peraturan direktur jenderal bea dan cukai...
TRANSCRIPT
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NO.P- 42/BC/2008 TGL.31 DES 2008TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELUARAN BARANG IMPOR UNTUK DIPAKAI
Dasar Hukum
Per.Dirjen No.P- 42/BC/2008 merupakan
petunjuk pelaksanaan
Per.Menkeu No. 144/PMK.04/2007
tentang
Pengeluaran Barang Impor untuk Dipakai
Pengeluaran Barang Impor Untuk Dipakai
Kawasan Pabean/tempat lain yang diperlakukan = TPS
Kecuali:– barang pindahan;– barang impor melalui jasa titipan;– barang penumpang dan awak sarana
pengangkut;– barang kiriman melalui PT. (Persero) Pos
Indonesia; – barang impor pelintas batas.
PIB
PNBP atas PIB
Importir wajib bayar PNBP atas pelayanan PIB Pembayaran PNBP melalui :
- bank devisa persepsi - pos persepsi- kantor pabean Pembayaran PNBP paling lambat pada
saat penyampaian PIB
Pengurusan PIB
• PIB dibuat oleh Importir berdasarkan dokumen pelengkap pabean dan dokumen pemesanan pita cukai.
• Importir menghitung sendiri bea masuk, cukai, dan PDRI yang seharusnya dibayar.
• Jika pengurusan PIB tidak dilakukan sendiri, Importir menguasakannya kepada PPJK.
Barang Impor Lartas wajib izin instansi teknis
Larangan/Pembatasan
PENELITIAN LARTAS
INSW PEJABAT
PIB
Cara Penyampaian PIB• Penyampaian PIB :
- setiap pengimporan
- secara berkala
• Dilakukan setelah BC.1.1, kecuali prenotification.
• Bentuk PIB :
- data elektronik
- tulisan diatas formulir
• Cara penyampaian data elektronik :
- sistem PDE Kepabeanan
- media penyimpan data elektronik
Di Kantor Pabean yang menerapkan PDE PIB wajib melalui PDE
Cara Penyampaian PIB (lanjutan)
• Lampiran PIB :
- dokumen pelengkap pabean
- bukti pembayaran bea masuk, cukai, PDRI, dan PNBP
• Lampiran PIB atas BKC impor yang pelunasan cukainya dengan pelekatan pita cukai:
- dokumen pelengkap pabean
- bukti pembayaran bea masuk, PPnBM, PPh, dan PNBP
- dokumen pemesanan pita cukai
Penyampaian Hasil Cetak PIB melalui PDE
SPJM/SPJK/SPPB
PENYERAHAN HARDCOPY PIB & DOK PELENGKAP
3 HARI
5 HARI, KECUALI YG DPT
FASILITAS PAPERLESS
MELAMPAUI JANGKA WAKTU
?DIBLOKIR
S.D. DISERAHKAN HARDCOPY
Perubahan Data PIB
• Importir dapat melakukan perubahan atas kesalahan data PIB dengan mengajukan permohonan kepada Kepala Kantor Pabean.
• Ketentuan lebih lanjut tentang perubahan atas kesalahan data PIB diatur tersendiri dengan Peraturan Direktur Jenderal.
PEMBAYARAN BM & PDRI
Pembayaran BM, Cukai & PDRI
TUNAI BERKALA
MITA PRIORITAS IMPORTIR YANG DIBERIKAN
KEMUDAHAN PIB BERKALADILAKUKAN
SEBELUM PIB DISAMPAIKAN KE KANTOR PABEAN
KPPBC YG MENERAPKAN PDE
Pembayaran BM, Cukai & PDRI (lanjutan)
PEMBAYARAN BM, CUKAI & PDRI
SSPCP
YG TERHUBUNG DG PDE
BANK DEVISA PERSEPSI
POS PERSEPSI BANK DEVISA
PERSEPSI POS PERSEPSI
NTB/NTPN
NTP/ NTPN
NTB/NTPN
NTP/ NTPN
KPPBC YG MENERAPKAN PDE
SSPCP
KPPBC YG BELUM MENERAPKAN PDE
SSPCP + NTB/NTP/NTPN SSPCP + NTB/NTP/NTPN
Nilai Pabean
– Dasar penghitungan nilai pabean : Nilai Transaksi
– Jika tidak dapat ditentukan berdasarkan nilai transakibarang tsb, maka ditentukan secara hierarki berdasarkannilai transaksi barang identik, nilai transaksi barang serupa,metode deduksi, metode komputasi atau tata cara yangwajar dan konsisten.
