peraturan gubernur maluku utara nomor 53 tahun … · pedoman nomenklatur dinas pertanian provinsi...
TRANSCRIPT
-
1
GUBERNUR MALUKU UTARA
PERATURAN GUBERNUR MALUKU UTARA
NOMOR 53 TAHUN 2016
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
DINAS PERTANIAN PROVINSI MALUKU UTARA
GUBERNUR MALUKU UTARA
Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan BAB II Pembentukan
Dan Susunan Perangkat Daerah Pasal 2 huruf d angka 17
dan Pasal 3 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016
tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat daerah
Provinsi Maluku Utara, maka perlu menetapkan Peraturan
Gubernur Maluku Utara tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas Dan Fungsi Dinas Pertanian Provinsi
Maluku Utara;
Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan
Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3895);
3. Undang-undang Nomor 12 tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor
9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-
undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);
-
2
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun
2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Nomor 5 Tahun
2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat
Daerah Provinsi Maluku Utara (Lembaran Daerah Tahun
2016 Nomor 5 ).
Memperhatikan : Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43 Tahun 2016 tentang
Pedoman Nomenklatur Dinas Pertanian Provinsi dan Kabupaten /
Kota.
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR MALUKU UTARA TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
DINAS PERTANIAN PROVINSI MALUKU UTARA
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :
a. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan
Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan
Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya
dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik
Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang
dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah otonom;
c. Perangkat Daerah Provinsi adalah unsur pembantu
gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi
dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang
menjadi kewenangan Daerah provinsi;
d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya
disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah
yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah;
e. Dinas adalah Dinas Daerah Provinsi Maluku Utara;
-
3
f. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukan
tugas wewenang dan hak seorang PNS dalam satu satuan
organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan
pada keahlian dan / atau ketrampilan tertentu serta bersifat
mandiri.
BAB II
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI
Bagian Pertama
KEDUDUKAN
Pasal 2
(1) Dinas Pertanian Provinsi Maluku Utara merupakan unsur
pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan
Daerah dipimpin oleh Kepala Dinas Daerah Provinsi yang
berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada
Gubernur melalui sekretaris Daerah provinsi, mempunyai
tugas membantu Gubernur melaksanakan Urusan
Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan
Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah
Provinsi.
Bagian Kedua
SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 3
(1) Susunan Organisasi Dinas Pertanian terdiri dari ;
1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat terdiri dari;
a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
b. Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Barang
Milik Daerah
3. Bidang Tanaman Pangan dan Holtikultura terdiri
dari;
a. Seksi Perbenihan dan Perlindungan Tanaman
Pangan dan Holtikultura;
b. Seksi Produksi Tanaman Pangan dan Holtikultura;
c. Seksi Pengolahan dan Pemasaran Tanaman
Pangan dan Holtikultura;
4. Bidang Perkebunan terdiri dari ;
a. Seksi Perbenihan dan Perlindungan Perkebunan
b. Seksi Produksi Perkebunan ;
-
4
c. Seksi Pengolahan dan Pemasaran Perkebunan;
5. Bidang Peternakan Kesehatan Hewan terdiri dari;
a. Seksi Perbibitan dan Produksi Ternak;
b. Seksi Kesehatan Hewan;
c. Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner,
Pengolahan dan Pemasaran;
6. Bidang Sarana dan Prasarana Pertanian terdiri dari;
a. Seksi Pengelolaan Lahan dan Irigasi;
b. Seksi Pengelolaan Pupuk, Pestisida dan Alat mesin
Pertanian;
c. Seksi Pembiayaan dan Investasi;
7. Bidang Penyuluhan;
a. Seksi Kelembagaan ;
b. Seksi Ketenagaan;
c. Seksi Metode dan Informasi;
8. Unit Pelaksana Teknis;
9. Kelompok Jabatan Fungsional;
(2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pertanian sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) tercantum pada lampiran Peraturan
Gubernur ini.
BAB III
TUGAS DAN FUNGSI
Bagian Pertama
DINAS
Pasal 4
(1) Dinas Pertanian Provinsi Maluku Utara mempunyai tugas
memimpin, merumuskan, membina, mengarahkan,
mengevaluasi pelaksanaan program kerja dengan
mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang
dan Menengah Provinsi Maluku Utara, kebijakan Gubernur,
kondisi obyektif dengan berpedoman pada ketentuan dan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(2) Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud pada ayat (1)
Dinas Pertanian Provinsi Maluku Utara mempunyai fungsi :
a. perumusan kebijakan di Bidang Sarana dan Prasarana
Pertanian,Tanaman Pangan dan Hortikultura,
Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan serta
Penyuluhan Pertanian;
b. pelaksanaan kebijakan operasional di Bidang Sarana
dan Prasarana Pertanian,Tanaman pangan dan
Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan
Hewan serta Penyuluhan Pertanian ;
-
5
c. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang
Sarana dan Prasarana Pertanian,Tanaman pangan
dan Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan
Kesehatan Hewan serta Penyuluhan Pertanian ;
d. pengkoordinasian dengan instansi terkait;
e. pemantauan, Keuangan dan Barang Milik Daerah
Pelaporan di bidang Sarana dan Prasarana
Pertanian,Tanaman pangan dan Hortikultura,
Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan serta
Penyuluhan Pertanian ;
f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan
sesuai dengan bidang tugasnya.
(3) Tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
ayat (2) diuraikan sebagai berikut :
a. merumuskan kebijakan umum di bidang Sarana dan
Prasarana Pertanian,Tanaman Pangan dan
Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan
Hewan serta Penyuluhan Pertanian berdasarkan
rencana strategis daerah sebagai pedoman
pelaksanaan tugas;
b. merumuskan program kerja di lingkungan Dinas
Pertanian Provinsi Maluku Utara berdasarkan rencana
strategis sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
c. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Dinas
Pertanian Provinsi Maluku Utara sesuai dengan
program yang telah ditetapkan dan kebijakan pimpinan
agar target kerja tercapai sesuai rencana;
d. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Dinas
Pertanian Provinsi Maluku Utara dengan SKPD lingkup
Pemerintah Provinsi Maluku Utara dan instansi di luar
pemerintah daerah sesuai dengan program yang telah
ditetapkan dan kebijakan pimpinan agar target kerja
tercapai sesuai rencana;
e. menyelenggarakan urusan sarana dan prasarana
pertanian;
f. menyelenggarakan urusan kesehatan hewan dan
kesehatan masyarakat veteriner;
g. menyelenggarakan pengendalian dan penanggulangan
bencana pertanian;
h. menyelenggarakan perizinan usaha pertanian;
i. membina bawahan di lingkungan Dinas Pertanian
Provinsi Maluku Utara dengan cara mengadakan
rapat/pertemuan dan bimbingan secara berkala agar
diperoleh kinerja yang diharapkan;
-
6
j. mengarahkan pelaksanaan tugas bawahan di
lingkungan Dinas Pertanian Provinsi Maluku Utara
sesuai dengan tugas, tanggung jawab, permasalahan
dan hambatan serta ketentuan yang berlaku untuk
ketepatan dan kelancaran pelaksanaan tugas;
k. melaksanakan kebijakan di bidang Sarana dan
Prasarana Pertanian,Tanaman Pangan dan
Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan
Hewan serta Penyuluhan Pertanian;
l. melaksanakan Keuangan dan Barang Milik Daerah
Pelaporan di bidang Sarana dan Prasarana
Pertanian,Tanaman Pangan dan Hortikultura,
Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan serta
Penyuluhan Pertanian;
m. Melaksanakan tugas administrasi dinas sesuai dengan
lingkup tugasnya;
n. Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di
lingkungan Dinas Pertanian Provinsi Maluku Utara
dengan cara membandingkan rencana dengan
kegiatan yang telah dilaksanakan sebagain bahan
laporan kegiatan dan rencana yang akan datang;
o. melaporkan pelaksanaan program kerja lingkup Dinas
Pertanian Provinsi Maluku Utara serta memberi saran
dan pertimbangan kepada pimpinan;
p. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan
pimpinan sesuai bidang tugasnya.
