peraturan dasar federasi sarikat buruh muslimin … filesektor profesi usaha niaga, bank, asuransi...

PD/PRT F-SARBUMUSI NKBA

PERATURAN DASAR

FEDERASI SARIKAT BURUH MUSLIMIN INDONESIA

NIAGA, KEUANGAN, BANK DAN ASURANSI

PERIODE : 2016 – 2021

MUKADIMAH

Sesungguhnya kemerdekaan berkumpul dan berserikat, hak

mengeluarkan pendapat secara lisan, maupun tulisan, hak berunding

dan memperoleh pekerjaan, penghidupan yang layak bagi

kemanusiaan serta mempunyai kedudukan yang sama di depan

hukum, merupakan hak-hak dasar setiap masyarakat buruh.

Bahwa hal tersebut dijamin secara konstitusi, bagian dari

kedaulatan Negara Republik Indonesia yang dideklarasikan Tanggal

17 Agustus Tahun 1945. Tidak hanya sebagai bentuk pencapaian dan

deklarasi kemerdekaan, karena sebagai sebuah bangsa yang merdeka

dan berdaulat telah bertegad untuk terus berjuang membangun

masyarakat, bangsa dan Negara yang adil dan makmur berdasarkan

Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Bahwa Buruh Indonesia merupakan bagian yang tak

terpisahkan dari masyarakat bangsa Indonesia yang senantiasa dijiwai

oleh rasa senasib dan sepenanggungan serta solidaritas dan

kesetiakawanan, berwawasan kebangsaan dan cinta tanah air,

memiliki tekad dan cita-cita bersama untuk mencapai masa depan


yang lebih baik, demi harkat dan martabat kemanusiaan buruh

Indonesia.

Bahwa komponen buruh berdasarkan jenis pekerjaan dan

sektor profesi usaha niaga, bank, asuransi dan jasa keuangan non bank

yang terdiri dalam kemajemukan suku, agama, budaya, pendidikan,

dan pekerjaan yang telah terhimpun didalam organisasi-organisasi

serikat buruh Gerakan Lapangan Pekerjaan Niaga, keuangan,Bank,

Asuransi dan Jasa Non Bank bertekad menyatukan visi, misi dan

langkah perjuangan bersama guna mewujudkan peran sertanya dalam

proses pembangunan bangsa yang didasari pada nilai-nilai

kebangsaan, kemanusiaan, kemandirian, keadilan dan kesetaraan.

Sadar sepenuhnya atas panggilan ke-Indonesiaan ,cita-cita,

dan rasa tanggung jawab terhadap peranan, fungsi dan hak sebagai

buruh Indonesia dalam memperjuangkan, melindungi dan membela

kepentingan Buruh anggota dan buruh pada umumnya serta

meningkatkan kesejahteraan diri buruh dan keluarganya. Maka atas

nama Allah yang Maha Kuasa, kami para buruh Gerakan Buruh

Lapangan Pekerjaan Sarikat Buruh Muslimin Indonesia Niaga,

Keuangan, Bank, Asuransi dan Jasa Non Bank menghimpun diri dan

menyatakan diri bergabung dan membentuk satu wadah organisasi

Federasi Serikat Buruh Muslimin Indonesia Niaga, Keuangan,Bank

dan Asuransi dengan Peraturan Dasar dan Peraturan Rumah Tangga

Sebagai berikut :


BAB I

BENTUK, NAMA, SIFAT, AZAS DAN KEDUDUKAN

Pasal 1

BENTUK

Organisasi ini berbentuk Federasi yang menghimpun Gabungan Basis

Lapangan Pekerjaan Serikat Buruh berdasarkan jenis industri, jasa dan

profesi.

Pasal 2

NAMA

Organisasi ini bernama Federasi SARBUMUSI Niaga, Keuangan,

Bank, Asuransi dan Jasa Non Bank – disingkat F-SARBUMUSI

NKBA.

Pasal 3

SIFAT

Organisasi ini adalah organisasi Pekerja yang bersifat Demokratis,

bebas, terbuka, Representative, Profesional, Fungsional, dan

Bertanggung jawab.

Pasal 4

AZAS

Organisasi ini berazaskan Pancasila dan undang undang dasar 1945.

Pasal 5

KEDUDUKAN

Pusat Organisasi ini berkedudukan di Jakarta, Ibukota Negara

Republik Indonesia.


BAB II

KEDAULATAN DAN AFILIASI

Pasal 6

KEDAULATAN ORGANISASI

1. Kedaulatan tertinggi organisasi berada pada anggota dan

dilakukan sepenuhnya melalui forum permusyawaratan menurut

tingkatan organisasi.

2. Tata Laksana Permusyawaratan organisasi sebagaimana ayat 1

pasal ini, diatur lebih lanjut dalam Peraturan Organisasi.

Pasal 7

AFILIASI ORGANISASI

1. Organisasi ini bergabung dan merupakan bagian yang tak

terpisahkan sebagai anggota Federasi dalam Konfederasi

SARBUMUSI NU.

2. Organisasi dapat berafiliasi pada organisasi sejenis ditingkat

internasional sepanjang tidak bertentangan dengan

kepentingan Nahdlatul Ulama, Konfederasi Sarbumusi NU

dan Negara Republik Indonesia

BAB III

FUNGSI, TUJUAN DAN USAHA

Pasal 8

FUNGSI

1. Sebagai wahana pembinaan Buruh pada Basis lapangan

pekerjaan Niaga, Keuangan, Bank, Asuransi dan Jasa


Keuangan Non Bank untuk berpartisipasi dalam

peningkatan disiplin, etos kerja, serta produktifitas kerja.

2. Sebagai pendorong dan penggerak anggota, dalam

mensukseskan program kerja organisasi secara menyeluruh.

3. Sebagai wahana peningkatan kesejahteraan buruh lahir dan

batin.

4. Sebagai wahana pelindung, pembela dan memperjuangakan

hak-hak serta kepentingan Buruh dan keluarganya.

5. Wadah dan pembinaan kader-kader bangsa yang profesional,

jujur, disiplin, trampil, produktif dan bertanggung jawab.

