PERATURAN INTERNAL STAF MEDIS

KLINIK PRATAMA TABITA

PENDAHULUAN

Staf medis merupakan tenaga yang mandiri, karena setiap dokter dan dokter gigi

memiliki kebebasan profesi dalam mengambil keputusan klinis pada pasien. Keputusan untuk

memberikan tindakan medis maupun terapi pada setiap pasien harus dilakukan atas

kebebasan dan kemandirian profesi dan tidak boleh atas pengaruh atau tekanan pihak lain.

Kebebasan profesi yang diberikan tidaklah berarti kebebasan penuh tanpa batas namun harus

tetap terikat dengan standar profesi, standar kompetensi dan standar pelayanan medis.

Melalui peraturan internal, profesi medis yang bertugas di Klinik Pratama Tabita

diharapkan dapat melakukan self governing, self controlling dan self disciplining. Tujuan

pengaturan diri sendiri tidak memiliki maksud lain kecuali untuk manjaga mutu staf medis

dalam memberikan layanan. Oleh karena itu perlu dibuat peraturan tersendiri (medical staff

by laws) yang dapat mengatur staf medis secara internal.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini, yang dimaksud dengan:

1. Klinik adalah Klinik Pratama Tabita.

2. Yayasan adalah Yayasan Tunas Bangsa Ceria.

3. Direktur adalah pimpinan pengelola klinik pratama Tabita

4. Penanggung jawab adalah tenaga medis yang bertanggung jawab atas pelayanan klinik

5. Staf medis fungsional adalah dokter umum, dokter gigi, dokter spesialis yang memiliki

ijin praktek di klinik pratama Tabita.

6. Praktik kedokteran adalah rangkaian kegiatan yang yang dilakukan oleh dokter, dokter

spesialis, dokter gigi terhadap pasien dalam melaksanakan upaya kesehatan.

7. Pelayanan medis adalah pelayanan kesehatan yang diberikan oleh dokter, dokter spesialis,

dokter gigi sesuai dengan kompetensi dan kewenangannya yang dapat berupa pelayanan

promotif, preventif, diagnostik, konsultatif, kuratif atau rehabilitatif.

8. Peraturan internal staf medis (medical staff by laws) adalah suatu peraturan organisasi

staf medis yang ditetapkan oleh pemilik klinik sebagai kerangka acuan untuk pengaturan

diri sendiri (self governing) yang dapat diterima secara umum.

9. Surat Tanda Registrasi yang selanjutnya disingkat STR adalah bukti tertulis yang

diberikan oleh Konsil Kedokteran Indonesia kepada dokter, dokter spesialis, dokter gigi

yang telah diregistrasi.

10. Pengangkatan staf medis adalah penempatan seorang dokter, dokter spesialis, dokter gigi

untuk menjadi staf medis fungsional yang memiliki kewenangan menyelenggarakan

praktik kedokteran.

BAB II

NAMA, TUJUAN, TANGGUNG JAWAB DAN KEWAJIBAN

Pasal 2

1. Organisasi staf medis Klinik Pratama Tabita bernama Kelompok Staf Medis Klinik

Pratama Tabita yang selanjutnya disebut Kelompok Staf Medis yang dipimpin oleh

seorang Koordinator Pelayanan Medis.

2. Koordinator Pelayanan Medis ditunjuk oleh Direktur melalui surat pengangkatan.

3. Kelompok Staf Medis beralamat di Klinik Pratama Tabita Jalan Lebak Jaya III/41

Surabaya.

Pasal 3

Tujuan Pengorganisasian staf medis klinik adalah sebagai berikut:

a. Memberikan keleluasaan kepada staf medis untuk mengatur dirinya sendiri berdasarkan

prinsip-prinsip yang dapat diterima secara umum.

b. Menjamin penyelenggaraan praktik kedokteran sesuai dengan standar profesi yang

berlaku.

c. Menjamin seluruh pasien klinik mendapatkan layanan medis dan perhatian serta

memastikan pemberian pelayanan medis tidak didasarkan pada suku, agama, ras, etnis,

warna kulit, kebangsaan, jenis kelamin, cacat mental atau fisik, umur, kondisi kesehatan,

status perkawinan, asal usul, dan orientasi seksual.

d. Menyediakan wadah untuk membahas dan mencari jalan keluar persoalan-persoalan yang

berhubungan dengan etika profesi kedokteran atau penyalahgunaan kewenangan klinis

oleh staf medis.

