh masyarakat, seperti fasilitas website yang

dapat diakses, publikasi, laporan, peta yang dimanfaatkan

pengguna data untuk keperluannya, dsb.

e. Dampak (impacts): ukuran tingkat pengaruh sosial ekonomi,

lingkungan atau kepentingan umum pada masyarakat.

Penetapan indikator kegiatan harus didasarkan pada perkiraan

yang realistis dengan memperhatikan tujuan dan sasaran serta

data pendukung yang harus diorganisir. Indikator kinerja

dimaksud hendaknya harus: (1) spesifik dan jelas; (2) dapat

diukur secara obyektif; (3) relevan dengan tujuan dan sasaran;

dan (4) tidak bias.

f. Formulir Rencana Kinerja Tahunan: Dokumen Rencana Kinerja

sebagaimana diuraikan di atas dituangkan dalam Formulir

Rencana Kinerja Tahunan pada anak lampiran III/1.

- 3 -

TABEL LAMPIRAN III/1

SISTEMATIKA PENULISAN RENCANA KINERJA TAHUNAN BPS, ESELON I, II

atau BPS PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

Rencana Kinerja Tahunan

BPS, Eselon I, II, atau BPS Provinsi/Kabupaten/Kota

1. Unit Organisasi/Satuan Kerja : …………………….

2. Tahun : ……………………..

Sasaran

Strategis

Indikator

Kinerja

Target

Kegiatan

Indikator

Output

Satuan

Target

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Jumlah Anggaran Kegiatan: Rp. ………………….

Pimpinan BPS, Eselon I, II, atau


…………………………….

Cara Pengisian :

Tahun : Ditulis tahun laporan.

Kolom (1) : Ditulis uraian sasaran yang telah ditetapkan dan

direncanakan untuk tahun ybs sesuai dalam dokumen

Renstra.

Kolom (2) : Ditulis indikator kinerja yang mengindikasikan tercapainya

sasaran sebagaimana dirumuskan pada dokumen Renstra.

Setiap sasaran dapat memiliki lebih dari satu indikator

kinerja.

Kolom (3) : Ditulis rencana tingkat capaian (target) masing-masing

indikator sasaran. Target harus ditetapkan secara realistis

sesuai dengan kemampuan yang dimiliki BPS, Eselon I, II,

atau BPS Provinsi/Kabupaten/Kota.

Diisi jumlah anggaran pada masing-

masing kegiatan di BPS, Eselon I, II, atau


- 4 -

Kolom (4) : Ditulis nama kegiatan yang dilaksanakan tahun bersangkutan

sesuai DIPA.

Kolom (5) : Ditulis uraian indikator kegiatan berdasarkan kelompok

indikator kegiatan.

Kolom (6) : Ditulis satuan dari setiap indikator kinerja kegiatan.

Kolom (7) : Ditulis rencana tingkat capaian (target) masing-masing

indikator kegiatan.


SURYAMIN

LAMPIRAN IV PERATURAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK NOMOR 9 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DI LINGKUNGAN BADAN PUSAT STATISTIK

PEDOMAN PENYUSUNAN PERJANJIAN KINERJA BPS

A. Pengertian

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan

penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan

instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan

yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja,

terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara

penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu

berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang

tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang

dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja

(outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun

sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga

mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun

sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

B. Tujuan Penyusunan Perjanjian Kinerja

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah

untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan

kinerja Aparatur;

2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja

aparatur;

3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan

dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan

sanksi;

4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring,

evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja

penerima amanah;

5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

- 2 -

C. Penyusunan Perjanjian Kinerja

1. Pihak yang menyusun Perjanjian kinerja

a) Kepala Badan Pusat Statistik

Badan Pusat Statistik menyusun Perjanjian Kinerja tingkat

Lembaga dan ditandatangani oleh Kepala Badan Pusat Statistik.

b) Pimpinan unit kerja eselon I

Perjanjian Kinerja di tingkat unit kerja eselon I ditandatangani oleh

pejabat yang bersangkutan dan disetujui oleh Kepala Badan Pusat

Statistik.

c) Pimpinan unit kerja eselon II

Perjanjian Kinerja di tingkat unit kerja eselon II ditandatangani

oleh pejabat yang bersangkutan dan disetujui oleh atasan

langsung pejabat eselon II tersebut.

d) Pimpinan Satuan Kerja BPS Provinsi

Perjanjian kinerja di tingkat satuan kerja BPS Provinsi

ditandatangani oleh pimpinan satuan kerja dan Sekretaris Utama.

e) Pimpinan Satuan Kerja BPS Kabupaten/Kota

Perjanjian kinerja di tingkat satuan kerja BPS Kabupaten/Kota

ditandatangani oleh pimpinan satuan kerja dan Kepala BPS

Provinsi.