– Nilai Pabean dihitung berdasarkan Cost Insurance Freight(CIF).
– Ketentuan mengenai tata cara penghitungan Nilai Pabean diatur tersendiri dengan Peraturan Direktur Jenderal.
Penetapan NDPBM
NDPBM
PIB dengan pembayaran bea masukPIB berkalaPIB penyelesaian fasilitas pembebasan
PIB dengan penyerahan jaminan
PIB dengan pembebasan bea masukPIB dengan pembayaran berkala
NDPBM saat pembayaran
NDPBM saat diserahkan
jaminan
NDPBM saat mendapat nomor pendaftaran PIB
ya
tidak
Penetapan NDPBM (lanjutan)
NDPBM KEP.MENKEU
ADA?
NDPBM = nilai tukar spot harian valuta asing yang bersangkutan di pasar internasional terhadap dolar Amerika Serikat yang berlaku pada penutupan hari kerja sebelumnya.
Klasifikasi dan Pembebanan Barang Impor
– Pedoman klasifikasi dan pembebanan :
Buku Tarif Bea Masuk Indonesia (BTBMI)
Ketentuan yang mengatur pembebanan
– Klasifikasi dan pembebanan berlaku ketentuanpada saat PIB mendapat nomor pendaftaran
PPN = % PPN x (nilai pabean + BM + cukai)PPnBM = % PPnBM x (nilai pabean + BM + cukai)PPh = % PPh x (nilai pabean + BM + cukai)
Penghitungan Bea Masuk, Cukai, dan PDRI
Cara Penghitungan BM,Cukai, dan PDRI
Tarif advalorum:BM = nilai pabean X NDPBM X pembebanan BM
Tarif spesifik :BM = jumlah satuan barang X pembebanan BM
Cara Penghitungan PPN, PPnBM, dan PPh
BM dibayar, ditangguhkan dan/atau ditanggung pemerintah
Pembulatan BM, Cukai & PDRI
BM, Cukai, & PDRI dihitung untuk setiap jenis
barang
BM, Cukai, & PDRI dibulatkan dalam ribuan
Rupiah penuh untuk satu PIB
Pemeriksaan Pabean Secara Selektif
• Terhadap Barang Impor yang telah diajukan PIB dilakukan pemeriksaan pabean secara selektif berdasarkan manajemen risiko.
• Pemeriksaan pabean meliputi penelitian dokumen dan pemeriksaan fisik barang.
Penetapan JalurPemeriksaan pabean
secara selektif Penetapan jalur
pengeluaran barang
Jalur Merah ( Periksa Fisik & Dok)Jalur Kuning (Periksa Dok)Jalur Hijau (Periksa Dok, pasca SPPB)Jalur MITA Non-Prioritas(tidak diperiksa, kec)
Jalur MITA Prioritas (Tidak diperiksa) barang ekspor yang diimpor kembali barang yang terkena pemeriksaan acak barang impor tertentu yang ditetapkan
oleh pemerintah
SPPF
Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Fisik (SPPF) merupakan izin pengeluaran barang untuk dilakukan pemeriksaan fisik di tempat Importir
> Jika diperlukan pemeriksaan lab, Importir wajib menyiapkan barang untuk diambil contoh
> Dapat dilakukan pemeriksaan fisik melalui mekanisme NHI berdasarkan informasi dari Pejabat pemeriksa dokumen
Pemeriksaan FisikSPJM/SPPF
Importir: menyerahkan hardcopy PIB, dokumen pelengkap pabean, dan SSPCP, dalam hal PIB
disampaikan dengan menggunakan sistem PDE Kepabeanan menyiapkan barang untuk diperiksa hadir dalam pemeriksaan fisik
