Menimbang : a.

b.

c.

Mengingat : 1.

2.

3.

4.

5.

6.

Alamat : Tantang S Kode Pos : 78561

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan

Keuangan Desa;

Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara

Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4587);

PEMERINTAH DESA SUKA GERUNDIKECAMATAN PARINDU

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten

Sanggau Nomor 6 Tahun 2007 tentang Keuangan Desa, Kepala Desa mengajukan

Rancangan Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa)

kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk memperoleh persetujuan bersama;

PERATURAN DESA SUKA GERUNDI

NOMOR 2 TAHUN 2011

TENTANGANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

KEPALA DESA SUKA GERUNDI

TAHUN ANGGARAN 2011

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

bahwa persetujuan bersama terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

(APBDesa) yang diajukan sebagaimana dimaksud huruf a, merupakan perwujudan dan

Rencana Kerja Pemerintahan Desa Tahun Anggaran 2011 yang dijabarkan kedalam

kebijakan umum APBDesa;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b,

perlu menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran

2011 dengan Peraturan Desa;

Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat

Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Menetapkan :

a.

b.

c.

d. Daerah adalah Kabupaten Sanggau;

e. Bupati adalah Bupati Sanggau;

f. Kecamatan, adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah kabupaten;

KETENTUAN UMUM

Peraturan Bupati Sanggau Nomor 5 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sanggau Tahun Anggaran 2011;

Keputusan Bupati Sanggau Nomor 41 Tahun 2011 tentang Penetapan Alokasi Dana

Desa Kabupaten Sanggau Tahun Anggaran 2011;

Keputusan Bupati Sanggau Nomor 64 Tahun 2011 tentang Penetapan Alokasi Belanja

Bagi Hasil Penyisihan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Bagian Penerimaan Pemerintah

Kabupaten 10% diperuntukan Kepada Pemerintah Desa dan Kelurahan di Kabupaten

Sanggau Tahun Anggaran 2011;

Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 5 Tahun 2007 tentang Badan

Permusyawaratan Desa;

Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 6 Tahun 2007 tentang Keuangan Desa ;

Dengan Persetujuan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SUKA GERUNDI

Pasal 1

KEPALA DESA SUKA GERUNDI

MEMUTUSKAN :

PERATURAN DESA SUKA GERUNDI TENTANG ANGGARAN

PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2011.

Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang

kekuasaan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-

undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Pemerintahan Daerah, adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip

otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana

dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Pemerintah Daerah, adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan

Daerah;

BAB I

Dan

Peraturan Bupati Sanggau Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pemanfaatan Bantuan

Keuangan yang berasal dari Penyisihan Pajak Bumi dan Bangunan pada Desa dan

Kelurahan;

Peraturan Bupati Sanggau Nomor 13 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan dan

Pertanggungjawaban Keuangan Desa Sebagaimana telah dirubah beberapa pasal

menjadi Peraturan Bupati Sanggau Nomor 24 tahun 2010 tentang Perubahan atas

Peraturan Bupati Sanggau Nomor 13 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan dan

Pertanggungjawaban Keuangan Desa;

Keputusan Bupati Sanggau Nomor 42 Tahun 2011 tentang Pemberian Bantuan kepada

Perangkat Adat Kabupaten Sanggau Tahun Anggaran 2011;

Keputusan Bupati Sanggau Nomor 43 Tahun 2011 tentang Penetapan Tunjangan

Penghasilan Aparat Pemerintah Desa Kabupaten Sanggau Tahun Anggaran 2011;

Peraturan Desa Suka Gerundi Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Desa ( RPJMD ) Suka Gerundi Tahun 2011 - 2015.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan

Keuangan Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 1 Tahun 2011 tentang Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sanggau Tahun Anggaran 2011;

g. Camat adalah Camat Parindu;

h. Desa adalah Desa Suka Gerundi;

i.

j.

k.

l.

m.

n.

o.

p.

q.

r.

s.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2011 terdiri atas :

1. Pendapatan

a. Pendapatan Asli Desa sejumlah :

b. Pendapatan yang berasal dari Pemerintah sejumlah :

Jumlah Pendapatan :

2. Belanja

a. Belanja Aparatur Desa :

b. Belanja Operasional Pemerintah Desa sejumlah :

c. Belanja Pembangunan Desa sejumlah :

Jumlah Belanja :

Surplus / (Defisit) :

3. Pembiayaan

a. Penerimaan Pembiayaan :

b. Pengeluaran Pembiayaan :

Jumlah Pembiayaan :

Pasal 2

183.381.935,00Rp

-Rp

Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya di singkat BPD adalah Lembaga yang merupakan

perwujudan demokrasi dalam penyelenggaran pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara

pemerintahan desa;

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan

tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD,

dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disebut ADD adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah

Kabupaten untuk desa yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang

diterima oleh Kabupaten;

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan

tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD yang

ditetapkan dengan Peraturan Desa;

BAB II

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

Rencana Pembangunan Jangka Pendek (Tahunan) yang selanjutnya disebut Rencana Kerja

Pembangunan Desa (RKP Desa) adalah hasil musyawarah masyarakat desa tentang program dan

kegiatan yang akan dilaksanakan untuk periode 1 (satu) Tahun;

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya di singkat RPJMDes adalah dokumen

perencanaan desa untuk periode 5 (lima) Tahun;

Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara

Pemerintahan Desa;

Pemerintahan Desa adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan

Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan

asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara

Kesatuan Republik Indonesia;

1.603.802,00Rp

(1.603.802,00)Rp

1.603.802,00Rp

-Rp

183.381.935,00Rp

85.292.737,00Rp

184.985.737,00Rp

Pendapatan adalah semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1

(satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa;

Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu)

tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa.

Pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan / atau penggeluaran yang akan

diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran

berikutnya.

24.093.000,00Rp

75.600.000,00Rp

1. Lampiran I Ringkasan APBDesa.

2. Lampiran II Daftar Jumlah Perangkat Desa, Anggota BPD dan Pengurus RT/RW

3. Lampiran III Rekapitulasi Hasil Musrenbangdes

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Ditetapkan di Desa : Suka Gerundi

Pada Tanggal : Maret 2011.

Pasal 3

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya

dalam Berita Daerah.

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, tercantum

dalam lampiran yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini, terdiri dari :

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan peraturan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai

landasan operasional pelaksanaan APBDesa.

Pasal 5

KETENTUAN PENUTUP

BAB III

Kepala Desa Suka Gerundi,

S a r t o n o

BERITA DAERAH KABUPATEN SANGGAUTAHUN ......... NOMOR ............ 261

Diundangkan di Sanggau Pada tanggal ...................................

Sekretaris Daerah Kabupaten Sanggau,

Drs. C. ASPANDI