Pasal 9

TUJUAN

1. Bertujuan meningkatkan taraf hidup, perlindungan, dan

kesejahteraan kaum buruh dan keluarganya, guna

mewujudkan martabat kehidupan kemanusiaan yang layak,

damai, adil, sejahtera lahir batin yang diridhoi Allah SWT.

2. Peningkatan keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT.

3. Menghimpun dan menyatukan kaum Buruh sektor Niaga,

Keuangan, Bank, Asuransi dan Jasa Keuangan Non Bank dan

atau lapangan pekerjaan sejenis serta mewujudkan rasa

kesetiakawanan dan solidaritas diantara sesama kaum Buruh.

4. Mewujudkan kehidupan dan penghidupan buruh Indonesia

yang layak sesuai dengan kemanusiaan yang adil dan beradab

dengan cara melindungi, membela dan mempertahankan hak-

hak dan kepentingan kaum buruh.

5. Terwujudnya suasana kehidupan hubungan industrial yang

sejuk, serasi, harmonis dan demokratis

6. Meningkatkan produktivitas kerja dalam rangka

mensukseskan Pembangunan Nasional.


Pasal 10

USAHA

1. Mengadakan dakwah untuk mempertinggi mutu kesadaran

dan pengamalan ajaran agama Islam Ahl-sunnah

Waljama’ah.

2. Mengusahakan peningkatan kualitas anggota terutama

dengan cara mempertinggi mutu pengetahuan, keahlian dan

keterampilan di bidang pekerjaan dan profesi serta

kemampuan berorganisasi.

3. Memperjuangkan terwujudnya perundang-undangan dan

peraturan ketenagakerjaan serta peraturan pelaksanaannya

sesuai dengan kepentingan kaum Buruh.

4. Mengadakan usaha-usaha untuk menjamin terciptanya

ketenangan bekerja dan berusaha yang mencerminkan

keadilan serta tanggung jawab sosial.

5. Membentuk lembaga dan badan badan usaha lain yang sah

dan bermanfaat untuk melayani kebutuhan anggota dan

keluarganya, serta tidak bertentangan dengan peraturan dasar

dan peraturan rumah tangga.

6. Mengupayakan dan mendorong pemberdayaan dibidang

kesehatan, kemaslahatan dan ketahanan keluarga,

memberikan perlindungan dan pembelaan terhadap hak-hak

buruh.

7. Menjalin dan membina hubungan kerjasama yang baik antara

sesama serikat buruh baik didalam maupun di luar negeri.


BAB IV

BENDERA, LAMBANG DAN LAGU

Pasal 11

BENDERA

Organisasi ini mempunyai bendera berwarna dasar biru dan berukuran

3:2 yang ditengah-tengahnya dilukiskan lambang Panah dan

lempengan pipih Balok tersusun.

Pasal 12

LAMBANG

Lambang – lambang melukiskan :

1. Sebuah roda gigi terputus 12 buah dengan atas warna kuning

emas dan bawah berwarna biru.

2. Dalam lingkaran bagian atas terdapat panah berwarna kuning

keemasan.

3. Dalam lingkarang bagian bawah terdapat balok tersusun

pipih berwarna biru

4. Besar lambang adalah sepertiga (1/3) dari panjang seper dua

(1/2) dari lebar.

5. Lambang Federasi NKBA mempunyai arti sebagai berikut:

6. Warna biru berarti damai

7. Warna putih berarti suci

8. Warna kuning keemasan melambangkan kebesaran hukum

Allah.

9. Roda mencerminkan kaum buruh

10. Panah melambangkan visi kedepan untuk mewujudkan

kesejahteraan buruh dan keluarganya.

11. Balok pipih tersusun rapih melambangkan sector NKBA

yang mempunyai hubungan satu dan lainnya dalam

solidaritas buruh.


12. Secara keseluruhan lambang Federasi-Sarbumusi NKBA

memcerminkan semangat persatuan dan kesatuan kaum

buruh, partisipasi dan tanggung jawab dalam pembangunan

nasional, serta keadilan, kujujuran dan kebenaran.

Pasal 13

LAGU

Federasi Sarbumusi NKBA menggunakan lagu organisasi

SARBUMUSI menjadi lagu berupa mars serta Hymne SARBUMUSI.

BAB V

KEANGGOTAAN, HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 14

ANGGOTA

1. Yang dapat diterima menjadi anggota ialah semua buruh

warga negara Indonesia yang tergabung dalam GBLP pada

sektor Niaga (Baik industri niaga dan niaga umumnya),

Keuangan, Bank, Asuransi, dan Jasa Keuangan Non Bank

dan wajib mentaati PD/PRT Federasi Sarbumusi NKBA

dengan tidak didasari kepada aliran politik, agama, ras atau

suku bangsa dan jenis kelamin.

2. Pengurus dan staff Perangkat Organisasi Federasi Sarbumusi

NKBA.


Pasal 15

HAK – HAK ANGGOTA

Anggota yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan organisasi

mempunyai hak :

1. Hak memilih dan dipilih.

2. Hak berbicara, mengajukan pendapat dan saran untuk

kemajuan organisasi baik secara lisan maupun tulisan.

3. Hak aktif dalam melaksanakan keputusan organisasi.

4. Hak mendapat perlindungan dan pembelaan.

5. Membela dan dibela dalam sidang organisasi.

6. Mendapat bimbingan, pendidikan, perlindungan dan

pembelaan dari organisasi.

Pasal 16

KEWAJIBAN ANGGOTA

1. Mentaati Peraturan Dasar dan Peraturan Rumah Tangga,

Keputusan-keputusan Organisasi serta Peraturan-peraturan

Organisasi.

2. Membela dan menjunjung tinggi nama baik Organisasi.

3. Membayar Uang Pangkal, Iuran dan Uang Konsolidasi.

4. Turut aktif dalam melaksanakan Keputusan-keputusan

Organisasi.

5. Menghadiri dan mengikuti Rapat, Pertemuan-pertemuan serta

kegiatan-kegiatan yang diadakan Organisasi.

6. Menentang setiap usaha dan tindakan yang merugikan

kepentingan organisasi.