3 HARI + perpanjangan atas
permintaan importir
TIDAK DILAKUKAN?DIBLOKIR S.D. DISERAHKAN
HARDCOPYPEJABAT PABEAN DAPAT MEMERINTAH
DILAKUKAN PEMERIKSAAN FISIK; TPSWAJIB MEMBANTU
PERIKSA FISIK
Pemeriksaan Fisik dg Pemindai• Pemeriksaan Fisik dg pemindai dapat dilakukan terhadap:
Barang yg ditetapkan jalur hijau “pemindai peti kemas“
barang “satu jenis/ satu pos tarif” yg ditetapkan jalur merah
barang impor dalam refrigerated container
barang yang berisiko tinggi berdasarkan hasil analisis intelijen
barang peka udara
barang lainnya atas pertimbangan Ka KPPBC/Ka KPU/Pejabat yang ditunjuk
• Dikecualikan :
barang impor peka cahaya
barang impor yang mengandung zat radioaktif
barang impor lainnya yg menjadi rusak jika dipindai
PNBP untuk Uji Laboratorium
Untuk identifikasi Barang Impor
Pejabat pemeriksa dokumen
“perintah uji lab”
BPIB
PNBP
Penelitian Tarif dan Nilai Pabean
–Penelitian tarif dan nilai pabeandiselesaikan dalam waktu paling lama 30hari sejak tanggal pendaftaran PIB
–Ketentuan mengenai tata cara penelitian tarif dan nilai pabean diatur tersendiri dengan Peraturan Direktur Jenderal.
Kekurangan BM, Cukai & PDRI
• Jika hasil penelitian menemukan kekuranganBM, cukai & PDRI Surat Penetapan Tarifdan/atau Nilai Pabean (SPTNP)
• SPTNP atas jalur merah/jalur kuning SPPB terbit setelah:
Dilunasi kekurangan BM, cukai, PDRI, dan/atau SA
Diserahkan jaminan jika diajukan keberatan
Keberatan
Keberatan tertulis diajukan atas penetapan :
tarif dan/atau nilai pabean ygmengakibatkan kurang BM, cukai & PDRI
pengenaan SA berupa denda
Kekurangan BM, cukai & PDRI selainkarena tarif dan/atau nilai pabean
penetapan pabean lainnya yg tidakmenyebabkan kurang bayar
Keberatan (lanjutan)
• Keberatan diajukan kepada :
– Dirjen u.p. Ka KPU BC jika keberatan diajukan di KPU BC
– Dirjen u.p. Dir PPKC melalui Ka KPPBC jika keberatan diajukan di KPPBC
• Atas keberatan wajib diserahkan jaminan sebesar tagihan negara, kecuali:
Belum terbit SPPB & belum keluar dr kawasan pabean
tagihan telah dilunasi
penetapan Pejabat tidak menimbulkan kurang bayar
PENGELUARAN BARANG IMPOR
Pengeluaran barang impor untuk dipakai dilakukan setelah mendapat persetujuan
dari sistem komputer pelayanan atau Pejabat.
Pemberitahuan Pendahuluan (Prenotification)
• Importir dapat menyampaikan pemberitahuan pendahuluan dengan mengajukan PIB:
sebelum dilakukan pembongkaran barang impor bagi Importir MITA Prioritas tanpa harus mengajukan permohonan; atau
paling cepat 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal perkiraan pembongkaran barang impor bagi Importir lainnya setelah mendapatkan persetujuan Kepala Kantor Pabean atau Pejabat yang ditunjuk.