2. Waktu penyusunan perjanjian kinerja

Perjanjian kinerja harus disusun setelah Badan Pusat Statistik

menerima dokumen pelaksanaan anggaran, paling lambat satu bulan

setelah dokumen anggaran disahkan.

3. Penggunaan Sasaran dan Indikator

Perjanjian Kinerja menyajikan Indikator Kinerja Utama yang

menggambarkan hasil-hasil yang utama dan kondisi yang seharusnya,

tanpa mengesampingkan indikator lain yang relevan.

a) Untuk tingkat Badan Pusat Statistik sasaran yang digunakan

menggambarkan dampak dan outcome yang dihasilkan serta

menggunakan Indikator Kinerja Utama Badan Pusat Statistik dan

indikator kinerja lain yang relevan.

b) Untuk tingkat Eselon I sasaran yang digunakan menggambarkan

dampak pada bidangnya dan outcome yang dihasilkan serta

menggunakan Indikator Kinerja Utama Eselon I dan indikator

kinerja lain yang relevan.

- 3 -

c) Untuk tingkat Eselon II sasaran yang digunakan menggambarkan

outcome dan output pada bidangnya serta menggunakan Indikator

Kinerja Utama Eselon II dan indikator kinerja lain yang relevan.

d) Untuk tingkat Satuan Kerja sasaran yang digunakan

menggambarkan outcome dan output serta menggunakan

Indikator Kinerja Utama satuan kerja bersangkutan dan indikator

kinerja lain yang relevan.

D. Format Perjanjian Kinerja

Secara umum format Perjanjian Kinerja (PK) terdiri atas 2 (dua) bagian,

yaitu Pernyataan Perjanjian Kinerja dan Lampiran Perjanjian Kinerja.

Selain itu harus juga diperhatikan muatan yang disajikan dalam

perjanjian kinerja tersebut.

1. Pernyataan Perjanjian Kinerja

Pernyataan Perjanjian Kinerja ini paling tidak terdiri atas:

a. Pernyataan untuk mewujudkan suatu kinerja pada suatu tahun

tertentu;

b. Tanda tangan pihak yang berjanji/para pihak yang bersepakat.

Contoh Formulir Perjanjian Kinerja:

1) Badan Pusat Statistik terdapat pada anak lampiran IV/1.

2) Unit Kerja/Satuan Kerja terdapat pada anak lampiran IV/2.

2. Lampiran Perjanjian Kinerja

Lampiran Perjanjian Kinerja merupakan bagian yang tidak

terpisahkan dalam dokumen perjanjian kinerja. Informasi yang

disajikan dalam lampiran perjanjian kinerja disesuaikan dengan

tingkatnya, sebagaimana ilustrasi pada anak lampiran berikut:

Contoh Formulir Lampiran Perjanjian Kinerja:

1) Badan Pusat Statistik terdapat pada anak lampiran IV/3.

2) Unit Kerja/Satuan Kerja terdapat pada anak lampiran IV/4.

E. Revisi dan Perubahan Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja dapat direvisi atau disesuaikan dalam hal terjadi

kondisi sebagai berikut:

• Terjadi pergantian atau mutasi pejabat;

• Perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan

dan sasaran (perubahan program, kegiatan dan alokasi anggaran);

• Perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara

signifikan dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran.

- 4 -

TABEL LAMPIRAN IV/1

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA

TINGKAT BADAN PUSAT STATISTIK

PERJANJIAN KINERJA TAHUN ..........................

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif,

transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda

tangan di bawah ini:

Nama :

Jabatan :

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran

perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah

seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi

tanggung jawab kami.

........................., .......................

