peraturan daerah kabupaten bulungan...
TRANSCRIPT
1
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN
NOMOR 06 TAHUN 2012
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN BULUNGAN TAHUN 2010-2015
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BULUNGAN,
Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 serta Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 3 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2005–2025, telah disusun rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2010-2015;
b. bahwa Kabupaten Bulungan memerlukan Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah sebagai pedoman dalam menentukan arah dan prioritas pembangunan selama lima tahun sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD);
c. bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 4 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 3 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2005–2025, Rencana Pembangunan Jangka Menegah Daerah diatur dengan Peraturan Daerah;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2010-2015;
Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran
Negara Republik Inedonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagai
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1959 Nomor 72);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2001 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4124);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementrian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 75,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4406);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
3
17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 694);
20. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 04 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2009-2013 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2009 Nomor 4);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 10 Tahun 2005 tentang Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah, Rencana Strategis dan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah serta Musyawarah Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2005 Seri E Nomor 7);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 1 Tahun 2008 tentang Penerbitan Lembaran Daerah dan Berita Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2008 Nomor 1);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Bulungan (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2008 Nomor 2);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 3 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2011 Nomor 3);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BULUNGAN
dan
BUPATI BULUNGAN
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN BULUNGAN TAHUN 2010-2015.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Bulungan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bulungan.
4. Bupati adalah Bupati Bulungan.
5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 selanjutnya disebut RPJP Nasional adalah dokumen perencanaan pembangunan Nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025.
6. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2005-2025 selanjutnya disebut RPJPD Kabupaten Bulungan adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, selanjutnya disebut RPJM Nasional adalah dokumen perencanaan pembangunan Nasional untuk periode 5 (lima) tahunan.
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, selanjutnya disebut RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahunan yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Bupati dengan berpedoman pada RPJPD Kabupaten Bulungan terhitung sejak tahun 2005 sampai tahun 2025.
9. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Bulungan untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat dengan Renstra-SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun.
11. Visi adalah perumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
12. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
13. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
14. Arah Kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan.
BAB II
PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN
Pasal 2
(1) Program Pembangunan Daerah Kabupaten Bulungan periode 2010-2015 dilaksanakan sesuai dengan RPJMD Kabupaten Bulungan.
(2) Rincian dari program pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat pada Buku RPJMD Kabupaten Bulungan Tahun 2010-2015.
Pasal 3
RPJMD Kabupaten Bulungan Tahun 2010-2015 mengacu pada RPJP Nasional dan RPJP Kabupaten Bulungan Tahun 2005-2025.
5
Pasal 4
(1) RPJMD Kabupaten Bulungan Tahun 2010-2015 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, disusun dengan sistematika sebagai berikut :
BAB I : PENDAHULUAN. BAB II : GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH. BAB III : GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH. BAB IV : ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS. BAB V : VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN. BAB VI : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN. BAB VII : KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN
DAERAH. BAB VIII : INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS. BAB IX : PENETAPAN INDIKASI KINERJA DAERAH.
BAB X : PEDOMAN TRANSISI DAN KAEDAH PELAKSANAAN.
(2) Isi RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.
Pasal 5
(1) Setiap periode tahunan disusun RKPD yang memuat perencanaan pembangunan dalam satu tahun anggaran yang berpedoman pada RPJMD Kabupaten Bulungan Tahun 2010-2015.
(2) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
Pasal 6
(1) Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan untuk menghindarkan kekosongan rencana pembangunan daerah, Bupati yang sedang memerintah atau menjabat pada tahun terakhir pemerintahannya diwajibkan untuk menyusun RKPD untuk tahun pertama periode Pemerintahan Bupati berikutnya.
(2) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pedoman untuk menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun pertama periode Pemerintahan Bupati berikutnya.
Pasal 7
(1) RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra-SKPD yang memuat Visi, Misi dan Program.
(2) Renstra-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah setelah disesuaikan dengan RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2).
BAB III
PENGENDALIAN DAN EVALUASI
Pasal 8
Pemerintah Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD.
6
BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 9
Dokumen rencana pembangunan daerah yang telah disusun dan masih tetap berlaku, digunakan sampai tersusunnya rencana pembangunan daerah sesuai dengan Peraturan Daerah ini.
BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 10
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan.
Ditetapkan di Tanjung Selor pada tanggal 15 Mei 2012
BUPATI BULUNGAN,
BUDIMAN ARIFIN
Diundangkan di Tanjung Selor pada tanggal 15 Mei 2012
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULUNGAN,
SUDJATI
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN TAHUN 2012 NOMOR 06.
7
NO. N A M A JABATAN PARAF
1. Dr. Drs. Liet Ingai, M.Si Wakil Bupati
2. H. Sudjati, SH Sekda
3. H.Darmansyah Umar, SE Asisten Bidang Pemerintahan
4. Hj. Indriyati, SH, M.Si Kabag. Hukum
pEMERINTAH KABUPATEN BULUNGAN
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bulungan Tahun 2010 - 2015
i
KATA PENGANTAR
Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena dengan petunjuk
dan bimbinganNya, maka Dokumen Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2010-2015 Kabupaten Bulungan ini
dapat tersusun. Setelah melalui proses panjang, sejak persiapan, dilanjutkan
dengan pengumpulan dan penggalian data dan informasi, sampai akhirnya
dibahas dalam Musrenbang Kabupaten.
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2010-
2015 Kabupaten Bulungan merupakan penjabaran visi, misi dan program
Bupati/Wakil Bupati Kebupaten Bulungan yang terpilih pada Pemilihan Kepala
Daerah (Pilkada) Tahun 2010, dan sesuai dengan kondisi aktual kebutuhan
pembangunan daerah, Penyusunan RPJMD 2010-2015 Kabupaten Bulungan
adalah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten
Bulungan. Sebagai dokumen perencanaan pembangunan daerah, dan
merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari sistem perencanaan
pembangunan nasional sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25
Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-
Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah
membantu penyusunan dokumen RPJMD ini, khususnya kepada seluruh
pimpinan SKPD lingkup Pemerintah Kabupaten Bulungan. Semoga dokumen ini
secara konsisten dapat digunakan sebagai pedoman pembangunan daerah
periode lima tahun mendatang. Sehingga visi pembangunan yang telah
ditetapkan “Mewujudkan Kabupaten Bulungan sebagai Wilayah Agroindustri
Berkualitas, Adil dan Sejahtera” dapat direalisasikan sesuai harapan.
Kepala BAPPEDA
Kabupaten Bulungan,
ttd.
Ir. H. Syaiful Herman, M.Ap Pembina Utama Muda/IV c
Nip.19600622 198703 1 009
pEMERINTAH KABUPATEN BULUNGAN
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bulungan Tahun 2010 - 2015
ii
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR ............................................................................. i
DAFTAR ISI ........................................................................................ ii
DAFTAR TABEL .................................................................................. iv
DAFTAR GAMBAR .............................................................................. v
BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang .......................................................... 1 1.2. Maksud dan Tujuan .................................................. 2
1.3. Landasan Hukum ..................................................... 3 1.4. Hubungan RPJMD dengan Dokumen Perencanaan
lain ...........................................................................
6
1.5. Sistematika ............................................................... 8
BAB II GAMBARAN UMUM
2.1. Kondisi Geografis ...................................................... 9 2.2. Perekonomian Daerah ............................................... 15 2.3. Sosial Budaya Daerah ............................................... 16
2.4. Prasarana dan Saranan Daerah ................................ 26 2.5. Pemerintahan Umum ................................................ 32
BAB III GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 3.1. Arah Pendapatan Pengelolaan Pendapatan Daerah .... 37 3.2. Arah Pengelolaan Belanja Daerah .............................. 51
3.3. Kebijakan Umum Anggaran ....................................... 57
BAB IV ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS
4.1. Permasalahan Pembangunan .................................... 63 4.2. Kondisi Aktual Pembangunan ................................... 65 4.3. Isu-isu Strategis ........................................................ 67
BAB V VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN 68 5.1. Visi ........................................................................... 68 5.2. Misi .......................................................................... 69
5.3. Tujuan dan Sasaran .................................................. 70
BAB VI STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
6.1. Strategi ..................................................................... 79 6.2. Arah Keijakan .......................................................... 87
BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH
7.1. Kebijakan Umum ...................................................... 95
7.2. Program Pembangunan Daerah ................................. 95
pEMERINTAH KABUPATEN BULUNGAN
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bulungan Tahun 2010 - 2015
iii
BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS 8.1. Analisis Harapan-Kenyataan ..................................... 118
8.2. Analisis SWOT .......................................................... 119 8.3. Program Prioritas ...................................................... 125
BAB IX PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH 9.1. Indikator Umum ........................................................ 133
9.2. Indikator Khusus ......................................................
BAB X PEDOMAN TRANSISI DAN KAEDAH PELAKSANAAN
10.1. Pedoman Transisi ...................................................... 141 10.2. Kaedah Pelaksanaan ................................................. 141
REFERENSI .......................................................................................... 145
pEMERINTAH KABUPATEN BULUNGAN
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bulungan Tahun 2010 - 2015
iv
DAFTAR TABEL
Tabel 3.1. Prealisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Bulungan Tahun 2005-2009 (Dalam 000 Rp)..........
36
Tabel 3.2. Total dan Komposisi Pendapatan Daerah Kabupaten Bulungan
Tahun 2005-2009 (Dalam 000 Rp) .............................................
37
Tabel 3.3. Total dan Komposisi Belanja Daerah Kabupaten Bulungan
Tahun 2005-2009 (Dalam 000 Rp) .............................................
52
Tabel 5.1. Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan
Kabupaten Bulungan Tahun 2010-2015......................................
73
Tabel 6.1. Strategi S-O Analisis SWOT Pembangunan Kabupaten
Bulungan Tahun 2010-2015........................................................
81
Tabel 6.2. Strategi W-O Analisis SWOT Pembangunan Kabupaten
Bulungan Tahun 2010-2015........................................................
82
Tabel 6.3. Strategi S-T Analisis SWOT Pembangunan Kabupaten
Bulungan Tahun 2010-2015........................................................
83
Tabel 6.4. Strategi W-T Analisis SWOT Pembangunan Kabupaten
Bulungan Tahun 2010-2015........................................................
84
Tabel 6.5. Strategi dan Arah kebijakan Pembangunan Kabupaten
Bulungan Tahun 2010-2015........................................................
88
Tabel 7.1. Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Kabupaten
Bulungan Tahun 2010-2015........................................................
108
Tabel 8.1. Gab Analisys Program Pembangunan di Kabupaten Bulungan
Lima Tahun Terakhir..................................................................
119
Tabel 8.2. Indikasi Rencana Program Pembangunan Prioritas Kabupaten
Bulungan Tahun 2010-2015........................................................
126
Tabel 9.1. Sasaran dan indikator Kinerja Daerah Kabupaten Bulungan
Tahun 2010-2015.........................................................................
134
pEMERINTAH KABUPATEN BULUNGAN
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bulungan Tahun 2010 - 2015
v
DAFTAR GAMBAR
Gambar 1.1. Prealisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Bulungan Tahun 2005-2009 (Dalam 000 Rp)..........
7
Gambar 2.1. Total dan Komposisi Pendapatan Daerah Kabupaten Bulungan
Tahun 2005-2009 (Dalam 000 Rp) .............................................
10
Gambar 2.2. Total dan Komposisi Belanja Daerah Kabupaten Bulungan
Tahun 2005-2009 (Dalam 000 Rp) .............................................
28
Gambar 2.3. Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan
Kabupaten Bulungan Tahun 2010-2015......................................
29
Gambar 3.1. Strategi S-O Analisis SWOT Pembangunan Kabupaten
Bulungan Tahun 2010-2015........................................................
38
Gambar 3.2. Strategi W-O Analisis SWOT Pembangunan Kabupaten
Bulungan Tahun 2010-2015........................................................
53
Gambar 5.1. Strategi S-T Analisis SWOT Pembangunan Kabupaten
Bulungan Tahun 2010-2015........................................................
71
pEMERINTAH KABUPATEN BULUNGAN
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bulungan Tahun 2010 - 2015
vi
LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN
NOMOR 06 TAHUN 2012
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN BULUNGAN TAHUN 2010-2015
pEMERINTAH KABUPATEN BULUNGAN
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bulungan Tahun 2010 - 2015
1
BAB I. PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun
2010 – 2015 Kabupaten Bulungan merupakan penjabaran visi, misi
dan program Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Bulungan, yang terpilih
pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Tahun 2010. Dalam rangka
penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten Bulungan, maka
disusun RPJMD 2010 – 2015 Kabupaten Bulungan yang merupakan
dokumen perencanaan pembangunan daerah, sebagai satu kesatuan
yang tidak terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan nasional
sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004
tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
RPJM Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2010 – 2015 adalah
tahapan 5 tahunan kedua dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi
Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Bulungan
2005 – 2025. Sebagai rangkaian untuk mewujudkan Visi RPJP Daerah
2005 – 2025, maka Visi RPJM Daerah 2010 – 2015 ditetapkan sebagai
berikut ”Mewujudkan Kabupaten Bulungan sebagai Wilayah Agro-
industri Utama yang Berwawasan Lingkungan, Menuju Masyarakat
yang Semakin Berkualitas, Adil dan Sejahtera”. Dalam penyusunan
RPJM Daerah didasarkan pada pertimbangan objektif sesuai dengan
karakteristik wilayah yang meliputi berbagai potensi yang dimiliki serta
permasalahan yang dihadapai, sehingga dapat dirumuskan isu-isu
strategis sebagai dasar untuk menentukan strategi dan arah kebijakan
pembangunan selama tahun 2010 – 2015. RPJM Daerah merupakan
pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) setiap Satuan
Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) yang kemudian akan dijabarkan ke
dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) setiap tahun.
pEMERINTAH KABUPATEN BULUNGAN
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bulungan Tahun 2010 - 2015
2
Pasal 19 Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 ayat (2) mengatur
bahwa RPJMD ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah paling
lambat 3 (tiga) bulan setelah kepala daerah dilantik. Sementara itu
dalam pasal 150 ayat (3) huruf c Undang – Undang No. 32 Tahun 2004
diatur bahwa RPJMD ditetapkan dengan peraturan daerah berpedoman
pada peraturan pemerintah. Terkait dengan hal ini, pemerintah telah
menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang
Tahapan Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah. Dalam peraturan pemerintah ini
disebutkan bahwa RPJMD ditetapkan dengan peraturan daerah setelah
berkonsultasi dengan Menteri Dalam Negeri dan jangka waktu
penetapannya paling lambat 6 bulan setelah kepala daerah dilantik.
1.2. Maksud dan Tujuan
1.2.1. Maksud
RPJMD Kabupaten Bulungan Tahun 2010 – 2015 dimaksudkan
sebagai rumusan arah kebijakan dan program pembangunan yang
terarah, efektif, efisien dan terpadu yang dapat mendorong terwujudnya
visi, misi, dan tujuan serta sasaran pembangunan yang telah
ditetapkan oleh Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Bulungan dengan
memperhatikan arahan RPJPD Kabupaten Bulungan Tahun 2005-2025,
serta memperhatikan berbagai aspirasi seluruh pemangku kepentingan
yang ada di Kabupaten Bulungan.
RPJMD Kabupaten Bulungan juga dimaksudkan untuk menjadi
acuan dan pedoman resmi bagi Pemerintah Kabupaten Bulungan
dalam penyusunan Rencana Strategis SKPD dan RKPD, serta sekaligus
merupakan acuan penentuan program daerah yang akan dibahas
dalam rangkaian forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan
(Musrenbang) Daerah Kabupaten Bulungan secara berjenjang.
pEMERINTAH KABUPATEN BULUNGAN
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bulungan Tahun 2010 - 2015
3
1.2.2. Tujuan
Tujuan penyusunan RPJMD Kabupaten Bulungan Tahun 2010 –
2015 adalah sebagai berikut:
1) menjabarkan visi, misi, agenda pembangunan dan program Bupati/
Wakil Bupati Kabupaten Bulungan ke dalam arah kebijakan dan
program pembangunan yang rinci, terarah, terukur dan dapat
dilaksanakan dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2015.
2) menyediakan satu acuan resmi bagi seluruh Satuan Kerja
Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Kabupaten Bulungan dalam
menentukan prioritas program pembangunan yang akan
dilaksanakan dengan sumber dana APBD Kabupaten Bulungan,
APBD Provinsi Kalimantan Timur, APBN dan sumber dana lainnya;
3) mendorong terwujudnya koordinasi, integrasi, sinergi dan
sinkronisasi pembangunan baik antar SKPD, antara Pemerintah
Kabupaten Bulungan dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan
Timur, antara Pemerintah Kabupaten Bulungan dan Pemerintah
Pusat, serta antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan
Pemerintah Pusat;
4) menyediakan tolok ukur untuk mengevaluasi kinerja setiap SKPD
di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bulungan;
5) menciptakan iklim pemerintahan yang amanah dan kondusif dalam
melaksanakan pembangunan yang berkelanjutan;
6) mengoptimalkan kerjasama dan kemitraan antara Pemerintah
Daerah, swasta dan masyarakat.
1.3. Landasan Hukum
Landasan konstitusional RPJMD Kabupaten Bulungan adalah
Pancasila, dan UUD 1945, selanjutnya, landasan operasionalnya adalah
ketentuan perundang-undangan yang berlaku sebagai berikut :
1) Ketetapan Majelis Permusyawatan Rakyat Republik Indonesia
Nomor VII/MPR/2001 tentang Visi dan Misi Indonesia Masa Depan.
pEMERINTAH KABUPATEN BULUNGAN
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bulungan Tahun 2010 - 2015
4
2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 nomor 75,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 5,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang–Undangan, (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 nomor 53, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4389);
6) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan,
Pengelolaan, dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4410);
7) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4421);
8) Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1137);
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun
2005, tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang–
Undang Nomor 3 Tahun 2005 tetang Perubahan Atas Undang–
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
pEMERINTAH KABUPATEN BULUNGAN
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bulungan Tahun 2010 - 2015
5
menjadi Undang-Undang, (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4548);
9) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pemba-
ngunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
11) Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
12) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4578);
13) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
14) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
15) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,
Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah;
16) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana
Tata Ruang Wilayah Nasional;
17) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2005
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun
2005-2009;
pEMERINTAH KABUPATEN BULUNGAN
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bulungan Tahun 2010 - 2015
6
18) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
19) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
20) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tatacara Penyusunan,Pengendalian, dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
21) Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 3 Tahun 2011
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten
Bulungan Tahun 2005 – 2025.
1.4. Hubungan RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Lain
Uraian berikut ini menjelaskan keterkaitan antara RPJMD
Kabupaten Bulungan dengan RPJMD Provinsi Kalimantan Timur dan
RPJM Nasional disamping dengan Dokumen Perencanaan lainnya.
Guna memahami posisi RPJMD dengan kerangka sistem perencanaan
pembangunan nasional, secara diagramatis dapat dilihat pada Gambar
1.1. berikut.
Hubungan antara RPJMD Kabupaten Bulungan, RPJMD Provinsi
Kalimantan Timur, RPJMN dengan dokumen lain dalam sistem
perencanaan pembangunan daerah, mengacu pada UU Nomor 25
Tahun 2004 pasal 5 dengan ketentuan sebagai berikut.
1) RPJMD Kabupaten Bulungan merupakan penjabaran dari Visi, Misi
dan Program Kepala Daerah, penyusunannya berpedoman pada
RPJPD Kabupaten Bulungan dan mengacu pada RPJP dan RPJM
Provinsi Kalimantan Timur dan memperhatikan RPJP Nasional dan
RPJM Nasional serta memuat arah kebijakan umum dan program
pEMERINTAH KABUPATEN BULUNGAN
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bulungan Tahun 2010 - 2015
7
satuan kerja perangkat daerah, lintas satuan kerja, kebijakan umum
dan program kewilayahan.
2) RPJMD Kabupaten Bulungan merupakan acuan bagi Satuan Kerja
Pemerintah Daerah (SKPD) untuk menyusun Rencana Strategi SKPD
yang kemudian dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) SKPD.
Provinsi Kalimantan Timur
Kabupaten Bulungan
Gambar 1.1. Hubungan RPJMD Kabupaten Bulungan dengan RPJMD Provinsi Kalimantan Timur dan RPJM Nasional.
3) RPJMD Kabupaten Bulungan yang berisi rencana pembangunan lima
tahunan merupakan acuan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah (RKPD) dengan periode tahunan.
4) RPJMD Kabupaten Bulungan menjadi acuan dalam rencana
pemanfaatan ruang. Dalam hal ini antara RPJMD dan Rencana Tata
pEMERINTAH KABUPATEN BULUNGAN
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bulungan Tahun 2010 - 2015
8
Ruang mempunyai kepentingan yang saling terkait, agar penyusunan
kebijakan sesuai dengan daya dukung lingkungan dan pemanfaatan
ruang sesuai dengan arah kebijakan yang telah ditetapkan dengan
RPJMD.
Dengan demikian dalam penyusunan rencana pembangunan yang
terkait dengan proses penganggaran pada penyusunan RKPD harus
melihat program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam tahapan-
tahapan perencanaan tahunan yang tercantum dalam matrik RPJMD
Kabupaten Bulungan.
1.5. Sistematika
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Tahun 2010 – 2015 disusun dengan sistematika sebagai
berikut.
BAB I : Pendahuluan
BAB II : Gambaran Umum
BAB III : Gambaran Pengelolaan Keuangan Daerah
BAB IV : Analisis Isu-Isu Strategis
BAB V : Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran
BAB VI : Strategi dan Arah Kebijakan
BAB VII : Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah
BAB VIII : Indikasi Rencana Program Prioritas
BAB IX : Penetapan Indikator Kinerja Daerah
BAB X : Pedoman Transisi Dan Kaidah Pelaksanaan
pEMERINTAH KABUPATEN BULUNGAN
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bulungan Tahun 2010 - 2015
9
BAB II. GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
2.1. Kondisi Geografis
2.1.1. Luas Wilayah dan Letak Geografis
Kabupaten Bulungan sebagai salah satu kabupaten di bagian
utara Propinsi Kalimantan Timur mempunyai luas 18.010,50 km2
terletak antara 116°04'41" sampai dengan 117°57'56" Bujur Timur dan
2°09'19" sampai dengan 3°34'49" Lintang Utara.
Berdasarkan Undang‐undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun
2007 Tentang Pembentukan Kabupaten Tana Tidung di Provinsi
Kalimantan Timur maka Luas Kabupaten Bulungan berkurang menjadi
13.181,92 km2. Adapun batas‐batas Kabupaten Bulungan; Sebelah
Utara dengan Kabupaten Tana Tidung dan Kabupaten Nunukan,
Sebelah Timur dengan Laut Sulawesi dan Kota Tarakan, Sebelah
Selatan dengan Kabupaten Berau dan Sebelah Barat dengan
Kabupaten Malinau (Gambar 2.1).
Kondisi Kabupaten Bulungan memiliki beberapa pulau, yang
dialiri puluhan sungai besar dan kecil, serta secara topografi memiliki
daratan yang berbukit‐bukit, bergunung‐gunung dengan tebing terjal
dan kemiringan yang tajam. Adapun pulau yang terluas adalah Pulau
Mandul di Kecamatan Bunyu (38.737,413 ha) dan sungai yang
terpanjang adalah Sungai Kayan (576 km: termasuk yang berada di
wilayah Kabupaten Malinau dan Kabupaten Tana Tidung) sedangkan
gunung yang tertinggi adalah Gunung Kundas yang berada di
Kecamatan Peso dengan ketinggian 1.670 m.
Letak wilayah administrasi berbatasan dengan :
sebelah utara : Kabupaten Tana Tidung dan Nunukan,
sebelah timur : Kota Tarakan dan Laut Sulawesi,
sebelah selatan : Kabupaten Berau, dan
sebelah barat : Kabupaten Malinau.
pEMERINTAH KABUPATEN BULUNGAN
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bulungan Tahun 2010 - 2015
10
Gambar 2.1. Peta Wilayah Kabupaten Bulungan
pEMERINTAH KABUPATEN BULUNGAN
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bulungan Tahun 2010 - 2015
11
Kabupaten Bulungan terbagi menjadi sepuluh (10) wilayah kecamatan
sebagai berikut:
(1)Kecamatan Tanjung Selor terdapat 3 Kelurahan dan 6 Desa;
(2)Kecamatan Tanjung Palas terdapat 4 Kelurahan dan 6 Desa;
(3)Kecamatan Tanjung Palas Utara terdapat 6 Desa;
(4)Kecamatan Tanjung Palas Tengah terdapat 3 Desa;
(5)Kecamatan Tanjung Palas Timur terdapat 8 Desa;
(6)Kecamatan Tanjung Palas Barat terdapat 5 Desa;
(7)Kecamatan Peso terdapat 10 Desa;
(8)Kecamatan Peso Hilir terdapat 6 Desa;
(9)Kecamatan Sekatak terdapat 22 Desa;
(10) Kecamatan Bunyu terdapat 3 Desa.
Berdasarkan aspek morfologi, wilayah Kabupaten Bulungan terbagi
atas 3 (tiga) satuan morfologi, yaitu dataran, perbukitan rendah, dan
perbukitan bergelombang. Berdasarkan fisiografis dan pembagian
cekungan atau ketinggiannya, secara umum daerah Kalimantan Timur
terdiri dari cekungan Kutai, Cekungan Tarakan, dan Tinggian
Mangkaliat. Adapun tatanan stratigrafis wilayahnya, meliputi: Endapan
Aluvial, Formasi Sumbat dan Retas, Formasi: Sajau, Sinjin, Domaring,
Tabung, Batuan Terobosan, Jelai, Birang, Sembakung, dan Formasi
Bengara.
Berdasarkan kondisi geografis yang tercipta secara alami, wilayah
Kabupaten Bulungan memiliki 4 (empat) aliran sungai induk, yaitu:
(1) Kayan, (2) Pimping, (3) Sekatak, (4) Jelarai.
Selain terletak di daratan Pulau Kalimantan, wilayah Kabupaten
Bulungan memiliki 201 pulau besar dan kecil. Semua pulau telah
mempunyai koordinat titik lokasi, namun hanya 101 pulau yang telah
mempunyai nama dan 100 pulau lagi belum mempunyai nama. Pulau
terbesar adalah Pulau Mandul dengan luas sekitar 31.575 ha. Wilayah
pEMERINTAH KABUPATEN BULUNGAN
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bulungan Tahun 2010 - 2015
12
Kabupaten Bulungan juga terdapat 15 buah gunung, dengan gunung
tertinggi adalah Gunung Kundas (1.670 m) yang terletak di Kecamatan
Peso.
2.1.2. Topografi, Hidrologi dan Klimatologi
1) Topografi
Bentuk wilayah Kabupaten Bulungan secara umum didominasi
oleh bentuk wilayah datar hingga berbukit dengan kemiringan lahan
dominan antara 2 sampai 30 persen. Bentuk wilayah datar hanya
dijumpai di sebagian besar wilayah sepanjang garis pantai atau
sepanjang daerah aliran sungai atau pada daerah dengan fisiografi
dataran alluvial sungai berupa tanggul sungai dan rawa dengan
kemiringan lahan kurang dari 2 persen.
Pengembangan tanaman pangan sangat berpotensi dilakukan
pada daerah dengan kemiringan lahan dibawah 2 persen, terutama
padi dan palawija. Kendala yang ada pada daerah dengan kemiringan
lahan di bawah 2 persen adalah luasannya yang relatif terbatas,
meskipun kemungkinan erosi yang terjadi sangat terbatas. Sedangkan
pada daerah rawa yang tergenang permanen perlu adanya masukan
teknologi relatif tinggi, seperti pembuatan kanal atau saluran-saluran
drainase, serta pengendalian kemasaman tanah.
Berikutnya, pada daerah dengan kemiringan lahan 3 sampai 15
persen adalah kawasan yang potensial untuk pengembangan pertanian
pangan dan perkebunan dengan masukan teknologi rendah sampai
sedang, seperti pembuatan teras gulud atau teras bangku. Sedangkan
daerah dengan kemiringan lahan 15 – 30 persen pemanfaatannya
terbatas hanya untuk perkebunan dengan masukan teknologi berupa
konservasi kesuburan tanah.
pEMERINTAH KABUPATEN BULUNGAN
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bulungan Tahun 2010 - 2015
13
2) Hidrologi
Potensi hidrologi di wilayah Kabupaten Bulungan sangat besar,
terutama oleh adanya aliran Sungai Kayan beserta anak-anak sungainya.
Aliran Sungai Kayan yang lebar dan panjang memberikan pengaruh
yang besar terutama bagi kegiatan sosial ekonomi masyarakat.
Besarnya potensi air sungai yang mengalir sepanjang Sungai
Kayan dan anak-anak Sungai Kayan ini merupakan dampak positif dari
wilayah Kabupaten Bulungan yang merupakan kawasan hutan. Hutan
di wilayah ini berpotensi besar untuk menyerap (infiltrasi) air hujan,
selanjutnya menghasilkan volume/debit air yang sangat besar di
daerah hulu. Air Sungai Kayan hingga saat ini telah dimanfaatkan
sebagai air baku bagi penyediaan air minum penduduk sepanjang
wilayah yang dilaluinya. Selain itu, dimanfaatkan juga sebagai
prasarana lalu lintas transfortasi air yang menghubungkan beberapa
kecamatan secara lokal (transportasi lokal) maupun antar wilayah
(transportasi regional).
3) Klimatologi
Berdasarkan pengamatan yang dilakukan di Stasiun Meteorologi
Tanjung Selor pada tahun 2010 Kabupaten Bulungan pada umumnya,
dan Tanjung Selor pada khususnya mengalami musim hujan sepanjang
tahun dengan jumlah curah hujan 2.729,4 mm dan jumlah hari hujan
(HH) 257 hari setahun, serta penyinaran matahari rata‐rata 49 persen.
Secara umum Kabupaten Bulungan beriklim sedang, dengan
rata‐rata suhu udara sepanjang tahun 2010 adalah 27,40C yang
berkisar antara 21,40C – 360C. Sedangkan curah hujan selama tahun
2010 di Kabupaten Bulungan pada umumnya dan Tanjung Selor pada
khususnya berkisar antara 67,8 mm sampai 395 mm per bulan.
Kelembaban udara Kabupaten Bulungan tercatat relatif tinggi berkisar
antara 83 persen sampai dengan 87 persen dengan rata‐rata selama
tahun 2010 adalah 86 persen.
pEMERINTAH KABUPATEN BULUNGAN
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bulungan Tahun 2010 - 2015
14
2.1.3. Luas dan Sebaran Kawasan Budidaya, Kawasan Lindung dan Kawasan Rawan Bencana.
Kawasan Budi Daya merupakan kawasan yang berada di luar
kawasan lindung yang berdasarkan fisik dan potensi sumber daya
alamnya dianggap dapat dan perlu dimanfaatkan bagi kepentingan
produksi maupun bagi pemenuhan kebutuhan pemukiman. Sedangkan
kawasan lindung merupakan kawasan yang ditetapkan yang ditetapkan
dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang
mencakup sumberdaya buatan guna pembangunan berkelanjutan.
Kabupaten Bulungan sebagai salah satu kabupaten di bagian
utara Propinsi Kalimantan Timur mempunyai luas 18.010,50 km2
terletak antara 116°04'41" sampai dengan 117°57'56" Bujur Timur dan
2°09'19" sampai dengan 3°34'49" Lintang Utara.
Berdasarkan Undang‐undang Republik Indonesia Nomor 34
tahun 2007 Tentang Pembentukan Kabupaten Tana Tidung di Provinsi
Kalimantan Timur maka Luas Kabupaten Bulungan berkurang menjadi
13.181,92 km2.
Kondisi Kabupaten Bulungan memiliki beberapa pulau, yang
dialiri puluhan sungai besar dan kecil, serta secara topografi memiliki
daratan yang berbukit‐bukit, bergunung‐gunung dengan tebing terjal
dan kemiringan yang tajam.
Adapun pulau yang terluas adalah Pulau Mandul di Kecamatan
Bunyu (38.737,413 ha) dan sungai yang terpanjang adalah Sungai
Kayan (576 km: termasuk yang berada di wilayah Kabupaten Malinau
dan Kabupaten Tana Tidung) sedangkan gunung yang tertinggi adalah
Gunung Kundas yang berada di Kecamatan Peso dengan ketinggian
1.670 m di atas permukaan laut.
pEMERINTAH KABUPATEN BULUNGAN
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bulungan Tahun 2010 - 2015
15
2.2. Perekonomian Daerah
Untuk keseragaman penghitungan PDRB seluruh provinsi di
Indonesia, mulai tahun 2004 Badan Pusat Statistik melakukan
penghitungan PDRB di seluruh Indonesia dengan menggunakan seri
penghitungan PDRB yang baru dengan tahun dasar 2000. Penentuan
tahun dasar 2000 sebagai tahun dasar baru juga didasarkan pada
pengamatan bahwa perekonomian pada tahun 2000 pada skala
regional cukup normal dan memadai.
Hasil penghitungan PDRB Kabupaten Bulungan, setelah mengalami
pemekaran dengan Kabupaten Tana Tidung, perkembangannya baru
diketahui dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2009. Perekonomian
Kabupaten Bulungan pada tahun 2009 sangat didominasi oleh
sektor‐sektor ekonomi yang berbasis pada sumber daya alam (SDA),
terutama dari sektor pertanian. Jumlah seluruh nilai tambah yang
tercipta akibat kegiatan ekonomi (PDRB) di Kabupaten Bulungan pada
tahun 2009 adalah sebesar 2.371,76 milyar rupiah.
Sekitar 25,59 persen dari total PDRB Kabupaten Bulungan berasal
dari nilai tambah sektor Pertambangan dan Penggalian. Sektor ekonomi
berikutnya yang memberikan kontribusi pada perekonomian Bulungan
adalah sektor Pertanian (23,94 persen); sektor Jasa (21,80 persen);
sektor Industri Pengolahan (12,11 persen); dan sektor Perdagangan,
Hotel dan Restoran (10,70 persen). Sedangkan sektor-sektor lainnya
hanya memberikan kontribusi di bawah 5 persen.
Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bulungan selama tiga tahun
terakhir, paling tinggi pada tahun 2007 yaitu sebesar 10,66 persen,
mengalami kenaikan dari tahun 2006 yang hanya sebesar 2,30 persen.