Bagian Kedua
SEKRETARIAT
Pasal 5
(1) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang
bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan
melaksanakan koordinasi, melaksanakan memberikan
dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di
lingkup Dinas Pertanian.
(2) Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud pada ayat (1)
Sekretaris mempunyai fungsi :
a. penyiapan perumusan operasional tugas administrasi
di lingkungan Dinas Pertanian Provinsi Maluku Utara;
b. pengkoordinasian pelaksanaan tugas dan pemberian
dukungan administrasi kepada seluruh unsur
organisasi di lingkungan Dinas Pertanian;
-
7
c. pemantauan, Keuangan dan Barang Milik Daerah
pelaporan pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas
Pertanian;
d. pengelolaan asset yang menjadi tanggung jawab Dinas
pertanian Provinsi Maluku Utara.
(3) Tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
ayat (2) diuraikan sebagai berikut :
a. menyusun rencana operasional di lingkungan
Sekretariat Dinas Pertanian Provinsi Maluku Utara
berdasarkan program kerja serta petunjuk pimpinan
sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
b. mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan
Sekretariat Dinas Pertanian Provinsi Maluku Utara
sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang
ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan
efektif dan efisien;
c. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan
di lingkungan Sekretariat Dinas Pertanian Provinsi
Maluku Utara sesuai dengan peraturan dan prosedur
yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam
pelaksanaan tugas;
d. membimbing dan memberikan petunjuk kepada Kepala
Sub Bagian dan bawahan secara berkala sesuai
dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk
mencapai target kinerja yang diharapkan;
e. melaksanakan urusan hubungan masyarakat pada
Dinas Pertanian Provinsi Maluku Utara;
f. melaksanakan urusan keuangan agar sesuai dengan
peraturan dan ketentuan yang berlaku agar
administrasi keuangan berjalan efektif dan efisien;
g. melaksanakan pengelolaan asset yang menjadi
tanggung jawab Dinas Pertanian Provinsi Maluku
Utara;
h. melaksanakan urusan kepegawaian Dinas Pertanian
Provinsi Maluku Utara;
i. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di
lingkungan Sekretariat Dinas Pertanian Provinsi
Maluku Utara dengan cara membandingkan antara
rencana operasional dengan tugas-tugas yang telah
dilaksanakan sebagai bahan laporan dan perbaikan
kinerja dimasa yang akan datang ;
j. melaksanakan urusan kerumahtanggaan pada Dinas
Pertanian Provinsi Maluku Utara agar sarana dan
prasarana Dinas Pertanian Provinsi Maluku Utara
terpenuhi;
k. melaksanakan urusan kearsipan naskah dinas pada Di
nas Pertanian;
-
8
l. melaporkan pelaksanaan program kerja lingkup Dinas
Pertanian Provinsi Maluku Utara serta memberi saran
dan masukan kepada pimpinan;
m. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan
oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.
Paragraf 1
SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
Pasal 6
(1) Sub Bagian Umum dan kepegawaian dipimpin oleh seorang
kepala sub Bagian yang bertanggung jawab kepada
Sekretaris dan mempunyai tugas : menyiapkan bahan
perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional serta
pemantauan Keuangan dan Barang Milik Daerah Pelaporan
dibagian umum dan kepegawaian.
(2) Untuk melaksanakan tugas dimaksud pada ayat ( 1) Sub
Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :
a. penyiapan bahan perumusan kebijakan operasional
yang berkaitan dengan bagian umum dan
kepegawaian .
b. pemberian dukungan administrasi atas pelaksanaan
tugas di Sekretariat ;
c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di subbagian umum
dan kepegawaian;
d. penyiapan bahan perumusan kebijakan operasional
yang berkaitan dengan Subbagian umum dan
kepegawaian .
(3) Tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
ayat (2) diuraikan sebagai berikut :
a. merencanakan kegiatan Subbagian Umum dan
Kepegawaian berdasarkan rencana operasional
Sekretariat Dinas Pertanian Provinsi Maluku Utara
sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
b. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas
dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran
pelaksanaan tugas;
c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan di
lingkungan Subbagian Umum dan Kepegawaian sesuai
dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar
pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
d. memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Sub
Bagian Umum dan Kepegawaian sesuai dengan
prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar
dari kesalahan;
-
9
e. memeriksa data/Informasi pegawai yang akan naik
pangkat,kenaikan gaji berkal,pensiun,taspen,kartu
akses,KP4, DP3, Diklat, Ujian Dinas, Ujian PI/PG
mendapat piagam penghargaan dn pendidikan;
f. membuat konsep dokumen usulan pegawai yang akan
naik pangkat, kenaikan gaji berkala, pensiun, taspen,
kartu askes, KP4, DP3, Diklat, Ujian Dinas, ujian PI/PG
mendapat piagam penghargaan dan pendidikan;
g. mendistribusikan surat ataupun peraturan yang
berkaitan dengan kepegawaian;
h. melakukan urusan kearsipan Dinas Pertanian;
i. melakukan urusan kerumahtanggaan Dinas Pertanian
termasuk urusan listrik, air, dan hal lain yang berkaitan;
j. melaksanakan urusan administrasi surat menyurat
pada Dinas Pertanian Provinsi Maluku Utara;
k. melaksanakan urusan keprotokolan pada Dinas
Pertanian Provinsi Maluku Utara;
l. melakukan urusan absensi dan perekapannya pada
Dinas Pertanian Provinsi Maluku Utara;
m. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan
Subbagian Umum dan kepegawaian dengan cara
mengindentifikasi hambatan yang ada dalam rangka
perbaikan kinerja dimasa mendatang;
n. melaporkan pelaksanaan program kerja lingkup Dinas
Pertanian Provinsi Maluku Utara serta memberi saran
dan pertimbangan kepada pimpinan;
o. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan
oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.
Paragraf
SUB BAGIAN PERENCANAAN, KEUANGAN DAN BARANG
MILIK DAERAH
Pasal 7
(1) Subbagian Perencanaan, Keuangan dan Barang Milik
Daerah dipimpin oleh seorang kepala subbagian yang
bertanggung jawab kepada Sekretaris dan mempunyai
tugas : menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan
kebijakan operasional serta pemantauan Keuangan dan
Barang Milik Daerah pelaporan dibagian Perencanaan,
Keuangan dan Barang Milik Daerah.
(2) Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud pada ayat ( 1)
Subbagian Perencanaan, Keuangan dan Barang Milik
Daerah mempunyai fungsi :
-
10
a. penyiapan bahan perumusan kebijakan operasional
yang berkaitan dengan bagian Perencanaan,
Keuangan dan Barang Milik Daerah ;
b. pemberian dukungan administrasi atas pelaksanaan
tugas di Sekretariat ;
c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di Subbagian
Perencanaan, Keuangan dan Barang Milik Daerah ;
d. penyiapan bahan perumusan kebijakan operasional
yang berkaitan dengan bagian Perencanaan,
Keuangan dan Barang Milik Daerah .