Pasal 17

RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup lapangan Federasi Sarbumusi ini meliputi

sebagaimana diatur dalam PD/PRT Konfederasi SARBUMUSI NU

meliputi :

1. Sektor Niaga.

2. Sektor Keuangan.

3. Sektor Bank.

4. Sektor Asuransi.

5. Jasa Keuangan Non Bank.

6. Industri Umum yang terkait dengan niaga, keuangan dan jasa

Bank non Bank.

BAB VI

SUSUNAN ORGANISASI DAN KEPENGURUSAN

Pasal 18

SUSUNAN ORGANISASI

Organisasi secara Nasional disusun secara vertikal sebagai berikut :

1. Tingkat nasional meliputi seluruh wilayah Republik

Indonesia.

2. Tingkat GBLP meliputi perusahaan-perusahaan dalam sektor

Niaga, Keuangan, Bank, Asuransi, dan Jasa Non Bank.


Pasal 19

KEPENGURUSAN

1. Pada tingkat Nasional dipimpin oleh Pimpinan Pusat Federasi

SARBUMUSI Niaga, Keuangan, Bank, Asuransi dan Jasa

Non Bank disingkat PP F– SARBUMUSI NKBA.

2. Pada tingkat GBLP di perusahaan dipimpin oleh Pengurus

Basis Niaga, Pengurus Basis Keuangan, Pengurus Basis

Bank, Pengurus Basis Auransi, Pengurus Basis Jasa

Keuangan Non Bank.

BAB VII

WEWENANG ORGANISASI

Pasal 20

WEWENANG ORGANISASI

PP Federasi Sarbumusi NKBA dan perangkat dibawahnya

berwenang :

1. Mengembangkan organisasi dan menambah jumlah anggota.

2. Menyelenggarakan Pendidikan swadaya dan pendidikan

bantuan sponsorship dari DPP Konfederasi Sarbumusi.

3. Pengembangan dan peningkatan standarisasi Perjanjian Kerja

Bersama.

4. Memberikan sanksi teguran, surat peringatan dan skorsing

kepada pengurus dan anggota yang melakukan pelanggaran.

5. Melakukan Konsolidasi, Pembinaan, Pembelaan, dan

Pengawasan terhadap perangkat organisasi dibawahnya.


6. Menjalankan tugas dan fungsi dalam mewujudkan Hubungan

Industrial yang berkeadilan.

7. Menggali sumber-sumber keuangan organisasi dalam bentuk

usaha-usaha yang sah setelah mendapatkan izin dari DPP

Konfederasi Sarbumusi.

8. Membangun hubungan kerjasama dengan lembaga/ instansi

lainnya ditingkat nasional dan regional, yaitu dengan

Pemerintah dan Organisasi pengusaha sektor Niaga,

Keuangan, Bank, Asuransi dan Jasa Keuangan Non Bank

dengan sepengetahuan DPP Konfederasi Sarbumusi.

9. Mengorganisir aksi-aksi dan pemogokan ditingkat regional

dan tingkat perusahaan, setelah memusyawarahkan dengan

DPP Konfederasi Sarbumusi.

BAB VIII

PERMUSYAWARATAN DAN RAPAT-RAPAT

Pasal 21

PERMUSYAWARATAN DAN RAPAT-RAPAT

1. Permusyawaratan organisasi terdiri dari :

a) Kongres

b) Konferensi Basis GBLP

2. Rapat-rapat Organisasi terdiri dari :

a. Rapat Pimpinan Nasional (RAPIMNAS)

b. Rapat Kerja Nasional (RAKERNAS)

c. Rapat Kerja Basis GBLP

d. Rapat Kerja Rutin (RATIN)


Pasal 22

KONGRES

1. kongres memegang kedaulatan tertinggi organisasi Federasi

Sarbumusi NKBA yang tidak bertentangan dengan

kedaulatan Kongres Konfederasi Sarbumusi NU.

2. Kongres diadakan setiap 5 tahun sekali, dihadiri oleh :

a) Utusan DPP Konfederasi Sarbumusi yang diberi

mandat.

b) Utusan Fedrasi lain dalam ruang lingkup

Konfederasi Sarbumusi sebagai peninjau

c) Para pengurus PP Federasi-Sarbumusi NKBA.

d) Para utusan GBLP Basis yang diberi mandat.

3. Dalam keadaan luar biasa Kongres dapat dipercepat atau

ditunda atas Keputusan RAKERNAS atau atas permintaan

sekurang-kurangnya setengah lebih satu jumlah GBLP.

4. Kongres berwenang :

a) Menilai dan mengesahkan Laporan pertanggung

jawaban PP F– SARBUMUSI NKBA.

b) Menetapkan atau mengubah PD/PRT F–

SARBUMUSI NKBA.

c) Menetapkan Program Kerja Nasional Organisasi

sebagai penjabaran Program Umum Konfederasi

Sarbumusi.

d) Membuat rekomendasi Organisasi

e) Memilih dan menetapkan Ketua Umum dan

Formatur PP F–Sarbumusi NKBA.

f) Membentuk Komisi Verifikasi Keanggotaan. ( bila

diperlukan).

5. Penyelenggaraan Kongres :

a) Penyelenggaraan Kongres dilakukan oleh PP F–

Sarbumusi NKBA.

b) Dalam hal penyelenggarakan Kongres F–Sarbumusi

NKBA bersamaan dengan penyelenggarkan


Kongres Akbar Konfederasi SARBUMUSI NU,

maka yang di dahulukan ialah penyelenggaran

Kongres Federasi Sarbumusi NKBA.

Pasal 23

.KONFERENSI BASIS

1. Konferensi Basis diadakan 3 tahun sekali dan dihadiri oleh :

a) Para Pengurus Pimpinan Basis Perusahaan GBLP F–

Sarbumusi NKBA.

b) Anggota dan atau Perwakilan anggota Basis GBLP F-

Sarbumusi NKBA.

c) Utusan DPC K-Sarbumusi yang diberi mandat.

2. Dalam keadaan luar biasa Konferensi Basis dapat

dipercepat atau ditunda atas keputusan Rapat kerja basis atau

permintaan sekurang-kurangnya 2/3 lebih dari jumlah

anggota.