e. Menyediakan wadah koordinasi dengan pimpinan dan tenaga kesehatan lainnya di klinik

f. Merumuskan dan memelihara tata tertib, ketentuan dan peraturan untuk pengaturan

sendiri staf medis yang menyelenggarakan paraktik kedokteran di klinik.

g. Memastikan seluruh staf medis selalu berusaha mempertahan kualitas profesionalnya

dalam bekerja sebagai wujud konsekuensi kewenangan klinis yang diberikan dalam

melaksanakan pemeriksaan, penegakan diagnosis, pemberian tindakan medis dan

pemberian terapi yang tepat.   

h. Membantu merencanakan pengembangan fasilitas, tenaga dan program klinik

Pasal 4

Setiap Staf Medis klinik bertanggung jawab:

a. Mematuhi seluruh ketentuan kepegawaian yang berlaku di Klinik Pratama Tabita.

b. Menunjukkan komitmen untuk mewujukan visi dan misi klinik.

c. Memberikan pertolongan pertama pada pasien gawat darurat sesuai kemampuan yang

dimilikinya sebagaimana yang dikehendaki oleh peraturan dan perundang-undangan yang

berlaku.

d. Mematuhi Panduan Pelayanan Klinik dan standar lain yang ditetapkan klinik.

e. Memakai tanda pengenal sebagai staf medis klinik pada saat memberikan pelayanan

medis.

f. Berpartisipasi dalam pertemuan-pertemuan baik pertemuan untuk membahas masalah

medis, perencanaan atau pertemuan lain untuk meningkatkan kinerja pelayanan medis

klinik.

Pasal 5

Koordinator Pelayanan Medis bertanggung jawab:

a. Memberikan rekomendasi kepada penanggung jawab klinik terhadap permohonan

pengangkatan staf medis dan pengangkatan kembali.

b. Menyusun indikator mutu klinis dan melakukan evaluasi penampilan kinerja praktik

kedokteran staf medis berdasarkan data yang komprehensif

c. Memberi kesempatan bagi staf medis untuk mengikuti Continuing Professional

Development (CPD)/Pendidikan kedokteran berkelanjutan (PKB)

d. Memberi masukan kepada penanggung jawab klinik mengenai hal-hal yang terkait

dengan praktik kedokteran.

e. Membuat Panduan Pelayanan Klinik dan Standard Operating Prosedur serta dokumen

terkaitnya dan merivisinya secara berkala sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan

fasilitas klinik.

f. Pembuatan Panduan Pelayanan Klinik dan Standard Operating Prosedur dan setiap

revisinya harus mendapat persetujuan dari direktur untuk memenuhi azas legalitas.

Pasal 6

1. Kewajiban Umum Staf medis klinik

a. Memberikan pelayanan medis kepada pasien klinik sesuai dengan ketentuan,

peraturan dan standar yang berlaku di klinik.

b. Mempelajari dan mematuhi seluruh ketentuan, peraturan dan standar yang berlaku di

klinik dalam memberikan layanan medis.

c. Tidak memberikan layanan medis sebelum dinyatakan memenuhi syarat untuk

melakukan praktik kedokteran di klinik oleh kelompok staf medis

2. Kewajiban Khusus Staf Medis RSUD

a. Memberikan pelayanan medis sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan dan

standar prosedur operasional serta kebutuhan medis pasien;

b. Merujuk pasien ke dokter, dokter spesialis, dokter gigi atau dokter spesialis lain yang

mempunyai keahlian atau kemampuan yang lebih baik apabila tidak mampu

melakukan suatu pemeriksaan atau pengobatan.

c. Merahasiakan segala sesuatu yang diketahuinya tentang pasien bahkan juga sekalipun

pasien itu telah meninggal

d. Melakukan pertolongan darurat atas dasar perikemanusiaan kecuali bila ia yakin ada

orang lain yang bertugas dan mampu malakukannya;

 

Pasal 7

Kewajiban Koordinator Pelayanan Medis

a. Menyusun standar prosedur operasional administarsi seperti pengaturan tugas pertemuan

klinik, dan prosedur konsultasi.

b. Penyusunan standar prosedur operasional administrasi sebagaimana yang dimaksud

huruf a dibawah kooordinasi dan kendali penanggung jawab klinik

c. Menyusun panduan pelayanan klinik minimal untuk 10 penyakit terbanyak

d. Penyusunan standar pelayanan medis sebagaimana yang dimaksud huruf c dibawah

koordinasi dan kendali penanggung jawab klinik.

e. Menyusun indikator mutu klinis minimal 3 indikator mutu proses dan output

f. Menyususn uraian tugas dan kewenangan masing-masing staf medis.