Barang Impor Eksep
Jika saat pengeluaran dr kawasanpabean ada selisih kurang dari jumlahdalam PIB (eksep):
penyelesaiannya dengan PIB semula
Penyelesaian paling lama 60 hr sejaktgl SPPB
Impor Barang Kena Cukai (BKC)
– Impor BKC harus oleh Importir pemilikNomor Pokok Pengusaha Barang KenaCukai (NPPBKC)
– Cukai atas BKC impor wajib dilunasi sebelum SPPB, kec :
BKC “dibebaskan cukainya”
BKC berfasilitas “cukai tidak dipungut”
Barang Larangan dan/atau Pembatasan
• Jika ada terdapat Barang Impor yang terkena lartas belum memenuhi persyaratan impor
barang lainnya yang tidak terkena lartas diizinkan untuk dikeluarkan setelah dilakukan penelitian mendalam
• Syarat: Barang diberitahukan dg benar dlm PIB
Pembatalan PIB• PIB melalui PDE dapat dibatalkan jika :
a. salah kirim yaitu data PIB dikirim ke KantorPabean lain dari Kantor Pabean tempatpengeluaran barang
b. penyampaian data PIB dari importasi yangsama dilakukan lebih dari satu kali
• Pembatalan PIB dilakukan dengan persetujuanKa KPU BC/Ka KPPBC/Pejabat yang ditunjukberdasarkan permohonan Importir
Ketentuan Khusus
Ketentuan dalam Per.Dirjen No.P-42/BC/2008 tidak berlaku untuk pengeluaran Barang Impor
untuk dipakai yang diatur khusus
Seperti :
a. impor tenaga listrik, barang cair, atau gasmelalui transmisi atau saluran pipa
b. pengeluaran Barang Impor untuk dieksporkembali
Pengaturan Lebih Lanjut
Jika diperlukan,
Kakanwil DJBC/Ka KPU BC
dapat
menetapkan lebih lanjut petunjuk teknis sepanjang tidak bertentangan dengan
Per.Dirjen No.42/BC/2008.
Ketentuan dalam Kep/Per.Dirjen : No.KEP-07/BC/2003 Petunjuk Pelaksanaan Tatalaksana Kepabeanan di Bidang
Impor sebagaimana telah diubah terakhir dengan peraturanDirektur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-06/BC/2007
No.KEP-97/BC/2003 Profil Importir dan Profil Komoditi untuk Penetapan JalurDalam Pelayanan Impor
No.P-21/BC/2007 Petunjuk Pelaksanaan Tatalaksana Kepabeanan di BidangImpor pada Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai TanjungPriok sebagaimana telah diubah dengan peraturan DirekturJenderal Bea dan Cukai Nomor P-25/BC/2007
yang telah diatur dalam Per.Dirjen No.42/BC/2008 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Pencabutan Aturan Lama
kecuali jika pelayanan menggunakan SKP di Kantor Pabean belum siap
Pemberlakuan
Peraturan Direktur Jenderal No.42/BC/2008 tanggal 31 Desember 2008
mulai berlaku :
Sejak 30 Januari 2009
KETENTUAN PERALIHAN
Pemberlakuan P-42/BC/2008
untuk PIB yang disampaikan :
- melalui sistem PDE Kepabeanan
- menggunakan media penyimpan data elektronik
paling lambat
tanggal 31 Maret 2009
HAL-HAL YANG BARU• Penelitian lartas impor oleh Portal INSW.
• 5 Jalur Pelayanan impor:
Jalur MITA Prioritas
Jalur MITA Non Prioritas
Jalur Hijau
Jalur Kuning
Jalur Merah
• Peran Unit Pengawasan menjadi lebih aktif.
• Pengaturan Impor BKC.
HAL-HAL YANG BARU (lanjutan)
• Dokumen yang dicetak secara otomatis oleh sistem komputer tidak memerlukan nama, tanda tangan pejabat, dan cap dinas.
• Respons uji lab + PNBP uji lab.
• Perubahan formulir yang digunakan.
• Perubahan istilah yang digunakan.