Kepala Badan Pusat Statistik

- 5 -

TABEL LAMPIRAN IV/2

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA

TINGKAT UNIT KERJA/SATUAN KERJA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN ..........................

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif,

transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda

tangan di bawah ini:

Nama :

Jabatan :

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama :

Jabatan :

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya

sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka

menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi

tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan

melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan

mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan

dan sanksi.

......................,................

Pihak Kedua, Pihak Pertama,

........................................... ..........................................

- 6 -

TABEL LAMPIRAN IV/3

CONTOH FORMULIR LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA

BADAN PUSAT STATISTIK

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 20XX


No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target

(1) (2) (3) (4)

Program Anggaran

1........................... Rp ...............................

2........................... Rp ...............................

..................., .............20XX

Kepala Badan Pusat Statistik

................................................................

( )

Penjelasan pengisian terhadap lampiran di atas adalah sebagai berikut:

1) Pada kolom (1) diisi no urut;

2) Pada kolom (2) diisi dengan sasaran strategis Badan Pusat Statistik atau

kondisi terakhir yang seharusnya terwujud pada tahun yang

bersangkutan;

3) Pada kolom (3) diisi dengan indikator kinerja utama dan indikator lain

dari Badan Pusat Statistik yang relevan dengan sasaran atau kondisi

yang ingin diwujudkan;

- 7 -

4) Pada kolom (4) diisi dengan target kinerja yang akan dicapai atau

seharusnya dicapai oleh Badan Pusat Statistik;

5) Pada kolom Program diisi dengan nama program Badan Pusat Statistik

yang terkait dengan sasaran yang akan dicapai;

6) Pada kolom Anggaran diisi dengan besaran anggaran yang dialokasikan

untuk mewujudkan sasaran yang diperjanjikan.

- 8 -

TABEL LAMPIRAN IV/4

CONTOH FORMULIR LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA

UNIT KERJA/SATUAN KERJA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 20XX

UNIT KERJA/SATUAN KERJA

No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target

(1) (2) (3) (4)

Program/Kegiatan Anggaran

1........................... Rp ...............................

2........................... Rp ...............................

..........................., ..................20XX

Atasan Pimpinan Unit Kerja/ Pimpinan Unit Kerja/

Satuan Kerja Satuan Kerja

( ) ( )

Penjelasan pengisian lampiran di atas adalah sebagai berikut:

1) Pada kolom (1) diisi no urut;

2) Pada kolom (2) diisi dengan sasaran program unit kerja/satuan kerja

atau kondisi terakhir yang seharusnya terwujud pada tahun yang

bersangkutan setelah dilaksanakannya program tersebut;

3) Pada kolom (3) diisi dengan indikator kinerja utama dan indikator lain

dari unit kerja/satuan kerja yang relevan dengan sasaran program

atau kondisi yang ingin diwujudkan;

- 9 -

4) Pada kolom (4) diisi dengan target kinerja yang akan dicapai atau

seharusnya dicapai oleh unit kerja/satuan kerja pada tahun tersebut;

5) Pada kolom Kegiatan diisi dengan nama kegiatan unit kerja pada

tahun tersebut;

6) Pada kolom Anggaran diisi dengan besar anggaran yang dialokasikan

oleh unit kerja untuk mencapai sasaran program yang dimaksud.


SURYAMIN

LAMPIRAN V PERATURAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK NOMOR 9 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DI LINGKUNGAN BADAN PUSAT STATISTIK

PEDOMAN PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

A. Pengertian Pelaporan Kinerja

Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas

dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas

penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan

laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta

pengungkapan (disclosure) secara memadai hasil analisis terhadap

pengukuran kinerja.

B. Tujuan pelaporan Kinerja

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat

atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai,

2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah

untuk meningkatkan kinerjanya.

C. Format laporan kinerja

Pada dasarnya laporan kinerja disusun oleh setiap tingkatan organisasi

yang menyusun perjanjian kinerja dan menyajikan informasi tentang:

1. Uraian singkat organisasi;

2. Rencana dan target kinerja yang ditetapkan;

3. Pengukuran kinerja;

4. Evaluasi dan analisis kinerja untuk setiap sasaran strategis atau hasil

program/kegiatan dan kondisi terakhir yang seharusnya terwujud.

