peraturan bupati kepulauan selayar nomor 16 tahun 2015 tentang
TRANSCRIPT
PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SELAYAR
NOMOR 16 TAHUN 2015
TENTANG
RENCANA KERJA PEMEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2016
PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
TAHUN 2015
1
BUPATI KEPULAUAN SELAYAR
PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SELAYAR
NOMOR 16 TAHUN 2015
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2016
BUPATI KEPULAUAN SELAYAR
Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Undang-Undang
Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan
Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah, Permendagri Nomor 54
Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah
Nomor 8 tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan,
Pengendalian, dan Evaluasi pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah, Pasal 1 angka 13 dan Pasal 2
huruf e, Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan
Selayar Nomor 13 Tahun 2011 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah
Kabupaten Selayar Tahun 2010 – 2015, perlu
menetapkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016;
b. bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah merupakan
landasan kebijakan operasional dalam rangka
pelaksanaan Pembangunan Daerah Kabupaten
Kepulauan Selayar;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
2
menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar
Tahun 2016;
Mengingat : 1.
Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959
Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
3
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5657);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang
Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian
Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4406);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4574);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang
Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang
Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
4
15. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang
Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4464);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan
Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang
Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4815);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang
Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4816);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4817);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2008 tentang
Perubahan Nama Kabupaten Selayar Menjadi
Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4889);
5
22. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
Tahun 2015-2019;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2011
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,
sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21
Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 30);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010
tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8
Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan,
Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
25. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10
Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-
2028 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan
Tahun 2008 Nomor 10);
26. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10
Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun
2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan
Tahun 2013 Nomor 1);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor
3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan
Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten
Selayar (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan
Selayar Tahun 2008 Nomor 3) sebagaimana telah
diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 8 Tahun
2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Selayar Nomor 3 Tahun 2008 tentang
Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja
6
Perangkat Daerah Kabupaten Selayar (Lembaran Daerah
Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2010 Nomor 36);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor
10 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kepulauan Selayar
Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten
Kepulauan Selayar Tahun 2009 Nomor 10);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor
3 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penyusunan
Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah
Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2010 Nomor 3);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor
13 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Kabupaten Selayar Tahun 2010 –
2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar
Tahun 2011 Nomor 13);
31. Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 17 Tahun
2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah
Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 3 Tahun 2010
tentang Tata Cara Penyusunan Pembangunan Daerah
dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan
Pembangunan Daerah (Berita Daerah Kabupaten
Kepulauan Selayar Tahun 2012 Nomor ....);
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN
SELAYAR TAHUN 2016.
Pasal 1
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016
merupakan merupakan Pedoman dalam Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara,
Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah (APBD) serta landasan kebijakan operasional bagi seluruh
Perangkat Daerah.
7
Pasal 2
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016
memuat :
a. tema dan prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2016;
b. rancangan kebijakan ekonomi daerah;
c. prioritas pembangunan; dan
d. rencana kerja dan pendanaannya.
Pasal 3
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016
terdiri dari :
a. Naskah Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kepulauan
Selayar Tahun 2016 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini; dan
b. Program Kegiatan Pembangunan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016
sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
Pasal 4
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati
ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar.
Ditetapkan di Benteng
pada tanggal 2015
BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,
SYAHRIR WAHAB
8
Diundangkan di Benteng
pada tanggal 2015
SEKRETARIS KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR,
ZAINUDDIN
BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2015 NOMOR …….
RKPD Kepulauan Selayar 2016 Page i
LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SELAYAR NOMOR 16 TAHUN 2015 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2016
NASKAH RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN
KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2016
RKPD Kepulauan Selayar 2016 Page ii
KATA PENGANTAR
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016, merupakan penjabaran pelaksanaan RPJPD 2005 – 2025 dan RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2010-2015 yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, kebijakan keuangan daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaan. Penyusunan RKPD juga mengacu pada RPJMD Provinsi dan RKP Nasional, terutama dalam sinkronisasi dan sinergitas isu-isu strategis, yang dituangkan dalam arah kebijakan kemudian dijabarkan ke dalam program dan kegiatan strategis.
........
RKPD Kepulauan Selayar 2016 Page iii
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR Ii DAFTAR ISI Iii DAFTAR TABEL v DAFTAR GRAFIK DAN DAFTAR GAMBAR vii DAFTAR SINGKATAN viii BAB I PENDAHULUAN 1 1.1 Latar Belakang 1 1.2 Dasar Hukum Penyusunan 4 1.3 Hubungan Antar Dokumen 8 1.4 Sistematika Dokumen RKPD 9
1.5 Maksud dan Tujuan 10 BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU
DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN
12
2.1. Gambaran Umum Kondisi Daerah 12 2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi 12 2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan
RKPD Sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD
38
2.2.1. Aspek Kesejahteraan Masyarakat 38 2.2.2 Aspek Pelayanan Umum 47 2.2.3 Aspek Daya Saing Daerah 65 2.3. Permasalahan Pembangunan Daerah 65 2.3.1 Permasalahan daerah yang berhubungan
dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah
2.3.2 Isu Strategis Daerah 71 BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN
KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH
75
3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah 75 3.1.1. Arahan Nasional di Bidang Ekonomi pada
Nasional 75
3.1.2. Arahan Kebijakan Ekonomi dalam RKPD Provinsi Sulsel
81
3.1.3. Arah Kebijakan RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016
83
3.1.4. Arah Kebijakan di Bidang Ekonomi dalam Dokumen RPJMD Tahun 2010-2015 dan RPJPD Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2005-2025
85
3.1.5. Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2014 & Perkiraan Tahun 2015
87
3.1.6. Tantangan dan Prospek Perekonomia Daerah Tahun 2016 dan Tahun 2017
91
3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah 95 3.2.1. Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka
Pendanaan 96
3.2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah 98
RKPD Kepulauan Selayar 2016 Page iv
BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH
TAHUN 2016
106
4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah 106 4.1.1. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan
Prioritas RKPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016
107
4.2. Prioritas Pembangunan Daerah 124 4.2.1. Matriks Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten
Kepulauan Selayar dalam RPJMD Tahun 2010-2015
127
4.2.2. Rumusan Usulan Program/Kegiatan Hasil Penelaahan Pokok – Pokok Pikiran DPRD Dan Validasi Kabupaten Kepulauan Selayar
139
4.2.3 Penjelasan Program Pembangunan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar dan Sasaran Kinerja Daerah
148
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS
DAERAH
172
BAB VI PENUTUP 173
RKPD Kepulauan Selayar 2016 Page v
DAFTAR TABEL
TABEL URAIAN HAL.
1 2 3
2.1 Luas Wilayah Kecamatan di Kabupaten Kepulauan Selayar 13
2.2 Curah Hujan Rata-rata pada stasiun Meteorologi Benteng 18
2.3 Curah Hujan Rata-rata pada stasiun Meteorologi Bontomatene 19
2.4 Penduduk Kabupaten Kepulauan Selayar Dirinci Menurut Kecamatan Tahun 2009 – 2013
35
2.5 Rata-Rata Penduduk Per Desa, Kepadatan dan Rata-rata Anggota Rumah Tangga
36
2.6 Jumlah Penduduk Menurut Kelomok Umur dan Jenis Kelamin 37
2.7 Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas Menurut Jenis Kegiatan 38
2.8 PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku 39
2.9 PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan 40
2.10 PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Kepulauan Selayar dengan Provinsi Sulawesi Selatan
41
2.11 PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan 2000
41
2.12 PDRB Perkapita dan Pertumbuhan Ekonomi Kepulauan Selayar 2000 ADHAB dan ADHK
43
2.13 Analisis Kinerja atas fokus Kesejahteraan Sosial 46
2.14 Analisis Kinerja atas fokus Seni Budaya dan Olah Raga 47
2.15 Analisis Kinerja atas fokus Layanan Urusan Wajib 48
2.16 Hasil Analisis Kinerja Penyelenggaraan Layanan Urusan Pilihan 63
2.17 Hasil Analisis Kemampuan Ekonomi Daerah 65
2.18 Keterkaitan Isu Strategis dan Prioritas Program Tingkat Nasional, Provinsi Sulawesi Selatan dan Kabupaten Kepulauan Selayar
72
3.1 Norma Pembangunan Kabinet Kerja dan Dimensi Pembangunan 77
3.2 Sasaran Makro RPJMN Tahun 2015 – 2019 78
3.3 Sasaran dan Asumsi Makro 78
3.4 Rincian Pertumbuhan PDB (%) 79
3.5 Kebutuhan Investasi Tahun 2016 79
3.6 Indikator Kinerja Daerah 81
3.7 Keterkaitan Antara Nawa Cita RPJMN 2015-2019 dan 11 Prioritas dalm RPJMD Provinsi Sulsel
84
3.8 Isu Strategis dalam RPJPD Tahun 2005 – 2025 86
3.9 PDRB Menurut Lapangan Usaha ADHB Tahun 2011-2015 96
RKPD Kepulauan Selayar 2016 Page vi
3.10 PDRB Menurut Lapangan Usaha ADHK Tahun 2009-2013 88
3.11 Perkembangan Konstribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2011-2015 Atas Dasar Harga Berlaku (HB) dan Harga Konstan (HK)
89
3.12 PDRB Berkapita dan Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2011-2013 90
3.13 Analisa Kondisi Lingkungan internal dan Eksternal 93
3.14 Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan Tahun 2013-2017 96
3.15 Realisasi dan Proyeksi Belanja Daerah 101
3.16 Realisasi dan Proyeksi/Target Pembiayaan Dearah 105
4.1 Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan Prioritas RKPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016
108
4.2 Hubungan Visi/Misi dan Tujuan/Sasaran Pembangunan 120
4.3 Matriks Prioritas Pembangunan Daerah dalam RPJMD Tahun 2010-2015
128
4.4 Rumusan Usulan Program/Kegiatan Hasil Penelaahan Pokok-Pokok Pikiran DPRD
139
4.5 Penjelasan Program Pembangunan Daerah Dan Sasaran Kinerja Daerah
148
DAFTAR GAMBAR DAN GRAFIK
URAIAN HAL.
1 2 3
Daftar Gambar
2.1 Gambar Peta administrasi 13
Daftar Grafik
2.1 Grafik Piramida Penduduk Tahun 2013 37
2.2 Grafik Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2009-2013 42
2.3 Grafik Laju Inflasi Tahun 2010-2014 43
2.4 Grafik Angka Kemiskinan Tahun 2007-2011 44
2.5 Grafik Angka Pengangguran Tahun 2005-2010 45
2.6 Grafik Angka Kriminalisasi Tahun 2005-2009 45
3.1 Grafik Laju Inflasi Tahun 2008-2012 91
RKPD Kepulauan Selayar 2016 Page vii
DAFTAR SINGKATAN
RKPD : Rencana Kerja Pemerintah Daerah RPJMD : Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah RPJPD : Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah RAPBD : Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah SKPD : Satuan Kerja Perangkat Daerah APBD : Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah RKA : Rencana Kerja Anggaran KUA : Kebijakan Umum APBD PPAS : Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara LPPD : Laporan Pelaksanaan Pemerintahan Daerah LKPJ : Laporan Keterangan Pertanggungjawaban ALKI : Alur Laut Kepulauan Indonesia PDRB : Produk Domestik Regional Bruto IPM : Indeks Pembangunan Manusia SMA : Sekolah Menengah Atas PTT : Pegawai Tidak Tetap SD : Sekolah Dasar APM : Angka Partisipasi Murni MDGs : Millenium Development Goals PLTS : Pembangkit Listrik Tenaga Surya PLTB : Pembangkit Listrik Tenaga Bayu PLTG : Pembangkit Listrik Tenaga Gas PLTMH : Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro MBR : Masyarakat Berpenghasilan Rendah LKM : Lembaga Keuangan Mikro LKND : Lembaga Keuangan Non Bank BUMN : Badan Usaha Milik Negara BUMD : Badan Usaha Milik Daerah CSR : Corporate Social Responsibility CD : Community Development BSP2S : Bantuan Stimulan Pembangunan Perumahan Swadaya RTRW : Rencana Tata Ruang Wilayah TPAK : Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja PTSP : Pelayanan Terpadu Satu Pintu ULP : Unit Layanan Pengadaan SDM : Sumber Daya Manusia SPIP : Sistem Pengendalian Intern Pemerintah LPSE : Layanan Pengadaan Secara Elektronik LHKPN : Laporan Hasil Kekayaan Pejabat Negara
RKPD Kepulauan Selayar 2016 Page 1
BAB I. PENDAHULUAN
Berikut ini disajikan penjelasan mengenai gambaran umum penyusunan
rancangan RKPD untuk membantu pemahaman pada bab-bab
berikutnya.
1.1. Latar Belakang
Pembangunan daerah sebagai bagian integral dari
pembangunan nasional merupakan upaya sistematis dan
berkelanjutan yang melibatkan seluruh komponen daerah yaitu
Pemerintah Daerah, dunia usaha (swasta), maupun masyarakat
(komunitas). Semua komponen tersebut memerlukan sinergitas dan
integrasi dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan daerah
secara bertahap.
Melalui Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar
Nomor 10 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah (RPJD) Tahun 2005 – 2025 Kabupaten Kepulauan
Selayar, ditetapkan bahwa Visi Kabupaten Kepulauan Selayar
Tahun 2025 adalah “MEWUJUDKAN SELAYAR SEBAGAI
KABUPATEN MARITIM, TERDEPAN, MAPAN MANDIRI DAN
BERKELANJUTAN”. Visi ini kemudian dibagi ke dalam 4 tahap
pembangunan jangka menengah yaitu Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang kemudian dituangkan
dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang berjangka
tahunan.
Tahun 2016 seharusnya telah masuk pada tahapan RPJMD
ketiga yaitu Tahun 2015 – 2020. Pada kenyataannya, RPJMD ketiga
belum tersusun sampai dengan disusunnya RKPD Tahun 2016 ini.
Namun demikian, hal ini telah diantisipasi dalam RPJMD Tahun
2010 – 2015 yang mencantumkan pedoman transisi pada
penyusunan RKPD dan RAPBD tahun pertama kepemimpinan
kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih periode berikutnya
untuk menjaga kesinambungan pembangunan dan sebagai pengisi
kekosongan setelah RPJMD kedua berakhir. Pedoman transisi
RPJMD Tahun 2010 – 2015 adalah dengan tetap mengacu kepada
penyelesaian permasalahan pembangunan yang belum tertangani
sampai dengan akhir periode RPJMD dan masalah dalam
pelaksanaan pembangunan tahun pertama masa pemerintahan
baru.
RKPD Kepulauan Selayar 2016 Page 2
Saat ini, pelaksanaan pembangunan daerah masih mengikuti
arah yang digariskan dalam RPJMD Tahun 2010-2015 yang
merupakan penjabaran Visi Pembangunan Kabupaten Kepulauan
Selayar yaitu SELAYAR SEBAGAI KABUPATEN KEPULAUAN YANG
MAJU, SEJAHTERA DAN RELIGIUS.
Ini juga sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 287
Permendagri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara
Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah. Oleh karena itu, kebijakan pembangunan
daerah yang dituangkan dalam RKPD Tahun 2016 disusun
berdasarkan arahan visioner RPJPD Tahun 2005 - 2025, dengan
tetap memperhatikan RPJMD Tahun 2010 – 2015, perubahan
lingkungan strategis, arahan Pimpinan Daerah Kepulauan Selayar
di berbagai kesempatan, masukan dari legislatif dan masyarakat
secara langsung serta hasil evaluasi pemerintah daerah. Sehingga,
RKPD Tahun 2016 memuat prioritas pembangunan daerah yang
digariskan dalam RPJMD Tahun 2010-2015 dan tetap mengacu ke
RPJPD Tahun 2005 – 2025. RKPD Tahun 2016 tidak hanya memuat
prakarsa dalam menjawab isu strategis pembangunan daerah, tetapi
juga mempertimbangkan dinamika perubahan di lingkungan
strategis baik eksternal maupun internal. Adapun tema RKPD
Tahun 2016 adalah “Memantapkan Sektor Perikanan dan
Pariwisata bagi Peningkatan Daya Saing Daerah”.
Seiring dengan peningkatan semangat pelaksanaan agenda
reformasi pada tingkat nasional dan semakin banyaknya berbagai
bentuk penghargaan yang diberikan oleh Pemerintah kepada
daerah-daerah yang dinilai berhasil dalam penyelenggaraan
pemerintahan terutama pada sektor-sektor strategis, Pemerintah
Kabupaten Kepulauan Selayar juga telah melakukan langkah-
langkah strategis dalam rangka pelaksanaan agenda reformasi
birokrasi dalam mendukung pencapaian tujuan Nasional.
Stabilitas ekonomi daerah yang terjaga dan pertumbuhan
ekonomi yang tinggi menciptakan lapangan kerja dan mengurangi
tingkat kemiskinan. Korelasi tersebut menunjukan kinerja
Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar yang tidak hanya bekerja
sendiri tetapi juga mampu merangkul semua kalangan melalui
kebijakan produktif yang diejawantahkan dengan program dan
RKPD Kepulauan Selayar 2016 Page 3
kegiatan peningkatan kesejahteraan dan pemberdayaan ekonomi
masyarakat. Mencermati kemajuan yang dicapai hingga Tahun
2014, optimisme untuk terjadinya peningkatan kesejahteraan dalam
kecepatan dan besaran yang lebih tinggi. Namun demikian, banyak
tantangan yang masih harus dihadapi. Sebagai contoh, meski
dikatakan menurun, jumlah pengangguran dan jumlah penduduk
miskin relatif masih banyak sehingga harus terus dikurangi. Sektor-
sektor perekonomian yang dipandang masih tertinggal harus
didorong lebih cepat agar mampu memberikan kontribusi terhadap
kemajuan Pembangunan Daerah. Berbagai ganjalan yang
menghambat perekonomian daerah untuk tumbuh lebih tinggi
harus dibenahi dengan cepat, diantaranya yaitu: Ketersediaan dan
kualitas infrastruktur yang masih harus ditingkatkan termasuk
dengan mendorong partisipasi masyarakat dan swasta dalam
pembangunan; dan Kinerja Birokrasi yang dianggap masih kurang
efektif akan ditangani agar pelayanan kepada masyarakat dapat
lebih meningkat.
Momentum pertumbuhan ekonomi daerah yang telah diraih
harus tetap dijaga agar peningkatan kesejahteraan rakyat terutama
pengentasan kemiskinan dan penurunan angka pengangguran
dapat dipercepat. Namun, upaya untuk meningkatkan
kesejahteraan rakyat harus terus dilakukan tanpa melalaikan
persoalan kelestarian lingkungan hidup.
Sebagai dokumen perencanaan Pembangunan Daerah, RKPD
Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016 memuat Rencana Kerja
SKPD yang akan dilaksanakan pada Tahun 2016, Prioritas
Pembangunan Daerah, Indikator Hasil Program, Pokok-pokok
pikiran DPRD, penanggung jawab Program, dan Rincian Pagu
Indikatif Pembiayaan untuk mencapai sasaran program, dengan
demikian RKPD mempunyai fungsi pokok sebagai berikut:
1. menjabarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Tahun 2010-2015 ke dalam rencana operasional;
2. memelihara konsistensi antara capaian tujuan perencanaan
strategi jangka panjang dan menengah dengan tujuan
perencanaan dan penganggaran tahunan Pembangunan Daerah;
3. mengarahkan proses penyusunan RENJA dan RKA SKPD;
4. menjadi dasar pedoman dalam penyusunan KUA, PPAS, RAPBD,
dan APBD;
RKPD Kepulauan Selayar 2016 Page 4
5. instrumen bagi Pemerintah Daerah untuk mengukur Kinerja
Penyelenggaraan Fungsi dan Urusan Wajib Daerah;
6. instrumen bagi Pemerintah Daerah sebagai acuan penyusunan
LPPD kepada Pemerintah, LKPJ kepada DPRD; dan
7. menyediakan informasi bagi pemenuhan Laporan Evaluasi
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang perlu disampaikan
kepada Pemerintah Tingkat Atas.
1.2. Dasar Hukum Penyusunan
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan
Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun2005 –
2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor
33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4700);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);
RKPD Kepulauan Selayar 2016 Page 5
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang
Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian
Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4406);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4574);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah
Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4577);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Cara
Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
RKPD Kepulauan Selayar 2016 Page 6
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4464);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Provinsidan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi
Perangkat Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4741);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman
Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang
Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,
Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara
RepublikIndonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2008 tentang Perubahan
Nama Kabupaten Selayar Menjadi Kabupaten Kepulauan Selayar
Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4889);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2011 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah
diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 30);
RKPD Kepulauan Selayar 2016 Page 7
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008
tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
25. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun
2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 – 2028 (Lembaran Daerah
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 Nomor 10);
26. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun
2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013 – 2018 (Lembaran Daerah
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013 Nomor 1);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 3 Tahun
2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja
Perangkat Daerah Kabupaten Selayar (Lembaran Daerah
Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2008 Nomor 3)
sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 8 Tahun
2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Selayar Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan,
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah
Kabupaten Selayar (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan
Selayar Tahun 2010 Nomor 36);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 10
Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah (RPJPD) Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2005 –
2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun
2009 Nomor 10);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 3 Tahun
2010 tentang Tata Cara Penyusunan Pembangunan Daerah dan
Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2010
Nomor 3);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 13
Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Kabupaten Selayar Tahun 2010 – 2015 (Lembaran
Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2011 Nomor 13);
RKPD Kepulauan Selayar 2016 Page 8
31. Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 17 Tahun 2012
tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten
Kepulauan Selayar Nomor 3 Tahun 2010 tentang Tata Cara
Penyusunan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan
Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Berita Daerah
Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2012 Nomor ....);
1.3. Hubungan Antar Dokumen
Sinergi antar dokumen merupakan penentu utama kelancaran
pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan. Sinergi pusat-
daerah dan antar daerah dilakukan dalam seluruh proses mulai
dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi yang
mencakup kerangka kebijakan, regulasi, anggaran, kelembagaan,
dan pengembangan wilayah.
Pola perencanaan pembangunan daerah sama dengan pola
perencanaan pembangungan nasional, dimana RPJP Nasional
menjadi acuan dalam penyusunan RPJP Daerah. Selain itu, RPJM
Nasional menjadi pedoman penyusunan RPJM Daerah dan RKP
Nasional menjadi acuan pula dalam penyusunan RKP Daerah
melalui musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang).
Rencana Kerja Pembangunan Daerah ini menjadi pedoman dalam
penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD),
sebagaimana digambarkan dalam bagan alir dibawah ini :
Bagan Alir Keterkaitan antar dokumen perencanaan pembangunan daerah
Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar
RKPD Kepulauan Selayar 2016 Page 9
1.4. Sistematika Dokumen RKPD
Sistematika dokumen RKPD Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun
2016 terdiri atas:
BAB I : PENDAHULUAN
Menguraikan tentang latar belakang penyusunan RKPD,
dasar hukum penyusunan, hubungan antardokumen
RKPD dengan dokumen perencanaan pembangunan
lainnya, maksud dan tujuan penyusunan RKPD Tahun
2016 dan sistematika penyusunan RKPD.
BAB II : EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU
Menguraikan penjelasan tentang gambaran umum
kondisi daerah dan hasil evaluasi RKPD tahun 2014
dan permasalahan pembangunan daerah dengan sub
bab sebagai berikut:
a. Gambaran umum kondisi daerah menjelaskan
tentang kondisi daerah mencakup aspek geografi dan
demografi, kesejahteraan masyarakat, pelayanan
umum, dan daya saing daerah.
b. Evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD
sampai dengan tahun berjalan dan realisasi RPJMD
mencakup capaian kinerja penyelenggaraan
pemerintahan daerah menurut urusan/bidang
urusan pemerintahan daerah, program, kegiatan,
realisasi target kinerja, lokasi dan SKPD penanggung
jawab. Hasil evaluasi dimaksud merupakan
kompilasi dari hasil penilaian realisasi pencapaian
target, penyerapan dana, dan kendala yang dihadapi
atas pelaksanaan Renja SKPD berdasarkan laporan
sampai dengan Triwulan IV Tahun 2014 dan target
program/kegiatan RKPD tahun 2015.
c. Permasalahan pembangunan daerah, berisi uraian
rumusan umum permasalahan pembangunan
daerah berdasarkan hasil analisis gambaran umum
kondisi daerah dan evaluasi pelaksanan program
dan kegiatan RKPD Tahun 2014 yang menjadi isu
permasalahan daerah yang berhubungan dengan
prioritas pembangunan daerah, dan permasalahan
lainnya yang berhubungan dengan layanan dasar
RKPD Kepulauan Selayar 2016 Page 10
dan pengelolaan potensi unggulan daerah.
BAB III : RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH
BESERTA KERANGKA PENDANAAN
Menguraikan kondisi ekonomi daerah tahun lalu dan
tahun berjalan, yang antara lain mencakup indikator
pertumbuhan ekonomi daerah, sumber-sumber
pendapatan dan kebijakan pemerintah daerah dalam
mendanai pembangunan daerah Tahun 2015, meliputi
pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan
daerah dengan uraian sampai dengan kelompok, jenis,
dan objek pendapatan, belanja dan pembiayaan.
BAB IV : PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH
Menguraikan prioritas dan sasaran pembangunan
daerah Tahun 2016 berdasarkan analisis terhadap hasil
evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu dan target yang
direncanakan dalam RPJMD Tahun 2016, sehingga
dapat digambarkan permasalahan pembangunan
daerah dan isu strategis yang mendesak dengan
mempertimbangkan kerangka ekonomi daerah dan
kemampuan pendanan Tahun 2016.
BAB V
:
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS
DAERAH
Berisi rincian program/kegiatan pokok RKPD Tahun
2016, SKPD pelaksana, indikator capaian masing-
masing program dan kegiatan serta pagu indikatifnya.
BAB VI : PENUTUP
Penutup yang berisi harapan-harapan dalam
mengimplementasikan RKPD Tahun 2016.
1.5. Maksud dan Tujuan
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Kepulauan
Selayar Tahun 2016 disusun dengan maksud:
RKPD Kepulauan Selayar 2016 Page 11
1. menyediakan acuan resmi bagi Pemerintah Daerah dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah dalam rangka menyusun Rancangan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang didahului
dengan penyusunan Kebijakan Umum APBD, dan penentuan
Prioritas dan Pagu Anggaran Sementara; dan
2. sebagai pedoman Penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja
Perangkat Daerah Tahun 2016.
Adapun tujuannya adalah:
1. sebagai acuan bagi seluruh SKPD/Camat/Desa/Lurah dalam
lingkup Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar dalam
menyusun program dan kegiatan yang dianggarkan melalui
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi, dan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara pada Tahun Anggaran 2016; dan
2. untuk menciptakan sinergi dalam pelaksanaan pembangunan
daerah antar wilayah, antar sektor pembangunan dan antar
tingkat pemerintahan serta menciptakan efisien alokasi sumber
daya dalam pembangunan daerah serta integrasi peran dunia
usaha, Perguruan Tinggi dan Komunitas dalam mewujudkan
pembangunan sektoral dan perkuatan Pembangunan
Kewilayahan untuk mempercepat kesejahteraan masyarakat.
RKPD Kepulauan Selayar 2016 Page 12
BAB II. EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
2.1. Gambaran Umum Kondisi Daerah
2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi
2.1.1.1. Letak, Luas dan Batas Wilayah
Secara geografis wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar terletak antara
5042’~70 35’ Lintang Selatan dan 1200 15’~122’ 30’ Bujur Timur. Kabupate
Kepulauan Selayar merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Sulawesi
Selatan, dan satu-satunya Kabupaten yang terpisah dari Pulau Sulawesi,
dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Bulukumba;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Laut Flores;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Selat Makassar; dan
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Laut Flores dan Nusa Tenggara
Timur.
Kabupaten Kepulauan Selayar terletak di tengah bentangan barat-
timur Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan berada di antara Alur
Laut Kepulauan Indonesia (ALKI), yakni ALKI II dan III. Keunggulan
tersebut dilengkapi lagi dengan bentangan garis pantai yang mayoritas
berbatasan dengan laut dalam, yang selama ini digunakan sebagai jalur lalu
lintas transportasi domestik, nasional dan internasional. Jalur transportasi
tersebut melalui Selat Selayar, sehingga Selayar sangat potensil
dikembangkan sebagai Pusat Distribusi Logistik 9 bahan kebutuhan pokok
dan bahan bakar minyak ke Kawasan Timur Indonesia (KTI). Lebih jauh lagi
pengembangan Selayar dan pulau-pulau kecil di sekitarnya didukung pula
oleh potensi sumberdaya alam, terutama di sektor perminyakan di kawasan
utara Pulau Selayar, sektor perikanan dan pariwisata di kawasan tengah
dan selatan Pulau Selayar dan Taman Nasional Laut Takabonerate.
Wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar terdiri atas 130 Pulau baik
pulau besar maupun pulau kecil. Gugusan Kepulauan tersebut sebagian
dihuni penduduk, sebagian lagi adalah pulau yang tidak berpenghuni.
Pulau-pulau berpenghuni tersebut antara lain Pulau Pasi Tanete, Pulau Pasi
Gusung, Bahuluang, Tambolongang, Polassi, Jampea, Lambego, Bonerate,
Pasi Tallu, Kakabia, Jinato, Kayuadi, Rajuni, Rajuni Bakka, Rajuni Ki’di,
Kalaotoa, Latondu, Pulo Madu dan lain-lain. Jumlah keseluruhan pulau
berpenghuni 26 buah. Gambaran wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar
secara administratif, dapat dilihat pada gambar 2.1 di bawah ini:
RKPD Kepulauan Selayar 2016 Page 13
Gambar 2.1 Peta Administratif Kabupaten Kepulauan Selayar
Luas keseluruhan wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar adalah
10.503,69 km2 dimana luas daratan 1.357,03 km2, sedangkan luas laut
9.146,66 km2, dengan panjang garis pantai yaitu 670 km. Secara
administratif pada tahun 2008 Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar
terbagi menjadi 11 Kecamatan, 81 desa dan 7 kelurahan. Sebanyak 5 (lima)
kecamatan berada di Kepulauan, masing-masing Kecamatan Pasimarannu
dengan ibukotanya Bonerate, Kecamatan Pasimasunggu dengan ibukotanya
Benteng Jampea, Kecamatan Pasimasunggu Timur ibukotanya Ujung
Jampea, Kecamatan Taka Bonerate ibukotanya Kayuadi, dan Kecamatan
Pasilambena ibukotanya Kalaotoa. Adapun 6 kecamatan lainnya berada di
daratan Pulau Selayar, masing-masing Kecamatan Benteng ibukotanya
Benteng, Kecamatan Bontoharu ibukotanya Matalalang, Kecamatan
Bontosikuyu ibukotanya Pariangan, Kecamatan Bontomanai ibukotanya
Polebunging, Kecamatan Buki ibukotanya Buki dan Kecamatan
Bontomatene ibukotanya Batangmata. Berikut adalah rincian luas wilayah
per Kecamatan di Kabupaten Kepulauan Selayar.
Tabel 2.1 Luas Wilayah Kecamatan di Kabupaten Kepulauan Selayar
No Kecamatan Luas (km2)
1 Pasimarannu 176,35
2 Pasilambena 102,99
3 Pasimasunggu 114,5
4 Taka Bonerate 221,07
5 Pasimasunggu Timur 47,93
6 Bontosikuyu 199,11
7 Bontoharu 129,75
8 Benteng 7,12
9 Bontomanai 115,56
10 Bontomatene 159,92
11 Buki 82,73
Sumber: Kepulauan Selayar Dalam Angka (BPS, 2014)
RKPD Kepulauan Selayar 2016 Page 14
A. Topografi dan Kondisi Tanah
Kondisi topografi Kabupaten Kepulauan Selayar bervariasi, sebagian
tanah datar dan ada yang agak miring. Fisiografi Pulau Selayar terbagi
dalam beberapa morfologi bentuk lahan. Satuan-satuan morfologi bentuk
lahan Pulau Selayar dapat dikelompokkan menjadi tiga satuan morfologi,
yaitu:
Satuan morfologi tersebut di atas dikontrol oleh batuan dan struktur
dan formasi geologi yang ada di Pulau Selayar. Satuan morfologi daratan
alluvial pantai menempati daratan sempit di pantai barat Pulau Selayar dan
terbentuk oleh endapan pasir, pantai lempungan, kerikil yang bersifat lepas
dan lapisan tipis batu gamping koral. Sedangkan batuan morfologi
perbukitan gelombang dan satuan morfologi perbukitan dengan lereng terjal
umumnya menempati bagian barat dengan ketinggian 356-657 meter di
atas permukaan laut. Bentang alam yang tinggi di sini di antaranya puncak
Gunung Bontoharu (435 m), Gunung Bontokali (353 m), serta Gunung
Bontosikuyu (607 m). Satuan morfologi ini ditempati oleh endapan hasil
gunung api berupa breksi, lafa, konglomerat, tufa dengan batuan dengan
selingan batuan sedimen laut. Persentase kelas kelerengan Pulau Selayar
umumnya didominasi oleh lereng landai (2-15%), dan semakin ke Selatan
kelerengan tersebut semakin besar. Kecamatan Bontosikuyu mempunyai
kelas sangat terjal (>40%) mencapai 43,97% terhadap luas wilayah
kecamatan, sedangkan di Kecamatan Bontoharu lereng sangat terjal
mencapai 33,12%, akan tetapi kebalikannya di Kecamatan Bontomatene
dimana lereng sangat terjal hanya mencapai 4,21% dari luas wilayah
kecamatan.
Adapun jenis tanah yang ada di Kabupaten Kepulauan Selayar sangat
bervariasi berdasarkan hasil analisis iklim, geologi (bahan induk), topografi
(kemiringan lereng) serta analisis vegetasi yang ada. Demikian pula
penyebarannya sangat bervariasi. Berdasarkan penamaan jenis tanah
sistem FAO dikenal jenis tanah Alluvial Matime yang terdapat pada pesisir
pantai sampai jenis tanah latosol yang berada di daerah bergunung.
Sedangkan berdasarkan penamaan tanah berdasarkan sistem USDA maka
dikenal jenis tanah Emtisol sampai Ultisol. Jenis tanah adalah turunan atau
rincian dari jenis tanah berdasarkan sifat-sifat lapisan perinci atau horizon
tanah. Macam tanah yang terdapat di Pulau Selayar adalah sebagai berikut:
RKPD Kepulauan Selayar 2016 Page 15
Tanah Litosol. Tanah ini terbentuk pada batuan kapur pada ketinggian
lebih dari 100 meter, bentuk wilayahnya berbukit sampai bergunung
dengan lereng-lereng sangat terjal sampai vertikal. Penampang tanah
sangat tipis dan terdapat di sela-sela batu gamping berwarna coklat tua,
lempung berdebu, gumpal sempai pejal, agak keras.
Tanah Regosol Kelabu. Tanah jenis ini terdapat di sepanjang pantai
barat Pulau Selayar, dari utara sampai ke Kota Benteng, pada ketinggian
hingga 2 meter di atas permukaan laut. Bahan induknya endapan pasir
dari tufa dan batuan alkali. Penampang tanah dalam, lapisan atas
berwarna coklat tua sampai coklat, pasir granuler berbutir tunggal lepas
lapisan bawah kelabu muda, pasir, berbutir tunggal lepas.
Kompleks Rensine dan Regosol. Tanah ini terdapat pada batuan tua
dan batu gamping koral. Bentuk wilayah berbukit dengan lereng landai
sampai curam dan tidak teratur. Rensine mempunyai lapisan tanah tipis,
berwarna coklat tua kekelabuan sampai coklat tua lempung berliat remah
dan gembur. Lapisan tanah sedalam lebih kurang 25 cm, terletak di atas
kapur lunak. Regosol berwarna coklat sangat kekelabuan, berkerikil,
gumpal, gembur. Lapisan bawah coklat tua kekelabuan sampai coklat
pucat liat berdebu, pejal gembur terdapat banyak batu besar dan kerikil
di permukaan dan di dalam penampang tanah.
Mediteran Coklat Tua. Kelompok tanah ini terdapat memanjang dari
utara-selatan, dari Bontomatene sampai Barang-barang, dengan
ketinggian antara 15-50 meter di permukaan. Bentuk wilayahnya
berombak sampai bergelombang. Bahan induk serpih bercampur tufa.
Penampang tanah cukup dalam dengan lapisan atas berwarna coklat,
lempung berdebu sampai liat, gumpal sampai kubus, keras sampai
sangat keras. Lapisan tanah bawah coklat tua kekuningan sampai coklat
kekuningan, lempung berdebu, gumpal sampai pejal, sangat keras.
Kompleks Mediteran Merah dan Litosol. Jenis tanah ini terdapat di
bagian utara Pulau Selayar, bentuk wilayahnya bergelombang dan miring
ke arah pantai. Bentuk induknya batu gamping setempat terdapat batu
koral. Tanah mediteran berpenampang sedang, lapisan atas debu, remah
sampai agak gembur. Tanah litosol mempunyai lapisan tanah sangat tipis
dengan singkapan-singkapan batu kapur.
B. Geologi
Kondisi geologi Kabupaten Kepulauan Selayar dapat dibedakan
menjadi dua bagian, yaitu geologi Pulau Selayar dan geologi pulau-pulau
RKPD Kepulauan Selayar 2016 Page 16
kecil yang termasuk wilayah administratif Kabupaten Kepulauan Selayar.
Geologi Pulau Selayar masih berhubungan dengan geologi Sulawesi Selatan
bagian Selatan. Sedang geologi pulau-pulau kecil di kabupaten ini, yang
terletak di Laut Flores, kemungkinan berhubungan dengan geologi Pulau
Buton.
Batuan tertua yang menyusun Pulau Selayar adalah batuan gunung
api Formasi Camba yang berumur Miosen Tengah hingga Miosen Akhir.
Bagian bawah dari Formasi Camba tersusun oleh breksi, lava, konglomerat
dan tufa. Di atasnya dijumpai batuan sedimen laut yang berselingan dengan
batuan gunungapi. Batuan-batuan Formasi Camba dijumpai di bagian
tengah pulau dengan arah penyebaran utara-selatan. Di atas Formasi
Camba dijumpai Formasi Walanae yang menjemari dengan Batu gamping
Selayar. Formasi Walanae terdiri dari batupasir yang berselingan dengan
batu lanau, tufa, napal, batu lempung, konglomerat, dan batu gamping.
Formasi ini berumur dari Miosen Tengah hingga Pliosen.
Penyebaran batuan Formasi Walanae memanjang di bagian barat
Pulau Selayar dari utara ke selatan. Batu gamping Selayar penyebarannya
terutama di bagian utara dan barat, dan terdiri dari batu gamping pejal,
batu gamping koral, dan kalkarenit dengan sisipan napal dan batu pasir
gampingan. Umur dari batu gamping Selayar adalah Miosen Akhir sampai
Pliosen Awal. Batuan termuda yang tersingkap di Pulau Selayar adalah
endapan aluvial dan terumbu karang. Endapan aluvial yang merupakan
sedimen pantai dan terdiri dari hasil rombakan batuan yang tersingkap di
daratan, dijumpai di sepanjang pantai barat bagian tengah dan utara pulau.
Endapan aluvial terdiri dari kerikil, pasir, lempung, lumpur dan rombakan
terumbu karang.
Pada umumnya pulau-pulau kecil di Kabupaten Kepulauan Selayar
disusun oleh terumbu karang. Beberapa pulau menunjukkan kondisi
geologi yang sangat berbeda dengan daratan Pulau Selayar. Beberapa pulau
disusun oleh batuan beku yang berasal dari kerak kontinen seperti halnya
Pulau Buton. Pulau-pulau ini adalah Pulau Jampea yang disusun oleh
batuan beku granit, Pulau Kayuadi bagian utara disusun oleh batuan beku
yang bersifat menengah. Keberadaan pulau-pulau ini sampai sekarang
masih menjadi obyek penelitian yang menarik bagi pakar geologi. Batuan-
batuan yang menyusun Pulau Selayar pada umumnya terlihat lemah
sampai sedang dengan kemiringan batuan ke arah barat dan jurus
perlapisannya relatif utara-selatan.