Pada tahun 2009 ini, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bulungan
turun menjadi 5,32 persen.
pEMERINTAH KABUPATEN BULUNGAN
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bulungan Tahun 2010 - 2015
16
Perkembangan PDRB per kapita Kabupaten Bulungan selama
kurun waktu 2006‐2009 memperlihatkan kecenderungan yang terus
meningkat, yaitu dari 17,426 juta rupiah per orang per tahun pada
tahun 2006 menjadi 19,161 juta rupiah per orang pada tahun 2007,
dan menjadi 19,921 juta rupiah per orang per tahun pada 2008, dan
meningkat lagi pada tahun 2009 menjadi 20.669 juta rupiah per orang.
Namun perlu diketahui bahwa pendapatan per kapita tersebut belum
mencerminkan tingkat kesejahteraan sesungguhnya. Hal ini
dikarenakan pendapatan per kapita diperoleh berdasarkan PDRB
dikurangi dengan penyusutan, pajak tak langsung, dan pendapatan
neto dari luar daerah. Namun karena keterbatasan data, pendapatan
neto dari luar daerah belum dapat dihitung. Sementara diduga
pendapatan yang keluar dari Kalimantan Timur, khususnya Kabupaten
Bulungan sangat besar dibandingkan yang masuk.
2.3. Sosial Budaya Daerah
2.3.1. Demografi
Jumlah penduduk Kabupaten Bulungan berdasarkan hasil
registrasi penduduk pada tahun 2010 tercatat 112.660 jiwa. Pola
persebaran penduduk Kabupaten Bulungan per kecamatan berdasarkan
luas wilayah, kepadatannya adalah berkisar antara 1,38 jiwa/km2
(Kecamatan Peso) sampai 56,17 jiwa/km2 (Kecamatan Bunyu).
Kepadatan penduduk Kabupaten Bulungan adalah 8,55 jiwa/km2.
Kecamatan yang kepadatan penduduknya dibawah rata-rata adalah
Kecamatan Peso, Peso Hilir, Tanjung Palas, Tanjung Palas Barat, dan
Sekatak.
Ditinjau berdasarkan komposisi penduduk menurut jenis
kelamin menunjukkan, bahwa jumlah penduduk laki‐laki masih lebih
banyak dibandingkan dengan perempuan, ini terlihat dari rasio jenis
kelamin. Rasio jenis kelamin penduduk Kabupaten Bulungan adalah
pEMERINTAH KABUPATEN BULUNGAN
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bulungan Tahun 2010 - 2015
17
115,06; ini berarti bahwa setiap 100 orang perempuan berbanding
sekitar 115 orang laki‐laki.
Tenaga kerja adalah modal bagi geraknya roda pembangunan.
Jumlah dan komposisi tenaga kerja akan terus mengalami perubahan
seiring dengan berlangsungnya proses demografi. Bagian dari tenaga
kerja yang aktif dalam kegiatan ekonomi disebut angkatan kerja.
Berdasarkan hasil Sakernas tahun 2010 tersebut, jumlah angkatan
kerja di Kabupaten Bulungan pada tahun 2010 sebanyak 51.784
orang. Dengan rincian, jumlah penduduk yang bekerja sebanyak
47.063 orang dan jumlah penduduk yang masih mencari pekerjaan
sebanyak 4.721 orang. Sedangkan jumlah penduduk bukan angkatan
kerja sebanyak 24.368 orang.
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) merupakan ukuran
yang menggambarkan jumlah angkatan kerja untuk setiap 100 tenaga
kerja. TPAK Kabupaten Bulungan pada tahun 2010 sebesar 68,00
persen. Menurut jenis kelamin, TPAK laki‐laki lebih besar dibandingkan
TPAK perempuan. TPAK laki‐laki sebesar 84,74 persen dan TPAK
perempuan sebesar 48,01 persen.
Lapangan pekerjaan yang tersedia dan menyerap tenaga kerja
atau dengan kata lain adalah bidang atau sektor berusaha masyarakat,
terbagi menjadi sembilan sektor lapangan pekerjaan yaitu: Pertanian;
Pertambangan dan Penggalian; Industri; Listrik Gas dan Air;
Konstruksi; Perdagangan; Transportasi dan Komunikasi; Lembaga
Keuangan; dan Jasa. Dari kesembilan sektor tersebut, pada tahun
2010 sektor pertanian masih mendominasi lapangan pekerjaan di
Kabupaten Bulungan, mencapai 51,90 persen. Kemudian disusul
sektor industri sebesar 18,56 persen dan sektor perdagangan sebesar
pEMERINTAH KABUPATEN BULUNGAN
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bulungan Tahun 2010 - 2015
18
12,12 persen. Sedangkan sektor yang persentasenya terkecil adalah
sektor lembaga keuangan yaitu sebesar 0,42 persen.
2.3.2. Kesehatan
Pembangunan di bidang kesehatan pada dasarnya bertujuan
untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat secara
mudah, merata dan murah. Melalui peningkatan pelayanan kesehatan,
pemerintah berupaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.
Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan menyediakan fasilitas
kesehatan dan tenaga kesehatan yang jumlahnya cukup memadai.
Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan dan RSUD Dr. H.
Soemarno Sosroatmodjo, pada tahun 2010 jumlah fasilitas kesehatan
yang tersedia di wilayah Kabupaten Bulungan berupa: 12 buah
Puskesmas, 36 buah Puskesmas pembantu, 15 buah Puskesmas
keliling, 159 buah posyandu, 8 buah apotek, dan 4 buah toko obat.
Tenaga kesehatan berjumlah 52 orang tenaga medis yang terdiri dari
dokter umum, dokter spesialis, dan dokter gigi. Sedangkan untuk
tenaga kesehatan yang lain terdiri atas 409 orang tenaga perawat dan
bidan, 25 orang tenaga farmasi, teknis medis 24 orang, 13 orang tenaga
gizi, 12 orang sanitasi dan 23 orang tenaga kesehatan masyarakat.
Pasangan Usia Subur (PUS) di Kabupaten Bulungan pada tahun
2010 berjumlah 20.894 PUS atau mengalami peningkatan sebanyak
797 PUS dibandingkan tahun 2009. Banyaknya peserta KB aktif tahun
2010 sebesar 69,58 persen terhadap Pasangan Usia Subur merupakan
salah satu tolok ukur keberhasilan program KB di Kabupaten
Bulungan. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, akseptor KB
aktif terhadap PUS pada tahun ini mengalami kenaikan. Pada tahun
2010 ini bisa dilihat terjadi peningkatan jumlah peserta akseptor KB
aktif sebesar 14.538 peserta dibandingkan tahun lalu sebesar 13.392
peserta.Demikian juga dengan jumlah akseptor KB baru mengalami
pEMERINTAH KABUPATEN BULUNGAN
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bulungan Tahun 2010 - 2015
19
peningkatan dari 2.381 akseptor pada tahun 2009 menjadi 2.400
akseptor pada tahun 2010. Ditinjau dari jenis alat kontrasepsi KB baru
yang dipakai, ternyata telah mengalami perubahan dari tahun 2007.
Alat kontrasepsi yang terbanyak dipakai pada tahun 2009 dimana pada
tahun ini alat kontrasepsi terbanyak yang dipakai masih menggunkan
alat kontrasepsi suntikan. Namun untuk peserta KB aktif tahun 2010
ini masih cenderung menggunakan pil. Alat kontrasepsi suntikan
dipakai akseptor KB baru sebesar 52,92 persen, diikuti alat kontrasepsi
pil sebesar 30,17 persen, 3,71 persen kondom dan IUD sebesar 2,83
persen. Berbeda dengan penggunaan akseptor KB aktif, alat
kontrasepsi pil masih tetap yang terbanyak digunakan masyarakat,
jumlahnya mencapai 43,06 persen dari 14.538 peserta pada tahun
2010.
2.3.3. Pendidikan
Pendidikan formal merupakan suatu proses pendidikan yang
berjenjang dari tingkat terendah adalah Taman Kanak‐kanak (TK) hingga
yang tertinggi di Perguruan Tinggi. Untuk menunjang keberhasilan
pembangunan di bidang pendidikan, pendidikan formal yang umumnya
diselenggarakan sekolah‐sekolah tidak hanya di bawah pembinaan
Kementerian Pendidikan Nasional (Mendiknas) saja, tetapi ada juga
yang di bawah pembinaan Instansi/Kementerian selain Mendiknas,
seperti Kementerian Agama, Kementerian Kesehatan, Kementerian
Sosial, Kementerian Pertanian, dan lainnya.
Jumlah sekolah dari tingkat Taman kanak-kanak, Sekolah
Dasar hingga Sekolah Menengah Umum dan Menengah Kejuruan pada
tahun 2010/2011 baik negeri maupun swasta terdiri dari TK 33 buah,
SD 130 buah; SMP 48 buah, SMU 16 buah, dan SMK 5 buah. Jumlah
ini sudah termasuk Madrasah Ibtidaiyah, dan Madrasah Tsanawiyah,
serta Madrasah Aliyah yang berada dibawah Kementerian Agama.
pEMERINTAH KABUPATEN BULUNGAN
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bulungan Tahun 2010 - 2015
20
Program pemerintah untuk meningkatkan taraf pendidikan dapat
dilihat dari meningkatnya jumlah sekolah yang tersebar di seluruh
10 kecamatan Kabupaten Bulungan. Jumlah sekolah pada tahun
2010/2011 untuk tingkat SD 126 buah sekolah dasar negeri, 4 buah
sekolah dasar swasta, dan sebuah sekolah luar biasa. Sedangkan pda
tingkat SMP tahun 2010/2011 terdapat 41 buah Sekolah Negeri dan 7
buah Sekolah Swasta. Pada tingkat SMU ada 9 buah sekolah negeri
dan 7 buah sekolah swasta. Untuk Tingkat SMK terdapat 5 buah
sekolah terdapat di Kecamatan Tanjung Selor dan sebuah sekolah di
Kecamatan Tanjung Palas Utara.
Keberhasilan penyelenggaraan pendidikan diukur dari tingkat
kelulusan siswa yang mengikuti Ujian Akhir Nasional (UAN) dengan
menggunakan standar kelulusan sesuai ketentuan yang ditetapkan
Kementerian Pendidikan Nasional. Pada tahun ajaran 2010/2011 ini
tingkat kelulusan untuk tingkat SD meningkat dari tahun lalu,
sebanyak 98,94 persen siswa yang telah memenuhi standar kelulusan.
Dibandingkan dengan tahun ajaran yang lalu, tingkat kelulusan untuk
SMP juga meningkat dari 97,67 persen menjadi 99,51 persen.
Sedangkan tingkat kelulusan untuk SMU pada tahun ini mengalami
penurunan dari tahun sebelumnya sebesar 99,84 persen menjadi 75,17
persen pada tahun ajaran 2010/2011.
Perbandingan atau rasio antara guru dengan murid akan
menggambarkan beban yang harus dihadapi oleh seorang guru dalam
mengajar. Jumlah guru untuk jenjang pendidikan SD hingga SMU
pada tahun 2010 yaitu 2.377 orang sedangkan jumlah murid 27.020
orang sehingga perbandingan rata‐ratanya setiap guru mengajar 11
orang murid. Jika dilihat dari masing‐masing tingkat/jenjang
pendidikan, di tingkat SD setiap guru mengajar rata‐rata 12 orang
murid; di tingkat SMP rata‐rata 10 orang, dan tingkat SMU dan SMK
rata‐rata 9 orang murid.
pEMERINTAH KABUPATEN BULUNGAN
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bulungan Tahun 2010 - 2015
21
2.3.4. Kesejahteraan Sosial
Sejarah peradaban manusia mencatat bahwa kemiskinan
merupakan salah satu tragedi kemanusiaan terbesar dan hingga
sekarang tetap menjadi masalah yang belum bisa dipecahkan.
Sebenarnya, di beberapa belahan dunia menunjukkan adanya gejala
kemiskinan dan pemiskinan yang semakin memburuk. Selain alasan
kemanusiaan dan alasan moral, ada banyak alasan untuk memerangi
kemiskinan. Misalnya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi (melalui
penyerapan tenaga kerja dan peningkatan produktivitas), mendukung
proses demokratisasi, dan mengurangi tingkat konflik dalam masyarakat.
Sejalan dengan kebijakan otonomi daerah yang mulai berlaku
sejak Januari 2001, pemerintah daerah (pemda) kini berwenang penuh
merancang dan melaksanakan kebijakan dan program pembangunan
sesuai dengan kebutuhannya. Dalam kewenangan otonomi daerah,
melekat pula kewenangan dan tanggungjawab untuk secara aktif dan
langsung mengupayakan pengentasan kemiskinan di daerah. Sebab,
salah satu tujuan otonomi daerah adalah untuk menciptakan sistem
pelayanan publik yang lebih baik, efektif dan efisien yang pada
akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan serta kemandirian
masyarakat.
Upaya penanggulangan kemiskinan tidak hanya semata-mata
menjadi tanggungjawab pemerintah pusat, dalam era otonomi pemda
harus mengambil tanggungjawab yang lebih besar. Oleh karena itu,
pemerintah Kabupaten Bulungan sejalan dengan program pemerintah
pusat telah melaksanakan beberapa kegiatan yang berorientasi untuk
kesejahteraan penduduk miskin.
Beberapa program Pemerintah Kabupaten Bulungan dalam
upaya mengentaskan kemiskinan, antara lain:
- Program bantuan SPP dan BP3 untuk seluruh siswa dari TK sampai
SMU di Kabupaten Bulungan;
- Program bantuan beasiswa pendidikan dari kalangan tidak mampu;
pEMERINTAH KABUPATEN BULUNGAN
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bulungan Tahun 2010 - 2015
22
- Program bantuan Beras Miskin (Raskin) untuk keluarga miskin;
- Program Kompensasi Pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak
(PKPS - BBM) di bidang pendidikan, pangan dan kesehatan;
- Program Asuransi Kesehatan untuk Keluarga Miskin (Askes Gakin);
- Program pembangunan rumah layak huni bagi keluarga miskin;
- Program pembukaan daerah terisolir dengan pembangunan dan/atau
peningkatan jalan;
- Program bantuan pemasangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya
(PLTS) bagi setiap keluarga di daerah yang belum terjangkau listrik.
2.3.5. Agama, Pemuda dan Olahraga serta Kebudayaan
1) Agama
Sasaran pembangunan Bidang Agama adalah meningkatkan
dan memantapkan kerukunan hidup umat beragama yang harmonis
dan telah berhasil dengan memuaskan, hal ini tercermin dari semakin
meningkatnya keimanan dan meningkatnya peran serta umat dalam
pembangunan, melalui pendidikan keagamaan baik formal maupun
informal, terutama pendidikan melalui lingkungan keluarga kemudian
dalam masyarakat dan secara formal melalui lembaga pendidikan yang
memadai sesuai dengan kebutuhan dan ajaran masing-masing agama.
Diupayakan pula agar prasarana/sarana yang diperlukan bagi
pembangunan kehidupan beragama terus bertambah, termasuk sarana
pendidikan agama pada semua jalur, jenis dan jenjang pendidikan,
meliputi prasekolah yang pelaksanaannya sesuai dengan peraturan
dan perundang-undangan yang berlaku.
2) Pemuda dan Olahraga
Orang tua, masyarakat, dan pemerintah secara bersama-sama
bertanggung jawab dalam pembinaan dan pengembangan pemuda
sebagai penerus nilai-nilai luhur budaya dan perjuangan bangsa serta
insan pembangunan. Pembinaan dan pengembangan pemuda diarahkan
agar dapat menjadi kader pemimpin yang berjiwa Pancasila, disiplin,
pEMERINTAH KABUPATEN BULUNGAN
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bulungan Tahun 2010 - 2015
23
mandiri, tangguh, beretos kerja, peka dan memiliki idealisme yang
kuat, berwawasan kebangsaan yang luas, mampu mengatasi tantangan
dan rintangan, baik masa kini, maupun masa yang akan datang.
Dilandasi semangat kebangsaan dengan tetap memperhatikan nilai-
nilai sejarah, persatuan dan kesatuan sehingga dapat menumbuhkan
rasa tanggung jawab, kesetiakawanan serta kepeloporan dalam
membangun masa depan, berani dan rela berkorban dengan semangat
cinta tanah air.
Melalui organisasi kepemudaan peran serta pemuda dalam
pembangunan bangsa dapat lebih ditingkatkan, dikembangkan
semangat kepeloporan dan kemampuan serta kepribadiannya sesuai
dengan perkembangan, kemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
sehingga diperoleh generasi yang cerdas, terampil, tangguh dan
bertanggung jawab serta penuh rasa pengabdian.
Dibidang politik Pemuda akan terus dibina dan ditempa agar
kesadaran politiknya terus meningkat yang dijiwai semangat Pancasila,
Demokratik dan Patriotik melalui berbagai program pendidikan dan
pelatihan serta penyuluhan terutama dibidang ideologi yaitu Pancasila
dan Undang-Undang Dasar 1945.
Pembinaan dan pengembangan olah raga diarahkan pada
peningkatan kesehatan jasmani, mental rohani masyarakat agar
kualitas manusia Kabupaten Bulungan meningkat, serta dapat
membentuk watak dan kepribadian, disiplin dan sportivitas yang tinggi
serta peningkatan prestasi melalui gerakan memasyarakatkan olahraga
dan mengolahragakan masyarakat secara lebih meluas dan merata di
seluruh pelosok daerah untuk menciptakan iklim yang sehat yang
mendorong peran serta aktif masyarakat untuk meningkatkan prestasi
di bidang olahraga. Dalam upaya meningkatkan prestasi olahraga perlu
dilaksanakan pembinaan dan pembibitan olahragawan sendiri, melalui
penelusuran dan pemantauan bakat pendidikan dan pelatihan
olahraga prestasi yang didasarkan pada ilmu pengetahuan dan
pEMERINTAH KABUPATEN BULUNGAN
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bulungan Tahun 2010 - 2015
24
teknologi secara lebih efektif dan efisien serta peningkatan kualitas
organisasi keolahragaan di seluruh wilayah kecamatan.
Perbaikan gizi olahragawan, penyempurnaan metode pelatihan,
dan penggunaan sarana olahraga dengan memanfaatkan ilmu
pengetahuan dan teknologi secara tepat, akan meningkatkan prestasi.
Penyediaan sarana dan prasarana olahraga yang memadai termasuk
dilingkungan sekolah, mulai Sekolah Dasar sampai Perguruan Tinggi,
demikian juga dilingkungan pekerjaan dan pemukiman akan mendorong
latihan olahraga. Peranan pemerintah maupun swasta serta masyarakat
perlu terus dilanjutkan dan ditingkatkan agar pembibitan olahragawan
dan pembinannya dapat lebih merata diseluruh pelosok daerah dan
mencakup seluruh umur.
Olahragawan, pelatih dan pembina yang berprestasi perlu mendapat
perhatian khusus dan penghargaan yang wajar untuk meningkatkan
semangat dan motivasi dalam memacu berprestasi yang lebih tinggi.
Khusus bagi olah ragawan yang berprestasi perlu ada penanganan
yang mendasar dan melembaga terutama untuk dapat memberikan
jaminan bagi masa depannya, agar mereka lebih bersemangat untuk
berprestasi.
3) Kebudayaan
Pengembangan dan pelestarian kebudayaan daerah perlu dilakukan
melalui peningkatan kemampuan masyarakat untuk pemahaman dan
pengamalan nilai budaya daerah yang luhur dan beradab, memperkaya
budaya dan perlu dihindari sikap feodal yang eksklusif serta pemahaman
kedaerahan yang sempit, dan pengaruh budaya asing yang bertentangan
dengan nilai budaya bangsa.
Pembaharuan dan perubahan struktur dan nilai budaya
masyarakat yang sesuai dengan jati diri bangsa serta kebutuhan
pembangunan terus digerakkan untuk lebih memantapkan landasan
pEMERINTAH KABUPATEN BULUNGAN
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bulungan Tahun 2010 - 2015
25
spiritual, modal dan etika pembangunan yang berdasarkan Pancasila.
Pembauran dalam rangka memantapkan perwujudan wawasan nusantara
merupakan proses pembudayaan bangsa yang harus dipacu kearah
yang positif dan harus dijiwai sikap mawas diri, tenggang rasa,
solidaritas sosial ekonomi serta tanggung jawab sosial yang tinggi
dalam upaya mewujudkan dan mensejahterakan kehidupan masyarakat
dan mampu mencegah serta menghilangkan melebarnya kesenjangan
sosial ekonomi dan sikap eksklusif.
Dalam rangka pengembangan dan memperkaya khasanah
kebudayaan daerah pembinaan Bahasa Indonesia dan Bahasa Daerah
perlu terus ditingkatkan secara mantap dan lestari agar lebih mampu
menjadi sarana pengungkap cipta, rasa dan karsa secara tertib. Bahasa
Indonesia juga diupayakan lebih mampu menjadi bahasa ilmu
pengetahuan dan tehnologi, penulisan karya ilmiah dan sastra,
termasuk bacaan anak-anak yang berakar pada budaya bangsa,
sekaligus menciptakan rasa persatuan dan kesatuan bangsa.
Nilai, tradisi, seni dan peninggalan sejarah yang memberikan
corak khas kebudayaan daerah dan kebanggaan daerah perlu terus
digali, dipelihara serta dibina untuk memupuk semangat perjuangan
dan cinta tanah air. Dalam penyusunan tata ruang daerah harus
memperhatikan pelestarian bangunan dan benda yang mengandung
nilai sejarah.
Keindahan dan keunikan alam disuatu daerah akan semakin
atraktif bila disertai pagelaran seni budaya. Dengan demikian seni
budaya suatu daerah perlu dikembangkan dan dilestarikan dengan
harapan dapat meningkatkan daya tarik sektor Pariwisata, maupun
memperkaya nuansa khasanah seni dan budaya bangsa.
pEMERINTAH KABUPATEN BULUNGAN
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bulungan Tahun 2010 - 2015
26
Sehubungan dengan itu, Pengembangan Seni Budaya Birau
yang sudah sejak lama menjadi tradisi Masyarakat Daerah Kabupaten
Bulungan adalah salah satu komponen dari Kebudayaan Nasional.
2.3.6. Pelayanan Pemerintah Daerah Bidang Sosial Budaya
Pembangunan sebagai suatu proses yang berkesinambungan,
dalam menghadapi era globalisasi yang ditandai dengan liberalisme
perdagangan dan investasi. Globalisasi secara pasti akan memberikan
dampak dan mewarnai perkembangan ekonomi, politik, sosial dan
budaya suatu daerah. Aspek sosial, budaya dan hukum mengalami
transformasi dan reformasi menuju kepada suatu sistem baru yang
diharapkan akan lebih berkeadilan, handal dan berkelanjutan. Meskipun
transformasi dan reformasi telah menghasilkan berbagai perusahaan,
tetapi masih belum mencapai hasil yang memuaskan. Bahkan berbagai
langkah transformasi dan reformasi awal telah menghasilkan berbagai
implikasi rumit yang harus dan terus menuntut pemecahan masalah
yang lebih sistematis dan konsisten.
Ditinjau dari sudut peranan pemerintah daerah dalam kegiatan
pembangunan, maka masalah pelayanan pemerintah daerah bidang
sosial budaya perlu mendapat perhatian khusus. Agar dampak negatif
kegiatan pembangunan tidak muncul dan berkembang dalam kehidupan
masyarakat. Sehingga, tekanan atau protes dari masyarakat akibat
ketidak puasan kepada pemerintah dapat dikendalikan atau ditekan,
dengan menunjukkan keberhasilan pembangunan dan memenuhi
harapan masyarakat.
2.4. Prasarana dan Sarana Daerah
2.4.1. Transportasi dan Perhubungan
1) Transportasi Darat
Transportasi darat terutama didukung oleh tersedianya sarana
kendaraan bermotor. Ditinjau menurut jenis kendaraan yang tercatat
di Polres Bulungan terdapat mobil penumpang sebanyak 187 unit,
pEMERINTAH KABUPATEN BULUNGAN
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bulungan Tahun 2010 - 2015
27
mobil beban barang sebanyak 170 unit, bus sebanyak 6 unit, dan
sepeda motor sebanyak 5.510 unit. Jumlah seluruh kendaraan
tersebut mengalami peningkatan sebesar 59,592% dibandingkan tahun
lalu.
Berdasarkan jenis kendaraannya, pada tahun 2010 mobil
penumpang yang terdaftar di polres Bulungan sebanyak 186 unit
berupa station wagon, sedangkan untuk mobil barang yang terdaftar
dengan jumlah paling banyak adalah kendaraan pick up sebanyak 100
unit.
Tingkat kecelakaan lalu lintas yang tercatat di Polres Bulungan
pada tahun 2010 sebanyak 44 kali dengan jumlah korban meninggal
sebanyak 19 orang. Jika dibandingkan dengan kasus kecelakaan tahun
lalu sebanyak 13 kasus, maka jumlah kecelakaan pada tahun ini
mengalami peningkatan yang cukup besar. Rata-rata kasus kecelakaan
terjadi 33 kali perbulan sepanjang tahun 2010, dengan jumlah korban
29 orang mengalami luka ringan, 7 orang luka berat, dan 19 orang
korban meninggal dunia. Kerugian yang diakibatkan oleh kecelakaan
lalu lintas diperkirakan sebesar 544,35 juta rupiah.
Jalan merupakan prasarana pengangkutan yang penting untuk
memperlancar kegiatan perekonomian. Semakin meningkat usaha
pembangunan menuntut pola peningkatan pembangunan jalan untuk
menghubungkan antar wilayah. Panjang jalan di wilayah Kabupaten
Bulungan pada tahun 2010 mencapai 840,18 Km termasuk dalam
kategori jalan kelas III C yang menjadi wewenang pemerintah
kabupaten. Panjang jalan kabupaten dirinci menurut jenis permukaan
adalah untuk permukaan yang diaspal 195,87 Km, permukaan kerikil
218,82 Km, dan permukaan tanah 425,841 Km. Perkembangan atau
pertambahan panjang jalan untuk semua jenis permukaan di daerah
ini tidak nyata selama kurun waktu 2005 – 2008 (Gambar 2.2).
Jika dilihat dari kondisi jalan pada tahun 2010, jalan yang
berada dalam kondisi baik sepanjang 240,29 Km, kondisi sedang
104,35 Km, kondisi rusak 159,31 Km, dan dalam kondisi rusak berat
pEMERINTAH KABUPATEN BULUNGAN
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bulungan Tahun 2010 - 2015
28
sepanjang 96,57 Km. Panjang jalan katagori baik mempunyai
kecenderungan meningkat, tetapi sangat kecil. Sedangkan jalan yang
termasuk kategori sedang semakin menurun, dan sebaliknya justru
jalan yang rusak cenderung meningkat selama periode 2005 – 2008
(Gambar 2.3).
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
2005 2006 2007 2008
Pan
jan
g Ja
lan
(K
m)
Total
Aspal
Krikil
Tanah
Gambar 2.2. Perkembangan Panjang Jalan di Kabupaten Bulungan
Berdasarkan Jenis Permukaannya.
pEMERINTAH KABUPATEN BULUNGAN
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bulungan Tahun 2010 - 2015
29
0
100
200
300
400
500
600
700
800
2005 2006 2007 2008
Pan
jan
g Ja
lan
(K
m)
Total
Baik
Sedang
Rusak
R.Berat
Gambar 2.3. Perkembangan Panjang Jalan di kabupaten Bulungan
Berdasarkan Kondisinya.
2) Angkutan Laut dan Sungai
Selain angkutan darat, angkutan laut dan sungai mempunyai
peranan penting dalam hal transportasi di Kabupaten Bulungan. Hal
ini dikarenakan sebagian besar wilayah di Kabupaten Bulungan hanya
dapat ditempuh melalui sungai. Lalu lintas antar pulau tahun 2010
yang melalui pelabuhan Tanjung Selor meliputi kapal tambat sebanyak
8.939 buah dengan jumlah penumpang naik sebanyak 119.152 orang;
mengalami penurunan sebanyak 0,45% dibandingkan dengan tahun
2000 yang berjumlah 118.617 orang. Sedangkan penumpang yang
turun tercatat sebanyak 113.172 orang.
Aktivitas bongkar muat barang di Pelabuhan Tanjung Selor juga
mengalami penurunan. Arus bongkar barang pada tahun 2009
sebanyak 68.880.336 ton/m3 naik menjadi 69.884.339 ton/m3 pada
tahun 2010. Sedangkan untuk arus bongkar kendaraan roda dua
mengalami penurunan sebesar 12,43% bilamana dibandingkan dengan
tahun 2009. Untuk arus muat barang pada pelabuhan Tanjung Selor
pEMERINTAH KABUPATEN BULUNGAN
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bulungan Tahun 2010 - 2015
30
pada tahun 2010 sebanyak 681,69 ton/m3, sedangkan untuk arus muat
kendaraan roda dua sebanyak 65 unit.
1) Angkutan Udara
Sektor perhubungan udara mempunyai peran penting dalam
melaksanakan mobilitas manusia dari suatu tempat ke tempat lain
dalam waktu singkat, dan juga merupakan salah satu sektor yang
terkait erat dengan sektor pariwisata dalam mendukung perjalanan
wisatawan ke suatu tempat tujuan wisata.
Angkutan udara di Kabupaten Bulungan dapat digambarkan
melalui arus penerbangan dari bandara Tanjung Harapan yang terletak
di Tanjung Selor. Jika dibandingkan dengan tahun lalu, arus lalu lintas
angkutan udara di Bandara Tanjung Harapan mengalami penurunan.
Hal ini dikarenakan hanya satu maskapai penerbangan yang
beroperasi di bandara Tanjung Harapan.
Arus lalu lintas angkutan udara meliputi keberangkatan, tahun
2010 sebanyak 200 penerbangan. Arus penumpang selama tahun 2010
berangkat 917 orang dan datang sebanyak 1.562 orang, untuk barang
yang dibongkar sebanyak 6.928 kg dan muat 11.324 kg. Sedangkan
untuk bagasi, bongkar sebanyak 4.868 kg dan muat sebanyak 28.261
kg.
2.4.2. Pos dan Telekomunikasi
Dalam menyongsong era globalisasi sekarang ini, sektor Pos dan
Telekomunikasi sangat diperlukan dalam memperlancar arus berita,
informasi, dan data. Telepon sebagai salah satu sarana telekomunikasi
memiliki arti penting bagi masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari
peningkatan jumlah pelanggan maupun jumlah sarana telekomunikasi
lainnya setiap tahun dengan jumlah pelanggan sebanyak 21.237 pada
tahun 2010.
Pengiriman surat dan pos paket di Kantor Pos Tanjung Selor
pada tahun 2010 mengalami penurun bila dibandingkan tahun
sebelumnya. Hal ini dapat dilihat dari jumlah pengiriman surat dan pos
pEMERINTAH KABUPATEN BULUNGAN
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bulungan Tahun 2010 - 2015
31
paket tahun 2009 sebanyak 14.164 menjadi 13.442 pada tahun 2010
yang terdiri dari 4.493 surat biasa, 7.855 surat kilat, dan 1.009 pos
paket.
2.4.3. Perhotelan
Saat ini sektor pariwisata merupakan salah satu sektor
primadona penghasil devisa negara, selain itu juga diharapkan padat
karya, yakni merupakan sektor yang banyak menyerap tenaga kerja
dan lebih jauh diharapkan berperan dalam meningkatkan pendapatan
masyarakat.
Perkembangan jumlah hotel pada tahun 2010, meningkat
dibangdingkan dengan tahun sebelumnya yaitu dari 22 unitmenjadi 23
unit. Jumlah kamar sebanyak 385 buah dan tempat tidur 616 buah.
Pada tahun 2010 Kabupaten Bulungan memiliki beberapa obyek wisata
dengan klasifikasi wisata alam 21 buah, budaya 1 buah, buatan 2
buah, peninggalan sejarah dan purbakala 17 buah, museum 1 buah,
Art gallery 4 buah, upacara adat 2 buah, taman hutan raya/taman
hutan industri 1 buah, taman buru 1 buah, taman wisata alam 21
buah dan taman wisata laut 1 buah.
2.4.4. Air Bersih
Ketersediaan air bersih yang sehat sangat dibutuhkan masyarakat.
Jumlah perusahaan air minum dan cabangnya di Kabupaten Bulungan
sebanyak 6 unit dengan status milik pemerintah daerah. Kapasitas air
minum baik potensial maupun efektif pada tahun 2010 ini mengalami
peningkatan, begitu juga dengan jumlah pelanggan, produksi air
minum serta banyaknya air minum yang disalurkan.
Kapasitas produksi air minum yang disalurkan pada tahun
2010 sebesar 185 liter/detik untuk kapasitas produksi potensial dan
102,97 liter/detik untuk kapasitas produksi efektif. Seiring dengan
semakin meningkatnya kebutuhan masyarakat akan bersih dan sehat,
jumlah air minum yang disalurkan kepada pelanggan pada tahun 2010
pEMERINTAH KABUPATEN BULUNGAN
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bulungan Tahun 2010 - 2015
32
ini sebanyak 2,057 juta meter kubik dengan jumlah pelanggan
sebanyak 6.244 pelanggan.
Pemakaian air minum oleh pelanggan rumah tangga pada tahun
2010 mencapai 1.758.331 m3 yang disalurkan pada 5.423 pelanggan
rumah tangga. Pemakaian air minum oleh Hotel/Objek Wisata, Toko,
Industri, Perusahaan sebesar 254.224 m3 dan Badan Sosial, Rumah
Sakit, Rumah Ibadah sebesar 44.568 m3.
2.4.5. Listrik
Sebagian besar kebutuhan listrik di Kabupaten Bulungan
dipenuhi oleh PT Perusahaan Listrik Negara (PLN). Sementara sebagian
lagi disuplai secara swasembada oleh masyarakat dan pemerintah
daerah. Pada tahun 2010, total daya terpasang sebanyak 14.742 KW
dengan tenaga listrik yang diproduksi 43.508.723 KWH. Sedangkan
daya listrik yang terjual sebanyak 42.313.188 KWH. Jika dibandingkan
dengan tahun lalu mengalami peningkatan sebesar 11,71 persen.
Tenaga listrik yang terjual untuk tahun 2010, sebagian besar
digunakan untuk pelanggan rumah tangga sebanyak 25,783 juta KWH.