3. Konferensi Basis berwenang untuk :

a) Menilai dan mengesahkan Laporan Pertanggung

Jawaban Pengurus Basis GBLP F-Sarbumusi NKBA.

b) Menetapkan program kerja Basis sebagai penjabaran

Program Kerja Cabang, dan Program Kerja Nasional

F–Sarbumusi NKBA.

c) Memilih dan menetapkan Komposisi kepegurusan

Pengurus Basis F–Sarbumusi NKBA.

d) Membentuk Komisi Verifikasi Keanggotaan (bila

diperlukan)

4. Konferensi Basis diselenggarakan oleh Pengurus GBLP F-

Sarbumusi NKBA.


Pasal 24

Rapat Pimpinan Nasional (RAPIMNAS)

1. Rapat Pimpinan Nasional adalah rapat konsolidasi tingkat

nasional dalam rangka penguatan organisasi.

2. Rapat Pimpinan Nasional dihadiri oleh :

a) Pimpinan Pusat F-Sarbumusi NKBA.

b) Pengurus DPC K-Sarbumusi NU yang diberi

mandat.

c) Ketua dan Sekretaris GBLP F-Sarbumusi NKBA.

d) Undangan yang ditetapkan oleh PP F-Sarbumusi

NKBA.

Pasal 25

RAPAT KERJA NASIONAL ( RAKERNAS )

1. Rakernas adalah kekuasaan tertinggi organisasi di tingkat PP

F-Sarbumusi NKBA setelah kongres.

2. Rakernas dihadiri oleh :

a) Pengurus PP Federasi–Sarbumusi NKBA.

b) Ketua dan Sekretaris Basis GBLP Federasi Sarbumusi

NKBA.

c) Utusan DPP Konfederasi Sarbumusi yang diberi

mandat.

d) Utusan DPW Konfederasi Sarbumusi yang diberi

mandat

e) Utusan DPC Konfederasi-Sarbumusi NKBA.

3. Rakernas dipimpin oleh PP Federasi-Sarbumusi NKBA.

4. Rakernas diadakan sekurang-kurangnya sekali dalam satu

periode kepengurusan dan dilaksanakan selambat-lambatnya

satu tahun sebelum Kongres dilaksanakan.

5. Rapat Kerja Nasional (RAKERNAS) merupakan forum

konsultasi, koordinasi dan evaluasi tingkat nasional dalam


rangka keterpaduan dan koordinasi program dan

pengembangan organisasi, yang berwenang untuk :

a. Menilai dan memusyawarahkan laporan kinerja PP

F–Sarbumusi NKBA.

b. Mengadakan evaluasi program kerja nasional.

c. Merekomendasikan program kerja tahun berikutnya.

d. Pada Rakernas terakhir, Menetapkan waktu

Pelaksanaan Kongres berikutnya.

e. Menetapkan keputusan penting lainnya.

Pasal 26

RAPAT RUTIN (RATIN)

1. Rapat rutin PP Federasi–Sarbumusi NKBA terdiri dari:

a. Rapat Pengurus Harian.

- Rapat Pengurus Harian dihadiri oleh Pengurus

PP F–Sarbumusi NKBA.

- Ratin Pengurus Harian dilakukan dalam periode

Rapat Bulanan, Rapat Triwulan, Rapat Per-

semester dan Rapat Tahunan.

b. Ratin Pleno.

- Rapat Rutin Pleno dihadiri oleh PP F-Sarbumusi

NKBA.

- Ratin Pleno dilakukan dalam periode : Rapat

Triwulan, Rapat Per-semester.

- Ratin Pleno lebih menitik beratkan pada evaluasi

dan strategi organisasi mengenai Program Kerja F-

Sarbumusi NKBA, Evaluasi penggunaan keuangan

Organisasi, dan pelaksanaan Rekomendasi

Organisasi.

2. Ratin GBLP F–Sarbumusi NKBA.

a. Rapat Pengurus Harian


- Rapat Pengurus Harian dihadiri oleh Pengurus

GBLP F–Sarbumusi NKBA.

- Ratin Pengurus Harian dilakukan dalam periode

Rapat Bulanan, Rapat Triwulan, Rapat Per-

semester dan Rapat Tahunan.

b. Ratin Pleno.

- Rapat Rutin Pleno dihadiri oleh Pengurus GBLP F-

Sarbumusi NKBA.

- Ratin Pleno dilakukan dalam periode : Rapat

Triwulan, Rapat Per-semester.

- Ratin Pleno lebih menitik beratkan pada evaluasi

dan strategi organisasi mengenai Program Kerja

GBLP Fi-Sarbumusi NKBA, Evaluasi penggunaan

keuangan Organisasi, dan pelaksanaan Rekomendasi

Organisasi.

Pasal 27

RAPAT KERJA BASIS

1. Rakersis merupakan forum konsultasi, koordinasi dan

evaluasi di tingkat GBLP F–Sarbumusi NKBA sebelum

Konferensi Basis.

2. Rakersis dihadiri oleh :

- Para Pengurus GBLP F–Sarbumusi NKBA.

- Utusan DPC K-Sarbumusi NU.

- Sebagian atau seluruh anggota yang ditetapkan oleh


3. Rakersis diadakan sekurang-kurangnya sekali dalam satu

periode dan dilaksanakan selambat-lambatnya satu tahun

sebelum Konferensi Basis.

4. Rakersis dipimpin oleh GBLP F–Sarbumusi NKBA.


5. Rapat Kerja Basis merupakan forum konsultasi, koordinasi

dan evaluasi tingkat Unit Kerja dalam rangka keterpaduan

dan koordinasi program dan pengembangan organisasi yang

berwenang untuk :

- Menilai dan memusyawarahkan laporan kinerja


- Mengadakan evaluasi program kerja Basis.

- Merekomendasikan program kerja tahun berikutnya.

- Pada Rakersis terakhir, Menetapkan waktu

Pelaksanaan Konferensi Basis berikutnya.

- Menetapkan keputusan penting lainnya.

BAB IX

SUSUNAN PENGURUS

Pasal 28

PENGURUS PIMPINAN PUSAT

1. Pengurus Pimpinan Pusat Federasi–Sarbumusi NKBA

berjumlah sekurang- kurangnya 14 ( empat belas ) orang.

2. Pengurus Pimpinan Pusat F–Sarbumusi NKBA diatur sebagai

berikut :

- Dipimpin oleh Seorang Ketua Umum.