(3) Tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
ayat (2) diuraikan sebagai berikut :
a. merencanakan kegiatan Subbagian Perencanaan,
Keuangan dan Barang Milik Daerah berdasarkan
rencana operasional Sekretariat Dinas Pertanian
Provinsi Maluku Utara sebagai pedoman pelaksanaan
tugas;
b. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas
dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran
pelaksanaan tugas;
c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan di
lingkungan Subbagian Perencanaan, Keuangan dan
Barang Milik Daerah sesuai dengan tugas dan
tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan
berjalan tertib dan lancar;
d. memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan
Subbagian Perencanaan, Keuangan dan Barang Milik
Daerah sesuai dengan prosedur dan peraturan yang
berlaku agar terhindar dari kesalahan;
e. mengolah dan menyusun Renstra, Renja, RKA,
Tapkin, LKJ, dan LPPD Dinas Pertanian;
f. mengkoordinasikan usulan program kerja Dinas
Pertanian dengan pimpinan dan semua unsur
organisasi di lingkungan Dinas Pertanian;
g. mengkonsultasikan dengan instansi terkait mengenai
usulan program kerja tahunan Dinas Pertanian;
h. menyiapkan konsep informasi yang berkaitan dengan
tugas dan fungsi Dinas Pertanian Provinsi Maluku
Utara;
i. menghimpun data/dokumen yang terkait dengan
administrasi keuangan;
j. menganalisa daftar gaji dan hal-hal yang berkaitan
dengan pembayaran gaji;
k. menganalisa pembukuan data perbendaharaan;
-
11
l. menghimpun data/dokumen bahan perlengkapan pada
Dinas Pertanian Provinsi Maluku Utara;
m. melakukan analisa data usulan kebutuhan
perlengkapan kantor/sarana prasarana kantor pada
Dinas Pertanian Provinsi Maluku Utara;
n. Melakukan pengelolaan barang bergerak dan barang
tidak bergerak;
o. melakukan inventarisasi kehilangan barang milik
negara dan milik daerah;
p. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan
Subbagian Perencanan, Keuangan dan Barang Milik
Daerah dengan cara mengidentifikasi hambatan yang
ada dalam rangka perbaikan kinerja dimasa
mendatang;
q. melaporkan pelaksanaan program kerja lingkup Dinas
Pertanian Provinsi Maluku Utara serta memberi saran
dan pertimbangan kepada pimpinan;
r. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan
oleh pimpinan sesuai bidang tugasnya.
Bagian Ketiga
BIDANG TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
Pasal 8
(1) Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura dipimpin oleh
seorang Kepala Bidang yang bertanggung jawab kepada
Kepala Dinas dan mempunyai tugas melaksanakan
penyusunan dan pelaksanaan kebijakan dan pemberian
bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi di bidang
tanaman pangan dan hortikultura ;
(2) Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud pada ayat (1)
Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai
fungsi :
a. penyiapan perumusan kebijakan perbenihan, produksi,
perlindungan, pengolahan dan pemasaran hasil di
Bidang tanaman pangan;
b. penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di
Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura ;
c. penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di Bidang
Tanaman Pangan dan Hortikultura;
d pemantauan, Evaluasi dan pelaporan perbenihan,
produksi, perlindungan, pengolahan dan pemasaran di
Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura.
-
12
(3) Tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
ayat (2) diuraikan sebagai berikut :
a. menyusun rencana operasional di lingkungan Bidang
Tanaman Pangan dan Holtikultura pada Dinas
Pertanian Provinsi Maluku Utara berdasarkan program
kerja serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman
pelaksanaan tugas;
b. mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan
Bidang Tanaman Pangan dan Holtikultura sesuai
dengan tugas dan tanggung jawab yang ditetapkan
agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan
efisien;
c. Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan
di lingkungan fungsi Bidang Tanaman dan Pangan
Holtikultura pada Dinas Pertanian Provinsi Maluku
Utara sesuai dengan peraturan dan prosedur yang
berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam
pelaksanaan tugas;
d. membimbing dan memberikan petunjuk kepada
bawahan secara berkala sesuai dengan peraturan dan
prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja
yang diharapkan;
e. melaksanakan penyiapan pengaturan, pembinaan, dan
pengembangan Tanaman Pangan dan Holtikultura di
wilayah provinsi;
f. melaksanakan penyiapan penyusunan perencanaan
pembangunan Tanaman Pangan, produksi dan
pengolahan pemasaran di wilayah provinsi;
g. melaksanakan penyiapan penyebaran dan
pembangunan Tanaman Pangan dan Holtikultura,
produksi dan pengolahan pemasaran di wilayah
provinsi;
h. melaksanakan penyiapan pembangunan sumber daya
manusia Tanaman Pangan dan Holtikultura,
perbenihan, produksi dan pengolahan pemasaran di
wilayah provinsi;
i. melaksanakan penyiapan penjaminan ketersediaan
dan penyaluran sumber daya alam untuk Tanaman
Pangan,perbenihan, produksi, pengolahan pemasaran
dalam negeri di wilayah provinsi;
j melaksanakan penyiapan penjaminan ketersediaan
dan penyaluran sumber daya alam untuk Tanaman
Pangan dan Holtikultura dalam negeri di wilayah
provinsi;
-
13
k. melaksanakan penyiapan pengembangan dan
pemanfaatan kreativitas dan inovasi masyarakat dalam
pembangunan Tanaman Pangan dan Holtikultura di
wilayah provinsi;
l. melaksanakan penyiapan pembiayaan yang kompetitif
bagi Tanaman Pangan dan Holtikultura di wilayah
provinsi;
m. melaksanakan penyiapan pengawasan standar produk
Tanaman Pangan dan Holtikultura di wilayah provinsi;
n. melaksanakan penyiapan penjaminan ketersediaan
infrastruktur Tanaman dan Holtikultura di wilayah
provinsi;
o. melaksanakan penyiapan pengelolaan sistem
informasi Tanaman Pangan dan Holtikultura;
p. melaksanakan penyiapan pemberian fasilitas dalam
rangka mempercepat pembangunan Tanaman
Pangan, Perbenihan, Produksi, Pengolahan dan
Pemasaran di wilayah provinsi;
q. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di
lingkungan Bidang Tanaman Pangan pada Dinas
Pertanian Provinsi Maluku Utara dengan cara
membandingkan antara rencana operasional dengan
tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan
laporan dan perbaikan kinerja dimasa yang akan
datang;
r. melaporkan pelaksanaan program kerja lingkup Dinas
Pertanian Provinsi Maluku Utara serta memberi saran
dan pertimbangan kepada pimpinan;
s. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan
oleh pimpinan sesuai bidang tugasnya.
Paragraf 1
SEKSI PERBENIHAN DAN PERLINDUNGAN TANAMAN
PANGAN DAN HOLTIKULTURA
Pasal 9
(1) Seksi Perbenihan dan Perlindungan Tanaman Pangan dan
Holtikultura dipimpin oleh seorang kepala Seksi yang
bertanggung jawab kepada Kepala Bidang dan mempunyai
tugas : menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan
kebijakan operasional serta pemantauan Keuangan dan
Barang Milik Daerah Pelaporan dibidang Perbenihan dan
Perlindungan Tanaman Pangan dan Holtikultura.
(2) Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud pada ayat ( 1)
Seksi Perbenihan dan Perlindungan mempunyai fungsi :
a. penyiapan bahan perumusan kebijakan operasional
yang berkaitan dengan Bidang Perbenihan dan
Perlindungan Tanaman Pangan dan Holtikultura;
-
14
b. pemberian dukungan administrasi atas pelaksanaan
tugas di Bidang Tanaman Pangan dan Holtikultura ;
c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di Seksi
Perbenihan dan Perlindungan Tanaman Pangan dan
Holtikultura.