Sedangkan untuk kategori pelanggan usaha menggunakan listrik
sebanyak 6,663 juta KWH, pelanggan industri sebanyak 2,771 juta
KWH, pelanggan sosial sebanyak 2,021 juta KWH, dan pelanggan
publik sebanyak 5,072 juta KWH.
2.5. Pemerintahan Umum
Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 13 Tahun
2002 tentang Pembentukan Kecamatan Tanjung Palas Barat, Tanjung
Palas Utara, Tanjung Palas Timur, Tanjung Selor, Tanjung Palas
Tengah, Sesayap Hilir, Tana Lia dan Kecamatan Peso Hilir dalam
Wilayah Kabupaten Bulungan yang ditetapkan tanggal 15 Agustus
2002 maka Kabupaten Bulungan terdiri atas 13 kecamatan. Tetapi
dengan adanya UU Nomor 34 Tahun 2007 tentang pembentukan
Kabupaten Tana Tidung, maka wilayah administrasi Kabupaten
pEMERINTAH KABUPATEN BULUNGAN
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bulungan Tahun 2010 - 2015
33
Bulungan menyusut menjadi sepuluh kecamatan, yaitu: Kecamatan
Peso, Kecamatan Peso Ilir, Kecamatan Tanjung Palas, Kecamatan
Tanjung Palas Barat, Kecamatan Tanjung Palas Utara, Kecamatan
Tanjung Palas timur, Kecamatan Tanjung Selor, Kecamatan Tanjung
Palas Tengah, Kecamatan Sekatak, dan Kecamatan Bunyu.
DPRD sebagai lembaga perwakilan rakyat di daerah, sebagaimana
juga DPR yang ada di pusat, merupakan mitra kerja bagi eksekutif/
pemerintah di daerah dalam rangka terselenggaranya proses
pemerintahan dan pembangunan. Pada tahun 2010 DPRD Kabupaten
Bulungan terbagi menjadi empat fraksi yaitu fraksi Partai Demokrat,
fraksi Partai Golongan Karya, fraksi Benuanta dan fraksi Demokrasi.
Sedangkan untuk keanggotaan di DPRD Kabupaten Bulungan masih
sama seperti tahun sebelumnya, didominasi oleh laki‐laki. Hal ini
terlihat dari keseluruhan anggota yang berjumlah 21 orang, 84,16
persennya terdiri dari laki‐laki, sedangkan perempuan hanya sebesar
16 persen atau berjumlah 4 orang.
Proyek pembangunan desa bertujuan untuk pemerataan
pembangunan di pedesaan. Proyek pembangunan desa yang ada pada
tahun 2010 dilaksanakan melalui bantuan desa. Adapun proyek-
proyek pembangunan desa tersebut digunakan untuk kegiatan PPMD
(Proyek Pembangunan Masyarakat Desa), kegiatan PNPM‐PPK, dan
kegiatan PPK (Proyek Pengembangan Kecamatan). Dari proyek
pembangunan desa tersebut masing‐masing kegiatan terbagi menjadi
beberapa proyek prasarana pembangunan desa antara lain proyek
prasarana perhubungan, prasarana pemasaran, prasarana sosial, dan
prasarana ekonomi.
Sumber biaya dari proyek pembangunan desa ini antara lain
bersumber dari swadaya dan APBD II. Dilihat dari besarnya biaya yang
dikeluarkan, maka proyek pembangunan desa untuk kegiatan PPMD
merupakan proyek yang membutuhkan biaya terbesar dibandingkan
dengan proyek lainnya.
pEMERINTAH KABUPATEN BULUNGAN
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bulungan Tahun 2010 - 2015
34
BAB III. GAMBARAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD) 2010-2015 Kabupaten Bulungan membutuhkan arah kebijakan
keuangan daerah yang sesuai dengan prinsip otonomi daerah.
Pengaturan sumberdaya nasional dengan prinsip ini telah memberikan
kesempatan bagi peningkatan demokrasi dan kinerja daerah untuk
meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bulungan secara
berkeadilan dan bermanfaat, menuju masyarakat madani dengan
berlandaskan pada prinsip-prinsip transparansi, partisipasi, dan
akuntabilitas.
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 merupakan
subsistem keuangan negara sebagai konsekuensi pembagian tugas
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Pemberian sumber
keuangan negara kepada Pemerintah Daerah, dalam rangka pelaksanaan
desentralisasi, didasarkan atas penyerahan tugas oleh Pemerintah
Pusat kepada Pemerintah Daerah. Pembagian keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah merupakan sistem yang
menyeluruh mengenai pendanaan dalam pelaksanaan desentralisasi,
dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang dilakukan secara
proprosional, demokratis, adil dan transparan dengan memperhatikan
potensi, kondisi dan kebutuhan daerah.
Pemerintah pada hakekatnya mengemban tiga fungsi utama, yaitu
fungsi distribusi, fungsi stabilisasi, dan fungsi alokasi. Fungsi distribusi
dan fungsi stabilisasi dilaksanakan oleh pemerintah Pusat, sedangkan
fungsi alokasi oleh pemerintah Daerah, yang lebih mengetahui
kebutuhan, kondisi dan situasi masyarakat setempat. Pendanaan
untuk pelaksanaan fungsi-fungsi tersebut diatas menganut prinsip
Money follows Function, yang mengandung makna bahwa pendanaan
pEMERINTAH KABUPATEN BULUNGAN
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bulungan Tahun 2010 - 2015
35
mengikuti fungsi pemerintahan yang menjadi kewajiban dan tanggung
jawab masing-masing tingkat pemerintahan. Lebih dalam lagi maknanya
adalah bahwa pengeluaran (belanja daerah) harus berdasarkan kepada
program dan kegiatan yang benar-benar dibutuhkan untuk mewujudkan
visi dan misi yang telah disepakati dalam musrenbang dalam rangka
meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bulungan.
Agar pendanaan penyelenggaraan pemerintahan dapat terlaksana
secara efisien dan efektif serta untuk mencegah tumpang tindih ataupun
tidak tersedianya pendanaan pada suatu bidang pemerintahan, maka
diatur pendanaan penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah dibiayai dari APBD, sedangkan penyelenggaraan
Pusat dibiayai dari APBN, baik dalam hal kewenangan pusat yang
didekosentrasikan kepada Gubernur ataupun yang ditugaskan kepada
Pemerintah Daerah dalam rangka tugas pembantuan.
Selain itu, agar keuangan Pemerintah Kabupaten Bulungan dapat
dikelola dengan baik, maka perlu dilakukan perencanaan keuangan,
upaya penggalian potensi pendapatan, melakukan efisiensi belanja,
serta mengembangkan sumber pembiayaan.
Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bulungan dilaksanakan
sesuai dengan ketentuan dalam UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara, UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri)
Nomor 13 Tahun 2006 jo. Permendagri No. 59 Tahun 2007 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, serta peraturan perundang-
undangan lain yang terkait.
Beberapa prinsip disiplin anggaran dalam penyusunan anggaran
daerah perlu dilaksanakan secara konsisten, yang antara lain adalah
sebagai berikut:
1) Pendapatan yang direncanakan merupakan perkiraan yang
terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber
pEMERINTAH KABUPATEN BULUNGAN
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bulungan Tahun 2010 - 2015
36
pendapatan, sedangkan belanja yang dianggarkan merupakan
batas tertinggi pengeluaran belanja.
2) Penganggaran pengeluaran harus didukung oleh kepastian
penerimaan daerah dalam jumlah yang cukup dan tidak
dibenarkan melaksanakan kegiatan yang belum tersedia atau
tidak mencukupi anggarannya dalam APBD/Perubahan APBD.
3) Semua penerimaan dan pengeluaran daerah dalam tahun
anggaran yang bersangkutan harus dimasukkan dalam APBD
dan dibukukan dalam rekening Kas Umum Daerah.
Aspek penting lain yang perlu dilaksanakan dalam penyusunan
anggaran adalah penyelarasan kebijakan (policy), perencanaan
(planning) dengan penganggaran (budget) antara pemerintah pusat
dengan pemerintah daerah agar tidak tumpang tindih.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten
Bulungan setiap tahunnya terus mengalami peningkatan selama
periode tahun 2005–2010, kecuali pada tahun 2009 terjadi penurunan
sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 3.1. berikut.
Tabel 3.1. Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2005 – 2010 (Dalam 000 Rp)
Sumber: Kabupaten Bulungan Dalam Angka, 2011 * Dinas Pendapatan Kabupaten Bulungan
Tahun JUMLAH
2005 664.729.399,00
2006 915.776.944,00
2007 947.905.315,44
2008 1.169.154.727,43
2009 977.215.521,41
2010 1.012.848.509,27
TOTAL 5.687.630.416,54
pEMERINTAH KABUPATEN BULUNGAN
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bulungan Tahun 2010 - 2015
37
Sumber penerimaan APBD Kabupaten Bulungan yang
terbesar terutama berasal dari dana perimbangan, kemudian
diikuti dengan sisa lebih perhitungan anggaran tahun
sebelumnya, lain-lain penerimaan yang sah serta yang terkecil
adalah bersumber dari pendapatan asli daerah.
3.1. Arah Pendapatan Pengelolaan Pendapatan Daerah
Sebelum menentukan arah pengelolaan pendapatan daerah,
analisis terhadap sisi penerimaan selama 5 (lima) terakhir perlu
dilakukan. Penerimaan daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2005–2010
dalam pelaksanaan desentralisasi, terdiri atas pendapatan daerah yang
bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan,
lain-lain pendapatan daerah yang sah, sebagaimana dapat dilihat pada
Tabel 3.2. dan Gambar 3.1.
Tabel 3.2. Total dan Komposisi Pendapatan Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2005 – 2010 (Dalam 000 Rp)
Sumber: Kabupaten Bulungan Dalam Angka, 2011 * Dinas Pendapatan Kabupaten Bulungan
Berdasarkan sumber pendapatan daerah yang dikemukakan pada
tabel dan gambar diatas, sangat jelas dana perimbangan keuangan
relatif jauh lebih besar jika dibandingkan dengan sumber-sumber
lainnya. Dengan perkataan lain, sumber dana untuk tugas rutin
Tahun
PENDAPATAN DAERAH
JUMLAH PAD
DANA PERIMBANGAN
LAIN-LAIN PENDAPATAN
DAERAH YANG SAH
2005 22.912.353,00 617.049.989,00 24.767.057,00 664.729.399,00
2006 40.696.889,00 808.703.437,00 66.376.618,00 915.776.944,00
2007 42.087.309,60 752.250.014,55 153.567.991,29 947.905.315,44
2008 64.205.716,28 913.325.878,15 191.623.133,00 1.169.154.727,43
2009 82.542.591,67 704.658.598,83 190.014.330,90 977.215.521,41
2010 94.428..071,66 811.281.619,11 107.138.818,50 1.012.848.509,27
TOTAL 346.872.931,21 4.607.269.536,64 733.487.948,69 5.687.630.416,54
pEMERINTAH KABUPATEN BULUNGAN
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bulungan Tahun 2010 - 2015
38
pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan Kabupaten Bulungan
sangat tergantung dengan dana perimbangan dari Pemerintah Pusat.
5%81%
14%PAD
DANA PERIMBANGAN
LAIN-LAINPENDAPATAN DAERAHYANG SAH
Gambar 3.1. Total dan Komposisi Pendapatan Daerah Kabupaten
Bulungan Tahun 2005 – 2010 (Dalam 000 Rp).
Selama Tahun Anggaran 2005 – 2009, Penerimaan Daerah yang
berasal dari Pendapatan Asli Daerah dan Lain-Lain Pendapatan Daerah
Yang Syah hanya sebesar Rp 346.872.931.210,00 (5%) dan
Rp 733.487.948.690,00 (14%) yang jumlah keduanya sebesar 19% dari
total Pendapatan Daerah Kabupaten Bulungan selama periode
tersebut. Selebihnya sebesar Rp 4.607.269.536.640,00 atau 81%
adalah berasal dari Dana Perimbangan, sehingga upaya untuk
meningkatkan kemandirian daerah dalam pembangunan akan
mendapat kendala apabila kondisi tersebut terus berlangsung.
Langkah antisipasi apabila suatu saat nanti dana perimbangan
semakin kecil bahkan tidak ada lagi, Pemerintah Daerah Kabupaten
Bulungan terus berupaya untuk menciptakan kemandirian daerah
melalui peningkatan kemampuan daerah baik dalam segi keuangan
maupun dalam segi manajemen pemerintahan. Dari sisi keuangan,
upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam rangka
pEMERINTAH KABUPATEN BULUNGAN
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bulungan Tahun 2010 - 2015
39
pembiayaan pembangunan daerah merupakan langkah strategis di
bidang keuangan daerah.
3.1.1. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Pemerintah Kabupaten Bulungan terus berupaya untuk
meningkatkan sumber-sumber pembiayaan pembangunan daerah,
terutama peningkatan pendapat asli daerah melalui penggalian
sumber-sumber penerimaan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi
obyek pendapatan yang ada dengan memperhatikan ketentuan
peraturan perundangan yang berlaku.
Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan daerah yang
bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil
pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain
pendapatan asli daerah yang sah, yang merupakan keleluasaan daerah
dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai
perwujudan asas desentralisasi.
Dalam pelaksanaan pembangunan jangka menengah terus
digalakkan peningkatan kemampuan obyek-obyek sumber pendapatan
daerah dengan menambah jenis dan cakupan pungutan retribusi
daerah serta mengintensifkan pungutan pajak daerah. Kedua jenis
penerimaan ini merupakan komponen utama pendapatan daerah. Oleh
karenanya perlu peningkatan sarana-sarana pelayanan yang berfungsi
disamping mengembangkan kegiatan ekonomi masyarakat, juga menjadi
obyek penerimaan Pendapatan Asli Daerah sebagai pungutan retribusi
daerah.
Beberapa upaya yang berkaitan dengan usaha peningkatan
Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bulungan dalam 5 (lima) tahun ke
depan, antara lain:
1) Penerimaan Pajak Daerah
Menurut Undang-Undang Nomor 34 tahun 2000 tentang
perubahan Undang-Undang Nomor 18 tahun 1997 tentang pajak
pEMERINTAH KABUPATEN BULUNGAN
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bulungan Tahun 2010 - 2015
40
daerah dan retribusi daerah jo Peraturan Pemerintah nomor 65 tahun
2001 tentang Pajak Daerah. Kabupaten/Kota mempunyai kewenangan
untuk memungut 7 (tujuh) jenis pajak daerah, yaitu pajak hotel, pajak
restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak
pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan C dan pajak
parkir.
Berdasarkan realisasi penerimaan pajak daerah Kabupaten
Bulungan Tahun 2006 – 2008, penerimaan pajak daerah mengalami
peningkatan, walaupun masih kecil jika dibandingkan potensi yang ada
dan yang masih bisa dikembangkan. Penerimaan pajak daerah pada
tahun 2006 tercatat sebesar Rp2.066.765.000,00 dan mengalami
peningkatan pada tahun 2007 sebesar Rp2.903.453.645,51 atau naik
41%. Selanjutnya mengalami peningkatan kembali pada tahun 2008
menjadi Rp3.104.935.880,00 atau naik 7%. Pada tahun 2009 turun
menjadi Rp2.781.359.635,20 dan meningkat kembali menjadi sebesar
Rp2.900.351.800,84 pada tahun 2010.
Memperhatikan realisasi keseluruhan pajak daerah Kabupaten
Bulungan, berpotensi untuk lebih ditingkatkan, mengingat masih
banyak lagi obyek pajak yang belum tergali secara optimal karena
kurangnya dukungan dari dinas instansi teknis yang terkait, serta
kurangnya kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajibaannya.
Upaya peningkatan dapat dimulai dari pengindentifikasian
seluruh obyek masing-masing jenis pajak dengan melakukan penelitian
yang intensif ditempat-tempat dimana obyek pajak berada. Atas dasar
identifikasi obyek tersebut kemudian dapat dihitung potensi masing-
masing pajak secara lebih akurat. Demikian pula penetapan jumlah
wajib pajak dapat dilakukan secara lebih akurat dan dibarengi dengan
penyuluhan yang intensif dan penegakkan sanksi bagi yang melanggar
ketentuan pajak daerah serta peng-administrasian yang baik, maka
penerimaan dari sektor pajak ini dapat lebih ditingkatkan.
pEMERINTAH KABUPATEN BULUNGAN
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bulungan Tahun 2010 - 2015
41
Optimalisasi pendapatan asli daerah melalui intensifikasi pajak
yang dapat dilakukan antara lain :
(1) Pajak reklame, melalui updating jumlah perusahaan dan
pengukuran di lapangan bagi papan nama/reklame dan
menghitung/menyesuaikan kembali besaran kewajiban
membayar pajak reklame kepada pemerintah daerah;
(2) Pajak penerangan jalan, dengan cara memasukkan penggunaan
listrik non PLN (perorangan maupun listrik perusahaan)
menjadi objek pajak penerangan jalan umum (PPJU);
(3) Pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan
C, potensi ini dapat ditingkatkan melalui inventarisasi
potensi bahan galian golongan C seperti pasir, batu koral,
andesit, batu gunung, tanah uruk, lempung dan pasir
kuarsa terutama yang terkait dengan pelaksanaan proyek
daerah. Kemudian dilakukan promosi bagi investor yang
bersedia mengelolanya, terutama untuk menunjang kebutuhan
program pengembangan infrastruktur yang semakin meningkat
di masa depan.
(4) Pajak pendaftaran perusahaan, masih dapat dioptimalkan
dengan cara mengenakan ketentuan pendaftaran ulang
perusahaan bagi perusahaan yang melakukan kegiatan di
Kabupaten Bulungan, baik bagi perusahaan yang berstatus
kantor pusat, kantor induk, kantor cabang maupun kantor
perwakilan.
2) Penerimaan Retribusi Daerah
Selain dari pajak daerah, potensi penerimaan Kabupaten
Bulungan juga berasal Undang-Undang Nomor 34 tahun 2000 tentang
perubahan Undang-Undang Nomor 18 tahun 1997 tentang pajak
daerah dan retribusi daerah jo Peraturan Pemerintah nomor 66 tahun
2001 tentang Retribusi Daerah, dimana terdapat berbagai jenis
pEMERINTAH KABUPATEN BULUNGAN
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bulungan Tahun 2010 - 2015
42
retribusi daerah yang dapat dipungut oleh Pemerintah Daerah.
Pemerintah Daerah Kabupaten Bulungan memiliki peluang yang cukup
besar untuk meningkatkan pendapatan dari retribusi, sesuai dengan
upaya-upaya peningkatan pelayanan masyarakat yang ditempuh
daerah, mengingat retribusi daerah berakar pada pelayanan yang
diberikan Pemerintah Daerah kepada masyarakat.
Berdasarkan realisasi penerimaan retribusi daerah Kabupaten
Bulungan periode tahun 2006 – 2010, trend penerimaan retribusi
mengalami peningkatan, dimana pada tahun 2006 tercatat sebesar
Rp4.395.488.000,00 dan meningkat 210% pada tahun 2007 atau
sebesar Rp13.637.412.033,00 dan selanjutnya naik 10% pada tahun
2008 atau sebesar Rp14.998.004.830,00 meningkat lagi pada tahun
2009 menjadi sebesar Rp19.872.424.154,02 dan terus meningkat lagi
pada tahun 2010 menjadi Rp25.446.172.316,00
Untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, kreatifitas untuk
memperluas cakupan pungutan pada jenis-jenis retribusi lainnya perlu
dilakukan, disamping intensifikasi pemungutan terhadap retribusi
yang ada. Salah satu retribusi yang sangat potensial dan perlu
mendapat perhatian yang serius dari instansi yang menangani adalah
retribusi ijin usaha perikanan. Selama ini lokasi tambak yang dikelola
berada di wilayah Kabupaten Bulungan, akan tetapi retribusi yang
lebih besar dipungut oleh Kota Tarakan, mengingat pemilik maupun
perusahaan pertambakan tersebut berada di Tarakan. Sehingga apabila
ada upaya serius untuk menggali retribusi dari sektor ini, tentu dapat
memberikan masukan yang cukup besar bagi Pendapatan Asli Daerah.
Optimalisasi pendapatan asli daerah melalui intensifikasi
retribusi, yang dapat digali oleh Pemerintah Daerah Kabupaten
Bulungan dimasa mendatang, antara lain :
(1) Retribusi persampahan/kebersihan, masih dapat dioptimalkan
dengan cara memperbaiki sistem penarikannya, yaitu melalui
pEMERINTAH KABUPATEN BULUNGAN
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bulungan Tahun 2010 - 2015
43
pembayaran rekening listrik atau air bersih yang besarannya
disesuaikan;
(2) Retribusi penggantian biaya cetak KTP dan akte catatan sipil
dapat ditingkatkan melalui penyuluhan-penyuluhan kepada
masyarakat sampai ke level desa;
(3) Retribusi parkir di tepi jalan umum, objek ini dapat
dioptimalkan dengan cara menginventarisir seluruh jumlah
kendaraan bermotor (roda 4 dan roda 2) dan mengenakan
retribusi parkir pada saat pengurusan/pembaharuan STNK
yang diimbangi dengan peningkatan fasilitas parkir;
(4) Retribusi pelayanan pelabuhan dan bandar udara,
mengoptimalkannya dengan peningkatan fasilitas pelabuhan
beserta sarana dan prasarananya;
(5) Retribusi pemakaian kekayaan daerah, dapat dioptimalkan
melalui peningkatan harga/tarif yang wajar bagi pemakaian
kekayaan daerah, seperti sewa gedung milik pemerintah,
tanah, rumah dinas, petak kios pasar, kendaraan dan alat
berat;
(6) Retribusi IMB, melalui peninjauan lapangan untuk updating
ulang bangunan dan penggunaannya (tempat tinggal, usaha
pertokoan, kantor perusahaan, dan usaha lainnya),
bekerjasama dengan pihak PLN/PDAM untuk menjadikan
IMB sebagai salah satu syarat dalam pemasangan listrik dan
instalasi air bersih serta melakukan sosialisasi perda tentang
kewajiban memiliki IMB.
Selain itu, optimalisasi pendapatan asli daerah melalui
ekstensifikasi retribusi daerah yang merupakan alternatif penerimaan
di masa depan dapat dilakukan, namun perlu diimbangi dengan
sosialisasi secara intensif, penyediaan payung hukum dan peningkatan
pelayanan kepada masyarakat:
pEMERINTAH KABUPATEN BULUNGAN
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bulungan Tahun 2010 - 2015
44
(1) Retribusi rumah potong hewan (RPH), dapat dipungut
apabila kegiatan pemotongan hewan dapat terpusat di RPH
dan bangunan yang sudah ada dapat berfungsi secara
maksimal;
(2) Retribusi tempat pelelangan ikan (TPI), dapat dipungut
apabila bangunannya sudah ada;
(3) Retribusi hasil hutan bukan kayu/hasil hutan ikutan
(HHBK), potensi untuk pos ini cukup besar di Kabupaten
Bulungan seperti contohnya sarang burung, mengingat
HHBK khususnya tarif dari Dirjen PH sudah dihapus;
(4) Retribusi tempat rekreasi dan sarana olah raga, dengan
tetap meningkatkan fasilitas sarana yang ada.
(5) Retribusi pengujian kendaraan bermotor, dapat dipungut
dengan memanfaatkan bangunan yang sudah tersedia.
(6) Perlu meninjau kembali produk-produk hukum yang telah
ada dan tidak relevan dengan kondisi sekarang.
3) Penerimaan BUMD.
Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bulungan yang
berasal dari BUMD dikontribusi oleh pendapatan dari Bank
Pembangunan Daerah (BPD), Perusahaan Daerah Air minum (PDAM)
dan Perusahaan Daerah Berdikari. Sedangkan kontribusi dari
kemitraan usaha antara Pemerintah Kabupaten Bulungan dengan
swasta dalam pendirian perusahaan Cold Storage belum ada,
mengingat sampai saat ini belum beroperasional. Berdasarkan realisasi
penerimaan bagian laba BUMD dalam periode 2006–2010, bagian laba
BUMD mengalami peningkatan yang cukup signifikan, dimana pada
tahun 2006 tercatat penerimaan sebesar Rp6.087.666.000,00 dan
meningkat 68% atau sebesar Rp10.253.317.624,97 pada tahun 2007.
Selanjutnya meningkat lagi 16% atau sebesar Rp11.910.451.380,00
pada tahun 2008. Pada tahun 2009 meningkat menjadi
pEMERINTAH KABUPATEN BULUNGAN
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bulungan Tahun 2010 - 2015
45
Rp19.944.455.806,41 namun menurun pada tahun 2010 menjadi
sebesar Rp17.420.473.776,76
Berdasarkan kenyataan menunjukkan bahwa PDAM dan Perusda
Berdikari belum memberikan kontribusi yang optimal terhadap PAD
Kabupaten Bulungan dan sumber pendapatan dari BUMD yang
terbesar hanya diperoleh dari bagian laba/deviden BPD Kalimantan
Timur, dimana Kabupaten Bulungan mempunyai andil penyertaan
modal didalamnya yang setiap tahun semakin besar.
Upaya peningkatan potensi penerimaan dari PDAM sangatlah
memungkinkan, karena jumlah pelanggan cukup besar dan bertambah
setiap tahun, asalkan beroperasi lebih efisien dengan menerapkan
prinsip-prinsip pengelolaan perusahaan komersial. Dengan cara itu
terbuka kemungkinan dilakukannya kerjasama dengan pihak swasta
agar PDAM dapat dikelola lebih profesional. Selain itu, keberadaan
swasta dapat digunakan untuk menutup kelemahan yang dihadapi
PDAM selama ini, khususnya dalam penyediaan modal yang
dibutuhkan bagi investasi dan perluasan jaringan.
Perlu diambil langkah-langkah untuk meningkatkan kinerja
PDAM dimasa mendatang, antara lain :
(1) Melakukan audit secara berkala terhadap kinerja PDAM;
(2) Restrukturisasi dan rasionalisasi organisasi PDAM;
(3) Penyesuaian tarif dasar dengan mempertimbangkan
kemampuan pelanggan;
(4) Penertiban kebocoran/kerusakan pipa;
(5) Meningkatkan efisiensi biaya operasional dan pengawasan;
(6) Wajib melaporkan perkembangan perusahaan secara berkala.
Dengan upaya itu, diharapkan dapat meningkatkan profitabilitas
PDAM, sekurang-kurangnya pada tahap pertama menghilangkan subsidi
PDAM yang cukup memberatkan Pemerintah Daerah selama ini.
Demikian juga halnya dengan Perusda Berdikari, perlu
pembenahan seperti halnya PDAM, sehingga kedepannya BUMD dapat
pEMERINTAH KABUPATEN BULUNGAN
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bulungan Tahun 2010 - 2015
46
berperan sebagai ujung tombak dalam memberikan kontribusi
terhadap PAD dan tidak membebani Pemerintah Daerah.
4) Peningkatan Potensi Sumber Pendapatan Lain-Lain.
Berdasarkan realisasi penerimaan Lain-Lain Pendapatan Asli
Daerah yang sah periode 2006 – 2010 telah mengalami kenaikan
penerimaan yang signifikan, dimana pada tahun 2006 tercatat realisasi
penerimaan sebesar Rp13.690.214.457,00 dan meningkat pada tahun
2007 sebesar 111% atau senilai Rp28.930.538.327,89 Tahun 2008
naik lagi sebesar 18% atau senilai Rp34.192.324.190,00. Terus
meningkat pada Tahun 2009 menjadi sebesar Rp39.989.352.083,00
dan menjadi sebesar Rp48.661.073.770,62 pada tahun 2010.
Sumber pendapatan lain-lain juga memiliki potensi untuk
ditingkatkan, antara lain adalah penerimaan dari penyewaan asset
Pemerintah Daerah dan penerimaan-penerimaan lain yang tidak
termasuk dalam penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah.
Potensi tersebut yang masih bisa ditingkatkan antara lain
penggemukan sapi, hasil kebun percontohan, dan penjualan besi tua.
Potensi Penerimaan dari sumber-sumber tersebut di masa yang
akan datang tergantung dari komitmen dan kemampuan Pemerintah
Daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Semakin
mampu Pemerintah Daerah memberikan pelayanan yang baik kepada
masyarakat, maka makin besar pula kemungkinan memperoleh
pendapatan daerah dari sumber ini.
3.1.2. Peningkatan Dana Perimbangan
Dana perimbangan merupakan pendanaan daerah yang
bersumber dari APBN yang terdiri atas Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi
Umum, dana Alokasi khusus. Dana perimbangan selain dimaksudkan
untuk membantu Pemerintah Daerah dalam mendanai kewenangannya,
juga bertujuan untuk mengurangi ketimpangan sumber pendanaan
pemerintahan antara Pusat dan Daerah serta untuk mengurangi
pEMERINTAH KABUPATEN BULUNGAN
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bulungan Tahun 2010 - 2015
47
kesenjangan pemerintah antar daerah. Ketiga komponen dana
perimbangan ini merupakan sistem transfer dana dari pemerintah serta
merupakan satu kesatuan yang utuh.
Dana Bagi Hasil merupakan dana yang bersumber dari
pendapatan APBN yang dibagihasilkan kepada daerah berdasarkan
angka persentase tertentu, dan dana reboisasi yang semula termasuk
bagian Dana Alokasi Khusus, dialihkan menjadi Dana Bagi Hasil.
Dana Alokasi umum bertujuan untuk pemerataan kemampuan
keuangan antar daerah yang dimaksudkan untuk mengurangi
ketimpangan kemampuan keuangan antar daerah melalui penerapan
formula yang mempertimbangkan kebutuhan fiskal dan kapasitas
fiskal (potensi daerah). Sedangkan dana Alokasi Khusus dimaksudkan
untuk membantu membiayai kegitan-kegiatan khusus di daerah
tertentu yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas
nasional, khususnya membiayai kebutuhan sarana dan prasarana
pelayanan dasar masyarakat yang belum mencapai standarisasi
tertentu dan untuk mendorong percepatan pembangunan derah.
Berdasarkan realisasi peneriman dana perimbangan Kabupaten
Bulungan pada tahun 2006 adalah sebesar Rp808.703.437.000,00 dan
mengalami penurunan sebesar 7% pada tahun 2007 atau sebesar
Rp752.250.014.548,00. Selanjutnya naik lagi pada tahun 2008 sebesar
21% atau sebesar Rp913.325.878.150,00. Pada tahun 2009 menurun
dibnadingkan tahun sebelumnya menjadi hanya sebesar
Rp704.658.598.836,00 dan meningkat kembali pada tahun 2010
menjadi Rp811.281.619.107,00. Sedangkan bila melihat urutannya,
sumber penerimaan dana perimbangan yang terbesar terutama berasal
dari bagi hasil bukan pajak, diikuti oleh dana alokasi umum, bagi hasil
pajak, dana alokasi khusus, penerimaan dari propinsi dan penerimaan
lainnya.
Mencermati hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Bulungan
perlu memikirkan strategi baru dalam upaya mencari dana lainnya
pEMERINTAH KABUPATEN BULUNGAN
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bulungan Tahun 2010 - 2015
48
sebagai sumber pembiayaan pembangunan, sebagai langkah antisipasi
apabila suatu ketika dana perimbangan semakin kecil atau bahkan
tidak ada lagi. Mengingat dana perimbangan, khususnya dana bagi
hasil itu sendiri terutama bersumber dari hasil kekayaan alam yang
tidak dapat diperbaharui, sehingga semakin lama akan semakin
berkurang.
Berdasarkan kondisi diatas, Pemerintah Kabupaten Bulungan
dituntut untuk memikirkan semenjak sekarang untuk menanggulangi
kekurangan/kehilangan pendapatan yang sangat besar dari dana
perimbangan tersebut di masa mendatang. Sehingga pada saat bagi
hasil sumber daya alam telah hilang, maka kekurangan/kehilangan
tersebut dapat tergantikan oleh sumber-sumber pendapatan yang baru
(ekstensifikasi pendapatan) maupun peningkatan pendapatan yang
sudah ada (intensifikasi pendapatan).
Sebaliknya, dana perimbangan Kabupaten Bulungan masih
memungkinkan untuk ditingkatkan, terutama yang berasal dari dana
bagi hasil bukan pajak (sumber daya alam). Selama ini Kabupaten
Bulungan yang merupakan daerah penghasil migas menerima dana
yang sama dengan daerah bukan penghasil migas lainnya di
Kalimantan Timur. Diharapkan kedepannya, pembagian dana ini dapat
lebih proporsional serta lebih adil berdasarkan data dan fakta di
lapangan, sehingga membutuhkan perjuangan yang lebih keras dan
terus menerus oleh Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat.
5.1.3. Alternatif Sumber Pembiayaan Pembangunan Daerah
Seiring dengan pelaksanaan otonomi daerah di era reformasi ini,
diharapkan dapat menjadi spirit bagi Pemerintah Daerah untuk aktif
dan membenahi diri dengan melaksanakan pembangunan, baik
pembangunan fisik maupun sumber daya manusia.
Dalam melaksanakan pembangunan tersebut tentunya
membutuhkan dana pembangunan yang tidak sedikit, sedangkan
pEMERINTAH KABUPATEN BULUNGAN
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bulungan Tahun 2010 - 2015
49
daerah hanya memiliki dana yang terbatas. Oleh karena itu diperlukan
alternatif sumber pembiayaan pembangunan daerah agar program
pembangunan yang telah direncanakan dapat terlaksana, baik melalui
pinjaman daerah maupun obligasi daerah.
1) Pinjaman Daerah.
Walaupun Pemerintah Kabupaten Bulungan hingga kini belum
pernah melakukan pinjaman daerah, namun kedepannya dapat
merupakan alternatif sumber pembiayaan untuk percepatan
pembangunan di Kabupaten Bulungan. Pinjaman daerah tersebut dapat
dilakukan melalui lembaga perbankan, pemerintah pusat maupun
pihak asing yang peduli terhadap pelaksanaan pembangunan di daerah,
sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Perihal pinjaman daerah tersebut, selengkapnya diatur dalam
UU Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (pasal 22), UU
Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (pasal 49, perihal batasan
pinjaman), PP Nomor 107 tahun 2003 tentang Pinjaman Daerah, PP
Nomor 23 tahun 2003 tentang Pengendalian Jumlah Kumulatif Defisit
APBN dan APBD serta Jumlah Kumulatif Pinjaman Pemerintah Pusat
dan Pemerintah Daerah, dan KMKRI Nomor 35 tahun 2003 tentang
Perencanaan, Pelaksanaan/Penatausahaan, Penerusan Pinjaman Luar
negeri Pemerintah Kepada Daerah.