RKPD Kepulauan Selayar 2016 Page 17
C. Hidrologi
Kondisi hidrologi Pulau Selayar sangat berkaitan dengan tipe iklim
dan kondisi geologi pulau ini. Kondisi hidrologi permukaan ditentukan oleh
sungai-sungai yang ada di Pulau Selayar, yang pada umumnya debit air
sungai-sungai tersebut relatif kecil akibat sempitnya daerah aliran sungai
dan sistem sungainya. Akibat sistem pengaliran langsung ke laut dan
kondisi batuan yang berkelurusan (straight) rendah, serta curah hujan yang
tidak mendukung sungai-sungai yang ada di Kabupaten Kepulauan Selayar,
sehingga besaran debit air sungai-sungai di Selayar sulit diukur.
Berdasarkan susunan stratigrafi dan struktur geologi, maka pada wilayah
bagian tengah (yang merupakan sebaran endapan formasi Walanae)
merupakan suatu formasi lapisan batuan pembawa air yang bersifat
tertekan (aresian aquifes) dengan debit air kecil sampai sedang (kurang dari
1-3 liter/detik).
Air tanah bebas (watertable groundwater) dijumpai pada endapan
alluvial dan endapan pantai, endapan formasi Walanae serta pada lembah-
lembah yang ditempati oleh endapan batuan formasi Camba. Tingkat
kedalaman air tanah sangat bervariasi tergantung pada keadaan alam dan
jenis lapisan batuan. Pada endapan alluvial dan endapan pantai, tingkat
kedalaman muka air tanahnya berkisar antara 5 – 6 meter, dan sangat
dipengaruhi oleh intrusi air laut. Air tanah bebas ini dapat dijumpai pada
daerah yang ditutupi oleh endapan batu gamping Selayar dari formasi
Walanae berupa aliran tanah terbatas rekahan ataupun ruang akibat
pelarutan yang membentuk sungai bawah tanah. Sumber air yang ada
sangat terbatas, sehingga hampir keseluruhannya telah termanfaatkan
untuk memenuhi keperluan penduduk. Indikasi keberadaan mata air
tersebut terdapat di beberapa wilayah antara lain: Batangmata Sapo,
Lembang Lembang, Bonto dan sebelah timur Tiletile, dengan besaran debit
air relatif kecil sampai sedang (1 – 4 liter/detik).
Sistem aliran hidrogeologi di Pulau Selayar menunjukkan adanya
pergerakan air, baik air permukaan maupun air tanah menuju ke kawasan
perairan laut. Pada daerah yang ditempati satuan batu gamping, aliran air
tanah terbatas pada rekahan ataupun ruang akibat pelarutan membentuk
sungai-sungai bawah tanah. Ini dapat dijumpai di sekitar wilayah Tajuiya,
Tamasongia dengan debit air yang bervariasi. Keterbatasan sumber air
akibat cakupan luas DAS yang relatif sempit, struktur batuan permukaan
dan catchment area sangat sempit menjadi tolak ukur untuk menggali
potensi air. Oleh karena itu arahan penggunaan lahan pada kawasan
RKPD Kepulauan Selayar 2016 Page 18
potensial resapan air dibatasi untuk kawasan budidaya dan penggalian
sumber air tanah khususnya kawasan Utara.
D. Klimatologi
Curah hujan di suatu tempat antara lain di pengaruhi oleh keadaan
iklim, keadaan geografi dan perputaran/pertemuan arus udara.
Berdasarkan pencatatan stasiun meteorologi Benteng secara rata-rata
jumlah hari hujan sekitar 11 hari dengan jumlah curah hujan 216 mm pada
tahun 2013. Sementara itu, berdasarkan stasiun meteorologi Bontomatene
secara rata-rata jumlah hari hujan sekitar 5 hari dengan jumlah curah
hujan 18,16 mm pada tahun 2013. Berikut disajikan jumlah hari
hujan/curah hujan di stasiun meteorologi pada Tabel di bawah ini:
Tabel 2.2 Curah Hujan Rata-rata pada Stasiun Meteorologi Benteng Kab. Kepulauan Selayar Tahun 2011-2013
Bulan
2011 2012 2013
Hari Hujan (hari)
Curah Hujan (mm)
Hari Hujan (hari)
Curah Hujan (mm)
Hari Hujan (hari)
Curah Hujan (mm)
Januari 12 128 11 173 22 477
Februari 9 102 12 193 12 136
Maret 11 78 16 177 4 43
April 12 238 15 158 15 313
Mei 10 201 16 342 15 211
Juni 5 108 7 172 11 480
Juli 7 58 11 60 14 312
Agustus - - 2 13 1 15
September 1 2 1 11 - -
Oktober 6 59 3 19 4 22
November 16 172 12 293 11 171
Desember 9 321 16 305 20 420
Rata-rata per bulan
9 133,36
16 168 11 216
Sumber: Kepulauan Selayar Dalam Angka (BPS 2014)
Berdasarkan data pada Stasiun Meteorologi Benteng (Tabel 2.1), hujan
turun tersebar dengan bulan-bulan relatif basah (≥100 mm) antara Bulan
Januari- Juni dan Bulan November-Desember dan bulan-bulan relatif
kering (≤ 60 mm) antara Bulan Juli-Oktober. Berdasarkan data dari Stasiun
Meteorologi Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar termasuk tipe curah
hujan C dimana termasuk kategori sedang, dengan nilai Q = 50% dimana Q
adalah perbandingan rata-rata jumlah bulan kering (≤ 60 mm) dibagi
dengan rata-rata jumlah bulan basah (≥100 mm) dikalikan 100 %.
Sedangkan rata-rata jumlah curah hujan tahunan 146,25 mm/tahun
dengan rata-rata jumlah hari hujan 10 hari/tahun.
RKPD Kepulauan Selayar 2016 Page 19
Tabel 2.3 Curah Hujan Rata-rata pada Stasiun Meteorologi Bontomatene Kab. Kepulauan Selayar Tahun 2011-2013
2011 2012 2013
Bulan Hari Hujan (hari)
Curah Hujan (mm)
Hari Hujan (hari)
Curah Hujan (mm)
Hari Huja
n (hari
)
Curah Hujan (mm)
Januari 4 5 3 17 7 25
Februari 1 2 6 9 2 4
Maret 2 3 7 16 4 43
April 4 9 7 14 5 11
Mei 6 18 7 15 9 60
Juni 2 6 1 34 8 25
Juli - - - - 7 17
Agustus - - - - 1 1
September 1 5 - - - -
Oktober 3 13 - - 1 1
November 5 12 4 17 5 6
Desember 4 7 4 11 11 25
Rata-rata per bulan 3,2 8 3,25 11,08 5 18,16
Sumber: Kepulauan Selayar Dalam Angka (BPS 2014)
Sedangkan berdasarkan data pada Stasiun Meteorologi Bontomatene
(tabel 2.2), hujan turun tersebar dengan bulan-bulan relatif basah (≥100
mm) antara Bulan April-Juli dan Bulan November-Desember dan bulan-
bulan relatif kering (≤ 60 mm) antara Bulan Februari-Maret dan Bulan Juli-
Oktober. Menurut tipe hujan dari Schmidt dan Ferguson (1951),
berdasarkan data dari Stasiun Meteorologi Bontomatene, Kabupaten
Kepulauan Selayar termasuk tipe curah hujan A dimana termasuk kategori
agak kering, dengan nilai Q = 0% dimana Q adalah perbandingan rata-rata
jumlah bulan kering (≤ 60 mm) dibagi dengan rata-rata jumlah bulan basah
(≥100 mm) dikalikan 100 %. Sedangkan rata-rata jumlah curah hujan
tahunan 155,6 mm/tahun dengan rata-rata jumlah hari hujan 7
hari/tahun.
E. Tata Ruang Wilayah
Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 Tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2012-
2032, khususnya pada lampiran 15 telah diatur tentang Peraturan Umum
Zonasi Wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar mencakup tiga zona utama
sebagai berikut:
RKPD Kepulauan Selayar 2016 Page 20
I. Kawasan Lindung
Kawasan lindung dibagi kedalam beberapa kriteria yaitu Kawasan
yang memberikan perlindungan bawahannya, Kawasan Perlindungan
Setempat, Kawasan Suaka Alam , Pelestarian Alam dan Cagar
Budaya, Kawasan Rawan Bencana Alam, serta Kawasan Lindung
Geologi.
1.1. Kawasan yang Memberikan Perlindungan Bawahannya
1.1.1. Kawasan Hutan Lindung
Kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan
sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah
banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan
memelihara kesuburan tanah, dengan ketentuan umum adalah:
Pemanfaatan kawasan pada hutan lindung dilakukan dengan
ketentuan :
- Tidak mengurangi, mengubah atau menghilangkan fungsi
utamanya;
- Pengolahan tanah terbatas;
- Tidak menimbulkan dampak negatif terhadap biofisik dan sosial
ekonomi;
- Tidak menggunakan peralatan mekanis dan alat berat; dan/atau
- Tidak membangun sarana dan prasarana yang mengubah bentang
alam
Dalam kawasan hutan lindung masih diperkenankan dilakukan
kegiatan lain yang bersifat komplementer terhadap fungsi hutan
lindung sebagaimana ditetapkan dalam KepmenHut Nomor 50 Tahun
2006;
Kegiatan pertambangan di kawasan hutan lindung masih
diperkenankan sepanjang tidak dilakukan secara terbuka, dengan
syarat harus dilakukan reklamasi areal bekas penambangan
sehingga kembali berfungsi sebagai kawasan lindung;
Kawasan hutan lindung dapat dialihfungsikan sepanjang mengikuti
prosedur dan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
Pembangunan prasarana wilayah yang harus melintasi hutan
lindung dapat diperkenankan dengan ketentuan :
- Tidak menyebabkan terjadinya perkembangan pemanfaatan ruang
budidaya di sepanjang jaringan prasarana tersebut; dan
RKPD Kepulauan Selayar 2016 Page 21
- Mengikuti ketentuan yang ditetapkan oleh Menteri Kehutanan.
1.1.2. Kawasan Resapan Air
Kawasan yang mempunyai kemampuan tinggi untuk meresapkan air
hujan sehingga merupakan tempat pengisian air bumi (akifer) yang
berguna sebagai sumber air, dengan ketentuan umum sebagai
berikut:
Dalam kawasan resapan air tidak diperkenankan adanya kegiatan
budidaya;
Permukiman yang sudah terbangun di dalam kawasan resapan air
sebelum ditetapkan sebagai kawasan lindung masih diperkenankan
namun harus memenuhi syarat :
- Tingkat kerapatan bangunan rendah (KDB maksimum 20%, dan
KLB maksimum 40%);
- Perkerasan permukaan menggunakan bahan yang memiliki daya
serap air tinggi; dan
- Dalam kawasan resapan air wajib dibangun sumur-sumur
resapan sesuai ketentuan yang berlaku
1.2. Kawasan Perlindungan Setempat
1.2.1. Sempadan Pantai
Kawasan perlindungan setempat sepanjang pantai yang mempunyai
manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian dan kesucian
pantai, keselamatan bangunan, dan tersedianya ruang untuk lain
lintas umum, dengan ketentuan umum kegiatan sebagi berikut:
Dalam kawasan sempadan pantai yang termasuk dalam zona inti
wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil tidak diperkenankan
dilakukan kegiatan budidaya kecuali kegiatan penelitian, bangunan
pengendali air, dan sistem peringatan dini (early warning system);
Dalam kawasan sempadan pantai yang termasuk zona pemanfaatan
terbatas dalam wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil
diperkenankan dilakukan kegiatan budidaya pesisir, ekowisata, dan
perikanan tradisional;
Dalam kawasan sempadan pantai yang termasuk zona lain dalam
wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil diperkenankan dilakukan
kegiatan budidaya sesuai peruntukan kawasan dan peraturan
perundang-undangan yang berlaku; dan
RKPD Kepulauan Selayar 2016 Page 22
Lebar sempadan pantai paling sedikit 100 (seratus) meter dari titik
pasang air laut tetinggi ke arah darat.
1.2.2. Sempadan Sungai
Kawasan sepanjang kiri-kanan sungai, termasuk sungai
buatan/kanal/saluran irigasi primer yang mempunyai manfaat
penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi sungai, dengan
ketentuan umum kegiatan sebagai berikut:
Kawasan sempadan sungai adalah kawasan sepanjang kiri-kanan
sungai, termasuk sungai buatan/kanal/saluran irigasi primer yang
mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian
fungsi sungai dengan lebar sempadan sebagai berikut :
- Bertanggul dan berada dalam kawasan permukiman dengan
lebar paling sedikit 5 (lima) meter dari kaki tanggul sebelah luar;
- Tidak bertanggul dan berada diluar kawasan permukiman
dengan lebar minimal paling sedikit 100 (seratus) meter dari tepi
sungai; dan
- Tidak bertanggul pada sungai kecil diluar kawasan permukiman
dengan lebar paling sedikit 50 (lima puluh) meter
dari tepi sungai.
Pemanfaatan ruang untuk ruang terbuka hijau;
Dilarang mendirikan bangunan kecuali bangunan yang
dimaksudkan untuk pengelolaan badan air dan/atau pemanfaatan
air;
Pendirian bangunan dibatasi hanya untuk menunjang fungsi taman
rekreasi;
Dalam kawasan sempadan sungai tidak diperkenankan dilakukan
kegiatan budidaya yang mengakibatkan terganggunya fungsi
sungai; dan
Dalam kawasan sempadan sungai masih diperkenankan dibangun
prasarana wilayah dan utilitas lainnya dengan ketentuan tidak
menyebabkan terjadinya perkembangan pemanfaatan ruang
budidaya di sepanjang jaringan prasarana tersebut.
1.2.3. Sempadan Mata Air
Kawasan sekeliling mata air yang mempunyai manfaat penting untuk
kelestarian fungsi mata air, dengan ketentuan umum kegiatan sebagi
berikut:
RKPD Kepulauan Selayar 2016 Page 23
Dalam kawasan sempadan mata air tidak diperkenankan dilakukan
kegiatan budidaya yang dapat merusak mata air;
Dalam kawasan sempadan mata air masih diperkenankan
dilakukan kegiatan penunjang pariwisata alam sesuai ketentuan
yang berlaku; dan
Dilarang mendirikan bangunan tanpa kecuali
1.3. Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam dan Cagar Budaya
1.3.1. Taman Nasional Laut (TNL) Takabonerate
Kawasan suaka alam laut karena keadaan alamnya mempunyai
kekhasan tumbuhan, satwa, dan ekosistemnya atau ekosistem
tertentu yang perlu dilindungi dan perkembangannya berlangsung
secara alami, dengan ketentuan umum kegiatan sebagai berikut:
Di dalam cagar alam dapat dilakukan kegiatan untuk kepentingan
penelitian dan pengembangan, ilmu pengetahuan, pendidikan dan
kegiatan lainnya yang menunjang budidaya
Ketentuan pelarangan kegiatan dan pendirian bangunan yang tidak
sesuai dengan fungsi kawasan.
Tidak diperkenankan dilakukan kegiatan budidaya yang
mengakibatkan rusak dan menurunnya fungsi kawasan;
Tidak diperkenankan dilakukan kegiatan budidaya perikanan skala
besar atau skala usaha dan eksploitasi sumberaya kelautan yang
mengakibatkan menurunnya potensi alam laut dan perairan
lainnya;
Dilarang dilakukan penambangan terumbu karang sehingga
tutupan karang hidupnya kurang dari 50 % (lima puluh persen);
dan
Masih diperkenankan dilakukan kegiatan pariwisata alam secara
terbatas dan kegiatan penelitian.
1.4. Kawasan Rawan Bencana Alam, terdiri atas:
1.4.1. Kawasan Rawan Bencana Gelombang Pasang
Kawasan yang potensial dilanda gelombang laut dengan periode panjang
yang ditimbulkan oleh gangguan impulsif dari dasar laut. Gangguan
impulsive tersebut bisa berupa gempabumi tektonik, erupsi vulkanik
atau longsoran, dengan ketentuan umum kegiatan sebagai berikut:
RKPD Kepulauan Selayar 2016 Page 24
Dapat dilakukan pembangunan bangunan umum dan infrastrutkur
yang dibutuhkan dengan ketentuan teknis yang ramah gelombang
pasang; dan
Kawasan pesisir rawan gelombang pasang dilengkapi
bangunan/tanaman penahan gelombang tsunami, jalan dan
bangunan penyelamat (escape road & escape building)
1.5. Kawasan Lindung Geologi
1.5.1. Kawasan Rawan Abrasi
Kawasan yang potensial terjadi bencana gempa atau longsor/abrasi
yang disebabkan oleh gerakan tanah, dengan ketentuan umum
kegiatan sebagai berikut:
Pada kawasan cagar alam geologi tidak diperkenankan adanya
kegiatan budidaya permukiman;
Kegiatan permukiman yang sudah terlanjur terbangun pada
kawasan rawan bencana geologi harus mengikuti peraturan
bangunan (building code) yang sesuai dengan potensi bencana
geologi yang mungkin timbul dan dibangun jalur evakuasi;
Pada kawasan bencana alam geologi budidaya permukiman dibatasi
dan bangunan yang ada hatus mengikuti ketentuan bangunan pada
kawasan rawan bencana alam geologi;
Pada kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah
tidak diperkenankan adanya bangunan terkecuali bangunan yang
terkait dengan sistem jaringan prasarana wilayah dan pengendali
air;
Dalam kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah
masih diperkenankan budidaya pertanian, perkebunan dan
kehutanan secara terbatas; dan
Pada kawasan lindung geologi masih diperkenankan dilakukan
budidaya pertanian, perkebunan dan kehutanan.
II. Kawasan Budi Daya
2.1. Kawasan Hutan Produksi
Kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil
hutan, dengan ketentuan umum kegiatan sebagai berikut:
Dalam kawasan hutan produksi tidak diperkenankan adanya
kegiatan budidaya kecuali kegiatan kehutanan dan pembangunan
RKPD Kepulauan Selayar 2016 Page 25
sistem jaringan prasarana wilayah dan bangunan terkait dengan
pengelolaan budidaya hutan produksi;
Kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi dapat
dalihfungsikan untuk kegiatan lain di luar kehutanan setelah
potensi hutan tersebut dimanfaatkan dan sesuai peraturan
perundangan yang berlaku;
Kegiatan kehutanan dalam kawasan hutan produksi tidak
diperkenankan menimbulkan gangguan lingkungan seperti bencana
alam;
Kawasan hutan produksi tidak dapat dialihfungsikan untuk
kegiatan lain di luar kehutanan; dan Sebelum kegiatan pengelolaan
hutan produksi dilakukan wajib dilakukan studi kelayakan dan
studi AMDAL yang hasilnya disetujui oleh tim evaluasi dari lembaga
yang berwenang.
2.2. Kawasan Pertanian
Kawasan dimana dilakukan seluruh kegiatan yang meliputi usaha hulu,
usaha tani, agroindustri, pemasaran, dan jasa penunjang pengelolaan
sumber daya alam hayati dalam agroekosistem yang sesuai dan
berkelanjutan, dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja, dan
manajemen untuk mendapatkan manfaat sebesar-besarnya bagi
kesejahteraan masyarakat, dengan ketentuan umum kegiatan sebagai
berikut:
Pada kawasan pertanian dapat dibangun bangunan hunian,
fasilitas sosial dan ekonomi secara terbatas dan sesuai kebutuhan
Sawah beririgasi teknis tidak boleh dialihfungsikan
Peruntukan budidaya pertanian pangan lahan basah dan lahan
kering diperkenankan untuk dialihfungsikan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kecuali
lahan pertanian tanaman pangan yang telah mempunyai ketetapan
hukum;
Kegiatan budidaya pertanian tanaman pangan lahan basah dan
lahan kering tidak diperkenankan menggunakan lahan yang
dikelola dengan mengabaikan kelestarian lingkungan, misalnya
penggunaan pupuk yang menimbulkan dampak negatif terhadap
lingkungan, dan pengolahan tanah yang tidak memperhatikan
aspek konservasi;
RKPD Kepulauan Selayar 2016 Page 26
Peruntukan budidaya pertanian pangan lahan basah dan lahan
kering diperkenankan untuk dialihfungsikan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kecuali
lahan pertanian tanaman pangan berkelanjutan yang telah
ditetapkan dengan undang-undang;
Pada kawasan budidaya pertanian diperkenankan adanya
bangunan prasarana wilayah dan bangunan yang bersifat
mendukung kegiatan pertanian; dan
Dalam kawasan pertanian masih diperkenankan dilakukan
kegiatan wisata alam secara terbatas, penelitian dan pendidikan.
Kegiatan pertanian tidak diperkenankan dilakukan di dalam
kawasan lindung.
2.3. Kawasan Perkebunan
Kawasaan dimana dilakukan segala kegiatan yang mengusahakan
tanaman tertentu pada tanah dan/atau media tumbuh lainnya dalam
ekosistem yang sesuai, mengolah dan memasarkan barang dan jasa
hasil tanaman tersebut, dengan bantuan ilmu pengetahuan dan
teknologi, permodalan serta manajemen untuk mewujudkan
kesejahteraan bagi pelaku usaha perkebunan dan masyarakat, dengan
ketentuan umum kegiatan sebagai berikut:
Dalam kawasan perkebunan dan perkebunan rakyat tidak
diperkenankan penanaman jenis tanaman perkebunan yang
bersifat menyerap air dalam jumlah banyak, terutama kawasan
perkebunan yang berlokasi di daerah hulu/kawasan resapan air;
Bagi kawasan perkebunan besar tidak diperkenankan merubah
jenis tanaman perkebunan yang tidak sesuai dengan perizinan yang
diberikan;
Dalam kawasan perkebunan besar dan perkebunan rakyat
diperkenankan adanya bangunan yang bersifat mendukung
kegiatan perkebunan dan jaringan prasarana wilayah;
Alih fungsi kawasan perkebunan menjadi fungsi lainnya dapat
dilakukan sepanjang sesuai dan mengikuti ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku;
Sebelum kegiatan perkebunan besar dilakukan diwajibkan untuk
dilakukan studi kelayakan dan studi AMDAL yang hasilnya
disetujui oleh tim evaluasi dari lembaga yang berwenang;
RKPD Kepulauan Selayar 2016 Page 27
Kegiatan perkebunan tidak diperkenankan dilakukan di dalam
kawasan lindung; dan
Dilarang memindahkan hak atas tanah usaha perkebunan yang
mengakibatkan terjadinya satuan usaha yang kurang dari luas
minimum (sesuai Peraturan Menteri).
2.4. Kawasan Peternakan
Kawasan dimana dilakukan segala urusan yang berkaitan dengan
sumber daya fisik, benih, bibit dan/atau bakalan, pakan, alat dan mesin
peternakan, budi daya ternak, panen, pascapanen, pengolahan,
pemasaran, dan pengusahaannya, dengan ketentuan umum kegiatan
sebagai berikut:
Dapat dibangun bangunan hunian, fasilitas sosial dan ekonomi
secara terbatas dan sesuai kebutuhan
Perlu dibangun infrastruktur penunjang peternakan secara
memadai; dan
Kawasan peternakan dikembangkan pada kawasan yang tidak
menimbulkan gangguan terhadap permukiman.
2.5. Kawasan Perikanan
Kawasan dimana dilakukan kegiatan yang berhubungan dengan
pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya
secara berkelanjutan, mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan
sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis
perikanan, dengan ketentuan umum kegiatan sebagai berikut:
Dapat dibangun bangunan hunian, fasilitas sosial dan ekonomi
secara terbatas dan sesuai kebutuhan
Kawasan budidaya perikanan tidak diperkenankan berdekatan
dengan kawasan yang bersifat polutif;
Dalam kawasan perikanan masih diperkenankan adanya kegiatan
lain yang bersifat mendukung kegiatan perikanan dan
pembangunan sistem jaringan prasarana sesuai ketentuan yang
berlaku;
Kawasan perikanan diperkenankan untuk dialihfungsikan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
Dalam kawasan perikanan masih diperkenankan dilakukan
kegiatan wisata alam secara terbatas, penelitian dan pendidikan;
RKPD Kepulauan Selayar 2016 Page 28
Kegiatan perikanan tidak diperkenankan dilakukan di dalam
kawasan lindung.
2.6. Kawasan Pertambangan
Kawasan dimana dilakukan sebagian atau seluruh tahapan kegiatan
dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan tambang galian
C yang meliputin penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan,
konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan
dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang, dengan ketentuan umum
kegiatan sebagai berikut:
Kawasan pertambangan tidak dapat dikembangkan pada kawasan
taman nasional, hutan lindung, kawasan dengan kemiringan diatas
40% dan cagar alam/budaya;
Kegiatan usaha pertambangan tidak dapat dilaksanakan pada
tempat yang dilarang untuk melakukan kegiatan usaha
pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundangundangan;
Pada kawawsan pertambangan dapat dibangun bangunan hunian,
fasilitas sosial dan ekonomi secara terbatas dan sesuai kebutuhan;
Kawasan pascatambang wajib dilakukan rehabilitasi (reklamasi
dan/atau revitalisasi) sehingga dapat digunakan kembali untuk
kegiatan lain, seperti pertanian, kehutanan, dan pariwisata;
Kegiatan permukiman diperkenankan secara terbatas untuk
menunjang kegiatan pertambangan dengan tetap memperhatikan
aspek-aspek keselamatan; dan
Sebelum kegiatan pertambangan dilakukan wajib dilakukan studi
kelayakan dan studi AMDAL yang hasilnya disetujui oleh tim
evaluasi dari lembaga yang berwenang.
Pelarangan pembuangan zat pencemaran lingkungan dari hasil
aktivitas pertambangan.
Pengelolaan Limbah B3 yang mengacu kepada peraturan perundang
– undangan yang berlaku.
Pengenaan Insentif dan disinsentif bagi industri – industri yang
mengelola lingkungan dengan baik atau sebaliknya.
RKPD Kepulauan Selayar 2016 Page 29
2.7. Kawasan Industri
Kawasan dimana dilakukan kegiatan ekonomi yang mengolah bahan
mentah, bahan baku, barang setengah jadi, dan/atau barang jadi
menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya,
termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan industri, dengan
ketentuan umum kegiatan sebagai berikut:
Untuk meningkatkan produktifitas dan kelestarian lingkungan
pengembangan kawasan industri harus memperhatikan aspek
ekologis;
Lokasi kawasan industri tidak diperkenankan berbatasan langsung
dengan kawasan permukiman;
Pada kawasan industri diperkenankan adanya permukiman
penunjang kegiatan industri yang dibangun sesuai ketentuan
perundang-undangan yang berlaku;
Pada kawasan industri masih diperkenankan adanya sarana dan
prasarana wilayah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
Pengembangan kawasan industri harus dilengkapi dengan jalur
hijau (greenbelt) sebagai penyangga antar fungsi kawasan, dan
sarana pengolahan limbah;
Pengembangan zona industri yang terletak pada sepanjang jalan
arteri atau kolektor harus dilengkapi dengan frontage road untuk
kelancaran aksesibilitas; dan
Setiap kegiatan industri harus dilengkapi dengan upaya
pengelolaan lingkungan dan upaya pemantauan lingkungan serta
dilakukan studi AMDAL.
2.8. Kawasan Pariwisata
Kawasan dengan luas tertentu yang dibangun atau didirikan untuk
memenuhi kebutuhan pariwisata, dengan ketentuan umum kegiatan
sebagai berikut:
Pada kawasan pariwisata alam tidak diperkenankan dilakukan
kegiatan yang dapat menyebabkan rusaknya kondisi alam terutama
yang menjadi obyek wisata alam;
Dalam kawasan pariwisata dilarang dibangun permukiman dan
industri yang tidak terkait dengan kegiatan pariwisata;
Dalam kawasan pariwisata diperkenankan adanya sarana dan
prasarana yang mendukung kegiatan pariwisata dan system
RKPD Kepulauan Selayar 2016 Page 30
prasarana wilayah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan
yang berlaku;
Pada kawasan pariwisata diperkenankan dilakukan penelitian dan
pendidikan.
Pada kawasan pariwisata alam tidak diperkenankan adanya
bangunan lain kecuali bangunan pendukung kegiatan wisata alam;
Pengembangan pariwisata harus dilengkapi dengan upaya
pengelolaan lingkungan dan upaya pemantauan lingkungan serta
studi AMDAL.
2.9. Kawasan Permukiman
Kawasan permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar
kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan
yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan
hunian dan tempat kegiatan yang menudukung prikehidupan dan
penghidupan, dengan ketentuan umum kegiatan sebagai berikut:
Peruntukan kawasan permukiman diperkenankan untuk
dialihfungsikan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundangundangan yang berlaku;
Pada kawasan permukiman diperkenankan adanya sarana dan
prasarana pendukung fasilitas permukiman sesuai dengan
petunjuk teknis dan peraturan yang berlaku;
Dalam kawasan permukiman masih diperkenankan dibangun
prasarana wilayah sesuai dengan ketentuan peraturan yang
berlaku;
Kawasan permukiman harus dilengkapi dengan fasilitas sosial
termasuk Ruang Terbuka Hijau (RTH) perkotaan;
Dalam kawasan permukiman masih diperkenankan adanya
kegiatan industri skala rumah tangga dan fasilitas sosial ekonomi
lainnya dengan skala pelayanan lingkungan;
Kawasan permukiman tidak diperkenankan dibangun di dalam
kawasan lindung/konservasi dan lahan pertanian dengan irigasi
teknis;
Dalam kawasan permukiman tidak diperkenankan dikembangkan
kegiatan yang mengganggu fungsi permukiman dan kelangsungan
kehidupan sosial masyarakat;
RKPD Kepulauan Selayar 2016 Page 31
Pengembangan kawasan permukiman harus dilakukan sesuai
ketentuan peraturan yang berlaku di bidang perumahan dan
permukiman;
Pembangunan hunian dan kegiatan lainnya di kawasan
permukiman harus sesuai dengan peraturan teknis dan peraturan
lainnya yang berlaku ( KDB, KLB, sempadan bangunan, dan lain
sebagainya); dan
Pada kawasan permukiman perkotaan harus disediakan prasarana dan
sarana dasar pendukung permukiman yang tersambung dengan sistem
prasarana perkotaan yang sudah ada.
2.10. Kawasan Peruntukan Lainnya
Kawasan khusus yang bertumbuh sesuai kebutuhan dan karakteristik
wiilayah, dengan ketentuan umum kegiatan sebagai berikut:
Peruntukan kawasan diperkenankan untuk dialihfungsikan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
Diperkenankan adanya sarana dan prasarana pendukung fasilitas
peruntukan tersebut sesuai dengan petunjuk teknis dan peraturan
yang berlaku;
Alokasi peruntukan yang diperkenankan adalah lahan terbuka
(darat dan perairan laut) yang belum secara khusus ditetapkan
fungsi pemanfaatannya dan belum banyak dimanfaatkan oleh
manusia serta memiliki akses yang memadai untuk pembangunan
infrastruktur;
Dilarang melakukan kegiatan yang merusak fungsi ekosistem
daerah peruntukan;
Pembangunan kawasan peruntukan lainnya harus sesuai dengan
peraturan teknis dan peraturan lainnya yang berlaku (KDB, KLB,
sempadan bangunan, dan lain sebagainya);
Kegiatan pembangunan tidak diperkenankan dilakukan di dalam
kawasan lindung;
Pada kawasan pertahanan dan keamanan pengembangan kegiatan
budidaya dilakukan secara selektif untuk menjaga fungsi
utamanya; dan
Peruntukan kawasan pertahanan dan keamanan diantaranya
adalah sebagai basis militer.
RKPD Kepulauan Selayar 2016 Page 32
III. Zona Sistem Prasarana Kabupaten
Zona pada sistem jaringan perkotaan yang terdiri dari areal pada jaringan
transportasi dan prasana penunjangnya, dengan ketentuan umum
kegiatan sebagai berikut:
Sesuai dengan fungsi dan peranan perkotaan yang bersangkutan;
Sesuai dengan karakteristik fisik perkotaan dan sosial budaya
masyarakatnya;
Mengacu pada standar teknik perencanaan yang berlaku; dan
Pemerintah Kabupaten tidak diperkenankan merubah sistem
perkotaan yang telah ditetapkan pada sistem nasional dan provinsi,
kecuali atas usulan pemerintah kabupaten dan disepakati bersama.
3.1. Zona Sistem Jaringan Transportasi Darat
Areal sekitar sistem jaringan transportasi darat (jalan, jembatan,
terminal, halte), dengan ketentuan umum kegiatan sebagi berikut:
Di sepanjang sistem jaringan jalan nasional dan provinsi tidak
diperkenankan adanya kegiatan yang dapat menimbulkan hambatan
lalu lintas regional;
Di sepanjang sistem jaringan jalan nasional dan provinsi tidak
diperkenankan adanya akses langsung dari bangunan ke jalan;
Bangunan di sepanjang sistem jaringan jalan nasional dan provinsi
harus memilki sempadan bangunan yang sesuai dengan ketentuan
setengah ruas milik jalan ditambah 1;
- Lebar ruang pengawasan jalan ditentukan dari tepi jalan aling
sedikit dengan ukuran sebagai berikut :
- Jalan kolektor primer 10 (sepuluh) meter;
- Jalan lokal primer 7 (tujuh) meter;
- Jalan lingkungan primer 5 (lima) meter;
- Jembatan 100 (seratus) meter ke arah hilir dan hulu
- Lokasi terminal tipe B dan C diarahkan lokasi yang strategis dan
memiliki akses ke jalan kolektor primer sesuai peraturan
perundangan yang berlaku.
3.2. Zona Sistem Jaringan Transportasi Laut
Areal sekitar sistem jaringan transportasi laut (pelabuhan), dengan
ketentuan umum kegiatan sebagai berikut:
Pelabuhan laut harus memiliki kelengkapan fasilitas pendukung
sesuai dengan fungsi dari pelabuhan tersebut; dan
RKPD Kepulauan Selayar 2016 Page 33
Pelabuhan laut harus memiliki akses ke jalan kolektor primer
3.3. Zona Sistem Jaringan Transportasi Udara
Areal sekitar sistem jaringan transportasi udara (Bandar Udara), dengan
ketentuan umum kegiatan sebagai berikut:
Bandar Udara harus memiliki kelengkapan fasilitas pendukung sesuai
dengan fungsi dari bandar udara.
Bandar udara harus memiliki akses ke jalan kolektor primer.
Harus memenuhi standar operasi penerbangan diantaranya yaitu :
- Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP)
- Tas Kawasan Kebisingan (BKK)
- Daerah Lingkungan Kerja (DLK)
- Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP)
3.4. Zona Sistem jaringan Energi
Areal sekitar sistem jaringan energi (kabel listrik) dengan ketentuan
umum kegiatan sebagai berikut:
Ditetapkan bahwa pada ruang yang berada di bawah SUTUT dan
SUTET tidak diperkenankan adanya bangunan permukiman, kecuali
berada di kiri-kanan SUTUT dan SUTET sesuai ketentuan yang
berlaku.
3.5. Zona Sistem Jaringan Telekomunikasi
Areal sekitar sistem jaringan telekomunikasi (BTS) dengan ketentuan
umum kegiatan sebagai berikut:
Ruang Bebas di sekitar menara berjari-jari minimum sama dengan
tinggi menara; dan
Diarahkan untuk menggunakan menara telekomunikasi secara
bersama-sama diantara para penyedia layanan telekomunikasi
(provider).
3.6. Zona Sistem JaringanSumber Daya Air
Areal sekitar sistem jaringan Sumber Daya Air (sungai,bendung dan
irigasi), dengan ketentuan umum kegiatan sebagai berikut:
Diatur pada ketentuan umum peraturan zonasi kawasan
perlindungan setempat
3.7. Sistem Prasarana Lingkungan
Areal sekitar sistem prasarana lingkungan (Tempat Pengolahan Sampah
terpadu), dengan ketentuan umum kegiatan sebagai berikut:
RKPD Kepulauan Selayar 2016 Page 34
TPST tidak diperkenankan terletak berdekatan dengan kawasan
permukiman;
Lokasi TPST harus didukung oleh studi AMDAL yang telah disepakati
oleh instansi yang berwenang;
Pengelolaan sampah dalam TPST dilakukan dengan system sanitary
landfill sesuai ketentuan peraturan yang berlaku;
Dalam lingkungan TPST disediakan prasarana penunjang pengelolaan
sampah.
F. Potensi Pengembangan Wilayah
Dalam rangka implementasi Inpres No. 5/2008 tentang Fokus
Program Ekonomi 2008 – 2009, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri
No. 19/2008 tentang Pengembangan Daerah Tertinggal Strategis,
Deputi Menko Perekonomian bersama Badan Pengkajian dan
Penerapan Teknologi (BPPT) telah melakukan kajian bertajuk ”Kajian
Percepatan Pembangunan dan Peningkatan InvestasFsi Daerah
Tertinggal: Kasus Kabupaten Kepulauan Selayar”, Pada tahun 2009.
Kajian ini didasari pertimbangan sebagai berikut: (i) Kabupaten
Kepulauan Selayar memiliki posisi yang strategis, tepat di tengah
bentang barat-timur NKRI. (ii) Kabupaten Kepulauan Selayar memiliki
sumberdaya alam yang dapat dijadikan lokomotif pembangunan
daerah, yakni perminyakan, perikanan dan pariwisata. Keunggulan
komparatif yang dimiliki oleh Kabupaten Kepulauan Selayar akan
ditransformasikan menjadi keunggulan kompetitif melalui serangkaian
rencana-rencana pembangunan yang visioner.
Melalui kajian ini telah disusun Cetak Biru Pembangunan
Kabupaten Kepulauan Selayar 2010 – 2025. Dalam Cetak Biru ini,
Pulau Selayar diarahkan menjadi Bandar Niaga Timur yang didukung
oleh pasokan produksi bahan-bahan dari pulau-pulau lain di
sekitarnya. Bandar Niaga Timur ini akan melayani pasokan barang ke
dan dari KTI, yang lalu-lintas transportasinya melalui Selat Selayar.
Selain itu, Bandar Niaga Timur ini akan melayani pemenuhan
kebutuhan basecamp supply industri perminyakan di KTI. Terkait
dengan pengembangan tersebut, sumberdaya perikanan yang
berlimpah juga akan dikembangkan menjadi suatu industri perikanan
terpadu. Demikian pula dengan sektor pariwisata, yang memiliki ikon
Taman Nasional Laut Takabonerate, yang akan diangkat menjadi pusat
destinasi wisata bahari berbasis konservasi alam. Khusus untuk
RKPD Kepulauan Selayar 2016 Page 35
kawasan utara Pulau Selayar, berasarkan kondisi topografinya, maka
alokasi lahan pengembangan Kabupaten Kepulauan Selayar ditetapkan
sebagai berikut: (1) Industri perminyakan dan logistik, perkantoran,
dan zona industri UMKM seluas 2.800 hektar, (2) Ruang terbuka hijau
sekitar 500 hektar, dan (3) kawasan permukiman dan fasilitas
pendukung seluas 700 hektar.