Pasal 8

Kewajiban  Penanggung Jawab Klinik

a. Menyusun peraturan internal staf medis (medical staff bylaws)

b. Membuat standarisasi format standar pelayanan medis

c. Membuat standarisasi format pengumpulan, pemantauan dan pelaporan indicator mutu

klinik,

d. Melakukan pemantauan mutu klinik, etika kedokteran dan pelaksanaan pengembangan

profesi medis.

BAB III

PENGANGKATAN STAF MEDIS DAN PENGANGKATAN KEMBALI

Pasal 9

1. Pengangkatan staf medis dan pengangkatan kembali wajib memperhatikan kebutuhan

masyarakat dan kesinambungan pelayanan kesehatan di klinik

2. Koordinator pelayanan medis wajib membuat tata cara dan persyaratan administrasi

untuk pengangkatan staf medis dan pengangkatan kembali;

3. Dalam membuat tata cara dan persyaratan administarasi sebagaimana yang dimaksud

pada ayat (2) harus mengacu pada standar profesi dan standar kompetensi yang

dikembangkan oleh perhimpunan profesi.

Pasal 10

1. Untuk dapat diangkat sebagai staf medis klinik, seorang dokter harus memenuhi

ketentuan sebagai berikut;

a. Telah dinyatakan lulus oleh fakultas kedokteran yang terakreditasi di Indonesia atau

lulusan fakultas kedokteran luar negeri yang telah menyelesaikan masa adaptasi,

dibuktikan dengan ijazah atau keterangan yang sejenis oleh lembaga yang berwenang.

b. Telah memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) dari Konsil Kedokteran Indonesia yang

masih berlaku

c. Membuat surat pernyataan bersedia mengurus ijin praktek setelah diterima secara

resmi sebagai staf medis

d. Tidak pernah melakukan pelanggaran etika yang diberikan sanksi oleh organisasi

profesi

e. Tidak pernah melakukan pelanggaraan hubungan kerja dengan tempat bekerja

sebelumnya.

2. Staf medis dapat diberhentikan baik secara tetap atau sementara apabila:

a. Meninggal dunia;

b. Menyatakan mengundurkan diri sebagai staf medis klinik;

c. Pindah tempat tugas ke instansi lain;

d. Mendapat hukuman disiplin karena pelanggaran peraturan kepegawaian, kode etik

profesi dan kode etik klinik;

e. Mendapat hukuman karena melakukan tindakan pidana yang telah memiliki kekuatan

hukum tetap;

f. Dinyatakan oleh dokter penguji kesehatan mengalami cacat fisik atau cacat mental

baik yang bersifat permanent atau sementara sehingga tidak memungkinkan untuk

menyelenggarakan praktik kedokteran.

3. Permintaan untuk melakukan pegujian kesehatan dilakukan oleh direktur atau

penanggung jawab klinik;

Pasal 11

1. Pengangkatan staf medis, pengangkatan kembali, pemberhentian tetap dan

pemberhentian sementara dilakukan dalam rapat kelompok staf medis.

2. Rapat kelompok staf medis sebagaimana yang dimaksud ayat 1 harus dihadiri oleh

koordinator pelayanan medis serta harus dihadiri oleh penanggung jawab klinik dan atau

direktur;

Pasal 12

Prosedur pengangkatan staf medis dan pengangkatan kembali

1. Dokter, dokter spesialis, dokter gigi yang akan diangkat menjadi staf medis atau akan

diangkat kembali mengajukan surat permohonan ke direktur;

2. Direktur meneruskan lamaran ke penanggung jawab klinik;

3. Penanggung jawab klinik menilai persyaratan administasi;

4. Penanggung jawab klinik dan koordinator pelayanan medis melakukan penilaian

kemampuan individu yang bersangkutan

5. Penanggung jawab klinik menyerahkan hasil penilaian ke direktur dalam amplop

tertutup;