Analisis ini juga mencakup atas efisiensi penggunaan sumber daya.

(Contoh Format laporan kinerja terdapat pada anak lampiran V/1)

D. Penyampaian Laporan Kinerja

Pimpinan unit kerja eselon II menyampaikan Laporan Kinerja kepada

Pimpinan unit kerja eselon I berdasarkan perjanjian kinerja yang

disepakati. Pimpinan unit kerja eselon I menyusun Laporan Kinerja

- 2 -

tahunan tingkat eselon I berdasarkan perjanjian kinerja yang disepakati

dan menyampaikan kepada Kepala Badan Pusat Statistik.

Kepala BPS Kabupaten/Kota menyampaikan Laporan Kinerja kepada

Kepala BPS Provinsi. Kepala BPS Provinsi menyusun laporan kinerja

tahunan tingkat provinsi berdasarkan perjanjian kinerja yang disepakati

dan menyampaikannya kepada Sekretaris Utama Badan Pusat Statistik.

Kepala Badan Pusat Statistik menyusun Laporan Kinerja tahunan tingkat

Lembaga berdasarkan perjanjian kinerja yang ditandatangani dan

menyampaikan kepada Menteri Keuangan, Menteri Perencanaan

Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan

Nasional, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi paling lambat 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

E. Pengukuran Kinerja

Salah satu fondasi utama dalam menerapkan manajemen kinerja adalah

pengukuran kinerja dalam rangka menjamin adanya peningkatan dalam

pelayanan publik dan meningkatkan akuntabilitas dengan melakukan

klarifikasi output dan outcome yang akan dan seharusnya dicapai untuk

memudahkan terwujudnya organisasi yang akuntabel.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara kinerja

yang (seharusnya) terjadi dengan kinerja yang diharapkan. Pengukuran

kinerja ini dilakukan secara berkala (triwulan) dan tahunan. Pengukuran

dan pembandingan kinerja dalam laporan kinerja harus cukup

menggambarkan posisi kinerja instansi pemerintah.

F. Indikator Kinerja

Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan yang menggambarkan

tewujudnya kinerja, tercapainya hasil program dan hasil kegiatan.

Indikator kinerja instansi pemerintah harus selaras antar tingkatan unit

organisasi. Indikator kinerja yang digunakan harus memenuhi kriteria

spesifik, dapat diukur, dapat dicapai, relevan, dan sesuai dengan kurun

waktu tertentu.

G. Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan yang

menggambarkan kinerja utama instansi pemerintah sesuai dengan tugas

fungsi serta mandat (core business) yang diemban. IKU dipilih dari

- 3 -

seperangkat indikator kinerja yang berhasil diidentifikasi dengan

memperhatikan proses bisnis organisasi dan kriteria indikator kinerja

yang baik. IKU ditetapkan oleh Kepala Badan Pusat Statistik sebagai

dasar penilaian untuk setiap tingkatan organisasi. Indikator Kinerja pada

tingkat Badan Pusat Statistik sekurang-kurangnya adalah indikator hasil

(outcome) sesuai dengan kewenangan, tugas dan fungsinya

masing-masing. Indikator kinerja pada unit kerja (setingkat Eselon I)

adalah indikator hasil (outcome) dan atau keluaran (output) yang

setingkat lebih tinggi dari keluaran (output) unit kerja dibawahnya.

Indikator kinerja pada unit kerja (setingkat Eselon II) sekurang-kurangnya

adalah indikator keluaran (output).

H. Pengumpulan Data Kinerja

Sebagai salah satu bentuk transparansi dan akuntabilitas serta untuk

memudahkan pengelolaan kinerja, maka data kinerja harus dikumpulkan

dan dirangkum. Pengumpulan dan perangkuman harus memperhatikan

indikator kinerja yang digunakan, frekuensi pengumpulan data,

penanggungjawab, mekanisme perhitungan dan media yang digunakan.

- 4 -

TABEL LAMPIRAN V/1

CONTOH FORMAT LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

Sistematika laporan yang dianjurkan adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan

penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan

utama (strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi.

Bab II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun

yang bersangkutan.