2.1.1.2. Kondisi Demografi
A. Jumlah Penduduk
Berdasarkan data BPS Tahun 2014 dapat diketahui bahwa
perkembangan penduduk Kabupaten Kepulauan Selayar selama beberapa
tahun terakhir senantiasa bertambah dari tahun ke tahun dengan tingkat
pertumbuhan relatif rendah dan berfluktuasi. Jumlah penduduk Kabupaten
Kepulauan Selayar pada tahun 2010 adalah sebesar 122.055 jiwa,
kemudian berkembang menjadi 123.283 jiwa pada tahun 2011, kemudian
pada tahun 2012 sebesar 124.553 jiwa dan data terakhir than 2013 menjadi
127.220 jiwa tersebar di 11 kecamatan, atau tumbuh rata-rata sebesar
1,43% pertahun dengan jumlah penduduk terbesar terdapat di Kecamatan
Benteng yaitu sebesar 23.206 jiwa, sedang yang paling rendah adalah di
Kecamatan Buki. Gambaran lebih rinci dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel 2.4 Jumlah Penduduk Kabupaten Kepulauan Selayar Dirinci Menurut Kecamatan Tahun 2009 - 2013
KECAMATAN 2010 2011 2012 2013
PASIMARANNU 8 959 9 000 9 011 9 141
PASILAMBENA 6 786 6 889 6 985 7 164
PASIMASUNGGU 7 625 7 711 7 805 7 987
TAKA BONERATE 12 296 12 474 12 618 12 922
PASIMASUNGGU TIMUR 7 307 7 318 7 333 7 429
BONTOSIKUYU 14 332 14 407 14 506 14 754
BONTOHARU 12 484 12 586 12 704 12 959
BENTENG 21 344 21 870 22 412 23 206
BONTOMANAI 12 226 12 270 12 326 12 514
BONTOMATENE 12 571 12 622 16 673 12
867
BUKI 6 125 6 147 6 180 6 277
KEPULAUAN SELAYAR 122 055 123 283 124 553 127 220
Sumber: Kepulauan Selayar Dalam Angka (BPS 2014)
RKPD Kepulauan Selayar 2016 Page 36
B. Kepadatan dan Distribusi Penduduk
Kepadatan penduduk di Kabupaten Kepulauan Selayar pada tahun
2013 adalah 94 jiwa/km2. Angka kepadatan penduduk tersebut bervariasi
pada setiap kecamatan. Kepadatan penduduk di Kabupaten Kepulauan
Selayar masih belum merata. Kecamatan Benteng yang memiliki luas
wilayah sebesar 24,63 km2 dihuni oleh 23.206 jiwa penduduk. Hal tersebut
mengakibatkan kepadatan penduduk di Kecamatan Benteng berada jauh
lebih tinggi dibandingkan dengan kepadatan penduduk di Kabupaten
Kepulauan Selayar. Kepadatan penduduk di Kecamatan Benteng pada
tahun 2013 mencapai 942 jiwa/km2. Adapun daerah yang memiliki
kepadatan penduduk paling rendah adalah Kecamatan Pasimarannu yaitu
47 jiwa/km2. Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 2.4 berikut ini:
Tabel 2.5 Rata-Rata Penduduk Per Desa, Kepadatan dan Rata-Rata Anggota Rumah Tangga Di Kabupaten Kepulauan Selayar 5 Tahun Terakhir
Kecamatan IC
Luas Area (Km2)
BANYAKNYA RATA-RATA
Desa
Rumah Tangga
Penduduk
Penddk Per Desa
Kepadatan Pddk per Km2
Anggota Rumah Tangga
PASIMARANNU 195,33 8 2 529 9 141 1 142 47 4
PASILAMBENA 114,88 6 1 859 7 164 1 194 62 4 PASIMASUNGGU 131,80 7 2 133 7 987 1 127 61 4 TAKA BONERATE 49,30 9 3 036 12 922 1 436 262 4 PSMSG TIMUR 67,14 6 1 912 7 429 1 238 111 4 BONTOSIKUYU 248,22 12 3 825 14 754 1 229 59 4 BONTOHARU 128,12 8 3 169 12 959 1 620 101 4
BENTENG 24,63 3 5 542 23 206 7 734 942 4 BONTOMANAI 136,42 10 3 200 12 514 1 251 92 4 BONTOMATENE 193,42 12 3 451 12 867 1 072 67 4
BUKI 68,14 7 1 651 6 277 8 96 92 4
2013
KEPULAUAN
2012
SELAYAR 2011
2010
2009
1 357,03 88 32 307 127 220 1 445 94 4
1 357,03 88 31 183 124 553 1 415 92 4
1
357,03 81 31 144 123 283 1 522 91 4
1 357,03 75 30 740 122 055 1 627 90 4
1 357,03 75 33 916 121 749 1 623 90 4
Sumber: Kepulauan Selayar Dalam Angka (BPS 2014)
C. Komposisi Penduduk
Uraian mengenai komposisi penduduk terdiri dari komposisi
penduduk menurut umur dan komposisi penduduk menurut jenis kelamin.
Dilihat dari komposisi penduduk menurut kelompok umur, secara umum
dapat dikatakan bahwa pada tahun 2013 Kabupaten Kepulauan Selayar
masih mempunyai struktur penduduk sedang, sebab proporsi penduduk
RKPD Kepulauan Selayar 2016 Page 37
berusia di bawah 15 tahun tidak melampaui angka 40%. Pada tahun 2013
jumlah penduduk kelompok usia 0-14 tahun mencapai 31,55% (40.143
jiwa, terdiri dari 20.620 laki-laki dan 19.523 perempuan) dari total
penduduk. Sedangkan penduduk yang termasuk kelompok usia produktif
(15-64 tahun) berjumlah 78.434 jiwa (61,65%) dan penduduk berusia 65
tahun ke atas hanya sekitar 6,79% atau 8.643 jiwa (terdiri dari 3.595 laki-
laki dan 5.048 perempuan). Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 2.6 dan
grafik 2.1 dibawah ini:
Tabel 2.6 Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis
Kelamin di Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2013
NO KELOMPOK
UMUR (TAHUN)
JUMLAH PENDUDUK
Laki-Laki Perempuan Total Sex
Rasio
2 0 – 4 7 070 6 769 13 839 104,45
3 5 – 9 7 539 7 049 14 588 106,95
4 10 – 14 6 011 5 705 11 716 105,36
5 15 – 19 4 471 4 476 8 947 99,89
6 20 – 24 3 986 4 645 8 631 85,81
7 25 – 29 4 851 5 626 10 477 86,22
8 30 – 34 4 522 4 956 9 478 91,24
9 35 – 39 4 413 4 796 9 209 92,01
10 40 – 44 3 885 4 527 8 412 85,82
11 45 – 49 3 465 3 876 7 341 89,40
12 50 – 54 3 043 3 582 6 625 84,95
13 55 – 59 2 397 2 608 5 005 91,91
14 60 – 64 1 843 2 466 4 309 74,74
15 65 + 3 595 5 048 8 643 71,22
JUMLAH (KAB/KOTA)
61 091 66 129 127 220 92,38
Sumber: Kepulauan Selayar Dalam Angka (BPS 2014)
Grafik 2.1. Piramida Penduduk Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2013
POPULASI (orang)
LAKI-LAKI
PEREMPUAN
65++
60-64
55-59
50-54
45-49
40-44
35-39
30-34
25-29
20-24
15-19
10-14
5-9
0-4
RKPD Kepulauan Selayar 2016 Page 38
D. Ketenagakerjaan / Angkatan Kerja
Angkatan kerja adalah penduduk yang bekerja dan penduduk yang
sedang mencari pekerjaan. Menurut hasil Survei Angkatan Kerja Nasional
(SAKERNAS) 2013, jumlah angkatan kerja di Kabupaten Kepulauan Selayar
pada tahun 2013 sebesar 52.947 orang. Jumlah yang bekerja sebanyak
50.501 orang dan pengangguran 2.446 orang. Jumlah bukan angkatan
kerja sebanyak 33.702 orang dengan rincian 6.789 orang sekolah, 22.832
orang mengurus rumahtangga dan lainnya sebanyak 4.081 orang
Tabel 2.7 Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas Menurut Jenis Kegiatan
No. Jenis Kegiatan Jumlah
1. Angkatan Kerja 52 947
- Bekerja 50 501
- Pengangguran 2 446
2 Bukan Angkatan Kerja 33 702
- Sekolah 6 789
- Mengurus RT 22 832
- Lainnya 4 081
Jumlah 86 649
2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD
2.2.1. Aspek Kesejahteraan Masyarakat
2.2.1.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi
Analisis kinerja atas fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi
dilakukan terhadap pertumbuhan PDRB, laju inflasi, PDRB per kapita,
indeks gini, pemerataan pendapatan versi Bank Dunia, Indeks Ketimpangan
Williamson (Indeks Ketimpangan Regional), persentase penduduk di atas
garis kemiskinan, dan angka kriminalitas yang tertangani.
A. Pertumbuhan PDRB
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu
pencerminan kemajuan ekonomi suatu daerah. Sementara itu, potensi
ekonomi pada suatu wilayah dapat diukur dari kontribusi masing-masing
sektor terhadap nilai PDRB. Variabel yang digunakan dalam PDRB terdiri
dari 9 (sembilan) sektor lapangan usaha, yaitu sektor pertanian,
pertambangan dan galian, industri, listrik dan air minum, bangunan,
perdagangan, hotel dan restoran, angkutan dan komunikasi, bank, lembaga
keuangan lainnya, jasa-jasa.
Besar kecilnya Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) suatu daerah
sangat bergantung pada potensi sumber daya ekonomi yang dimiliki dan
efektivitas pemanfaatannya. Berdasarkan hasil perhitungan PDRB tahun
RKPD Kepulauan Selayar 2016 Page 39
2013, nilai PDRB atas dasar harga berlaku Kabupaten Kepulauan Selayar
telah mencapai 2.015.889,45 juta rupiah. Sedangkan PDRB atas dasar
harga konstan 2000, nilainya sebesar 600.583,85 juta rupiah.
Tabel 2.8 PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku
Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2009 - 2013 (Juta Rupiah)
NO LAPANGAN USAHA 2009 2010 2011 2012* 2013**
1 Pertanian 387 560, 75 457 664,36 543 535,10 639 024,27 749 381,27
2 Pertambangan dan galian
4 614,88 5 426,12 6 414,97 7 847,00 9 758,56
3 Industri 31 581,33 34 100,64 36 858,63 39 842,34 43 087,44
4 Listrik dan air minum 3 396,65 3 816,87 4 329,66 5 074,91 6 055,22
5 Bangunan 86 680,05 111 213,70 143 096,58 184 119,69 236 903,34
6 Perdagangan, hotel & restoran
111 527,48 126 553,33 145 000,76 167 801,49 194 190,83
7 Angkutan & Komunikasi
92 549,32 103 390,94 116 273,95 132 519,10 151 703,87
8 Bank & Lembaga keunagan lainnya
21 103,27 25 288,10 30 389,70 36 738,50 44 590,70
9 Jasa-jasa 178 266,36 264 203,10 360 161,50 496 111,28 580 281,24
PDRB / GRDP 917
280,09 1 131
657,10 1 386 060,85
1 709 076,56
2 015 889,45
Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Kepulauan Selayar (BPS 2014) *) Angka Sementara **) Angka Sangat Sementara
Berdasarkan tabel 2.6 di atas diketahui bahwa struktur ekonomi di
kabupaten Kepulauan Selayar masih didominasi oleh sektor pertanian.
Pada tahun 2013 sektor ini memberikan sumbangan terbesar terhadap
pembentukan PDRB Kabupaten Kepulauan Selayar yaitu sebesar 37,17
persen. Struktur ekonomi bisa memberikan gambaran masing-masing
sektor dalam pembentukan total PDRB suatu daerah. Semakin besar
persentase suatu sektor semakin besar pula pengaruh sektor tersebut
dalam perekonomian daerah tersebut.
Pertumbuhan PDRB merupakan salah satu indikator penting untuk
mengetahui pertumbuhan ekonomi suatu wilayah dalam suatu periode
tertentu. Pertumbuhan ekonomi suatu daerah dapat diartikan sebagai
kemampuan daerah dalam menyediakan berbagai sumberdaya ekonomi
dalam jangka panjang yang terus meningkat dalam memenuhi kebutuhan
penduduknya. Tingkat pertumbuhan ekonomi ini ditentukan oleh
pertambahan nilai yang diperoleh dari produksi barang dan jasa.
Berdasarkan tingkat pertumbuhan yang dicapai dari tahun ke tahun maka
secara kasar dapat dinilai prestasi dan kesuksesan suatu daerah jika
mempunyai kemampuan untuk meningkatkan nilai tambah terhadap
produksi barang dan jasa yang sifatnya jangka panjang.
RKPD Kepulauan Selayar 2016 Page 40
PDRB atas dasar harga berlaku merupakan jumlah seluruh nilai
barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh unit-unit produksi dalam suatu
periode tertentu, biasanya satu tahun, yang dinilai dengan harga tahun
yang bersangkutan. Sedangkan penghitungan atas dasar harga konstan
(disebut juga PDRB Riil) pengertiannya sama dengan atas dasar harga
berlaku, tetapi penilaiannya dilakukan dengan harga suatu tahun dasar
tertentu. Nilai barang dan jasa atas dasar harga konstan menggambarkan
perubahan volume/ kuantum produksi saja. Pengaruh perubahan harga
telah dihilangkan dengan cara menilai dengan harga suatu tahun dasar
tertentu (misalnya harga pada tahun 2000). Penghitungan atas dasar
konstan berguna untuk melihat pertumbuhan ekonomi secara kesuluruhan
atau sektoral, juga untuk melihat perubahan struktur perekonomian suatu
daerah dari tahun ke tahun. Berikut disajikan PDRB menurut Lapangan
Usaha atas dasar Harga Konstan 2000:
Tabel 2.9. PDRB menurut Lapangan Usaha atas dasar Harga Konstan 2000 Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2009 - 2013 (Juta Rupiah)
NO. LAPANGAN USAHA 2009 2010 2011 2012 2013**
1 2 5 6 7 8 9
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Pertanian
Pertambangan dan Galian
Industri
Listrik dan Air Minum
Bangunan
Perdagangan, Hotel &
Restoran
Angkutan & Komunikasi
Bank dan Lemb. Keuangan
lainnya
Jasa-jasa
PDRB /GRDP
167.785,11
2.714,88
23.575,71
1.758,83
41.381,78
61.445,59
51.342,62
14.547,81
64.116,42
428.668,75
181.871,73
3.115,18
24.360,39
1.930,18
46.481,78
65.246,69
55.248,32
16.427,32
68.332,68
463.014,27
197.943,73
3.597,74
25.164,68
2.162,23
52.831,37
69.753,26
59.836,39
18.641,55
72.545,74
502.476,68
215.507,90
42.701,00
26.011,01
2.466,65
61.249,30
75.317,96
65.460,48
21.290,95
77.041,35
548.615,35
233.858,37
5.095,50
26.892,41
2.839,81
71.925,05
81.553,77
71.820,56
24.550,80
82.047,57
600.583,85
(Sumber: BPS Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2014)
Jika dibandingkan dengan angka PDRB Provinsi Sulawesi Selatan
yang mencapai 184.783.059,05 Juta Rupiah pada Tahun 2013, maka
kontribusi PDRB Kabupaten Kepulauan Selayar terhadap PDRB Provinsi
Sulawesi Selatan terus mengalami peningkatan. Ini dapat dikatakan
bahwa perkembangan ekonomi Kabupaten Kepulauan Selayar sampai
saat ini masih seiring dengan perekembangan ekonomi Sulawesi
Selatan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :
RKPD Kepulauan Selayar 2016 Page 41
Tabel 2.10. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Kepulauan Selayar dengan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009-2013
Tahun
PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (Juta Rupiah)
Persentase PDRB Kabupaten
Kepulauan Selayar Terhadap Sulawesi
Selatan (%) Kep. Selayar (Rp.) Sulawesi Selatan (Rp.)
1 2 3 4
2009 2010 2011
2012*) 2013**)
917.280,09
1.131.657,28 1.386.060,85 1.709.076,56 2.015 889,45
99.707.775,80 117.862.210,18 137.389.879,40 159.427.096,97 184 783 059,05
0,96 1,00 1,04 1,07 1,09
(Sumber: BPS Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2014)
Kinerja kegiatan ekonomi tersebut di atas, secara langsung
maupun tidak langsung akan berpengaruh terhadap pencapaian
kinerja bidang sosial terutama pada peningkatan taraf kehidupan dan
kesejahteraan masyarakat. Bila pendapatan per kapita kita semakin
meningkat, maka dapat mempengaruhi berbaikan daya beli
masyarakat, peluasan kesempatan kerja, menurunya jumlah penduduk
miskin serta masa depan perekonomian dapat semakin membaik
Perkembangan ekonomi adalah persentase perubahan PDRB Atas
Dasar Harga Berlaku sedangkan pertumbuhan ekonomi adalah
persentase perubahan PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2000. Untuk
lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :
Tabel 2.11. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku dan PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2000 serta Perkembangan Dan Pertumbuhan Tahun
2009-2013
Tahun
PDRB ADH Berlaku (Juta Rp)
Perkembangan (%)
PDRB ADH Konstan
2000 (Juta Rp)
Pertumbuhan (%)
1 2 3 4 5
2009
2010
2011
2012*)
2013**)
917.280,09
1.131.657,78
1.386.060,85
1.709.076,56
2.015.889,45
18,93
23,37
22,47
23,30
17,95
428.668,75
463.014,27
502.476,68
548.615,68
600.583,85
7,89
8,01
8,52
9,18
9,47
Rata-rata - 21,72 - 8,17
(Sumber : BPS Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2014)
RKPD Kepulauan Selayar 2016 Page 42
Perkembangan nilai PDRB dalam periodesasi 2009-2013 terus
mengalami peningkatan. Pada tahun 2009 perkembangan ekonomi di
Kabupaten Kepulauan Selayar mengalami fluktuasi hal ini ditunjukkan
dengan nilai yang positif dengan perkembangan 22,30 persen pada
tahun 2011, meningkat menjadi 23,30 persen pada tahun 2012,
kemudian turun menjadi 17,95 persen pada tahun 2013.
bementara itu Berdasarkan data Selayar Dalam Angka Tahun
2014, diketahui bahwa Angka Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten
Kepulauan Selayar menempati rangking Kedua tertinggi pada 24
Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan setelah Luwu Timur (9,62), Palopo
(8,99) dan Makassar (8,91). Gambaran detail pertumbuhan ekonomi dan
PDRB di Kabupaten Kepulauan Selayar pada tahun 2013 dapat dilihat
pada Grafik 2.2
Grafik 2.2 Pertumbuhan Ekonomi Kab. Kepulauan Selayar Tahun 2009-2013
7.89 8.018.52
9.18 9.47
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
2009 2010 2011 2012 2013
pe
rse
nta
se
Sumber: Kepulauan Selayar Dalam Angka 2014
B. Laju Inflasi
Inflasi merupakan salah satu indikator penting dalam pengendalian
ekonomi makro yang berdampak luas terhadap berbagai sektor ekonomi.
Tingkat inflasi yang relatif tinggi merupakan hal yang dapat merugikan
perekonomian, yaitu dapat berdampak pada lemahnya daya beli masyarakat
dan melambatnya perkembangan produksi. Dilain pihak inflasi juga
dibutuhkan oleh produsen yaitu untuk dapat merangsang perkembangan
penawaran terhadap barang dan jasa. Adapun gambaran laju inflasi
Kabupaten Kepulauan Selayar dapat dilihat pada grafik dibawah ini:
RKPD Kepulauan Selayar 2016 Page 43
Grafik 2.3 Laju Inflasi Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2010-2014
6,8 6,4
11,12
9,21
0
2
4
6
8
10
12
2006 2007 2008 2009
Pe
sen
tase
Tahun
Sumber: Selayar Dalam Angka (BPS 2014)
C. PDRB Perkapita dan Pertumbuhan Ekonomi
Nilai PDRB Perkapita (total nilai PDRB dibagi jumlah penduduk)
sebagai angka yang menunjukkan Pendapatan Perkapita adalah salah satu
angka yang dipakai untuk melihat keberhasilan pembangunan dari aspek
perekonomian suatu wilayah. PDRB perkapita Kabupaten Kepulauan
Selayar menunjukkan adanya peningkatan dari tahun ke tahun. PDRB
Perkapita Kabupaten Kepulauan Selayar setiap tahun mengalami
peningkatan, sementara laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kepulauan
Selayar pada tahun 2013 sebesar 9,47%, sebagaimana terlihat pada tabel di
bawah ini:
Tabel 2.12. PDRB Perkapita dan Pertumbuhan Ekonomi Kepulauan Selayar 2000 ADHAB dan ADHK Periode Tahun 2009 – 2013
No. TAHUN Harga Berlaku Harga Konstan
2000
PDRB PERKAPITA (Rp)
1 2009 7.600.677 3.551.993
2 2010 9. 271.699 3.793.489
3 2011 11.242.919 4.075.799
4 2012* 13.721.681 4.404.677
5 2013** 15.848.188 4.721.571
PERTUMBUHAN EKONOMI (%)
1 2009 18,93 7,89
2 2010 23,37 8,01
3 2011 22,47 8,52
4 2012* 23,30 9,18
5 2013** 17,95 9,47
Sumber : Kabupaten Kepulauan Selayar Dalam Angka 2014 (BPS 2014) *) Angka Sementara **) Angka Sangat Sementara
RKPD Kepulauan Selayar 2016 Page 44
D. Pemerataan Pendapatan
Tingkat pertumbuhan PDRB per kapita dapat dipakai sebagai salah
satu indikator untuk mengukur tingkat pendapatan masyarakat. Dimana
PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menggambarkan besarnya nilai
tambah bruto per penduduk. Sedangkan PDRB per kapita atas dasar harga
konstan dapat digunakan untuk menggambarkan pertumbuhan nyata
pendapatan perkapita. Angka Perkapita Bruto (atas dasar harga konstan
tahun 2000) penduduk Kepulauan Selayar pada tahun 2012 sebesar
4.404.677 rupiah meningkat menjadi 4.721.571 rupiah pada tahun 2013.
E. Angka Kemiskinan
Angka kemiskinan atau jumlah penduduk miskin dapat memberikan
gambaran umum kondisi pendapatan penduduk. Sehingga adanya
perubahan terhadap angka kemiskinan dapat dijadikan sebagai indikator
kesejahteraan penduduk. Seiring dengan membaiknya perekonomian
Kabupaten Kepulauan Selayar, maka angka kemiskinan juga
memperlihatkan kecenderungan penurunan yang cukup signifikan dalam
lima tahun terakhir. Pada Tahun 2005 Angka Kemiskinan di Kabupaten
Kepulauan Selayar tercatat sebesar 22,71%. Pada Tahun 2009 Angka ini
diprediksikan menurun sampai pada angka 17,15%. Prediksi ini didasarkan
pada trend penurunan pertahunnya serta meningkatnya pertumbuhan
ekonomi serta meningkatnya kuantitas dan kualitas program
penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Kepulauan Selayar dalam lima
tahun terakhir. Secara detail trend Angka Kemiskinan Kabupaten
Kepulauan Selayar dapat dilihat pada grafik 5 di bawah ini:
Grafik 2.4 Angka Kemiskinan Kabupaten Kepulauan Selayar
Tahun 2007-2011
117,860 119,811 121,749 122,055 122,055
23,800 22,100 19,830 18,286 17,318
0
50,000
100,000
150,000
Pe
nd
ud
uk
2007 2008 2009 2010 2011
Tahun
Penduduk Miskin
Jumlah Penduduk
Sumber : Kepulauan Selayar Dalam Angka In Figure 2014
RKPD Kepulauan Selayar 2016 Page 45
F. Angka Pengangguran
Selain Angka Kemiskinan, Angka Pengangguran juga adalah sala
satu indikator penting tingkat kesejahteraan ekonomi masyarakat,
sehingga menjadi ukuran kinerja pemerintah. Angka pengangguran di
Kabupaten Kepulauan Selayar mengalami penurunan yang cukup
signifikan dalam 5 (lima) Tahun terakhir, bahkan pada tahun 2010 lebih
rendah dari Provinsi Sulawesi Selatan, sebagaimana digambarkan dalam
grafik 2.5 di bawah ini:
Grafik 2.5 Angka Pengangguran Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun
2005-2010
Sumber : BPS 2011
G. Angka Kriminalitas
Angka kriminalitas merupakan salah satu indikator penting
keamanan suatu Daerah, bahkan dapat memberikan gambaran
kesejahteraan secara sosial dan ekonomi masyarakat Kabupaten
tersebut. Semakin rendah tingkat krimaniltas menunjukkan semakin
kondusifnya kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat. Gambaran
Angka Kriminalitas Kabupaten Kepulauan Selayar dapat dilihat pada
grafik 2.6 berikut:
Grafik 2.6 Angka Kriminalitas di Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2005-2009
21,000
21,500
22,000
22,500
23,000
23,500
24,000
24,500
2006 2007 2008Jumlah 24,200 23,800 22,100
Tahun
Sumber : Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2009
RKPD Kepulauan Selayar 2016 Page 46
2.2.1.2. Fokus Kesejahteraan Sosial
Analisis kinerja atas fokus kesejahteraan sosial dilakukan terhadap
indikator angka melek huruf, angka rata-rata lama sekolah, angka
partisipasi kasar, angka pendidikan yang ditamatkan, angka partisipasi
murni, angka kelangsungan hidup bayi, angka usia harapan hidup,
persentase penduduk yang memiliki lahan, dan rasio penduduk yang
bekerja. Selama lima tahun terakhir, Angka-angka ini menunjukkan trend
meningkat, walaupun jika dibandingkan dengan standar yang ada, belum
mencapai target dan standar yang ditetapkan.
Tabel 2.13 Analisis Kinerja atas fokus Kesejahteraan Sosial Kabupaten Kepulauan Selayar, Tahun 2010 – 2014
NO Bidang dan Indikator Capaian Kinerja
2010 2011 2012 2013 2014
1. Pendidikan
1.1. Indeks Pendidikan
1.2. Angka Melek Huruf 87,10 87,2
3 89,2
3 89,8
6
1.3.
Angka rata-rata lama sekolah ~ Laki-Laki ~ Perempuan
6,58 6,22
6,75 6,35
7,05 6,85
7,2 7,09
1.4. Angka Partisipasi Kasar 90,10 92,5
9 102,92
107,84
1.5. Angka pendidikan yang ditamatkan
71,28 71,92
71,64
72,93
1.6. Angka PartisipasiMurni
1.6.1
Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A
85,5 87,8 94,8 97,34
1.6.2
Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B
52,7 54,3 60,2 66,28
1.6.3
Angka Partisipasi Murni (APM)) SMA/SMK/MA/Paket C
35 37 43 48
2. Kesehatan
2.1. Indeks Kesehatan
2.2. Angka kelangsungan hidup
bayi 81,96
89,3
0
89,6
0
86,9
6 86,96
2.3. Angka usia harapan hidup 67,74 67,8
8 68,0
2 69,1
8
2.4. Persentase balita gizi buruk 0,86 0,82 0,76 0,05
3. Ketenagakerjaan
3.1 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)
6,84 6,52 6,94 7,04 7,14
Sumber : Diknas, Diskes, Dissosnakertrans Kab. Kepulauan Selayar Tahun
2010
RKPD Kepulauan Selayar 2016 Page 47
2.2.1.3. Fokus Seni Budaya dan Olah Raga
Analisis kinerja atas seni budaya dan olah raga dilakukan terhadap
indikator-indikator: jumlah grup kesenian, jumlah klub olah raga dan
jumlah gedung olah raga. Data di bawah ini menunjukkan bahwa kinerja
terhadap seni budaya dan olah raga di Kabupaten Kepulauan Selayar masih
perlu terus ditingkatkan.
Tabel 2.14 Analisis Kinerja Atas Fokus Seni Budaya dan Olah Raga Di Kabupaten Kepulauan Selayar, Tahun 2010 – 2014
NO Bidang dan Indikator
Capaian Kinerja
2010 2011
2012 2013
2014
Kebudayaan
1.1. Persentase group kesenian / kebudayaan per 10.000 penduduk
0.9 1.08
1.25 1.25
1.33
1.2. Jumlah gedung seni budaya/10.000 Penduduk
- - - - -
Pemuda dan Olahraga
2.1. a. Jumlah klub olahraga 26 26 26 26 26
2.2. b. Jumlah gelanggang/balai
remaja 5 5 5 6 6
2.2.2. ASPEK PELAYANAN UMUM
Pelayanan umum atau pelayanan publik merupakan segala bentuk
jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang
menjadi tanggung jawab Pemerintah dalam upaya pemenuhan kebutuhan
masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Indikator aspek
pelayanan umum terdiri dari fokus layanan urusan wajib, dan fokus
layanan urusan pilihan.
2.2.2.1. Fokus Layanan Urusan Wajib
Analisis kinerja atas layanan urusan wajib dilakukan terhadap
indikator-indikator kinerja penyelenggaraan urusan wjib pemerintahan
Daerah, yaitu bidang urusan pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum,
perumahan, penataan ruang, perencanaan pembangunan, perhubungan,
lingkungan hidup, pertanahan, kependudukan dan catatan sipil,
pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, keluarga berencana dan
keluarga sejahtera, sosial, ketenaga kerjaan, koperasi dan usaha kecil
menengah, penanaman modal, kebudayaan, kepemudaan dan olah raga,
RKPD Kepulauan Selayar 2016 Page 48
kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, otonomi daerah, pemerintahan
umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian,
ketahanan pangan, pemberdayaan masyarakat dan desa, statstik,
kearsipan, komunikasi dan informatika dan perpustakaan.