(3) Tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
ayat (2) diuraikan sebagai berikut :
a. perencanakan kegiatan Seksi Perbenihan dan
Perlindungan berdasarkan rencana operasional Bidang
Tanaman Pangan dan Holtikultura pada Dinas
Pertanian Provinsi Maluku Utara sebagai pedoman
pelaksanaan tugas;
b. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas
dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran
pelaksanaan tugas;
c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan di
lingkungan Seksi Perbenihan dan Perlindungan sesuai
dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar
pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
d. memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi
Perbenihan dan Perlindungan sesuai dengan prosedur
dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari
kesalahan;
e. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan
Seksi Perbenihan dan Perlindungan dengan cara
mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka
perbaikan kinerja dimasa mendatang ;
f. melaporkan pelaksanaan program kerja lingkup Dinas
Pertanian Provinsi Maluku Utara serta memberi saran
dan masukan kepada pimpinan;
g. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan
oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya;
Paragraf 2
SEKSI PRODUKSI TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA
Pasal 10
(1) Seksi Produksi Tanaman Pangan dan Holtikultura dipimpin
oleh seorang kepala Seksi yang bertanggung jawab kepada
Kepala Bidang dan mempunyai tugas : menyiapkan bahan
perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional serta
pemantauan Keuangan dan Barang Milik Daerah Pelaporan
dibidang Produksi Tanaman Pangan dan Holtikkultura.
-
15
(2) Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud pada ayat ( 1)
Seksi Produksi mempunyai fungsi :
a. penyiapan bahan perumusan kebijakan operasional
yang berkaitan dengan Bidang Produksi Tanaman
Pangan dan Holtikultura;
b. pemberian dukungan administrasi atas pelaksanaan
tugas di Bidang Tanaman Pangan dan Holtikultura;
c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di Seksi Produksi
Tanaman Pangan dan Holtikultura.
(3) Tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
ayat (2) diuraikan sebagai berikut :
a. merencanakan kegiatan Seksi Produksi Tanaman
Pangan dan Hortikultura berdasarkan rencana
operasional Bidang Produksi Tanaman Pangan dan
Hortikultura pada Dinas Pertanian Provinsi Maluku
Utara sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
b. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas
dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran
pelaksanaan tugas;
c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan di
lingkungan Seksi Produksi Tanaman Pangan dan
Hortikultura sesuai dengan tugas dan tanggung jawab
yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan
lancar;
d. memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi
Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura sesuai
dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar
terhindar dari kesalahan;
e. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan
Seksi Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura
dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada
dalam rangka perbaikan kinerja dimasa mendatang;
f. melaporkan pelaksanaan program kerja lingkup Dinas
Pertanian Provinsi Maluku Utara serta memberi saran
dan masukan kepada pimpinan;
g melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan
oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya;
-
16
\
Paragraf 3
SEKSI PENGOLAHAN DAN PEMASARAN TANAMAN
PANGAN DAN HOLTIKULTURA
Pasal 11
(1) Seksi Pengolahan dan Pemasaran Tanaman Pangan dan
Holtikultura dipimpin oleh seorang kepala Seksi yang
bertanggung jawab kepada Kepala Bidang dan mempunyai
tugas : menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan
kebijakan operasional serta pemantauan Keuangan dan
Barang Milik Daerah Pelaporan dibidang Pengolahan dan
Pemasaran Tanaman Pangan dan Holtikultura.
(2) Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud pada ayat ( 1)
Sub Seksi Pengolahan dan Pemasaran mempunyai fungsi :
a. penyiapan bahan perumusan kebijakan operasional
yang berkaitan dengan Bidang Pengolahan dan
Pemasaran Tanaman Pangan dan Holtikultura .
b. pemberian dukungan administrasi atas pelaksanaan
tugas di Bidang Tanaman Pangan dan Holtikultura ;
c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di Seksi
Pengolahan dan Pemasaran Tanaman Pangan dan
Holtikultura;
(3) Tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
ayat (2) diuraikan sebagai berikut :
a. merencanakan kegiatan Seksi Pengolahan dan
Pemasaran berdasarkan rencana operasional Bidang
Pengolahan dan Pemasaran Tanaman Pangan dan
Holtikultura pada Dinas Pertanian Provinsi Maluku
Utara sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
b. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas
dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran
pelaksanaan tugas.
c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan di
lingkungan Seksi Pengolahan dan Pemasaran
Tanaman Pangan dan Holtikultura sesuai dengan
tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar
pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
d. memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi
Pengolahan dan Pemasaran Tanaman Pangan dan
Holtikultura sesuai dengan prosedur dan peraturan
yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
-
17
e. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan
Seksi Pengolahan dan Pemasaran Tanaman Pangan
dan Holtikultura dengan cara mengidentifikasi
hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja
dimasa mendatang;
f. melaporkan pelaksanaan program kerja lingkup Dinas
Pertanian Provinsi Maluku Utara serta memberi saran
dan masukan kepada pimpinan;
g. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan
oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya;
Bagian Keempat
BIDANG PERKEBUNAN
Pasal 12
(1) Bidang Perkebunan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang
yang bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan
mempunyai tugas melakukan perencanaan, pelaksanaan
dan penilaian, serta koordinasi penelitian di bidang
perkebunan.
(2) Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud pada ayat ( 1)
Bidang Perkebunan mempunyai fungsi :
a. penyiapan perumusan kebijakan Bidang Perkebunan;
b. penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di
bidang Perkebunan ;
c. penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang
Perkebunan;
d. pemantauan, Evaluasi dan pelaporan Perbenihan dan
Perlindungan Perkebunan, Produksi Perkebunan dan
Pengolahan dan Pemasaran Perkebunan di bidang
Perkebunan.
(3) Tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
ayat (2) diuraikan sebagai berikut :
a. menyusun rencana operasional di lingkungan Bidang
Perkebunan pada Dinas Pertanian Provinsi Maluku
Utara berdasarkan program kerja serta petunjuk
pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
b. mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan
Bidang Perkebunan sesuai dengan tugas dan
tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang
diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;
-
18
c. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan
di lingkungan Bidang Perkebunan Dinas Pertanian
Provinsi Maluku Utara sesuai dengan peraturan dan
prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan
dalam pelaksanaan tugas;
d. membimbing dan memberikan petunjuk kepada Kepala
Seksi dan bawahan secara berkala sesuai dengan
peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai
target kinerja yang diharapkan;
e. melaporkan pelaksanaan program kerja lingkup Dinas
Pertanian Provinsi Maluku Utara serta memberi saran
dan masukan kepada pimpinan;
f. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan
oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.
Paragraf 1
SEKSI PERBENIHAN DAN PERLINDUNGAN PERKEBUNAN
Pasal 13
(1) Seksi Perbenihan dan Perlindungan Perkebunan dipimpin
oleh seorang kepala Seksi yang bertanggung jawab kepada
Kepala Bidang dan mempunyai tugas : menyiapkan bahan
perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional serta
pemantauan Keuangan dan Barang Milik Daerah pelaporan
dibidang Perbenihan dan Perlindungan Perkebunan.
(2) Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud pada ayat ( 1)
Sub Seksi Perbenihan dan Perlindungan mempunyai fungsi
a. penyiapan bahan perumusan kebijakan operasional
yang berkaitan dengan Bidang Perbenihan dan
Perlindungan Perkebunan .
b. pemberian dukungan administrasi atas pelaksanaan
tugas di Bidang Perbenihan dan Perlindungan
Perkebunan ;
c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di Seksi
Perbenihan dan Perlindungan Perkebunan.