Agar pinjaman tersebut tidak membawa dampak negatif
terhadap kestabilan ekonomi makro dalam jangka pendek dan jangka
menengah di Kabupaten Bulungan, maka perlu dikendalikan serta
dalam pelaksanaannya harus hati-hati, misalnya : (1) syarat pinjaman
hendaknya dengan bunga lunak dan ada masa tenggang; (2) tujuan
pinjaman hendaknya benar-benar digunakan untuk kegiatan yang
benar-benar prioritas tinggi dan mendesak; (3) tata cara peminjaman
tidak berbelit-belit, sehingga tidak mengakibatkan biaya tinggi dan
pEMERINTAH KABUPATEN BULUNGAN
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bulungan Tahun 2010 - 2015
50
tidak merugikan; (4) tidak mempunyai persyaratan politik; dan (5)
memerlukan pengawasan yang efektif dan efisien.
2) Obligasi Daerah.
Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 107 tahun 2000 tentang
Pinjaman Daerah, dikatakan bahwa pemerintah propinsi maupun
pemerintah kabupaten/kota dapat melakukan pinjaman yang bersumber
dari dalam dan luar negeri. Pinjaman dalam negeri dapat berasal dari
Pemerintah Pusat, lembaga keuangan Bank, lembaga keuangan bukan
Bank, masyarakat maupun sumber lainnya. Pinjaman dari masyarakat
untuk pendanaan pembangunan yang dikenal dengan obligasi daerah
juga dapat digunakan sebagai alternatif pendanaan pembangunan
daerah.
Walaupun obligasi bukan merupakan hal yang baru bagi
kalangan swasta maupun bagi sektor pemerintah, namun khusus bagi
Pemerintah Kabupaten Bulungan, pemanfaatan obligasi sebagai
alternatif pembiayaan pembangunan tidak pernah dilakukan.
Periode sebelum dikeluarkannya UU Nomor 25 tahun 1999 dan
UU Nomor 33 tahun 2004, hanya Pemerintah Pusat saja yang
diperbolehkan untuk mengeluarkan obligasi. Salah satu alasan
mendasar yang menjadi kekhawatiran dengan penerbitan obligasi
adalah terjadinya perebutan dan persaingan antara sektor pemerintah
dan swasta dalam memperebutkan dana masyarakat.
Namun dengan terjadinya paradigma dari sistem pemerintahan
yang sentralistik ke desentralistik, salah satu kebijakan yang
dihasilkan adalah diperbolehkannya Pemerintah Daerah mengeluarkan
obligasi untuk membiayai pembangunan, dan hal ini merupakan
potensi yang bisa dikembangkan.
Obligasi dapat dimengerti sebagai surat berharga atau sertifikat
yang berisi kontrak antara pemberi pinjaman dengan yang diberi
pinjaman. Sehingga sertifikat obligasi sebenarnya adalah surat
pEMERINTAH KABUPATEN BULUNGAN
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bulungan Tahun 2010 - 2015
51
pengakuan hutang, dengan demikian obligasi sama dengan hutang
pada umumnya yang diperoleh dari lembaga keuangan, hanya saja
obligasi penjualannya dipublikasikan dan dijual pada investor langsung
di pasar modal dengan menawarkan tingkat bunga (rate) tertentu dan
jangka waktu pengembalian (maturity) tertentu pula.
Selanjutnya obligasi daerah berdasarkan jenis pinjaman atas
pengembalian hutang pokok dan bunganya meliputi :
(1) Obligasi Umum (General Bond), yaitu obligasi yang diterbitkan
oleh pemerintah daerah untuk membiayai investasi dengan
jaminan atas pembayaran kembali utang pokok dan
bunganya adalah seluruh penerimaan pemerintah daerah
tanpa transfer;
(2) Obligasi Pendapatan (Revenue Bond), yaitu obligasi yang
diterbitkan oleh instansi pemerintah daerah atau BUMD
untuk membiayai suatu proyek tertentu dengan jaminan
pembayaran kembali hutang pokok dan bunganya akan
berasal dari penerimaan proyek tersebut; dan
(3) Obligasi Campuran (Double Barreled Bond), yaitu obligasi
yang diterbitkan oleh instansi pemerintah daerah atau
BUMD untuk membiayai suatu proyek tertentu dengan
jaminan pembayaran kembali hutang pokok dan bunganya
akan berasal dari penerimaan daerah dan penerimaan
proyek tersebut.
3.2. Arah Pengelolaan Belanja Daerah
Analisis pengelolaan belanja daerah selama 5 (lima) terakhir
Kabupaten Bulungan Tahun 2005 – 2010 terhadap komponen belanja
daerah yang terdiri: (1) Belanja Tak Langsung (2) Belanja Langsung,
dapat dilihat pada Tabel 3.3 dan Gambar 3.2.
pEMERINTAH KABUPATEN BULUNGAN
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bulungan Tahun 2010 - 2015
52
Tabel 3.3. Total dan Komposisi Belanja Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2005 – 2010 (Dalam 000 Rp)
Sumber: Kabupaten Bulungan Dalam Angka, 2011
* Dinas Pendapatan Kabupaten Bulungan
Berdasarkan tabel dan gambar diatas, selama periode 2005-2010,
porsi belanja langsung adalah sebesar 74% atau Rp3.608.408.926.150,00
sedangkan porsi belanja tak langsung adalah sebesar 26% atau
Rp1.399.123.300.010,00. Data ini menunjukan bahwa pos Belanja
Langsung yang terdiri dari: (1) Belanja Pegawai; (2) Belanja Barang dan
Jasa; (3) Belanja Modal, merupakan pos yang terbesar porsinya bila
dibandingkan dengan pos Belanja Tidak Langsung yang terdiri dari:
(1) Belanja Pegawai; (2) Belanja Hibah; (3) Belanja Bantuan Sosial; (4)
Belanja Bagi Hasil kepada Propinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah
Desa; (5) Belanja Bantuan Keuangan kepada Propinsi/Kabupaten/Kota
Pemerintah; dan (6) Belanja Tak Terduga.
Tahun
BELANJA DAERAH JUMLAH
BELANJA TIDAK LANGSUNG
BELANJA LANGSUNG
2005 210,212,974.00 287,415,710.00 497,628,684.00
2006 184,276,356.94 481,911,128.00 698,976,512.00
2007 184,276,356.94 634,419,658.66 818,696,015.60
2008 242,368,594.02 736,394,583.57 978,763,177.59
2009 252.690.900,77 770.938.664,79 1.023.629.565,56
2010 325.298.117,34 697.329.181,13 1.022.627.298,47
TOTAL 1.399.123.300,01 3.608.408.926,15 5.007.532.226,15
pEMERINTAH KABUPATEN BULUNGAN
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bulungan Tahun 2010 - 2015
53
26%
74%
BELANJA TIDAKLANGSUNG
BELANJALANGSUNG
Gambar 3.3. Total dan Komposisi Belanja Daerah Kabupaten
Bulungan Tahun 2005 – 2010 (Dalam 000 Rp).
Berkaitan dengan pertanggungjawaban, pada era sekarang ini,
pengelolaan belanja daerah dan setiap aktivitas pemerintah harus
disajikan secara transparan dan akuntabel. Perspektif perubahan yang
diinginkan Pemerintah Kabupaten Bulungan dalam pengelolaan
keuangan daerah pada umumnya dan belanja daerah pada khususnya
dalam 5 (lima) tahun ke depannya adalah sebagai berikut:
(1) Pengelolaan keuangan daerah harus bertumpu dan berorientasi
pada keinginan publik. Hal ini tidak saja terlihat pada besarnya
porsi pengalokasian anggaran untuk kepentingan publik, tetapi
juga terlihat pada besarnya partisipasi masyarakat dalam
perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan belanja daerah;
(2) Kejelasan tentang misi pengelolaan belanja daerah;
(3) Kerangka hukum dan administrasi bagi pembiayaan, investasi
dan pengelolaan belanja daerah berdasarkan kaidah mekanisme
pasar, transparansi dan akuntabilitas;
pEMERINTAH KABUPATEN BULUNGAN
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bulungan Tahun 2010 - 2015
54
(4) Tersedianya ketentuan tentang bentuk dan struktur anggaran,
anggaran kinerja dan anggaran multi tahunan;
(5) Prinsip pengadaan dan pengelolaan barang daerah yang lebih
profesional;
(6) Prinsip akuntansi pemerintah daerah, laporan keuangan dan
akuntan publik dalam pengawasan, pemberian opini dan rating
kinerja anggaran, dan transparansi informasi anggaran kepada
publik;
(7) Pembinaan dan pengawasan yang meliputi batasan pembinaan,
peran asosiasi dan peran anggota masyarakat guna
pengembangan profesionalisme aparat pemerintah daerah;
(8) Pengembangan sistem informasi keuangan daerah untuk
penyediaan informasi anggaran yang akurat dan pengembangan
komitmen Pemerintah Daerah terhadap penyebarluasan
informasi sehingga memudahkan pelaporan dan pengendalian,
serta mempermudah mendapatkan informasi.
Berdasarkan hal tersebut di atas, Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah (APBD) yang merupakan manifestasi dari pengelolaan
belanja daerah adalah merupakan rencana keuangan tahunan daerah
dalam pelaksanaan kegiatan Pemerintah Daerah, terutama kegiatan
yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas desentralisasi. APBD
haruslah memuat keterangan tentang besarnya nilai uang yang akan
digunakan oleh Pemerintah Daerah untuk membiayai aktivitas
pembangunan daerah, dan uang untuk pembiayaan itu haruslah
diperoleh dari sumber dan dengan cara yang tidak boleh bertentangan
dengan peraturan perundangan yang berlaku.
Dalam pengelolaan belanja daerah haruslah berlandaskan pada
semangat (1) meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat,
sehingga kuantitas dan kualitas pelayanan dan kesejahteraan itu terus
semakin baik; (2) mengembangkan kehidupan demokratis, berkeadilan,
dan pemerataan; (3) memelihara hubungan yang serasi dengan
pEMERINTAH KABUPATEN BULUNGAN
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bulungan Tahun 2010 - 2015
55
pemerintah pusat dalam rangka menjaga Negara Kesatuan Republik
Indonesia.
3.2.1. Memperkuat dan Memperluas Kemitraan
Kemitraan dengan swasta sudah merupakan tuntutan zaman
sekarang ini, karena peranan pemerintah sudah mulai ”berkurang”,
sementara peranan swasta semakin meningkat terutama dalam sektor
perekonomian. Prinsip kerjasama (kemitraan) yang saling menguntungkan
bagi pemerintah, swasta dan masyarakat dilaksanakan melalui
langkah-langkah:
(1) Perumusan model-model kemitraan yang paling tepat dilakukan;
(2) Perumusan kriteria mitra yang potensial sebagai mitra pemerintah
daerah; dan
(3) Terbentuknya model-model kerjasama antara pemerintah dengan
swasta, pemerintah dengan masyarakat, dan antar swasta dengan
masyarakat dalam kegiatan usaha ekonomi, penyediaan dan
pengelolaan prasarana dan sarana pelayanan.
Banyak pendekatan yang dapat diterapkan dalam rangka
meningkatkan kemitraan pemerintah dan swasta, namun tidak semua
jenis kegiatan dapat dikerjasamakan, ada bagian-bagian tertentu saja
yang memungkinkan dapat dilakukan, sehingga dibutuhkan suatu
analisa tertentu dalam pelaksanaannya untuk dapat saling
menguntungkan. Selain itu, dimasa mendatang, dituntut adanya
kemampuan aparat maupun pemerintah daerah dalam memberikan
iklim yang kondusif bagi swasta untuk berpartisipasi dalam kemitraan
tersebut.
Bagi Pemerintah Kabupaten Bulungan sendiri, model kemitraan
ini sudah diupayakan untuk dikembangkan terutama pada pembangunan
dan pengelolaan perusahaan ”Bulungan Cold Strorage”. Walaupun
hingga kini perusahaan tersebut belum beroperasi karena adanya
pEMERINTAH KABUPATEN BULUNGAN
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bulungan Tahun 2010 - 2015
56
kendala teknis, namun di masa yang akan datang diharapkan dapat
memberikan nilai tambah bagi pembangunan di Kabupaten Bulungan.
3.2.2. Mengembangkan Privatisasi/Swastanisasi
Untuk mendorong laju pertumbuhan ekonomi di Kabupaten
Bulungan di masa mendatang, perlu meletakkan sektor swasta sebagai
tenaga penggerak pertumbuhan serta mengurangi secara bertahap
peran sektor publik dengan memberi peluang yang seluas-luasnya
kepada investasi swasta/masyarakat, terutama terhadap sektor usaha
yang membutuhkan dana perbaikan usaha, dalam rangka mendorong
dan mengembangkan privatisasi/swastanisasi pelayanan umum (pada
bidang-bidang yang secara efisien dapat dikelola sektor swasta).
Langkah-langkah yang perlu dilaksanakan oleh Pemerintah
Kabupaten Bulungan adalah menyusun kriteria privatisasi secara
transparan, mengidentifikasi jenis-jenis pelayanan yang dikerjakan oleh
pemerintah dan jenis pekerjaan yang dapat dilimpahkan pada swasta
serta meningkatkan dan memperluas keikutsertaan peran swasta untuk
membangun prasarana dan sarana pelayanan. Privatisasi yang dapat
dikembangkan untuk diserahkan sepenuhnya dilakukan oleh pihak
swasta di Kabupaten Bulungan antara lain perparkiran, persampahan,
air bersih, pasar serta tempat wisata.
Untuk mendukung kegiatan dalam menunjang sektor swasta
dalam pembangunan di daerah, diperlukan langkah dan upaya, antara
lain:
(1) Pemerintah daerah membuat sistem peraturan perundangan
(berkaitan dengan pemberian izin-izin usaha, lokasi dan
investasi) yang konsisten, mudah dilaksanakan dan terbuka;
(2) Membenahi kualitas pelayanan di lingkungan organisasi
pemerintah daerah dengan menetapkan standar pelayanan
dengan prinsip kesederhanaan dan ketepatan waktu,
pEMERINTAH KABUPATEN BULUNGAN
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bulungan Tahun 2010 - 2015
57
kejelasan dan kepastian, keterbukaan dan penuh informasi,
ekonomis dan efisien prosedur, keadilan dan keamanan;
(3) Membentuk unit pelayanan umum dan perizinan terpadu
(pelayanan dalam satu atap);
(4) Peningkatan kinerja birokrasi berupa penerapan inovasi
perampingan birokrasi, peningkatan SDM aparatur dan
peningkatan profesionalisme aparatur;
(5) Penyediaan data base yang up to date mengenai kebijakan
dan peta potensi daerah yang berkaitan dengan kawasan,
sarana prasarana serta kegiatan yang akan dilakukan
privatisasi atau kerjasama dan siap diakses melalui internet.
3.3. Kebijakan Umum Anggaran
Berkaitan dengan kebijakan arah pengelolaan pendapatan daerah,
Pemerintah Daerah Kabupaten Bulungan harus mempunyai sumber-
sumber keuangan yang memadai untuk membiayai penyelenggaraan
pembangunan di daerah. Kapasitas keuangan pemerintah daerah akan
menentukan kemampuan dari pemerintah daerah dalam menjalankan
fungsi-fungsinya, seperti fungsi pelayanan masyarakat (public service
function), fungsi pembangunan (development function) dan fungsi
perlindungan masyarakat (protective function).
Dalam upaya mengoptimalkan penerimaaan daerah, diperlukan
koordinasi dan sinergi dari unit-unit pemerintahan di lingkungan
pemerintah daerah dalam memungut penerimaan, baik yang berasal
dari pajak daerah, retribusi daerah dan lain-lain penerimaan yang sah.
Beberapa kebijakan yang akan ditempuh adalah melalui:
(1) Perbaikan sistem perpajakan daerah, hal ini dimaksudkan
bahwa Pemerintah Kabupaten Bulungan harus dapat menjamin
potensi penerimaan telah terkumpul dan dicatat ke dalam
sistem akutansi pemerintah daerah. Perlu diteliti masyarakat
yang tidak membayar pajak dan penetapan mekanisme reward
pEMERINTAH KABUPATEN BULUNGAN
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bulungan Tahun 2010 - 2015
58
and punishment. Oleh karenanya mekanisme penyederhanaan
prosedur administrasi, sifat proaktif pemerintah daerah dalam
melakukan penyuluhan dan pengawasan pajak perlu
ditingkatkan.
(2) Optimalisasi peran BUMD, dimaksudkan dalam rangka
berfungsi sebagai pemacu utama pertumbuhan ekonomi
daerah. Agar masyarakat daerah memiliki rasa ikut memiliki
dan memelihara terhadap keadaan BUMD di daerah. Maka
Pemerintah kabupaten Bulungan dapat melibatkan masyarakat
dalam kepemilikan perusahaan, misalkan dalam bentuk
kepemilikan saham.
(3) Pemerintah Kabupaten Bulungan dapat menggali sumber
pendapatan lainnya dari usaha-usaha lainnya yang sah seperti
menyewakan kendaraan dan alat berat yang dimiliki kepada
kontraktor swasta, yang dibarengi dengan pengawasan
terhadap penerimaan sewanya. Selain itu pemerintah daerah
juga perlu melakukan kemitraan dengan swasta untuk
meningkatkan manfaat dari aset yang dimiliki, terutama yang
berbentuk tanah, gedung dan kendaraan, dengan
menggunakan landasan hukum Peraturan Daerah Nomor 8
Tahun 2001.
(4) Peningkatan pendapatan di masa mendatang juga harus
dilakukan terhadap penciptaan sumber-sumber pendapatan
yang baru (ekstensifikasi pendapatan). Sementara masih
banyak peluang untuk menciptakan sumber-sumber
pendapatan yang baru dengan mengidentifikasi secara
menyeluruh seluruh kegiatan ekonomi yang belum dikenakan
pajak atau retribusi.
Untuk pembangunan jangka pendek di Kabupaten Bulungan masih
mengandalkan sumber pembiayaannya dari APBD. Namun apabila ada
lembaga pemberi pinjaman yang menawarkan pinjaman dengan bunga
pEMERINTAH KABUPATEN BULUNGAN
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bulungan Tahun 2010 - 2015
59
lunak, masa tenggang pengembalian panjang, persyaratan pinjaman
tidak berbelit-belit serta ada proyek yang setelah dikerjakan dapat
menghasilkan pendapatan bagi daerah, maka pinjaman daerah
merupakan salah satu peluang untuk mempercepat proses pembangunan
daerah. Demikian pula halnya dengan obligasi, perlu dipertimbangkan
minat masyarakat untuk menanamkan uangnya kepada pemerintah
daerah melalui bunga yang cukup bersaing jika dibandingkan dengan
lembaga perbankan lainnya, sehingga proyek yang dikerjakan harus
benar-benar dapat mengembalikan investasi yang ditanamkan.
Beberapa program yang akan dilaksanakan, untuk menunjang
kebijakan seperti telah disebutkan di atas dalam 5 (lima) tahun
mendatang, antara lain:
1) Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah.
Program ini ditujukan untuk meningkatkan dan mengembangkan
kapasitas keuangan pemerintah daerah dalam rangka peningkatan
pelayanan masyarakat, penyelenggaraan otonomi daerah dan
penciptaan pemerintahan daerah yang baik, bersih dan
berwibawa. Kegiatan yang akan dilakukan adalah (1) peningkatan
efektivitas dan optimalisasi sumber-sumber penerimaan daerah;
dan (2) pengembangan transparansi dan akuntabilitas serta
profesionalisme pengelolaan keuangan daerah.
2) Program Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak dan Retribusi
Daerah.
Program ini ditujukan untuk meningkatkan penerimaan dan
pengamanan keuangan daerah, dengan kegiatan yang akan
dilaksanakan adalah (1) peningkatan pelayanan kepada wajib
pajak maupun retribusi melalui pengembangan fitur-fitur pajak
dan retribusi pada kantor pajak menengah dan kecil,
pengembangan sistem pembayaran pajak dan retribusi,
melakukan kerjasama dengan pihak perbankan dalam rangka
memberikan kemudahan pembayaran pajak retribusi; dan (2)
pEMERINTAH KABUPATEN BULUNGAN
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bulungan Tahun 2010 - 2015
60
reformasi administrasi sengketa pajak melalui upaya mendorong
partisipasi masyarakat wajib pajak, pembangunan dan
penyempurnaan sistem informasi sengketa pajak (SISPA).
Berkaitan dengan arah kebijakan pengelolaan belanja daerah
dalam 5 (lima) tahun ke depan haruslah mengedepankan kepentingan
publik dan juga dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Dengan
demikian, pengelolaan belanja daerah dan setiap aktivitas pemerintah
daerah perlu dilaksanakan secara efisien dan efektif serta disajikan
secara transparan dan akuntabel, sesuai dengan peraturan
perundangan yang berlaku. Orientasi pada kepentingan publik tersebut
tidak saja terlihat pada besarnya porsi pengalokasian anggaran untuk
kepentingan publik, tetapi juga terlihat pada besarnya partisipasi
masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan belanja
daerah, dengan demikian diharapkan tujuan makro pembangunan
daerah dapat tercapai.
Untuk mendorong laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bulungan
di masa mendatang, perlu dibentuk model-model kerjasama antara
pemerintah dengan swasta, pemerintah dengan masyarakat, dan antar
swasta dengan masyarakat dalam kegiatan usaha ekonomi, penyediaan
dan pengelolaan prasarana dan sarana pelayanan. Selain itu juga perlu
ada kebijakan untuk meletakkan sektor swasta sebagai tenaga penggerak
pertumbuhan dan mengurangi secara bertahap peran sektor publik
dengan memberi peluang yang seluas-luasnya kepada investasi
swasta/masyarakat, terutama terhadap sektor usaha yang membutuhkan
dana perbaikan usaha, dalam rangka mendorong dan mengembangkan
privatisasi/swastanisasi pelayanan umum (pada bidang-bidang yang
secara efisien dapat dikelola sektor swasta).
Beberapa program yang akan dilaksanakan, untuk menunjang
kebijakan pengelolaan belanja daerah seperti telah disebutkan di atas,
antara lain:
pEMERINTAH KABUPATEN BULUNGAN
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bulungan Tahun 2010 - 2015
61
1) Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Daerah.
Program ini bertujuan untuk menyempurnakan dan mengefek-
tifkan sistem pengawasan dan audit serta sistem akuntabilitas
kinerja dalam mewujudkan aparatur negara yang bersih, akuntabel
dan bebas KKN, dengan kegiatan yang akan dilaksanakan antara
lain: (1) meningkatkan intensitas dan kualitas pelaksanaan
pengawasan; (2) menyempurnakan kebijakan sistem, struktur
dan kelembagaan dan prosedur pengawasan yang independen,
efektif, efisien, transparan dan akuntabel; (3) meningkatkan
koordinasi pengawasan yang lebih holistik dan komprehensif;
(4) mengembangkan tenaga pemeriksa yang lebih profesional;
serta (5) mengembangkan sistem akuntabilitas kinerja dan
mendorong peningkatan implementasinya pada seluruh instansi.
2) Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan.
Program ini bertujuan untuk menata dan menyempurnakan sistem
organisasi dan manajemen pemerintahan agar lebih proposional,
efisien dan efektif, dengan kegiatan yang akan dilaksanakan
antara lain: (1) menyempurnakan sistem kelembagaan yang
efektif, ramping, fleksibel berdasarkan prinsip good governance;
(2) menyempurnakan tata laksana dan hubungan kerja antar
lembaga; dan (3) menciptakan sistem administrasi pendukung
dan kearsipan yang efektif dan efisien.
3) Program Peningkatan Pelayanan Publik.
Program ini bertujuan untuk mengembangkan manajemen
pelayanan publik yang bermutu, transparan, akuntabel, mudah,
murah, cepat, patut dan adil kepada seluruh masyarakat guna
menunjang kepentingan masyarakat dan dunia usaha serta
mendorong partisipasi dan pemberdayaan masyarakat, dengan
kegiatan yang akan dilaksanakan antara lain: (1) meningkatkan
kualitas pelayanan kepada masyarakat dan dunia usaha; (2)
pEMERINTAH KABUPATEN BULUNGAN
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bulungan Tahun 2010 - 2015
62
mendorong pelaksanaan prinsip-prinsip good governance dalam
setiap proses pemberian pelayanan publik khususnya dalam
rangka mendukung penerimaan keuangan daerah seperti
perpajakan, kepabeanan dan penanamanmodal; (3) meningkatkan
upaya untuk menghilangkan hambatan terhadap penyelenggaraan
pelayanan publik melalui deregulasi, debirokratisasi dan
privatisasi; dan (4) mengintensifkan penanganan pengaduan
masyarakat.
4) Program Pembinaan dan Pengembangan BUMD, Kemitraan dan Privatisasi.
Program ini bertujuan untuk mengoptimalkan kinerja BUMD,
mengembangkan hubungan kemitraan dengan swasta dan
mengembangkan privatisasi pelayanan umum, dengan kegiatan
yang akan dilaksanakan antara lain: (1) menyelesaikan upaya
pemetaan fungsi BUMD, sehingga fungsi BUMD terbagi secara
jelas menjadi BUMD pemberi layanan dan BUMD komersil; (2)
pemantapan upaya revitalisasi BUMD, antara lain melalui
penerapan GCG dan SCI; (3) pengembangan dan pemantapan
pelaksanaan restrukturisasi BUMD, (4) identifikasi dan peningkatan
hubungan kerjasama dengan swasta; dan (5) peningkatan peran
aktif swasta dalam pelayanan umum.
pEMERINTAH KABUPATEN BULUNGAN
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bulungan Tahun 2010 - 2015
62
BAB IV. ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS
Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau
dikedepankan dalam perencanaan pembangunan, karena dampaknya
yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) di masa datang.
Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan
yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih
besar; sebaliknya dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan
peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka
panjang (Yuwono, 2010).
Lebih jauh dikemukakan oleh Yuwono (2010) bahwa, kriteria isu-
isu strategis adalah sebagai berikut: (1) Memiliki pengaruh yang besar/
signifikan terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional; (2)
Merupakan tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah; (3) Luasnya
dampak yang ditimbulkannya terhadap daerah dan masyarakat; (4)
Memiliki daya ungkit yang signifikan terhadap pembangunan daerah;
(5) Kemungkinan atau kemudahannya untuk dikelola; dan Prioritas
janji politik yang perlu diwujudkan.
Prospektif pembangunan Kabupaten Bulungan lima (5) tahun
mendatang harus didasarkan pada kondisi aktual saat ini dan hasil-
hasil pembangunan yang telah dicapai selama lima tahun terakhir.
Sehingga, pembangunan dapat berjalan secara berkelanjutan dan
secara bertahap konsisten menuju visi RPJP yang telah ditetapkan.
4.1. Permasalahan Pembangunan.
Permasalahan pembangunan daerah merupakan “gap expectation”
antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang
direncanakan dan antara apa yang ingin dicapai di masa mendatang
dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Potensi permasalahan
pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang
belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi,
pEMERINTAH KABUPATEN BULUNGAN
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bulungan Tahun 2010 - 2015
63
peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi
(Yuwono, 2010).
Berdasarkan capaian hasil-hasil pembangunan lima tahun terakhir
di Kabupaten Bulungan, diketahui bahwa sebagian besar tujuan
pembangunan belum dapat diwujudkan sesuai dengan rencana (RPJMD
2005 – 2010). Beberapa hal menarik yang perlu mendapat perhatian
berkaitan dengan hasil-hasil pembangunan selama periode lima tahun
terakhir adalah sebagai berikut:
1) PAD masih rendah.
Perlu dilakukan penggalian dan peningkatan sumber-sumber PAD
yang saat ini baru mencapai 5% dari APBD. Memperjuangkan sumber
pendanaan yang lebih besar dari APBN dan APBD Provinsi untuk
pembangunan daerah.
2) Dukungan Infrastruktur Belum Optimal.
Kemampuan pendanaan yang terbatas, merupakan kendala utama
dalam upaya percepatan penyelesaian pembangunan infrastruktur
terutama jalan dan jembatan yang menghubungkan antar kecamatan
dan kecamatan dengan ibu kota kabupaten, yang berdampak pada tidak
optimalnya kegiatan ekonomi masyarakat.
3) Menurunnya Kualitas Lingkungan Hidup.
Dampak pembangunan yang selama ini kurang atau belum dapat
dikelola dengan baik telah banyak menimbulkan permasalahan dan
menurunkan kualitas lingkungan hidup, antara lain:
lahan kritis telah mencapai 46.815,51 Ha,
kerusakan hutan mangrove telah mencapai 53,70% atau sekitar
141.354 Ha,
resiko kerusakan lingkungan akibat penambangan batubara dan
pembangunan perkebunan kelapa sawit.
pEMERINTAH KABUPATEN BULUNGAN
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bulungan Tahun 2010 - 2015
64
4) Meningkatnya Kebutuhan Energi.
Dinamika pembangunan dan aktivitas masyarakat belum didukung
oleh penyediaan energi listrik yang memadai,
Kapasitas terpasang hanya sekitar 6,00 MW dengan beban
puncak 5,70 MW yang dimiliki PLN,
Sudah tidak mampu memenuhi kebutuhan listrik masyarakat
saat ini, dimana masih terdapat sekitar 3.000 daftar tunggu
pemohon.
5) Menurunkan Angka Kemiskinan.
Tugas berat dan permasalahan pembangunan yang dihadapi oleh
Pemerintah Kabupaten Bulungan adalah tingginya angka kemiskinan,
Pemerintah daerah telah berhasil menurunkan jumlah penduduk
miskin dari 52.899 jiwa (50,54%) pada tahun 2005, menjadi
33.691 jiwa (30,77%) pada awal tahun 2009.
Pembangunan lima tahun ke depan akan menekan angka
kemiskinan secara optimal menjadi di bawah angka 20 ribu jiwa
(15%) pada tahun 2015, melalui peningkatan program dan
kualitas koordinasi penanganan kemiskinan.
4.2. Kondisi Aktual Pembangunan
Kegiatan pembangunan daerah merupakan bagian integral dari
pembangunan nasional, harus dilaksanakan secara terus menerus dan
berkelanjutan. Seiring dengan perkembangan zaman, maka tuntutan
pembangunan secara dinamik juga berkembang, sehingga kegiatan
pembangunan “tidak akan pernah ada habisnya”. Namun demikian,
keberhasilan pembangunan dapat dievaluasi dan dinilai berdasarkan
perencanaan yang telah disusun. Demikian halnya dengan pelaksanaan
pembangunan di Kabupaten Bulungan, masih harus dilanjutkan dan
berdasar pada evaluasi hasil-hasil pembangunan yang telah dicapai
banyak hal yang masih harus dilakukan.
pEMERINTAH KABUPATEN BULUNGAN
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bulungan Tahun 2010 - 2015
65
Berdasarkan kondisi aktual Kabupaten Bulungan saat ini, dengan
permasalahan seperti dikemukakan di atas, maka strategi yang harus
ditempuh untuk melaksanakan pembangunan di daerah ini masih
berkaitan erat dengan pemenuhan kebutuhan dasar. Sebagai tahap
lanjutan untuk membangun pondasi yang kokoh bagi tahap pembangunan
selanjutnya.
Pemecahan permasalahan pembangunan di daerah ini untuk lima
tahun mendatang secara umum dapat dilakukan dengan tiga tahapan
sebagai berikut. Pertama, peningkatan kualitas sumberdaya manusia
(SDM) merupakan elemen utama penentu keberhasilan pembangunan.
Oleh karena, SDM merupakan obyek dan sekaligus sebagai subyek
pembangunan. Kedua, peningkatan dan pembangunan infrastruktur
untuk mendukung kegiatan ekonomi masyarakat. Ketiga, mendorong
kegiatan ekonomi masyarakat dengan memanfaatkan sumberdaya lokal
secara optimal. Sehingga, sumberdaya alam dapat dikelola secara
efisien dan lestari.
Sumberdaya alam, baik yang renewable maupun un-renewable
merupakan modal dasar pembangunan Daerah Kabupaten Bulungan.
Oleh karena itu, sumberdaya alam di daerah ini harus dikelola dengan
baik dan lestari. Agar pembangunan di daerah ini dapat berjalan secara
berkelanjutan, dan secara bertahap menjadi semakin baik (mendekati
visi yang ditetapkan).
Dukungan infrastruktur yang baik merupakan prasyarat untuk
melakukan kegiatan pembangunan secara efisien dan lestari. Infrastruktur
perhubungan yang baik akan menurunkan biaya produksi dan distribusi.
Selanjutnya, dukungan infrastruktur perhubungan yang baik akan
memperlancar arus distribusi barang dan jasa. Sehingga, pembangunan
di segala bidang dapat lebih lancar dilaksanakan. Akhirnya akan
meningkatkan pendapatan masyarakat, dan berarti mengurangi jumlah
penduduk yang miskin.
pEMERINTAH KABUPATEN BULUNGAN
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bulungan Tahun 2010 - 2015
66
4.3. Isu-isu Strategis
Berdasarkan kondisi aktual pembangunan di Kabupaten Bulungan,
maka isu-isu strategis yang perlu mendapat perhatian untuk periode
pembangunan lima (5) tahun mendatang antara lain sebagai berikut:
1) Infrastruktur Belum Optimal,
2) Degradasi Kualitas Lingkungan Hidup,
3) Kebutuhan Energi Listrik,
4) Pengentasan Kemiskinan,
5) PAD Masih Rendah.
pEMERINTAH KABUPATEN BULUNGAN
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bulungan Tahun 2010 - 2015
67
BAB V. VISI, MISI,
TUJUAN DAN SASARAN
5.1. Visi
Rumusan visi pembangunan Kabupaten Bulungan dalam RPJMD
2010 – 2015 merupakan realisasi janji kampanye Bupati/Wakil Bupati
terpilih dalam pilkada 2010. Landasan rumusan visi tersebut adalah
potensi dan kondisi daerah serta hasil positif pada pencapaian kinerja
pembangunan RPJMD 2005 – 2010. Periode pembangunan lima tahun
mendatang (2010 – 2015) merupakan periode lima tahun kedua dalam
rangka pelaksanaan RPJPD 2005 – 2025 Kabupaten Bulungan. Selain
itu, rumusan visi pembangunan Kabupaten Bulungan 2010 – 2015
juga dalam rangka memenuhi aspirasi masyarakat yang berkembang
untuk menghadapi tantangan pembangunan lima tahun ke depan.