- Dibantu oleh sekurang-kurangnya 5 (Lima) Orang

Ketua.

- Seorang Sekretaris Umum.

- Dibantu oleh sekurang-kurangnya 4 (Empat ) Orang

Sekretaris.

- Seorang Bendahara Umum dan dibantu oleh

beberapa Bendahara.

a. Sekurang-kurangnya 1 (satu) Orang Sekretaris

bekerja penuh waktu (full timer).


b. Semua Kegiatan teknis organisasi harian dibawah

koordinasi Sekretaris Umum.

c. Sebagai alat kelengkapan organisasi maka pada

tingkat PP F-Sarbumusi NKBA dapat dibentuk

lembaga atau badan antara lain Pendidikan,

Advokasi, dan disesuaikan dengan kebutuhan.

d. Sekretaris Umum dan para sekretaris tidak dapat

membuat keputusan diluar keputusan kongres,

Rakernas atau Rapimnas.

e. Selain oleh Sekretaris Umum, semua surat keluar

harus disetujui daj ditandatangani oleh Ketua Umum

atau Ketua bidang.

3. Pengurus Pimpinan Pusat merupakan pemegang mandat

Kongres secara kolektif sebagai pengelola, pengendali dan

pelaksana kegiatan organisasi sehari-hari.

Pasal 29

PENGURUS PIMPINAN BASIS

1. Pengurus Pimpinan Basis GBLP sekurang-kurangnya 5

(lima) orang.

2. Pengurus Pimpinan Basis GBLP F–Sarbumusi NKBA diatur

sebagai berikut :

- Dipimpin oleh seorang Ketua.

- Dibantu oleh sekurang-kurangnya 1 (satu) Orang

Wakil Ketua.

- Seorang Sekretaris.

- Dibantu oleh sekurang-kurangnya 1 (satu) Orang

Wakil Sekretaris.

- Seorang Bendahara.


- Jika dipandang perlu, maka Bendahara dibantu oleh

1 (satu) orang atau beberapa orang Wakil

Bendahara.

a. Semua kegiatan teknis organisasi harian dibawah

koordinasi Sekretaris.

b. Sebagai alat kelengkapan organisasi maka di tingkat

basis GBLP F-Sarbumusi NKBA dapat dibentuk seksi

dan pengembangan organisasi sesuai dengan kebutuhan.

c. Sekretaris dan para wakil sekretaris tidak dapat membuat

keputusan diluar keputusan Konferensi Basis dan Rapat

kerja basis.

d. Selain oleh sekretaris , semua surat keluar harus disetujui

dan ditandatangani oleh Ketua atau wakil ketua.

3. Pengurus Basis GBLP merupakan pemegang mandat

Konferensi Basis secara kolektif sebagai pengelola,

pengendali dan pelaksana kegiatan organisasi sehari-hari.

BAB X

SANKSI ORGANISASI

Pasal 30

SANKSI TINDAKAN INDISIPLINER

1. Tindakan indisipliner dapat dikenakan kepada anggota atau

pengurus organisasi di semua tingkatan berupa :

- Teguran Lisan;

- Peringatan tertulis;

- Skorsing;

2. Bentuk tindakan indisipliner sebagaimana dinyatakan dalam

Pasal 32 Ayat 1, pengaturan, bentuk dan sifatnya, menjadi

kewenangan organisasi satu tingkat diatasnya.


Pasal 33

SANKSI PEMBERHENTIAN DAN PEMBEKUAN

1. Sanksi Pemberhentian dikenakan kepada Anggota

Perseorangan atau Pengurus organisasi di semua tingkatan,

berupa:

- Pemberhentian permanen sebagai anggota

perseorangan.

- Pemberhentian permanen sebagai pengurus.

- Khusus tindakan pembekuan kepengurusan dan atau

pemberhentian permanen terhadap Pengurus

organisasi di semua tingkatan, dan pemberhentian

sebagai anggota perseorangan, maka tindakan

tersebut menjadi kewenangan DPP Konfederasi

Sarbumusi NU, setelah ada keputusan final dari

Dewan Pengawasan Nasional Sarbumusi.

2. Sanksi Pemberhentian hanya dapat dikenakan terhadap

pelanggaran:

- Bergabung dengan serikat pekerja/serikat buruh

lain.

- Memfasilitasi dan atau membentuk Serikat

Pekerja/serikat buruh lain.

- Melanggar PD/PRT Konfederasi dan atau PD/PRT

Federasi.

- Hal-hal lainnya yang diatur dalam Peraturan

Organisasi (PO) Konfederasi Sarbumusi dan atau

Federasi.

3. Bentuk tindakan pemberhentian sebagaimana dinyatakan

dalam pasal 33 ayat 1,2 dan 3 menjadi hak dan kewenangan

DPP Konfederasi Sarbumusi NU.


BAB XI

KEUANGAN

Pasal 34

SUMBER KEUANGAN ORGANISASI

1. Keuangan organisasi diperoleh dari :

- Uang iuran anggota (COS).

- Uang pangkal.

- Uang Konsolidasi.

- Sumbangan yang tidak mengikat.

- Usaha-usaha lain yang sah menurut Undang-Undang

yang berlaku dan atau dana abadi.

2. Penanggung Jawab dan pengelolaan uang iuran anggota

(COS), dan usaha-usaha lain yang sah, sebagaimana diatur

dalam ayat 1 (a dan e) adalah DPP Konfederasi

SARBUMUSI.

3. Penanggung Jawab dan pengelolaan uang pangkal dan

sumbangan yang tidak mengikat, sebagaimana diatur dalam

ayat 1 (b dan d), adalah diatur lebih lanjut dalam PRT

Federasi NKBA, dengan tetap memperhatikan saran-saran

dari DPP Konfederasi Sarbumusi.

4. Penanggungjawab dan pengelolaan uang konsolidasi

sebagaimana diatur dalam ayat 1 c adalah DPP Konfederasi

Sarbumusi dan PP Federasi Sarbumusi NKBA, yang akan

diatur lebih lanjut dalam Peraturan Organisasi (PO) DPP

Konfederasi Sarbumusi.