(3) Tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
ayat (2) diuraikan sebagai berikut :
a. merencanakan kegiatan seksi Perbenihan dan
Perlindungan Perkebunan pada Dinas Pertanian
Provinsi Maluku Utara;
b. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas
dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran
pelaksanaan tugas;
-
19
c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan di
lingkungan seksi Perbenihan dan Perlindungan
Perkebunan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab
yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan
lancar;
d. memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi
Perbenihan dan Perlindungan Perkebunan sesuai
dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar
terhindar dari kesalahanl;
e. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan
Seksi Perbenihan dan Perlindungan Perkebunan
dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada
dalam rangka perbaikan kinerja dimasa mendatang ;
f. melaporkan pelaksanaan program kerja lingkup Dinas
Pertanian Provinsi Maluku Utara serta memberi saran
dan masukan kepada pimpinan;
g. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan
oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.
Paragraf 2
SEKSI PRODUKSI PERKEBUNAN
Pasal 14
(1) Seksi Produksi Perkebunan dipimpin oleh seorang kepala
Seksi yang bertanggung jawab kepada Kepala Bidang dan
mempunyai tugas : menyiapkan bahan perumusan dan
pelaksanaan kebijakan operasional serta pemantauan
Keuangan dan Barang Milik Daerah pelaporan dibidang
Produksi Perkebunan.
(2) Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud pada ayat ( 1)
Seksi Produksi Perkebunan mempunyai fungsi :
a. penyiapan bahan perumusan kebijakan operasional
yang berkaitan dengan Bidang Produksi Perkebunan .
b. pemberian dukungan administrasi atas pelaksanaan
tugas di Bidang Perkebunan ;
c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di Seksi Produksi
Perkebunan.
(3) Tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
ayat (2) diuraikan sebagai berikut :
a. merencanakan kegiatan Seksi Produksi Perkebunan
berdasarkan rencana operasional Bidang Produksi
Perkebunan pada Dinas Pertanian Provinsi Maluku
Utara sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
b. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas
dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran
pelaksanaan tugas;
-
20
c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan di
lingkungan Seksi Produksi Perkebunan sesuai dengan
tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar
pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
d. memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi
Produksi Perkebunan sesuai dengan prosedur dan
peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
e. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan
Seksi Produksi Perkebunan dengan cara
mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka
perbaikan kinerja dimasa mendatang;
f. melaporkan pelaksanaan program kerja lingkup Dinas
Pertanian Provinsi Maluku Utara serta memberi saran
dan masukan kepada pimpinan;
g. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan
oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya;
Paragraf 3
SEKSI PENGOLAHAN DAN PEMASARAN PERKEBUNAN
Pasal 15
(1) Seksi Pengolahan dan Pemasaran Perkebunan dipimpin
oleh seorang kepala Seksi yang bertanggung jawab kepada
Kepala Bidang dan mempunyai tugas : menyiapkan bahan
perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional serta
pemantauan Keuangan dan Barang Milik Daerah Pelaporan
dibidang Pengolahan dan Pemasaran Perkebunan.
(2) Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud pada ayat ( 1)
Seksi Pengolahan dan Pemasaran Perkebunan mempunyai
fungsi :
a. penyiapan bahan perumusan kebijakan operasional
yang berkaitan dengan Bidang Pengolahan dan
Pemasaran Perkebunan;
b. pemberian dukungan administrasi atas pelaksanaan
tugas di Bidang Perkebunan;
c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di Seksi
Pengolahan dan Pemasaran Perkebunan.
(3) Tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
ayat (2) diuraikan sebagai berikut :
a. merencanakan kegiatan Seksi Pengolahan dan
Pemasaran Perkebunan berdasarkan rencana
operasional Bidang Pengolahan dan Pemasaran
Perkebunan pada Dinas Pertanian Provinsi Maluku
Utara sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
-
21
b. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas
dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran
pelaksanaan tugas;
c. memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi
Pengolahan dan Pemasaran Perkebunan;
d. menyiapkan bahan verifikasi rekomendasi izin usaha
e. melaporkan pelaksanaan program kerja lingkup Dinas
Pertanian Provinsi Maluku Utara serta memberi saran
dan masukan kepada pimpinan;
f melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan
oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya;
Bagian Kelima
BIDANG PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
Pasal 16
(1) Bidang Peternakan Dan Kesehatan Hewan dipimpin oleh
seorang Kepala Bidang yang bertanggung jawab kepada
Kepala Dinas dan mempunyai tugas melakukan
perencanaan, pelaksanaan dan penilaian, serta koordinasi
penelitian di Peternakan Kesehatan Hewan.
(2) Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud pada ayat ( 1)
Kepala Bidang Peternakan Kesehatan Hewan mempunyai
fungsi :
a. perumusan program kerja dan kebijakan teknis Bidang
Peternakan Kesehatan Hewan;
b. pelaksanaan program kerja di bidang peternakan dan
kesehatan hewan;
c. pengkoordinasian dengan instansi terkait untuk
kelancaran pelaksanaan tugas;
d. pemantauan, Evaluasi dan pelaporan perbibitan dan
produksi ternak, kesehatan hewan dan kesehatan
masyarakat veteriner, pengolahan dan pemasaran di
bidang Peternakan Kesehatan Hewan.
(3) Tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
ayat (2) diuraikan sebagai berikut :
a. menyusun rencana operasional di lingkungan
Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Pertanian
Provinsi Maluku Utara berdasarkan program kerja serta
petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan
tugas;
b. mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan
Peternakan dan kesehatan Hewan sesuai dengan
tugas dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas
yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;
-
22
c. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan
di lingkungan Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas
Pertanian Provinsi Maluku Utara sesuai dengan
peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi
kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
d. membimbing dan memberikan petunjuk kepada Kepala
Seksi dan bawahan secara berkala sesuai dengan
peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai
target kinerja yang diharapkan;
e. melakukan penjaminan kesehatan hewan, penutupan
dan pembukaan daerah wabah penyakit hewan
menular lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu)
daerah;
f. melakukan pengawasan pemasukan dan pengeluaran
hewan dan produk hewan lintas Daerah provinsi.
g. melaksanakan penerapan persyaratan teknis sertifikasi
zona/kompartemen bebas penyakit dan unit usaha
produk hewan;
h. melaksanakan sertifikasi persyaratan teknis kesehatn
masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan;
i. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di
lingkungan Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan
Dinas Pertanian Provinsi Maluku Utara dengan cara
membandingkan antara rencana operasional dengan
tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan
laporan dan perbaikan kinerja dimasa yang akan
datang;
j. melaporkan pelaksanaan program kerja lingkup Dinas
Pertanian Provinsi Maluku Utara serta memberi saran
dan masukan kepada pimpinan;
k. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan
oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.
Paragraf 1
SEKSI PERBIBITAN DAN PRODUKSI
Pasal 17
(1) Seksi Perbibitan dan Produksi dipimpin oleh seorang kepala
Seksi yang bertanggung jawab kepada Kepala Bidang dan
mempunyai tugas :menyiapkan bahan perumusan dan
pelaksanaan kebijakan operasional serta pemantauan
Keuangan dan Barang Milik Daerah Pelaporan dibidang
Perbibitan dan Produksi.
(2) Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud pada ayat ( 1)
Seksi Perbibitan dan Produksi mempunyai fungsi :
-
23
a. penyiapan bahan perumusan kebijakan operasional
yang berkaitan dengan Bidang Perbibitan dan
Produksi;
b. pemberian dukungan administrasi atas pelaksanaan
tugas di Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan ;
c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di Seksi Perbibitan
dan Produksi.