Lampiran 1-3
TATAKERJA PENYELESAIAN BARANG IMPOR UNTUK DIPAKAI DENGAN PIB
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NO.P- 42/BC/2008 TGL.31 DES 2008TENTANG
Subyek Yang Terlibat Dalam Proses Penyelesaian
1. Importir 2. Bank Devisa Persepsi / Pos Persepsi3. Kantor Pabean
1. Sistem Komputer Pelayanan2. Pejabat penerima dokumen3. Pejabat yang meneliti barang Lartas4. Pejabat pemeriksa dokumen5. Pejabat yang menangani pelayanan pabean6. Pejabat pemeriksa barang7. Pejabat pengawasan pengeluaran barang8. Pejabat yang menangani penagihan9. Unit pengawasan
4. Laboratorium
Urutan Proses
I. PENDAFTARAN PIB
II. PENETAPAN JALUR PELAYANAN IMPOR
III. PENGELUARAN BARANG IMPOR
IV. PASCA PERSETUJUAN PENGELUARAN BARANG
Y
N
Kecuali pembayaran berkala
IMPORTIR
Modul PIB
PIB
SSPCP
Bank Devisa persepsi /Pos Persepsi
Pejabat Peneliti Lartas
Lartas?
Ok
NPP
KANTOR PABEAN
Nomor & Tanggal PIB
N
N
Lartas?
Y
Y
NPBL
Pendaftaran PIB Pertukaran Data Elektronik
Portal INSW
PIB
OK?/TELITI LANJUT?
Penelitian Lartas
N
Y
S K P
Credit Advice
R
R
PIB
Blokir?
NPP
Penelitian mandatory
Y
N
N
Y
3 hr OK?Y
N
IMPORTIR
Modul PIB
Bank Devisa persepsi /Pos Persepsi
PIB
Dokap
SSPCP
Pejabat penerima dokumen
S K P
Pejabat Peneliti Lartas
Lartas?
Penelitian
Ok
NPP
KANTOR PABEAN
Nomor & Tanggal PIB
N
N
N
Ok
N
NPBL Y
Kecuali pembayaran berkala
Pendaftaran PIB Media Penyimpan Data Elektronik
Y
N
Y Ok
Y NPP
3 hr OK?
Y
IMPORTIR
Modul PIB
Bank Devisa persepsi /Pos Persepsi
PIB
Dokap
SSPCP
Pejabat penerima dokumen
Pejabat Peneliti Lartas
Lartas?
Penelitian
Ok
NPP
KANTOR PABEAN
Nomor & Tanggal PIB
N
N
N
OkY N
NPBL Y Kecuali pembayaran berkala
Pendaftaran PIB Tulisan di atas Formulir
Y
NPP
3 hr OK?Y
N
Penetapan Jalur Pelayanan
• Jalur MITA Prioritas
• Jalur MITA Non Prioritas
• Jalur Hijau
• Jalur Kuning
• Jalur Merah
Jalur MITA Prioritas
KANTOR PABEAN
PIB
Importir MITA Prioritas
SPPB
Pejabat pemeriksa dokumen/SKP
SPPB
Petugas Pintu
SPPB
Pencocokan & memberikan catatan pengeluaran
Petugas manifest
SPPB
Penutupan Pos BC 1.1.
Importir MITA Prioritas yang mendapat fasilitas pembayaran berkala melakukan pembayaran BM dan PDRI pasca persetujuan pengeluaran barang
Jalur MITA Non Prioritas
PIB
Importir
SPPB
Pejabat pemeriksa dokumen/SKP
SPPB
Petugas Pintu
SPPB
Pencocokan & memberikan catatan pengeluaran
Petugas Pemeriksa Brg
SPPB
Penutupan Pos BC 1.1.Periksa Fisik?
SPPF
N
Y SPPF SPPF
Pencocokan & memberikan catatan pengeluaran
Petugas Manifest
SPPF
Pemeriksaan fisik barang di gd Importir
LHP
Jalur Hijau
KANTOR PABEAN
PIB
Importir
SPPB
Pejabat pemeriksa dokumen/SKP
SPPB
Petugas Pintu
SPPB
Pencocokan & memberikan catatan pengeluaran
Petugas manifest
SPPB
Penutupan Pos BC 1.1.
Penetapan Tarif dan Nilai Pabean
Sesuai?
Penerbitan SPTNP dan menerima bukti bayar kekurangan dari importir (SSPCP)
N
Y
Arsip
INP
DNP
Jalur Kuning
PIB
Importir
SPJK
Pejabat pemeriksa dokumen/SKP
SPJK
Petugas Pintu
SPPB
Pencocokan & memberikan catatan pengeluaran
SPPB
Penutupan Pos BC 1.1.