BAB XII PERGANTIAN ANTAR WAKTU

Pasal 35

PERGANTIAN ANTAR WAKTU

1. Penggantian pengurus antar waktu adalah penggantian

seseorang atau beberapa orang pengurus dikarenakan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 Anggaran Rumah

Tangga F-Sarbumusi NKBA.

2. Penggantian antar waktu dapat dilakukan atas persetujuan

Rapat Pengurus yang di tuangkan dalam berita acara sesuai

tingkat masing-masing yang di sahkan oleh Perangkat

Organisasi satu tingkat diatasnya.

3. Khusus penggantian antar waktu untuk jabatan :

a) Ketua Umum dan Sekretaris Umum PP Federasi

Sarbumusi NKBA dilakukan dalam Rakernas dan

disetujui oleh DPP. Konfederasi Sarbumusi.

b) Ketua dan Sekretaris GBLP F-Sarbumusi NKBA

dilakukan dalam Rapat kerja basis

BAB XIII PERATURAN PERALIHAN

Pasal 36 PERATURAN PERALIHAN

Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini akan diatur lebih

lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga PP Federasi Sarbumusi

NKBA.


Pasal 37

PENUTUP

Peraturan Dasar ini disahkan dalam Kongres Akbar V

Sarbumusi Tahun 2016 dan merupakan Pedoman Organisasi

sampai dengan Kongres Federasi Sarbumusi NKBA 5 (Lima)

Tahun berikutnya.


PERATURAN RUMAH TANGGA


NIAGA, KEUANGAN, BANK, DAN ASURANSI

PERIODE : 2016 – 2021

BAB I

KEANGGOTAAN

Pasal 1

KETENTUAN KEANGGOTAAN

Yang dapat menjadi Anggota adalah semua pekerja warga negara

Indonesia yang bekerja di sektor industri dan lapangan kerja Niaga,

Keuangan, Bank, Asuransi dan Jasa Keuangan Non Bank serta staf

dan pengurus dilingkungan Pengurus Pusat Federasi Sarbumusi

NKBA sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 Peraturan Dasar

Federasi Sarbumusi NKBA.

Pasal 2

CARA – CARA MENJADI ANGGOTA

1. Mengajukan permintaan menjadi anggota secara tertulis yang

memuat :

- Pernyataan menyetujui dan sanggup mentaati PD

/PRT F–Sarbumusi NKBA.

- Pernyataan menyetujui program kerja organisasi F-

Sarbumusi NKBA.

2. Permintaan menjadi Anggota Federasi–Sarbumusi NKBA

dialamatkan kepada Basis GBLP NKBA di tempat kerja

masing-masing.

3. Dalam hal Basis GBLP F–Sarbumusi NKBA belum

terbentuk dan atau buruh dalam hubungan kerja yang tidak


tetap, permintaan menjadi anggota dialamatkan kepada

Dewan Pimpinan Cabang K-Sarbumusi NU diwilayah

setempat.

4. Dalam hal DPC pada ketentuan ayat (3) pasal 2 diatas belum

terbentuk, maka permintaan menjadi anggota dialamatkan

kepada DPW Konfederasi Sarbumusi NU dan atau Pimpinan

Pusat F–Sarbumusi NKBA.

5. Pengurus dan staff Perangkat Organisasi F–Sarbumusi

NKBA yang tidak menjadi anggota Basis GBLP F–

Sarbumusi NKBA maka pendaftaran keanggotaan ditujukan

kepada PP Federasi Sarbumusi NKBA.

Pasal 3

KETENTUAN KARTU TANDA ANGGOTA

1. Kartu Tanda Anggota (KTA) dibuat dan didistribusikan oleh

PP Federasi Sarbumusi NKBA dan data Keanggotaannya

ditembuskan kepada Konfederasi Sarbumusi.

2. Kartu Tanda Anggota (KTA) ditandatangani oleh Ketua dan

Sekretaris PP F–Sarbumusi NKBA.

3. Masa berlaku Kartu Tanda Anggota (KTA) selama 5 (lima)

tahun.

4. Ketentuan penomoran Kartu Tanda Anggota (KTA) diatur

oleh PP F–Sarbumusi NKBA.

Pasal 4

BERAKHIRNYA KEANGGOTAAN

Seorang Anggota F–Sarbumusi NKBA hilang status keanggotaannya

karena :

1. Meninggal dunia.


2. Mengundurkan diri atas permintaan sendiri.

3. Diberhentikan oleh Organisasi.

4. Bergabung menjadi anggota Serikat Pekerja lain.

Pasal 5

PEMBERHENTIAN KEANGGOTAAN

1. Seorang Anggota dapat diberhentikan karena tidak

melakukan kewajiban-kewajibannya sebagai anggota atau

karena perbuatan–perbuatan yang bertentangan dengan azas

dan tujuan Organisasi dan atau NU.

2. Keputusan diberhentikan dilakukan oleh DPP Konfederasi

Sarbumusi, melalui mekanisme Rapat Pleno Pengurus Harian

berdasarkan Rekomendasi atau Usulan atau keputusan

pemberhentian dari Perangkat organisasi PP F–Sarbumusi

NKBA, dan perangkat organisasi dibawahnya (Rapat Basis

GBLP).

3. Anggota yang diberhentikan dapat mengajukan permintaan

banding kepada Dewan Pengawas Nasional Konfederasi

Sarbumusi NU.

BAB II

HAK SUARA

Pasal 6

HAK SUARA DALAM KONGRES

1. Utusan Dari DPP Konfederasi Sarbumusi 1 (satu) Suara.

2. Utusan Dari PP Federasi lain di Lingkungan Konfederasi

Sarbumusi sebangai peninjau.


3. Utusan Dari DPW konfederasi Sarbumusi 1 (satu) Suara

4. Utusan Dari DPC K-Sarbumusi 1 (satu) Suara.

5. Utusan Dari Pimpinan Basis GBLP Federasi NKBA 1 (Satu)

suara, dan mendapatkan tambahan suara sebagai berikut :

- Pengurus Basis GBLP F-Sarbumusi NKBA yang

telah mempunyai anggota 30.000 (tiga puluh ribu)

ditambah 1 (satu) hak suara.

- Selebihnya dari setiap 30.000 (tiga puluh ribu)

anggota, tambah 1 (satu) hak suara maksimum 3

suara.