Tabel 2.15 Analisis Kinerja Atas Fokus Layanan Urusan Wajib Di Kabupaten Kepulauan Selayar, Tahun 2010 – 2014
NO Bidang dan Indikator Capaian Kinerja
2010 2011 2012 2013 2014
Pendidikan
1 Pendidikan dasar:
1.1. Angka partisipasi sekolah 15,791 16,449 16,990 17,765 17,875
1.2. Rasio ketersediaan sekolah/ penduduk usia sekolah
0,97 0,93 0,9 0,86 0,86
1.3. Rasio guru / murid 94,77 94,77 94,77 94,77 96,73
1.4. Rasio guru / murid per kelas rata-rata
69,93 71,24 69,93 71,24 84,97
2 Pendidikan menengah:
2.1. Angka partisipasi sekolah 80,29 80,39 80,49 73,41 84,97
2.2. Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah
95,16 95,16 95,16 100 98,41
2.3 Rasio guru terhadap murid 69,35 69,35 69,35 70,97 80,95
2.4 Rasio guru terhadap murid per kelas rata- rata
72,58 72,58 72,58 74,19 79,37
2.5 Penduduk yang berusia >15 Tahun melek huruf (tidak buta aksara)
108.910 112.015 113.198 114.341 115.495
3 Fasilitas Pendidikan:
3.1 Persenyase Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik
51 56 61 65 73
3.2
Persentase Sekolah pendidikan SMP/MTs dan SMA/SMK/MA kondisi bangunan baik
65 76 63 57 57
4 PendidikanAnakUsiaDini (PAUD)
4.1 PendidikanAnakUsiaDini (PAUD)
4017 4284 4261 4527 4714
5 AngkaPutusSekolah:
5.1 Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI
0,78 0,72 0,68 0,38 0,86
5.2 Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs
0,13 0,11 0,38 0,76 1,38
5.3 Angka Putus Sekolah (APS) SMA/SMK/MA
0,98 0,96 0,86 0,76 0,32
RKPD Kepulauan Selayar 2016 Page 49
NO Bidang dan Indikator Capaian Kinerja
2010 2011 2012 2013 2014
6 AngkaKelulusan:
6.1 Angka Kelulusan (AL) SD/MI
100 98,35 99 100 100
6.2 Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs
100 99,94 100 100 100
6.3 Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA
100 99,36 100 100 100
6.4 Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs
91,63 92,61 93,61 92,85 87,83
6.5 Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA
90 93,3 94,86 94,91 102,79
7 Tingkat penyelesaian sekolah
7.1 Tingkat penyelesaian sekolah SMP/MTs
13 12 53 30 7
7.2 Tingkat penyelesaian sekolah SMA/MA
0 0 0 43 5
7.3 Tingkat penyelesaian sekolah SMK
0 0 0 33 59
8 Guru berkeahlian
8.1 Persentase guru berkeahlian / bekompoten SD/MI
91 95 94 92 95
8.2 Persentase guru berkeahlian / bekompoten SMP/MTs
100 100 100 100 100
8.3 Persentase guru berkeahlian / bekompoten SMA/MA
100 100 100 100 100
8.4 Persentase guru berkeahlian / bekompoten SMK
100 100 100 100 100
8.5 Persentase guru berkeahlian / bekompoten Paket A,B & C
83 88 70 86 77
9 Guru Lulus Sertifikasi 23,2
9.1 Persentase guru lulus sertifikasi SD/MI
5 13 16 24 29
9.2 Persentase guru lulus sertifikasi SMP/MTs
11 25 36 40 45
9.3 Persentase guru lulus sertifikasi SMA/MA
15 21 31 37 39
9.5 Persentase guru lulus sertifikasi SMK
14 26 34 37 39
Kesehatan
1 Rasio posyandu per satuan balita
2,06 2,10 2,06 2,61 4,65
RKPD Kepulauan Selayar 2016 Page 50
NO Bidang dan Indikator Capaian Kinerja
2010 2011 2012 2013 2014
2 Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk
64,75 64,08 63,43 65,25 62,12
3 Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk
0,82 0,81 0,80 0,79 0,75
4 Rasio dokter per satuan penduduk
24,58 22,71 25,14 18,87 13,47
5 Rasio tenaga medis per satuan penduduk
172,06 168,00 150,00 135,30 140,70
6 Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani
40,82 28,26 74,93 69,12 58,9
7
Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan
80,98 85,54 88,89 92,03 86,66
8 Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)
57,38 72,84 74,42 76,14 78,87
9 Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan
100 100 100 100 100
10 Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA
100 65,41 29,9 69,33 82,02
11 Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD
100 100 100 100 100
12 Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin
72,9 92,58 94,10 42,58 73,05
13 Cakupan kunjungan bayi 36,88 57,38 83,71 92,34 89,81
14 Pemanfatan Puskesmas (%) 180,680 277,602 293,446 297,780 129,446
15 Pemanfaatan pembantu puskesmas (%)
148,04 225,17 235,60 234,10 96,87
16 Av LOS (3-12 hari) 8,1 7,4 4,8 4,5
17 BOR (75-85%) 68,9 61,5 60,5 63,8
18 BTO (> 30 Kali) 31,07 30,42 19 22,7
19 TOI (1-3 hr) 1,03 4,6 7,6 5,8
20 NDR (25) 32,2 21,1 35,4 24,1
21 GDR (45) 43,5 53,9 35,4 35,7
Kebersihan dan Pertamanan
A Kebersihan Kota
1 Jumlah RT yang memiliki Tempat Sampah
1.956 2.684 2.969 2.969 3.139
2 Volume sampah yang terangkut (m3)
62,1 m3 62,09
m3 62,01
m3 59,44
m3 62,37 m3
3 Luasan Lokasi TPA yang dikelola (ha)
3.4065 ha
3.4065 ha
3.4065 ha
4.110 ha 4.110 ha
RKPD Kepulauan Selayar 2016 Page 51
NO Bidang dan Indikator Capaian Kinerja
2010 2011 2012 2013 2014
B Pertamanan, Pemakaman & Pemadam Kebakaran
4 Jumlah Taman Kota 4 5 5 6 6
5 Jumlah Taman Rekreasi - - - - -
6 Luasan pemakaman yang dikelola
7.142 7.149 7.149 7.149
7.149
Pekerjaan Umum
1 Proporsi jalan kabupaten dalam kondisi baik ( > 40 KM/Jam )
49,83 53,52 55,37 58,13 59,06
2 Panjang (m) jalan Kabupaten dalam kondisi baik (>40 km/jam)
343,55 369,57 381,77 400,81 407,18
3 Rasio Jaringan Irigasi 23,04 23,04 72,88 5,61 7,42
4 Jumlah tempat ibadah per satuan penduduk
- - - - -
5 Persentase rumah tinggal bersanitasi
41,20 43,80 49,64 54,65 57,20
6 Rumah Tangga yang memiliki sarana air bersih
43,7 62,7 68,9 72,3 80,00
7 Panjang jalan dilalui Roda 4 (M)
517,64 532,69 540,49 550,01 553,49
8 Drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat
57,40 59,80 61,43 65,40 68,60
9
Persentase tanggul pengaman pemukiman,pantai & sungai di semua wilayah rawan bencana dalam kondisi baik
55,49 55,56 55,76 57,39 61,09
10 Persentase Luas irigasi Kabupaten dalam kondisibaik
76,15 76,15 67,61 74,63 72,16
Penataan Ruang
1 Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB
- - - - -
2 Rasio bangunan ber- IMB per satuan bangunan
1:29 1:24 1:21 1:20
3 Ruang publik yang berubah peruntukannya
- - - - -
4 Rasio rumah layak huni 1:200 1:150 1:100 1:47 1:40
5 Rasio permukiman kumuh 1:70 1:65 1:60 1:59 1:59
Perencanaan Pembangunan
1 Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yg telah ditetapkan dgn PERDA
Ada Ada Ada Ada Ada
RKPD Kepulauan Selayar 2016 Page 52
NO Bidang dan Indikator Capaian Kinerja
2010 2011 2012 2013 2014
2 Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yg telah ditetapkan dgn PERDA
Ada Ada Ada Ada Ada
3
Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yg telah ditetapkan dgn PERKADA
Ada Ada Ada Ada Ada
4 Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD
70% 75% 75% 80% 80%
Perhubungan dan Komunikasi
1 Jumlah pelabuhan laut - - - - -
2 Jumlah Pelabuhan Ferry 2 2 2 2 2
3 Jumlah Tambatan Perahu 2 12 17 24 12
4 Jumlah Rambu Suar 2 2
5 Jumlah Pelabuhan Udara 1 1 1 1 2
6 Jumlah Kepemilikan Kir Angkutan Umum
242 279 180 216 225
7 Jumlah Rambu-Rambu lalu Lintas yang Terpasang
117 30 65 123
8 Panjang Guadrail yang Terpasang
200 156
9 Jumlah Deliniator yang Terpasang
58
10 Panjang Marka Jalan 2.941
11 Jumlah Taffic Light 4
12 Jumlah Jaringan Telekomunikasi
4 4 4 4 4
13 Jumlah Tower (BTS) yang Terpasang
28 31 34 38 42
14 Jumlah Surat Kabar Nasional/Lokal
12 17 17 19 21
15 Jumlah Penyiaran Radio/TV Kabel
2 3 3 3 3
16 Jumlah Warnet
17 Website Milik Pemda 1 1 2 4 5
18 Jumlah KIM yang Terbentuk
1 1 5 9 11
Kependudukan dan Pencatatan Sipil
1 Cakupan Penerbitan KTP 70 75 80,3 85 95
2 Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran
30 35 77,5 80 85
3 Cakupan Penerbitan Akta Perkawinan Bagi Penduduk Beragama Non Islam
100 100 100 100 100
4 Cakupan Penerbitan KK 98 100 100 100 100
5 Pasangan Berakte Nikah (Non Islam)
114 116 116 123 126
6 Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran
27 30 33 34 36
RKPD Kepulauan Selayar 2016 Page 53
NO Bidang dan Indikator Capaian Kinerja
2010 2011 2012 2013 2014
7 Ketersediaan Database Kependudukan Skala Kabupaten
Ada Ada Ada Ada Ada
8 Penerapan KTP Nasional Berbasis NIK
Belum Sudah Sudah Sudah Sudah
9 Tingkat Kesadaran Masyarakat Terhadap Aturan Pencatatan Sipil
52 55 70 72 75
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1 Cakupan kegiatan pemberdayaan perempuan
5 7 10 14 14
2 Rasio KDRT 100 243 140 140 183
3 Partisipasi angkatan kerja perempuan
53,18 45,66 45,65 47,7 47,35
4
Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan
9 27 8 8 12
5 Jumlah kelompok anak yang dibina
19 5 26 26 26
6 Proporsi tindak kekerasan terhadap anak
8 10 3 12 28
Keluarga Berencana
1 Rata-rata jumlah anak per keluarga (standar 2 anak)
1,8 1,1 1,1 1,1 1,1
2 Cakupan peserta KB baru (target 100%)
101,24 102,63 109,03 91,88 77,91
3 Cakupan akseptor aktif (Target 60%)
74,77 86,96 80,27 83,48 76,12
4 Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I
42.808 35.001 31.931 30.831 32.827
Sosial, KetenagaKerjaan dan Transmigrasi Lokal
1 Angka partisipasi angkatan kerja (%)
6,84 6,52 6,94 7,04 7,14
2 Rasio penduduk yang bekerja (%)
79,70 82,30 96,70 94,90 94,90
3 Pencari kerja yang ditempatkan (%)
6,33 - 0,45 - 3,18
4 Cakupan pencari kerja yang mengikuti pendidikan dan pelatihan keterampilan
2,33 4,97 3,52 2,16 7,83
5 Tingkat Pengangguran Terbuka (%)
20,20 17,60 0,32 6,61 5,88
6 Keselamatan dan perlindungan (%)
83 80 80,5 79 87
7 Transmigrasi swakarsa (%) - - - - -
9
Jumlah lulusan: S1 S2 S3
600
5 -
617
- -
649
- -
855
- -
903
- -
RKPD Kepulauan Selayar 2016 Page 54
NO Bidang dan Indikator Capaian Kinerja
2010 2011 2012 2013 2014
Koperasi dan UMKM
1 Persentase koperasi aktif 72,83 72,47 73,37 68,89 71,96
2 Jumlah UKM non BPR/LKM UKM
3859 1609 1895 1940 2186
3 Jumlah BPR / LKM Gapoktan
- - - - -
4 Usaha Mikro dan Kecil 9870 9962 10801 10801 1138
Penanaman Modal
1 Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)
91 139 110 206 106
2 Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA) (Rp)
21.039.325.000
36.036.590.000
47.114.260.189
53.538.735. 600
27.336.147. 039
3 Tenaga yang ikut Diklat PTSP (%)
- - 0,3 % 0,4 % -
Kebudayaan
1 Jumlah grup kesenian dan kebudayaah (target 1 grup / 10.000 pdk)
4 5 5 5 6
2 Penyelenggaraan festival / pergelaran seni dan budaya
2 2 2 2 2
3 Sarana penyelenggaraan seni dan budaya
2 2 2 2 2
4 Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan (standar 20%)
30 30 30 30 30
5 Organisasi pemerhati kebudayaan
- - - - 1
Kepemudaan dan Olah Raga
1 Jumlah organisasi pemuda 34 34 34 34 35
2 Jumlah organisasi olahraga 26 26 26 26 26
3 Jumlah kegiatan kepemudaan
2 2 2 2 2
4 Jumlah kegiatan olahraga 2 2 6 5 5
5 Gelanggang / balai remaja
(selain milik swasta)
5 5 5 6 6
6 Lapangan olahraga
29 29 29 29 29
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
1 Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP
A Fasilitasi penguatan Ormas (%)
65 68 70 70 64
RKPD Kepulauan Selayar 2016 Page 55
NO Bidang dan Indikator Capaian Kinerja
2010 2011 2012 2013 2014
B Penguatan kelembagaan Demokrasi
10 Parpol
(100%)
10 Parpol
(100%)
10 Parpol
(100%)
10 Parpol
(100%)
10 Parpol
(100%)
C Sosialisasi Bela Negara 40
Siswa 40 Siswa 40 Siswa 60 Siswa
100 Siswa
2 Kegiatan Pembinaan Politik Daerah
A Desk Pemilu Legislatif (%) - - - - 69,49
B Desk Pilgub / Pilkada 82,28
(PILBUP) - - 78,12
(PILGUB)
-
C Desk Pilpres - - - - 60,37
3 Pembinaan dan fasilitasi Partai Politik
A
Pembentukan Tim
Penelitian dan Peeriksan Administrasi Bantuan Parpol
100 100 100 100 100
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
1
Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)
7 7 7 7 7
2 Rata-rata jumlah keluarga binaan PKK
3 5 6 6 7
3 Jumlah LSM yang dibina (%)
35 40 40 68 75
4 LPM aktif dan berprestasi (%)
50 75 75 80 85
5 PKK aktif (%) 85 95 90 95 98
6 Posyandu aktif (%) 80 89 89 93 98
7
Swadaya Masyarakat terhadap Program pemberdayaan masyarakat (%)
25 35 35 50 75
8 Sarana prasarana pemerintahan Desa dalam kondisi baik (%)
75 78 80 85 90
9 Desa yang melaksanakan administrasi pemerintahan secara baik (%)
70 75 78 80 85
10
Desa yang menyampaikan laporan pemerintaahan (LPPD,LKPD) tepat waktu (%)
65 75 80 85 90
11 Jumlah kegiatan yang terkait otonomi Desa yang dikoordinasikan
- - - 85 -
RKPD Kepulauan Selayar 2016 Page 56
NO Bidang dan Indikator Capaian Kinerja
2010 2011 2012 2013 2014
12
Penggerak otonomi Desa (LPM,PKK dll) yang dibina (%)
70 75 80 85 90
Inspektorat
1 Pengwasan represif (PKPT) terhadap objek pemeriksaan (standar 114/th)
121,27% (Target RPJMD
47 Obrik,
Realisasi 57
Obrik)
121,95 %
(Target RPJMD
41 Obrik,
Realisasi 50
Obrik)
89,47 % (Target RPJMD
57 Obrik,
Realisasi 51
Obrik)
60,81 % (Target RPJMD
74 Obrik,
Realisasi 45 Obrik
136,6 % Target RPJMD
90 Obrik,
Realisasi 123
Obrik
2
Pegawasan Represif (kasus/khusus) terhadao objek pemeriksaan (standar 114/th)
137,5 % (Target RPJMD
16 Obrik,
Realisasi 22
Obrik)
162,5 % (Target RPJMD 8 Obrik, Realisasi
13 Obrik)
118,7 % (Target RPJMD
16 Obrik,
Realisasi 19
Obrik)
33,3 % (Target RPJMD
24 Obrik,
Realisasi 8 Obrik)
25 % (Target RPJMD
32 Obrik,
Realisasi 8 Obrik)
3 Pengawasan Preventif terhadap objek pengawasan (Standar 116 th)
133,3 % (Target RPJMD 3 Obrik, Realisasi 4 Obrik
95,23 % (Target RPJMD
21 Obrik,
Realisasi 20 Obrik
114,2 % (Target RPJMD
21 Obrik,
Realisasi 24 Obrik
114,2 % (Target RPJMD
21 Obrik,
Realisasi 24 Obrik
114,2 % (Target RPJMD
21 Obrik,
Realisasi 24 Obrik
4 Kerugian Negara/Daerah (Standar <0,1%)
0,43 % (Target RPJMD 0,5 %)
0,30 % (Target RPJMD 0,4 %)
0,19 % (Target RPJMD 0,3 %)
0,23 % (Target RPJMD 0,2 %)
0,12 % (Target RPJMD 0,1 %)
5 Persentase Realisasi Penyelesaian Tindak Lanjut Temuan APFP
- - -
75,56 % (Target RPJMD 50 %,
Realisasi 37,78 %)
64,07 % (Target RPJMD 65 %,
Realisasi 41,65 %)
Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah
1 Persentase SKPD yang menyampaikan SPJ tepat waktu
92 81 94 83 95
2 Temuan audit BPK - Disclaim
er WDP
Disclaimer
Belum di Audit
3 Persentase sertifikat tanah aset pemerintah daerah
- - 54,1 56 54
RKPD Kepulauan Selayar 2016 Page 57
NO Bidang dan Indikator Capaian Kinerja
2010 2011 2012 2013 2014
4 Persentase peningkatan pajak daerah
14,4 63,7 6,2 -5,3 14,8
5 Persentase peningkatan retribusi daerah
5,46 -11,99 87,4 -30,07 -22,9
6 Persentase kontribusi PAD terhadap belanja daerah
2,89 5,48 3,64 2,99 2,64
Kepegawaian Daerah
1 Rata-rata Tingkat Pelanggaran Disiplin Pegawai (%)
5 5 5 5 5
2
Tingkat Cakupan KAsus Pelanggaran Disiplin Pegawai yang Ditindaklanjuti/Diselesaikan (org)
- - 1 2 3
3
Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pegawai SKPD dengan Kompetensi Pegawai (%)
80 80 85 85 85
4
Persentase Pejabat yang Telah Mengikuti Diklat Aparatur sesuai Jenjang Jabatan (%)
80 80 85 90 90
5 Persentase Ketersediaan Formasi dan Bezetting (%)
85 90 90 90 90
6
Persentase Kesesuaian Latar Belakang Pendidikan/Pengalaman Kerja/Diklat yang Pernah Diikuti dengan Jabatan Struktural yang Diikuti (%)
85 85 90 90 95
7 Persentase CPNSD yang Bersyarat Diangkat Menjadi PNSD (org)
75 307 208 - 17
8 Persentase Jabatan Struktural yang Terisi
603 629 618 599 645
9 Persentase Ketepatan Waktu Pelayanan Administrasi Kepegawaian (%)
90 90 100 100 100
10 Tersedianya SDM Aparatur yang Berkualitas (%)
90 90 95 95 95
11 Persentase Jumlah Peserta yang Diterima dalam Seleksi Praja IPDN (org)
2 2 3 1 1
12 Meningkatnya Jumlah Aparat yang Mendapat Penghargaan (org)
275 96 303 190 134
RKPD Kepulauan Selayar 2016 Page 58
NO Bidang dan Indikator Capaian Kinerja
2010 2011 2012 2013 2014
13
Menurunnya Tingkat Pelanggaran Disiplin Pegawai: ~ Kehadiran (%) ~ Pelanggaran Lainnya (org)
85 -
85 2
85 1
85 2
85 2
Ketahanan Pangan
1 Pengeluaran konsumsi rumah tangga (Rp)
350.729 460.471 472.052 436.974
* -
2 Pengeluaran konsumsi non pangan per kapita (Rp)
137.152 194.304 208.960 178.297
* -
3 Jumlah kebijakan ketahanan pangan dalam bentuk Perda dan Perbup
1 - 1 2 1
4 Persentase Ketersediaan pangan (Ton)
3,383 2,377 2,811 2,768 -
Statistik
1 Buku ”Kepulauan Selayar Dalam Angka”
Ada Ada Ada Ada Ada
2 Buku ”PDRB kabupaten” Ada Ada Ada Ada Ada
Perpustakaan dan Kearsipan
1 Jumlah Pengunjung Perpustakaan Daerah (Org)
53.736 42.219 37.634 42.439 40.647
2 Jumlah Anggota Perpustakaan Daerah (Org)
399 263 262 931 1.177
3 Jumlah Layanan Sirkulasi/Peminjaman (Org)
9.151 4.457 925 2.670 4.186
4 Jumlah Pegunjung layanan internet
2.768 187 193 56 43
5 Layanan Mobil Keliling (Desa)
24 24 30 32 35
6 Layanan Kapal Keliling (Pulau)
3 3 3 4 5
7 Koleksi Buku Yang Tersedia di Perpustakaan Daerah (exp)
3.785 7.127 2.107 14.241 5.284
8 Koleksi Koran (exp) 3 Judul
789 exp 3 Judul 849 exp
3 Judul 857 exp
3 Judul 860 exp
4 Judul 706 exp
9 Koleksi Koran (exp) 6 Judul
114 exp 5 Judul 92 exp
8 Judul 136 exp
7 Judul 124 exp
7 Judul 82 exp
10 Jumlah Desa/Kelurahan yang Mendapatkan Bantuan Buku
19 15 2 88 8
10 Pengelolaan arsip secara baku (%)
100 100 100 100 100
11 Peningkatan SDM pengelola kearsipan
Belum Ada
Belum Ada
Belum Ada
Belum Ada
Belum Ada
RKPD Kepulauan Selayar 2016 Page 59
Secara umum data-data di atas menujukkan adanya kecenderungan
peningkatan kinerja di Bidang Pendidikan di Kabupaten Kepulauan Selayar
dalam lima Tahun terakhir. Namun demikian masih banyak capaian-
capaian yang masih sangat perlu mendapat perhatian, antara lain mengenai
Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), masih tingginya Angka Putus Sekolah
serta masih rendahnya persentase Guru yang memenuhi kualifikasi
S1/DIV. Demikian halnya dengan kinerja di Bidang Kesehatan, terjadi
peningkatan kinerja dari tahun ke tahun selama tahun 2010-2014,
walupun jika dibandingkan dengan standar yang ada (Nasional maupun
Provinsi), masih ada beberapa capaian yang rendah, antara lain cakupan
Desa UCI, cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC
BTA, cakupan kunjungan bayi, dan lain-lain.
Selanjutnya tentang kondisi jalan di Kabupaten Kepulauan Selayar,
sampai Tahun 2010 terdapat panjang jalan 796,19 km yang terdiri dari
106,70 km Jalan Provinsi yang sejak tanggal 31 Desember 2009
berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum RI Nomor
631/KPTS/M/2009 telah berubah status menjadi Jalan Nasional dengan
kondisi baik 3,00 km, sedang 31,64 km, rusak ringan 60,00 km dan rusak
berat 12,06 km, dan 689,49 km Jalan Kabupaten dengan kondisi baik
400,94 km, sedang 80,30 km, rusak ringan 107,30 km dan rusak berat
100,95 km. Sedangkan jembatan kabupaten jumlah 141 buah (panjang
1.181 m), dengan kondisi baik 95 buah (911,0 m), sedang 19 buah ((88,50
m), rusak ringan 16 buah (80,50 m) dan rusak berat 11 buah (101,0 m)
serta rencana jembatan/sungai 4 buah.
Mengenai kondisi prasarana dan sarana sumber daya air dan irigasi
sampai akhir tahun 2010 di Kabupaten Kepulauan Selayar yang terdata
sebanyak 27 daerah irigasi (DI) dan sebagai irigasi desa kategori irigasi semi
teknis dengan luas daerah potensial sebanyak 4.280 Ha dan luas daerah
funsional sebanyak 2.415 Ha. Pengembangan pengelolaan sumber daya air
(SDA) untuk irigasi dan air bersih kedepan sangat perlu untuk
dikembangkan, disebabkan semakin menurunnya kualitas dan kuantitas
sumber daya air akibat penebangan liar, penambangan galian golongan C
dan juga pola pertanian yang berpindah-pindah oleh masyarakat yang
mengakibatkan gundulnya hulu sungai dan tergerusnya daerah aliran
sungai (DAS). Aktifitas pertanian masyarakat di pulau Jampea sering
mengalami gagal panen hingga tidak mampu memenuhi kebutuhan pangan
masyarakat setempat, walaupun pada pulau tersebut telah ada beberapa
daerah irigasi dengan kategori irigasi desa (semi teknis) yang kondisi
RKPD Kepulauan Selayar 2016 Page 60
fisiknya belum memadai untuk mengairi areal persawahan yang ada.
Demikian pula kondisi geografis Kabupaten Kepulauan Selayar terdiri dari
gugusan kepulauan yang sebagian penduduknya berprofesi sebagai petani-
nelayan yang masih memakai pola pertanian berpindah-pindah yang
menyebabkan tingginya kerawanan akan bencana terutama longsornya
pinggir sungai akibat banjir, abrasi pantai dan pendangkalan sedimen pada
muara intrusi air laut ke darat yang dapat mengancam permukiman
penduduk pesisir pantai, berkurangnya sumber air tanah/tawar maupun
kerusakan lingkungan yang semakin mengkhawatirkan.
Upaya pemerintah untuk mendapatkan bantuan pembangunan di
bidang energi listrik selama lima tahun terakhir, telah memberikan dampak
yang cukup sugnifikan. Hal ini terlihat dari realisasi pembangunan jaringan
listrik interkoneksitas dan pembangunan pembangkit listrik tenaga bayu
yang sudah dapat dirasakan oleh hampir sebahagian besar penduduk
Kabupaten Kepulauan Selayar. Penambahan kapasitas pembangkit PLTD
milik PLN, meningkat dari 3.288 kW pada 2005 menjadi 5.836 kW pada
2009. Pada saat yang sama, pemerintah daerah juga memberikan bantuan
mesin pembangkit untuk wilayah-wilayah yang belum atau sulit terjangkau
jaringan listrik, termasuk pemberian PLT Surya yang tersebar di 42 desa di
wilayah kepulauan sebanyak 2.304 unit. Khususnya pada wilayah
kepulauan yang sebahagian besar desa - desa yang ada diwilayah
kepulauan belum menikmati listrik, masyarakat mengandalkan penerangan
dengan lampu petromaks atau lampu teplok dan sebahagian dengan
pembangkit listrik tenaga diesel yang tentu saja membutuhkan biaya yang
cukup besar. Mengingat jumlah terbesar penduduk miskin terdapat di
wilayah kepulauan, maka salah satu alternative penanggulangan peyediaan
penerangan listrik adalah dengan penyediaan Pembangkit Listrik Tenaga
Surya (PLTS) yang secara ekonomis dapat meringankan beban biaya hidup
masyarakat miskin.
Berdasarkan tabel di atas juga diketahui bahwa kinerja pelayanan
pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta Keluarga
Berencana, masih perlu terus ditingkatkan. Khusus dalam hal perlindungan
anak, perlu peningkatan pembinaan kelompok anak dan pelibatan
kelompok anak dalam proses perencanaan dan penyelenggaraan
pembangunan. Dalam bidang KB, masalahnya adalah masih tingginya
persentase kelurga pra sejahtera dan keluarga sejahtera I.
Dalam bidang pelayanan sosial, secara umum kinerja pemerintah
dapat dikatakan masih kurang, antara lain ditunjukkan dengan masih
RKPD Kepulauan Selayar 2016 Page 61
rendahnya cakupan penanganan keluarga berumah tidak layak huni,
wanita rawan sosial ekonomi serta masih rendahnya penanganan anak-
anak terlantar.
Sementara itu, Pemerintah Kabupaten telah menerbitkan beberapa
regulasi dalam bentuk Peraturan Bupati sebagai bentuk kebijakan
ketahanan pangan daerah antara lain:
1. Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 23 Tahun 2919 tentang
Dewan Ketahanan pangan;
2. Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 1 Tahun 2012 tentang
Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis
Sumber Daya Lokal;
3. Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 3 Tahun 2013 tentang
Dewan Ketahanan Pangan;
4. Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 45.a Tahun 2013 tanggal 26
Desember 2013 tentang Pelayanan SPM Bidang Ketahanan Pangan;
5. Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 24 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah;
Selanjutnya capaian kinerja dalam ketenagakerjaan selama Tahun
2006 – 2010 diuraikan sebagai berikut:
1. Tersedianya data base tenaga kerja daerah pada Tahun 2008.
2. Tersedianya instruktur dan pengelola Balai Latihan Kerja (BLK) yang
professional
3. Telah dilaksanakan pendidikan dan pelathan bagi pencari kerja
sebanyak 50 orang pada tahun 2008 dan sebanyak 60 orang pada tahun
2010.
4. Tersediannya sarana dan prasarana BLK yang memadai sejak Tahun
2008.
5. Tersedianya bahan dan materi pendidikan dan pelatihan keterampilan
kerja, melalui kegiatan pengadaan bahan materi pendidikan dan
pelatihan keterampilan kerja pada Tahun 2010.
6. Terlaksananya pelatihan-pelatihan di BLK.
7. Telah dilaksanakan pelatihan kerja pemagangan yang diikuti 4 orang
pada Tahun 2008 dan 5 orang pada tahun 2009.
8. Telah dilaksanakan kegiatan padat karya dan perluasan kesempatan
kerja.
9. Telah dilaksanakan pemberian bantuan alat perbengkelan pada 5 (lima)
kelompok (15 orang) tenaga kerja pada tahun 2009, pendampingan
RKPD Kepulauan Selayar 2016 Page 62
usaha baru 1 paket, pengadaan bibit cangkeh 1 paket dan perintisan
jalan tani 1 paket pada tahun 2008.
10. Meningkatnya kualitas pelayanan informasi pasar kerja, melalui
penyebaran informasi pasar kerja dan bursa kerja online paa tahun
2009.
11. Terjaganya keselamatan dan kesehatan para tenaga kerja, melalui
kegiatan pemantauan, pengawasan, perlindungan dan penegakan
hukum serta keselamatan dan kesehatan kerj pada tahun 2010
Adapun dalam bidang ketransmigrasian, beberapa indikator kinerja
yang telah dicapai antara lain tersedianya lokasi sebagai areal lokal
transmigrasi, melalui kegiatan Survey Identifikasi Calon Areal (SICA), serta
meningkatnya kesejahtraan transmigran lokal, melalui pemberian bantuan
kepada keluarga transmigran lokal. Disamping itu juga telah tersedia peta
pengukuran yang berstatus tanah negara areal penggunaan lain (APL).
Layanan perpustakaan merupakan saah satu jenis layanan publik
yang sangat penting mengingat berhubungan langsung dengan upaya
peningkatan kualitas sumber daya manusia masyarakat da sumber daya
manusia aparatur. Oleh karena itu perhatian Pemerintah Kabupaten
Kepulauan Selayar terhadap kinerja layanan ini cukup besar, antara lain
dengan penyediaan fasilitas dan sarana perpustakaan penunjang seperti
mobil perpustakaan keliling dan kapal perpustakaan keliling. Adapun
kinerja layanan Perpustakaan Daerah Kabuaten Kepulauan Selayar dalam 5
(lima) tahun terakhir boleh dikatakan cukup baik, antara lain ditunjukkan
dengan tingginya jumlah pengunjung setiap tahunnya serta senantiasa
bertambahnya jumlah anggota. Namun demikian dalam rangka lebih
meningkatkan kinerja layanan ini maka penambahan koleksi buku perlu
terus mendapat perhatian utama, mengingat jumlah buku yang masih
kurang.
2.2.2.2. Fokus Layanan Urusan Pilihan
Adapun analisis kinerja atas layanan urusan pilihan dilakukan
terhadap indikator-indikator kinerja penyelenggaraan urusan pilihan
pemerintahan daerah Kabupaten, yaitu bidang urusan pertanian,
kehutanan, energi dan sumber daya mineral, pariwisata, kelautan dan
perikanan, perdagangan, industri dan ketransmigrasian.
RKPD Kepulauan Selayar 2016 Page 63
Tabel 2.16 Hasil Analisis Kinerja Penyelenggaraan Layanan Urusan Pilihan
Di Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2010-2014
NO Bidang dan Indikator Capaian Kinerja
2010 2011 2012 2013 2014
Pertanian
1 Produksi padi sebagai bahan pangan utama (Ton/tahun)
21.737 23.273 26.276 28.154 28.365
2 Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB (%)
39,28 39,39 39,28 38,94 -
3
Kontribusi sub sektor tanaman bahan makanan terhadap PDRB (%)
8,86 8,75 8,61 8,51 -
4 Kontribusi sub sektor tanaman perkebunan terhadap PDRB (%)
12,85 12,39 11,84 11,26 -
5 Kontribusi sub sektor peternakan terhadap PDRB (%)
0,51 0,51 0,50 0,49 -
6 Rehabilitasi hutan dan lahan kritis (ha) *)
200 200 1.072,64 1.293,84 1.267,25
7 Kerusakan Kawasan Hutan (ha) **)
9.803,07 9.803,07 9.803,07 9.803,07 370,83
8 Kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB (%)
0,05 0,05 0,05 0,05 -
Energi dan Sumber Daya Mineral
1 Pertambangan tanpa ijin (%)
40,02 45,17 39,75 39,75 76,92
2 Pertambangan yang memiliki izin (%)
59,98 54,83 60,25 60,25 23,08
3 Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB
- - - - -
Pariwisata
1 Kunjungan Wisman (org)
218 142 98 124 174
2 Kunjungan wisnu (org) 5.470 4.377 4.645 4.005 4.379
3
Kontribusi sektor
pariwisata terhadap PDRB (target 5%)
6,19 6,91 7,98 8,28 9,11*
4
Persentase kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD (target 5%)
117 2 6 35 98,2
5 Persentase restoran (target 100 buah)
25 25 30 40 40
6 Persentase penginapan/hotel (target 25 buah)
64 64 64 68 72
RKPD Kepulauan Selayar 2016 Page 64
NO Bidang dan Indikator Capaian Kinerja
2010 2011 2012 2013 2014
7
Persentase obyek & daya tarik wisata (odtw) yang dikelola (Target 37 odtw)
27 27 27 27 27
Perikanan dan Kelautan
1 Produksi Ikan 15.696,3 19.906,1 29.875,9 28.573,0 28.959,2
2 Konsumsi ikan (kg/org/th)
43,70 44,30 44,80 45,67 46,12
3 Luas budi daya ikan karang (M2)
5914,0 5914,0 5914,0 3456,0 3456,0
4 Persentase luas lahan budidaya rumput laut (%)
2,53 2,84 3,12 3,43 3,78
5 Jumlah nelayan yang mempunyai armada dan alat tangkap
5.976 6.505 7.031 7.039 7.165
6
Persentase kontribusi sektor perikanan dan kelautan terhadap PDRB
4,36 4,61 4,62 9,81 10,2*
Perdagangan
1 Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB
- 55,02 58,102 61,445 65,246
2
Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal
- 34 34 34 38
Perindustrian
1 Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB*
5,26 5,01 4,47 4,48
2 Kontribusi industri rumah tangga terhadap PDRB sektor Industri
- - - - -
3 Pertumbuhan Industri. - - - - -
4 Cakupan bina kelompok pengrajin
- - - - -
Data di atas menunjukkan bahwa kinerja bidang perikanan dan
kelautan cukup baik antara lain dibuktikan dengan terjadinya peningkatan
produksi perikanan dari tahun ke tahun serta telah mencapai target
pemerintah Daerah. Namun demikian adalah masih perlu terus
ditingkatkan upaya peningkatan kontribusi sektor perikanan dan keluatan
terhadap PDRB yang baru mencapai 9,81% sampai pada Tahun 2009.
RKPD Kepulauan Selayar 2016 Page 65
2.2.3. Aspek Daya Saing Daerah
Daya saing daerah adalah kemampuan perekonomian daerah dalam
mencapai pertumbuhan tingkat kesejahteraan yang tinggi dan
berkelanjutan dengan tetap terbuka pada persaingan dengan Kabupaten
lainnya yang berdekatan. Aspek daya saing daerah teridir dari kemampuan
ekonomi daerah, fasilitas wilayah atau infrastruktur, iklim berinfestasi dan
sumber daya manusia. Namun karena keterbatasan data, hanya dapat
ditayangkan data aspek daya saing daerah fokus kemampuan ekonomi
daerah sebagai berikut:
Tabel 2.17 Hasil Analisis Kemampuan Ekonomi Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2010-2014
No Indikator Kinerja Capaian Kinerja
2010 2011 2012 2013 2014
1 Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita
- - - 211.250 -
2 Pengeluaran konsumsi non pangan perkapita
- - - 138.276 -
2.3. Permasalahan Pembangunan Daerah
2.3.1. Permasalahan daerah yang berhubungan dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah
Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar telah melaksanakan
pembangunan pada seluruh aspek kehidupan masyarakat dengan hasil
yang cukup menggembirakan. Hal ini terlihat dari semakin membaiknya
berbagai indikator pembangunan. Namun demikian, sebagai Kabupaten
yang secara geografis wilayahnya terdiri dari pulau-pulau dan satu-satunya
kabupaten yang terpisah dari daratan pulau sulawesi, sampai saat ini
Kabupaten Kepulauan Selayar tetap menyandang banyak permasalahan,
baik dari eksternal maupun internal. Permasalahan dan tantangan yang
dihadapi Kabupaten Kepulauan Selayar meliputi permasalahan dan
tantangan yang terkait dengan infrastruktur wilayah, daya dukung
lingkungan dan sumber daya alam, ketahanan sosial dan budaya, kapasitas
dan kualitas pemerintahan, kerjasama regional dan daya saing ekonomi
daerah.
A. Pembangunan Pendidikan
Pendidikan merupakan kebutuhan dasar masyarakat dan merupakan
prasyarat utama untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan
daya saing Kabupaten Kepulauan Selayar di tingkat global. Penyelenggaraan
RKPD Kepulauan Selayar 2016 Page 66
pendidikan menjadi perhatian semua pemangku kepentingan baik
pemerintah daerah, dunia usaha dan masyarakat. Permasalahan
pendidikan ditandai dengan masih banyaknya prasarana dan sarana
pendidikan dasar yang perlu diperbaiki dan peningkatan proses belajar
mengajar agar lulusan dapat lebih berkualitas. Dalam hal ini perlu juga
ditingkatkan kualitas sumber daya manusia pendidikan agar metode dan
proses dapat diterima oleh peserta didik, sehingga proses pendidikan dapat
berjalan lebih efektif dan efisien. Permasalahan lainnya adalah masih
terbatasnya tenag pendidik dan kependidikan, masih rendahnya
aksesibilitas dari dan ke wilayah kepulauan sehingga menyebabkan tenaga
pendidik yang bertugas di wilayah kepulauan mengalami kesulitan dalam
menjangkau sekolah-sekolah yang ada di wilayah tersebut.
Penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Kepulauan Selayar
dikembangkan untuk mendorong peningkatan daya saing dearah, melalui
penyediaan sistem penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas,
penyediaan prasarana dan sarana pendidikan yang berkualitas dan
berstandar internasional, pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi
dalam pengajaran yang handal, kualitas sumber daya manusia pendidikan
yang mumpuni, sistem pendidikan yang komprehensif, serta peningkatan
partisipasi masyarakat dalam pengembangan pendidikan dan penerapan
sistem rayonisasi dalam penerimaan peserta didik baru.
B. Pembangunan Kesehatan
Pembangunan kesehatan secara umum telah menunjukkan hasil yang
menggembirakan. Namum demikian masih ditemukan beberapa
permasalahan yang perlu penyelesaian dan mendapat perhatian semua
pemangku kepentingan antara lain: belum optimalnya pelaksanaan sistem
pelayanan kesehatan, masih adanya angka kematian ibu dan anak,
keterbatasan jumlah dan mutu tenaga kesehatan, serta penyebarannya
yang kurang merata, pelayanan pada rumah sakit dan puskesmas juga
masih perlu ditingkatkan kualitasnya, masih tingginya angka kesakitan
penyakit menular dan tidak menular, rendahnya kesadaran masyarakat
terhadap kesehatan lingkungan, masih terbatasnya tenaga medis, antara
lain dokter ahli dan tenaga medis lainnya.
Penyelenggaraan kesehatan di Kabupaten Kepulauan Selayar
dikembangkan dengan mendorong promosi kesehatan untuk meningkatkan
partisipasi masyarakat terhadap kesehatan lingkungan dan perorangan,
optimalisasi sistem jaminan pelayanan kesehatan bagi warga Kabupaten
RKPD Kepulauan Selayar 2016 Page 67
Kepulauan Selayar khususnya keluarga miskin, peningkatan
sarana/fasilitas kesehatan, penyempurnaan sistem rujukan, optimalisasi
kegawat daruratan, pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia
kesehatan, serta peningkatan kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana
kesehatan.
C. Kebutuhan Infrastruktur Dasar Masyarakat
Penyelenggaraan pembangunan infrastruktur di Kabupaten
Kepulauan Selayar dikembangkan untuk mendorong peningkatan daya
saing daerah, melalui penyediaan sistem jaringan jalan, alat transportasi
darat, laut dan udara, ketersediaan energi listrik beserta jangkauang listrik
ke desa-desa, cakupan air bersih dan air minum masih sangat
membutuhkan perhatian khusus dari segenap pemangku kepentingan
khususnya Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar. Secara umum,
permasalahn yang dihadapi selama ini adal peningkatan infrastruktur jalan.
Dimana masih adanya panjang jalan nasional yang belum mantap, terutama
di bagian selatan daratan Selayar. Hal ini terjadi mengingat alokasi
anggaran dari pemerintah untuk membiayai pemeliharaan dan atau
peningkatan kualitas jalan nasional dimaksud belum dapat memenuhi
kebutuhan yang seharusnya. Jaringan listrik PLN serta rasio elektrifikasi
kabupaten belum mampu menjangkau seluruh desa yang ada di daratan
dan kepulauan selayar. Hal ini terjadi disebabkan antara lain masih adanya
warga masayarakat yang enggan menghibahkan pohon miliknya untuk
ditebang dan dilalui jaringan listrik PLN, juga disebabkan karena
keterbatasan anggaran yang dialami oleh PLN sendiri. Sumber air tawar
yang memang tidak ada khususnya di wilayah kepulauan, sehingga
membutuhkan teknologi tersendiri dalam memenuhi ketersediaan air tawar.
Panjang jaringan irigasi belum mampu menjangkau seluruh areal
persawahan yang ada, sehingga panen sawah yang seharusnya dapat
dilaksanakan empat kali setahun, tidak dapat dilaksanakan, serta masih
adanya kecamatan atau desa yang belum dijangkau oleh jaringan
telekomunikasi seluler. Serta sarana dan prasarana untuk aksesibilitas dari
dan menuju kawasan atau tujuan wisata.
D. Perumahan dan Permukiman
Perumahan dan permukiman merupakan salah satu kebutuhan dasar
manusia yang penyediaannya menjadi tanggung jawab pemerintah.
Pemenuhan kebutuhan rumah masih dihadapkan pada masalah penyediaan
hunian yang layak dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat
RKPD Kepulauan Selayar 2016 Page 68
Kabupaten Kepulauan Selayar. Sementara kebutuhan rumah terus
meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk dan keluarga
baru. Permasalahan lainnya terkait kondisi dan kualitas lingkungan adalah
permukiman yang kurang sehat dan tertata. Meskipun luas permukiman
kumuh cenderung menurun, namun peningkatan kualitas lingkungan
permukiman perlu terus dilakukan untuk mencegah terjadinya permukiman
kumuh baru. Selain itu masih banyak kawasan permukiman kumuh liar
yang menempati lahan publik misalnya sepanjang bantaran sungai dan
lahan bertebing atau landai.
E. Reformasi Birokrasi
Reformasi birokrasi merupakan konsep dengan ruang lingkup yang
luas, mencakup pembenahan struktural, prosedural, kultural, dan etika
birokrasi. Birokrasi diharapkan menjadi pelayan masyarakat, abdi negara
dan teladan bagi masyarakat. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar
sudah melakukan berbagai program dalam rangka reformasi birokrasi,
antara lain: penataan struktur birokrasi, penataan distribusi Pegawai
Negeri Sipil (PNS), sistem seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan
promosi PNS secara terbuka, pengembangan Sistem Elektronik
Pemerintah (e-Government).
Permasalahan yang berkaitan dengan pelaksanaan reformasi
birokrasi antara lain pelaksanaan konsep reformasi birokrasi secara efisien
dan efektif, pembenahan birokrasi menyangkut perubahan sikap dan
tingkah laku (mind set) seluruh aparat pemerintahan secara terpadu dan
Berkesinambungan. Selain itu upaya penataan kelembagaan atau institusi
yang efisien dengan tata laksana yang jelas (transparan), kapasitas SDM
yang profesional dan Akuntabilitas tinggi serta pelayanan publik yang
prima. Kemudian, permasalahan lainnya dalam konteks ini adalah
mensinergikan antar lembaga pemerintah dan belum optimalnya sinergitas
pemerintah, dunia usaha dan masyarakat untuk mewujudkan birokrasi
yang profesional.
F. Penataan Ruang
RTRW merupakan dokumen yang memberikan arah kebijakan
pemanfaatan ruang dalam waktu 20 tahun mendatang yang telah
ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor
5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten
Kepulauan Selayar 2012-2032. Dalam praktiknya, pembangunan seringkali
dihadapkan pada masalah keterbatasan lahan, sementara kebutuhan
RKPD Kepulauan Selayar 2016 Page 69
pembangunan terus meningkat. Pemanfaatan ruang kota seringkali melebihi
kapasitas daya dukungnya dan tidak sesuai dengan rencana tata ruang
yang ada.
Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan penataan ruang
adalah peningkatan efektivitas RTRW sebagai instrumen pembangunan
yang secara konsisten digunakan untuk mewujudkan ruang kota yang
aman, nyaman dan berkualitas. Pengendalian pemanfaatan ruang belum
dilakukan secara konsisten dikarenakan belum lengkapnya perangkat dan
piranti peraturan untuk menunjang pelaksanaan RTRW. Penyelesaian
permasalahan terkait penataan ruang tersebut menjadi tantangan yang
dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar yaitu dengan
memperkuat pengendalian pemanfaatan ruang (sesuai Undang-Undang
Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang) melalui penetapan
peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif serta
pengenaan sanksi yang tegas.
G. Pembangunan Bidang Ekonomi
Dalam pembangunan bidang ekonomi masih terdapat berbagai
permasalahan yang menjadi isu strategis. Antara lain, sebagian penduduk
yang bermata pencaharian nelayan masih menggunakan alat tangkap
tradisional, sehingga potensi ikan yang bisa ditangkap relatif belum optimal.
Usaha perikanan tangkap yang dilakukan oleh nelayan umumnya masih
bersifat subsisten, sehingga susah untuk melakukan transaksi komoditas
ikan di pasar regional maupun nasional yang umumnya menargetkan quota
ikan dalam skala yang relatif besar. Di sektor pertanian, masih adanya
sawah yang belum teraliri jaringan irigasi yang ada, sehingga panen hanya
bisa dua atau tiga kali setahun, dengan hasil yang juga belum optimal. Di
sektor perkebunan, banyaknya tanaman perkebunan seperti cengkeh yang
tumbang akibat terjangan angin yang terjadi pada musim timur, sehingga
hasil panen produksi cengkeh menurun. Dengan demikian, maka perlu
adanya peremajaan kembali tanaman cengkeh yang sudah hampir lapuk
ditelan usia. Selanjutnya, kendala yang dihadapi para peternak adalah
rendahnya tingkat ketersediaan hijauan makanan ternak dan munculnya
jenis penyakit ternak, sehingga petani mengalami kesulitan dalam
memenuhi kebutuhan pakan ternak yang kemudian akan berimplikasi pada
besaran produksi ternak setiap tahun.
Permasalahan iklim investasi yang terjadi di Kabupaten Kepulauan
Selayar diantaranya adalah belum maksimalnya kebijakan pelayanan
RKPD Kepulauan Selayar 2016 Page 70
terpadu satu pintu, penanaman modal yang dilaksanakan oleh Pemerintah
Kabupaten Kepulauan Selayar, kewenangan pelayanan terpadu satu pintu
pada saat ini hanya sebatas menerima berkas dokumen izin dan non izin
selanjutnya akan diproses oleh SKPD terkait. Melihat tujuan dibentuknya
pelayanan terpadu satu pintu adalah untuk mengurangi prosedur dan
mempercepat waktu proses perizinan, maka kondisi yang terjadi saat ini
belum menunjukan proses yang ideal.
Selanjutnya, selain permasalahan perizinan dan kepastian investasi
dalam perbaikan iklim investasi, juga dipengaruhi oleh kondisi dan
ketersediaan infrastruktur, kondisi ketentraman dan sistem
ketenagakerjaan. Infrastruktur yang perlu mendapat perhatian adalah
jalan, pelabuhan, bandar udara dan sistem transportasi yang masih
belum mendukung secara maksimal bagi dunia usaha. Permasalahan
lainnya adalah mensinergikan antara pemerintah, dunia usaha dan
masyarakat untuk mewujudkan perbaikan iklim investasi.
H. Kedaulatan Pangan
Pangan merupakan kebutuhan dasar yang paling hakiki bagi
manusia. Pemenuhan kebutuhan pangan merupakan hal yang mutlak
harus dipenuhi agar kelangsungan hidup masyarakat terjaga dengan baik.
Permasalahan kedaulatan pangan yang perlu mendapat perhatian antara
lain: ketersediaan bibit pangan, ketersediaan lahan dan pupuk serta
jaringan irigasi yang baik, kemampuan budidaya petani, kontinuitas
pemenuhan gizi masyarakat, aksesibilitas masyarakat atas pangan, pola
konsumsi pangan, peningkatan mutu dan keamanan pangan, penguatan
jalur distribusi pangan, dan kehandalan kelembagaan pangan dan gizi.
Dalam rangka meningkatkan kedaulatan pangan di Kabupaten
Kepulauan Selayar perlu upaya untuk meningkatkan koordinasi antar
pemangku kepentingan terutama kelembagaan yang menangani masalah
pangan dan gizi. Peningkatan aksesibilitas Pangan menjadi prioritas utama
yang perlu diperhatikan mengingat Kabupaten Kepulauan Selayar bukan
merupakan daerah lumbung pangan, sehingga sangat bergantung pada
pasokan pangan daerah sekitarnya. Upaya peningkatan ketersediaan
pangan perlu dilakukan terutama dalam kaitannya dengan distribusi
komoditas kebutuhan pokok. Selain itu, ketatnya persaingan pasar antara
produk domestik dengan produk impor diduga menimbulkan persaingan
usaha yang tidak sehat di pasar. Permasalahan lainnya adalah
mensinergikan antara pemerintah, dunia usaha dan masyarakat untuk
RKPD Kepulauan Selayar 2016 Page 71
mewujudkan kedaulatan pangan di Kabupaten Kepulauan Selayar yang
berkelanjutan.