Sehingga, visi pembangunan Kabupaten Bulungan periode 2010 – 2015
dinyatakan sebagai berikut:
“Mewujudkan Kabupaten Bulungan sebagai Wilayah Agroindustri
Utama yang Berwawasan Lingkungan, Menuju Masyarakat yang
Semakin Berkualitas, Adil dan Sejahtera“
Makna yang dimaksud dalam Visi tersebut adalah :
(1) Wilayah Agroindustri Utama, adalah menjadikan Kabupaten
Bulungan sebagai kawasan yang maju dan unggul di bidang
agroindustri pada tingkat regional, nasional, dan internasional
melalui pengembangan sentra pertanian, industri pengolahan, dan
pemasaran sebagai sistem agrobisnis.
(2) Berwawasan Lingkungan, adalah komitmen untuk secara konsisten
memanfaatkan potensi sumberdaya alam dengan mengutamakan
keseimbangan dan pelestarian lingkungan secara optimal.
(3) Masyarakat Semakin Berkualitas, adalah meningkatnya derajat
dan mutu kehidupan masyarakat Kabupaten Bulungan yang sehat,
cerdas, terampil, dan berakhlak mulia.
pEMERINTAH KABUPATEN BULUNGAN
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bulungan Tahun 2010 - 2015
68
(4) Masyarakat Semakin Adil, adalah masyarakat Kabupaten Bulungan
yang memperoleh haknya sebagai warga Negara yang mendapatkan
penghormatan dan perlindungan dalam segala aspek kehidupan tanpa
membedakan suku, agama, ras, dan latar belakang sosial budaya.
(5) Masyarakat Semakin Sejahtera, adalah masyarakat Kabupaten
Bulungan yang semakin mandiri dan memperoleh kesempatan yang
semakin luas untuk menentukan pilihan dalam kehidupannya.
5.2. Misi
Untuk mencapai Visi tersebut maka ditetapkan Misi pembangunan
Kabupaten Bulungan tahun 2010 – 2015 sebagai berikut:
(1) Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan
berwibawa, adalah meningkatkan kinerja pemerintahan dengan
pengembangan dan pembinaan penyelenggaraan pemerintah daerah;
reformasi birokrasi; penegakan hukum dan meningkatkan peran
serta masyarakat dalam pemberantasan korupsi; meningkatkan
kualitas pelayanan publik; dan menjalin kerjasama antar daerah
dan lembaga.
(2) Mewujudkan ketertiban dan rasa aman bagi masyarakat serta
memelihara sistem demokrasi yang kondusif, adalah membangun
interaksi infrastruktur dan suprastruktur politik yang demokratis di
daerah; peningkatan wawasan kebangsaan; meningkatkan fasilitas
sarana dan prasarana keamanan serta pendukung hankam.
(3) Mewujudkan percepatan pembangunan wilayah terpencil dan
tertinggal, adalah meningkatkan akselerasi pembangunan infra-
struktur jalan dan jembatan; peningkatan kualitas pemenuhan
kebutuhan infrastruktur dasar; dan mengembangkan sumberdaya
dan potensi sesuai keunggulan kawasan dan wilayah.
(4) Mewujudkan struktur ekonomi pro rakyat dengan konsep
pembangunan berkelanjutan, adalah melanjutkan revitalisasi
pertanian dalam arti luas dengan memanfaatkan sumberdaya alam
pEMERINTAH KABUPATEN BULUNGAN
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bulungan Tahun 2010 - 2015
69
secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan melalui regulasi
terhadap pemanfaatan sumberdaya alam; rehabilitasi dan reboisasi
lahan kritis serta kawasan pesisir dan hutan bakau; meningkatkan
promosi investasi dan menjamin kemudahan berinvestasi; meningkatkan
peluang pasar bagi produk-produk unggulan daerah; meningkatkan
kuantitas dan kualitas komoditas ekspor non migas; melestarikan
dan mengembangkan khasanah kebudayaan daerah sebagai ujung
tombak pembangunan kepariwisataan, serta memantapkan peman-
faatan RTRW.
(5) Mewujudkan pemenuhan infrastruktur dasar untuk meningkatkan
kualitas kehidupan masyarakat, adalah terpenuhinya secara merata
kebutuhan akan pelayanan air bersih dan air minum; peningkatan
kapasitas dan ketersediaan energi listrik.
(6) Mewujudkan masyarakat yang berkualitas, adalah meningkatnya
sumberdaya manusia yang sehat, cerdas, terampil, dan berakhlak
mulia melalui peningkatan kualitas pelayanan kesehatan; peningkatan
pemahaman dan pengamalan ajaran agama; peningkatan kualitas
dan kuantitas pelaksanaan pendidikan; peningkatan peranan
perempuan dan pemuda dalam pembangunan; menciptakan kesem-
patan bekerja dan berusaha yang seluas-luasnya.
(7) Mewujudkan peningkatan kualitas pada perlindungan sosial dan
pengentasan kemiskinan, adalah meningkatkan Indeks Pembangunan
Manusia (IPM); dan menurunkan angka kemiskinan.
5.3. Tujuan dan Sasaran
Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis
yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan
pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan
menjadi dasar penyusunan Arsitektur Kinerja Pembangunan Daerah
secara keseluruhan.
pEMERINTAH KABUPATEN BULUNGAN
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bulungan Tahun 2010 - 2015
70
Perumusan Tujuan dan Sasaran, di samping menerjemahkan
visi/misi dan menjawab permasalahan pembangunan daerah/isu-isu
strategis, dilakukan untuk menyerasikan ketercapaian Indikator Kinerja
Pembangunan Daerah.
Secara skematik keterkaitan antara visi/misi dengan perumusan
tujuan dan sasaran, program dan kegiatan yang secara totalitas menjadi
arsitektur kinerja pembangunan daerah dapat dilihat seperti pada
Gambar 5.1.
Gambar 5.1. Arsitektur Kinerja Pembangunan Daerah Berdasarkan
Hirarki (Yuwono, 2010).
Kriteria Rumusan Tujuan Pembangunan. Diturunkan secara lebih
operasional dari masing-masing misi pembangunan daerah yang telah
ditetapkan dengan memperhatikan visi. Untuk mewujudkan suatu misi
dapat dicapai melalui beberapa tujuan. Disusun dengan memperhatikan
permasalahan pembangunan daerah dan isu-isu strategis daerah.
Disusun dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami.
pEMERINTAH KABUPATEN BULUNGAN
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bulungan Tahun 2010 - 2015
71
Kriteria Sasaran. Dirumuskan untuk mencapai atau menjelaskan
tujuan. Untuk mencapai satu tujuan dapat dicapai melalui beberapa
sasaran. Disusun dengan memperhatikan permasalahan pembangunan
daerah dan isu-isu strategis daerah. Memenuhi kriteria SMART-C
(specific, measurable, achievable, relevance, time-bond, & continuously
improve).
Langkah–Langkah Perumusan Tujuan Dan Sasaran. Merumuskan
rancangan pernyataan Tujuan dari setiap misi dan melihat kesesuaian
dengan program Kepala Daerah terpilih; Menguji apakah rancangan
pernyataan tujuan dapat memecahkan Permasalahan Pembangunan
Daerah dan menjawab Isu-isu Strategis dalam jangka menengah. Dalam
hal pernyataan tujuan belum sepenuhnya memecahkan isu-isu strategis
maka pernyataan tujuan perlu disempurnakan; Merumuskan rancangan
pernyataan-pernyataan sasaran dari setiap tujuan; Merumuskan
rancangan indikator dan capaian kinerja yang terukur dari setiap sasaran
dengan memperhatikan indikator keberhasilan penyelenggaraan peme-
rintahan daerah; dan Menyelaraskan rancangan pernyataan-pernyataan
sasaran dan capaian indikator yang terukur terhadap pernyataan arah
kebijakan dan sasaran RPJMN untuk penyusunan rancangan awal
RPJMD provinsi serta rancangan awal RPJMD kabupaten/kota.
Berdasarkan visi dan misi pembangunan Kabupaten Bulungan
untuk lima tahun mendatang (2010 – 2015), yang sesuai dengan janji
kampanye dalam pilkada 2010. Berikut disajikan tujuan dan sasaran
pembangunan Kabupaten Bulungan untuk periode 2010 – 2015 (Tabel
5.1). Seluruh tujuan dan sasaran yang disusun mengacu kepada tujuh
(7) misi pembangunan yang telah ditetapkan, serta mengakomodir
saran dan masukkan dari masyarakat dan para stake-holder dalam
kegiatan musrenbang penyusunan RPJMD Kabupaten Bulungan tahun
2010 – 2015.
pEMERINTAH KABUPATEN BULUNGAN
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bulungan Tahun 2010 - 2015
72
Tabel 5.1. Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Bulungan 2010 – 2015.
Vis i :
“Mewujudkan Kabupaten Bulungan sebagai Wilayah Agroindustri Utama yang Berwawasan Lingkungan, Menuju Masyarakat yang
Semakin Berkualitas, Adil dan Sejahtera“
Misi 1 Tujuan Sasaran
Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa.
1. pengembangan dan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
a. seluruh pejabat struktural SKPD memahami dan melaksanakan Tupoksinya dengan baik;
b. seluruh SKPD dalam menyusun Renstra dan RKPD selalu mengacu RPJMD 2010-2015.
2. reformasi birokrasi; a. setiap SKPD harus menyusun SOP dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya;
b. setiap SKPD konsisten melaksanakan SOP yang telah disusun.
3. penegakan hukum dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam pemberantasan korupsi;
a. pemerintah menyediakan fasilitas layanan pengaduan tindak pelanggaran hukum dan korupsi dari masyarakat;
b. pemerintah memberikan jaminan perlindungan kepada pelapor tindak pelanggaran hukum dan korupsi.
4. meningkatkan kualitas pelayanan publik;
a. Pemerintah Kabupaten Bulungan menerbitkan peraturan standar pelayanan minimal (SPM) kepada masyarakat;
b. SKPD dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan tupoksinya harus mengacu pada SPM.
5. menjalin kerjasama antar daerah dan lembaga.
a. Pemerintah Kabupaten Bulungan dalam melaksanakan pembangunan akan melakukan kerjasama dengan daerah sekitar untuk mewujudkan sinergitas program-program pembangunan;
b. Pemerintah Kabupaten Bulungan menjalin kerjasama dengan berbagai lembaga dan institusi yang dapat berperan dan mendukung pelaksanaan pembangungan di daerah ini.
pEMERINTAH KABUPATEN BULUNGAN
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bulungan Tahun 2010 - 2015
73
Tabel 5.1. (Lanjutan)
Vis i : “Mewujudkan Kabupaten Bulungan sebagai Wilayah Agroindustri Utama yang Berwawasan Lingkungan, Menuju Masyarakat yang
Semakin Berkualitas, Adil dan Sejahtera“
Misi 2 Tujuan Sasaran
Mewujudkan ketertiban dan rasa aman masyarakat serta memelihara sistem demokrasi yang kondusif
1. membangun interaksi infrastruktur dan suprastruktur politik yang demokratis di daerah;
a. saling memahami dan menghargai perbedaan idealogi antar partai politik;
b. mencegah terjadinya konplik antar simpatisan partai politik;
c. menghargai nilai-nilai demokratis dalam kehidupan masyarakat.
2. peningkatan wawasan kebangsaan;
a. meningkat harkat dan martabat bangsa berdasarkan sumberdaya yang dimiliki;
b. memperingati hari-hari besar nasional.
3. meningkatkan fasilitas sarana dan prasarana keamanan serta pendukung hankam.
a. meningkatkan dukungan bagi pelaksanaan tugas-tugas aparat kemanan;
b. meningkatkan peran serta masyarakat bagi terwujudnya hankamrata;
c. terwujudnya keamanan dan ketertiban yang mendukung pelaksanaan pembangunan berjalan lancar.
Tabel 5.1. (Lanjutan)
Vis i :
“Mewujudkan Kabupaten Bulungan sebagai Wilayah Agroindustri Utama yang Berwawasan Lingkungan, Menuju Masyarakat yang
Semakin Berkualitas, Adil dan Sejahtera“
Misi 3 Tujuan Sasaran
Mewujudkan percepatan pembangunan wilayah terpencil dan tertinggal
1. meningkatkan akselerasi pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan;
a. membuka isolasi wilayah terpencil dan tertinggal;
b. mendukung aktivitas ekonomi masyarakat;
c. mendorong pemerataan pembangunan.
2. peningkatan kualitas pemenuhan kebutuhan infrastruktur dasar;
a. meningkatkan ketersediaan listrik bagi seluruh masyarakat;
b. menjamin ketersediaan air bersih bagi masyarakat;
3. mengembangkan sumberdaya dan potensi sesuai keunggulan kawasan dan wilayah.
a. mengembangkan komoditi andalan yang menjadi sumber pendapatan utama masyarakat.
pEMERINTAH KABUPATEN BULUNGAN
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bulungan Tahun 2010 - 2015
74
Tabel 5.1. (Lanjutan)
Vis i :
“Mewujudkan Kabupaten Bulungan sebagai Wilayah Agroindustri Utama yang Berwawasan Lingkungan, Menuju Masyarakat yang
Semakin Berkualitas, Adil dan Sejahtera“
Misi 4 Tujuan Sasaran
Mewujudkan struktur ekonomi pro rakyat dengan konsep pembangunan berkelanjutan
1. melanjutkan revitalisasi pertanian dalam arti luas dengan memanfaatkan sumberdaya alam secara berkelanjutan;
a. terwujudnya food estate; b. mengembangkan perkebunan
rakyat; c. mendorong berkembangnya
perusahaan perkebunan;
2. rehabilitasi dan reboisasi lahan kritis serta kawasan pesisir dan hutan mangrove;
a. pemanfaatan lahan kritis untuk pengembangan komoditi perkebunan;
b. mereduksi lahan kritis 10% per tahun untuk mendukung pembangunan berkelanjutan.
3. meningkatkan promosi investasi dan menjamin kemudahan berinvestasi;
a. jumlah investor meningkat 5% per tahun;
b. menyiapkan regulasi untuk menjamin kemudahan berinvestasi
4. meningkatkan peluang pasar bagi produk-produk unggulan daerah;
a. melakukan promosi produk-produk unggulan daerah;
b. menjamin kelancaran distribusi dan tataniaga produk unggulan daerah.
5. meningkatkan kuantitas dan kualitas komoditas ekspor non migas;
a. pengembangan agroindustri komodititas ekspor non migas;
b. meningkatkan kualitas produk melalui perbaikan pengelolaan budidaya komoditas.
6. melestarikan dan mengembangkan khasanah kebudayaan daerah sebagai ujung tombak pembangunan kepariwisataan.
a. memelihara situs budaya yang ada di daearah;
b. memelihara dan mengembangkan seni budaya masyarakat;
7. memantapkan pemanfaatan RTRW.
a. menyusun master plan pembangunan daerah;
b. pengembangan perwilayahan komoditas sesuai dengan daya dukung lingkungan.
pEMERINTAH KABUPATEN BULUNGAN
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bulungan Tahun 2010 - 2015
75
Tabel 5.1. (Lanjutan)
Vis i :
“Mewujudkan Kabupaten Bulungan sebagai Wilayah Agroindustri Utama yang Berwawasan Lingkungan, Menuju Masyarakat yang
Semakin Berkualitas, Adil dan Sejahtera“
Misi 5 Tujuan Sasaran
Mewujudkan pemenuhan infrastruktur dasar untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat
1. peningkatan pemenuhan kebutuhan akan pelayanan air bersih dan air minum;
a. meningkatkan pelayanan PDAM hingga 80%;
b. meningkatkan kualitas air baku untuk air minum masyarakat.
2. peningkatan kapasitas dan ketersediaan energi listrik baik untuk rumah tangga maupun industri
a. tidak terjadi pemadaman bergilir untuk kebutuhan listrik rumah tangga;
b. kebutuhan listrik industri terpenuhi 90% oleh PLN pada tahun 2015;
c. semua daerah terpencil dipenuhi kebutuhan listriknya melalaui PLTS atau sumber alternatif.
pEMERINTAH KABUPATEN BULUNGAN
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bulungan Tahun 2010 - 2015
76
Tabel 5.1. (Lanjutan)
Vis i :
“Mewujudkan Kabupaten Bulungan sebagai Wilayah Agroindustri Utama yang Berwawasan Lingkungan, Menuju Masyarakat yang
Semakin Berkualitas, Adil dan Sejahtera“
Misi 6 Tujuan Sasaran
Mewujudkan masyarakat yang berkualitas
1. meningkatnya sumberdaya manusia yang sehat, cerdas, terampil dan berakhlak mulia melalui peningkatan kualitas pelayanan kesehatan;
a. pelayanan puskesmas 24 jam dan peningkatan puskesmas rawat jalan menjadi rawat inap di seluruh kecamatan;
b. peningkatan kualitas pelayanan RSUD Soemarno Sosroatmodjo sebagai BLUD.
2. peningkatan pemahaman dan pengamalan ajaran agama;
a. peningkatan sarana dan prasarana peribadahan;
b. peningkatan kualitas pengetahuan agama masyarakat;
c. mencegah terjadinya konplik antar umat beragama.
3. peningkatan kualitas dan kuantitas pelaksanaan pendidikan;
a. merealisasikan 20% anggaran untuk bidang pendidikan;
b. meningkatkan jumlah dan kualitas guru kualifikasi S1 hingga S2,
c. peningkatan jumlah guru bersertifikat; d. peningkatan kesejahteraan guru dan
pembebasan biaya sekolah bagi siswa SD, SLTP, dan SLTA;
e. meningkatkan kualitas lulusan siswa; f. meningkatkan sarana dan pra-sarana
pendidikan.
4. peningkatan peranan perempuan dan pemuda dalam pembangunan;
a. meningkatkan pengetahuan perempuan dalam mewujudkan keluarga sejahtera;
b. meningkatkan prestasi olahraga dan seni bagi pemuda;
c. menggalakkan kegiatan pemuda dalam wadah karang taruna.
5. menciptakan kesempatan bekerja dan berusaha yang seluas-luasnya;
a. mereduksi tingkat pengangguran hingga 5% pada tahun 2015;
b. melakukan pendidikan dan pelatihan bagi pencari kerja;
c. menyediakan fasilitas pengembangan usaha bagi masyarakat.
pEMERINTAH KABUPATEN BULUNGAN
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bulungan Tahun 2010 - 2015
77
Tabel 5.1. (Lanjutan)
Vis i :
“Mewujudkan Kabupaten Bulungan sebagai Wilayah Agroindustri Utama yang Berwawasan Lingkungan, Menuju Masyarakat yang
Semakin Berkualitas, Adil dan Sejahtera“
Misi 7 Tujuan Sasaran
Mewujudkan peningkatan kualitas pada perlindungan sosial dan pengentasan kemiskinan
1. meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM);
a. meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dari peringkat 5 menjadi peringkat 4 di Provinsi Kalimantan Timur, dan peringkat 80 menjadi peringkat 70 di tingkat nasional pada tahun 2015.
2. menurunkan angka kemiskinan.
a. meningkatkan koordinasi dan penanganan sektor dan lintas sektor guna menurunkan angka kemiskinan hingga 10%,
pEMERINTAH KABUPATEN BULUNGAN
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bulungan Tahun 2010 - 2015
78
BAB VI. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten
Bulungan 2010–2015 merupakan dokumen perencanaan yang menentukan
keberhasilan pembangunan untuk lima tahun kedepan. Program dan
kegiatan pembangunan yang dilakukan merupakan hasil perpaduan
antara pendekatan top down dan bottom up. Pendekatan top down
berasal dari program Bupati/Wakil Bupati terpilih yang tertuang dalam
visi dan misi, dan pendekatan bottom up berasal dari upaya-upaya untuk
mengakomodasi aspirasi masyarakat secara luas. Selain itu, program
pembangunan yang disusun harus relevan dan merupakan bagian
yang tak terpisahkan dari upaya mewujudkan Visi dan Misi RPJPD
Kabupaten Bulungan 2005 – 2025, dan tentunya RPJMD 2010 – 2015
merupakan kelanjutan dari RPJMD 2005 – 2010.
Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan
komprehensif tentang bagaimana Pemerintah Daerah Mencapai Tujuan
dan Sasaran RPJMD dengan efektif dan efisien. Strategi juga dapat
digunakan sebagai sarana untuk melakukan tranformasi, reformasi,
dan perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategis tidak saja
mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi juga segala program
yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat tersebut dapat
dilakukan dengan baik, termasuk di dalamnya upaya memperbaiki
kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen, dan pemanfaatan
teknologi informasi (Yuwono, 2010a).
6.1. Strategi
Strategi merupakan langkah-langkah yang berisikan program-
program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Strategi harus
dijadikan salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan
daerah (strategy focused-management). Rumusan strategi berupa
pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan
dicapai.
pEMERINTAH KABUPATEN BULUNGAN
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bulungan Tahun 2010 - 2015
79
Langkah-langkah merumuskan strategi dapat dilakukan sebagai
berikut: (1) Menyusun alternatif pilihan langkah-langkah yang dinilai
realistis dapat mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan. (2)
Menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau
ketidakberhasilan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan
untuk setiap langkah yang akan dipilih. (3) Melakukan evaluasi untuk
menentukan pilihan langkah yang paling tepat antara lain dengan
menggunakan metode SWOT.
Penetapan Alternatif Strategi dapat dilakukan melalui: (1) Forum
Focussed Group Discussion (FGD) dengan melibatkan para pakar yang
memiliki pengalaman di bidang manajemen strategik. (2) Penerapan
Metode Pembobotan dengan cara seperti yang dilakukan terhadap
penentuan isu-isu strategis. (3) Penggunaan metode Balanced Scorecard.
Atau (4) Kombinasi antara FGD dengan metode lainnya untuk
objektivitas pemilihan strategi.
Berdasarkan data dan informasi yang dapat dikumpulkan, maka
strategi alternatif pembangunan Kabupaten Bulungan disusun dengan
memperhatikan permasalahan yang dihadapi dan isu-isu strategis yang
berkembang. Pendekatan utama untuk penentuan strategi alternatif
pembangunan di Kabupaten Bulungan adalah dengan menggunakan
analisis SWOT. Analisis SWOT rencana pembangunan lima tahun
kedepan disusun berdasarkan kekuatan dan kelemahan yang dimiliki
oleh Kabupaten Bulungan, serta adanya peluang dan ancaman dari
luar yang dapat mempengaruhi kelancaran pembangunan yang akan
dilaksanakan. Adapun beberapa strategi alternatif pembangunan
Kabupaten Bulungan yang logik dilakukan tertera dalam empat tabel
analisis SWOT berikut:
Strategi S-O ini disusun dalam rangka menggunakan keunggulan
yang dimiliki untuk menangkap/memanfaatkan peluang yang ada.
Tentunya dengan tujuan untuk mencapai visi dan misi yang telah
pEMERINTAH KABUPATEN BULUNGAN
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bulungan Tahun 2010 - 2015
80
ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Bulungan 2010-2015. Sehingga
dengan diimplementasikannya strategi S-O yang terdiri atas tiga
strategi berikut: (1) Pengembangan agroindustri kelapa sawit, (2)
Pengembangan pertanian dalam mendukung pembangunan food
estate, dan (3) Pengembangan obyek wisata alam, maka pembangunan
yang dilakukan selama lima tahun ke depan di Kabupaten Bulungan
Tabel 6.1. Strategi S-O Analisis SWOT Pembangunan Kabupaten
Bulungan 2010-2015.
Faktor Internal
Faktor Eksternal
Kekuatan (Strengths)
1) Potensi sumberdaya alam
cukup besar. 2) Tersedia sumberdaya lahan
yang luas.
3) Tersedia potensi obyek alam dan kultural yang besar.
4) Potensi sebagai pusat agroindustri kelapa sawit.
5) Sebagai calon ibu kota Provinsi
Kaltara. 6) Kondisi kelembagaan yang
memadai. 7) Semangat kehidupan beragama
yang saling menghargai.
Peluang (Opportunity)
1) Tersedia dana perimbangan. 2) Banyak investor yang masuk ke
Kabupaten Bulungan dalam sektor pertambangan batubara dan perkebunan kelapa sawit.
3) Ditetapkan sebagai kawasan pembangunan food estate.
4) Pembentukan Provinsi Kaltara. 5) Kebijakan
otonomi/desentralisasi.
6) Kerjasama antar daerah. 7) Tersedia teknologi yang
dibutuhkan untuk berbagai
industri di Kabupaten Bulungan.
Strategi S-O
1. Pengembangan agroindustri
kelapa sawit.
2. Pengembangan pertanian
dalam mendukung
pembangunan food estate.
3. Pengembangan obyek wisata
alam.
pEMERINTAH KABUPATEN BULUNGAN
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bulungan Tahun 2010 - 2015
81
akan mewujudkan Kabupaten Bulungan menjadi wilayah agroindustri
utama dengan komoditas utama padi dan kelapa sawit. Serta ditopang
oleh industri pariwisata yang membuat pendatang (investor) lebih
tertarik berkunjung ke Kabupaten Bulungan, dan pekerja yang harus
menetap di Bulungan menjadi betah.
Tabel 6.2. Strategi W-O Analisis SWOT Pembangunan Kabupaten
Bulungan 2010-2015.
Faktor Internal
Faktor Eksternal
Kelemahan (Weaknesses)
1) Kualitas SDM masih rendah.
2) Degradasi lingkungan cukup
berat.
3) Infrastruktur masih terbatas.
4) Pasokan energi listrik terbatas.
5) Persoalan moral hazard pada
kelembagaan pemerintah dan
swasta.
Peluang (Opportunity)
1) Tersedia dana perimbangan. 2) Banyak investor yang masuk ke
Kabupaten Bulungan dalam
sektor pertambangan batubara dan perkebunan kelapa sawit.
3) Ditetapkan sebagai kawasan pembangunan food estate.
4) Pembentukan Provinsi Kaltara.
5) Kebijakan otonomi/desentralisasi.
6) Kerjasama antar daerah. 7) Tersedia teknologi yang
dibutuhkan untuk berbagai
industri di Kabupaten Bulungan.
Strategi W-O
1. Peningkatan kualitas SDM.
2. Reformasi birokrasi dan
penegakan hukum.
Strategi W-O disusun dalam rangka mereduksi kelemahan yang
ada untuk menangkap peluang yang tersedia, dengan tujuan yang
sama dengan strategi S-O yaitu untuk mencapai visi dan misi
pembangunan Kabupaten Bulungan lima tahun ke depan yang
ditetapkan dalam RPJMD 2010 – 2015.
pEMERINTAH KABUPATEN BULUNGAN
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bulungan Tahun 2010 - 2015
82
Sehingga dengan mengimplementasikan dua strategi W-O yang
terdiri atas: (1) Peningkatan kualitas SDM, dan (2) Reformasi
birokrasi dan penegakan hukum, maka pembangunan yang
dilakukan selama lima tahun ke depan di Kabupaten Bulungan akan
mewujudkan Kabupaten Bulungan memiliki masyarakat yang
berkualitas. Dengan demikian pembangunan di segala bidang akan
berjalan dengan lancar.
Tabel 6.3. Strategi S-T Analisis SWOT Pembangunan Kabupaten
Bulungan 2010-2015.
Faktor Internal
Faktor Eksternal
Kekuatan (Strengths)
1) Potensi sumberdaya alam cukup
besar.
2) Tersedia sumberdaya lahan yang
luas.
3) Potensi sebagai pusat
agroindustri kelapa sawit.
4) Sebagai calon ibu kota Provinsi
Kaltara.
5) Kondisi kelembagaan yang
memadai.
6) Semangat kehidupan beragama
yang saling menghargai.
Ancaman (Threats)
1) Banyaknya pendatang ke
Kabupaten Bulungan,
2) Kompetisi dengan daerah
otonom sekitar.
3) Kualitas produk sejenis dari
luar lebih tinggi.
Strategi S-T
1) Mengembangkan infrastruktur
dasar untuk meningkatkan
daya saing.
Strategi S-T ini disusun dalam rangka menggunakan keunggulan
yang dimiliki untuk menghindari ancaman atau gangguan yang mungkin
timbul. Dengan tujuan untuk mencapai visi dan misi yang telah
ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Bulungan 2010 – 2015.
pEMERINTAH KABUPATEN BULUNGAN
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bulungan Tahun 2010 - 2015
83
Sehingga dengan diimplementasikannya strategi S-T yang hanya
terdiri atas satu strategi, yaitu: Mengembangkan infrastruktur dasar
untuk meningkatkan daya saing, maka pembangunan yang
dilakukan selama lima tahun ke depan di Kabupaten Bulungan, akan
mewujudkan Kabupaten Bulungan menjadi wilayah agroindustri
utama dengan masyarakat yang berkualitas. Jadi strategi ini bersifat
mendukung, untuk pengembangan kualitas SDM maupun terwujudnya
pengembangan agroindustri.
Tabel 6.4. Strategi W-T Analisis SWOT Pembangunan Kabupaten
Bulungan 2010-2015.
Faktor Internal
Faktor Eksternal
Kelemahan (Weaknesses)
1) Kualitas SDM masih rendah.
2) Degradsi lingkungan cukup
berat.
3) Infrastruktur masih terbatas.
4) Pasokan energy listrik terbatas.
5) Persoalan moral hazard pada
kelembagaan pemerintah dan
swasta.
Ancaman (Threats)
1) Banyaknya pendatang ke
Kabupaten Bulungan,
2) Kompetisi dengan daerah
otonom sekitar.
3) Kualitas produk sejenis dari
luar lebih tinggi.
Strategi W-T
1) Pengembangan Manajemen
kependudukan yang handal,
tertib, terpadu, dan berbasis
IT.
2) Pengembangan Manajemen
pengelolaan lingkungan hidup.
Strategi W-T ini disusun dalam rangka mereduksi kelemahan yang
dimiliki untuk menghindari ancaman atau gangguan yang mungkin
timbul. Dengan tujuan untuk mencapai visi dan misi yang telah
ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Bulungan 2010 – 2015.
pEMERINTAH KABUPATEN BULUNGAN
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bulungan Tahun 2010 - 2015
84
Sehingga dengan diimplementasikannya strategi W-T yang terdiri
atas dua strategi, yaitu:(1) Pengembangan Manajemen kependudukan
yang handal, tertib, terpadu, dan berbasis IT (information technology)
dan (2) Pengembangan Manajemen pengelolaan lingkungan hidup,
maka pembangunan yang dilakukan selama lima tahun ke depan di
Kabupaten Bulungan, akan mewujudkan Kabupaten Bulungan menjadi
kabupaten yang pembangunannya berwawasan lingkungan. Jadi
dampak negatif seluruh kegiatan pembangunan dapat dikendalikan
dengan baik, dan pembangunan berjalan lancar serta berkelanjutan.
Selain itu, masyarakatnya terlindungi dari pendatang dalam berbagai
aspek kehidupan, sehingga tidak memicu munculnya konpliks sosial
yang akan merugikan semua pihak.
Penentuan strategi pelaksanaan pembangunan, selain menggunakan
pendekatan analisis SWOT, dapat pula menggunakan pendekatan
umum sebagai berikut:
Strategi 1) Pendekatan Sektoral.
Penentuan sektor unggulan merupakan strategi yang tepat
untuk melakukan akselerasi pembangunan, melalui multiplayer
effects yang ditimbulkannya.
Hingga saat ini dan untuk pembangunan beberapa tahun ke
depan, struktur ekonomi Kabupaten Bulungan masih secara
dominan berbasis pada sektor pertanian dalam arti luas
(renewable resources) baik produk hulu maupun di tingkat
industri hilir, disamping tetap melakukan kajian untuk
kemungkinan ditemukannya sumber-sumber potensi tambang
baru khususnya untuk migas dan batubara (non renewable
resources).
pEMERINTAH KABUPATEN BULUNGAN
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bulungan Tahun 2010 - 2015
85
Untuk sektor pertanian yang menjadi visi dan unggulan
pembangunan daerah akan dilakukan revitalisasi dengan
pendekatan pro-growth, pro-poor dan pro-jobs, dan revitalisasi
yang bertumpu pada peningkatan daya saing, berorientasi
kerakyatan, asas desentralisasi, dan berkesinambungan.
Strategi 2) Pendekatan Spasial
Strategi berdimensi spasial dititikberatkan pada pengembangan
perkotaan, pengembangan pedesaan dan pengembangan wilayah,
yang bermuara pada pengembangan kawasan berbasis kluster.
Strategi kluster merupakan strategi yang didorong oleh
kebutuhan dunia usaha, sehingga pemerintah dan organisasi
non pemerintah (dunia usaha) yang menaruh perhatian
terhadap pembangunan ekonomi perlu mengorientasikan
kebijakan ke arah strategi kluster untuk mencapai tujuan
pembangunan ekonomi secara efektif.
Strategi 3) Pendekatan Manusia
Penekanan investasi pada sumberdaya manusia diyakini
merupakan basis dalam meningkatkan produktivitas faktor
produksi dan kinerja pembangunan secara total.
Kualitas manusia yang semakin meningkat merupakan
prasyarat utama dalam proses produksi dan memenuhi
tuntutan masyarakat industrial.
Menempatkan manusia sebagai subyek pembangunan
menekankan pada pentingnya pemberdayaan (empowerment)
manusia untuk mengaktualisasikan segala potensinya.
Pendekatan manusia mencakup peningkatan mutu sumber
daya manusia melalui peningkatan kualitas pendidikan;
peningkatan kualitas pelayanan kesehatan; peningkatan
kualitas akhlak dan keimanan; peningkatan kualitas ketenaga-
kerjaan aparatur pemerintah dan kependudukan.
pEMERINTAH KABUPATEN BULUNGAN
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bulungan Tahun 2010 - 2015
86
6.2. Arah Kebijakan
Perumusan arah kebijakan merupakan pedoman yang digunakan
untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah
dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu selama 5
(lima) tahun. Dirumuskan secara simultan bersama formulasi strategi.
Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki
fokus dan sesuai dengan urutan waktu pelaksanaannya.
Kriteria rumusan arah kebijakan, memperjelas kapan suatu
sasaran dapat dicapai dari waktu ke waktu. Dirumuskan bersamaan
dengan formulasi strategi, sebelum atau setelah alternatif strategi
dibuat. Membantu menghubungkan tiap-tiap strategi kepada sasaran
secara lebih rasional. Mengarahkan pemilih strategi agar selaras
dengan arahan dan sesuai/tidak bertentangan dengan peraturan
perundang-undangan.