6. Hasil penilaian bersifat rahasia;

7. Direktur menerbitkan surat keputusan untuk menerima atau menolak permohonan untuk

diangkat menjadi staf medis atau diangkat kembali sesuai hasil penilaian;

BAB IV

KATEGORI STAF MEDIS

 Pasal 13

Staf medis berdasarkan hubungan kerja dengan klinik terbagi kedalam kategori:

a. Dokter Tetap adalah dokter, dokter spesialis, dokter gigi yang berstatus karyawan klinik,

bekerja purna waktu dan mendapat gaji tetap dari klinik. Setiap dokter tetap berhak untuk

dipilih dan memilih pada berbagai jabatan staf medis, berhak berbicara dalam pertemuan

staf medis, berhak untuk berpartisipasi aktif mengikuti berbagai kegiatan staf medis serta

menghadiri pertemuan-pertemuan staf medis serta berhak melaksanakan kegiatan

pelayanan medis sesuai penempatannya.

b. Dokter Tamu adalah dokter, dokter spesialis, dokter gigi yang bekerja paruh waktu di

klinik, dan tidak mendapat gaji tetap dari klinik. Setiap dokter tamu berhak untuk

memilih tetapi tidak memiliki hak untuk dipilih pada berbagai jabatan staf medis,

memiliki hak bicara pada pertemuan staf medis, berpartisipasi aktif dalam kegiatan staf

medis, menghadiri pertemuan-pertemuan staf medis medis serta berhak melaksanakan

kegiatan pelayanan medis sesuai penempatnnya.

c. Dokter Rekanan adalah dokter yang bekerja di klinik dengan ikatan kerja sama tertentu.

Setiap dokter rekanan tidak berhak untuk memilih dan dipilih pada berbagai jabatan staf

medis, memiliki hak berbicara pada pertemuan staf medis, memiliki hak untuk

berpartisipasi aktif dalam kegiatan staf medis, menghadiri pertemuan-pertemuan staf

medis medis serta berhak melaksanakan kegiatan pelayanan medis sesuai penempatnnya.

Pasal 14

1. Setiap staf medis memiliki kesempatan dan hak yang sama menggunakan fasilitas dan

sumber daya klinik

2. Jika tempat praktik yang tersedia terbatas jumlahnya maka prioritas pertama

menyelenggarakan pelayanan medis diberikan pada dokter tetap selanjutnya prioritas

berikutnya diberikan pada dokter tamu, selanjutnya dokter rekanan.

BAB V

KEWENANGAN KLINIS

(CLINICAL PRIVILEGES)

Pasal 15

1. Kewenangan klinis untuk melakukan pemeriksaan, penegakan diagnosa, pemberian

terapi dan prosedur serta tindakan medis lainnya diberilkan pada staf medis sesuai

dengan kompetensi yang dimilikinya.

2. Kewenangan klinis staf medis berakhir dengan sendirinya pada saat masa berlaku STR

nya habis.

Pasal 16

1. Direktur atas usulan penanggung jawab klinik dapat memberikan kewenangan klinis

sementara (temporary previleges) pada staf medis tertentu;

2. Staf medis tertentu sebagaimana yang dimaksud ayat (1) diberikan pada staf medis yang

berakhir masa berlaku STR nya dan masih dalam proses pengurusan.

3. Masa pemberian kewenangan klinis sementara (temporary privileges) maksimal 6

(enam) bulan.

Pasal 17

1. Dalam situasi tertentu direktur dapat memberikan kewenangan klinis darurat (emergency

previleges) pada staf medis klinik atau dokter, dokter gigi, dokter spesialis dan dokter

gigi spesilis yang bukan staf medis klinik untuk menjaga kelangsungan pelayanan medis

di klinik.

2. Pemberian kewenangan klinis darurat (emergency previleges) pada staf medis RSUD

berakhir dengan sendirinya setelah staf medis yang memiliki kompetensi telah berada

dan bertugas kembali di klinik.

3. Pemberian kewenangan klinis untuk dokter, dokter gigi, dokter spesialis dan dokter gigi

spesialis yang bukan staf medis klinik sebagaimana yang dimaksud ayat (1) berakhir

setelah situasi memungkinkan kelompok staf medis melakukan rapat penilaian.

Pasal 18

1. Untuk kepentingan bakti sosial, penelitian, pengembangan ilmu pengetahuan dan

penanggulan bencana direktur dapat memberikan kewenangan klinis sesaat (provisional

preveleges) pada dokter, dokter gigi, dokter spesialis dan dokter gigi spesialis yang

bukan staf medis klinik.