I. Keuangan Daerah
Pembangunan Kabupaten Kepulauan Selayar perlu didukung
ketersediaan anggaran yang memadai. Mobilisasi sumber-sumber
pendanaan pembangunan tidak saja bergantung pada sumber pembiayaan
konvensional, akan tetapi perlu melihat sumber-sumber pembiayaan non-
konvensional. Permasalahan umum dalam pembiayaan pembangunan
daerah adalah meningkatkan dan memobilisasi sumber-sumber pembiayaan
pembangunan daerah baik yang konvensional maupun non-konvensional.
Tata kelola keuangan daerah perlu terus ditingkatkan terutama untuk
meningkatkan kemampuan sumber daya manusia pengelola keuangan
daerah di semua tingkat pemerintah, mulai dari desa/kelurahan,
kecamatan, kota/kabupaten. Selain itu, peningkatan profesionalisme
seluruh pegawai Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar juga masih
perlu mendapat perhatian khusus guna mewujudkan manajemen keuangan
Kabupaten Kepulauan Selayar menjadi lebih akuntabel, efektif, efisien dan
transparan serta sesuai standar yang ditentukan.
2.3.2. Isu Strategis Daerah
Dari berbagai permasalahan dalam pelaksanaan pembangunan dan
penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Kepulauan Selayar, maka
secara eksplisit dirumuskan isu-isu strategis berdasarkan permasalahan-
permasalahan pembangunan daerah, tantangan dan potensi unggulan
pembangunan daerah kedepan, yang meliputi aspek fisik-lingkungan,
sosial-budaya, ekonomi-keuangan dan legal-kelembagaan, dan
memperhatikan isu strategis propinsi dan nasional, sebagai berikut:
1. Pembangunan dan pelayanan jaringan infrastruktur wilayah (jalan,
jembatan, pelabuhan, listrik dan air bersih);
2. Peningkatan akses, mutu dan relevansi layanan pendidikan dan
pembangunan kesehatan;
3. Peningkatan daya saing daerah melalui peningkatan promosi dan
destinasi pariwisata, pemberdayaan usaha ekonomi produktif,
pembangunan koperasi, UKM, perdagangan dan industri;
4. Peningkatan produksi dan kualitas hasil pertanian, perkebunan ,
peternakan dan perikanan;
RKPD Kepulauan Selayar 2016 Page 72
5. Pengelolaan sumber daya air dan peningkatan kapasitas infrastruktur
irigasi; dan
6. Reformasi birokrasi dan penguatan kapasitas kelembagaan politik,
demokrasi, kualitas SDM dan manajemen keuangan daerah.
Tabel. 2.18 Keterkaitan Isu Strategis dan Prioritas Program
Tingkat Nasional, Provinsi Sulawesi Selatan dan Kabupaten
Kepulauan Selayar Tahun 2016
NO
Isu Stretegis dan Program Prioritas
Nasional Provinsi
Sulawesi Selatan Kabupaten
Kepulauan Selayar
(1) (2) (3) (4)
1
NAWA CITA yaitu: 1. Menghadirkan kembali
negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberi rasa aman pada seluruh Warga Negara;
2. Membangun tata kelola Pemerintahan yg bersih, efektif, demokratis dan terpercaya;
3. Membangun Indonesia dari pinggiran dg memperkuat daerah-daerah dan desa dlm kerangka Negara Kesatuan;
4. Memperkuat kehadiran Negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya;
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia;
6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional;
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik;
8. Melakukan revolusi karakter bangsa;
9. Memperteguh kebhinekaan dan
1. Meningkatkan Produksi dan Kualitas Hasil Produksi Pertanian;
2. Peningkatan Akses dan Kualitas Sumber Daya Manusia;
3. Peningkatan
kapasitas pengelolaan Lingkungan Hidup;
4. Pembangunan
Industri Pengolahan dan Peningkatan Pelayanan Publik;
5. Pembangunan
Infrastruktur Wilayah & Permukiman untuk Perkuatan Konektifitas Regional dan Nasional.
11 Prioritas RPJMD Provinsi 2013-2018 : 1. Gratis SPP bagi
mahasiswa baru, baik PTN maupun PTS;
2. Bantuan Lima Juta Paket Bibit Pertanian,
1 Pembangunan dan pelayanan
jaringan infrastruktur wilayah
(jalan, jembatan, pelabuhan,
listrik dan air bersih);
2 Peningkatan akses, mutu dan
relevansi layanan pendidikan
dan pembangunan kesehatan;
3 Peningkatan daya saing daerah
melalui peningkatan promosi
dan destinasi pariwisata,
pemberdayaan usaha ekonomi
produktif, pembangunan
koperasi, UKM, perdagangan
dan industri;
4 Peningkatan produksi dan
kualitas hasil pertanian,
perkebunan , peternakan dan
perikanan;
5 Pengelolaan sumber daya air
dan peningkatan kapasitas
infrastruktur irigasi; dan
6 Reformasi birokrasi dan
penguatan kapasitas
kelembagaan politik, demokrasi,
kualitas SDM dan manajemen
keuangan daerah.
RKPD Kepulauan Selayar 2016 Page 73
2
3
memperkuat restorasi sosial;
VISI, MISI, DAN AGENDA NAWA CITA 1. Mengejar peningkatan
daya saing 2. Meningkatkan kualitas
manusia, termasuk melalui pembangunan mental
3. Memanfaatkan dan mengembalikan potensi yang hilang di sektor maritim dan kelautan
4. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan basis yang kuat dan berkualitas
5. Mengurangi ketimpangan antarwilayah
6. Memulihkan kerusakan lingkungan
7. Memajukan kehidupan bermasyarakat
NORMA PEMBANGUNAN KABINET KERJA 1. Membangun untuk
manusia dan masyarakat;
2. Upaya peningkatan kesejahteraann, kemakmuran, produktivitas tidak boleh menciptakan ketimpangan yang makin melebar. Perhatian khusus diberikan kepada peningkatan produktivitas rakyat lapisan menengah kebawah, tampa menghalangi, menghambat, mengecilkan dan mengurangi keleluasaan pelaku-pelaku besar untuk terus menjadi agen pertumbuhan;
3. Aktivitas pembangunan tidak boleh merusak, menurunkan daya dukung lingkungan dan keseimbangan ekosistem
Peternakan, Perkebunan, Perikanan dan 100 juta Bibit Tanaman Hutan;
3. Bantuan Modal Pengembangan Usaha Mikro Kecil;
4. Bantuan paket modal pengembangan 100 wirausaha pedesaan pada setiap desa;
5. Dukungan Fasilitasi dan Regulasi Pembangunan Industri minimal 24 unit sesuai Potensi Kab/Kota;
6. Membuka 500 ribu lapangan kerja baru;
7. Bantuan Paket peningkatan kualitas Rumah Rakyat Miskin
8. Melanjutkan Pendidikan Gratis sampai tingkat SMA;
9. Melanjutkan kesehatan gratis;
10. Gratis biaya pendidikan bagi mahasiswa terpilih untuk sekolah Kejuruan Khusus seperti sekolah penerbangan, pramugari, SMK pertanian, perkebunan, perikanan dan melanjutkan beasiswa bagi mahasiswa S2 dan S3 secara terbatas;
11. Gratis peningkatan kualitas pengajar melalui Boarding School untuk ; Guru SD, SMP, SMA, Guru Mengaji, Mubalig, Khatib dan Alim Ulama.
9 Prioritas RPJMD Kabupaten
Kepulauan Selayar 2010-2015:
1. Peningkatan akses, mutu, dan relevansi layanan pendidikan dan perpustakaan;
2. Peningkatan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat masyarakat;
3. Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur dan pelestarian lingkungan hidup;
4. Pengembangan UMKM dan
Koperasi;
5. Perluasan kesempatan kerja dan kualitas angkatan kerja;
6. Peningkatan pengelolaan potensi dan produksi perikanan pertanian danPengembangan industri pengolahan dan perdagangan hasil pertanian dan perikanan;
7. Peningkatan pengelolaan pariwisata dan kebudayaan;
8. Peningkatan pelayanan pemerintahan umum dan sosial; dan
9. Peningkatan pelayanan keagamaan.
Prioritas RPJM Ketiga, RPJPD
2005 – 2025 :
1. Upaya peningkatan pendapatan daerah.
2. Perbaikan income perkapita masyarakat.
3. Perbaikan system pemasaran khususnya untuk komoditas perikanan.
4. Pemanfaatan jasa kelautan melalui pengembangan pariwisata bahari.
RKPD Kepulauan Selayar 2016 Page 74
3 DIMENSI PEMBANGUNAN
1. DIMENSI PEMBANGUNAN MANUSIA a. Pendidikan b. Kesehatan c. Perumahan d. Mental / Karakter
2. DIMENSI PEMBANGUNAN SEKTOR UNGGULAN a. Kedaulatan pangan b. Kedaulatan Energi &
Ketenagalistrikan c. Kemaritiman dan
Kelautan d. Pariwisatan dan
Industri
3. DIMENSI PEMERATAAN & KEWILAYAHAN a. Antar kelompok
Pendapatan b. Antar wilayah: (1)
Desa, (2) Pinggiran, (3) Luar Jawa, (4) Kawasan Timur
KONDISI PERLU 1. Kepastian dan
Penegakan Hukum 2. Keamanan dan
Ketertiban 3. Politik & Demokrasi 4. Tata Kelola & RB
Sumber : RKP Nasional Tahun 2015, RKPD Provinsi Sulsel Tahun 2016 ~ RPJMD Provinsi Sulsel Tahun 2013-2018 dan RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2010 – 2015 serta RPJM ketiga RPJPD Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2005 – 2025.
RKPD Kepulauan Selayar 2016 Page 75
BAB III. RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN
KEUANGAN DAERAH
Bab ini memuat penjelasan tentang kondisi ekonomi tahun lalu dan perkiraan
tahun berjalan, yang mencakup indikator pertumbuhan ekonomi daerah,
sumber-sumber pendapatan dan kebijakan pemerintah daerah yang
diperlukan dalam pembangunan perekonomian daerah meliputi pendapatan
daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.
3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah
Bagian ini mengemukakan tentang arah nasional di bidang ekonomi
yang bersumber dari dokumen RKP Nasional, RKPD Provinsi dan
juga kebijakan di bidang ekonomi dalam dokumen RPJMD/RPJPD
Kabupaten. Arah kebijakan ekonomi daerah ditujukan untuk
mengimplementasikan program dan mewujudkan visi dan misi
Kepala Daerah, serta isu strategis daerah, sebagai payung untuk
perumusan prioritas program dan kegiatan pembangunan yang akan
dilaksanakaan pada tahun rencana.
3.1.1. Arahan Nasional di Bidang Ekonomi pada RKP Nasional
RPJMN 2015 – 2019 memuat visi pembangunan nasional untuk
Tahun 2015 – 2019 yaitu "Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat,
Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-royong". Visi
ini diwujudkan melalui 7 (tujuh) Misi Pembangunan yaitu:
1. mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga
kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan
mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan
kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan;
2. mewujudkan masyarakat maju, berkeseimbangan, dan
demokratis berlandaskan negara hukum;
3. mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati
diri sebagai negara maritim;
4. mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi,
maju, dan sejahtera;
5. mewujudkan bangsa yang berdaya saing;
6. mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri,
maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional; dan
7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam
kebudayaan;
Visi dan Misi tersebut kemudian diterjemahkan ke dalam 9 agenda
prioritas pembangunan yang biasa disebut dengan NAWA CITA
yaitu:
1. menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap
bangsa dan memberi rasa aman pada seluruh Warga Negara;
2. membangun tata kelola Pemerintahan yang bersih, efektif,
demokratis dan terpercaya;
RKPD Kepulauan Selayar 2016 Page 76
3. membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat
daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara Kesatuan;
4. memperkuat kehadiran Negara dalam melakukan reformasi
sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat
dan terpercaya;
5. meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat
Indonesia;
6. meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar
internasional;
7. mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan
sektor-sektor strategis ekonomi domestik;
8. melakukan revolusi karakter bangsa; dan
9. memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial;
Untuk mendukung visi, misi, dan agenda Nawa Cita, maka beberapa
kebijakan yang diprogramkan menuju indonesia yang jauh lebih
baik adalah:
1. mengejar peningkatan daya saing;
2. meningkatkan kualitas manusia, termasuk melalui
pembangunan mental;
3. memanfaatkan dan mengembalikan potensi yang hilang di
sektor maritim dan kelautan;
4. meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan basis yang kuat
dan berkualitas;
5. mengurangi ketimpangan antar wilayah;
6. memulihkan kerusakan lingkungan; dan
7. memajukan kehidupan bermasyarakat;
Adapun strategi pembangunan nasional yang diajukan yaitu:
RKPD Kepulauan Selayar 2016 Page 77
Tabel 3.1.
Norma Pembangunan Kabinet Kerja dan Dimensi Pembangunan
Beberapa tabel berikut ini menampilkan informasi yang memuat Sasaran
Makro RPJMN 2015-2019, Sasaran dan Asumsi Makro, Rincian
Pertumbuhan dari sisi pengeluaran dan dari sisi produksi, serta
kebutuhan investasi demi mencapai sasaran makro yang ditetapkan.
NORMA PEMBANGUNAN KABINET KERJA
3 DIMENSI PEMBANGUNAN
QUICK WINS DAN PROGRAM LANJUTAN LAINNYA
DIMENSI PEMBANGUNAN
MANUSIA DIMENSI PEMBANGUNAN
SEKTOR UNGGULAN DIMENSI PEMERATAAN &
KEWILAYAHAN
KONDISI PERLU
Kepastian dan
Penegakan Hukum Keamanan dan
Ketertiban Politik &
Demokrasi Tata Kelola & RB
Pendidikan
Kesehatan
Perumahan
Antarkelompok
Pendapatan
Antarwilayah: (1)
Desa, (2) Pinggiran,
(3) LuarJawa, (4)
KawasanTimur
Kedaulatan Pangan
Kedaulatan Energi &
Ketenagalistrikan
KemaritimandanKela
Pariwisata dan
1) Membangun untuk manusia dan masyarakat;
2) Upaya peningkatan kesejahteran, kemakmuran, produktivitas tidak boleh menciptakan ketimpangan
yang makin melebar. Perhatian khusus diberikan kepada peningkatan produktivitas rakyat lapisan
menengah bawah, tanpa menghalangi, menghambat, mengecilkan dan mengurangi keleluasaan pelaku-
pelaku besar untuk terus menjadi agen pertumbuhan;
3) Aktivitas pembangunan tidak boleh merusak, menurunkan daya dukung lingkungan dan keseimbangan
ekosistem
Mental / Karakter
RKPD Kepulauan Selayar 2016 Page 78
Tabel 3.2. Sasaran makro RPJMN Tahun 2015 - 2019
Indikator 2014* (Baseline)
2015 2019
Pembangunan Manusia dan Masyarakat
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 73,83 (metode lama)
69,4 (metode baru)
76,3 (metode lama)
Indeks Pembangunan Masyarakat1 0,55 - Meningkat
Indeks Gini 0,41 0,40 0,36
Pertumbuhan ekonomi 5,1% 5,7% 8,0%
PDB per Kapita (Rp ribu) tahun dasar 2010 PDB per Kapita (Rp ribu) tahun dasar 2000
43.403 40.785
- -
72.217
Tingkat Kemiskinan 10,96 % *) 10,3 7,0-8,0%
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) 5,94% 5,6% 4,0-5,0%
Sumber : Paparan Menteri Negara PPN/Kepala Bappenas pada acara Rakorbangpus
2015
Tabel 3.3. Sasaran dan Asumsi Makro
Indikator
2015 2016
RPJMN APBN-P RPJMN RKP
Pertumbuhan ekonomi (%, yoy)
5,8 5,7 6,6 6,6
Inflasi (%, yoy) 5,0 5,0 4,0 4,0
Tingkat bunga SPN 3 bulan (%)
6,2 6,2 6,0 5,0
Nilai tukar (Rp/US$) 12.200 12.500 12.150 12.600
Harga Minyak Mentah (US$/barel)
70,0 60 85,0 65
Lifting Minyak (ribu barel per hari)
849,0 825 880,0 830
Lifting Gas (MBOEPD) 1.177 1.221 1.150,0 1.150
Sumber : Paparan Menteri Negara PPN/Kepala Bappenas pada acara Rakorbangpus
2015
RKPD Kepulauan Selayar 2016 Page 79
3.0603.434
3.895
4.460
2013 2014 2015 2016
Realisasi
Perkiraan
Sasaran
Tabel 3.4.Rincian Pertumbuhan PDB (%)
SISI PENGELUARAN 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Perkiraan Sasaran
Pertumbuhan Ekonomi 6,2 6,0 5,6 5,0 5,7 6,6
Konsumsi Rumah Tangga 5,1 5,5 5,4 5,1 5,1 5,3
Konsumsi LNPRT 5,5 6,7 8,2 12,4 3,5 5,0
Konsumsi Pemerintah 5,5 4,5 6,9 2,0 4,5 1,4
PMTB 8,9 9,1 5,3 4,1 8,5 10,3
Ekspor Barang dan Jasa 14,8 1,6 4,2 1,0 2,2 5,0
Impor Barang dan jasa 15,0 8,0 1,9 2,2 1,6 4,5
SISI PRODUKSI
Pertanian 4,0 4,6 4,2 4,2 4,2 4,3
Pertambangan dan Penggalian 4,3 3,0 1,7 0,6 0,6 0,8
Industri Pengolahan 6,3 5,6 4,5 4,6 6,1 6,9
Lainnya 7,1 7,1 7,1 6,2 6,7 7,9
Pertumbuhan Ekonomi 6,2 6,0 5,6 5,0 5,7 6,6
Sumber : Paparan Menteri Negara PPN/Kepala Bappenas pada acara Rakorbangpus
2015
Tabel 3.5 Kebutuhan Investasi Tahun 2016 (Triliun Rupiah)
Pertumbuhan ekonomi 6,6% di Tahun 2016 membutuhkan investasi Rp
4.460 Triliun (85,5% swasta), dengan sumber pendanaan swasta berasal dari
kredit perbankan, saham, dan obligasi yang makin membesar perannya.
(Sumber : Paparan Menteri Negara PPN/Kepala Bappenas pada acara Rakorbangpus
2015)
RKPD Kepulauan Selayar 2016 Page 80
Rancangan Tema RKP 2016 adalah “MEMPERCEPAT PEMBANGUNAN
INFRASTRUKTUR UNTUK MELETAKKAN FONDASI PEMBANGUNAN YANG
BERKUALITAS”. Tema RKP Tahun 2016 berangkat dari analisis kondisi internal dan
eksternal serta permasalahan yang dihadapi Indonesia. Beberapa permasalahan dan
analisis tersebut antara lain :
1. Salah satu permasalahan utama yang menghambat percepatan realisasi
investasi saat ini adalah adanya keterbatasan infrastruktur, termasuk
pasokan listrik;
2. Pemenuhan ketersediaan infrastruktur merupakan salah satu prasyarat
utama yang harus dilakukan dalam pembangunan yang berkualitas;
3. Pembangunan berkualitas adalah:
a. membangun untuk manusia dan masyarakat, yang inklusif dan
berbasis luas, dan tidak boleh memperlebar ketimpangan antar
golongan dan antar wilayah;
b. aktivitas pembangunan tidak boleh merusak, menurunkan daya
dukung lingkungan dan keseimbangan ekosistem; dan
c. menghasilkan pertumbuhan, dan kesejahteraan yang berkelanjutan.
4. Infrastruktur diperlukan, utamanya untuk mendukung agenda prioritas
kedaulatan pangan, kedaulatan energi, kemaritiman, pariwisata dan
industri dengan sasaran kelompok sosial yang luas dan sasaran wilayah
yang memperhatikan pemerataan.
Adapun Agenda Prioritas Nasional (NAWACITA) meliputi:
1. kedaulatan pangan;
2. kedaulatan energi;
3. kemaritiman;
4. industri/kawasan industri;
5. pariwisata;
6. revolusi mental;
7. kawasan perbatasan.
RKPD Kepulauan Selayar 2016 Page 81
3.1.2. Arahan Kebijakan Ekonomi Dalam RKPD Provinsi Sulsel
Tabel 3.6. Indikator Kinerja Daerah
NO FOKUS / BIDANG URUSAN
INDIKATOR KINERJA
PEMBANGUNAN DAERAH
SAT
KONDISI
KINERJA
PADA
AWAL
PRIODE
RPJMD
2012/201
3
TARGET
CAPAIAN
SETIAP
TAHUN
2016
KONDISI
KINERJA
PADA AKHIR
PRIODE
RPJMD
2018
ASPEK KESEJAHTERAAN
Layanan Urusan Wajib
A Kemampuan Ekonomi Daerah
1 Pertumbuhan PDRB Rp 8.37 7,5-8,2 8,2-8,4
2 Laju Inflasi 4.41 3.80 3.20
3 PDRB per kapita 19.472.249 27.098.345 30.601.038
4 Gini Ratio Prov. Sul – Sel 0.41 0.40 0.39
5 Persentase Penduduk Misikin 9.82 7,5-8,0 5,0-6,5
6 Angka Kriminalitas yang tertangani 7.355 10.091 12.176
7 Indeks Pembangunan Manusia 72.70 74,50-75,50 75,50-76,50
8 Pantas Daya Beli ( PDB ) 643.590.00 656.38 662.78
9 PDRB ( HB ) 159.472.100 233.817.280 271.102.370
B Pendidikan
1 Angka melek hurup 88.73% 92.57 95.00
2 Angka rata-rata lama sekolah 7.95th 8.10 8.12
C Kesehatan
3 Angka usia harapan hidup 70.45 72.10 73.10
D Ketenagakerjaaan
1 Rasio Penduduk yang bekerja 94.13 96.59 98.26
E Penataan Ruang
1 Rasio Ruangan Terbuka Hijau Per
Satuan Luas Wilayah Ber HPL / HGB % 17.73% 22% 26%
F Koperasi Usaha Kecil dan Menegah
1 Jumlah Wirausaha yang baru Jiwa 12.045 orang 193.125. orang 315.845 orang
RKPD Kepulauan Selayar 2016 Page 82
G Ketahanan pangan
1 Skor Pola Pangan Harapan Peningkatan
diversifikasi pangan 81.60 90.80 93.10
H Pemberdayaan Masyarakat Desa
1
Jumlah Rumah Tangga Miskin (RTM) yang diberdayakan dan difasilitsi hak
dasarnya
Jml 2.120 4.670 6.370
Layanan Urusan Pilihan
1 Pertanian
Produktifitas Padi atau Bahan Pangan Utama Lokal Lainya per hektar
- Padi % 50.98 52.01 52.53
- Jagung % 46.58 47.52 48.00
- Kedele % 15.00 15.16 15.23
2 Produksi Peternakan
a. Jumlah produksi Daging ( kg ) kg 41.742.962.0
0 52.860.387.00 59.964.362.00
b. Jumlah produksi Telur ( kg ) kg 82.654.476.0
0 130.510.754.00 154.250.005.00
c. Jumlah produksi Susu ( kg ) kg 2.987.820.00 4.361.130.00 5.673.240.00
3 Kelautan dan Perikanan
Produksi Perikanan
a. Jumlah produksi perikanan tangkap ( ton )
Ton 2.634.084.50 3.107.879.20 3.425.909.40
b. Jumlah produksi perikanan budidaya ( ton )
Ton 262.480.3 270.433.7 275.889.4
4 Produksi Komoditi Unggulan
a. Jumlah produksi Udang ( Ton ) Ton 33.200.0 34.200.0 35.000.0
b. Jumlah produksi Bandeng ( Ton ) Ton 91.502.3 97.102.0 100.000.0
c. Jumlah produksi Rumput Laut ( Ton )
Ton 2.233.259.7 2.691.686.6 3.000.000.0
5 Perdagangan
1 Nilai ekspor Perdagangan
Nilai ekspor perdagangan
thn 2012 sebesar USD
1.448.195.843.78
USD
1.821.790.258.
76
USD
2.124.936.157.
82
RKPD Kepulauan Selayar 2016 Page 83
3.1.3. Arah Kebijakan RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016
Mendasari sasaran-sasaran yang ada pada Tabel Indikator Kinerja Daerah
tersebut di atas maka ditetapkan Arah Kebijakan Pembangunan Tahun 2016. Arah
Kebijakan Pembangunan Tahun 2016 RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan yaitu
seluruh kebijakan pembangunan yang telah dijalankan pada tiga tahun sebelumnya
diakselerasi pencapaian kinerjanya. Selain itu, juga dilakukan penyesuaian sebagai
respons terhadap perubahan lingkungan strategis regional, nasional maupun global.
Pada tahun ini juga dilakukan review RPJMD guna melakukan penyesuaian-
penyesuaian dalam merespons perubahan lingkungan strategis yang dianggap
signifikan pengaruhnya.
Prioritas kebijakan pembangunan pada tahun 2016 diarahkan pada :
1. pengembangan ekonomi kerakyatan;
2. pengembangan pendidikan, kepemudaan, keolahragaan, dan kebudayaan,
pembangunan kesehatan;
3. peningkatan kapasitas infrastruktur wilayah;
4. pengembangan kawasan strategis; dan
5. peningkatan kapasistas birokrasi dan kelembagaan.
Berikut ini ditampilkan tabel keterkaitan antara Nawa Cita RPJMN 2015 –
2019 dan 11 Prioritas dalam RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan 2013 – 2018.
RKPD Kepulauan Selayar 2016 Page 84
Tabel 3.7. Keterkaitan antara Nawa Cita RPJMN 2015 – 2019 dan 11 Prioritas
dalam RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan 2013 – 2018
Arah kebijakan ekonomi daerah ditujukan untuk mengimplementasikan
program dan mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah, serta isu strategis
daerah, sebagai payung untuk perumusan prioritas program dan kegiatan
pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun rencana.
NAWACITA 1
NAWACITA 2
NAWACITA 3
NAWACITA 4
NAWACITA 5
èèèèèè
Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakanhukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.
Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia
Gratis SPP bagi mahasiswa baru, baik PTN maupun PTS.
Membuka 500 ribu lapangan kerja baru.Bantuan Paket peningkatan kualitas Rumah Rakyat Miskin.
Dukungan Fasilitasi dan Regulasi Pembangunan Industri minimal 24 unit sesuai
Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikanrasa aman kepada seluruh warga negara.
Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahanyang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya.
Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desadalam kerangka negara kesatuan.
KETERKAITAN DENGAN RPJMD SULSEL (11 PRIORITAS)
Melanjutkan Pendidikan Gratis sampai tingkat SMA.Melanjutkan kesehatan gratis.
NAWACITA 6
èè
NAWACITA 7
è
NAWACITA 8
è
è
NAWACITA 9 Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.
Bantuan Lima Juta Paket Bibit Pertanian, Peternakan, Perkebunan, Perikanan
KETERKAITAN DENGAN RPJMD SULSEL (11 PRIORITAS)
KETERKAITAN DENGAN RPJMD SULSEL (11 PRIORITAS)
KETERKAITAN DENGAN RPJMD SULSEL (11 PRIORITAS)
Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional sehinggabangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya.
Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor- sektor strategisekonomi domestik.
Melakukan revolusi karakter bangsa
Bantuan Modal Pengembangan Usaha Mikro Kecil.Bantuan paket modal pengembangan 100 wirausaha pedesaan pada setiap desa.
Gratis biaya pendidikan bagi mahasiswa terpilih untuk sekolah Kejuruan Khusus seperti sekolah penerbangan, pramugari, SMK pertanian, perkebunan, perikanan dan melanjutkan beasiswa bagi mahasiswa S2 dan S3 secara terbatas.Gratis peningkatan kualitas pengajar melalui Boarding School untuk ; Guru SD, SMP, SMA, Guru Mengaji, Mubalig, Khatib dan Alim Ulama
RKPD Kepulauan Selayar 2016 Page 85
Kebijakan Penganggaran dalam RKPD Provinsi Sulawesi Selatan
Penganggaran dalam RKPD Provinsi Sulawesi Selatan didasarkan pada
beberapa kriteria prioritas diantaranya yaitu:
KRITERIA PRIORITAS I (KP I)
Merupakan program pembangunan daerah dengan tema atau program
unggulan (dedicated) Kepala Daerah sebagaimana diamanatkan dalam
RPJMN dan amanat/kebijakan nasional yang definitif harus dilaksanakan
oleh daerah pada tahun rencana, termasuk untuk prioritas bidang
pendidikan 20% dan kesehatan 10% sesuai ketentuan teknis yang
berlaku. Jumlah Anggaran KP I untuk Tahun 2016 :
Rp. 2.023.138.293.411,00
KRITERIA PRIORITAS II (KP II)
Program KP II merupakan program prioritas di tingkat SKPD yang tidak
terkait langsung dengan pelayanan masyarakat dan merupakan
penjabaran dari analisis per urusan. Jumlah anggaran KP II untuk Tahun
2016: Rp. 452.935.010.308,00
KRITERIA PRIORITAS III (KP III)
KP III merupakan prioritas yang dimaksudkan untuk alokasi belanja-
belanja tidak langsung seperti : tambahan penghasilan PNS, belanja
hibah, belanja bantuan sosial kemasyarakatan, serta belanja tidak
terduga. Jumlah Anggaran KP III untuk Tahun 2016 :
Rp. 4.150.342.855.407,00
3.1.4. Arah Kebijakan Di Bidang Ekonomi Dalam Dokumen RPJMD Tahun
2010 – 2015 dan RPJPD Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2005
- 2025
Pelaksanaan tahap ketiga dari RPJP Daerah Kabupaten Kepulauan
Selayar Tahun 2005 – 2025 akan difokuskan pada upaya peningkatan
pendapatan daerah melalui perbaikan income perkapita masyarakat
dan perbaikan sistem pemasaran khususnya untuk komoditas
perikanan.
Neraca perdagangan untuk komoditas perikanan semakin
menunjukkan kontribusinya bagi percepatan perputaran ekonomi
Selayar serta memberi dampak terhadap peningkatan pendapatan
perkapita masyarakat. Daya beli masyarakat semakin membaik yang
ditandai dengan semakin tingginya kualitas hidup masyarakat serta
membaiknya derajat kesehatan dan tingkat pendidikan masyarakat.
Pemanfaatan jasa kelautan melalui pengembangan pariwisata bahari
diupayakan dibangun dan ditetapkan “Selayar sebagai Pusat Destinasi
RKPD Kepulauan Selayar 2016 Page 86
Pariwisata Bahari Andalan Nasional” dengan jumlah kunjungan wisata
setiap tahunnya menunjukkan peningkatan secara signifikan.
Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Tahun 2016
Secara garis besar arah pembangunan daerah Tahun 2016 adalah
sebagai berikut:
1. memperkuat sektor Perikanan dan Kelautan sebagai tulang punggung
ekonomi daerah untuk menciptakan struktur perekonomian yang
kokoh melalui;
a. peningkatan kapasitas dan keterampilan tenaga kerja;
b. percepatan pembangunan infrastruktur perikanan dan kelautan;
dan
c. peningkatan investasi; dan
d. perbaikan iklim usaha.
2. meningkatkan daya saing daerah dan memperluas lapangan pekerjaan
untuk mengurangi angka pengangguran dan kemiskinan, serta
persaingan dengan daerah lain dalam konstalasi regional dan
nasional.
3. RPJMD tahap ketiga (Tahun 2015 – 2020) dari RPJPD diarahkan
untuk memantapkan pembangunan secara menyeluruh dengan
menekankan pada peningkatan pendapatan daerah melalui perbaikan
income perkapita masyarakat dan perbaikan sistem pemasaran
khususnya untuk komoditas perikanan. Selain itu, pemanfaatan jasa
kelautan melalui pengembangan pariwisata bahari diupayakan
dibangun dan ditetapkan “Selayar sebagai Pusat Destinasi Pariwisata
Bahari Andalan Nasional” dengan jumlah kunjungan wisata setiap
tahunnya menunjukkan peningkatan secara signifikan.
Berdasarkan arah kebijakan RKPD Tahun 2016 di atas, diidentifikasi isu-
isu strategis untuk masing-masing bidang pembangunan yang digariskan
RPJPD Tahun 2005 – 2025, yaitu bidang pembangunan :
Tabel 3.8
Isu-isu strategis dalam RPJPD Tahun 2005 - 2025
No Bidang Pembangunan Isu Strategis
1. Bidang Ekonomi; a. transformasi struktur industri
b. peningkatan daya saing tenaga kerja
2. Bidang Infrastruktur; a. perkuatan sistem logistik
b. peningkatan rasio elektrifikasi
RKPD Kepulauan Selayar 2016 Page 87
c. peningkatan akses air minum dan
sanitasi
d. penataan perumahan/permukiman
e. pembangunan transportasi
3. Bidang Pendidikan; a. peningkatan rata-rata lama sekolah
b. peningkatan angka partisipasi sekolah
4. Bidang Kesehatan; a. peningkatan usia harapan hidup
b. penurunan angka kematian akibat
penyakit
5. Bidang Pariwisata dan
Budaya;
a. peningkatan jumlah kunjungan wisata
b. pemeliharaan situs-situ purbakala
6. Bidang Pelayanan
Umum, Ketertiban
dan Ketenteraman;
a. peningkatan kualitas, disiplin dan etos
kerja
b. peningkatan ketenteraman dan
ketertiban
c. perkuatan kapasitas IPTEK
7. Bidang Lingkungan
Hidup;
a. perkuatan ketahanan pangan
b. peningkatan ketahanan energi
8. Bidang Perlindungan
Sosial dan
Ketenagakerjaan;
a. penanganan PMKS
b. antisipasi kejadian dan dampak
bencana
c. peningkatan kualitas tenaga kerja
9. Bidang Keagamaan. internalisasi nilai-nilai keagamaan
3.1.5. Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2014 & Perkiraan Tahun 2015
Struktur ekonomi Kabupaten Kepulauan Selayar sampai dengan
Tahun 2013 masih didominasi oleh sektor pertanian. Sektor
Perekonomian yang memiliki peranan terbesar kedua adalah sektor jasa;
ketiga, adalah sektor perdagangan, hotel dan restoran. Sementara itu,
sektor industri berada di urutan keenam berdasarkan kontribusinya
terhadap pembentukan PDRB. Besarnya peranan sektor pertanian
disebabkan oleh karena banyak penduduk memiliki lapangan usaha di
sektor pertanian. Hal ini menjadi ciri khas banyak daerah di Indonesia.
RKPD Kepulauan Selayar 2016 Page 88
Padahal, untuk dapat mencapai pertumbuhan yang lebih berkualitas,
maka kontribusi sektor harus terus diupayakan bergeser dari pertanian
ke sektor industri. Bukan berarti bahwa daerah harus menurunkan
kontribusi sektor pertanian, tetapi dengan menggenjot lebih tinggi sektor
industri. Sebab, hal ini menjadi salah satu indikator terhadap
peningkatan nilai tambah yang diperoleh masyarakat yang bisa
meningkatkan pendapatan masyarakat yaitu dengan mengolah hasil
pertaniannya terlebih dahulu sebelum kemudian dijual ke pasar.
Beberapa tabel berikut ini menampilkan data PDRB menurut
Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga
Konstan selama beberapa tahun terakhir ini.
Tabel 3.9 PDRB Menurut Lapangan Usaha ADHB Tahun 2011 - 2015 (Juta Rupiah) No Lapangan Usaha 2012 2013 2014* 2015**
(Rp) % (Rp) % (Rp) % (Rp) %
1 Pertanian 639.024 37,4 749.318 37,2 883.594 35,6 1.041.560 34,1
2 Pertambangan dan Galian 7.847 0,5 9.758 0,5 11.770 0,5 14.286 0,5
3 Indsutri 39.842 2,3 43.087 2,1 46.567 1,9 50.339 1,6
4 Listrik dan Air Minum 5.075 0,3 6.055 0,3 6.998 0,3 8.145 0,3
5 Bangunan 184.120 10,8 236.903 11,8 304.603 12,3 391.858 12,8
6 Perdagangan, Hotel &Restoran 167.801 9,8 194.191 9,6 223.078 9,0 257.043 8,4
7 Angkutan dan Komunikasi 132.519 7,8 151.704 7,5 171.662 6,9 194.864 6,4
8 Bank, Lembaga Keuangan lainnya 36.739 2,1 44.591 2,2 53.763 2,2 64.958 2,1
9 Jasa-jasa 496.111 29 580.281 28,8 782.277 31,5 1.028.386 33,7
PDRB 1.709.079 100 2.015.889 100 2.484.311 100 3.051.439 100 Sumber: Kabupaten Kepulauan Dalam Angka 2014 dan Hasil Proyeksi Keterangan : *= Angka sementara hasil proyeksi **= Angka sangat sementara hasil proyeksi
Tabel 3.10 PDRB Menurut Lapangan Usaha ADHK Tahun 2009 - 2013 (Juta Rupiah)
No Lapangan Usaha 2012 2013 2014* 2015**
(Rp) % (Rp) % (Rp) % (Rp) %
1 Pertanian 215.508 39,3 233.858 38,9 254.099 38,8 276.256 38,6
2 Pertambangan dan Galian 4.270 0,8 5.096 0,8 5.966 0,9 7.018 1,0
3 Indsutri 26.011 4,7 26.892 4,5 27.791 4,2 28.722 4,0
4 Listrik dan Air Minum 2.467 0,4 2.840 0,5 3.202 0,5 3.634 0,5
5 Bangunan 61.249 11,2 71.925 12 82.596 12,6 95.370 13,3
6 Perdagangan, Hotel dan Restoran 75.318 13,7 81.554 13,6 87.538 13,4 94.213 13,2
7 Angkutan dan Komunikasi 65.460 11,9 71.821 12 78.110 11,9 85.175 11,9
8 Bank, Lembaga Keuangan lainnya 21.291 3,9 24.551 4,1 27.983 4,3 31.970 4,5
9 Jasa-jasa 77.041 14 82.048 13,7 87.266 13,3 92.768 13,0
PDRB 548.616 100 600.584 100 654.551 100 715.127 100 Sumber: Kabupaten Kepulauan Dalam Angka 2014 dan Hasil Proyeksi Keterangan : *= Angka sementara hasil proyeksi **= Angka sangat sementara hasil proyeksi
Perekonomian Kabupaten Kepulauan Selayar yang
direpresentasikan melalui indikator makro ekonomi selama Tahun 2011
RKPD Kepulauan Selayar 2016 Page 89
sampai dengan Tahun 2015 menunjukkan pertumbuhan ke arah positif.
Sebagai gambaran, kondisi perekonomian Kabupaten Kepulauan Selayar
tersebut ditampilkan dalam tabel berikut:
Tabel 3.11 Perkembangan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2011 s.d 2015
Atas Dasar Harga Berlaku (HB) dan Harga Konstan (HK) Kabupaten Kepulauan Selayar
No Lapangan Usaha 2011 2012 2013 2014* 2015**
HB HK HB HK HB HK HB HK HB HK
1 Pertanian 39,2 39,4 37,4 39,3 37,2 38,9 35,6 38,8 34,1 38,6
2 Pertambangan dan Galian 0,5 0,7 0,5 0,8 0,5 0,8 0,5 0,9 0,5 1,0
3 Industri 2,7 5 2,3 4,7 2,1 4,5 1,9 4,2 1,6 4,0
4 Listrik dan Air Minum 0,3 0,4 0,3 0,4 0,3 0,5 0,3 0,5 0,3 0,5
5 Bangunan 10,3 10,5 10,8 11,2 11,8 12 12,3 12,6 12,8 13,3
6 Perdagangan, Hotel &Restoran 10,5 13,9 9,8 13,7 9,6 13,6 9,0 13,4 8,4 13,2
7 Angkutan dan Komunikasi 8,4 11,9 7,8 11,9 7,5 12 6,9 11,9 6,4 11,9
8 Bank, Lembaga Keuangan lainnya 2,2 3,7 2,1 3,9 2,2 4,1 2,2 4,3 2,1 4,5
9 Jasa-jasa 26 14,4 29 14 28,8 13,7 31,5 13,3 33,7 13,0
PDRB 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 Sumber: Kabupaten Kepulauan Dalam Angka 2014 dan Hasil Proyeksi Keterangan : *= Angka sementara hasil proyeksi
**= Angka sangat sementara hasil proyeksi
Berdasarkan Tabel Perkembangan Kontribusi Sektor dalam PDRB
Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2015 Atas Dasar Harga Berlaku (HB)
dan Harga Konstan (HK) di atas diperoleh gambaran bahwa secara umum
struktur ekonomi pembentuk PDRB Kabupaten Kepulauan Selayar
didominasi berturut-turut oleh sektor pertanian, sektor jasa-jasa, sektor
perdagangan, hotel dan restoran, sektor angkutan dan komunikasi,
sektor bangunan, industri, sektor Bank, Lembaga Keuangan Lainnya dan
yang terkahir sektor pertmbangan dan galian.