(3) Tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
ayat (2) diuraikan sebagai berikut :
a. merencanakan kegiatan Seksi Perbibitan dan Produksi
berdasarkan rencana operasional Bidang Peternakan
dan Kesehatan Hewan pada Dinas Pertanian Provinsi
Maluku Utara sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
b. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas
dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran
pelaksanaan tugas;
c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan di
lingkungan Seksi Perbibitan dan Produksi sesuai
dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar
pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
d. memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi
Perbibitan dan Produksi sesuai dengan prosedur dan
peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
e. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan
Seksi Perbibitan dan Produksi dengan cara
mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka
perbaikan kinerja dimasa mendatang;
f. melaporkan pelaksanaan program kerja lingkup Dinas
Pertanian Provinsi Maluku Utara serta memberi saran
dan masukan kepada pimpinan;
g. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan
oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya;
Paragraf 2
SEKSI KESEHATAN HEWAN
Pasal 18
(1) Seksi Kesehatan Hewan dipimpin oleh seorang kepala
Seksi yang bertanggung jawab kepada Kepala Bidang dan
mempunyai tugas :menyiapkan bahan perumusan dan
pelaksanaan kebijakan operasional serta pemantauan
Keuangan dan Barang Milik Daerah Pelaporan dibidang
Kesehatan Hewan.
(2) Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud pada ayat ( 1)
Seksi Kesehatan Hewan mempunyai fungsi :
-
24
a. penyiapan bahan perumusan kebijakan operasional
yang berkaitan dengan Bidang Kesehatan Hewan .
b. pemberian dukungan administrasi atas pelaksanaan
tugas di Bidang Kesehatan Hewan ;
c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di Seksi Kesehatan
Hewan;
(3) Tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
ayat (2) diuraikan sebagai berikut :
a. merencanakan kegiatan Seksi Kesehatan Hewan
berdasarkan rencana operasional Bidang Peternakan
dan Kesehatan Hewan pada Dinas Pertanian Provinsi
Maluku Utara sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
b. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas
dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran
pelaksanaan tugas;
c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan di
lingkungan Seksi Kesehatan Hewan rujukan sesuai
dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar
pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
d. memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi
Kesehatan Hewan sesuai dengan prosedur dan
peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan.
e. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan
Seksi Kesehatan Hewan dengan cara mengidentifikasi
hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja
dimasa mendatang;
f. melaporkan pelaksanaan program kerja lingkup Dinas
Pertanian Provinsi Maluku Utara serta memberi saran
dan masukan kepada pimpinan;
g. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan
oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.
Paragraf 2
SEKSI KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER
PENGOLAHAN DAN PEMASARAN
Pasal 19
(1) Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner Pengolahan dan
Pemasaran dipimpin oleh seorang kepala Seksi yang
bertanggung jawab kepada Kepala Bidang dan mempunyai
tugas :menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan
kebijakan operasional serta pemantauan Keuangan dan
Barang Milik Daerah pelaporan dibidang Kesehatan
Masyarakat Veteriner Pengolahan dan Pemasaran.
-
25
(2) Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud pada ayat ( 1)
Seksi Kesmavet pengolahan dan Pemasaran mempunyai
fungsi :
a. penyiapan bahan perumusan kebijakan operasional
yang berkaitan dengan Bidang Kesehatan Masyarakat
Veteriner Pengolahan dan Pemasaran..
b. pemberian dukungan administrasi atas pelaksanaan
tugas di Bidang Kesehatan Masyarakat Veteriner
Pengolahan dan Pemasaran;
c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di Seksi Kesehatan
Masyarakat Veteriner Pengolahan dan Pemasaran.
(3) Tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
ayat (2) diuraikan sebagai berikut :
a. merencanakan Kegiatan Seksi Kesehatan masyarakat
veteriner Pengolahan dan Pemasaran pada Dinas
Pertanian Provinsi Maluku Utara sebagai pedoman
pelaksanaan tugas;
b. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas
dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran
pelaksanaan tugas;
c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan di
lingkungan Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner
Pengolahan dan Pemasaran sesuai dengan tugas dan
tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan
berjalan tertib dan lancar;
d. memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi
Kesehatan Masyarakat Veteriner Pengolahan dan
Pemasaran sesuai dengan prosedur dan peraturan
yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
e. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan
Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner Pengolahan
dan Pemasaran dengan cara mengidentifikasi
hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja
dimasa mendatang;
f. melaporkan pelaksanaan program kerja lingkup Dinas
Pertanian Provinsi Maluku Utara serta memberi saran
dan masukan kepada pimpinan;
g. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan
oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.
-
26
Paragraf 3
BIDANG SARANA PRASARANA PERTANIAN
Pasal 20
(1) Bidang Sarana dan Prasarana dipimpin oleh seorang
Kepala Bidang yang bertanggung jawab kepada Kepala
Dinas dan mempunyai tugas melakukan perencanaan,
pelaksanaan dan penilaian, serta koordinasi penelitian di
Bidang Sarana Prasarana Pertanian.
(2) Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud pada ayat ( 1)
Kepala Bidang Sarana dan Prasarana mempunyai fungsi :
a. Perumusan program kerja dan kebijakan teknis di
bidang Sarana dan Prasarana Pertanian;
b. pelaksanaan program kerja di bidang pengembangan
sumber daya pertanian;
c. pengkoordinasian dengan Instansi terkait untuk
kelancaran pelaksanaan tugas;
d. pemantauan, Evaluasi dan pelaporan pengelolaaan
lahan dan irigasi, pengelolaan pupuk, petisida dan alat
mesin pertanian, pembiayaan dan investasi di bidang
Sarana dan Prasarana Pertanian.
(3) Tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
ayat (2) diuraikan sebagai berikut :
a. menyusun rencana operasional di lingkungan Bidang
Sarana dan Prasarana Pertanian pada Dinas Pertanian
Provinsi Maluku Utara berdasarkan program kerja serta
petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan
tugas;
b. mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan
Bidang Sarana dan Prasarana Pertanian sesuai
dengan tugas dan tanggung jawab yang ditetapkan
agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan
efisien;
c. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan
di lingkungan Bidang Sarana dan Prasarana Pertanian
Dinas Pertanian Provinsi Maluku Utara sesuai dengan
peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi
kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
d. membimbing dan memberikan petunjuk kepada Kepala
Seksi dan bawahan secara berkala sesuai dengan
peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai
target kinerja yang diharapkan;
e. mengawasi peredaran sarana pertanian;
d. melaksanakan penerbitan sertifikasi dan pengawasan
peredaran benih tanaman;
-
27
f. melaksanakan pengelolaan SDG hewan yang terdapat
pada lebih 1 (satu ) Daerah kabupaten dalam 1 (satu)
Daerah provinsi;
g. melaksanakan pengawasan benih ternak,pakan, HPT
dan obat hewan;
h. melakukan pengawasan mutu dan peredaran
benih/bibit ternak dan tanaman pakan ternak serta
pakan di lintas kabupaten/kota dalam 1(satu) Daerah
provinsi;
i. melaksankan pengawasan peredaran obat hewan di
tingkat distributor;
j. melaksanakan pengendalian penyediaan dan
peredaran benih/bibit ternak, dan hijauan pakan ternak
lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah
provinsi;
k. melakukan penyediaan benih/bibit ternak dan hijauan
pakan ternak yang sumbernya dari Daerah provinsi
lain;
l. melakukan penataan prasarana pertanian dan
mengelola wilayah sumber bibit ternak dan
rumpun/galur ternak yang wilayahnya lebih dari 1
(satu) Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah
Provinsi;
m. melaksanakan penjaminan kesehatan hewan,
penutupan dan pembukaan daerah wabah penyakit
hewan menular lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1
(satu) Daerah provinsi
n. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di
lingkungan Bidang Sarana dan Prasarana Pertanian
Dinas Pertanian Provinsi Maluku Utara dengan cara
membandingkan antara rencana operasional dengan
tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan
laporan dan perbaikan kinerja dimasa yang akan
datang;
f. melaporkan pelaksanaan program kerja lingkup Dinas
Pertanian Provinsi Maluku Utara serta memberi saran
dan masukan kepada pimpinan;
g. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan
oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.