Bab III Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk

setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai

dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap

pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan

analisis capaian kinerja sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun

ini;

2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian

kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun

terakhir;

3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini

dengan target jangka menengah yang terdapat dalam

dokumen perencanaan strategis organisasi;

4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar

nasional (jika ada);

5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan

/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah

dilakukan;

6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;

7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan

ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja).

- 5 -

B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan

dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja

organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

Bab IV Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja

organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan

dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

Lampiran:

1) Perjanjian Kinerja

2) Lain-lain yang dianggap perlu


SURYAMIN

LAMPIRAN VI PERATURAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK NOMOR 9 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DI LINGKUNGAN BADAN PUSAT STATISTIK

PEDOMAN TATA CARA REVIU ATAS LAPORAN KINERJA

A. Pengertian Reviu atas laporan kinerja

Reviu adalah penelaahan atas laporan kinerja untuk memastikan

bahwa laporan kinerja telah menyajikan informasi kinerja yang andal,

akurat dan berkualitas.

B. Tujuan

Tujuan reviu atas laporan kinerja instansi pemerintah adalah:

a. Membantu penyelenggaraan sistem akuntabilitas kinerja

instansi pemerintah.

b. Memberikan keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan,

dan keabsahan data/informasi kinerja Instansi Pemerintah sehingga

dapat menghasilkan Laporan Kinerja yang berkualitas.

Untuk mencapai hal tersebut diatas, maka apabila pereviu menemukan

kelemahan dalam penyelenggaraan manajemen kinerja dan kesalahan

penyajian data/informasi dan penyajian laporan kinerja, maka unit

pengelola kinerja harus segera melakukan perbaikan atau koreksi atas

kelemahan/kesalahan tersebut secara berjenjang.

C. Tata Cara Reviu

1. Pihak yang melaksanakan reviu

Laporan kinerja harus direviu oleh auditor Aparat Pengawasan

Intern Pemerintah atau tim yang dibentuk untuk itu.

2. Waktu pelaksanaan reviu

Tahapan reviu laporan kinerja merupakan bagian tidak terpisahkan

dari tahapan pelaporan kinerja. Reviu dilaksanakan secara paralel

dengan pelaksanaan manajemen kinerja dan penyusunan Laporan

- 2 -

Kinerja Instansi Pemerintah. Reviu harus sudah selesai sebelum

ditandatangani pimpinan dan sebelum disampaikan kepada

Menteri PAN dan RB.

3. Ruang lingkup pelaksanaan reviu

a) Metode pengumpulan data/informasi

Hal ini dilakukan terkait untuk menguji keandalan dan

akurasi data/informasi kinerja yang disajikan dalam Laporan

Kinerja.

b) Penelaahan penyelenggaraan SAKIP secara ringkas

Hal ini dilakukan untuk menilai keselarasan antara

perencanaan strategis di tingkat Badan Pusat Statistik dengan

perencanaan strategis unit dibawahnya, terutama dalam hal

keselarasan sasaran, indikator kinerja, program dan

kegiatannya.

c) Penyusunan kertas kerja reviu

Kertas kerja reviu, setidaknya mencakup hal-hal sebagai

berikut:

1) Hasil pengujian atas keandalan dan akurasi data atau

informasi kinerja dalam laporan kinerja;

2) Telaahan atas aktivitas penyelenggaraan SAKIP;

3) Hal yang direviu dan langkah-langkah reviu yang

dilaksanakan;

4) Hasil pelaksanaan langkah-langkah reviu dan kesimpulan

/catatan pereviu.

d) Setelah melakukan reviu, pereviu harus membuat surat

pernyataan telah direviu dan surat tersebut merupakan bagian

dari laporan kinerja.

e) Reviu dilakukan hanya atas laporan kinerja tingkat Badan

Pusat Statistik saja.

4. Pelaporan reviu

Rangkaian aktivitas dalam pelaporan reviu dititikberatkan pada

pertanggungjawaban pelaksanaan reviu yang pada pokoknya

mengungkapkan prosedur reviu yang dilakukan, kesalahan atau

kelemahan yang ditemui, langkah perbaikan yang

disepakati, langkah perbaikan yang telah dilakukan dan saran

perbaikan yang tidak atau belum dilaksanakan, laporan tersebut

merupakan dasar penyusunan pernyataan telah direviu.