Jika melihat struktur perkembangan PDRB di atas dapat dilihat
kecenderungan transformasi struktur ekonomi dari struktur
perekonomian berbasis pertanian (agraris) ke sektor bangunan dalam
rangka mendukung penyediaan pelayanan dasar dan tidak lain
kontribusi terbesar dari sektor ini adalah APBD sebagai stimulan dan
pembangunan ekonomi daerah Kabupaten Kepulauan Selayar.
RKPD Kepulauan Selayar 2016 Page 90
Tabel 3.12
PDRB Perkapita dan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2009 – 2013
Periode Harga Berlaku Harga Konstan 2000
1 2 3
PDRB Perkapita
2011 11.242.919 4.075.799
2012 13.721.681 4.404.677
2013 15.848.188 4.721.571
2014** 17.910.066 5.013.966
2015** 20.487.413 5.379.459
Pertumbuhan Ekonomi
2011 22,47 8,52
2012 23,3 9,18
2013 17,95 9,47
2014** 19,72 10,96
2015** 21,84 12,45
Cat: *, **= Angka sementara hasil proyeksi
Tabel di atas memberikan gambaran bahwa PDRB perkapita
Kabupaten Kepulauan Selayar terus mengalami peningkatan baik dilihat
dari PDRB berdasarkan atas harga berlaku maupun atas dasar harga
konstan.
Sementara itu, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kepulauan
Selayar cenderung mengalami peningkatan dikarenakan dukungan
pemerintah terhadap tumbuh kembangnya sektor bangunan dan sektor
lainnya tanpa mengabaikan sektor pertanian sebagai basis perekonomian
yang berkontribusi besar dalam struktur perekonomian Kabupaten
Kepulauan Selayar. Secara rata-rata, perekonomian Kabupaten
Kepulauan Selayar selama 5 tahun terakhir tumbuh sebesar 9%.
Tahun 2015, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kepulauan
Selayar diproyeksi akan bergerak positif, meskipun dengan sedikit
perlambatan. Proyeksi tersebut diperkuat dengan kondisi
perekonomian regional, selain itu juga tekanan biaya produksi sektor
ekonomi akibat kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang
memicu kenaikan harga barang-barang lainnya, termasuk harga bahan
baku dan penolong.
RKPD Kepulauan Selayar 2016 Page 91
11.12
9.21 9.25 9.15 9.25
0
2
4
6
8
10
12
2008 2009 2010 2011 2012
Pe
se
nta
se
Tahun
A. Tingkat Inflasi
Inflasi merupakan salah satu indikator penting dalam
pengendalian ekonomi makro yang berdampak luas terhadap berbagai
sektor ekonomi. Di satu sisi, tingkat inflasi yang relatif tinggi merupakan
hal yang dapat merugikan perekonomian, yaitu dapat berdampak pada
lemahnya daya beli masyarakat dan melambatnya perkembangan
produksi. Di sisi lain, inflasi juga dibutuhkan oleh produsen yaitu untuk
dapat mempengaruhi perkembangan penawaran terhadap barang dan
jasa. Adapun gambaran laju inflasi Kabupaten Kepulauan Selayar dapat
dilihat pada grafik berikut ini:
Grafik 3.1. Laju inflasi Kabupaten Kepulauan Selayar
3.1.6. Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2016 dan Tahun
2017
Berbagai kebijakan Pemerintah Daerah diarahkan untuk
memperbaiki prospek pambangunan ekonomi dan keuangan Kabupaten
Kepulauan Selayar. Hal ini dapat dilihat melalui tinjauan terhadap
perkembangan beberapa variabel ekonomi makro yang dijadikan
sasaran utama dari pembangunan ekonomi. Variabel tersebut
berkenaan dengan aspek pendapatan dengan distribusinya,
pertumbuhan ekonomi dengan pemerataan yang berkeadilan, aspek
ketenagakerjaan yang ditunjukkan dengan jumlah tingkat
pengangguran penduduk, aspek harga yang ditunjukkan dengan
fluktuasi dari tingkat harga umum yang mempengaruhi tingkat inflasi,
RKPD Kepulauan Selayar 2016 Page 92
aspek perdagangan terkait hubungan dengan negara lain yang
ditunjukkan dengan kegiatan ekspor-impor. Ketiga hal tersebut dapat
terealisasi jika didukung peran aktif dari seluruh lembaga ekonomi baik
dari swasta, pemerintah maupun dari dunia perbankan serta lembaga
ekonomi masyarakat di daerah yang menjalankan tugas dan fungsinya
masing-masing secara efisien dan efektif didukung dengan
pemerintahan yang menerapkan prinsip good governance.
Perkembangan kondisi perekonomian daerah ditinjau dari aspek
pertumbuhan ekonomi menunjukkan kinerja yang baik dari tahun ke
tahun. Dari sisi demand. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kepulauan
Selayar terutama didukung oleh kinerja pemerintah dalam pelaksanaan
pembangunan dan konsumsi yang semakin baik. Terkait dengan supply
dimana pertumbuhan ekonomi didorong oleh sektor pertanian,
perdagangan dan jasa serta sektor industri pengolahan. Disamping itu,
kedepan diprediksi bahwa kinerja perekonomian akan menunjukkan
fluktuasi. Hal ini akan banyak dipengaruhi oleh perubahan kondisi
sosial ekonomi dan politik terutama terkait dengan proses pelaksanaan
Pemilukada pada Tahun 2015 hingga pasca Pemilukada Tahun 2016.
Hal lain yang akan berpengaruh adalah pengurangan subsidi dan
bahan bakar secara tidak langsung akan mempengaruhi kenaikan harga
barang dan jasa yang akan mendorong tingkat inflasi. Kondisi ini
menjadi tantangan kedepan untuk memperbaiki kemampuan daya beli
masyarakat sehingga ditribusi pendapatan akan semakin membaik. Hal
lain dari aspek pendapatan yang belum mendapatkan perhatian selama
ini adalah aspek pemerataannya. Ukuran terkait dengan distribusi
pendapatan, yang semakin menunjukkan perbaikan namun masih
memperlihatkan besarnya tingkat ketimpangan distribusi kesejahteraan
ekonomi antar penduduk dan hal ini menjadi tantangan kedepan untuk
mengurangi kesenjangan kesejahteraan masyarakat tersebut.
Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang didukung oleh komoditas
unggulan daerah seperti cengkeh, pala, jambu mente, kakao, rumput
laut dan ternak sapi juga belum dikelola secara optimal. Salah satu
penyebabnya adalah ketidakstabilan harga pasar sehingga perlu
mendapat perhatian yang lebih serius dari Pemerintah Kabupaten
Kepulauan Selayar. Kedepan akan dilakukan perbaikan kualitas
terhadap komoditas unggulan tersebut terutama yang memiliki peluang
ekspor sehingga memiliki daya saing dipasar global. Dengan demikian,
RKPD Kepulauan Selayar 2016 Page 93
hal ini diharapkan akan berimplikasi positif dan memberi dukungan
baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap pertumbuhan
ekonomi daerah. Berikut disajikan hal-hal yang menjadi peluang dan
tantangan dalam proses penyelenggaraan pemerintahan dan
pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Kepulauan Selayar.
Tabel 3.13 Analisis Kondisi Lingkungan Internal dan Eksternal
Kabupaten Kepulauan Selayar
No Kondisi Internal Daerah Kondisi Eksternal Daerah
Kekuatan Kelemahan Peluang Ancaman
(1) (2) (3) (4) (5)
1
Faktor fisik Alami :
1. Komoditas andalan subsektor tanaman pangan adalah jagung, ubi kayu, ubi jalar, dan padi;
2. Masih tersedia lahan (19.831 ha) untuk perluasan;
3. Komoditas tanaman pangan lainnya yang potensial untuk dikembangkan adalah kacang tanah, kedelai, kacang hijau, buah-buahan, dan sayuran;
4. Komoditas yang berpotensi besar untuk sub sektor perkebunan adalah kelapa dalam (coconut), kemiri, pala, dan jambu mete;
5. Lahan yang bisa dimanfaatkan untuk perkebunan masih luas;
6. Produk potensial dari sub sektor kehutanan baru berupa rotan;
7. Adanya hutan produksi (7.250 ha) dan hutan semak belukar (5.869 ha) memungkinkan untuk dimanfaatkan bagi komo-ditas lainnya;
8. Komoditas potensial untuk sub sektor peternakan adalah sapi, kerbau, kuda, kambing, domba, ayam ras, ayam buras, dan itik;
9. Selayar dikelilingi laut dalam yang dapat dilayari berbagai ukuran kapal;
10. Adanya Kawasan pantai-pantai yang strategis;
11. ikan laut, budidaya pantai (rumput laut) dan ikan tambak yang tersebar di 7 kecamatan;
12. Luasnya lahan budi daya tambak, sebagian besar di Bontoharu, Bontosikuyu
Faktor Fisik :
1. Sebaran batuan permukaan yang
relatif besar menyebabkan
potensi
pengembangan sangat terbatas
(khususnya bagian Utara);
2. Kondisi hidrologi sangat terbatas
karena kurangnya catchment area,
luasan DAS sangat
sempit dan luasnya sebaran batuan
permukaan yang kedap air; dan
3. Terbatasnya areal garapan untuk
pengembangan
pertanian dan perkebunan
meskipun tingkat kesuburan
tanahnya relatif baik khususnya di
bagian Utara. Faktor Non Fisik
1. Masih rendahnya
kualitas pengelola pembangunan
dalam upaya percepatan
pembangunan; 2. Potensi tenaga
kerja terampil
masih relatif kurang;
3. Tingginya biaya transportasi dalam
pemasaran hasil produksi; dan
4. Layanan sarana transportasi masih
Faktor Sumber
Daya Alam : 1. Kabupaten
Kepulauan Selayar memiliki potensi pengembangan Sumber Daya Alam, dengan ditetapkannya beberapa blok pengembangan migas di Selayar ( blok karaeng, blok selayar dan blok kambuno) oleh pemerintah pusat;
2. Kabupaten Kepulauan Selayar memiliki potensi Perkebunan, terbukti dengan ditetapkannya Kawasan Strategis pengembangan sentra pertanian dan perkebunan dalam RTRW Provinsi Sulsel (Perda Nomor 9 Tahun 2009); dan
3. Kabupaten Kepulauan Selayar memiliki Taman Nasional
Faktor Pendukung
Lainnya : 1. Minimnya
dukungan pembangunan infrastruktur daerah di Kabupaten Kepulauan Selayar;
2. Minimnya minat investor terhadap pengembangan Sumber Daya Alam yang ada di Kabupaten Kepulauan Selayar;
3. Minimnya informasi pengembangan Kabupaten Kepulauan Selayar pada dunia investasi;
4. Belum kuatnya regulasi pendukung untuk pengembangan Kabupaten Kepulauan Selayar; dan
5. Minimnya minat Sumber Daya Manusia untuk memberikan dukungan terhadap potensi pengembangan Kabupaten Kepulauan Selayar.
RKPD Kepulauan Selayar 2016 Page 94
No Kondisi Internal Daerah Kondisi Eksternal Daerah
Kekuatan Kelemahan Peluang Ancaman
(1) (2) (3) (4) (5)
2
dan Pasimasunggu; 13. Keberadaan taman laut
dan terumbu karang di 7 kecamatan;
14. Taman laut di Takabonerate memiliki keunggulan kompetitif berskala international;
15. Adanya pantai laut dan pasir putih di Bontomatene, Bontoharu, Bontosikuyu, Pasimarannu dan Pasimasunggu;
16. Adanya hutan wisata di Bontomatene, Bontoharu, Bontosikuyu, Pasimarannu dan Pasimasunggu;
17. Adanya air terjun di pegunungan di Bontomatene, Bontoharu, Bontosikuyu, Pasimarannu dan Pasimasunggu;
18. Adanya taman buru di Bontomatene, Bontoharu, Bontosikuyu, dan Pasimasunggu;
19. Adanya sumber air panas di Desa Bontobulaeng dan Dusun Maminasa (kecamatan Pasimasunggu); dan
20. Ada rencana pengembangan Pelabuhan Perikanan Nusantara.
Faktor Sarana dan Prasarana : 1. Adanya pelayaran wisata
yang dikelola Spice Island Explorer;
2. Ada jalan provinsi (90 km) yg menghubungkan Benteng-Barang-barang (40 km) dan Benteng - Patori (50 km);
3. Adanya penyeberangan fery dari dermaga Pamatata ke Tanjung Bira;
4. Adanya penyeberangan langsung dari Pelabuhan Benteng ke Pelabuhan Bulukumba;
5. Ada pelabuhan rakyat (untuk nelayan) di Jampea dan Bonerate, walau berskala kecil;
6. Adanya Bandara di Kab. Kepulauan Selayar yang menghubungkan antara Ibukota Provinsi dengan Kepulauan Selayar;
7. Jalan provinsi (90 km)
terbatas terhadap
wilayah-wilayah permukiman.
Faktor Sarana dan
Prasarana : 1. Pelayanan
transportasi regional belum mencapai seluruh wilayah (wilayah selatan relatif belum terlayani optimal);
2. Perlu pembukaan aksesibilitas ke luar Kabupaten Kepulauan Selayar dan arah selatan;
3. Sarana transportasi untuk penangkapan ikan masih tradisional;
4. Perlu aksesibilitas ke arah selatan (ke luar Sulawesi) untuk pemasaran; dan
5. Perlu peningkatan kuantitas moda transportasi.
Faktor Pendukung
Lainnya ; 1. Perlu penyediaan
fasilitas pendidikan dan keterampilan kepariwisataan, dan pusat pelayanan informasi kepariwisataan; dan
2. Potensi alami untuk irigasi terbatas, sehingga pengembangan pertanian lebih diarahkan pada jagung yang tak butuh air banyak.
Faktor Sumber Daya Manusia:
1. Perlu upaya peningkatan mutu SDM (bahasa, pengetahuan, ketrampilan, dan manajemen pariwisata;
2. Perlu ditekankan dan diupayakan
Takabonerate yang berpotensi dalam pengembangan sektor pariwisata, dukungan pemerintah pusat terkait pengembangan pariwisata Takabonerate.
RKPD Kepulauan Selayar 2016 Page 95
No Kondisi Internal Daerah Kondisi Eksternal Daerah
Kekuatan Kelemahan Peluang Ancaman
(1) (2) (3) (4) (5)
dengan kondisi mantap, menghubungkan Benteng-Barang-barang (40 km) dan Benteng-Patori (50 km); dan
8. Ada penyeberangan langsung dari Pelabuhan Benteng ke Pelabuhan Bulukumba;
Faktor Pendukung Lainnya :
1. Adanya tempat pelelangan ikan;
2. Adanya tambak ikan yang tersebar di Seluruh Kecamatan;
3. Adanya industri rumah tangga untuk pengeringan hasil laut (ikan kering, teripang, cumi kering, rumput laut, sirip ekor hiu; dan
4. Adanya industri kecil dan rumah tangga pengolah hasil pertanian lokal (industri minyak goreng, pengupasan/ pembersihan biji-bijian, kopra, krupuk, dan gula merah.
penanaman dan penguatan nilai, norma agama, dan budaya timur;
3. Tingkat penguasaan IPTEK perikanan para nelayan masih kurang/tradisional; dan
4. Perlu upaya pembinaan, pelatihan bidang pertanian (karena umumnya pendidikan SD-SLTP).
3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah
Uraian berikut ini terkait dengan kebijakan yang akan ditempuh
Pemerintah Daerah berkaitan dengan pendapatan daerah, pembiayaan
daerah dan belanja daerah.
Arah kebijakan pembangunan daerah Kepulauan Selayar diarahkan
pada:
1. peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan yang ditopang
oleh sektor riil ekonomi kerakyatan terutama dari sektor perikanan
dan pariwisata dengan dukungan jasa pemasaran dari berbagai
lembaga terkaiut yaitu UMKM dan usaha ekonomi kreatif lainnya.
Tambahan lagi, dukungan diharapkan dair sektor yang berbasis
sumber daya alam di sektor pertanian, jasa, pertambangan dan
angkutan serta peningkatan nilai tambah hasil produksi pertanian
dan subsektornya ke sektor industri yang mampu meningkatkan
pendapatan masyarakat;
RKPD Kepulauan Selayar 2016 Page 96
2. pembangunan infrastruktur dan prasarana wilayah untuk
mempercepat arus barang dan jasa;
3. stimulasi untuk meningkatkan investasi swasta dalam sektor
perhubungan, energi serta sektor lainnya dalam kerangka hasil
kajian Blue Print Pengembangan Kabupaten Kepulauan Selayar;
4. upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah yang rasional dan
realistis melalui intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber
pendapatan; dan
5. peningkatan koordinasi dengan pemerintah provinsi dan pemerintah
pusat serta lembaga donor internasional untuk memperoleh
dukungan pembiayaan, program dan kegiatan, serta asistensi
sebagai bagian dari upaya pemerintah daerah atas keterbatasan
pembiayaan dan kapasitas keuangan daerah.
3.2.1. Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan
Pendapatan Daerah merupakan hak Pemerintah Daerah yang
diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode
tahun bersangkutan. Secara umum, Pendapatan Daerah
diproyeksikan akan mengalami peningkatan, mengingat dalam
beberapa tahun terakhir telah terjadi kenaikan tingkat Pendapatan
Daerah. Selain itu, Pemerintah Daerah terus mengupayakan
peningkatan Pendapatan Daerah melalui berbagai upaya, baik yang
diperoleh dari Pendapatan Asli Daerah (PAD); Dana Perimbangan;
dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah.
Rencana Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2016, selain
mengacu pada realisasi pendapatan Tahun Anggaran 2014 juga
mengacu pada rencana pendapatan pada APBD Tahun Anggaran
2015. Tabel berikut ini berisi gambaran mengenai realisasi dan proyeksi
pendapatan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2013 sampai dengan
Tahun 2017.
Tabel 3.14 Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2013 s.d Tahun 2017
No. U R A I A N
JUMLAH
Realisasi Realisasi Tahun Berjalan Proyeksi/ Proyeksi/
2013 2014 2015 Target Target
2016 2017
1 2 3 4 5 6 7
1.1 Pendapatan Asli Daerah
22,391,989,538 33,697,866,489 39,316,368,000 41,214,437,000 42,244,158,850
1.1.1 Pajak Daerah 2,457,847,693 4,184,916,862 4,790,000,000 5,026,750,000 5,152,418,000
1.1.2 Retribusi Daerah
2,653,680,672 7,376,165,857 9,467,000,000 9,875,350,000 10,122,232,000
1.1.3
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan
7,162,295,947 7,587,079,072 7,945,000,000 8,342,250,000 8,550,806,000
RKPD Kepulauan Selayar 2016 Page 97
1.1.4 Lain-lain PAD yang Sah
10,118,165,226 14,549,704,698 17,114,368,000 17,970,087,000 18,419,338,000
1.2 Dana Perimbangan
519,597,570,386 547,019,012,578 584,523,168,000 633,507,381,000 658,687,222,000
1.2.1
Dana Bagi hasil Pajak/Bukan Pajak
23,182,117,386 19,190,969,578 23,337,468,000 23,352,001,000 23,363,677,000
1.2.2 Dana Alokasi Umum
421,256,593,000 458,019,013,000 479,393,610,000 503,363,290,000 528,531,455,000
1.2.3 Dana Alokasi Khusus
75,158,860,000 69,809,030,000 81,792,090,000 106,792,090,000 106,792,090,000
1.3
Lain-lain Pendapatan Daerah yg Sah
66,043,880,987 87,597,988,180 98,689,154,000 134,899,512,000 158,490,810,000
1.3.1 Hibah
1.3.2 Dana Darurat
1.3.3
Bagi Hasil dari Propinsi dan dari Pemerintah Daerah Lainnya
11,593,088,027 17,713,203,980 17,722,169,000 18,608,278,000 19,538,692,000
1.3.4
Dana Penyesuaian &Otonomi Khusus
44,530,513,000 63,375,993,000 65,548,374,000 64,460,674,000 64,460,674,000
1.3.5
Bantuan Keuangan dari Propinsi dan Dari Pemerintah Daerah Lainnya
9,920,279,960 6,508,791,200 6,508,792,000 6,508,792,000 6,508,792,000
1.3.6. Dana Desa 8,909,819,000 45,321,768,000 67,982,652,000
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH (1.1 + 1.2 + 1.3)
608,033,440,911 668,314,867,247 722,528,690,000 809,621,330,000 859,422,826,000
Pada Tahun 2013, realisasi pendapatan daerah sebesar
Rp. 608,033,440,911,00, sementara Tahun 2014, sebesar Rp.
668,314,867,247,00. Tahun 2015 pendapatan dianggarkan sebesar Rp.
722.528.690.000,00, sementara Tahun 2016 dan Tahun 2017 diproyeksikan
berturut-turut sebesar Rp 809.621.330.000,00 dan Rp. 859,422,826,000,00.
Apabila dilihat ke dalam komponen Pendapatan daerah maka akan didapati
bahwa dalam komponen itu antara lain, Pendapatan Asli Daerah, Dana
Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Secara umum,
realisasi, anggaran tahun berjalan maupun proyeksi mengalami kenaikan dari
tahun ke tahun. Sebagai contoh, realisasi Pendapatan Asli Daerah pada
Tahun 2013 adalah sebesar Rp. 22,391,989,538,00 dan pada Tahun 2014
sebesar Rp. 33,697,866,489,00 pada Tahun 2015 Pendapatan Asli daerah
ditargetkan senilai Rp. 39,316,368,000,00 sementara untuk Tahun 2016 dan
Tahun 2017 diproyeksikan masing-masing senilai Rp. 41,214,437,000,00 dan
Rp. 42,244,794,000,00
RKPD Kepulauan Selayar 2016 Page 98
3.2.2.Arah Kebijakan Keuangan Daerah
3.2.2.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah
Arah kebijakan pendapatan daerah pada Tahun Anggaran 2016 adalah
pada optimalisasi pengelolaan pendapatan dan keuangan daerah melalui
intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan sesuai
kewenangan dan potensi yang ada dengan memperhatikan aspek keadilan,
kepentingan umum, kemampuan masyarakat, efisiensi dan efektifitas
pengelolaan keuangan daerah, serta memperhatikan kinerja tahun -tahun
sebelumnya.
Kebijakan pokok Pendapatan Daerah Tahun 2016 diarahkan pada
beberapa kebijakan pendapatan daerah, yaitu sebagai berikut :
1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)
a. sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat mengenai ketentuan
pajak daerah dan retribusi daerah untuk meningkatkan kepatuhan para
wajib pajak;
b. peningkatan pengawasan terhadap pelaksanaan pemungutan
pendapatan daerah;
c. perbaikan basis data pajak serta optimalisasi pemanfaatan data
perpajakan;
d. peningkatan koordinasi dan kerjasama antar SKPD;
e. peningkatan kualitas aparat pemungut pajak daerah dan retribusi
daerah;
f. pemanfaatan aset daerah, khususnya yang tidak termanfaatkan secara
optimal;
g. pengembangan sistem insentif untuk merangsang peningkatan
penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah;
h. penyesuaian dasar pengenaan pajak daerah;
i. optimalisasi sumber-sumber pendapatan daerah berdasarkan
kewenangan dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah;
j. peningkatan kinerja dan kontribusi BUMD melalui peningkatan
profesionalisme BUMD, pengelolaan BUMD secara lebih efisien dan
efektif serta memperkuat permodalan BUMD;
k. pemberlakuan hasil evaluasi terhadap perjanjian-perjanjian
pemanfaatan aset daerah dengan Pihak Ketiga; dan
RKPD Kepulauan Selayar 2016 Page 99
l. optimalisasi pemanfaatan aset daerah yang berada di lahan-lahan
yang strategis dan ekonomis melalui kerjasama dengan Pihak Ketiga.
2. Kebijakan Dana Perimbangan
Kebijakan umum yang berkaitan dengan Dana Perimbangan difokuskan
pada peningkatan transfer Dana Perimbangan. Dalam hal ini, Pemerintah
Daerah akan melakukan koordinasi, konsultasi dengan Pemerintah Pusat
untuk Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak. Untuk Dana Alokasi Umum
(DAU), dilakukan upaya melalui penyempurnaan data-data fiskal daerah
dan peningkatan kinerja perekonomian daerah. Selain itu dengan
memanfaatkan e-Proposal untuk meningkatkan alokasi Dana Alokasi
Khusus (DAK). Hal lainnya yang akan diupayakan adalah peningkatan
daya serap anggran SKPD serta peningkatan disiplin penggunaan
anggaran.
3. Kebijakan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah
Kebijakan umum lain-lain pendapatan daerah yang sah difokuskan
untuk melakukan koordinasi untuk meningkatkan bagi hasil pajak dari
provinsi, Tunjangan Guru Sertifikasi dan Tambahan Penghasilan Guru
Non Sertifikasi serta penyesuaian bantuan keuangan dari provinsi seperti
pendidikan gratis dan kesehatan gratis serta pembiayaan kegiatan-
kegiatan prioritas.
Sehubungan dengan arah kebijakan tersebut, akan dilakukan upaya
oleh Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar untuk mencapai target
pendapatan yang ada, diantaranya:
1. dalam penetapan target pendapatan daerah dilakukan rasionalisasi
dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian yang terjadi pada
tahun sebelumnya, memperhatikan perkiraan pertumbuhan ekonomi
dan mengevaluasi realisasi penerimaan pendapatan tahun
sebelumnya, serta ketentuan perundang-undangan yang terkait;
2. melakukan perbaikan aplikasi Mapatda dan PBB-P2;
3. mengimplementasikan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah;
4. intensifikasi dan ekstensifikasi Pajak Daerah;
5. melakukan optimalisasi pelaksanaan Bea Perolehan Hak Atas
Tanah dan Bangunan (BPHTB);
RKPD Kepulauan Selayar 2016 Page 100
6. melaksanakan optimalisasi pelaksanaan pemungutan PBB
Perdesaan dan Perkotaan yang menjadi kewenangan daerah sesuai
dengan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah ; dan
7. melakukan koordinasi yang lebih intensif dengan pemerintah tingkat
atas baik provinsi maupun pusat.
3.2.2.2. Arah Kebijakan Belanja Daerah
Belanja Daerah merupakan kewajiban Pemerintah Daerah sebagai
pengurangan nilai kekayaan bersih dan merupakan batas tertinggi untuk
setiap jenis belanja yang bersangkutan. Belanja Daerah disusun dengan
pendekatan kinerja yang ingin dicapai (performance-based budgeting).
Kebijakan belanja daerah memberi prioritas kepada pos belanja yang
wajib dikeluarkan, antara lain belanja pegawai, belanja bunga dan
pembayaran pokok pinjaman, belanja subsidi, belanja bagi hasil, serta belanja
barang dan jasa yang wajib dikeluarkan pada tahun yang bersangkutan.
Selisih antara perkiraan dana yang tersedia dengan jumlah belanja yang wajib
dikeluarkan merupakan potensi dana yang dapat dialokasikan untuk pagu
indikatif bagi belanja langsung setiap SKPD.
Belanja tidak langsung untuk belanja hibah, belanja sosial, dan belanja
bantuan kepada provinsi dan kabupaten/kota/pemerintah desa, serta belanja
tidak terduga disesuaikan dan diperhitungkan berdasarkan ketersediaan dana
dan kebutuhan belanja langsung.
Berdasarkan hasil analisis dan perkiraan sumber-sumber pendapatan
daerah dan realisasi serta proyeksi pendapatan daerah dalam beberapa tahun
terakhir, arah kebijakan yang terkait dengan belanja daerah, selanjutnya
ditampilkan realisasi dan proyeksi belanja daerah dalam format tabel berikut
ini:
RKPD Kepulauan Selayar 2016 Page 101
Tabel 3.15 Realisasi dan Proyeksi Belanja Daerah
Tahun 2013 s.d Tahun 2017
No. U R A I A N
JUMLAH
Realisasi Realisasi Tahun Berjalan Proyeksi/ Proyeksi/
2013 2014 2015 Target Target
2016 2017
1 2 3 4 5 6 7
2.1 Belanja Tidak Langsung
291,307,787,684 303,180,585,180 382,053,946,000 457,037,914,000 434,403,420,150
2.1.1 Belanja Pegawai
241,078,708,261 260,394,469,278 316,408,140,000 353,044,616,000 367,011,346,800
2.1.2 Belanja Bunga
2.1.3 Belanja Subsidi
547,846,743
2.1.4 Belanja Hibah
1,115,750,000 760,000,000 13,500,000,000 1,000,000,000 525,000,000
2.1.5 Belanja Bantuan Sosial
1,237,035,000 17,500,000 1,000,000,000 525,000,000
2.1.6
Belanja Bagi Hasil kepada Propinsi /Kabupaten / Kota / Pemerintah Desa
182,606,900 1,300,000,000 2,000,000,000 2,100,000,000
2.1.7
Belanja Bantuan Keuangan kepada Prop. / Kab / Kota / Pemerintah Desa
47,028,447,680 41,445,687,602 49,789,306,000 98,993,298,000 63,192,073,350
2.1.8 Belanja Tidak Terduga
300,000,000 397,821,400 1,000,000,000 1,000,000,000 1,050,000,000
B
JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG
291,307,787,684 303,180,585,180 382,053,946,000 457,037,914,000 512,705,952,000
2.2 Belanja Langsung
302,803,963,368 349,499,165,786 349,974,744,000 347,583,416,000 341,716,874,000
2.2.1 Belanja Pegawai
54,197,005,134 57,828,096,679 60,905,842,850 0
2.2.2 Belanja Barang dan Jasa
92,838,801,249 122,905,606,991 127,653,485,150 0
2.2.3 Belanja Modal
155,768,156,985 168,765,462,116 161,415,416,000 0
C JUMLAH BELANJA LANGSUNG
302,803,963,368 349,499,165,786 349,974,744,000 347,583,416,000 341,716,874,000
D TOTAL JUMLAH BELANJA
594,111,751,052 652,679,750,966 732,028,690,000 804,621,330,000 854,422,826,000
RKPD Kepulauan Selayar 2016 Page 102
Belanja Daerah digunakan untuk membiayai :
1. belanja pegawai yang meliputi gaji, tunjangan, dan lain-lain;
2. belanja telepon, air, listrik, dan internet;
3. belanja wajib yang sifatnya mengikat; dan
4. belanja prioritas SKPD yaitu untuk membiayai kegiatan sesuai tugas pokok
dan fungsi (tupoksi) dan urusan pemerintahan. Arah Kebijakan Belanja
Daerah Tahun 2016 diupayakan untuk peningkatan kualitas pelayanan
masyarakat, yaitu dengan mengupayakan agar pelayanan menjadi lebih
dekat kepada masyarakat. Arah kebijakan Belanja Daerah tahun 2016
adalah sebagai berikut:
A. Kebijakan Terkait Pemenuhan Belanja Yang Bersifat Mengikat
1. Memenuhi Belanja Gaji dan Tunjangan Pegawai, yaitu :
a. menyesuaikan kenaikan gaji pokok berdasarkan kebijakan nasional
terhadap gaji dan tunjangan 2016 serta acress sebesar 2,5 persen;
b. mengalokasikan gaji ketiga belas bagi PNSD;
c. mengalokasikan gaji dan tunjangan bagi CPNS yang baru diterima
melalui jalur penerimaan Umum dan K2; dan
2. Memenuhi Belanja Bunga dan mengalokasikan untuk :
a. pembayaran rekening Penerangan Jalan Umum (PJU); dan
b. Pembayaran belanja telepon, air, listrik dan internet (TALI).
B. Kebijakan Terkait Pemenuhan Belanja Prioritas dalam Pencapaian Visi
dan Misi RPJMD Tahun 2010 – 2015 dan Arahan RPJPD Tahun 2005 -
2025
1. melaksanakan Program Unggulan dan Program Prioritas dalam
rangka pencapaian Visi dan Misi RPJMD dan arahan RPJPD;
2. mengakomodir semaksimal mungkin program pembangunan yang
dijaring melalui Aspirasi Masyarakat dalam Musrenbang, serta hasil
Reses Anggota DPRD;
3. mengedepankan program-program yang menunjang pertumbuhan
ekonomi, peningkatan penyediaan lapangan kerja dan upaya pengentasan
kemiskinan;
4. melaksanakan program-program yang bersifat mengikat seperti
halnya dukungan pencapaian target pembangunan nasional (Pro Poor, Pro
Job, Pro Growth, Pro Environtment, MDG’s), pemenuhan ketentuan
RKPD Kepulauan Selayar 2016 Page 103
perundang-undangan (anggaran pendidikan 20 persen), anggaran
Kesehatan sekurang-kurangnya 10 Persen dari Belanja Daerah.
5. melaksanakan pendampingan terhadap program-program pemerintah
pusat serta program-program yang didanai oleh Lembaga Keuangan
Internasional;
6. meningkatkan Kerjasama Antar Daerah dan Antar Kawasan yang
meliputi:
a. kerjasama antar daerah terkait pengembangan komoditas unggulan
daerah;
b. pengelolaan terpadu sektor kelautan dan perikanan;
c. pengelolaan sampah, melalui Penyediaan fasilitas persampahan
terpadu; dan
d. pengamanan ketersediaan pangan, melalui pengendalian akses,
harga, promosi, serta distribusi / pemasaran stok komoditas dan
kebutuhan pokok.
7. meningkatkan peran Kabupaten Kepulauan Selayar sebagai Kabupaten
Sehat yang meliputi :
a. perumahan rakyat melalui penataan pembangunan rumah layak
huni yang dibangun pemerintah pusat untuk diperbaiki
PemkabKabupaten Kepulauan Selayar;
b. penataan air bersih dan air limbah melalui peningkatan kualitas
dan kuantitas air bersih dan air baku Kabupaten Kepulauan
Selayar serta pembangunan perpipaan dan IPAL sistem terpusat;
dan
c. peningkatan kerjasama dengan TNI dan Polri untuk
meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam
menjaga ketertiban dan ketentraman kota serta penanganan
bencana.
C. Kebijakan Terkait Pengalokasian Belanja Penyelenggaraan Urusan
Pemerintah Daerah
1. melaksanakan program yang bersifat pemenuhan standar pelayanan
minimal urusan pemerintahan dan operasional berdasarkan tugas
pokok dan fungsi SKPD / OPD (Organisasi Perangkat Daerah);
2. meningkatkan pelayanan masyarakat dari tingkat Kelurahan,
Kecamatan, hingga Kabupaten, termasuk penguatan Kecamatan
dan Kelurahan yang pelaksanaannya harus transparan sampai pada
tingkat RW;
RKPD Kepulauan Selayar 2016 Page 104
3. mengakomodir pokok-pokok pikiran dan aspirasi DPRD Kabupaten
Kepulauan Selayar; dan
4. melaksanakan efisiensi belanja non fisik, utamanya honorarium
PNS yaitu bahwa penganggaran honorarium bagi PNSD dan Non PNSD
memperhatikan asas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas dalam
pencapaian sasaran program dan kegiatan sesuai dengan
kebutuhan dan waktu pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai
target kinerja kegiatan dimaksud.
D. Kebijakan Terkait Belanja Hibah dan Bantuan Sosial
Kebijakan ini untuk memenuhi pengalokasian hibah dan bantuan sosial
dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa kepada pemerintah atau
pemerintah daerah lainnya, dan kelompok masyarakat/perorangan yang
secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya. Pemberian Hibah dan
bantuan sosial harus memenuhi ketentuan peraturan yang berlaku.
E. Kebijakan Terkait Bantuan Keuangan
Bantuan Keuangan dianggarkan bersifat umum atau khusus dari
provinsi kepada kabupaten/kota, pemerintah desa, dan kepada pemerintah
daeral lainnya atau dari pemerintah kabupaten/kota kepada pemerintah desa
dan pemerintah daerah lainnya dalam rangka pemerataan dan/atau
peningkatan kemampuan keuangan.
F. Kebijakan terkait Belanja Tidak Terduga
Belanja Tidak Terduga dianggarkan untuk kegiatan yang sifatnya tidak
biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam
dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk
pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya
yang telah ditutup.
3.2.2.3. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah
Dalam struktur APBD, selain komponen Pendapatan dan Belanja
Daerah, terdapat juga Pembiayaan Daerah, yaitu setiap
penerimaan/pengeluaran yang perlu dibayar kembali/diterima kembali,
baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun
anggaran berikutnya. Kebijakan umum Pembiayaan Daerah terdiri dari
Kebijakan dan Rencana Penerimaan Pembiayaan Daerah serta Kebijakan dan
Rencana Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
RKPD Kepulauan Selayar 2016 Page 105
Tabel 3.16 Realisasi dan Proyeksi/Target Pembiayaan Daerah
Tahun 2013 s.d Tahun 2017
No. U R A I A N
JUMLAH
Realisasi Realisasi Tahun
Berjalan Proyeksi/ Proyeksi/
2013 2014 2015 Target Target
2016 2017
1 2 3 4 5 6 7
3.1 Penerimaan
Pembiayaan 34,104,357,092 44,413,135,806 9,500,000,000
-
-
3.1.1
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA)
34,018,420,381 44,319,279,002 9,500,000,000
-
-
3.1.2 Pencairan Dana Cadangan
-
-
-
-
-
3.1.3
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan
-
-
-
-
-
3.1.4 Penerimaan Pinjaman Daerah
-
-
-
-
-
3.1.5 Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman
85,936,711 93,856,804
-
-
-
3.1.6 Penerimaan Piutang Daerah
-
-
-
-
-
JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN
34,104,357,092 44,413,135,806
-
-
-
3.2 Pengeluaran Pembiayaan
2,500,000,000 2,000,000,000
-
-
-
3.2.1 Pembentukan Dana Cadangan
-
-
-
-
-
3.2.2 Penyertaan Modal (Investasi) Daerah
2,500,000,000 2,000,000,000
-
-
-
3.2.3 Pembayaran Pokok Utang
-
-
-
-
-
3.2.4 Pemberian Pinjaman Daerah
-
-
-
-
-
JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN
2,500,000,000 2,000,000,000
-
-
-
JUMLAH PEMBIAYAAN NETTO
31,604,357,092 44,413,135,806
-
-
-
A. Penerimaan Pembiayaan Daerah
Sumber Penerimaan Pembiayaan diharapkan berasal dari Sisa Lebih
Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun 2015.
B. Pengeluaran Pembiayaan Daerah
Pada Tahun 2016, Pengeluaran Pembiayaan Daerah direncanakan
diarahkan untuk Penyertaan Modal Pemerintah Daerah (PMPD) pada
Bank Sulselbar, Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Pesisir Tana Doang dan
Perusahaan Daerah.
RKPD Kepulauan Selayar 2016 Page 106
BAB IV. PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH
Prioritas pembangunan daerah Tahun 2016 disusun dengan
mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)
Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2005-2025 dengan tetap memperhatikan
evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2010-2015 dan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2015. Prioritas pembangunan daerah
merupakan arahan bagi SKPD dalam menjabarkan program dan kegiatan yang
dibutuhkan pada Tahun Anggaran 2016, dan berkorelasi dengan pencapaian
prioritas dan sasaran pembangunan provinsi dan nasional yang termuat
dalam RPJMN Tahun 2015-2019.