-
28
Bagian Keenam
SEKSI PENGELOLAAN LAHAN DAN IRIGASI
Pasal 21
(1) Seksi Pengelolaan Lahan dan Irigasi dipimpin oleh seorang
kepala Seksi yang bertanggung jawab kepada Kepala
Bidang dan mempunyai tugas :menyiapkan bahan
perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional serta
pemantauan Keuangan dan Barang Milik Daerah Pelaporan
dibidang Lahan dan Irigasi.
(2) Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud pada ayat ( 1)
Kepala Seksi Pengelolaan Lahan dan Irigasi mempunyai
fungsi :
a. penyiapan bahan perumusan kebijakan operasional
yang berkaitan dengan Bidang Pengelolaan Lahan
dan Irigasi;
b. pemberian dukungan administrasi atas pelaksanaan
tugas di Bidang Pengelolaan Lahan dan Irigasi;
c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di Seksi
Pengelolaan Lahan dan Irigasi.
(3) Tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
ayat (2) diuraikan sebagai berikut :
a. merencanakan kegiatan Seksi Pengelolaan Lahan dan
irigasi berdasarkan rencana Bidang Sarana dan
Prasarana Pertanian pada Dinas Pertanian Provinsi
Maluku Utara sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
b. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas
dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran
pelaksanaan tugas;
c. melaksanakan penghitungan penyediaan Pengelolaan
Lahan dan Irigasi;
d. melaksanakan penyusunan peta pengembangan,
rehabilitasi, konservasi, optimalisasi dan pengendalian
lahan pertanian;
e. menyiapkan bahan pengembangan tata ruang dan tata
guna lahan pertanian;
f. menyiapkan bahan bimbingan pemberdayaan
kelembagaan pemakai air;
g. menyusun laporan dan pendokumentasian kegiatan
seksi Pengelolaan lahan dan irigasi;
h. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan
oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya;
-
29
Paragraf 1
SEKSI PENGELOLAAN PUPUK, PETISIDA, ALAT DAN MESIN
Pasal 22
(1) Seksi Pengelolaan Pupuk, Petisida, Alat dan Mesin dipimpin
oleh seorang kepala Seksi yang bertanggung jawab kepada
Kepala Bidang dan mempunyai tugas :menyiapkan bahan
perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional serta
pemantauan Keuangan dan Barang Milik Daerah pelaporan
dibidang Pengelolaan Pupuk, Petisida, Alat dan Mesin.
(2) Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud pada ayat ( 1)
Seksi Pengelolaan Pupuk, Petisida, Alat dan Mesin
mempunyai fungsi :
a. penyiapan bahan perumusan kebijakan operasional
yang berkaitan dengan Bidang Pengelolaan Pupuk,
Petisida, Alat dan Mesin;
b. pemberian dukungan administrasi atas pelaksanaan
tugas di Bidang Pengelolaan Pupuk, Petisida, Alat dan
Mesin;
c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di Seksi
Pengelolaan Pupuk, Petisida, Alat dan Mesin.
(3) Tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
ayat (2) diuraikan sebagai berikut :
a. merencanakan kegiatan Seksi Pengelolaan Pupuk,
Petisida, Alat dan Mesin berdasarkan rencana Bidang
Sarana dan Prasarana Pertanian pada Dinas Pertanian
Provinsi Maluku Utara sebagai pedoman pelaksanaan
tugas;
b. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas
dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran
pelaksanaan tugas.
c. melaksanakan penghitungan penyediaan Pengelolaan
Pupuk, Petisida, Alat dan Mesin;
d. melaksanakan penyusunan peta pengembangan,
rehabilitasi, konservasi, optimalisasi dan pengendalian
lahan pertanian;
e. menyiapkan bahan pengembangan tata ruang dan tata
guna lahan pertanian;
f. menyiapkan bahan bimbingan pemberdayaan
kelembagaan pemakai air;
g. menyusun laporan dan pendokumentasian kegiatan
seksi Pengelolaan Pupuk, Petisida, Alat dan Mesin;
h. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan
oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.
-
30
Paragraf 2
SEKSI PEMBIAYAAN DAN INVESTASI
Pasal 23
(1) Seksi Pembiayaan dan Investasi dipimpin oleh seorang
kepala Seksi yang bertanggung jawab kepada Kepala
Bidang dan mempunyai tugas :menyiapkan bahan
perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional serta
pemantauan Keuangan dan Barang Milik Daerah Pelaporan
dibidang Pembiayaan dan Investasi.
(2) Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud pada ayat ( 1)
Sub Seksi Pembiayaan dan Investasi mempunyai fungsi :
a. penyiapan bahan perumusan kebijakan operasional
yang berkaitan dengan Bidang Pembiayaan dan
Investasi;
b. pemberian dukungan administrasi atas pelaksanaan
tugas di Bidang Pembiayaan dan Investasi;
c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di Seksi
Pembiayaan dan Investasi.
(3) Tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
ayat (2) diuraikan sebagai berikut :
a. merencanakan kegiatan Seksi Pembiayaan dan
Investasi berdasarkan rencana Bidang Sarana dan
Prasarana Pertanian pada Dinas Pertanian Provinsi
Maluku Utara sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
b.. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas
dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran
pelaksanaan tugas;
c. melaksanakan penghitungan penyediaan Pembiayaan
dan Investasi;
d. melaksanakan penyusunan peta pengembangan,
rehabilitasi, konservasi, optimalisasi dan pengendalian
lahan pertanian;
e. menyiapkan bahan pengembangan tata ruang dan tata
guna lahan pertanian;
f. menyiapkan bahan bimbingan pemberdayaan
kelembagaan pemakai air;
g. menyusun laporan dan pendokumentasian kegiatan
seksi Pembiayaan dan Investasi;
h. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan
oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya;
-
31
Paragraf 3
BIDANG PENYULUHAN
Pasal 24
(1) Bidang Penyuluhan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang
yang bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan
mempunyai tugas melakukan perencanaan, pelaksanaan
dan penilaian, serta koordinasi penelitian di Bidang
Penyuluhan.
(2) Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud pada ayat ( 1)
Bidang Penyuluhan mempunyai fungsi :
a. perumusan program kerja dan kebijakan teknis di
bidang Penyuluhan;
b. pelaksanaan program kerja di bidang Penyuluhan.
c. pengkoordinasian dengan instansi terkait untuk
kelancaran;
d. pemantauan, Evaluasi dan pelaporan kelembagaan,
ketenagaan dan metode dan informasi di bidang
Penyuluhan.
(3) Tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
ayat (2) diuraikan sebagai berikut :
a. melaksanakan penyuluhan pertanian dan
pengembangan mekanisme, tata kerja, dan metode
penyuluhan pertanian;
b. mengumpulkan , pengolahan, pengemasan, dan
penyebaran materi penyuluhan bagi pelaku utama dan
pelaku usaha;
c. mengelola kelembagaan, Ketenagaan, Metode dan
Informasi;
d. memberikan fasilitasi penumbuhan dan
pengembangan kelembagaan, Ketenagaan, Metode
Informasi dan forum masyarakat bagi pelaku utama
dan pelaku usaha;
e. meningkatkan kapasitas penyuluh Pegawai Negeri
Sipil, swadaya dan Swasta;
f. Melaksanakan evaluasi di bidang penyuluhan
pertanian;
g. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan
oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya;
-
32
Paragraf 4
SEKSI KELEMBAGAAN
Pasal 25
(1) Seksi Kelembagaan dipimpin oleh seorang kepala Seksi
yang bertanggung jawab kepada Kepala Bidang dan
mempunyai tugas :menyiapkan bahan perumusan dan
pelaksanaan kebijakan operasional serta pemantauan
Keuangan dan Barang Milik Daerah Pelaporan dibidang
Kelembagaan.