Petugas Manifest
Dugaan Pelanggaran
?
SPPB
N
NHI
Mekanisme NHI
NHI 2 hr?
Y
Y N
Pidana?
Penetapan Tarif dan Nilai Pabean
Proses lebih lanjutY
Sesuai?
Penerbitan SPTNP dan menerima bukti bayar kekurangan dari importir
N
Y
N
P2
Jalur Merah
PIB
Importir
SPJM
Pejabat pemeriksa dokumen/SKP
SPJM
Petugas Pintu Petugas ManifestPejabat Pemeriksa Brg
Menyiapkan Brg untuk diperiksa
IP IP
Pemeriksaan fisik
LHP/ BAP
Penelitian dan penetapan
Sesuai?
SPPB
Penerbitan SPTNP dan menerima bukti bayar kekurangan dari importir
SPPB
Pencocokan & memberikan catatan pengeluaran
SPPB
Penutupan Pos BC 1.1.
Y
N
Unit pengawasan
Penelitian
LHPY
Koordinasi, jika diperlukan
Lampiran IV
TATAKERJA
PENYELESAIAN BARANG IMPOR EKSEP
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NO.P- 42/BC/2008 TGL.31 DES 2008TENTANG
sebelum pengeluaran barang impor
PERMOHONAN
jalur MITA prioritasjalur MITA non prioritasjalur hijaujalur kuning
sebelum pemeriksaan fisik
jalur Merah
PIB mendapat
Nomor
Importir ajukan permohonan pengeluaran barang impor eksep kpd Ka KPU/Ka KPPBC/ Pejabat yg
ditunjuk
SAAT PERMOHONAN SAAT PERMOHONAN
Permohonan dilengkapi dengan :
–Fotokopi PIB
–Dokumen pelengkap pabean
–Dokumen yang menerangkan penyebab terjadinya pengeluaran barang impor eksep
PERMOHONAN (lanjutan)
Ka KPU BC/Ka KPPBC
BARANG YG DIKELUARKAN
Persetujuan
Pejabat Pabean
“Setuju Keluar Sebagian”
SPPB
SISA BARANG (EKSEP) “sesuai”Pejabat Pabean
-jalur MITA prioritas -jalur MITA non prioritas
-jalur hijau -jalur kuning
Jalur Merahatau
tidak tersedia pemindai peti
kemas
IP melalui pemindai
IP
Periksa Fisik melalui pemindai
Periksa Fisik
Pejabat pemindai :
“SESUAI PEMBERITAHUAN”
Pejabat Pemeriksa Barang :
“SESUAI PEMBERITAHUAN”
SPPB LAMASPPB LAMA
“SETUJU KELUAR”
SPPB LAMA
SISA BARANG (EKSEP) “tidak sesuai”
Pejabat Pabean
-jalur MITA prioritas -jalur MITA non prioritas
-jalur hijau -jalur kuning
Jalur Merahatau
tidak tersedia pemindai peti
kemas
IP melalui pemindai
IP
Periksa Fisik melalui pemindai
Periksa Fisik
Pejabat pemindai :
“TIDAK SESUAI PEMBERITAHUAN”
Pejabat Pemeriksa Barang :
“TIDAK SESUAI PEMBERITAHUAN”
SPPBSPPB
“PENELITIAN”
UNIT PENGAWASAN
PIB & SPPB
Dugaan pidana?
Proses Lebih Lanjut
ya
tidak
“SETUJU KELUAR”+
SPTNP + SSPCP
SPPB
BATAS WAKTU PENYELESAIAN EKSEP
Jika barang impor eksep tidak akan didatangkanatau tidak akan datang dalam 60 hari sejak tgl.SPPB Importir :
• mengajukan surat pemberitahuan kepadaKepala Kantor Pabean
• mengajukan permohonan pengembalian beamasuk kepada Kepala Kantor Pabean
• mengajukan PIB baru dengan membayarbea masuk, cukai dan PDRI
Lampiran V
FORMULIR –FORMULIR YANG DIGUNAKAN
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NO.P- 42/BC/2008 TGL.31 DES 2008TENTANG