2. Pemberian kewenangan klinis sesaat berakhir dengan sendirinya setelah masa bakti

sosial, penelitian, pengembangan ilmu pengetahuan dan penaggulangan bencana

dinyatakan berakhir oleh direktur atau pejabat yang berwenang.

BAB VI

PEMBINAAN

Pasal 19

1. Atas permintaan direktur, kelompok staf medis dapat menyelidiki dugaan terjadinya

pelanggaran etika profesi, malpraktek atau penyalahgunaan kewenangan klinis lainnya.

2. Kelompok staf medis menyampaikan laporan hasil penyelidikan penanggung jawab

klinik secara tertulis dengan tembusan kepada direktu;

3. Jika terdapat bukti-bukti pendahuluan yang cukup maka penanggung jawab klinik

memerintahkan kelompok staf medis mengadakan rapat untuk mememanggil staf medis

terlapor untuk dimintai keterangan.

4. Untuk menjaga prinsip penyelesaian yang adil maka setiap rapat yang dilaksanakan

karena terjadinya pelanggaran etika profesi, malpraktek atau penyalahgunaan

kewenangan klinis lainnya harus dihadiri oleh direktur dan atau penanggung jawab

klinik;

Pasal 20

1. Berdasarkan rekomendasi kelompok staf medis, penanggung jawab klinik dan direktur

mengadakan rapat untuk merumuskan bentuk/jenis pembinaan atau hukuman yang akan

diberikan kepada staf medis yang terbukti melakukan pelanggaran etika profesi,

malpraktek atau penyalahgunaan kewenangan klinis.

2. Penanggung jawab klinik menyampaikan secara tertulis bentuk/jenis pembinaan atau

hukuman yang akan diberikan pada staf medis sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1)

untuk selanjutnya ditetapkan dalam surat keputusan.

BAB VII

RAPAT

Pasal 21

1. Rapat kelompok staf medis terdiri dari:

a. Rapat rutin dilaksanakan minimal sekali dalam 3 (tiga) bulan

b. Rapat dengan direktur dan atau penanggung jawab klinik dilaksanakan minimal

sekali dalam 6 (enam) bulan,

c. Rapat darurat diselenggarakan untuk membahas masalah mendesak yang timbul

sesuai kebutuhan;

2. Qourum rapat adalah setengah ditambah satu dari jumlah anggota staf medis fungsional.

3. Setiap rapat wajib dibuatkan notulen oleh peserta rapat yang ditunjuk menjadi sekretris.

4. Notulen rapat ditandatangani oleh pimpinan rapat dan sekretaris rapat.

BAB VIII

KERAHASIAAN DAN INFORMASI MEDIS

Pasal 22

1. Setiap staf medis wajib menjaga kerahasiaan informasi tentang pasien

2. Pemberian informasi medis yang menyangkut kerahasiaan pasien hanya dapat diberikan

atas persetujuan direktur atau penanggung jawab klinik.

BAB IX

PENGAWASAN

Pasal 23

1. Pengawasan terhadap pelanggaran etika profesi menjadi tanggungjawab koordinator

pelayanan medis sedang pengawasan terhadap pelanggaran etika non profesi diawasi

oleh penanggung jawab klinik.

2. Pengawasan mutu pelayanan medis menjadi tanggung jawab bersama koordinator

pelayanan medis dan penanggung jawab klinik.

Pasal 23

1. Koordinator pelayanan medis wajib membuat laporan pengawasan etika dan mutu

pelayanan secara berkala kepada penanggung jawab klinik.

2. Direktur dan atau penanggung jawab klinik bertanggung jawab menindak lanjuti laporan.

BAB X

KETENTUAN PERUBAHAN

Pasal 24

1. Review dan perubahan peraturan internal staf medis dilaksanakan secara berkala sesuai

dengan perkembangan dan kebutuhan klinik.

2. Usulan review dan perubahan diajukan oleh koordinator pelayanan medis kepada

penanggung jawab klinik untuk mendapatkan persetujuan.

BAB XI

PENUTUP

Peraturan internal staf medis ini berlaku sejak tanggal ditetapkannnya dan seluruh staf medis

klinik diwajibkan untuk mengetahui dan mematuhinya.