(2) Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud pada ayat (1)
Seksi Kelembagaan mempunyai fungsi :
a. penyiapan bahan perumusan kebijakan operasional
yang berkaitan dengan Bidang Kelembagaan.
b. pemberian dukungan administrasi atas pelaksanaan
tugas di Bidang Kelembagaan;
c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di Seksi
Kelembagaan;
(3) Tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
ayat (2) diuraikan sebagai berikut:
a. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan
anggaran Seksi Kelembagaan;
b. melakukan Penyiapan bahan penyusunan kebijakan di
bidang kelembagaan;
c. melakukan penyiapan bahan penguatan dan
pengembangan serta peningkatan kapasitas di bidang
kelembagaan;
d. melakukan penyiapan bahan penguatan dan
pengembangan petani;
e. melakukan penyiapan bahan dan fasilitasi akreditasi di
bidang kelembagaan;
f. melakukan penyiapan bahan dan fasilitasi sertifikasi
dan akreditasi kelembagaan petani;
g. melakukan penyiapan bahan penilaian dan pemberian
penghargaan kepada kelembagaan;
h. Melakukan penyusunan pelaporan dan
pendokumentasian kegiatan Seksi Kelembagaan;
i. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan
oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.
-
33
Paragraf 5
SEKSI KETENAGAAN
Pasal 26
(1) Seksi Ketenagaan dipimpin oleh seorang kepala Seksi yang
bertanggung jawab kepada Kepala Bidang dan mempunyai
tugas :menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan
kebijakan operasional serta pemantauan Keuangan dan
Barang Milik Daerah Pelaporan dibidang Ketenagaan.
(2) Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud pada ayat (1) Seksi Ketenagaan mempunyai fungsi:
a. penyiapan bahan perumusan kebijakan operasional yang berkaitan dengan Bidang Ketenagaan.
b. pemberian dukungan administrasi atas pelaksanaan tugas di Bidang Ketenagaan;
c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di Seksi Ketenagaan;
(3) Tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diuraikan sebagai berikut :
a. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja;
b. melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan di bidang ketenagaan;
c. melakukan penyusunan dan pengelolaan database di bidang ketenagaan;
d. melakukan penyiapan bahan pengembangan kompetensi kerja Ketenagaan;
e. melakukan penyiapan bahan dan fasilitasi penilaian dan pemberian penghargaan kepada penyuluh pertanian;
f. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksnaan tugas dan kegiatan penyuluhan pertanian;
g. melakukan Penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Ketenagaan;
h. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya;
Paragraf 6
SEKSI METODE DAN INFORMASI
Pasal 27
(1) Seksi Metode dan Informasi dipimpin oleh seorang kepala Seksi yang bertanggung jawab kepada Kepala Bidang dan mempunyai tugas :menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional serta pemantauan Keuangan dan Barang Milik Daerah Pelaporan dibidang Metode dan Informasi.
-
34
(2) Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud pada ayat (1)
Seksi Metode dan Informasi mempunyai fungsi :
a. penyiapan bahan perumusan kebijakan operasional
yang berkaitan dengan Bidang Metode dan Informasi;
b. pemberian dukungan administrasi atas pelaksanaan
tugas di Bidang Metode dan Informasi;
c pembinaan dan pelaksanaan tugas di Seksi Metode
dan Informasi.
(3) Tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
ayat (2) diuraikan sebagai berikut :
a. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan
anggaran Seksi Metode dan Informasi;
b. melakukan penyiapan bahan penyusunan program
penyuluhan;
c. melakukan penyusunan materi dan pengembangan
metodologi di bidang Penyuluhan;
d. melakukan penyiapan bahan materi dan
pengembangan metodologi di bidang penyuluhan;
e. melakukan penyiapan bahan informasi dan media di
bidang penyuluhan;
f. melakukan penyiapan bahan pengembangan dan
pengelolaan sistem manajemen informasi di bidang
penyuluhan;
g. melakukan penyusunan pelaporan dan
pendokumentasian kegiatan Seksi Metode dan
Informasi ;
h. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan
oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.
BAB IV
UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT)
Pasal 28
(1) Pada Dinas Provinsi dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis
(UPT) sesuai dengan kemampuan daerah.
(2) Pengaturan lebih lanjut mengenai jenis, tugas dan fungsi
serta susunan organisasi Unit Pelatihan Teknis (UPT) diatur
tersendiri dengan Peraturan Gubernur.
BAB V
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
Pasal 29
(1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga
fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok tenaga
fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
-
35
(2) kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior
yang ditunjuk diantara tenaga fungsional senior yang
ditunjuk diantara tenaga fungsional.
(3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) ditetapkan sesuai kebutuhan dan beban kerja.
BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 30
Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Peraturan Gubernur
Maluku Utara Nomor 24 Tahun 2009 tentang tugas, Fungsi dan
Uraian Tugas Jabatan Dinas Pertanian Provinsi Maluku Utara
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 31
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Gubernur ini dengan menempatkan dalam Berita
Daerah Provinsi Maluku Utara.
Ditetapkan di : Sofifi
Pada tanggal : 28, Desember 2016.
GUBERNUR MALUKU UTARA T T D
ABDUL GANI KASUBA
Diundangkan di : Sofifi
Pada Tanggal : 28, Desember 2016.
Plt. SEKRETARIS DAERAH
T T D
MUABDIN Hi. RAJAB
( BERITA DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA TAHUN 2016 NOMOR 52 )
-
LAMPIRAN : PERATURAN GUBERNUR MALUKU UTARA
NOMOR : 53 TAHUN 2016
TANGGAL : 28 DESEMBER 2016
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN
ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI DINAS
PERTANIAN PROVINSI MALUKU UTARA
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PERTANIAN PROVINSI MALUKU UTARA
KEPALA DINAS PERTANIAN
SEKRETARIAT KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL
KASUBAG UMUM DAN
KEPGAWAIAN
KASUBAG
PERENCANAAN,
KEUANGAN DAN BMD
BIDANG
TANAMAN
PANGAN DAN
HOLTIKULTURA
BIDANG
PERKEBUNAN
BIDANG
PETERNAKAN
KESEHATAN
HEWAN
BIDANG SARANA
DAN PRASARANA
PERTANIAN
BIDANG
PENYULUHAN
SEKSI PERBENIHAN
& PERLINDUNGAN
TANAMAN PANGAN
DAN HOLTIKULTURA
SEKSI
PERBENIHAN &
PERLINDUNGAN
PERKEBUNAN
SEKSI
PERBIBITAN DAN
PRODUKSI
TERNAK
SEKSI
PENGELOLAAN
LAHAN DAN
IRIGASI
SEKSI
KELEMBAGAA N
SEKSI PRODUKSI
TANAMAN
PANGAN DAN
HOLTIKULTURA
SEKSI
PRODUKSI
PERKEBUNAN
SEKSI
KESEHATAN
HEWAN
SEKSI
PENGELOLAAN
PUPUK,
PESTISIDA DAN
ALSINTAN
SEKSI
KETENAGAAN
SEKSI PENGOLAHAN
& PEMASARAN
TANAMAN PANGAN
DAN HOLTIKULTURA
SEKSI
PENGOLAHAN
DAN PEMASARAN
PERKEBUNAN
SEKSI KESMAVET,
PENGOLAHAN
DAN PEMASARAN
SEKSI
PEMBIAYAAN
DAN
INVESTASI
SEKSI METODE
DAN
INFORMASI
UNIT
PELAKSANA
TEKNIS DINAS
GUBERNUR MALUKU UTARA
T T D
ABDUL GANI KASUBA
36
-
37