Langkah-langkah merumuskan arah kebijakan adalah sebagai
berikut: Mengidentifikasi tiap sasaran dan target kinerja tiap tahun.
Mengidentifikasi permasalahan dan isu strategik terkait tiap tahun.
FGD atas bahan-bahan yang telah diidentifikasi. Merumuskan draft
arah kebijakan. Menguji apakah rancangan arah kebijakan tidak
bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Memutuskan
arah kebijakan.
Berdasarkan alternatif strategi hasil Analisis SWOT (Tabel 6.1
hingga Tabel 6.4) yang dapat diterapkan dalam pembangunan di
Kabupaten Bulungan, dan dipadukan dengan tujuan dan sasaran yang
telah dirumuskan dalam Bab V. Berikut disajikan strategi dan arah
kebijakan RPJMD Kabupaten Bulungan tahun 2010 – 2015. Seperti
telah diuraikan di atas bahwa, strategi dan arah kebijakan merupakan
rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Pemerintah
Daerah mencapai Tujuan dan Sasaran RPJMD dengan efektif dan
efisien.
pEMERINTAH KABUPATEN BULUNGAN
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bulungan Tahun 2010 - 2015
87
Tabel 6.1. Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Bulungan 2010 – 2015.
Visi: Mewujudkan Kabupaten Bulungan sebagai Wilayah Agroindustri Utama yang Berwawasan Lingkungan, Menuju Masyarakat yang Semakin Berkualitas, Adil dan Sejahtera
Misi 1: Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa.
Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan
1. pengembangan dan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
a. seluruh pejabat struktural SKPD memahami dan melaksanakan Tupoksinya dengan baik;
b. seluruh SKPD dalam menyusun Renstra dan RKPD selalu mengacu RPJMD 2010-2015.
Reformasi birokrasi dan penegakan hukum.
Seluruh pejabat SKPD dapat melaksanakan tupoksi dengan baik, dan masing-masing SKPD memiliki Renstra dan RKPD yang merujuk kepada RPJMD 2010-2015.
2. reformasi birokrasi;
a. setiap SKPD harus menyusun SOP dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya;
b. setiap SKPD konsisten melaksanakan SOP yang telah disusun.
Reformasi birokrasi dan penegakan hukum.
SKPD memiliki SOP dan dipedomani oleh seluruh pegawai dalam melaksanakan tugas.
3. penegakan hukum dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam pemberantasan korupsi;
a. pemerintah menyediakan fasilitas layanan pengaduan tindak pelanggaran hukum dan korupsi dari masyarakat;
b. pemerintah memberikan jaminan perlindungan kepada pelapor tindak pelanggaran hukum dan korupsi.
Reformasi birokrasi dan penegakan hukum.
Partisipasi masyarakat dalam pembangunan meningkat.
4. meningkatkan kualitas pelayanan publik;
a. Pemerintah Kabupaten Bulungan menerbitkan peraturan standar pelayanan minimal (SPM) kepada masyarakat;
b. SKPD dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan tupoksinya harus mengacu pada SPM.
Reformasi birokrasi dan penegakan hukum.
Pemerintah secara bertahap dapat meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
5. menjalin kerjasama antar daerah dan lembaga.
a. Pemerintah Kabupaten Bulungan dalam melaksanakan pembangunan akan melakukan kerjasama dengan daerah sekitar untuk mewujudkan sinergitas program-program pembangunan;
b. Pemerintah Kabupaten Bulungan menjalin kerjasama dengan berbagai lembaga dan institusi yang dapat berperan dan mendukung pelaksanaan pembangungan di daerah ini.
Reformasi birokrasi dan penegakan hukum.
Pemerintah dapat melakukan tugas-tugas pembangunan secara efektif dan efisien.
pEMERINTAH KABUPATEN BULUNGAN
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bulungan Tahun 2010 - 2015
88
Tabel 6.1. (Lanjutan).
Visi: Mewujudkan Kabupaten Bulungan sebagai Wilayah Agroindustri Utama yang Berwawasan Lingkungan, Menuju Masyarakat yang Semakin Berkualitas, Adil dan Sejahtera
Misi 2: Mewujudkan ketertiban dan rasa aman masyarakat serta memelihara sistem demokrasi yang kondusif.
Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan
1. membangun interaksi infrastruktur dan suprastruktur politik yang demokratis di daerah;
a. saling memahami dan menghargai perbedaan idealogi antar partai politik;
b. mencegah terjadinya konplik antar simpatisan partai politik;
c. menghargai nilai-nilai demokratis dalam kehidupan masyarakat.
Reformasi birokrasi dan penegakan hukum.
Terjadi proses pendewasaan dalam kehidupan berpolitik, dan menciptakan suasana yang kondusif untuk melaksanakan pembangunan.
2. peningkatan wawasan kebangsaan;
a. meningkatkan harkat dan martabat bangsa berdasarkan sumberdaya yang dimiliki;
b. memperingati hari-hari besar nasional.
Reformasi birokrasi dan penegakan hukum.
Meningkatkan rasa patriotisme dan harga diri bangsa.
3. meningkatkan fasilitas sarana dan prasarana keamanan serta pendukung hankam.
a. meningkatkan dukungan bagi pelaksanaan tugas-tugas aparat kemanan;
b. meningkatkan peran serta masyarakat bagi terwujudnya hankamrata;
c. terwujudnya keamanan dan ketertiban yang mendukung pelaksanaan pembangunan berjalan lancar.
Reformasi birokrasi dan penegakan hukum.
Tercipta rasa aman bagi seluruh warga masyarakat.
pEMERINTAH KABUPATEN BULUNGAN
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bulungan Tahun 2010 - 2015
89
Tabel 6.1. (Lanjutan).
Visi: Mewujudkan Kabupaten Bulungan sebagai Wilayah Agroindustri Utama yang Berwawasan Lingkungan, Menuju Masyarakat yang Semakin Berkualitas, Adil dan Sejahtera
Misi 3: Mewujudkan percepatan pembangunan wilayah terpencil dan tertinggal.
Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan
1.meningkatkan akselerasi pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan;
a. membuka isolasi wilayah terpencil dan tertinggal;
b. mendukung aktivitas ekonomi masyarakat;
c. mendorong pemerataan pembangunan.
Mengembangkan infrastruktur dasar untuk meningkatkan daya saing.
Menghapuskan isolasi wilayah secara bertahap dan pemerataan pembangunan.
2.peningkatan kualitas pemenuhan kebutuhan infrastruktur dasar;
a. meningkatkan ketersediaan listrik bagi seluruh masyarakat;
b. menjamin ketersediaan air bersih bagi masyarakat;
Mengembangkan infrastruktur dasar untuk meningkatkan daya saing.
Mewujudkan kehidupan yang layak dan sehat bagi seluruh warga masyarakat.
3.mengembangkan sumberdaya dan potensi sesuai keunggulan kawasan dan wilayah.
a. mengembangkan komoditi andalan yang menjadi sumber pendapatan utama masyarakat.
Mengembangkan infrastruktur dasar untuk meningkatkan daya saing.
Setiap wilayah mempunyai keunggulan komparatif dan kompetitif.
pEMERINTAH KABUPATEN BULUNGAN
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bulungan Tahun 2010 - 2015
90
Tabel 6.1. (Lanjutan).
Visi: Mewujudkan Kabupaten Bulungan sebagai Wilayah Agroindustri Utama yang Berwawasan Lingkungan, Menuju Masyarakat yang Semakin Berkualitas, Adil dan Sejahtera
Misi 4: Mewujudkan struktur ekonomi pro rakyat dengan konsep pembangunan berkelanjutan.
Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan
1. melanjutkan revitalisasi pertanian dalam arti luas dengan memanfaatkan sumberdaya alam secara berkelanjutan;
a. terwujudnya food estate; b. mengembangkan perkebunan
rakyat; c. mendorong berkembangnya
perusahaan perkebunan;
Pengembangan pertanian dalam mendukung pembangunan food estate.
Terwujud food estate sebagai kekuatan ekonomi rakyat.
2. rehabilitasi dan reboisasi lahan kritis serta kawasan pesisir dan hutan mangrove;
a. pemanfaatan lahan kritis untuk pengembangan komoditi perkebunan;
b. mereduksi lahan kritis 10% per tahun untuk mendukung pembangunan berkelanjutan.
Pengembangan manajemen pengelolaan lingkungan hidup.
Pembangunan dilaksa-nakan berwawasan lingkungan dan berkelaanjutan.
3. meningkatkan promosi investasi dan menjamin kemudahan berinvestasi;
a. jumlah investor meningkat 5% per tahun;
b. menyiapkan regulasi untuk menjamin kemudahan berinvestasi
Reformasi birokrasi dan penegakan hukum.
Investasi berkembang dan meningkat.
4. meningkatkan peluang pasar bagi produk-produk unggulan daerah;
a. melakukan promosi produk-produk unggulan daerah;
b. menjamin kelancaran distribusi dan tataniaga produk unggulan daerah.
Pengembangan pertanian dalam mendukung pembangunan food estate.
Peluang pasar produk unggulan terbuka.
5. meningkatkan kuantitas dan kualitas komoditas ekspor non migas;
a. pengembangan agroindustri komodititas ekspor non migas;
b. meningkatkan kualitas produk melalui perbaikan pengelolaan budidaya komoditas.
Pengembangan agroindustri kelapa sawit.
Ekspor produk non migas berkembang.
6. melestarikan dan mengembangkan khasanah kebudayaan daerah sebagai ujung tombak pembangunan kepariwisataan.
a. memelihara situs budaya yang ada di daerah;
b. memelihara dan mengembangkan seni budaya masyarakat;
Pengembangan obyek wisata alam.
Bulungan menjadi tujuan wisata alam dan seni budaya.
7. memantapkan pemanfaatan RTRW.
a. menyusun master plan pembangunan daerah;
b. pengembangan perwilayahan komoditas sesuai dengan daya dukung lingkungan.
Reformasi birokrasi dan penegakan hukum.
Pembangunan dilaksanakan secara harmonis.
pEMERINTAH KABUPATEN BULUNGAN
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bulungan Tahun 2010 - 2015
91
Tabel 6.1. (Lanjutan).
Visi: Mewujudkan Kabupaten Bulungan sebagai Wilayah Agroindustri Utama yang Berwawasan Lingkungan, Menuju Masyarakat yang Semakin Berkualitas, Adil dan Sejahtera
Misi 5: Mewujudkan pemenuhan infrastruktur dasar untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat.
Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan
1. peningkatan pemenuhan kebutuhan akan pelayanan air bersih dan air minum;
a. meningkatkan pelayanan PDAM hingga 80%;
b. meningkatkan kualitas air baku untuk air minum masyarakat.
Mengembangkan infrastruktur dasar untuk meningkatkan daya saing.
Kebutuhan air bersih masyarakat terpenuhi, dan kebutuhan air minum tersedia.
2. peningkatan kapasitas dan ketersediaan energi listrik baik untuk rumah tangga maupun industri
a. tidak terjadi pemadaman bergilir untuk kebutuhan listrik rumah tangga;
b. kebutuhan listrik industri terpenuhi 90% oleh PLN pada tahun 2015;
c. semua daerah terpencil dipenuhi kebutuhan listriknya melalaui PLTS atau sumber alternatif.
Mengembangkan infrastruktur dasar untuk meningkatkan daya saing.
Kebutuhan energi listrik masyarakat terpenuhi, untuk mendukung aktivitas rumah tangga dan industri.
pEMERINTAH KABUPATEN BULUNGAN
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bulungan Tahun 2010 - 2015
92
Tabel 6.1. (Lanjutan).
Visi: Mewujudkan Kabupaten Bulungan sebagai Wilayah Agroindustri Utama yang Berwawasan Lingkungan, Menuju Masyarakat yang Semakin Berkualitas, Adil dan Sejahtera
Misi 6: Mewujudkan masyarakat yang berkualitas.
Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan
1. meningkatnya sumberdaya manusia yang sehat, cerdas, terampil dan berakhlak mulia melalui peningkatan kualitas pelayanan kesehatan;
a. pelayanan puskesmas 24 jam dan peningkatan puskesmas rawat jalan menjadi rawat inap di seluruh kecamatan;
b. peningkatan kualitas pelayanan RSUD Soemarno Sosroatmodjo sebagai BLUD.
Peningkatan kualitas SDM.
Derajad kesehatan masyarakat meningkat.
2. peningkatan pemahaman dan pengamalan ajaran agama;
a. peningkatan sarana dan prasarana peribadahan;
b. peningkatan kualitas pengetahuan agama masyarakat;
c. mencegah terjadinya konplik antar umat beragama.
Peningkatan kualitas SDM.
Reformasi birokrasi dan penegakan hukum
Terbentuk manusia berahlak mulia, sebagai modal dasar pembangunan.
3. peningkatan kualitas dan kuantitas pelaksanaan pendidikan;
a. merealisasikan 20% anggaran untuk bidang pendidikan;
b. meningkatkan jumlah dan kualitas guru kualifikasi S1 hingga S2,
c. peningkatan jumlah guru bersertifikat;
d. peningkatan kesejahteraan guru dan pembebasan biaya sekolah bagi siswa SD, SLTP, dan SLTA;
e. meningkatkan kualitas lulusan siswa;
f. meningkatkan sarana dan pra-sarana pendidikan.
Peningkatan kualitas SDM.
Kualitas SDM dari aspek pendidikan meningkat.
4. peningkatan peranan perempuan dan pemuda dalam pembangunan;
a. meningkatkan pengetahuan perempuan dalam mewujudkan keluarga sejahtera;
b. meningkatkan prestasi olahraga dan seni bagi pemuda;
c. menggalakkan kegiatan pemuda dalam wadah karang taruna.
Peningkatan kualitas SDM.
Seluruh lapisan masyarakat mempunyai peluang berpartisipasi dalam pembangunan.
5. menciptakan kesempatan bekerja dan berusaha yang seluas-luasnya;
a. mereduksi tingkat pengangguran hingga 5% pada tahun 2015;
b. melakukan pendidikan dan pelatihan bagi pencari kerja;
c. menyediakan fasilitas pengembangan usaha bagi masyarakat.
Pengembangan pertanian dalam mendukung pembangunan food estate.
Terbuka lapangan kerja dan berusaha bagi masyarakat.
pEMERINTAH KABUPATEN BULUNGAN
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bulungan Tahun 2010 - 2015
93
Tabel 6.1. (Lanjutan).
Visi: Mewujudkan Kabupaten Bulungan sebagai Wilayah Agroindustri Utama yang Berwawasan Lingkungan, Menuju Masyarakat yang Semakin Berkualitas, Adil dan Sejahtera
Misi 7: Mewujudkan peningkatan kualitas pada perlindungan sosial dan pengentasan kemiskinan.
Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan
1. meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM);
a. meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dari peringkat 5 menjadi peringkat 4 di Provinsi Kalimantan Timur, dan peringkat 80 menjadi peringkat 70 di tingkat nasional pada tahun 2015.
Peningkatan kualitas SDM.
Pengembangan manajemen kependudukan yang handal, tertib, terpadu, dan berbasis IT
Secara bertahap IPM Kabupaten Bulungan terus meningkat.
2. menurunkan angka kemiskinan.
a. meningkatkan koordinasi dan penanganan sektor dan lintas sektor guna menurunkan angka kemiskinan hingga 10%,
Pengembangan manajemen kependudukan yang handal, tertib, terpadu, dan berbasis IT
Setiap tahun jumlah penduduk miskin terus berkurang.
pEMERINTAH KABUPATEN BULUNGAN
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bulungan Tahun 2010 - 2015
107
Tabel 7.1. Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Kabupaten Bulungan Tahun 2010 – 2015.
No
Sasaran
Strategi dan Arah Kebijakan
Indikator Kinerja
(Outcome)
Capaian Kinerja Program Pembangunan
Daerah
Bidang Urusan
SKPD Penanggung
Jawab Kondisi
Awal
Kondisi
Akhir
1 a. Seluruh pejabat struktural SKPD memahami dan melaksanakan Tupoksinya dengan baik;
b. Seluruh SKPD dalam menyusun Renstra dan RKPD selalu mengacu RPJMD 2010-2015.
Reformasi birokrasi dan penegakan hukum.
Seluruh pejabat SKPD dapat melaksanakan tupoksi dengan baik, dan masing-masing SKPD memiliki Renstra dan RKPD yang merujuk kepada RPJMD 2010-2015.
1. Kinerja SKPD meningkat (%);
2. Kepemilikan Renstra oleh SKPD (%);
3. Kesesuaian program RK PD,Renstra dengan RPJMD (%)
NA
50%
NA
75%
100%
80%
Seluruh program pembangunan
Wajib dan pilihan
Seluruh SKPD di lingkungan Kabupaten Bulungan
2 a. Setiap SKPD harus menyusun SOP dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya;
b. Setiap SKPD konsisten melaksanakan SOP yang telah disusun.
Reformasi birokrasi dan penegakan hukum.
SKPD memiliki SOP dan dipedomani oleh seluruh pegawai dalam melaksanakan tugas.
1. Ketersediaan SOP di SKPD (%);
2. SOP dipedo-mani dalam pelaksanaan tugas (%).
NA
NA
75%
75%
Seluruh program pembangunan
Wajib dan pilihan
Seluruh SKPD di lingkungan Kabupaten Bulungan
3 a. Pemerintah menyediakan fasilitas layanan pengaduan tindak pelanggaran hukum dan korupsi dari masyarakat;
b. Pemerintah memberikan jaminan perlindungan kepada pelapor tindak pelanggaran hukum dan korupsi.
Reformasi birokrasi dan penegakan hukum.
Partisipasi masyarakat dalam pembangunan meningkat.
1. Ketersediaan fasilitas layanan pengaduan masyarakat (unit);
2. Tersedia Perbup perlindungan sakksi (ya/ tidak).
NA
NA
Tersedia
fasilitas dan nomor telepon
pengaduan;
Tersedia peraturan
Bupati.
Program 1.A.6 s/d 1.A.15
wajib Setda, Kecamatan, dan Inspektorat
pEMERINTAH KABUPATEN BULUNGAN
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bulungan Tahun 2010 - 2015
108
4 a. Pemerintah Kabupaten Bulungan menerbitkan peraturan standar pelayanan minimal (SPM) kepada masyarakat;
b. SKPD dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan tupoksinya harus mengacu pada SPM.
Reformasi birokrasi dan penegakan hukum.
Pemerintah secara bertahap dapat meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
1. Ketersediaan Perda/Perbup SPM (ya/tdk);
2. SKPD
menerapkan SPM (%).
NA
NA
Perda/Perbup SPM tersedia
75%
Seluruh program pembangunan;
Wajib dan pilihan
Semua SKPD di lingkungan
Pemkab Bulungan.
5 a. Pemerintah Kabupaten Bulungan dalam melaksanakan pembangunan akan melakukan kerjasama dengan daerah sekitar untuk mewujudkan sinergitas program-program pembangunan;
b. Pemerintah Kabupaten Bulungan menjalin kerjasama dengan berbagai lembaga dan institusi yang dapat berperan dan mendukung pelaksanaan pembangungan di daerah ini.
Reformasi birokrasi dan penegakan hukum.
Pemerintah dapat melakukan tugas-tugas pembangunan secara efektif dan efisien.
1. Kegiatan Kerjasama dengan Kota/ Kabupaten (jumlah);
2. MoU kerja
sama dengan berbagai lembaga atau institusi (jumlah).
NA
NA
5 kegiatan per tahun
10 MoU per tahun
Seluruh program pembangunan;
Wajib dan pilihan
Semua SKPD di lingkungan
Pemkab Bulungan.
pEMERINTAH KABUPATEN BULUNGAN
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bulungan Tahun 2010 - 2015
109
Tabel 7.1. (Lanjutan).
No
Sasaran Strategi dan
Arah Kebijakan
Indikator
Kinerja (Outcome)
Capaian Kinerja Program
Pembangunan Daerah
Bidang
Urusan
SKPD
Penanggung Jawab
Kondisi Awal
Kondisi Akhir
6 a. Saling memahami dan menghargai perbedaan idealogi antar partai politik;
b. Mencegah terjadinya konplik antar simpatisan partai politik;
c. Menghargai nilai-nilai demokratis dalam kehidupan masyarakat.
Reformasi birokrasi dan penegakan hukum.
Terjadi proses pendewasaan dalam kehidupan berpolitik, dan menciptakan suasana yang kondusif untuk melaksanakan pembangunan.
1. Konflik antar papol (Kasus)
2. Kerjasama antar parpol (kegiatan)
3. Pelanggaran pelaksanaan demokrasi (kasus)
NA
NA
NA
< 5 kasus per tahun
>10 kegiatan
per tahun
< 5 kasus per tahun
Program 1.D.6 – 1.D.6 (Program pendidikan politik masyarakat)
Wajib Setda dan Sekretariat DPR,
TNI, POLRI, PARPOL
7 a. Meningkat harkat dan martabat bangsa berdasarkan sumberdaya yang dimiliki;
b. Memperingati hari-hari besar nasional.
Reformasi birokrasi dan penegakan hukum.
Meningkatkan rasa patriotisme dan harga diri bangsa..
1. Penyalahgunaan pengelolaan sumberdaya daerah (%) ;
2. Kegiatan memperingati HBN (%);
NA
NA
50%
100%
Program 1.D.3 (Program
pengembangan wawasan kebangsaan)
Wajib Setda dan Dinas Diknas, TNI, dan
POLRI.
8 a. Meningkatkan dukungan bagi pelaksanaan tugas-tugas aparat kemanan;
b. Meningkatkan peran serta masyarakat bagi terwujudnya hankamrata;
c. Terwujudnya keamanan dan ketertiban yang mendukung pelaksanaan pembangunan berjalan lancar.
Reformasi birokrasi dan penegakan hukum.
Tercipta rasa aman bagi seluruh warga masyarakat.
1. Ketersediaan fasilitas pendukung bagi aparat keamanan
2. Pelanggaran ketertiban umum (kasus)
3. Demo menentang pelaksanaan pembangunan (kasus)
NA
NA
NA
80%
<25 kasus
<5 kasus
Program 1.d.1 – 1.D.5 Wajib Setda dan Dinas Diknas, TNI, dan
POLRI.
pEMERINTAH KABUPATEN BULUNGAN
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bulungan Tahun 2010 - 2015
110
Tabel 7.1. (Lanjutan).
No
Sasaran Strategi dan
Arah Kebijakan
Indikator
Kinerja (Outcome)
Capaian Kinerja Program
Pembangunan Daerah
Bidang
Urusan
SKPD
Penanggung Jawab
Kondisi Awal
Kondisi Akhir
9 a. Membuka isolasi wilayah terpencil dan tertinggal;
b. Mendukung aktivitas ekonomi masyarakat;
c. Mendorong pemerataan pembangunan.
Mengembangkan infrastruktur dasar untuk meningkatkan daya saing.
Menghapuskan isolasi wilayah secara bertahap dan pemerataan pembangunan.
1. Penambahan panjang jalan (Km);
2. Aktivitas eko-nomi masya-rakat mening-kat (%);
3. Aktivitas pem-bangunan meningkat (%)
NA
NA
NA
300 Km
30%
50%
Program 2.E.1 s/d 2.E.9
Program 4.A.1 s/d 4.A.18
Wajib Dinas P. U., Badan PMD, dan
Kecamatan
10 a. Meningkatkan ketersediaan listrik bagi seluruh masyarakat;
b. Menjamin ketersediaan air bersih bagi masyarakat;
Mengembangkan infrastruktur dasar untuk meningkatkan daya saing.
Mewujudkan kehidupan yang layak dan sehat bagi seluruh warga masyarakat.
1. Ketersediaan listrik (%);
2. Ketersediaan air bersih bagi masyarakat (%)
NA
NA
95%
80%
Program 4.C.3 s/d 4.C.4
Program 4.A.11 s/d 4.A.15
Wajib Dinas Pertambangan dan Energi, Dinas PU, Dinas Kesehatan,
Kecamatan.
11 a. Mengembangkan komoditi andalan yang menjadi sumber pendapatan utama masyarakat.
Mengembangkan infrastruktur dasar untuk meningkatkan daya saing.
Setiap wilayah mempunyai keunggulan komparatif dan kompetitif.
1. Ketersediaan komoditi unggulan di tiap kecamatan (%)
NA
100%
Program 1.B4 s/d 1.B.7
Program 2.E.1 s/d 2.E.3
Pilihan Bappeda, Badan PMD, Dinas
Pertanian, Dinas Perindagkop
pEMERINTAH KABUPATEN BULUNGAN
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bulungan Tahun 2010 - 2015
111
Tabel 7.1. (Lanjutan).
No
Sasaran Strategi dan
Arah Kebijakan
Indikator
Kinerja (Outcome)
Capaian Kinerja Program
Pembangunan Daerah
Bidang
Urusan
SKPD
Penanggung Jawab
Kondisi Awal
Kondisi Akhir
12 a. Terwujudnya food estate; b. Mengembangkan perkebunan
rakyat; c. Mendorong berkembangnya
perusahaan perkebunan;
Pengembangan pertanian dalam mendukung pembangunan food estate.
Terwujud food estate sebagai kekuatan ekonomi rakyat.
1. Terbangun kawasan2 pertanian dgn skala industry (kawasan);
2. Produk komoditi unggulan agroindustri .
NA
NA
2 kawasan
4 jenis komoditi
Program 3.A. sampai/ dengan Program 3.K
Pilihan Dinas Pertanian, Dinas PU,
Bappeda, Dinas Perindagkop,
13 a. Pemanfaatan lahan kritis untuk pengembangan komoditi perkebunan;
b. Mereduksi lahan kritis 10% per tahun untuk mendukung pembangunan berkelanjutan.
Pengembangan manajemen pengelolaan lingkungan hidup.
Pembangunan dilaksanakan berwawasan lingkungan dan berkelaanjutan.
1. Pemanfaatan lahan kritis untuk perke-bunan (%);
2. Reduksi luas lahan kritis (%)
NA
NA
10%
per tahun
50%
Program 3.B.1 – 3.B.9 Pilihan Bapedalda, Dinas Kehutanan, Dinas
Pertanian.
14 a. Jumlah investor meningkat 5% per tahun;
b. Menyiapkan regulasi untuk menjamin kemudahan berinvestasi
Reformasi birokrasi dan penegakan hukum.
Investasi berkembang dan meningkat.
1. Peningkatan jumlah investor (%);
2. Tersedia Perda/Perbup Investasi.
NA
NA
25%
Tersedia
Program 1.A.4 Program 1.G.1 – 1.G.2 Program 3.K.1 – 3.K.3
Wajib BPID, Kantor Pelayanan
Terpadu, Setda, DPR,
15 a. Melakukan promosi produk-produk unggulan daerah;
b. Menjamin kelancaran distribusi dan tataniaga produk unggulan daerah.
Pengembangan pertanian dalam mendukung pembangunan food estate.
Peluang pasar produk unggulan terbuka.
1. Kegiatan pro-mosi produk unggulan;
2. Kelancaran pemasaran produk unggulan (%)
NA
NA
2 kali
setahun
>80%
Program 3.I.1 – 3.I.5 Program 3.J.1 – 3.J.5 Program 3.K.1 – 3.K.3
Pilihan Dinas Perindagkop, BPID, Dinas Pertanian.
pEMERINTAH KABUPATEN BULUNGAN
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bulungan Tahun 2010 - 2015
112
16 a. Pengembangan agroindustri komodititas ekspor non migas;
b. Meningkatkan kualitas produk melalui perbaikan pengelolaan budidaya komoditas.
Pengembangan agroindustri kelapa sawit.
Ekspor produk non migas berkembang.
1. Terbangun Pabrik CPO;
2. Ekspor CPO 3. Pengelolaan
budidaya tanaman sesuai SOP;
NA
NA
NA
2 unit
50.000 ton/tahun
80%
Program 3.E.1 – 3.E.5 Program 3.G.1 –
3.G.10 Program 3.H.1 – 3.H.5
Pilihan Dinas Pertanian, Dinas Perindagkop, Dinas Perindustrian
17 a. Memelihara situs budaya yang ada di daerah;
b. Memelihara dan mengembangkan seni budaya masyarakat;
Pengembangan obyek wisata alam.
Bulungan menjadi tujuan wisata alam dan seni budaya.
1. Situs budaya dan SDA ter-pelihara (%);
2. Sanggar seni budaya meningkat (%)
NA
NA
60%
5% per tahun
Program 3.L.1 – 3.L.4 Program 3.M.1 – 3.M.3
Wajib Kantor Pariwisata Seni dan Budaya, Dinas PU, Dinas
Pendidikan; Kantor Perpustakaan dan
kearsipan.
18 a. Menyusun master plan pembangunan daerah;
b. Pengembangan perwilayahan komoditas sesuai dengan daya dukung lingkungan.
Reformasi birokrasi dan penegakan hukum.
Pembangunan dilaksanakan secara harmonis.
1. Tersusun master plan pembangunan Kabupaten;
2. Perda perwi-layahan komoditas.
NA
NA
Ada Master
Plan
Ada Perda
Program 1.B.1 – 3.B.11
Program 3.C sampai/ dengan 3.G
Pilihan Bappeda, Setda, DPR, Dinas Pertanian.
pEMERINTAH KABUPATEN BULUNGAN
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bulungan Tahun 2010 - 2015
113
Tabel 7.1. (Lanjutan).
No
Sasaran Strategi dan
Arah Kebijakan
Indikator
Kinerja (Outcome)
Capaian Kinerja Program
Pembangunan Daerah
Bidang
Urusan
SKPD
Penanggung Jawab
Kondisi Awal
Kondisi Akhir
19 a. Meningkatkan pelayanan PDAM hingga 80%;
b. Meningkatkan kualitas air baku untuk air minum masyarakat.
Mengembangkan infrastruktur dasar untuk meningkatkan daya saing.
Kebutuhan air bersih masyarakat terpenuhi, dan kebutuhan air minum tersedia.
1. Ketersediaan air PDAM (%);
2. Kualitas air
baku untuk air minum masyarakat meningkat (%)
NA
NA
80%
80%
Program 4.A.11 s/d 4.A.15
Wajib Dinas PU, BAPPEDA, PLN,
Kecamatan
20 a. Tidak terjadi pemadaman bergilir untuk kebutuhan listrik rumah tangga;
b. Kebutuhan listrik industri terpenuhi 90% oleh PLN pada tahun 2015;
c. Semua daerah terpencil dipenuhi kebutuhan listriknya melalaui PLTS atau sumber alternatif.
Mengembangkan infrastruktur dasar untuk meningkatkan daya saing.
Kebutuhan industri listrik masyarakat terpenuhi, untuk mendukung aktivitas rumah tangga dan industri.
1. Pemadaman listrik secara bergilir (%);
2. Pemenuhan listrik industri oleh PLN (%);
3. Pemenuhan listrik pada kawasan pemukiman terpencil (%);
NA
NA
NA
0%
70%
80%
Program 4.C.3 Wajib dan Pilihan
Dinas PU, PLN, BAPPEDA
pEMERINTAH KABUPATEN BULUNGAN
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bulungan Tahun 2010 - 2015
114
Tabel 7.1. (Lanjutan).
No
Sasaran Strategi dan
Arah Kebijakan
Indikator
Kinerja (Outcome)
Capaian Kinerja Program
Pembangunan Daerah
Bidang
Urusan
SKPD
Penanggung Jawab
Kondisi Awal
Kondisi Akhir
21 a. Pelayanan puskesmas 24 jam dan peningkatan puskesmas rawat jalan menjadi rawat inap di seluruh kecamatan;
b. Peningkatan kualitas pelayanan RSUD Soemarno Sosroatmodjo sebagai BLUD.
Peningkatan kualitas SDM.
Derajad kesehatan masyarakat meningkat.
1. Puskesmas 24 jam (%);
2. Puskesmas rawat inap (%);
3. Pelayanan RSUD sesuai SOP (%)
NA
NA
NA
75%
75%
80%
Program 2.B.1–2.B.22
Wajib Dinas Kesehatan dan RSUD
22 a. Peningkatan sarana dan prasarana peribadahan;
b. Peningkatan kualitas pengetahuan agama masyarakat;
c. Mencegah terjadinya konflik antar umat beragama.
Peningkatan kualitas SDM.
Reformasi birokrasi dan penegakan hukum.
Terbentuk manusia berahlak mulia, sebagai modal dasar pembangunan.
1. Sarana dan prasarana peribadahan meningkat (%);
2. Kegiatan keagaaman meningkat (%);
3. Konflik antar umat beragama (kasus)
NA
NA
NA
90%
80%
< 5 kasus
Program 1.D.1–1.D.5 Program 2.A.3–2.A.4
Wajib Kantor Agama, Dinas Pendidikan POLRI, SATPOL
PP
23 a. Merealisasikan 20% anggaran untuk bidang pendidikan;
b. Meningkatkan jumlah dan kualitas guru kualifikasi S1 hingga S2,
c. Peningkatan jumlah guru bersertifikat; d. Peningkatan kesejahteraan guru dan
pembebasan biaya sekolah bagi siswa SD, SLTP, dan SLTA;
Peningkatan kualitas SDM.
Kualitas SDM dari aspek pendidikan meningkat.
1. Realisasi 20% anggaran pendidikan (%)
2. Pendidikan guru S1 dan S2 (%);
3. Guru dengan sertifikasi (%)
NA
NA
NA
100%
75%
50%
Program 1.B.8 Program 1.E.1 – 1.E.3 Program 2.A.1 – 2.A.6
Wajib Dinas Diknas, BAPPEDA, BKD,
Dinas PU
pEMERINTAH KABUPATEN BULUNGAN
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bulungan Tahun 2010 - 2015
115
e. Meningkatkan kualitas lulusan siswa; f. Meningkatkan sarana dan prasarana
pendidikan.
4. Sarana dan prasarana pendidikan (%)
NA
80%
24 a. Meningkatkan pengetahuan perempuan dalam mewujudkan keluarga sejahtera;
b. Meningkatkan prestasi olahraga dan seni bagi pemuda;
c. Menggalakkan kegiatan pemuda dalam wadah karang taruna.
Peningkatan kualitas SDM
Seluruh lapisan masyarakat mempunyai peluang berpartisipasi dalam pembangunan.