- 3 -

Hasil pelaporan reviu merupakan dasar bagi pereviu untuk

membuat pernyataan telah direviu, yang antara lain menyatakan

bahwa:

a) Reviu telah dilakukan atas laporan kinerja untuk tahun yang

bersangkutan.

b) Reviu telah dilaksanakan sesuai dengan pedoman reviu laporan

kinerja.

c) Semua informasi yang dimuat dalam laporan reviu adalah

penyajian manajemen.

d) Tujuan reviu adalah untuk memberikan keyakinan

mengenai akurasi, keandalan dan keabsahan informasi

kinerja dalam laporan kinerja kepada pimpinan instansi

pemerintah.

e) Simpulan reviu yaitu apakah laporan kinerja telah menyajikan

informasi kinerja yang handal, akurat dan absah.

f) Paragraph penjelas (apabila diperlukan) yang menguraikan

perbaikan penyelenggaraan SAKIP dan koreksi atas penyajian

laporan kinerja yang belum atau belum selesai dilakukan oleh

unit pengelola kerja.

Contoh Formulir Pernyataan Telah Direviu terdapat pada anak

lampiran VI/1, dan contoh Formulir Checklist Reviu terdapat

pada anak lampiran VI/2.

TABEL LAMPIRAN VI/1

CONTOH PERNYATAAN FORMULIR TELAH DIREVIU

PERNYATAAN TELAH DIREVIU


TAHUN ANGGARAN

Kami telah mereviu Laporan Kinerja instansi pemerintah Badan Pusat

Statistik untuk tahun anggaran………….. sesuai Pedoman Reviu atas

Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan

Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Badan Pusat Statistik.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan

kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang

menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang

disajikan di dalam laporan kinerja ini.

(Nama Kota), (tanggal, bulan, tahun)

Inspektur ..................................

(nama Penanda tangan)

NIP

- 2 -

TABEL LAMPIRAN VI/2

CONTOH FORMULIR

CHECKLIST REVIU

No Pernyataan Check list

I Format 1. Laporan Kinerja telah menampilkan

data penting BPS

2. Laporan Kinerja telah menyajikan

informasi target kinerja

3. Laporan Kinerja telah menyajikan

capaian kinerja BPS yang memadai

4. Telah menyajikan dengan lampiran

yang mendukung informasi pada

badan laporan

5. Telah menyajikan upaya perbaikan

ke depan

6. Telah menyajikan akuntablitas

keuangan

II Mekanisme

penyusunan

1. Laporan Kinerja BPS disusun oleh

unit kerja yang memiliki tugas

fungsi untuk itu

2. Informasi yang disampaikan dalam

Laporan Kinerja telah didukung

dengan data yang memadai

3. Telah terdapat mekanisme

penyampaian data dan informasi

dari unit kerja ke unit penyusun

Laporan Kinerja

4. Telah ditetapkan penanggung jawab

pengumpulan data/informasi di

setiap unit kerja

5. Data/informasi kinerja yang

disampaikan dalam Laporan Kinerja

telah diyakini keandalannya

6. Analisis/penjelasan dalam Laporan

Kinerja telah diketahui oleh unit

kerja terkait

- 3 -

III Substansi 1. Tujuan/sasaran dalam Laporan

Kinerja telah sesuai dengan

tujuan/sasaran dalam perjanjian

kinerja

2. Tujuan/sasaran dalam Laporan

Kinerja telah selaras dengan rencana

strategis

3. Jika butir 1 dan 2 jawabannya tidak,

maka terdapat penjelasan yang

memadai



tujuan/sasaran dalam Indikator

Kinerja



tujuan/sasaran dalam Indikator

Kinerja Utama

6. Jika butir 4 dan 5 jawabannya tidak,

maka terdapat penjelasan yang

memadai

7. Telah terdapat perbandingan data

kinerja dengan tahun lalu, standar

nasional dan sebagainya yang

bermanfaat

8. IKU dan IK telah cukup mengukur

tujuan/sasaran

9. Jika “tidak” telah terdapat

penjelasan yang memadai

10. IKU dan IK telah SMART


SURYAMIN

peraturan kepala badan pusat statistik nomor 9 tahun 2015 · nomor 9 tahun 2015 tentang pedoman...

Documents