Pasal 7

HAK SUARA DALAM RAKERNAS

Setiap peserta Rakernas diberi mandat organisasi mempunyai 1 (satu)

hak suara.

Pasal 8

HAK SUARA DALAM KONFERENSI BASIS

1. Utusan Dari DPC K-Sarbumusi 1 (Satu) Suara 2. Utusan Dari Pimpinan Basis GBLP Federasi NKBA 1 (Satu)

Suara.

3. Semua Anggota yang terdaftar di Basis GBLP Perusahaan

Tersebut mempunyai hak suara dan ketentuannya di atur dalam

tata tertib Konferensi Basis.


BAB III

SAHNYA MUSYAWARAH DAN TATA CARA

PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Pasal 9

SAHNYA MUSYAWARAH

Setiap musyawarah sebagaimana diatur dalam BAB II Pasal 6,7,8 dan

9 Peraturan Rumah Tangga ini dinyatakan sah apabila dihadiri oleh

2/3 dari seluruh utusan.

Pasal 10

QUORUM SIDANG

Sidang-sidang sah apabila dihadiri lebih dari separuh jumlah utusan

yang hadir.

Pasal 11

PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Keputusan diambil atas dasar musyawarah untuk mencapai mufakat.

Apabila musyawarah tidak mencapai mufakat, diadakan pemungutan

suara atas dasar suara terbanyak.


BAB IV

TATA KERJA PIMPINAN

Pasal 12

TATA KERJA PIMPINAN F–SARBUMUSI NKBA

Sistem kerja Pimpinan Pusat F–Sarbumusi NKBA adalah kolektif

dengan pengaturan sebagai berikut :

1. Ketua umum dan ketua-ketua ditingkat pusat merupakan pengambilan

keputusan dan perumusan kebijakan secara Nasional.

2. Sekretaris umum dan sekretaris-sekretaris di tingkat pusat merupakan

pelaksana teknis berdasarkan keputusan atau kebijakan-kebijakan

secara nasional.

3. Ketua di tingkat basis, merupakan perumus kebijakan dan keputusan

di tingkat masing-masing yang tidak bertentangan dengan kebijakan

dan keputusan secara nasional.

4. Sekretaris dan wakil-wakil sekretaris di tingkat cabang atau daerah

dan tingkat Basis Perusahaan merupakan pelaksana teknis kebijakan

dan keputusan di tingkat masing-masing.

5. Bendahara di tingkat masing-masing merupakan pengelola, penggali

potensi dan pengembangan keuangan organisasi

6. Pembidangan atau pembagian tugas dapat diatur lebih rinci dalam

Peraturan Organisasi.

Pasal 13

PENGESAHAN PIMPINAN F-SARBUMUSI NKBA

Pengesahan dan pembuatan Surat Keputusan diatur sebagai berikut :

1. Pengurus PP Federasi Sarbumusi NKBA Disahkan dan dikukuhkan

oleh DPP Konfederasi Sarbumusi.


2. Pengurus Basis Federasi-Sarbumusi NKBA disahkan dan dikukuhkan

oleh PP Federasi-Sarbumusi NKBA atas rekomendasi dari DPC K-

Sarbumusi serta ditembuskan kepada DPP Konfederasi Sarbumusi.

Pasal 14

PERANGKAPAN JABATAN

1. Pengurus PP Federasi Sarbumusi NKBA hanya dapat merangkap

Jabatan dengan DPP Konfederasi Sarbumusi dan DPW Konfederasi

Sarbumusi.

2. Untuk Ketua Umum PP Federasi Sarbumusi hanya dapat merangkap

sebagai Ketua DPW Konfederasi Sarbumusi dan atau Pengurus Harian


3. Pengurus Basis GBLP Federasi-Sarbumusi NKBA dapat merangkap

jabatan dengan DPC K-Sarbumusi.

4. Pengurus Federasi-Sarbumusi NKBA disemua tingkatan tidak boleh

merangkap jabatan dengan :

a. Perangkapan jabatan antar SP/SB di semua tingkatan.

b. Jabatan pengurus harian organisasi yang tidak sepaham dengan

Ahlussunah Wal Jamaah: Nahdlatul Ulama, badan Otonom,

lajnah, lembaga NU.

Pasal 15

PERSYARATAN MENJADI PENGURUS

1. Syarat-syarat untuk menjadi pengurus F–Sarbumusi NKBA di semua

tingkatan adalah bahwa yang bersangkutan masih aktif dan tercatat

sebagai anggota Federasi-Sarbumusi NKBA dan atau Federasi

dilingkungan Konfederasi Sarbumusi.


2. Mempunyai komitmen dan dedikasi yang tinggi terhadap perjuangan

buruh serta organisasi dan atau yang telah mengabdikan dirinya bagi

kepentingan organisasi.

3. Untuk menjadi Ketua Umum Pimpinan Pusat F-Sarbumusi NKBA

seseorang calon harus sudah aktif menjadi anggota Federasi Serikat

Buruh Sarbumusi sekurang - kurangnya 4 (empat) tahun. Dan atau

Ketua DPW Konfederasi Sarbumusi, Ketua DPC K-Sarbumusi NU.

Pasal 16

ALAT KELENGKAPAN PENGURUS

Untuk kelancaran pelaksanaan tugas-tugas organisasi PP F–Sarbumusi

NKBA di semua tingkatan dapat membentuk alat kelengkapan

organisasi yaitu Direktorat (untuk tingkat PP) dan Seksi (untuk tingkat

GBLP) yang meliputi antara lain Pendidikan, Advokasi, Peranan

Wanita dan Anak serta Pengembangan organisasi sesuai kebutuhan.

BAB V

PEMBERHENTIAN DARI KEANGGOTAAN DAN

KEPENGURUSAN

Pasal 17

BERHENTI DARI KEPENGURUSAN

1. Status kepengurusan F-Sarbumusi NKBA disemua tingkat

dinyatakan hilang karena :

a. Permintaan sendiri.

b. Tindakan indisipliner.

c. Meninggal Dunia.

d. Diberhentikan.


e. Menjadi Pengurus di Serikat Pekerja lain.

f. Memfasilitasi dan atau membentuk Serikat Pekerja

lain.