1. Diklat bagi perempuan;
2. Prestasi olah raga dan seni;
3. Keberadaan karang taruna di desa (%)
NA
NA
NA
>2 per tahun
>5 per tahun
100%
Program 2.C.1 – 2.C.7 Program 2.G.1 – 2.G.4
Program 2.H.1 – 2.H.13
Wajib Setda, BKKBKS, Dinas Diknas, Kecamatan
25 a. Mereduksi tingkat pengangguran hingga 5% pada tahun 2015;
b. Melakukan pendidikan dan pelatihan bagi pencari kerja;
c. Menyediakan fasilitas pengembangan usaha bagi masyarakat.
Pengembangan pertanian dalam mendukung pembangunan food estate.
Terbuka lapangan kerja dan berusaha bagi masyarakat.
1. Pengangur-an (%);
2. Balai latihan kerja (unit);
3. Peluang berusaha.
NA
NA
NA
5%
5 unit
80%
Seluruh program pembangunan
Wajib dan pilihan
Seluruh SKPD di lingkungan Kabupaten Bulungan
pEMERINTAH KABUPATEN BULUNGAN
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bulungan Tahun 2010 - 2015
116
Tabel 7.1. (Lanjutan).
No
Sasaran Strategi dan
Arah Kebijakan
Indikator
Kinerja (Outcome)
Capaian Kinerja Program
Pembangunan Daerah
Bidang
Urusan
SKPD
Penanggung Jawab
Kondisi Awal
Kondisi Akhir
26 a. Meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dari peringkat 5 menjadi peringkat 4 di Provinsi Kalimantan Timur, dan peringkat 80 menjadi peringkat 70 di tingkat nasional pada tahun 2015.
Peningkatan kualitas SDM.
Pengembangan manajemen kependudukan yang handal, tertib, terpadu, dan berbasis IT.
Secara bertahap IPM Kabupaten Bulungan terus meningkat.
1. Angka melek huruf (%);
2. Angka harapan hidup (tahun);
3. Rata-rata lama sekolah (tahun).
NA
73
NA
95%
75 tahun
12 tahun
Program 1.B.1 Program 2.A.1 – 2.A.6 Program 2.B.1–2.B.22
Wajib Dinas Diknas, Dinas Kesehatan,
BAPPEDA
27 a. Meningkatkan koordinasi dan penanganan sektor dan lintas sektor guna menurunkan angka kemiskinan hingga 10%,
Pengembangan manajemen kependudukan yang handal, tertib, terpadu, dan berbasis IT.
Setiap tahun jumlah penduduk miskin terus berkurang.
1. Jumlah penduduk miskin setiap tahun menurun (%);
35
10%
Seluruh program pembangunan
Wajib dan pilihan
Seluruh SKPD di lingkungan Kabupaten Bulungan
pEMERINTAH KABUPATEN BULUNGAN
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bulungan Tahun 2010 - 2015
94
BAB VII. KEBIJAKAN UMUM DAN
PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH
7.1. Kebijakan Umum
Kebijakan Umum dirumuskan dengan kriteria sebagai berikut: (1)
Menjelaskan strategi lebih spesifik, konkrit, operasional dan fokus; (2)
Mengarahkan pemilihan program yang lebih tepat dan rasional
berdasarkan strategi yang dipilih dengan mempertimbangkan faktor-
faktor penentu keberhasilan untuk mencapai sasaran; dan (3)
Mengarahkan pemilihan program agar tidak bertentangan dengan
peraturan perundang-undangan dan kepentingan umum.
Suatu program pembangunan daerah, secara teknokratis dapat
diterjemahkan dalam program prioritas yang pada dasarnya dijabarkan
dari strategi yang telah dirumuskan. (4) Berdasarkan kebijakan umum
pada masing-masing perspektif dan indikator kinerja (outcome) yang
dipersyaratkan maka dirumuskan berbagai jenis program terkait. (5)
Bagi suatu perspektif yang tidak ada kebijakannya maka program
prioritas pada perspektif tersebut tidak perlu dibuat.
Pembangunan Kabupaten Bulungan mempunyai kebijakan umum
memperkuat pencapaian misi untuk mewujudkan visi pembangunan
2010-2015 yang telah ditetapkan. Pelaksanaan kebijakan umum
pembangunan menjadi tanggung jawab SKPD, sesuai dengan
tupoksinya masing-masing.
7.2. Program Pembangunan Daerah.
Perumusan Kebijakan Umum dimaksudkan agar pilihan program
prioritas di masing-masing strategi tepat dan inheren. Program
Pembangunan Daerah adalah kumpulan program prioritas yang
berhubungan langsung dengan pencapaian sasaran yang di dalamnya
termasuk program calon kepala daerah terpilih. Untuk menghasilkan
program prioritas yang inheren di tiap strategi maka kebijakan umum
pEMERINTAH KABUPATEN BULUNGAN
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bulungan Tahun 2010 - 2015
95
di buat pada empat perspektif, yaitu: masyarakat/layanan, proses
internal, kelembagaan, dan keuangan.
Program pembangunan daerah adalah program yang mendukung
4 (empat) agenda utama pelaksanaan pembangunan yang diharapkan
dapat mewujudkan visi dan misi pembangunan Kabupaten Bulungan
selama 5 tahun ke depan, yang disesuaikan dengan urusan wajib dan
urusan pilihan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah, dan masukkan dari para pemangku kepentingan (program
yang dicetak tebal) dalam musrenbang yang dilaksanakan pada tanggal
13 – 14 Desember 2010.
Agenda 1. Agenda Menciptakan Kabupaten Bulungan yang Aman, Demokratis dan Damai yang Didukung Oleh
Pemerintahan yang Bersih dan Berwibawa.
A. Pemerintahan Umum
(1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;
(2) Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur;
(3) Program peningkatan disiplin aparatur;
(4) Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat
daerah;
(5) Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil
kepala daerah;
(6) Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan
daerah;
(7) Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan
kabupaten;
(8) Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa;
(9) Program peningkatan sistem pengawasan internal dan
pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH;
pEMERINTAH KABUPATEN BULUNGAN
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bulungan Tahun 2010 - 2015
96
(10) Program Peningkatan Profesionalisme tenaga pemeriksa dan
aparatur pengawasan;
(11) Program Penataan dan Penyempurnaan kebijakan sistem dan
prosedur pengawasan;
(12) Program Mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat;
(13) Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah;
(14) Program Penataan Peraturan Perundang-undangan;
(15) Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi;
(16) Program Penataan Daerah Otonomi Baru.
B. Perencanaan Pembangunan
(1) Program Pengembangan Data/Informasi.
(2) Program Kerjasama Pembangunan.
(3) Program Pengembangan Wilayah Perbatasan
(4) Program Perencanaan Pembangunan Wilayah Strategis dan
Cepat Tumbuh.
(5) Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan
Pembangunan Daerah.
(6) Program Perencanaan Pembangunan Daerah.
(7) Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi.
(8) Program Perencanaan Sosial dan Budaya.
(9) Program Perencanaan Wilayah dan Sumber Daya Alam
(10) Program Perencanaan Pembangunan Daerah Rawan Bencana.
(11) Program Monitoring dan Evaluasi.
C. Komunikasi dan Informatika
(1) Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media
Massa;
(2) Program pengkajian dan penelitian bidang komunikasi dan
informasi;
(3) Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan
informasi;
(4) Program kerjasama informasi dan media massa.
pEMERINTAH KABUPATEN BULUNGAN
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bulungan Tahun 2010 - 2015
97
D. Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat
(1) Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan;
(2) Program pemeliharaan kantramtibmas dan pencegahan tindak
kriminal;
(3) Program pengembangan wawasan kebangsaan;
(4) Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban
dan keamanan;
(5) Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat
(PEKAT);
(6) Program pendidikan politik masyarakat.
E. Kepegawaian
1) Program pendidikan kedinasan;
2) Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur;
3) Program pembinaan dan pengembangan aparatur.
F. Kearsipan
(1) Program perbaikan sistem administrasi kearsipan;
(2) Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah;
(3) Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana
kearsipan;
(4) Program peningkatan kualitas pelayanan informasi.
G. Pelayanan Terpadu
(1) Program Peningkatan Manajemen Pelayanan
(2) Program Pengawasan dan Penertiban Perijinan dan Non
Perijinan;
Agenda 2. Mewujudkan SDM yang Semakin Berkualitas
A. Pendidikan
(1) Program Pendidikan Anak Usia Dini;
(2) Program Wajib Belajar Dua Belas Tahun;
(3) Program Pendidikan Non Formal;
pEMERINTAH KABUPATEN BULUNGAN
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bulungan Tahun 2010 - 2015
98
(4) Program Pendidikan Luar Sekolah;
(5) Program Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga
Kependidikan;
(6) Program Manajemen Pelayanan Pendidikan.
B. Kesehatan
(1) Program pengadaan obat dan perbekalan kesehatan;
(2) Program upaya kesehatan masyarakat;
(3) Program pengawasan obat dan makanan;
(4) Program Pengembangan Obat Asli Indonesia;
(5) Program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat;
(6) Program perbaikan gizi masyarakat;
(7) Program pengembangan lingkungan sehat;
(8) Program pencegahan dan penanggulangan penyakit menular;
(9) Program pencegahan dan penanggulangan penyakit tidak
menular;
(10) Program standarisasi pelayanan kesehatan;
(11) Program pelayanan kesehatan penduduk miskin;
(12) Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan
prasarana puskesmas/pustu dan jaringannya;
(13) Program pengadaan peningkatan sarana dan prasarana
rumah sakit;
(14) Program Pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit;
(15) Program Kemintraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan
(16) Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita;
(17) Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia;
(18) Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan
Makanan;
(19) Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan
anak;
(20) Program Pengembangan Manajemen Kesehatan;
pEMERINTAH KABUPATEN BULUNGAN
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bulungan Tahun 2010 - 2015
99
(21) Program Pengadaan Peningkatan dan Perbaikan Sarana
Prasarana Rumah sakit;
(22) Program Upaya Kesehatan Masyarakat.
C. Pemuda dan Olah Raga
(1) Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda;
(2) Program peningkatan peran serta kepemudaan;
(3) Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan
dan kecakapan hidup pemuda;
(4) Program upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba;
(5) Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olahraga;
(6) Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga;
(7) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga.
D. Perpustakaan
(1) Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan
Perpustakaan.
E. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
(1) Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan;
(2) Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan;
(3) Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam
membangun desa;
(4) Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa;
(5) Program peningkatan peran perempuan di perdesaan;
(6) Program Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan (PPMD).
(7) Program peningkatan pemberdayaan kelembagaan desa;
(8) Program pengembangan desa dan kelurahan;
(9) Program penataan batas desa dan kelurahan.
F. Kesejahteraan Sosial
(1) Program peningkatan pemberdayaan fakir miskin, komunitas
adat terpencil (KAT) dan penyandang masalah kesejahteraan
sosial (PMKS) lainnya;
(2) Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial;
pEMERINTAH KABUPATEN BULUNGAN
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bulungan Tahun 2010 - 2015
100
(3) Program pembinaan anak terlantar;
(4) Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma;
(5) Program pembinaan panti asuhan/ panti jompo
(6) Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks
narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya);
(7) Program pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial.
G. Pemberdayaan Perempuan
(1) Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan
Perempuan;
(2) Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender
dan Anak;
(3) Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan
Perempuan;
(4) Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan gender
dalam pembangunan;
H. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
(1) Program Keluarga Berencana;
(2) Program Kesehatan Reproduksi Remaja;
(3) Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan
KB/KR yang mandiri;
(4) Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan
Konseling KRR;
(5) Program promosi kesehatan ibu, bayi dan anak melalui
kelompok kegiatan di masyarakat;
(6) Program peningkatan penanggulangan narkoba, PMS
termasuk HIV/ AIDS;
(7) Program pengembangan bahan informasi tentang pengasuhan
dan pembinaan tumbuh kembang anak;
(8) Program penyiapan tenaga pendamping kelompok bina
keluarga;
pEMERINTAH KABUPATEN BULUNGAN
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bulungan Tahun 2010 - 2015
101
(9) Program pengembangan model operasional BKB-Posyandu-
PADU;
(10) Program pelayanan kontrasepsi;
(11) Program kependudukan dan keluarga berencana;
(12) Program pelatihan dan penelitian;
(13) Program dukungan manajemen dan tugas teknis lainnya.
I. Tenaga Kerja dan Transmigrasi
(1) Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga
Kerja;
(2) Program Peningkatan Kesempatan Kerja;
(3) Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi;
(4) Program Perlindungan Pengembangan Lembaga
Ketenagakerjaan;
(5) Program Transmigrasi Lokal;
(6) Program Transmigrasi Regional;
J. Kependudukan dan Catatan Sipil
(1) Program Penataan Administrasi Kependudukan
Agenda 3. Mewujudkan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Kuat dan Pro Rakyat
A. Tata Ruang
(1) Program Perencanaan Tata Ruang;
(2) Program Pemanfaatan Ruang;
(3) Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
B. Lingkungan Hidup
(1) Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan;
(2) Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan
Hidup;
(3) Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam;
(4) Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumberdaya
Alam;
pEMERINTAH KABUPATEN BULUNGAN
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bulungan Tahun 2010 - 2015
102
(5) Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber
Daya Alam dan Lingkungan Hidup;
(6) Program Peningkatan Pengendalian Polusi;
(7) Program pengembangan ekowisata dan jasa lingkungan di
kawasan-kawasan konservasi laut dan hutan;
(8) Program Pengendalian kebakaran hutan;
(9) Program Pengelolaan dan rehabilitasi ekosistem pesisir dan
laut;
(10) Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH).
C. Pertanian Tanaman Pangan
(1) Program peningkatan kesejahteraan petani;
(2) Program peningkatan ketahanan pangan pertanian;
(3) Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian;
(4) Program peningkatan penerapan teknologi pertanian;
(5) Program peningkatan produksi pertanian;
(6) Program pemberdayaan penyuluh pertanian lapangan.
D. Peternakan
(1) Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak;
(2) Program peningkatan hasil produksi peternakan;
(3) Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan;
(4) Program peningkatan penerapan teknologi peternakan;
E. Perkebunan
1) Program peningkatan ketahanan perkebunan;
2) Program peningkatan pemasaran hasil produksi perkebunan;
3) Program peningkatan penerapan teknologi perkebunan;
4) Program peningkatan produksi perkebunan;
5) Program pemberdayaan penyuluh perkebunan lapangan.
F. Kehutanan
(1) Program pemanfaatan potensi sumber daya hutan;
(2) Program rehabilitasi hutan dan lahan;
pEMERINTAH KABUPATEN BULUNGAN
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bulungan Tahun 2010 - 2015
103
(3) Program perlindungan dan konservasi sumber daya hutan;
(4) Program pemanfaatan kawasan hutan industri.
(5) Program pembinaan dan penertiban industri hasil hutan;
(6) Program perencanaan dan pengembangan hutan;
G. Perikanan dan Kelautan
(1) Program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir;
(2) Program pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan dan
pengendalian sumberdaya kelautan;
(3) Program peningkatan kesadaran dan penegakan hukum
dalam pendayagunaan sumberdaya laut;
(4) Program peningkatan mitigasi bencana alam laut dan
prakiraan iklim laut;
(5) Program peningkatan kegiatan budaya kelautan dan wawasan
maritim kepada masyarakat;
(6) Program pengembangan budidaya perikanan;
(7) Program pengembangan perikanan tangkap;
(8) Program pengembangan sistem Penyuluhan perikanan;
(9) Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi
perikanan;
(10) Program pengembangan kawasan budidaya laut, air payau
dan air tawar.
H. Industri
(1) Program peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi;
(2) Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah;
(3) Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri;
(4) Program Penataan Struktur Industri;
(5) Program Pengembangan sentra-sentra industri potensial.
I. Perdagangan
(1) Program Perlindungan Konsumen dan pengamanan perdagangan;
(2) Program Peningkatan Kerjasama Perdagangan Internasional;
(3) Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor;
pEMERINTAH KABUPATEN BULUNGAN
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bulungan Tahun 2010 - 2015
104
(4) Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri;
(5) Program Pembinaan pedagang kaki lima dan asongan.
J. Koperasi dan UKM
(1) Program penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang
kondusif;
(2) Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan
Kompetitif Usaha Kecil Menengah;
(3) Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha
Mikro Kecil Menengah;
(4) Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi.
K. Penanaman Modal
(1) Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi;
(2) Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi;
(3) Program Penyiapan potensi sumberdaya, sarana dan
prasarana daerah.
L. Kebudayaan
(1) Program Pengembangan Nilai Budaya;
(2) Program Pengelolaan Kekayaan Budaya;
(3) Program Pengelolaan Keragaman Budaya;
(4) Program pengembangan kerjasama pengelolaan kekayaan
budaya.
M. Pariwisata
(1) Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata;
(2) Program Pengembangan destinasi Pariwisata;
(3) Program Pengembangan Kemitraan.
Agenda 4. Mewujudkan Percepatan Pemerataan Infrastruktur
A. Pekerjaan Umum
(1) Program Pembangunan Jalan dan Jembatan;
(2) Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong;
(3) Program Pembangunan turap/talud/bronjong;
pEMERINTAH KABUPATEN BULUNGAN
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bulungan Tahun 2010 - 2015
105
(4) Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan;
(5) Program rehabilitasi/pemeliharaan talud/bronjong;
(6) Program inspeksi kondisi Jalan dan Jembatan;
(7) Program tanggap darurat Jalan dan Jembatan;
(8) Program Pembangunan sistem informasi/data base jalan dan
jembatan;
(9) Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan.
(10) Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi,
rawa dan jaringan pengairan lainnya;
(11) Program Pengendalian dan Pengelolaan Air Baku;
(12) Program peningkatan cakupan pelayanan air bersih;
(13) Program optimalisasi pelayanan air bersih;
(14) Program pengembangan, pengelolaan dan konversi sungai,
danau dan sumber daya air lainnya;
(15) Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan
Air Limbah;
(16) Program pengendalian banjir;
(17) Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat
Tumbuh;
(18) Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan;
B. Perumahan
(1) Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
(2) Program Pengembangan Perumahan;
(3) Program Lingkungan Sehat Perumahan;
(4) Program Pemberdayaan komunitas Perumahan;
(5) Program perbaikan perumahan akibat bencana alam/sosial;
(6) Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya
kebakaran;
(7) Program pengelolaan areal pemakaman.
pEMERINTAH KABUPATEN BULUNGAN
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bulungan Tahun 2010 - 2015
106
C. Energi dan Sumberdaya Mineral
(1) Program pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan;
(2) Program pengawasan dan penertiban kegiatan rakyat yang
berpotensi merusak lingkungan.
(3) Program pembinaan dan pengembangan bidang
ketenagalistrikan;
(4) Program Perencanaan, Penelitian/Studi, dan Inventarisasi
Sumber Daya Mineral.
D. Perhubungan
(1) Program pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan;
(2) Program rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan
fasilitas LLAJ;
(3) Program peningkatan pelayanan angkutan;
(4) Program peningkatan dan pengamanan lalu lintas.
Seluruh program yang disusun di atas dan dibagi dalam empat (4)
agenda, selanjutnya dikelompokan dalam 27 arak kebijakan pembangunan
daerah (Tabel 7.1). Indikator kinerja untuk masing-masing arah kebijakan
dirumuskan, demikian pula target capaian pembangunan dalam satu
periode masa jabatan Bupati ditetapkan. Sehingga, pembangunan dapat
dilakukan lebih terencana dan terukur, dengan demikian pembangunan
dapat berjalan lancar dan efektif.
pEMERINTAH KABUPATEN BULUNGAN
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bulungan Tahun 2010 - 2015
125
Tabel 8.2. Indikasi Rencana Program Pembangunan Prioritas Kabupaten Bulungan Tahun 2010 – 2015.
No
Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan
Indikator Kinerja
(Outcome)
Capaian Kinerja Program SKPD Penanggung
Jawab Tahun
1
Tahun
2
Tahun
3
Tahun
4
Tahun
5
Urusan Wajib:
1. Program Pembangunan Jalan dan
Jembatan;
2. Program Pembangunan saluran
drainase/gorong-gorong; 3. Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan
dan Jembatan;
4. Program tanggap darurat Jalan dan
Jembatan;
5. Program Pembangunan sistem
informasi/data base jalan dan jembatan;
1. Isolasi wilayah
terbuka; 2. Disparitas harga
sembako antar wilayah (Tanjung
Selor dengan Desa terpencil);
3. Kelancaran mobilitas barang
dan jasa.
60%
20%
60%
65%
17,5%
65%
70%
15%
70%
75%
12,5%
75%
80%
10%
80%
Dinas PU, BAPPEDA,
Setda, DPR, Dinas Kehutanan, Dinas
Pertambangan dan Energi,
Urusan Wajib: 1. Program Pengendalian dan Pengelolaan
Air Baku;
2. Program peningkatan cakupan
pelayanan air bersih;
3. Program optimalisasi pelayanan air bersih;
4. Program pengembangan, pengelolaan
dan konversi sungai, danau dan sumber
daya air lainnya;
5. Program pembinaan dan pengembangan
bidang ketenagalistrikan;
1. Ketersediaan air bersih bagi masyarakat;
2. Ketersediaan
listrik bagi masyarakat.
60%
75%
65%
80%
70%
85%
75%
88%
80%
90%
Dinas PU (PDAM, PLN),
BAPPEDA, Dinas Kehutanan, Dinas Pertanian, Dinas
Pertambangan dan Energi.
pEMERINTAH KABUPATEN BULUNGAN
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bulungan Tahun 2010 - 2015
126
Tabel 8.2. (Lanjutan)
No
Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan
Indikator Kinerja
(Outcome)
Capaian Kinerja Program SKPD Penanggung
Jawab Tahun
1
Tahun
2
Tahun
3
Tahun
4
Tahun
5
Urusan Wajib dan Pilihan:
1. Program peningkatan pemasaran hasil
produksi pertanian;
2. Program peningkatan penerapan
teknologi pertanian;
3. Program peningkatan produksi pertanian
(pangan);
4. Program peningkatan hasil produksi
peternakan;
5. Program peningkatan produksi
perkebunan;
6. Program pemberdayaan penyuluh
pertanian lapangan.
7. Program perlindungan dan konservasi
sumber daya hutan;
8. Program pembinaan dan penertiban
industri hasil hutan;
9. Program pengembangan budidaya
perikanan;
10. Program pengembangan perikanan
tangkap;
11. Program Pengembangan sentra-sentra
industri potensial
12. Program Peningkatan dan
Pengembangan Ekspor;
1. Komoditi
unggulan (jenis);
2. Jumlah tenaga kerja terserap;
3. Jumlah
pengangguran;
4. Pendapatan masyarakat (Rp./tahun)
5. Angka
kemiskinan;
6. Rehabilitasi sumberdaya alam;
5. Unit agroindustri.
1
2,5%
6,5%
35%
40%
1 unit
2
3,0%
6,0%
30%
45%
2 unit
3
3,5%
5,5%
25%
50%
2 unit
4
4,0%
5,0%
20%
55%
3 unit
5
4,5%
4,5%
10%
60%
3 unit
BAPPEDA,
Setda,
Dinas Pertanian,
Dinas Perkebunan,
Dinas Peternakan, Dinas Perindagkop,
Kantor
Kebudayaan dan
Pariwisata,
Dinas Kehutanan,
pEMERINTAH KABUPATEN BULUNGAN
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bulungan Tahun 2010 - 2015
127
13. Program Peningkatan Efisiensi
Perdagangan Dalam Negeri;
14. Program Pembinaan pedagang kaki
lima dan asongan.
15. Program penciptaan iklim Usaha Kecil
Menengah yang kondusif;
16. Program Pengembangan
Kewirausahaan dan Keunggulan
Kompetitif Usaha Kecil Menengah;
17. Program Pengembangan Sistem
Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro
Kecil Menengah;
18. Program Peningkatan Promosi dan
Kerjasama Investasi;
19. Program Peningkatan Iklim Investasi
dan Realisasi Investasi;
20. Program Pengelolaan Kekayaan
Budaya;
21. Program Pengelolaan Keragaman
Budaya;
22. Program Pengembangan Pemasaran
Pariwisata;
23. Program Pengembangan destinasi
Pariwisata;
pEMERINTAH KABUPATEN BULUNGAN
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bulungan Tahun 2010 - 2015
128
Tabel 8.2. (Lanjutan)
No
Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan
Indikator Kinerja
(Outcome)
Capaian Kinerja Program SKPD Penanggung
Jawab Tahun
1
Tahun
2
Tahun
3
Tahun
4
Tahun
5
Urusan Wajib:
1. Program Pengembangan Budaya Baca
dan Pembinaan Perpustakaan.
2. Program Pendidikan Anak Usia Dini;
3. Program Wajib Belajar Dua Belas
Tahun;
4. Program Pendidikan Non Formal;
5. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan
Tenaga Kependidikan;
6. Program pencegahan dan
penanggulangan penyakit menular;
7. Program pencegahan dan
penanggulangan penyakit tidak menular;
8. Program standarisasi pelayanan
kesehatan;
9. Program pelayanan kesehatan penduduk
miskin;
10. Program pengadaan, peningkatan dan
perbaikan sarana dan prasarana
puskesmas/pustu dan jaringannya;
11. Program pengadaan peningkatan
sarana dan prasarana rumah sakit;
12. Program peningkatan pelayanan
kesehatan anak balita;
IPM meningkat: 1. Angka melek
huruf, 2. Usia harapan
hidup, 3. Rata-rata lama
sekolah. . . . . . . . .
95,6%
72,5 tahun
7,7 tahun
96,0%
73 tahun
8,5 tahun
96,5%
73,5 tahun
9,5 tahun
97,0%
74 tahun
10,5 tahun
97,5%
75 tahun
12 tahun
Setda, DPR, BAPPEDA, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas PU dll.
pEMERINTAH KABUPATEN BULUNGAN
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bulungan Tahun 2010 - 2015
129
13. Program Pengadaan Peningkatan dan
Perbaikan Sarana Prasarana Rumah
sakit;
14. Program Upaya Kesehatan Masyarakat;
15. Program upaya pencegahan
penyalahgunaan narkoba;
16. Program Pengembangan Kebijakan dan
Manajemen Olahraga;
17. Program Pembinaan dan
Pemasyarakatan Olahraga;
18. Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Olahraga.
pEMERINTAH KABUPATEN BULUNGAN
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bulungan Tahun 2010 - 2015
130
Tabel 8.2. (Lanjutan)
No
Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan
Indikator Kinerja
(Outcome)
Capaian Kinerja Program SKPD Penanggung
Jawab Tahun
1
Tahun
2
Tahun
3
Tahun
4
Tahun
5
Urusan Wajib:
1. Program peningkatan kapasitas lembaga
perwakilan rakyat daerah;
2. Program peningkatan dan
Pengembangan pengelolaan keuangan
daerah;
3. Program pembinaan dan fasilitasi
pengelolaan keuangan kabupaten;
4. Program pembinaan dan fasilitasi
pengelolaan keuangan desa;
5. Program peningkatan sistem
pengawasan internal dan pengendalian
pelaksanaan kebijakan KDH;
6. Program Peningkatan Profesionalisme
tenaga pemeriksa dan aparatur
pengawasan;
7. Program Mengintensifkan penanganan
pengaduan masyarakat;
8. Program Peningkatan Kerjasama Antar
Pemerintah Daerah;
9. Program Penataan Peraturan Perundang-
undangan.
10. Program Optimalisasi Pemanfaatan
Teknologi Informasi;
1. Kinerja
Pemerintah Daerah.
2. Penyerapan APBD
3. Ketersediaan
informasi pembangunan;
4. Penerapan SPM.
60%
70%
60%
25%
65%
75%
65%
30%
70%
75%
70%
35%
75%
80%
75%
40%
80%
80%
80%
50%
Setda, DPR, BAPPEDA,
Seluruh Dinas dan Instansi.
pEMERINTAH KABUPATEN BULUNGAN
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bulungan Tahun 2010 - 2015
131
11. Program Pengembangan Data/
Informasi;
12. Program Pengembangan Komunikasi,
Informasi dan Media Massa;
13. Program peningkatan kapasitas sumber
daya aparatur;
14. Program pembinaan dan
pengembangan aparatur;
15. Program penyelamatan dan pelestarian
dokumen/arsip daerah;
16. Program peningkatan kualitas
pelayanan informasi;
17. Program Peningkatan Manajemen
Pelayanan;
18. Program Pengawasan dan Penertiban
Perijinan dan Non Perijinan;
pEMERINTAH KABUPATEN BULUNGAN
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bulungan Tahun 2010 - 2015
117
BAB VIII. INDIKASI RENCANA
PROGRAM PRIORITAS
Menyadari keterbatasan sumberdaya yang tersedia dan berbagai
hambatan dan kendala yang dihadapi dalam melaksanakan kegiatan
pembangunan, maka program-program pembangunan harus disusun
berdasarkan skala prioritas. Agar pembangunan dapat tetap berjalan
walaupun pada kondisi keterbatasan sumberdaya.
Penyusunan skala prioritas program pembangunan dapat dilakukan
dengan berbagai cara. Berkenaan dengan penyusunan RPJMD
2010 – 2015 Kabupaten Bulungan digunakan dua pendekatan, yaitu
pendekatan bottom up dengan menggunakan gap analysis (analisis
Harapan-Kenyataan), dan pendekatan top down menggunakan acuan
visi dan misi Bupati/Wakil Bupati terpilih yang didukung dengan
analisis SWOT.
8.1. Analisis Harapan-Kenyataan.
Hasil-hasil gap analysis berupa nilai skor modifikasi yang diperoleh
dari skor-skor pertanyaan kepada responden. Nilainya berkisar antara 0
(terendah) hingga 5 (tertinggi), rangking prioritas program ditentukan
berdasarkan urutan tertinggi ke urutan terendah. Nilai-nilai skor yang
diperoleh selanjutnya diolah dan dibedakan menjadi tiga, yaitu H, K, dan
N. Analisis Harapan-Kenyataan atau gap analyisis nilai skornya diberi
notasi N (yang merupakan selisih antara H – K). Sedangkan huruf H
adalah nilai skor harapan masyarakat terhadap program pembangunan,
dan K adalah nilai skor kenyataan program pembangunan yang dinilai
(dilihat atau dirasakan) oleh masyarakat.
Berdasarkan nilai N skala prioritas program pembangunan dapat
ditentukan, semakin tinggi nilai N, maka semakin tinggi skala prioritas
program pembangunan tersebut. Sehingga, secara obyektif penentuan
skala prioritas pembangunan di Kabupaten Bulungan dapat ditetapkan
berdasarkan nilai skor (N). Namun, skala prioritas tersebut dapat digeser
pEMERINTAH KABUPATEN BULUNGAN
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bulungan Tahun 2010 - 2015
118
secara subyektif untuk program-program pembangunan yang bersifat
strategis, atau program yang menjadi kebijakan secara nasional atau
kebijakan Kepala Daerah. Adapun nilai skor gap analysis untuk
beberapa program pembangunan utama di Kabupaten Bulungan lima
tahun terakhir dapat dilihat pada Tabel 8.1. berikut.
Tabel 8.1. Gap analysis program pembangunan di Kabupaten Bulungan lima tahun terakhir.
No Program/Kegiatan Keterangan
H K N
Agenda 1. Menciptakan Kabupaten Bulungan yang Aman, Demokratis dan Damai yang Didukung oleh Pemerintahan yang Bersih
dan Berwibawa.
1. Pelayanan prima aparat kepada masyarakat 4,29 2,65 1,64
2. Peningkatan disiplin aparatur (pegawai) 4,19 2,24 1,95
3. Peningkatan sarana/prasara & kapasitas aparatur 4,28 2,46 1,82
4. Peningkatan kapasitas lembaga DPR 3,71 2,12 1,59
5. Peningkatan kualitas Anggota DPR 3,79 1,99 1,80
6. Peningkatan kinerja Anggota DPR 4,00 1,92 2,08
7. Peningkatan efisiensi keuangan Daerah 4,01 2,08 1,93
8. Peningkatan & pengembangan pengelolaan keuangan Daerah 4,19 2,45 1,74
9. Pembinaan pengelolaan keuangan Kabupaten 4,04 2,11 1,93
10. Pembinaan pengelolaan keuangan Desa 4,23 2,08 2,15
11. Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan Bupati
4,05 2,48 1,57
12. Mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat 4,01 2,09 1,92
13. Pembangunan wilayah startegis dan cepat tumbuh 4,12 2,09 2,03
14. Pembangunan daerah rawan bencana 3,89 2,17 1,72
15. Pemeliharaan kantramtibmas dan pencegahan tindak kriminal 4,27 2,31 1,96
16. Pengembangan wawasan kebangsaan 4,12 2,29 1,83
pEMERINTAH KABUPATEN BULUNGAN
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bulungan Tahun 2010 - 2015
119
17. Pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan 4,28 2,48 1,80
18. Peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (PEKAT) 4,24 2,43 1,81
19. Pendidikan politik masyarakat 3,62 1,92 1,70
Agenda 2. Mewujudkan SDM yang Semakin Berkualitas.