2. Sejak hilangnya status kepegurusan di F-Sarbumusi NKBA

maka secara otomatis hak dan kewajibannya sebagai

pengurus dinyatakan gugur.

Pasal 18

PEMBERHENTIAN SEMENTARA PENGURUS

1. Tindakan pemberhentian sementara terhadap Pengurus

disemua tingkatan diambil karena :

- Melalaikan tugas.

- Menyalah-gunakan jabatan untuk kepentingan

pribadi.

- Menyalah-gunakan hak milik Organisasi untuk

kepentingan pribadi.

2. Tindakan pemberhentian sementara Pengurus F–Sarbumusi

NKBA dilakukan atas hasil Nota dan Rekomendasi yang sah

berdasarkan Rapat Pengurus di masing-masing tingkatan

yang diadakan khusus untuk itu.

3. Tindakan pemberhentian sementara Pengurus dilakukan

setelah melalui proses peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga)

kali dalam kurun waktu 6 bulan.

Pasal 19

PEMBERHENTIAN SEMENTARA ANGGOTA

1. Tindakan pemberhentian terhadap Anggota F–Sarbumusi

NKBA, diambil setelah:

- Peringatan pemberhentian sementara karena

terdapat bukti-bukti yang meyakinkan melanggar


ketentuan-ketentuan Organisasi Federasi-Sarbumusi

NKBA.

- Tindakan Indisipliner.

- Hasil Nota dan Rekomendasi yang sah berdasarkan

rapat pengurus yang diadakan untuk itu.

2. Tindakan pemberhentian sementara Anggota F–Sarbumusi NKBA dilakukan atas hasil Nota dan Rekomendasi yang sah

berdasarkan Rapat Pengurus di masing-masing tingkatan

yang diadakan khusus untuk itu.

3. Tindakan pemberhentian sementara Anggota dilakukan

setelah melalui proses peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga)

kali dalam kurun waktu 6 bulan.

Pasal 20

PEMBELAAN DIRI

1. Pembelaan diri akibat pemberhentian sementara dan atau

pemecatan dilakukan dalam Rapat Kerja F–Sarbumusi NKBA

dimasing-masing tingkatan.

2. Apabila ternyata diadakan pemberhentian sementara dan atau

pemecatan tidak terbukti, maka terhadap yang bersangkutan

diadakan rehabilitasi pada waktu Kongres/Rakernas/Konferensi

Basis.

BAB VI

KEADAAN DARURAT

Pasal 21

KEADAAN DARURAT

Dalam keadaan darurat Pimpinan F–Sarbumusi NKBA disemua

tingkatan mempunyai wewenang melakukan pemberhentian dan

mengangkat Pengurus sementara Pimpinan F–Sarbumusi NKBA,


setelah mengadakan koordinasi dan mendapatkan rekomendasi dari


BAB VII

KEUANGAN

Pasal 22

UANG PANGKAL DAN UANG KONSOLIDASI

1. Penanggungjawab dan pengelolaan uang

pangkal/Pendaftaran adalah Pengurus Basis GBLP

Sarbumusi NKBA.

2. Besarnya Uang Pangkal/Pendaftaran Rp. 10.000.

3. Penanggungjawab dan pengelolaan uang konsolidasi adalah

DPP Konfederasi Sarbumusi, yang akan diatur lebih lanjut

dalam Peraturan Organisasi (PO) DPP Konfederasi

Sarbumusi.

Pasal 23

UANG IURAN ANGGOTA

1. Besarnya Uang Iuran anggota ditetapkan sebesar Rp. 10.000/

angota.

2. Uang iuran anggota 30% distribusinya disentralisir ke DPP

Konfederasi Sarbumusi melalui Pengurus Basis GBLP untuk

kemudian didistribusikan kepada Perangkat Organisasi PP

Federasi–Sarbumusi NKBA sesuai dengan Anggaran yang telah

disetujui dalam Rapat Pimpinan ( RAPIM ) berdasarkan dari

rekomendasi anggaran hasil kongres.


Pasal 24

PEMBAGIAN UANG IURAN ANGGOTA

1. Uang iuran anggota ditetapkan pembagiannya sebagaimana

yang diatur lebih lanjut oleh DPP Konfederasi Sarbumusi.

2. Mekanisme pendistribusian Iuran yang disetorkan ke DPP

Konfederasi Sarbumusi diatur lebih lanjut dalam Peraturan

Organisasi Konfederasi Sarbumusi.

3. DPP Konfederasi berkewajiban membuat laporan penerimaan

iuran anggota (COS) keseluruh perangkat Organisasi di

bawahnya selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sekali.

BAB VIII

LAIN-LAIN

Pasal 25

PERATURAN LAIN-LAINNYA

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Rumah Tangga ini

akan diatur dalam peraturan organisasi F–Sarbumusi NKBA dengan

persetujuan Konfederasi Sarbumusi.

BAB IX

PENUTUP

Pasal 26

PENUTUP

Peraturan Rumah Tangga ini disahkan dalam Kongres Akbar

Konfederasi Sarbumusi Tahun 2016 dan merupakan Pedoman

Organisasi sampai dengan Kongres Federasi Sarbumusi NKBA 5

(Lima) Tahun berikutnya.


Lampiran : Surat Keputusan

Nomor : SK/Kep.007/DPP. KSBMI/X/2016 Tanggal : 10 Oktober 2016

KOMPOSISI DAN PERSONALIA

PIMPINAN PUSAT


NIAGA, KEUANGAN, BANK DAN ASURANSI

(PP. FEDERASI SARBUMUSI NKBA)

PERIODE 2016 – 2021

Ketua Umum : Arianto Wibisono

Ketua Sektor Niaga : Alfi Antoni

Ketua Sektor Keuangan : Astrit Muhaimin

Ketua Sektor Bank-Non Bank : Joko Priyono

Sekretaris Umum : Bambang Tri Anggono

Sekretaris bid.Internal : Ilhamudin

Sekretaris bid.Eksternal : Salimna

Sekretaris bid.Kesekretariatan : Zaenal Arifin

Bendahara Umum : Deta Anggraeni Ilyas

Bendahara : Sumarsono

Bendahara : Abdulloh

peraturan dasar federasi sarikat buruh muslimin … filesektor profesi usaha niaga, bank, asuransi...

Documents