20. Pendidikan Anak Usia Dini 4,49 2,11 1,88
21. Wajib Belajar Dua Belas Tahun 4,51 2,86 1,65
22. Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 4,56 2,55 2,01
23. Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan 4,39 2,63 1,76
24. Pengawasan obat dan makanan 4,29 2,05 2,24
25. Pengembangan Obat Asli Indonesia 4,19 2,03 2,16
26. Perbaikan gizi masyarakat 4,50 2,19 2,31
27. Pengembangan lingkungan sehat 4,48 2,75 1,73
28. Pencegahan dan penanggulangan penyakit menular 4,43 2,56 1,86
29. Pelayanan kesehatan penduduk miskin 4,49 3,10 1,43
30. Pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/pustu
4,52 2,86 1,66
31. Peningkatan pelayanan kesehatan anak balita 4,48 2,81 1,67
32. Peningkatan pelayanan kesehatan lansia 4,33 2,63 1,70
33. Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan 4,32 2,25 2,07
34. Peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak 4,60 2,72 1,88
35. Peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda
4,60 1,85 2,41
36. Pencegahan penyalahgunaan narkoba 4,40 1,91 2,49
37. Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga 4,18 2,04 2,14
38. Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga 4,31 2,06 2,25
39. Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan 4,13 1,84 2,29
40. Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan 4,48 2,57 1,91
41. pengembangan lembaga ekonomi pedesaan 4,37 1,99 2,38
42. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa 4,45 3,21 1,23
43. Peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa 4,38 2,52 1,86
44. Peningkatan peran perempuan di pedesaan 4,22 2,35 1,86
45. Peningkatan pemberdayaan fakir miskin, komunitas adat terpencil (KAT) dan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya
4,18 2,17 2,01
46. Pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial 4,06 2,08 1,98
47. Pembinaan anak terlantar, panti asuhan/panti jompo 4,11 1,74 2,37
pEMERINTAH KABUPATEN BULUNGAN
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bulungan Tahun 2010 - 2015
120
48. Pembinaan para penyandang cacat dan trauma 4,01 1,49 2,52
49. Pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya
4,02 1,51 2,52
50. Pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial 4,16 2,16 2,00
51. Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan 4,04 2,46 1,58
52. Peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan 4,12 2,19 1,93
53. Pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri
4,14 2,73 1,41
54. Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR 4,19 2.65 1.54
55. Promosi kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kelompok kegiatan di masyarakat
4,20 2,50 1,70
56. Peningkatan penanggulangan narkoba, PMS termasuk HIV/ AIDS 4,13 2,50 1,63
57. Pengembangan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak
4,04 2,36 1,68
58. Pengembangan model operasional BKB-Posyandu-PADU 4,15 2,36 1,79
59. Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja 4,36 2,48 1,88
60. Peningkatan Kesempatan Kerja 4,20 2,25 1,95
61. Pengembangan Wilayah Transmigrasi 4,02 2,20 1,82
62. Pengembangan Kecamatan Mandiri 2,48 2,39 0,09
63. Penataan Administrasi Kependudukan 3,98 2,17 1,81
Agenda 3. Mewujudkan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Kuat dan
Pro Rakyat.
64. Perencanaan Tata Ruang & Pemanfaatan Ruang 4,06 1,89 2,17
65. Pengendalian Pemanfaatan Ruang 4,04 2,02 2,02
66. Peningkatan ketahanan pangan pertanian 4,34 2,06 2,28
67. Peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian 4,35 1,77 2,58
68. Peningkatan penerapan teknologi pertanian 4,31 1,75 2,55
69. Peningkatan produksi pertanian 4,35 2,05 2,30
70. Pemberdayaan penyuluh pertanian lapangan 4,27 1,93 2,34
71. Pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak 4,06 1,87 2,19
72. Peningkatan hasil produksi peternakan 4,26 1,96 2,30
73. Peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan 4,40 1,27 3,13
74. Peningkatan penerapan teknologi peternakan 4,21 1,95 2,26
pEMERINTAH KABUPATEN BULUNGAN
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bulungan Tahun 2010 - 2015
121
75. Peningkatan produksi perkebunan 4,37 1,96 2,41
76. Peningkatan penerapan teknologi perkebunan 4,29 1,88 2,40
77. Peningkatan pemasaran hasil produksi perkebunan 4,35 1,88 2,47
78. Pemanfaatan potensi sumberdaya hutan 4,18 1,92 2,26
79. Rehabilitasi hutan dan lahan 4,35 2,06 2,29
80. Perlindungan dan konservasi sumber daya hutan 4,34 1,68 2,65
81. Pemanfaatan kawasan hutan industri 4,02 1,90 2,12
82. Pembinaan dan penertiban industri hasil hutan 4,06 1,88 2,18
83. Perencanaan dan pengembangan hutan 4,13 1,75 2,38
84. Pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir 4,08 2,03 2,04
85. Pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan
4,26 1,46 2,80
86. Peningkatan kegiatan budaya kelautan dan wawasan maritim kepada masyarakat
4,16 1,72 2,44
87. Pengembangan budidaya perikanan 4,30 1,94 2,37
88. Pengembangan perikanan tangkap 4,01 1,69 2,32
89. Pengembangan sistem Penyuluhan perikanan 4,32 1,92 2,32
90. Optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan 4,18 1,87 2,32
91. Pengembangan Industri Kecil dan Menengah 4,13 1,63 2,50
92. Pengembangan sentra-sentra industri potensial 4,20 1,62 2,58
93. Perlindungan Konsumen dan pengamanan perdagangan 4,07 1,53 2,54
94. Peningkatan dan Pengembangan Ekspor 4,10 1,59 2,52
95. Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri 4,10 1,45 2,65
96. Pembinaan pedagang kaki lima dan asongan 4,03 1,66 2,38
97. Penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif 4,20 1,74 2,46
98. Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah
4,06 2,07 1,99
99. Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah
4,08 1,84 2,24
100. Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi 4,13 1,76 2,37
pEMERINTAH KABUPATEN BULUNGAN
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bulungan Tahun 2010 - 2015
122
101. Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi 3,96 1,72 2,24
102. Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi 3,95 1,81 2,14
103. Pengembangan Nilai Budaya 4,19 2,15 2,04
104. Pengelolaan Kekayaan & Keragaman Budaya 4,28 2,10 2,17
105. Pengembangan kerjasama pengelolaan kekayaan budaya 4,11 1,98 2,13
106. Pengembangan Pemasaran Pariwisata 4,18 1,65 2,53
107. Pengembangan destinasi Pariwisata 4,10 1,32 2,78
108. Pengembangan Kemitraan dalam pengembangan pariwisata 4,12 1,92 2,20
Agenda 4. Mewujudkan Percepatan Pemerataan Infrastruktur.
109. Pembangunan Jalan dan Jembatan 4,10 1,32 2,78
110. Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong 4,44 2,78 2,15
111. Pembangunan turap/talud/bronjong 4,28 1,91 2,37
112. Rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan 4,34 2,11 2,23
113. Peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan 4,20 1,75 2,46
114. Pengembangan & pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya
4,24 1,73 2,51
115. Pengendalian dan Pengelolaan Air Baku 4,24 1,77 2,47
116. Pengembangan, pengelolaan dan konversi sungai, danau dan sumber daya air lainnya
4,15 1,79 2,35
117. Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah 4,19 1,68 2,51
118. Pengendalian banjir 4,08 1,75 2,33
119. Pengembangan Wilayah Strategis & Cepat Tumbuh 4,17 1,90 2,28
120. Pembangunan Infrastruktur Pedesaan 4,46 2,14 2,32
121. Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan 4,16 2,10 2,06
122. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ 4,17 1,53 2,65
123. Peningkatan pelayanan angkutan 4,19 1,93 2,26
124. Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan 4,29 2,09 2,21
125. Peningkatan dan pengamanan lalu lintas 4,25 2,29 1,97
126. Peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor 4,01 1,70 2,31
127. Peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran 4,27 1,82 2,46
128. Pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan 3,87 1,18 2,69
129. Pengawasan dan penertiban kegiatan rakyat yang berpotensi merusak lingkungan
4,12 1,92 2,20
130. Pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan 4,30 2,06 2,24
pEMERINTAH KABUPATEN BULUNGAN
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bulungan Tahun 2010 - 2015
123
131. Perencanaan, Penelitian/Studi, dan Inventarisasi Sumber Daya Mineral 3,99 1,72 2,27
132. Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup 4,26 1,90 2,36
133. Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam 4,18 2,05 2,13
134. Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber daya Alam 4,14 1,83 2,31
135. Peningkatan Pengendalian Polusi 4,24 1,98 2,26
136. Pengembangan ekowisata dan jasa lingkungan di kawasan-kawasan konservasi laut dan hutan
4,12 1,74 2,38
137. Pengendalian kebakaran hutan 4,11 1,67 2,44
138. Pengelolaan dan rehabilitasi ekosistem pesisir & laut 4,10 1,94 2,15
139. Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) 4,19 2,24 1,96
Sumber: Data Primer Diolah.
8.2. Analisis SWOT
Penentuan program prioritas melalui gap analysis memerlukan
bantuan responden untuk menilai hasil-hasil pembangunan yang telah
dilaksanakan. Sedangkan analisis SWOT, penilaian tentang status
kondisi aktual hasil-hasil pembangunan dilakukan oleh beberapa orang
ahli dengan disiplin keilmuan yang berbeda. Penentuan skala prioritas
dan pemilihan program yang masuk dalam strategi pembangunan
dilakukan oleh SKPD penanggung jawab melalui FGD (focus group
discussion).
Berdasarkan analisis SWOT, penentuan program-program prioritas
pembangunan di Kabupaten Bulungan untuk lima tahun mendatang
(2010–2015) ditentukan berdasarkan alternatif strategi sebagai berikut:
Prioritas pertama adalah program-program pembangunan yang
termasuk dalam strategi S-O, yaitu: (1) Pengembangan agroindustri
kelapa sawit, dan (2) Pengembangan pertanian dalam mendukung
pembangunan food estate, serta (3) Pengembangan obyek wisata alam.
Kemudian diikuti oleh program-program pembangunan prioritas kedua
yang berkaitan dengan strategi W-O, yaitu: (4) Peningkatan kualitas
SDM, dan (5) Reformasi birokrasi dan penegakan hukum. Selanjutnya,
prioritas ketiga yang ditempati oleh program-program pembangunan
yang berkaitan dengan strategi S-T, yaitu: (6) mengembangkan infra-
struktur dasar untuk meningkatkan daya saing. Terakhir, adalah
pEMERINTAH KABUPATEN BULUNGAN
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bulungan Tahun 2010 - 2015
124
program-program pembangunan yang berkaitan dengan strategi W-T,
yaitu: (7) Pengembangan Manajemen kependudukan yang handal, tertib,
terpadu, dan berbasis teknologi informasi (IT), dan (8) Pengembangan
Manajemen pengelolaan lingkungan hidup, untuk mendukung Agenda 3
(Mewujudkan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Kuat dan Pro Rakyat).
8.3. Program Prioritas
Program prioritas ditetapkan berdasarkan Visi dan Misi Bupati/
Wakil Bupati 2010 – 2015, analisis SWOT, dan gap analysis. Berdasarkan
gap analysis program prioritas pembangunan yang diinginkan oleh
masyarakat, secara garis besar mempunyai urutan sebagai berikut: (1)
percepatan dan pemerataan pembangunan infrastruktur, kemudian
disusul oleh (2) pembangunan daya saing ekonomi yang pro rakyat, (3)
peningkatan kualitas sumberdaya manusia, dan yang terakhir (4)
mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Kemudian
berdasarkan analisis SWOT (Tabel 6.1 hingga 6.4) diformulasikan
delapan strategi sebagai berikut: (1) Pengembangan agroindustri kelapa
sawit; (2) Pengembangan pertanian dalam mendukung pembangunan
food estate; (3) Pengembangan obyek wisata alam; (4) Peningkatan
kualitas SDM; (5) Reformasi birokrasi dan penegakan hukum; (6)
Mengembangkan infrastruktur dasar untuk meningkatkan daya saing;
(7) Pengembangan Manajemen kependudukan yang handal, tertib,
terpadu, dan berbasis IT; dan (8) Pengembangan Manajemen pengelolaan
lingkungan hidup.
Program prioritas pembangunan daerah Kabupaten Bulungan untuk
periode 2010 – 2015, berdasarkan analisis SWOT dan gap analysis,
serta mempertimbangkan Visi dan Misi Bupati/Wakil Bupati terpilih
dan isu-isu strategis pembangunan daerah, ditetapkan seperti tertera
pada Tabel 8.2. Sehingga, program prioritas disusun dengan urutan (1)
program infrastruktur (perhubungan dan diikuti dengan infrastruktur
dasar), (2) program pembangunan ekonomi yang pro rakyat, (3) program
pembangunan kualitas SDM, dan (4) program pembangunan untuk
mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa.
pEMERINTAH KABUPATEN BULUNGAN
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bulungan Tahun 2010 - 2015
132
BAB IX. PENETAPAN INDIKATOR
KINERJA DAERAH
1.1. Indikator Umum
Tingkat keberhasilan dan kemajuan pembangunan dapat diukur
dengan menggunakan indikator yang bersifat umum (makro) yang
secara universal sudah diakui pakar-pakar pembangunan sebagai
salah satu pendekatan ukuran (indikator) keberhasilan pembangunan.
Indikator umum (makro) merupakan indikator gabungan (komposit)
dari berbagai kegiatan sektor pembangunan ekonomi maupun sosial.
Indikator makro pembangunan tersebut terdiri dari pertumbuhan
ekonomi, pendapatan per kapita, penurunan jumlah pengangguran dan
pengentasan kemiskinan. Indikator umum lainnya yang juga akan
digunakan adalah Indeks Pembangunan Manusia (human development
index) yang digunakan oleh United Nation Development Program
(UNDP) sebagai indikator komposit bidang ekonomi dan sosial.
Pertumbuhan ekonomi adalah indikator utama yang sangat
penting untuk menjamin kesinambungan pembangunan dan untuk
menggerakkan roda pembangunan. Tanpa pertumbuhan ekonomi,
maka kegiatan program pembangunan akan mengalami stagnasi yang
berujung pada peningkatan jumlah pengangguran dan peningkatan
jumlah kemiskinan.
1.2. Indikator Khusus
Indikator khusus adalah Indikator prioritas pembangunan yang
ditetapkan berdasarkan visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan
daerah. Adapun indikator yang digunakan untuk pembangunan di
Kabupaten Bulungan untuk periode 2010 – 2015 adalah seperti tertera
pada Tabel 9.1 sebagai berikut.
pEMERINTAH KABUPATEN BULUNGAN
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bulungan Tahun 2010 - 2015
133
Tabel 9.1. Sasaran dan Indikator Kinerja Daerah Kabupaten Bulungan 2010 – 2015.
Visi: Mewujudkan Kabupaten Bulungan sebagai Wilayah Agroindustri Utama yang Berwawasan Lingkungan, Menuju Masyarakat yang Semakin Berkualitas, Adil dan Sejahtera
Misi 1: Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa.
Tujuan Sasaran Indikator Kinerja
1. pengembangan dan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
a. seluruh pejabat struktural SKPD memahami dan melaksanakan Tupoksinya dengan baik;
b. seluruh SKPD dalam menyusun Renstra dan RKPD selalu mengacu RPJMD 2010-2015.
1. Kinerja SKPD meningkat (%); 2. Kepemilikan Renstra oleh SKPD (%);
3. Kesesuaian program RK PD,Renstra dengan RPJMD (%)
2. reformasi birokrasi;
a. setiap SKPD harus menyusun SOP dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya;
b. setiap SKPD konsisten melaksanakan SOP yang telah disusun.
1. Ketersediaan SOP di SKPD (%);
2. SOP dipedo-mani dalam pelaksanaan tugas (%).
3. penegakan hukum dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam pemberantasan korupsi;
a. pemerintah menyediakan fasilitas layanan pengaduan tindak pelanggaran hukum dan korupsi dari masyarakat;
b. pemerintah memberikan jaminan perlindungan kepada pelapor tindak pelanggaran hukum dan korupsi.
1. Ketersediaan fasilitas layanan pengaduan masyarakat (unit);
2. Tersedia Perbup perlindungan sakksi (ya/ tidak).
4. meningkatkan kualitas pelayanan publik;
a. Pemerintah Kabupaten Bulungan menerbitkan peraturan standar pelayanan minimal (SPM) kepada masyarakat;
b. SKPD dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan tupoksinya harus mengacu pada SPM.
1. Ketersediaan Perda/Perbup SPM (ya/tdk);
2. SKPD menerapkan SPM (%).
5. menjalin kerjasama antar daerah dan lembaga.
a. Pemerintah Kabupaten Bulungan dalam melaksanakan pembangunan akan melakukan kerjasama dengan daerah sekitar untuk mewujudkan sinergitas program-program pembangunan;
b. Pemerintah Kabupaten Bulungan menjalin kerjasama dengan berbagai lembaga dan institusi yang dapat berperan dan mendukung pelaksanaan pembangungan di daerah ini.
1. Kegiatan Kerjasama dengan Kota/ Kabupaten (jumlah);
2. MoU kerja sama dengan berbagai lembaga atau institusi (jumlah).
pEMERINTAH KABUPATEN BULUNGAN
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bulungan Tahun 2010 - 2015
134
Tabel 9.1. (Lanjutan).
Visi: Mewujudkan Kabupaten Bulungan sebagai Wilayah Agroindustri Utama yang Berwawasan Lingkungan, Menuju Masyarakat yang Semakin Berkualitas, Adil dan Sejahtera
Misi 2: Mewujudkan ketertiban dan rasa aman masyarakat serta memelihara sistem demokrasi yang kondusif.
Tujuan Sasaran Indikator Kinerja
1. membangun interaksi infrastruktur dan suprastruktur politik yang demokratis di daerah;
a. saling memahami dan menghargai perbedaan idealogi antar partai politik;
b. mencegah terjadinya konflik antar simpatisan partai politik;
c. menghargai nilai-nilai demokratis dalam kehidupan masyarakat.
1. Konflik antar papol (Kasus) 2. Kerjasama antar parpol (kegiatan)
3. Pelanggaran pelaksanaan demokrasi (kasus)
2. peningkatan wawasan kebangsaan;
a. meningkat harkat dan martabat bangsa berdasarkan sumberdaya yang dimiliki;
b. memperingati hari-hari besar nasional.
1. Penyalahgunaan pengelolaan sumberdaya daerah (%) ;
2. Kegiatan memperingati HBN (%);
3. meningkatkan fasilitas sarana dan prasarana keamanan serta pendukung hankam.
a. meningkatkan dukungan bagi pelaksanaan tugas-tugas aparat keamanan;
b. meningkatkan peran serta masyarakat bagi terwujudnya hankamrata;
c. terwujudnya keamanan dan ketertiban yang mendukung pelaksanaan pembangunan berjalan lancar.
1. Ketersediaan fasilitas pendukung bagi aparat keamanan
2. Pelanggaran ketertiban umum (kasus) 3. Demo menentang pelaksanaan
pembangunan (kasus)
pEMERINTAH KABUPATEN BULUNGAN
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bulungan Tahun 2010 - 2015
135
Tabel 9.1. (Lanjutan).
Visi: Mewujudkan Kabupaten Bulungan sebagai Wilayah Agroindustri Utama yang Berwawasan Lingkungan, Menuju Masyarakat yang Semakin Berkualitas, Adil dan Sejahtera
Misi 3: Mewujudkan percepatan pembangunan wilayah terpencil dan tertinggal.
Tujuan Sasaran Indikator Kinerja
1.meningkatkan akselerasi pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan;
a. membuka isolasi wilayah terpencil dan tertinggal;
b. mendukung aktivitas ekonomi masyarakat;
c. mendorong pemerataan pembangunan.
1. Penambahan panjang jalan (Km); 2. Aktivitas eko-nomi masya-rakat mening-kat
(%);
3. Aktivitas pem-bangunan meningkat (%)
2.peningkatan kualitas pemenuhan kebutuhan infrastruktur dasar;
a. meningkatkan ketersediaan listrik bagi seluruh masyarakat;
b. menjamin ketersediaan air bersih bagi masyarakat;
1. Ketersediaan listrik (%);
2. Ketersediaan air bersih bagi masyarakat (%)
3.mengembangkan sumberdaya dan potensi sesuai keunggulan kawasan dan wilayah.
a. mengembangkan komoditi andalan yang menjadi sumber pendapatan utama masyarakat.
1. Ketersediaan komoditi unggulan di tiap kecamatan (%)
pEMERINTAH KABUPATEN BULUNGAN
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bulungan Tahun 2010 - 2015
136
Tabel 9.1. (Lanjutan).
Visi: Mewujudkan Kabupaten Bulungan sebagai Wilayah Agroindustri Utama yang Berwawasan Lingkungan, Menuju Masyarakat yang Semakin Berkualitas, Adil dan Sejahtera
Misi 4: Mewujudkan struktur ekonomi pro rakyat dengan konsep pembangunan berkelanjutan.
Tujuan Sasaran Indikator Kinerja
1. melanjutkan revitalisasi pertanian dalam arti luas dengan memanfaatkan sumberdaya alam secara berkelanjutan;
a. terwujudnya food estate; b. mengembangkan perkebunan
rakyat; c. mendorong berkembangnya
perusahaan perkebunan;
1. Terbangun kawasan2 pertanian dgn skala industry (kawasan);
2. Produk komoditi unggulan agroindustri .
2. rehabilitasi dan reboisasi lahan kritis serta kawasan pesisir dan hutan mangrove;
a. pemanfaatan lahan kritis untuk pengembangan komoditi perkebunan;
b. mereduksi lahan kritis 10% per tahun untuk mendukung pembangunan berkelanjutan.
1. Pemanfaatan lahan kritis untuk perkebunan (%);
2. Reduksi luas lahan kritis (%)
3. meningkatkan promosi investasi dan menjamin kemudahan berinvestasi;
a. jumlah investor meningkat 5% per tahun;
b. menyiapkan regulasi untuk menjamin kemudahan berinvestasi
1. Peningkatan jumlah investor (%);
2. Tersedia Perda/Perbup Investasi.
4. meningkatkan peluang pasar bagi produk-produk unggulan daerah;
a. melakukan promosi produk-produk unggulan daerah;
b. menjamin kelancaran distribusi dan tataniaga produk unggulan daerah.
1. Kegiatan promosi produk unggulan;
2. Kelancaran pemasaran produk unggulan (%)
5. meningkatkan kuantitas dan kualitas komoditas ekspor non migas;
a. pengembangan agroindustri komodititas ekspor non migas;
b. meningkatkan kualitas produk melalui perbaikan pengelolaan budidaya komoditas.
1. Terbangun Pabrik CPO; 2. Ekspor CPO
3. Pengelolaan budidaya tanaman sesuai SOP.
6. melestarikan dan mengembangkan khasanah kebudayaan daerah sebagai ujung tombak pembangunan kepariwisataan.
a. memelihara situs budaya yang ada di daerah;
b. memelihara dan mengembangkan seni budaya masyarakat;
1. Situs budaya dan SDA terpelihara (%);
2. Sanggar seni budaya meningkat (%)
7. memantapkan pemanfaatan RTRW.
a. menyusun master plan pembangunan daerah;
b. pengembangan perwilayahan komoditas sesuai dengan daya dukung lingkungan.
1. Tersusun master plan pembangunan Kabupaten;
2. Perda perwilayahan komoditas.
pEMERINTAH KABUPATEN BULUNGAN
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bulungan Tahun 2010 - 2015
137
Tabel 9.1. (Lanjutan).
Visi: Mewujudkan Kabupaten Bulungan sebagai Wilayah Agroindustri Utama yang Berwawasan Lingkungan, Menuju Masyarakat yang Semakin Berkualitas, Adil dan Sejahtera
Misi 5: Mewujudkan pemenuhan infrastruktur dasar untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat.
Tujuan Sasaran Indikator Kinerja
1. peningkatan pemenuhan kebutuhan akan pelayanan air bersih dan air minum;
a. meningkatkan pelayanan PDAM hingga 80%;
b. meningkatkan kualitas air baku untuk air minum masyarakat.
1. Ketersediaan air PDAM (%);
2. Kualitas air baku untuk air minum masyarakat meningkat (%)
2. peningkatan kapasitas dan ketersediaan energi listrik baik untuk rumah tangga maupun industri
a. tidak terjadi pemadaman bergilir untuk kebutuhan listrik rumah tangga;
b. kebutuhan listrik industri terpenuhi 90% oleh PLN pada tahun 2015;
c. semua daerah terpencil dipenuhi kebutuhan listriknya melalaui PLTS atau sumber alternatif.
1. Pemadaman listrik secara bergilir (%); 2. Pemenuhan listrik industri oleh PLN (%);
3. Pemenuhan listrik pada kawasan pemukiman terpencil (%);
pEMERINTAH KABUPATEN BULUNGAN
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bulungan Tahun 2010 - 2015
138
Tabel 9.1. (Lanjutan).
Visi: Mewujudkan Kabupaten Bulungan sebagai Wilayah Agroindustri Utama yang Berwawasan Lingkungan, Menuju Masyarakat yang Semakin Berkualitas, Adil dan Sejahtera
Misi 6: Mewujudkan masyarakat yang berkualitas.
Tujuan Sasaran Indikator Kinerja
1. meningkatnya sumberdaya manusia yang sehat, cerdas, terampil dan berakhlak mulia melalui peningkatan kualitas pelayanan kesehatan;
a. pelayanan puskesmas 24 jam dan peningkatan puskesmas rawat jalan menjadi rawat inap di seluruh kecamatan;
b. peningkatan kualitas pelayanan RSUD Soemarno Sosroatmodjo sebagai BLUD.
1. Puskesmas 24 jam (%); 2. Puskesmas rawat inap (%);
3. Pelayanan RSUD sesuai SOP (%)
2. peningkatan pemahaman dan pengamalan ajaran agama;
a. peningkatan sarana dan prasarana peribadahan;
b. peningkatan kualitas pengetahuan agama masyarakat;
c. mencegah terjadinya konplik antar umat beragama.
1. Sarana dan prasarana peribadahan meningkat (%);
2. Kegiatan keagaaman meningkat (%);
3. Konflik antar umat beragama (kasus)
3. peningkatan kualitas dan kuantitas pelaksanaan pendidikan;
a. merealisasikan 20% anggaran untuk bidang pendidikan;
b. meningkatkan jumlah dan kualitas guru kualifikasi S1 hingga S2,
c. peningkatan jumlah guru bersertifikat;
d. peningkatan kesejahteraan guru dan pembebasan biaya sekolah bagi siswa SD, SLTP, dan SLTA;
e. meningkatkan kualitas lulusan siswa;
f. meningkatkan sarana dan pra-sarana pendidikan.
1. Realisasi 20% anggaran pendidikan (%)
2. Pendidikan guru S1 dan S2 (%); 3. Guru dengan sertifikasi (%)
4. Sarana dan prasarana pendidikan (%)
4. peningkatan peranan perempuan dan pemuda dalam pembangunan;
a. meningkatkan pengetahuan perempuan dalam mewujudkan keluarga sejahtera;
b. meningkatkan prestasi olahraga dan seni bagi pemuda;
c. menggalakkan kegiatan pemuda dalam wadah karang taruna.
1. Diklat bagi perempuan; 2. Prestasi olah raga dan seni;
3. Keberadaan karang taruna di desa (%).
5. menciptakan kesempatan bekerja dan berusaha yang seluas-luasnya;
a. mereduksi tingkat pengangguran hingga 5% pada tahun 2015;
b. melakukan pendidikan dan pelatihan bagi pencari kerja;
c. menyediakan fasilitas pengembangan usaha bagi masyarakat.
1. Penganguran (%); 2. Balai latihan kerja (unit);
3. Peluang berusaha.
pEMERINTAH KABUPATEN BULUNGAN
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bulungan Tahun 2010 - 2015
139
Tabel 9.1. (Lanjutan).
Visi: Mewujudkan Kabupaten Bulungan sebagai Wilayah Agroindustri Utama yang Berwawasan Lingkungan, Menuju Masyarakat yang Semakin Berkualitas, Adil dan Sejahtera
Misi 7: Mewujudkan peningkatan kualitas pada perlindungan sosial dan pengentasan kemiskinan.
Tujuan Sasaran Indikator Kinerja
1. meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM);
a. meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dari peringkat 5 menjadi peringkat 4 di Provinsi Kalimantan Timur, dan peringkat 80 menjadi peringkat 70 di tingkat nasional pada tahun 2015.
1. Angka melek huruf (%); 2. Angka harapan hidup (tahun);
3. Rata-rata lama sekolah (tahun).
2. menurunkan angka kemiskinan.
a. meningkatkan koordinasi dan penanganan sektor dan lintas sektor guna menurunkan angka kemiskinan hingga 10%,
1. Jumlah penduduk miskin setiap tahun menurun (%).
pEMERINTAH KABUPATEN BULUNGAN
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bulungan Tahun 2010 - 2015
140
BAB X. PEDOMAN TRANSISI DAN
KAEDAH PELAKSANAAN
10.1. Pedoman Transisi
Memuat aturan yang berkaitan dengan penyelenggaraan
pemerintahan di Kabupaten Bulungan, bilamana terjadi pergantian
kepala daerah baik secara regular ataupun pada keadaan luar biasa.
Sehingga roda pemerintahan dapat berjalan lancar dan pembangunan
tetap berjalan secara normal, tanpa hambatan.
Sesuai amanat Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah pasal 40 huruf J bahwa pada masa
transisi untuk menghindari kekosongan peralihan periode antara
kepemimpinan Bupati Bulungan periode 2010 - 2015 dengan Bupati
terpilih periode 2015 – 2020, maka Pemerintah Kabupaten Bulungan
periode 2010 – 2015 akan menyusun RKPD Tahun 2016.
Selanjutnya, Bupati terpilih Tahun 2015 tetap mempunyai ruang
gerak yang luas untuk menyempurnakan Rancangan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun 2016 yang sudah disusun untuk pelaksanaan
Pembangunan Daerah yang lebih baik.
10.2. Kaedah Pelaksanaan
Memuat aturan pelaksanaan pembangunan di Kabupaten
Bulungan dengan RPJMD 2010-2015 sebagai pedoman dan rujukan
untuk penyusunan RKPD, Renstra SKPD, dan Renja SKPD. Selain itu,
juga memuat ketentuan pelaksanaan pembangunan yang menjadi
mandat Kabupaten Bulungan dari Pemerintah Provinsi atau
Pemerintah Pusat, tetapi program dan alokasi pendanaannya belum
ditetapkan dalam APBD Kabupaten Bulungan. Sehingga dukungan
dana pembangunan Kabupaten Bulungan menjadi lebih besar.
pEMERINTAH KABUPATEN BULUNGAN
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bulungan Tahun 2010 - 2015
141
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten
Bulungan Tahun 2010 – 2015 merupakan penyabaran dari Visi, Misi,
dan Program Bupati hasil Pemilihan Umum Daerah yang dilaksanakan
secara langsung pada tahun 2010.
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Bulungan Tahun 2010 – 2015 yang telah ditetapkan oleh
peraturan bupati hendaknya menjadi pedoman bagi Satuan Kerja
Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Bulungan untuk menyusun Rencana Strategi (RENSTRA) SKPD dan
selanjutnya menjadi pedoman dalam menyusunan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (RKPD).
Dalam upaya mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran, serta
melaksanakan program dan kegiatan yang tercantum dalam RPJMD
Kabupaten Bulungan Tahun 2010–2015, maka kaedah pelaksanaannya
adalah sebagai berikut:
1) Pelaksanaan RPJMD Kabupaten Bulungan Tahun 2010 – 2015
diarahkan dan dikendalikan langsung oleh Bupati Bulungan
dengan Pelaksana Harian Sekretaris Daerah Kabupaten Bulungan;
2) Dalam menyelenggarakan perencanaan pembangunan daerah,
Bupati Bulungan dibantu oleh Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah (Kepala Bappeda) Kabupaten Bulungan;
3) Seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang ada di
lingkungan Kabupaten Bulungan agar melaksanakan program-
program dalam RPJMD Kabupaten Bulungan Tahun 2010–2015
dengan sebaik-baiknya;
4) Setiap SKPD, baik yang berbentuk Badan, Dinas, Kantor, dan
Biro, berkewajiban untuk menyusun Rencana Strategis SKPD
(Renstra-SKPD) yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategi,
Kebijakan, Program, dan Kegiatan Pembangunan sesuai dengan
pEMERINTAH KABUPATEN BULUNGAN
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bulungan Tahun 2010 - 2015
142
tugas dan fungsi SKPD yang disusun dengan berpedoman pada
RPJMD Kabupaten Bulungan Tahun 2010 – 2015;
5) Penjabaran lebih lanjut RPJM Kabupaten Bulungan Tahun
2010 – 2015 untuk setiap tahunnya harus dilakukan melalui
penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten
Bulungan;
6) Penyusunan RKPD Kabupaten Bulungan harus dilakukan melalui
proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang)
yang dilaksanakan secara berjenjang, yaitu mulai dari Musrenbang
Desa/Kelurahan, Musrenbang Kecamatan, Forum SKPD, dan
Musrenbang Kabupaten;
7) RKPD Kabupaten Bulungan harus menjadi acuan bagi setiap
SKPD dalam menyusun Rencana Kerja SKPD (Renja-SKPD) yang
disusun dengan pendekatan berbasis kinerja;
8) Dalam hubungannya dengan keuangan daerah, keberadaan
RKPD Kabupaten Bulungan merupakan dasar penyusunan
Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD)
tahun anggaran berikutnya terutama sebagai rujukan dalam
penyusunan Kebijakan Umum APBD, serta penyusunan Prioritas
dan Plafon Anggaran Sementara;
9) Renja-SKPD yang disusun dengan pendekatan berbasis kinerja
harus menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan
Anggaran SKPD (RKA-SKPD);
10) Dalam pelakasanaan RPJMD Kabupaten Bulungan Tahun
2010 – 2015, setiap SKPD perlu memperkuat peran pemangku
kepentingan dalam mendukung pelaksanaan RPJMD Kabupaten
Bulungan Tahun 2010 – 2015 ini, dan melakukan sosialisasi
baik kepada aparat Pemerintah Kabupaten Bulungan Tahun,
perguruan tinggi, dan masyarakat sipil;
pEMERINTAH KABUPATEN BULUNGAN
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bulungan Tahun 2010 - 2015
143
11) Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan RPJMD
Kabupaten Bulungan Tahun 2010 – 2015, pengendalian dan
evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD Kabupaten Bulungan
Tahun 2010 – 2015 sebagai berikut.
a. Pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan dilakukan
oleh masing-masing Pimpinan SKPD;
b. Kepala Bappeda Kabupaten Bulungan menghimpun dan
menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan rencana
pembangunan dari masing-masing Pimpinan SKPD sesuai
dengan tugas dan kewenangannya;
c. Kepala SKPD melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan rencana
pembangunan SKPD periode sebelumnya;
d. Kepala Bappeda Kabupaten Bulungan menyusun evaluasi
rencana pembangunan berdasarkan hasil evaluasi Satuan
Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf
(c);
e. Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada huruf (d) menjadi
bahan bagi penyusunan rencana pembangunan daerah untuk
periode berikutnya.
12) Dengan mempertimbangkan berbagai hal yang diluar kendali
Pemerintah Kabupaten Bulungan dan diperkirakan dapat
menghambat pelaksanaan RPJM Daerah Kabupaten Bulungan,
maka berbagai strategi, arah kebijakan dan program yang telah
dikembangkan dapat ditinjau kembali dan hasilnya harus
dikonsultasikan kepada DPRD Kabupaten Bulungan untuk
mendapatkan pertimbangan lebih lanjut dalam proses
pelaksanaannya.