RPJMN Tahun 2015 – 2019 ini berisikan agenda prioritas dan program
Nawa Cita yang salah satu sasaran pokoknya yaitu pembangunan kelautan
dengan fokus pemanfaatan sumberdaya kelautan untuk pembangunan
ekonomi nasional melalui peningkatan produksi perikanan tangkap dan
budidaya serta peningkatan pelayanan angkutan laut. Hal ini dilaksanakan
dalam rangka peningkatan pemanfaatan sumber daya alam laut dan
meningkatkan konektivitas antar wilayah dengan tetap memperhatikan
kelestarian fungsi lingkungan hidup dan sumberdaya hayati laut melalui
peningkatan luas kawasan konservasi laut dan peningkatan cakupan
pengawasan sumberdaya perikanan dan kelautan. Adapun tema RKPD Tahun
2016 adalah : “Memantapkan Sektor Perikanan dan Pariwisata bagi
Peningkatan Daya Saing Daerah”.
4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan
Tujuan dan sasaran merupakan arahan bagi pelaksanaan setiap
urusan pemerintahan daerah baik urusan wajib maupun urusan pilihan
dalam mendukung pelaksanaan misi, untuk mewujudkan visi pembangunan
daerah dalam RPJPD Tahun 2005 – 2025 yaitu “Selayar sebagai Kabupaten Maritim, Terdepan, Mapan, Mandiri dan Berkelanjutan”, RPJMD Propinsi
Sulawesi Selatan dan RPJMD Kabupaten Tahun 2010-2015, yaitu “Selayar Sebagai Kabupaten Kepulauan Yang Maju, Sejahtera dan Religius”
Misi Pembangunan dalam RPJPD Tahun 2005 – 2025 antara lain:
1. mengoptimalkan pengelolaan potensi sumber daya kemaritiman;
2. meningkatkan kualitas SDM;
3. mendorong terwujudnya daya saing dan kemandirian daerah; dan
RKPD Kepulauan Selayar 2016 Page 107
4. melestarikan fungsi lingkungan hidup.
Arahan RPJM ketiga dari RPJPD Tahun 2005-2025 difokuskan pada
upaya peningkatan pendapatan daerah melalui perbaikan income perkapita
masyarakat dan perbaikan sistem pemasaran khususnya untuk komoditas
perikanan.
Sementara itu, prioritas pembangunan daerah dalam RKPD Provinsi
Sulawesi Selatan Tahun 2016 adalah :
4.1.1. Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan Prioritas RKPD Provinsi
Sulawesi Selatan Tahun 2016
RKPD Kepulauan Selayar 2016 Page 108
Tabel 4.1 Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan Prioritas RKPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016
No. Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan
2016
Misi 1 :
Mendorong semakin berkembangnya masyarakat yang religius dan kerukunan intra dan antar ummat beragama
1.
Meningkatkan kualitas ke-hidupan
religius masyarakat dan kerukunan
intra dan antar umat beragama
Terjaminnya keadaan yang kondusif
bagi penghayatan dan pengalaman
agama (1)
Penguatan kerjasama
pemerintah dan toko agama
dalam pemeliharaan situasi
kondusif bagi kehidupan
beragama
Akselarasi pemantapan
kehidupan beragama
Terpeliharanya kerukunan intra dan
antar ummat beragama (2)
Misi 2 :
Meningkatkan kualitas kemakmuran ekonomi, kesejahteraan sosial dan kelestarian ekosistem
1.
Meningkatkan kualitas ke-makmuran
ekonomi
Meningkatnya produksi dan
produktivitas tanaman pangan dan
holtikultura, peternkan, perkebunan
dan perikanan (3 )
Penguatan dukungan
keterampilan
saranaproduksi tanaman
pangan dan holtikultura,
peternkan, perkebunan dan
perikanan
Akselerasi pengembangan
ekonomi kerakyatan
RKPD Kepulauan Selayar 2016 Page 109
2. Meningkatkan kualitas kemakmuran
ekonomi
Meningkatnya produksi dan
produktivitas industri daerah (4)
Penguatan kapasitas
teknologi dan manajerial
industri yang sudah ada dan
inisiasi industri baru
Akselerasi pengembangan
ekonomi kerakyatan
Meningkatnya kualitas dan peran
koperasi dan UMKM (5)
Penguatan dukungan
permodalan dan manajemen
koperasi dan UKM disertai
dan daya saing pasar
Akselerasi pengembangan
ekonomi kerakyatan
Berkembangnya daya saing
pariwisata daerah (6)
Peningkatan kualitas daya
tarik wisata dan
pengembangan destinasi
wisata unggulan baru.
Akselerasi pengembangan
ekonomi kerakyatan
Tekendalinya luasan lahan pangan
berkelanjutan guna mendukung
sulawesi selatan sebagai lumbung
pangan nasional (7)
Pengendalian komprensi
lahan pertanian
pangansecara kompementer
dengan optimalisasi lahan
pangan pangan dan
pencetakan lahan pangan
baru
Akselerasi pengembangan
ekonomi kerakyatan
Meningkatnya kapasitas penyulihan
pertanian, perikanan dan kehutanan
(8)
Penguatan akses informasi pelaku utama dan pelaku usaha bidan pertanian, perikanan dan kehutanan berbasisi koordinasi kelembagaan penyuluhan level propinsi dan kab.kota
Akselerasi pengembangan
ekonomi kerakyatan
RKPD Kepulauan Selayar 2016 Page 110
Meningkatnya ketahanan pangan
masyarakat (9)
Peningkatan koordinasi
sinergis lintas sektor dalam
pengelolaan komsumsi
pangan dan keamana
pangan
Akselerasi pengembangan
ekonomi kerakyatan
3.
Meningkatkan kualitas ke-sejahteraan
sosial
Berkurangnya penduduk miskin di
desa dan kota (10)
Pemenuhan hak dasar dan
pemberdayaan orang miskin
Akselerasi pembinaan dan
pengentasan masyarakat
tidak mampu
Meningkatnya pemenuhan
kebutuhan hidup penyandang
masalah kesejahteraan sosial
Peningkatan pembinaan dan
pemenuhan kebutuhan
PMKS
4. Meningkatkan kelestarian lingkungan
hidup dan sumber daya alam
Meningkatnya perlindungan fungsi
lingkungan hidup dan penanganan
dampak lingkungan hidup (12)
Meningkatnya konservasi
rehabilitasi hutan dan lahan kritis
serta pemeliharaan keanekargaman
hayati (13)
Peningkatan kelestarian
lingkungan hidup dan daya
dukung lingkungan hidup
secara beriringdengan
penanganam dampak
lingkungan hihup.
Peningkatan keterlibatan
milti pihak dalam gerakan
penganan lahan kritis dan
pelestarian sumber daya
hayati.
Akselerasi peningkatan
kelestarian dan penanganan
dampak lingkungan
RKPD Kepulauan Selayar 2016 Page 111
Misi 3 :
Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan dan infrastruktur
5.
Meningkatkan akses kualitas
pelayanan pendidikan
Meningkatkan kemanpuan literansi
dan minat baca masyarakat (14)
Penuntasan buta huruf secara
terpadu berbasis desa seiring dengan
pengembangan minat baca
Akselerasi pembangunan
bidang pendidikan,
kepemudaan, keolahragaan,
dan kebudayaan
Meningkatkan akses dan mutu
penyelenggaraan wajib belajar 12
tahun (15)
Peningkatan efektifitas dukungan
pembiyaan pendidikan melalui
pendidikan gratis
Akselerasi pembangunan
bidang pendidikan,
kepemudaan, keolahragaan
Berkembangnya pendidikan tinggi (16) Dukungan pembiyaan mahasisiwa
tahun pertama
Akselerasi pembangunan
bidang pendidikan,
kepemudaan, keolahragaan,
dan kebudayaan
Meningkatnya ketahanan budaya
secara serasi dengan spirit zaman (17)
Revitalisasi dan pengembangan
kekayaan budaya secara adaptif-
kreatif terhadap perubahan global
Akselerasi pembangunan
bidang pendidikan,
kepemudaan, keolahragaan,
dan kebudayaan
Meningkatnya peran dan prestasi
pemuda dan keolahragaan (18)
Pengembangan prestasi pemuda dan
keolahragaan termasuk penyediaan
sarana dan prasrana pendukung
Akselerasi pembangunan
bidang pendidikan,
kepemudaan, keolahragaan,
dan kebudayaan
RKPD Kepulauan Selayar 2016 Page 112
6. Meningkatkan akses dan
kualitas pelayanan kesehatan
Berkembangnya layanan rumah sakit
bertaraf internasional (19)
Kerja sama pihak swasta dan
fasilitas kabupaten dalam
mendorong peningkatan kualifikasi
rumah sakit
Akselerasi pembangunan
bidang kesehatan
Meningkatnya kualitas penanganan
penyakit dan jaminan kesehatan
masyarakat (20)
Mendorong keikut sertaan
masyarakat dalam sistem
penjaminan kesehatan nasional
Akselerasi pembangunan
bidang kesehatan
Meningkatnya kualitas pelayanan
kesehatan ibu, anak dan gizi (21)
Penanganan komprehensif usia
1.000 hari pertama kelahiran
Akselerasi pembangunan
bidang kesehatan
Meningkatnya pola hidup sehat,
Keberdayaan masyarakat dalam
masalah kesehatan, dan kesehatan
lingkungan. (22)
Penananman nilai dan norma pola
hidup sehat serta pemberdayaan
masyarakat dalam kesehatan
Akselerasi pembangunan
bidang kesehatan
Terkendalinya pertumbuhan penduduk
(23)
Peningkatan wawasan pembangunan
berbasis kependudukan
Akselerasi pembangunan
bidang kesehatan
7.
Meningkatkan akses dan
kualitas layanan
infrastruktur
Meningkatnya kapasitas jalan guna
mendukung sulawesi selatan sebagai
simpul transportasi luar jawa (24)
Pemeliharaan dan peningkatan
Kapasitas Jalan berbasis simpul
jaringan intra dan estra sulawesi
selatan termasuk pengembangan
kawasan strategis
Akselerasi peningkatan
kapasitas infrastruktur
wilayah
RKPD Kepulauan Selayar 2016 Page 113
Tersedianya jaringan prasarana dan
sarana trasportasi yang mampu
menunjang sulawesi selatan sebagai
simpul transportasi luar jawa (25)
Pengembangan prasaran transportasi
massal, perkereta apian lintas
sulawesi dan trasportasi darat,
trasportasi udara dan trasportasi lau
dalam kerangka sulawesi selatan
hub perhubungan sulawesi dan
kawasan timur indonesia.
Akselerasi peningkatan
kapasitas infrastruktur
wilayah
Tersedianya akses dan layanan
informasi dan komunikasi yang
mampu menunjang sulawesi selatan
sebagai simpul komunikasi dan
informasi luar jawa ( 26)
Mendorong kota makssar sebagai
sentera peyediaan dan jaringan
kominikasi bagi perusahaan
komunikasi
Akselerasi peningkatan
kapasitas infrastruktur
wilayah
Meningkatnya keterpenuhan
kebutuhan akan rumah layak huni
(khususnya rumah tangga miskin) dan
infrastruktur pemukiman yang
berkualitas (27)
Dukungan pemenuhan rumah layak
huni bagi rumah tangga miskin dan
infastruktur pulau kecil.
Akselerasi peningkatan
kapasitas infrastruktur
wilayah
Meningkatnya kualitas dan cakupan
layanan daerah irigasi dan rawa
pemanfaatan air tanah (28)
Keterpaduan hulu dan hilir dalam
pengelolaan sumber daya air serta
peningkatan kapasitas infrastruktur
irigasi
Akselerasi peningkatan
kapasitas infrastruktur
wilayah
RKPD Kepulauan Selayar 2016 Page 114
Meningkatnya ketersediaan
infrastrukutur energi dan sumner daya
mineral untuk mendukung
peningkatan perekonomian wilayah
(29)
Pengembangan sumber-sumber
energi alternatif terbarukan dan
optimalisasi pengelolaan sumber dya
mineral
Akselerasi peningkatan
kapasitas infrastruktur
wilayah
Tercukupinya infastruktur dasar dan
layanan dasar warga/masyarakat
pulau- pulau kecil (30)
Kordinasi lintas sektor dan daerah
dalam pemenuhan infrastruktur
dasar dan layanan dasar pulau-
pulau kecil terluar
Akselerasi peningkatan
kapasitas infrastruktur
wilayah
Tersedianya infrastruktur dan kesiapan
penanganan bencana (31)
Pengembangan daya resilensi
masyarakat atas bencana secra
beriring dengan peningkatan
koordinasi pemerintah dan lembaga
lain dalam penanganan bencana
Akselerasi peningkatan
kapasitas infrastruktur
wilayah
Misi 4 :
Meningkatkan daya saing daerah dan sinergitas regional, nasional dan global
8.
Meningkatkan daya saing
daerah
Terjaganya iklim i nfestasi Ber-kualitas
yang mendukung sulawesi selatan
sebagai simpul jaringan ekonomi dan
jasa luar jawa (32)
Pengembangan kerja sama
Pembangunan dan penguatan daya
saing daerah
Akselerasi pengembangan
kerja sama dan daya saing
daerah
RKPD Kepulauan Selayar 2016 Page 115
Terwujudnya daya saing tenaga kerja
pada bidang yang mendukung sulawesi
selatan sebagai simpul jaringan
ekonomi dan jasa luar jawa (33)
Peningkatan kompetensi tenaga kerja
pada level yang dapat bersaing pada
tingkat internasional
Akselerasi pengembangan
kerja sama dan daya saing
daerah
Berkembangnya sistem Inovasi daerah
(SIDA) yang mendukung sulawesi
selatan sebagai simpul jaringan
ekonomi dan jasa luar jawa (34)
Membangun sinergitas penelitian
dan pengembangan antar
lembagapenelitian, perguruan tinggi ,
pemerintah daerah dan dunia usaha
Akselerasi pengembangan
kerja sama dan daya saing
daerah
9.
Meningkatkan kerja sama
antar kabupaten/kota serta
sinergitas nasional dan global
Efektifnya peran sulawesi selatan
dalam mendorong kerja sama antar
kabupaten/ kota, klaster MP3E1, kerja
sama regional sulawesi dan kawasan
timur Indonesia, dan kerja sama
Internasional (35)
Pengembangan simpil sinergi antar
pihak dan antar wilayah secra multi-
level provinsi, nasional dan global
Akselerasi pengembangan
kerja sama dan daya saing
daerah
Meningkatnya percepatan
Pembangunan kawasan andalan (36)
Peningkatan kualitas Interkoneksitas
fungsional antar kawasan baik
secara forwad lingkage maupun
backward lingkage
Akselerasi pengembangan
kerja sama dan daya saing
daerah
RKPD Kepulauan Selayar 2016 Page 116
Misi 5 :
Meningkatkan kualitas demokrasi dan kapasitas hukum
10.
Meningkatnya kualitas pe-
lenggaraan demokrasi dan
penegakan hukum
Meningkatnya kepatuhan masyarakat
terhadap hukum dan norma sosial (37)
Memperkuat koordinasi dengan
instansi terkait secara vertikal dan
horizontal seiring dengan peningkatan
kesadran masyarakat atas hukum dan
norma sosial
Akselerasi pemeliharaan
ketertiban dan
pencapaian demokrasi
Meningkatnya kualitas kehidupan
demokrasi dan politik (38)
Meningkatkan pembinaan partai politik
serta penguatan civil socety bagi
perkembangan keadaan kondusif atas
kehidupan demokrasi yang lebih
subjektif
Akselerasi pemeliharaan
ketertiban dan pencapai-
an demokrasi
11. Meningkatkan kesetaraan
gender dan perlindungan
anak
Meningkatnya pemberdayaan
perempuan dan perlindungan anak
(39)
Memperkuat keberdayaan perempuan di
sektor publik dan privatsecara
terkordinasikan dengan pelayanan
perlindungan perempuan dan anak dari
korban kekerasan
Akselerasi pemeliharaan
ketertiban dan pencapai-
an demokrasi
RKPD Kepulauan Selayar 2016 Page 117
Misi 6 :
Meningkatkan kualitas ketertiban, keamanan dan kesatuan bangsa
12.
Memelihara ketertiban dan
ketentraman dalam masya-
rakat
Terpeliharanya ketertiban,
ketentraman dan kenyamanan dalam
masyarakat (40)
Memperkuat sistem terpadu
pengembangan ketertiban,
ketentraman dan kenyamanan.
Akselerasi pemeliharaan
ketertiban dan pencapai-an
demokrasi
13. Memelihara harmoni sosial
dan kesatuan bangsa
Berkembangnya wawasan, kesadaran
dan perilaku masyarakat yang
mendukung ke-satuan bangsa harmoni
sosial dalam wadah NKRI (41)
Meningkatkan kualitas modal sosial
sebagai basis harmoni sosial dan
kesatuan bangsa
Akselerasi pemeliharaan
ketertiban dan pencapai-an
demokrasi
Misi 7 :
Meningkatkan perwujudan kepemerintahan yang baik dan bersih
14.
Mewujudkan
kepemerintahan yang baik
Terwujudnya kelembagaan dan tata
laksana pemerintahan daerah yang
kuat, dan trasparan dalam mendukung
repormasi birokrasi (42)
Penataan dan penguatan organisasi
dan manajemen SDM aparatur serta
penyempurnaan sistem pelayanan
Akselerasi reformasi
birokrasi dan penguatan
governan-ce
RKPD Kepulauan Selayar 2016 Page 118
14. Mewujudkan
kepemerintahan yang baik
Terwujudnya peningkatan kapasitas
dan pendayagunaan aparatur
pemerintah daerah yang berkelanjutan
(43)
Meningkatkan pendidikan dan
pelatihan aparatur dengan
pembelajaran organisasi (learning
organizasion) kearah peningkatan
kompetensi individual dan
peningkatan kapasitas
organisasional
Akselerasi repormasi
birokrasi dan penguatan
governance
Terwujudnya Pengelolaan keuangan
(pembiyaan, pendapatan dan belanja)
dan aset daerah yang trasparan,
akuntabel dan inovatif dan tertib (44)
Mengefektifkan pengelolaan sumber-
sumber pendapatan daerah secra
seiring dengan pembelajaran yang
efektif dan efisien berbasisi pada
inovasi administratif dan teknis
Akselerasi repormasi
birokrasi dan penguatan
governan-ce
Terwujudnya perencanaan dan
pengendalian pembangunan yang
berkualitas, responsil gender dan
memperlihatkan kearifan lokal (45)
Meningkatkan kualitas proses
politik, teknokratis, partisipatif, top
dawn- botton up dalam
pengarusutaman gender yang makin
signifikan dan memperlihatkan
penuh kearifan lokal
Akselerasi repormasi
birokrasi dan penguatan
governance
15. Mewujudkan keberdayaan
masyarakat dan kualitas
pemerintahan desa
Meningkatnya kekuatan kelembagaan dan kemanpuan masyarakat
Peningkatan keswadayaan
masyarakat berbasis kearifan lokal
Akselerasi repormasi
birokrasi dan penguatan
kemandirian desa
RKPD Kepulauan Selayar 2016 Page 119
Meningkatnya kekuatan kelembagaan dan kemanpuan masyarakat desa
Penguatan kapasitas pemerintahan
desa dan kerangka otonomi desa
Akselerasi repormasi
birokrasi dan penguatan
kemandirian desa
RKPD Kepulauan Selayar 2016 Page 120
RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2010 - 2015 terdiri 6 misi,
yang kemudian dituangkan kedalam 9 agenda program prioritas.
Tujuan dan sasaran Misi Pertama, Meningkatkan Kualitas Sumber Daya
Manusia (SDM) terkait dengan isu strategis penanganan penanganan
pendidikan, kesehatan, kemiskinan, pengangguran dan ketenagakerjaan.
Tujuan dan sasaran Misi Kedua, Meningkatkan Infrastruktur Dasar
Masyarakat terkait dengan isu strategis ketersediaan dan kualitas
infrastruktur dasar masyarakat.
Tujuan dan sasaran Misi Ketiga, Memberdayakan Ekonomi Kerakyatan
terkait dengan isu strategis pertumbuhan ekonomi kerakyatan yang dinamis
serta penguatan struktur perekonomian daerah.
Tujuan dan sasaran Misi Keempat, Mengoptimalkan Pengelolaan
Sumber Daya Alam dan Pelestarian Lingkungan Hidupterkait dengan isu
strategis pengendalian sumber daya alam dan peningkatan kualitas
lingkungan hidup.
Tujuan dan sasaran Misi Kelima, Meningkatkan Tata Kelola
Pemerintahan dan Supremasi Hukum terkait dengan isu strategis reformasi
birokrasi dan tatanan pemerintahan.
Tujuan dan sasaran Misi Keenam, Mengembangkan pembinaan
kehidupan beragama terkait dengan isu strategis pembangunan kehidupan
sosial, budaya dan politik yang religius serta apresiasi dan pengembangan
budaya daerah.
Tujuan dan sasaran pada pelaksanaan masing-masing misi diuraikan
dalam matriks tabel berikut :
Tabel 4.2 Hubungan Visi/Misi dan Tujuan/Sasaran Pembangunan
Visi : Selayar sebagai Kabupaten Kepulauan Yang Maju, Sejahtera dan Religius
Misi Tujuan Sasaran
Misi Pertama:
Meningkatkan
Kualitas Sumber Daya
Manusia (SDM)
Meningkatkan akses
mutu dan relevansi
layanan pendidikan
dan perpustakaan
Meningkatnya pemerataan pendidikan bagi seluruh lapisan masyarakat
Meningkatnya kompetensi peserta didik dan lulusan pada semua jenjang pendidikan
Meningkatnya manajemen kependidikan
Meningkatnya Profesionalisme pendidik dan tenaga kependidikan
Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendidikan
Meningkatkanpartisipasi
RKPD Kepulauan Selayar 2016 Page 121
Visi : Selayar sebagai Kabupaten Kepulauan Yang Maju, Sejahtera dan Religius
Misi Tujuan Sasaran
masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan
Meningkatnya minat baca
masyarakat
Meningkatkan
kesadaran,kemauan
dan kemampuan
hidup sehat
masyarakat
Meningkatnya cakupan, mutu dan
akses pelayanan kesehatan
Meningkatnya partisipasi dan
keberdayaan masyarakat di bidang
kesehatan
Meningkatnya sumber daya
kesehatan dan manajemen
kesehatan
Meningkatkan
Keluarga Kecil
Berkualitas,
Meningkatnya kualitas pelayanan
KB
Meningkatnya peran serta
masyarakat dalam peningkatan
Keluarga kecil berkualitas
Meningkatkan
keberdayaan
perempuan dan
perlindungan anak
Meningkatnya kualitas kehidupan
dan peran perempuan
Meningkatnya kesejahteraan dan
perlindungan anak
Meningkatkan
kualitas pemuda dan
prestasi olah raga
Meningkatnya kualitas pemuda
Meningkatnya prestasi olah raga
Misi Kedua:
Meningkatkan
Infrastruktur Dasar
Masyarakat
Meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur
Meningkatnya prasarana wilayah
Meningkatnya infrastruktur
pendidikan dan kesehatan
Meningkatnya infrastruktur
perumahan dan pemukiman
Meningkatnya infrastruktur energi
dan ketenagalistrikan
Misi Ketiga:
Memberdayakan
Ekonomi Kerakyatan
Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat
Meningkatnya pertumbuhan
ekonomi yang disertai pemerataan
Meningkatnya pendapatan dan
tarap hidup masyarakat
Meningkatnya keberdayaan
ekonomi penyandang masalah
kesejahteraan sosial
Meningkatkan daya
saing daerah sehingga
dapat berkontribusi
bagi pembangunan
Meningkatnya pemasaran produksi
barang dan jasa
RKPD Kepulauan Selayar 2016 Page 122
Visi : Selayar sebagai Kabupaten Kepulauan Yang Maju, Sejahtera dan Religius
Misi Tujuan Sasaran
lokal, regional
maupun nasional
Meningkatnya nilai investasi
pembangunan
Meningkatkan aktivitas ekonomi masyarakat yang ditopang berkembangnya Usaha Kecil Menengah, Koperasi, Industri dan Perdagangan
Meningkatnya jumlah dan volume
Usaha Ekonomi Produktif (UEP)
Masyarakat
Terwujudnya kemandirian UMKM
dan koperasi yang berkualitas
Meningkatnya peran perdagangan
dan perindustrian
Meningkatkan perluasan kesempatan kerja dan kualitas angkatan kerja
Meningkatnya lapangan kerja
Tersedianya angkatan kerja yang
berkualitas dan terlindungi
Misi Keempat:
Mengoptimalkan
Pengelolaan Sumber
Daya Alam dan
Pelestarian
Lingkungan Hidup
Meningkatkan pengelolaan potensi perikanan dan kelautan,
Meningkatnya produksi perikanan
dan kelautan
Meningkatnya kesejahteraan
nelayan
Menigkatnya kontribusi perikanan
dan kelautan terhadap
perekonomian daerah
Meningkatkan pengelolaan pariwisata dankebudayaan,
Meningkatnya pengembangan
potensi pariwisata dan kebudayaan
daerah
Meningkatnya kontribusi
pariwisata dalam perekonomian
daerah
Meningkatnya partisipasi aktif
masyarakat dalam upaya
pelestarian kebudayaan dan
potensi pariwisata
Meningkatkan pengelolaan pertambangan dan energi
Meningkatnya kontribusi
pertambangan dalam
perekonomian daerah
Meningkatnya efektifitas
penambangan non logam dan batu
Meningkatkan produksi pertanian, perkebunan dan peternakan dalam
Meningkatnya kuantitas dan
kualitas produksi pertanian dan
perkebunan
Meningkatnya kuantitas dan
RKPD Kepulauan Selayar 2016 Page 123
Visi : Selayar sebagai Kabupaten Kepulauan Yang Maju, Sejahtera dan Religius
Misi Tujuan Sasaran
menopang ketahanan pangan
kualitas produksi peternakan
Meningkatnya ketahanan pangan
dan gizi
Meningkatkan produksi dan pelestarian sumber daya hutan
Meningkatnya produksi sumber
daya hutan
Terjaganya potensi sumber daya
hutan
Meningkatkan pelestarian lingkunganhidup
Meningkatnya kinerja pengelolaan
lingkungan hidup
Meningkatnya kualitas lingkungan
hidup
Meningkatnya kualitas pertamanan
Meningkatnya kualitas pelayanan
sampah
Meningkatnya kualitas
pengendalian tata ruang
Meningkatnya pencegahan dini dan
penanggulangan bencana
Misi Kelima:
Meningkatkan Tata
Kelola Pemerintahan
dan Supremasi
Hukum
Meningkatkan kapasitas kelembagaan, SDM aparatur, manajemen dan keuangan Pemerintah Daerah
Meningkatnya kualitas
perencanaan, pelaksanaan dan
pengawasan pembangunan
Meningkatnya penelitian yang
berkualitas dan aplikatif
Meningkatnya kualitas pelayanan
administrasi kependudukan
Meningkatnya akuntabilitas
pelaksanaan pemerintahan
Meningkatnya kapasitas
pemerintahan desa
Meningkatnya kualitas data dan
informasi
Meningkatnya kualitas pelayanan
publik
Meningkatnya kemandirian
keuangan
Meningkatnya kualitas pengelolaan
keuangan dan aset daerah
Terpenuhinya kebutuhan dan
tingkat kompetensi SDM dalam
menyelenggarakan tugas
pemerintahan
Meningkatkan Meningkatnya pembinaan ormas
RKPD Kepulauan Selayar 2016 Page 124
Visi : Selayar sebagai Kabupaten Kepulauan Yang Maju, Sejahtera dan Religius
Misi Tujuan Sasaran
kapasitas kelembagaan masyarakat dan partai politik
dan partai politik
Meningkatnya peran serta
masyarakat dan organisasi
pemberdayaan masyarakat dalam
pembangunan
Meningkatkan kualitas produk hukum dan penyelesaian kasus hukum
Meningkatnya kualitas dan
penyelesaian produk hukum
Meningkatnya kualitas
penyelesaian kasus hukum
Meningkatnya pemahaman dan
kesadaran masyarakat terhadap
Peraturan Perundang-undangan
Misi Keenam: Mengembangkan pembinaan kehidupan beragama
Meningkatkan kualitas pengamalan nilai-nilai keagamaan secara nyata
Meningkatnya kualitas pelayanan
keagamaan bagi seluruh lapisan
masyarakat
Meningkatnya pemahaman dan
pengamalan nilai-nilai agama
dalam kehidupan bermasyarakat
Meningkatnya kapasitas dan
kesejahteraan SDM Keagamaan
Meningkatkan keharmonisan hubungan antar umat beragama
Meningkatnya kerukunan hidup
antar ummat beragama
Meningkatnya kerjasama antar
ummat beragama dalam kegiatan-
kegiatan sosial
4.2. Prioritas Pembangunan Daerah
Program Prioritas Pembangunan Daerah dikelompokkan menjadi
Program Unggulan dan Program Prioritas ditingkat SKPD. Program unggulan
merupakan program Bupati sebagaimana diamanatkan dalam RPJMD dan
disinkronkan dengan amanat/kebijakan nasional yang wajib dilaksanakan
oleh daerah. Program unggulan harus berhubungan langsung dengan
kepentingan publik, bersifat monumental, berskala besar, dan memiliki
kepentingan yang tinggi, memberikan dampak luas pada masyarakat
dengan daya ungkit yang tinggi pada capaian visi dan misi kepala daerah
dan wakil kepala daerah. Sedangkan program prioritas ditingkat SKPD
RKPD Kepulauan Selayar 2016 Page 125
berhubungan dengan tema/program/kegiatan unggulan SKPD yang paling
berdampak luas pada masing-masing segmentasi masyarakat yang dilayani.
Program prioritas yang direncanakan dibiayai Tahun 2016 disusun
berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang
Prubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
Prioritas pembangunan Kabupaten Kepulauan Selayar untuk Tahun
2015 merupakan tindak lanjut atau dalam rangka mendukung program
pembangunan yang tertuang dalam Rencana pembangunan Jangka Menengah
Daerah (RPJMD) Tahun 2010–2015 dan RPJPD Tahun 2005 - 2025.
Mengacu pada RPJMN Tahun 2015-2019, RPJMD Provinsi Sulawesi
Selatan Tahun 2013 – 2018 dan RPJPD Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun
2005-2025 serta berdasarkan permasalahan pembangunan dan isu strategis
yang ada, maka Program Pembangunan Kabupaten Kepulauan Selayar dibagi
menjadi 9 (sembilan) bidang prioritas pembangunan daerah yaitu :
1. Bidang Ekonomi;
2. Bidang Infrastruktur;
3. Bidang Pendidikan;
4. Bidang Kesehatan;
5. Bidang Pariwisata dan Budaya;
6. Bidang Pelayanan Umum, Ketertiban dan ketentraman ;
7. Bidang Lingkungan Hidup;
8. Bidang Perlindungan Sosial;
9. Bidang Keagamaaan.
Dari bidang prioritas diatas didapatkan sasaran pembangunan yang
akan dicapai yaitu sebagai berikut:
1. meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang disertai pemerataan;
2. meningkatnya ketersediaan infrastruktur masyarakat;
3. meningkatnya pemerataan, kompetensi peserta didik dan tenaga
pendidikan, serta kualitas sarana dan prasarana pendidikan;
4. meningkatnya cakupan, mutu dan akses pelayanan kesehatan
masyarakat;
5. meningkatnya pengembangan pariwisata dan kebudayaan daerah;
6. meningkatnya kualitas pelayanan umum, ketertiban dan ketentraman;
RKPD Kepulauan Selayar 2016 Page 126
7. meningkatnya kinerja pengelolaan lingkungan hidup;
8. meningkatnya kualitas kehidupan sosial; dan
9. meningkatnya kualitas kehidupan keagamaan.
Dalam menjalankan otonomi daerah, Pemerintah Daerah melaksanakan
urusan pemerintahan yang menjadi kewenanagan daerah. Urutan prioritas
urusan wajib / pilihan pemerintahan daerah diatur dalam Peraturan Daerah
Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi
kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar. Urusan
pemerintahan yang dimaksud meliputi:
1. Pendidikan;
2. Kesehatan;
3. Pekerjaan Umum;
4. Perumahan;
5. Penataan Ruang;
6. Perencanaan pembangunan;
7. Perhubungan;
8. Lingkungan Hidup;
9. Pertanahan;
10. Kependudukan dan Catatan Sipil;
11. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
12. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera;
13. Sosial;
14. Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian;
15. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
16. Penanaman Modal;
17. Kebudayaan dan Pariwisata;
18. Kepemudaan dan Olahraga;
19. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri;
20. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah,
Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian;
21. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
22. Statistik;
23. Kearsipan;
24. Perpustakaan;
25. Komunikasi dan Informatika;
26. Pertanian dan Ketahanan Pangan;
27. Kehutanan;
RKPD Kepulauan Selayar 2016 Page 127
28. Energi dan Sumber Daya Mineral;
29. Kelautan dan Perikanan;
30. Perdagangan; dan
31. Perindustrian.
Adapun Program Unggulan Kabupaten Kepulauan Selayar
dikelompokkan berdasarkan isu-isu strategis sebagaimana tertuang di
dalam RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2010-2015 pada 4.2.
berikut:
4.2.1. Matriks Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar
dalam RPJMD Tahun 2010-2015
RKPD Kepulauan Selayar 2016 Page 128
Tabel 4.3.
Matriks Prioritas Pembangunan Daerah
Kabupaten Kepulauan Selayar dalam RPJMD Tahun 2010-2015
Isu Prioritas Daerah Prioritas
Pembangunan Sasaran Pembangunan
Urutan Prioritas
Urusan Wajib / Pilihan Urutan Program Prioritas
Meningkatkan
Kualitas Sumber
Daya Manusia (SDM)
1. Meningkatkan akses mutu dan relevansi layanan pendidikan dan perpustakaan
1. Meningkatnya pemerataan pendidikan bagi seluruh lapisan masyarakat
2. Meningkatnya kompetensi peserta
didik dan lulusan pada semua jenjang pendidikan
3. Meningkatnya manajemen
kependidikan 4. Meningkatnya Profesionalisme
pendidik dan tenaga kependidikan 5. Meningkatkan kualitas sarana dan
prasarana pendidikan 6. Meningkatkanpartisipasi
masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan
7. Meningkatnya minat baca
masyarakat
1. PENDIDIKAN
1. Penuntasan Wajib Belajar 12 Tahun 2. Pendidikan Gratis 3. Pengembangan Anak Usia Dini 4. Peningkatan Pengembangan Sistem
pelaporan Pencapaian Kinerja Dan
Keuangan 5. Pengembangan Sistem Pendataan dan
Pemetaan Pendidikan 6. Peningkatan Kualitas dan Kompetensi
Pendidik dan Tenaga Kependidikan 7. Peningkatan Kesejahteraan Pendidik dan
Tenaga Kependidikan 8. Peningkatan Peran Serta Masyarakat 9. Peningkatan Mutu Peserta Didik 10. Peningkatan Kualitas Peserta Didik 11. Peningkatan Kompotensi Satuan
Pendidikan 12. Pembinaan Akhlak dan Budi Pekerti
Luhur Peserta Didik 13. Peningkatan Layanan Pendidikan Non
Formal 14. Peningkatan Budaya Baca dan
Pembangunan Perpustakaan
2. Meningkatkan kesadaran,kemauan dan kemampuan hidup sehat masyarakat
1. Meningkatnya cakupan, mutu dan akses pelayanan kesehatan
2. Meningkatnya partisipasi dan keberdayaan masyarakat di bidang kesehatan
3. Meningkatnya sumber daya kesehatan dan manajemen kesehatan
2. KESEHATAN
1. Standarisasi Pelayanan Kesehatan 2. Pomosi Kesehatan dan Pemberdayaan
Masyarakat 3. Pengembangan Lingkungan Sehat
4. Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
5. Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin 6. Peningkatan Pelayanan Kesehatan Bayi
dan Anak Balita 7. Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia 8. Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan
dan Anak
RKPD Kepulauan Selayar 2016 Page 129
Meningkatkan Infrastruktur Dasar Masyarakat
3. Meningkatkan
kuantitas dan kualitas infrastruktur
1. Meningkatnya prasarana wilayah
2. Meningkatnya infrastruktur
pendidikan dan kesehatan
3. Meningkatnya infrastruktur energi dan ketenagalistrikan
3. PEKERJAAN UMUM
1. Pembangunan Jalan dan Jembatan 2. Peningkatan Jalan dan Jembatan 3. Pembangunan Saluran Drainase / Gorong
– gorong 4. Pembangunan Turap / Talud / Bronjong 5. Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan
Jembatan 6. Rehabilitasi / Pemeliharaan Talud /
Bronjong
7. Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan
8. Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi , Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya
9. Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah
10. Pengendalian Banjir 11. Pembangunan Wilayah Strategis dan
Cepat Tumbuh 12. Pembangunan Infrastruktur Perdesaan
4. Meningkatkan kualitas dan kuantitas perencanaan pembangunan daerah, perumahan dan permukiman serta tata ruang wilayah
Meningkatnya infrastruktur
perumahan dan pemukiman 4. PERUMAHAN 1. Pembangunan Perumahan 2. Program Lingkungan Sehat Perumahan
Meningkatnya kualitas pengendalian
tata ruang 5. PENATAAN RUANG
1. Perencanaan Tata Ruang 2. Pemanfatan Ruang 3. Pengendalian Pemanfatan Ruang
Meningkatnya kualitas perencanaan
pembangunan daerah 6. PERENCANAAN
PEMBANGUNAN
1. Program Kerja Sama Pembangunan 2. Perencanaan Pengembangan Kota-kota
Menengah dan Besar 3. Perencanaan Pembangunan Daerah 4. Perencanaan Pembangunan Ekonomi 5. Perencanaan Sosial Budaya 6. Perencanaan Prasarana Wilayah dan
Sumber Daya Alam 7. Peningkatan Kualitas dan Kuantitas
Dokumentasi dan Informasi Hasil Litbang 8. Penguatan Kapasitas Pranata Litbang
RKPD Kepulauan Selayar 2016 Page 130
Meningkatnya sarana dan prasana
perhubungan daerah 7. PERHUBUNGAN
1. Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
2. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ), Darat dan Udara
3. Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas 4. Peningkatan dan Pengembangan Kawasan
Bandara H.Aroeppala Kab. Kepulauan Selayar
5. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Bandara H.Aroeppala
Mengoptimalkan
Pengelolaan Sumber
Daya Alam dan
Pelestarian
Lingkungan Hidup
5. Meningkatkan pelestarian lingkungan hidup
1. Meningkatnya kinerja pengelolaan lingkungan hidup
2. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup
3. Meningkatnya kualitas pertamanan
4. Meningkatnya kualitas pelayanan sampah
8. LINGKUNGAN HIDUP
1. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Telekomunikasi
2. Pengawasan Sarana dan Prasarana Berbasis Wilayah
3. Pengembangan Komunikasi dan Imformasi
4. Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas
5. Program Peningkatan Angkutan 6. Peningkatan Pelayanan Angkutan 7. Pengembangan Kinerja Pengelolaan
Persampahan 8. Pengendalian Pencemaran dan Perusakan
Lingkungan Hidup 9. Perlindungan dan Konservasi Sumber
Daya Alam 10. Peningkatan Pengendalian Polusi 11. Pengembangan Ekowisata dan Jasa
Lingkungan di Kawasan-kawasan Konservasi Laut dan Hutan
12. Pengendalian Kebakaran Hutan
13. Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau 14. Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan
Sumber Daya Alam 15. Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi
Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
9. PERTANAHAN
1. Pembangunan Sistem Pendaftaran Tanah 2. Penyelesaian Konflik-konflik Pertanahan 3. Pengembangan Sistem Informasi
Pertanahan
RKPD Kepulauan Selayar 2016 Page 131
10. KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
1. Penataan Administrasi Kependudukan 2. Peningkatan Kesadaran Hukum
Masyarakat dalam Pendaftaran penduduk 3. Peningkatan Layanan Catatan Sipil 4. Peningkatan Kesadaran Hukum
Masyarakat dalam Pencatatan Sipil 5. Peningkatan Sarana dan Prasarana
Pengarsipan 6. Dokumen Pencatatan Sipil
7. Peningkatan Akurasi Database Kependudukan
8. Peningkatan Sarana dan Prasarana SIAK
6. Meningkatkan keberdayaan perempuan dan perlindungan anak
1. Meningkatnya kualitas kehidupan dan peran perempuan
2. Meningkatnya kesejahteraan dan perlindungan anak
11. PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
1. Pembinaan Peran serta Masyarakat dalam Pelayanan KB/KR
2. Promosi Kesehatan Ibu, Bayi dan Anak Melalui Kelompok Kegiatan di Masyarakat
3. Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling Kesehatan Reproduksi/Remaja
4. Peningkaan Pelanggulangan Narkoba Termasuk HIV AIDS
5. Pengembangan Bahan Informasi tentang Pengasuhan dan Pembinaan Tumbu Kembang Anak
6. Penyiapan Pendamping Kelompok Bina Keluarga
7. Pengembangan Modal Operasional Posyandu
7. Meningkatkan Keluarga Kecil Berkualitas,
1. Meningkatnya kualitas pelayanan KB
2. Meningkatnya peran serta masyarakat dalam peningkatan Keluarga kecil berkualitas
12. KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA
SEJAHTERA
1. Pemberdayaan Keluarga 2. Pendapatan dan Pemetaan Keluarga 3. Pengadaan Blangko (Formulir) Pencatatan
dan Pelaporan
4. Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam KB/KR Mandiri
RKPD Kepulauan Selayar 2016 Page 132
13. SOSIAL
1. Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya
2. Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
3. Pembinaan Anak Terlantar 4. Pembinaan Para Penyandang Cacat dan
Trauma
5. Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya)
6. Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan SoSial
7. Pelayanan Pencegahan Dini dan Penanggulangan Bencana Alam
8. Program Pemahaman Masyarakat terhadap Upaya Penanggulangan Bencana
9. Program Pembelajaran Kebencanaan bagi Masyarakat
8. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat
9. Meningkatkan
perluasan
kesempatan kerja dan kualitas angkatan kerja
1. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang disertai pemerataan
2. Meningkatnya pendapatan dan tarap hidup masyarakat
3. Meningkatnya keberdayaan ekonomi penyandang masalah kesejahteraan sosial
4. Meningkatnya lapangan kerja
5. Tersedianya angkatan kerja yang berkualitas dan terlindungi
14. KETENAGAKERJAAN KETRANSMIGRASIAN
1. Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja
2. Peningkatan Kesempatan Kerja 3. Perlindungan Pengembangan Lembaga
Ketenagakerjaan 4. Pengembangan Wilayah Transmigrasi
5. Program Transmigrasi Lokal
Memberdayakan
Ekonomi Kerakyatan
10. Meningkatkan aktivitas ekonomi masyarakat yang ditopang berkembangnya
11. Usaha Kecil
Menengah, Koperasi, Industri dan Perdagangan
1. Meningkatnya jumlah dan volume Usaha Ekonomi Produktif (UEP) Masyarakat
2. Terwujudnya kemandirian UMKM dan koperasi yang berkualitas
3. Meningkatnya peran perdagangan dan perindustrian
15. KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
1. Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif
2. Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah
3. Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi UKM
4. Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi
RKPD Kepulauan Selayar 2016 Page 133
12. Meningkatkan daya saing daerah sehingga dapat berkontribusi bagi pembangunan lokal, regional maupun nasional.
1. Meningkatnya pemasaran produksi barang dan jasa
2. Meningkatnya nilai investasi pembangunan
16. PENANAMAN MODAL
1. Retribusi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan
2. Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
13. Meningkatkan pengelolaan pariwisata dankebudayaan,
1. Meningkatnya pengembangan potensi pariwisata dan kebudayaan daerah
2. Meningkatnya kontribusi pariwisata dalam perekonomian daerah
3. Meningkatnya partisipasi aktif masyarakat dalam upaya pelestarian kebudayaan dan potensi pariwisata
17. KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
1. Pengembangan Pemasaran Pariwisata 2. Pengembangan Nilai Budaya 3. Pengembangan Kemitraan 4. Pengembangan Destinasi Pariwisata 5. Pengelolaan Keragaman Budaya 6. Penguatan Kelembagaan Pariwisata 7. Peningkatan Produk Pariwisata 8. Pengelolaan Kekayaan Budaya
14. Meningkatkan kualitas pemuda dan prestasi olah raga
1. Meningkatnya kualitas pemuda
2. Meningkatnya prestasi olah raga
18. KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
1. Peningkatan Peran serta Kepemudaan 2. Program Upaya Pencegahan
Penyalahgunaan Narkoba 3. Pengembangan Kebijakan dan Manajemen
Olahraga 4. Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga
RKPD Kepulauan Selayar 2016 Page 134
Mengembangkan pembinaan kehidupan berbangsa dan beragama
15. Meningkatkan kapasitas kelembagaan
masyarakat dan partai politik
16. Meningkatkan
kualitas produk hukum dan penyelesaian kasus hukum
17. Meningkatkan
kualitas pengamalan nilai-nilai keagamaan secara nyata
18. Meningkatkan
keharmonisan hubungan antar umat beragama
1. Meningkatnya pembinaan ormas dan partai politik
2. Meningkatnya peran serta masyarakat dan organisasi pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan
3. Meningkatnya kualitas dan penyelesaian produk hukum
4. Meningkatnya pemahaman dan
kesadaran masyarakat terhadap Peraturan
5. Perundang-undangan
6. Meningkatnya kualitas pelayanan keagamaan bagi seluruh lapisan masyarakat
7. Meningkatnya pemahaman dan pengamalan nilai-nilai agama dalam kehidupan bermasyarakat
8. Meningkatnya kapasitas dan kesejahteraan SDM Keagamaan
9. Meningkatnya kerukunan hidup antar ummat beragama
10. Meningkatnya kerjasama antar ummat beragama dalam kegiatan-kegiatan social
19. KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI
1. Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
2. Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal
3. Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan
4. Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan
5. Pengembangan Wawasan Kebangsaan 6. Pemeliharaan Pencegahan Tindakan
Kriiminal 7. Pemeliharaan Kantrantibmas dan
Pencegahan Tindak Kriminal 8. Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan
Lingkungan 9. Pengembangan Wawasan Kebangsaan 10. Kemitraan Pengembangan Wawasan
Kebangsaan 11. Pemberdayaan Masyarakat untuk
Menjaga Ketertiban dan Keamanan 12. Pendidikan Politik Masyarakat 13. Peningkatan Pemberantasan Penyakit
Masyarakat (PEKAT) 14. Peningkatan Kerukunan Antar Umat
Beragama 15. Program Dialog dan Kerjasama Lintas
Agama
RKPD Kepulauan Selayar 2016 Page 135
Meningkatkan Tata
Kelola Pemerintahan
dan Supremasi
Hukum
1. Meningkatnya penelitian yang berkualitas dan aplikatif
2. Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kependudukan
3. Meningkatnya akuntabilitas pelaksanaan pemerintahan
4. Meningkatnya kapasitas pemerintahan desa
5. Meningkatnya kualitas data dan informasi
6. Meningkatnya kualitas pelayanan publik
7. Meningkatnya kemandirian keuangan
8. Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah
9. Terpenuhinya kebutuhan dan tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas pemerintahan
10. Meningkatnya kualitas penyelesaian kasus hukum
20. OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
1. Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah
2. Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah
3. Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
4. Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah
5. Penataan Peraturan Perundang-undangan
6. Penyusunan Rencana Pembinaan Karir PNSD
7. Seleksi Penerimaan CPNSD 8. Mutasi PNSD dalam Jabatan 9. Penataan Sistem Administrasi Kenaikan
Pangkat PNSD 10. Pemberian Penghargaan Bagi PNSD yang
Berprestasi 11. Penegakan Disiplin PNSD/PTT dan Tes
Narkoba 12. Pemberian Bantuan Tugas Belajar dan
Ikatan Dinas bagi PNSD 13. Pemberian Bantuan Penyelenggaraan
Penerimaan Praja IPDN 14. Sosialisasi Peraturan Perundang-
undangan Kepegawaian (PP 53 tahun 2010 tentang Disiplin PNS)
15. Sosialisasi Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian
16. Pembangunan dan Pengembangan SIMPEG
17. Peningkatan Propesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan
18. Penataan dan Penyermpurnaan Kebijakan Sistem Prosedur dan Pengawasan
19. Peningkatan Kualitas Perencanaan Pengawasan
20. Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian
21. Pelaksanaan Kebijakan KDH 22. Percepatan Pemberantasan KKN 23. Percepatan Penyelesaian Tindak Lanjut
Temuan 24. Hasil Pengawasan
RKPD Kepulauan Selayar 2016 Page 136
25. Inplementasi SPIP di Lingkungan SKPD 26. Intensifikasi Penanganan Pengaduan
masyarakat 27. Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur 28. Peningkatan Propesionalisme Tenaga
Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan 29. Penataan dan Penyermpurnaan Kebijakan
Sistem Prosedur dan Pengwasan
30. Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur
21. PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA
1. Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan
2. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa
22. STATISTIK
Pengembangan Data/Informasi/Statistik
Daerah
23. KEARSIPAN
Program Data Base di Daerah
24. PERPUSTAKAAN
Pembinaan dan Pengembangan
Perpustakaan
25. KOMUNIKASI DAN
IFORMATIKA
1. Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
2. KerjaSama Informasi dan Media Massa
Mengoptimalkan
Pengelolaan Sumber
Daya Alam dan
Pelestarian
Lingkungan Hidup
19. Meningkatkan produksi pertanian, perkebunan dan peternakan dalam menopang ketahanan pangan
1. Meningkatnya kuantitas dan kualitas produksi pertanian dan
perkebunan
2. Meningkatnya kuantitas dan kualitas produksi peternakan
3. Meningkatnya ketahanan pangan dan gizi
26. PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
1. Peningkatan Ketahanan Pangan 2. Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi
Pertanian/Perkebunan 3. Pencegahan dan Penanggulangan
Penyakit Ternak 4. Peningkatan Produksi Hasil
Pertanian/Peternakan 5. Pemberdayaan Penyuluhan Pertanian
Lapang 6. Peningkatan Ketahanan Pangan
RKPD Kepulauan Selayar 2016 Page 137
20. Meningkatkan produksi dan pelestarian sumber daya hutan
1. Meningkatnya produksi sumber daya hutan
2. Terjaganya potensi sumber daya hutan
27. KEHUTANAN
1. Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan 2. Rehabilitasi Hutan dan Lahan 3. Perlindungan Konservasi Sumber Daya
Hutan 4. Perencanaan dan Pengembangan Hutan 5. Pengembangan Pengelolaan TPA 6. Pengelolaan Pertamanan 7. Pengelolaan Areal Pemakaman 8. Peningkatan Sumber Daya Manusia
21. Meningkatkan pengelolaan potensi perikanan dan kelautan,
1. Meningkatnya produksi perikanan dan kelautan
2. Meningkatnya kesejahteraan nelayan
3. Meingkatnya kontribusi perikanan dan kelautan terhadap perekonomian daerah
28. KELAUTAN DAN PERIKANAN
1. Pengembangan Kawasan Budidaya Laut/Air Payau dan Air Tawar
2. Pengembangan Budidaya Perikanan 3. Pengembangan Perikanan Tangkap 4. Pengembangan Kawasan Perikanan
Terpadu 5. Pengembangan Wilayah Pesisir dan
Pulau-pulau Kecil 6. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat
Pesisir 7. Pengelolaan dan Rehabilitasi Ekosistem
Laut dan Pesisir 8. Pengembangan Data / Informasi 9. Peningkatan Kesadaran dan Penegakan
Hukum dalam Pendayagunaan Sumber Daya Laut
10. Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Kelautan
11. Optimalisasi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan
29. PERDAGANGAN
1. Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan
2. Peningkatan dan Pengembangan Ekspor 3. Peningkatan Efisiensi Perdagangan dalam
Negeri 4. Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan
Asongan
30. PERINDUSTRIAN
1. Peningkatan Kapasitas IPTEK Sistem Produksi
2. Pengembangan Industri Kecil dan Menengah
3. Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri
RKPD Kepulauan Selayar 2016 Page 138
4. Pengembangan Sentra - sentra Industri Potensial
22. Meningkatkan
pengelolaan pertambangan dan energy
1. Meningkatnya kontribusi pertambangan dalam perekonomian daerah
2. Meningkatnya efektifitas penambangan non logam dan batu
31. ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
1. Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan
2. Pembinaan dan Pengawasan Bidang
Pertambangan 3. Pengawasan dan Penertiban Kegiatan
Pertambangan Rakyat yang Berpotensi Merusak Lingkungan
RKPD Kepulauan Selayar 2016 Page 139
4.2.2. Rumusan Usulan Program/Kegiatan Hasil Penelaahan Pokok – Pokok Pikiran DPRD Dan Validasi Kabupaten Kepulauan
Selayar
Tabel 4.4 Rumusan usulna program/kegiatan hasil penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD Kabupaten Kepualaun Selayar
1 Program/Kegiatan Indikator Kinerja
Volume Lokasi SKPD Terkait Validasi/
Keterangan
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
A. Program Pembangunan Daerah Bidang Ekonomi
1. Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarat Nelayan dari Hulu sampai Hilir;
Program Budidaya Perikanan dari Hulu sampai Hilir;
Program Penangkapan Ikan dari Hulu sampai Hilir;
Program Pengelohan Hasil Perikanan dari Hulu sampai Hilir;
Pengadaan Sampan Fiber; Pengadaan Mesin Katinting; Pengadaan Alat Tangkap; Pengadaan Perahu Joloro; Pengadaan peralatan untuk peningkatan mutu
hasil tangkap; Pelatihan pengelolaan hasil perikanan.
Kabupaten Kepulauan Selayar
Dinas Kelautan Perikanan
RKPD Kepulauan Selayar 2016 Page 140
1 Program/Kegiatan Indikator Kinerja
Volume Lokasi SKPD Terkait Validasi/
Keterangan
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
2. Program peningkatan kesejahteraan petani; Program peningkatan hasil peternakan; Program peningkatan perkebunan; Program peningkatan penerapan teknologi
peternakan, pertanian, dan perkebunan;
Program peningkatan hasil pemasaran pertanian, peternakan, dan perkebunan;
Ketersedian bibit, pupuk bagi petani; Aksebilitas penjualan hasil prodik pertanian; Pengadaan pupuk pestisida; Pengdaan Hand Tractor; Pengadaan bibt pala, cengkeh, sukun, mangga,
jeruk; Pembangunan saluran air; Perintisan jalan tani; Pemagaran areal peternakan dan HMT; Pemberantasan hama; Pengadaan kawat duri, tangki air (Handsprayer);
Kabupaten Kepulauan Selayar
Pertanian dan Ketahan Pangan
RKPD Kepulauan Selayar 2016 Page 141
1 Program/Kegiatan Indikator Kinerja
Volume Lokasi SKPD Terkait Validasi/
Keterangan
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Pengadaan bibit unggas; Pengadaan bibit ternak kambing; Pengadaan mesin pemoton rumput; Pengadaan mesin steel kecil; Pengadaan sancing;
Pengadaan alat pengolah jambu mente; Pengdaan kebun desa; Pengadaan perpipaan untuk pertanian; Pengadaan pipa karet.
Kabupaten Kepulauan Selayar
3. Pengembangan sentra – sentra industri potensial, seperti industri galangan kapal skala menengah di wilayah pulau;
Peningkatan akses permodalan; Peningkatan kapasitas usaha dan manajemen; Pengembangan industri kreatif; Stabilitas harga komoditi; Pengembangan usaha rumah tangga (usaha
Rumahan); Pembangunan Plaza Marina di Ibu Kota
Kecamatan Kepulauan; Bantuan permodalan bagi masyarakat pra
sejahtera; Bantuan alat keterampilan, seperti mesin jahit,
gandir dan perbengkelan; Pelatihan / kursus keterampilan; Pengadaan mesin parut; Pelatihan kewirausahaan;
Kabupaten Kepulauan Selayar
Dinas Koperasi, Ukm, Perindustrian Dan Perdagangan
RKPD Kepulauan Selayar 2016 Page 142
1 Program/Kegiatan Indikator Kinerja
Volume Lokasi SKPD Terkait Validasi/
Keterangan
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Pengadaan alat pengasapan kopra
B Program Kegiatan Pengembangan Wilayah atau
Bidang Infrastruktur.
1. Program pembangunan wilayah strategis dan cepat tumbuh;
Program pembanguan infrstruktur perdesaan; Program pengembangan pengelolaan jaringan
irigasi, dan jaringan irigasi lainnya; Program pengembangan draenase,
turap/talud/bronjong; Rehabilitasi jalan hotmix, jalan setapak,
drainase, tanggul pantai/penahan tanah, dermaga/ tambatan perahu, irigasi dan saluran tertier;
Pembangan perkerasan dan pengaspalan jalan; Pengadaan greet (Pemecah Ombak); Pembangnan gedung pertemuan; Pengadaan paving blok untuk halaman sekolah; Pembangunan dan perluasan jaringan listrik PLN
pada daerah belum terjangkau aliran listrik PLN; Pembuatan Sumur tanah dangkal dan sumur
bor; Pengadaan tong sampah; Pengadaan saran dan prasarana pasar
tradisional; Pengadaan perpipaan air bersih.
Kabupaten Kepulauan Selayar
Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Tata Ruang, Perumahan, Kebersihan dan Pertamanan, BPLHD,
RKPD Kepulauan Selayar 2016 Page 143
1 Program/Kegiatan Indikator Kinerja
Volume Lokasi SKPD Terkait Validasi/
Keterangan
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
2 Program ini diarahkan pada program lingkungan sehat perumahan dan program perbaikan perumahan akibat bencana.
Kabupaten Kepulauan Selayar
Dinas Tata Ruang, Perumahan, Kebersihan dan Pertamanan, Dinas Kesehatan, Dinas PU
3 Progran ini diarahkan pada peningkatan pelayanan angkutan baik darat, udara dan laut.
Kabupaten Kepulauan Selayar
Dinas Perhubungan dan Kominfo
C Pembangunan Daerah Bidang Pendidikan
1. Program pembinaan ahlak mulia; Program peningkatan mutu peserta didik; Program peningkatan mutu dan penyebaran
tenaga pendidik; Pembangunan pemagaran sekolah; Pembangunan pintu pagar sekolah; Pengadaan buku sekolah; Pembangunan ruang kelas guru; Rehabilitasi gedung sekolah; Pembangunan gedung perpustakaan sekolah; Pembangunan SLTP dan SLTA pada daerah-
daerah terpencil; Pembangunan dan perbaikan sarana olah raga,
seperti lapangan sepak bola;
Pengadaan mobiler sekolah; Pembangunan gedung TK; Pengadaan alat permainan anak usia dini (APE)
luar dan dalam; Pembangunan gedung TPA;
Kabupaten Kepulauan Selayar
Dinas Pendidikan Nasional
2. Program penyalahgunaan narkoba dan program Kabupaten Dinas Pendidikan Nasional,
RKPD Kepulauan Selayar 2016 Page 144
1 Program/Kegiatan Indikator Kinerja
Volume Lokasi SKPD Terkait Validasi/
Keterangan
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
peningkatan saran dan prasarana olahraga Kepulauan Selayar
Dinas Kesehatan, Bagian Olahraga dan Pemuda Setda
D Pembangunan Daerah Bidang Kesehatan
1. Promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat;
Program perbaikan gizi masyarakat; Program pencegahan dan penanggulanagan
penyakit menular; Program keselamatan ibu melahirkan; Program kesehatan pelayanan masyarakat
miskin; Peningkatan angka harapan hidup; Peningkatan status Puskesmas;
Kabupaten Kepulauan Selayar
Dinas Kesehatan, RSUD KH Hayyung
2.
Program peningkatan penanggulangan narkoba, PMS termasuk HIV/ AIDS;
Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling reproduksi remaja;
Program keluarga berencana
Kabupaten Kepulauan Selayar
Badan Pemberdayaan perempuan dan KB
E Program di Bidang Pariwisata dan Budaya
1. Program destinasi pariwisata; Program pengembangan kemitraan pariwisata.
Kabupaten Kepulauan Selayar
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
2. Hendaknya program yang dilaksanakan dalam kebudayaan ini adalah program yang dapat menjaga nilai-nilai budaya dan kekayaan budaya lokal serta keragaman budaya.
Kabupaten Kepulauan Selayar
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Dinas Pendidikan Nasional
F Program Pembangunan Daerah di Bidang
RKPD Kepulauan Selayar 2016 Page 145
1 Program/Kegiatan Indikator Kinerja
Volume Lokasi SKPD Terkait Validasi/
Keterangan
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Pelayanan Umum, Ketertiban dan Ketentraman Umum
1 Perencanaan pembangunan hendaknya diarahkan pada program percepatan pembangunan ekonomi.
Kabupaten Kepulauan Selayar
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan SKPD terkait Permbangunan Ekonomi
2 Program ini diarahkan pada peningkatan Pemahaman, pengetahuan dan keterampilan aparat dan pelaksana pemerintah daerah.
Kabupaten Kepulauan Selayar
Pemerintahan Umum
3 Program yang dilaksanakan dapat memberikan kemandirian ekonomi desa dan peningkatan kapasitas penduduk.Program yang dapat dilaksanakan dan terus ditingkatkan adalah:
1. Program peningkatan kebudayaan masyarakat pedesaan;
2. Program peningkatan lembaga ekonomi desa.
Kabupaten Kepulauan Selayar
Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa/Keluarana
4 Akhir-akhir ini marak kasus-kasus pencurian diperkampungan warga, sehingga pemerintah diharapkan agar menggalakkan program pencegahan terjadinya pencurian, sehingga
program yang perlu dilaksanakan
Kabupaten Kepulauan Selayar
Badan Kesatuan Bangsa, Pilotik dan Perlindungan Masyarakat
G Program Pembangunan Bidang Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana
1. Perlunya peningkatan program dalam hal pengelolaan persampahan, pengendalian dan pencemaran lingkungan serta perlindungan dan konsevasi sumber daya alam
Kabupaten Kepulauan Selayar
Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah, Dinas Pertanian dan
RKPD Kepulauan Selayar 2016 Page 146
1 Program/Kegiatan Indikator Kinerja
Volume Lokasi SKPD Terkait Validasi/
Keterangan
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Kehutanan
2. Perlu dilakukan peningkatan pelaksanaan
program pemanfaatan sumber daya hutan dan program rehabilitas hutan dan lahan.
Kabupaten
Kepulauan Selayar
Dinas Pertanuan dan Kehutanan, Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah
3. Program hendaknya diarahkan pada peningkatan kesadaran warga salah satu diantaranya adala program peningkatan peran serta masyarakat dalam upaya penanggulangan bencana saat pra bencana.
Kabupaten Kepulauan Selayar
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
H Program Pembangunan Bidang Perlindungan Sosial dan Ketenaga Kerjaan
Program ini diarahkan pada program pemberdayaan fakir miskin dan program pembinaan kelembagaan kesejahteraan social
Kabupaten Kepulauan Selayar
I Program Pembangunan Bidang Keagamaan
Mondorong terpeliharanya kerukunan umat beragama dan saling toleransi antar umat beragama.
Kabupaten Kepulauan Selayar
Badan Kesbangpol, Bagian Kesra Setda
J Peningkatan Sarana dan Prasarana Umum, Pemerintahan, Pendidikan, Kesehatan, Pertanian, dan Peternakan, Perhubungan, dan Keagamaan, Kepariwisataan dan Keamanan.
RKPD Kepulauan Selayar 2016 Page 147
1 Program/Kegiatan Indikator Kinerja
Volume Lokasi SKPD Terkait Validasi/
Keterangan
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Selanjutnya terkait dengan pelaksanaan RPJMD tahun 2011-2015 pemerintah diharapkan untuk menyelesaikan program-program yang belum terlaksana dan menghindari pelaksanaan program baru yang menggunakan dana besar. Selanjutnya
perlu juga dipikirkan penganggaran pagu kewilayaan,sehingga kecamatan juga dapat membuat pagu tersendiri sehingga kecamatan juga dapat disamakan SKPD.
Demikian pokok-pokok pikiran DPRD terhadap penyusunan, pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan daerah yang diperoleh melalui rapat dengar pendapat dan atau melalui hasil penyerapan aspirasi melalui reses dan pelaksanaan musrenbang kecamatan termasuk RPJMD 2011-2015, semoga bermanfaat buat kemajuan daerah. Sekian dan terima kasih.
Kabupaten Kepulauan Selayar
RKPD Kepulauan Selayar 2016 Page 148
4.2.3. Penjelasan Program Pembangunan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar dan Sasaran Kinerja Daerah
Tabel 4.5 Penjelasan program pembangunan daerah Kabupaten Kepulauan Selayar dan saran kinerja daerah
No Prioritas Pembanguan Program/Pembangunan Kinerja SKPD
Indikator Target
1 Perluasan akses melalui
peningkatan kualitas
pendidikan gratis dan
bantuan pendidikan /
beasiswa bagi keluarga
kurang mampu dan atau
berprestasi
1. Program Penuntasan Wajib Belajar 12 Tahun
2. Program peningkatan jumlah, mutu dan penyebara tenaga pendidik dan kependidikan
3. Program Intensifikasi dan perluasan akses keaksaraan fungsional
4. Program Pendidikan Gratis 5. Program Pendidikan Menengah Umum dan
Kejuruan 6. Program Pengembangan Anak Usia Dini
(PAUD) 7. Program Pendidikan Luar Biasa 8. Program Pendidikan Luar Sekolah (PLS)
Angka Partisipasi kasar PAUD 95 Dinas
Pendidikan
Nasional Angka Partisipasi Kasar SD/MI 235
Angka Partisipasi Kasar SMP/MTs 97,15
Angka Partisipasi Kasar
SMA/MA/SMK
95,25
Angka Partisipasi Murni SD/MI 99,5
Angka Partisipasi Murni SMP/MTs 75,25
Angka Partisipasi Murni
SMA/MA/SMK
60,24
Angka Putus Sekolah SD/MI 0,09
Angka Putus Sekolah SMP/MTs 0,13
Angka Putus Sekolah
SMA/MA/SMK
0,03
Angka Anak Usia Dini yang masuk
TK & Kelompok Bermain
65
2 Pengembang an kurikulum
berbasis kompetensi, bahan
ajar, metode pembelajaran
dan sistem penilaian yang
berstandar nasional dan
internasional.
1. Program peningkatan mutu peserta didik 2. Program peningkatan jumlah, mutu dan
penyebara tenaga pendidik dan kependidikan
3. Program Pembinaan akhlak dan budi pekerti luhur peserta didik
Angka Lulusan SD/MI 100 Dinas
Pendidikan
Nasional
Angka Lulusan SMP/MTs 100
Angka Lulusan SMA/MA/SMK 100
Angka Melanjutakan ke SMP/MTs 100
Angka Melanjutakan ke
SMA/MA/SMK
100
Angka Melanjutakan ke Perguruan
Tinggi
55
RKPD Kepulauan Selayar 2016 Page 149
No Prioritas Pembanguan Program/Pembangunan Kinerja SKPD
Indikator Target
3 Peningkatan manajemen
pengelolaan pendidikan
melalui pelatihan dan
pendidikan Formal serta
peningkatan sarana dan
prasarana aparatur
1. Program peningkatan kompetensi satuan pendidikan
2. Program Jaringan Teknologi dan Informasi Sekolah
SD berstandar Nasional 25 Dinas
Pendidikan
Nasional SMP berstandar Nasional 30
SMA berstandar Nasional 30
TK terakreditasi A 5,45
SD terakreditasi A 10
SMP terakreditasi A 28
SMA terakreditasi A 25
SMK terakreditasi A 25
4 Peningkatan kualifikasi dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan melalui Pelatihan dan sertifikasi
1. Program Peningkatan kompotensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan
2. Program peningkatan kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan
3. Program peningkatan disiplin aparatur
Tenaga Pendidik yang mengikuti
pelatihan
90 Dinas
Pendidikan
Nasional Guru TK lulus sertifikasi 15
Guru SD/MI lulus sertifikasi 42
Guru SMP/MTs lulus sertifikasi 47
Guru SMA/MA lulus sertifikasi 70
Guru SMK lulus sertifikasi 49
Guru kualifikasi S1/D4 57
5 Peningkatan sarana dan
sarana pendidikan yang
layak sesuai Standar
Nasional Pendidikan (SNP)
1. Program peningkatan sarana dan prasarana pendidikan
2. Program peningkatan layanan pendidikan non formal
Ruang kelas baik pada TK dan
PAUD (%)
70 Dinas
Pendidikan
Nasional Ruang kelas baik pada SD/MI (%) 90,21
Ruang kelas baik pada SMP/MTs
(%)
83
RKPD Kepulauan Selayar 2016 Page 150
No Prioritas Pembanguan Program/Pembangunan Kinerja SKPD
Indikator Target
Ruang kelas baik pada SMA/MA
(%)
80
Ruang kelas baik pada SMK (%) 93
Sarana olah raga 75
Sarana Penunjang Sekolah 80
Sarana lembaga pendidikan non
formal dan PKBM
85
6 Pengembangan Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah serta Pelibatan masyarakat dalam perencanaan,pelak sanaan dan pengawasan pendidikan.
Program peningkatan peran serta masyarakat Komite Sekolah yang berfungsi
dengan baik
100 Dinas
Pendidikan
Nasional
Komite Sekolah dan Dewan
Pendidikan yang mengikuti
Workshop (%)
40
7 Meningkatkan akses
masyarakat terhadap bahan
bacaan
1. Program Peningkatan Budaya Baca 2. Program Pembinaan dan pengembangan
Perpustakaan
Jumlah pengunjung perpustakaan
daerah
136.641 Kantor
Perpustakaan
dan Arsip Jumlah Anggota Perpustakaan
Daerah
994
Jumlah kunjungan mobil
perpustakaan ke Desa
60
Jumlah kunjungan kapal
perpustakaan ke pulau2
6
Jumlah Koleksi Buku 7.670
Jumlah Pustakawan 5
8
Meningkatkan pelayanan
kesehatan yang merata,
terjangkau, bermutu melalui
penerapan Sistem Kesehatan
Daerah (SKD) secara baik
dengan penekanan pada
1. Program peningkatan pelayanan kesehatan ibu hamil, bayi dan anak
2. Program Peningkatan pelayanan kesehtan lansia
Angka Kematian Ibu 102 Dinas
Kesehatan Angka Kematian Bayi 8,50
Angka Kematian Balita 0
Cakupan pertolongan persalinan
oleh tenkes berkompetensi
kebidanan
90
RKPD Kepulauan Selayar 2016 Page 151
No Prioritas Pembanguan Program/Pembangunan Kinerja SKPD
Indikator Target
upaya promotif dan preventif Cakupan kunjungan bayi 90
Angka Usia Harapan Hidup 72
1. Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin
2. Program Upaya Kesehatan Masyarakat dan Perorangan
Persentase Gakin yang mendapat
pelayanan
50 Dinas
Kesehatan
Cakupan Yankes Dasar Maskin 60
Cakupan pelayanan kesehatan
rujukan pasien masyarakat miskin
8
1. Program Perbaikan Gizi Masyarakat 2. Program pengawasan dan pengendalian
kesehatan makanan
Persentase Balita Gizi Buruk 0,0 Dinas
Kesehatan Prevalensi Balita Gizi Kurang 0
1. Program Penceghan dn pemberantasan penyakit
2. Program Upaya Kesehatan Masyarakat dan Perorangan
Angka kesembuhan penderita TB
Paru dan BTA
100 Dinas
Kesehatan
Penanganan Kasus Malaria 100
Penanganan kasus HIV/AIDS 100
Persentase Desa UCI 100
Penanganan KLB 100
Program pengembangan kinerja pengelolaan
air minum dan air limbah
Persentase Keluarga yang memiliki
Jamban
70 Dinas
Kesehatan
Persentase keluarga yang memiliki
akses terhadap air bersih
90
1. Program standarisasi pelayanan kesehatan 2. Program pengadaan, peningkatan dan
pengembangan sarana prasarana RS 3. Program pemeliharaan sarana prasarana RS 4. Program promosi kesehatan dan
pemberdayaan masyarakat
Av Los (hari) 7 Rumah Sakit
Umum
Daerah BOR (%) 70
BTO (kali) 42
TOI (hari) 5
NDR 20
GDR 27
Indeks kepuasan pelanggan RS (%) 95
9 Meningkatkan pengetahuan
dan keterampilan
Program Promosi dan Pemberdayaan Rumah Rangga ber PHBS (%) 55 Dinas
Kesehatan Desa Siaga Aktif(%) 27
RKPD Kepulauan Selayar 2016 Page 152
No Prioritas Pembanguan Program/Pembangunan Kinerja SKPD
Indikator Target
masyarakat dalam
memelihara kesehatan
secara mandiri
Masyarakat Posyandu Purnama (%) 40
Posyandu Mandiri (%) 25
10 Peningkatan kuantitas dan
kualitas tenaga kesehatan,
pembiayaan kesehatan,
sarana dan prasarana
kesehatan dan manajemen
kesehatan termasuk
termasuk akreditasi RSUD
Program peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur
Rasio dokter umum per 100rb
penduduk
30 Dinas
Kesehatan
Rasio SKM per 100rb penduduk 28
Program penyediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan
Persentase obat generik berlogo 100 Dinas
Kesehatan
Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
Kepuasan pasien Puskesmas dan
jaringannya
80 Dinas
Kesehatan
Persentase Anggaran Kesehatan
dalam APBD
15
Anggaran kesehatan pemerintah
perkapita per tahun
400 rb
11 Memperluas akses
masyarakat terhadap
layanan keluarga berencana
(KB) serta meningkatkan
koordinasi dan manajemen
layanan KB
1. Program Keluarga Berencana 2. Program Ketahanan dan Pemberdayaan
keluarga 3. Program Pelayanan Kontrasepsi 4. Program promosi kesehatan Ibu, Bayi dan
Anak
Cakupan peserta KB Baru 100 BPP KB
Cakupan akseptor aktif 75
Rata-rata anak per keluarga 1,8
Cakupan penyediaan alkon 100
Ratio petugas PPKBD 85
12 Meningkatkan jumlah
kelompok masyarakat peduli
KB yang berperan aktif
1. Program Kesehatan Reproduksi Remaja 2. Program Pembinaan Peran Serta Masyrakat
dalam pelayanan KB/KR yang mandiri
PIK Remaja/ Mahasiswa 20 BPP KB
Kelompok UPPKS online UPPKS 70
Kesadaran Masyarakat dalam ber
KB (%)
90
13 Peningkatan kuantitas dan
kualitas pendidikan dan
pelatihan bagi kaum
1. Program peningkatan peran perempuan 2. Program penguatan kelembagaan
pengarusutamaan gender
Persentase partisipasi perempuan
di lembaga pemerintahan
30 BPP KB
Partisipasi angkatan kerja 100
RKPD Kepulauan Selayar 2016 Page 153
No Prioritas Pembanguan Program/Pembangunan Kinerja SKPD
Indikator Target
perempuan, di segala bidang
pembangunan
3. Program Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan
perempuan
Penyelesaian pengaduan
perempuan dan anak dr tindak
kekerasan
100
Rasio KDRT 0
14 Meningkatkan kesadaran
masyarakat terhadap
pemenuhan hak-hak anak
1. Program perlindungan anak 2. Program penguatan kelembagaan
pengarusutamaan hak-hak anak
Jumlah Kelompok Anak yang
dibina
55 BPP KB
Proporsi tindak kekerasan terhadap
anak
0
Pelibatan kelompok anak dalam
perencanaan dan pelaksanan
pembangunan (%)
40
Persentase tenaga kerja di bawah
umur
0
15 Meningkatkan pembinaan,
pelatihan dan bantuan
modal usaha pemuda
1. Program pembinaan dan peningkatan partisipasi pemuda
2. Program bantuan kepemudaan
Persentase Karang Taruna/
Kelompok Pemuda Terbina
50 Setda, Bagian
Pemuda Olah
Raga, dan
Diknas
Persentase Karang Taruna /
Kelompok Pemuda yang terlatih
50
Persentase kelompok Pemuda yang
mendapatkan bantuan modal
usaha
50
16 Meningkatkan sarana
prasana olah raga dan
apresiasi kepada atlit
berprestasi
1. Program pembinaan dan pemasyarakatan olah raga
2. Program peningkatan sarana dan prasarana
olah raga
Terbangunnya Stadion Tingkat
Kabupaten (%)
100 Setda, Bagian
Pemuda Olah
Raga dan
Disdiknas
Terbangunnya Stadion Mini di
setiap Kecamatan (%)
50
17 Peningkatan pembangunan 1. Program pembangunan jalan dan jembatan Jumlah tambatan perahu baru 35 Dinas PU &
RKPD Kepulauan Selayar 2016 Page 154
No Prioritas Pembanguan Program/Pembangunan Kinerja SKPD
Indikator Target
dan rehabilitasi jalan,
jembatan, dermaga baru dan
tambatan perahu,
peningkatan Bandara
Aroeppala serta
meningkatkan
saranaprasarana komunikasi
dan informasi
2. Program pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan
3. Program rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ
4. Program peningkatan pelayanan angkutan 5. Program pembangunan sistem
informasi/data base jalan dan jembatan 6. Program pembangunan sarana komunikasi
dan informasi
Adanya kapal perintis local 1 Dishubkom
info Adanya kapal cepat dengan
kecepatan 25 sampai 30 Knot
1
Pelabuhan fery di Kec. Kepulauan 5
Proporsi Jalan Negara (Appatana-
Pammatata) dalam kondisi baik
95
Proporsi jalan lintas timur dalam
kondisi baik
85
Kualitas sarana prasarana
Bandara Aroeppala (%)
100
Kualitas infrastruktur komunikasi
& Informasi
100
18 Memfasilitasi penyediaan
prasarana air bersih dan
sanitasi secara merata dan
berkualitas
1. Program Pengembangan Perumahan 2. Program Lingkungan Sehat Perumahan 3. Program Pemberdayaan Komunitas
Perumahan 4. Program Perbaikan Perumahan Akibat
Bencana Alam 5. Program Pengembangan Kinerja
Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah 6. Program Penyediaan dan Pengelolaan Air
Baku 7. Program Pembangunan Infrastruktur
Pedesaan 8. Program Pembangunan Saluran Drainase /
Gorong-Gorong 9. Program pembangunan
turap/talud/bronjong
Persentase rumah layak huni 100 Dinas PU
Persentase rumah tinggal
bersanitasi
70
Jumlah Rumah Tangga memiliki
sarana air bersih
> 90.000
Jumlah Permukiman kumuh 0
19 Meningkatkan akses
masyarakat terhadap
Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan
Daya PLN (kW) 11.292 Dinas ESDM
PLTS (unit) 500
PLTB (1unit=100 kW)) 4
RKPD Kepulauan Selayar 2016 Page 155
No Prioritas Pembanguan Program/Pembangunan Kinerja SKPD
Indikator Target
layanan listrik
PLTMH (unit) 3
PLT Hibrid (surya+angin), 1 paket =
10kW)
4
PLTU Bahan
bakar
gas
metan
PLTM 1 MW di Jampea Pemba
Ngunan
Meningkatkan pasokan /
ketersediaan BBM dan Non
BBM
Program pembinaan dan pengembangan BBM Bensin (liter) 500.000 Dinas ESDM
Solar (liter) 426.000
Minyak tanah 200.850
Depo BBM Berfungs
i + 1 unit
di pulau
SPBU Terbang
un 2
unit
AMPS (unit) 8
LPG 3 kg (tabung) 52.000
20 Mengembangkan industri,
perdagangan dan investasi
yang berbasis potensi
sumber daya daerah
sehingga dapat menjadi
pengungkit pertumbuhan
perekonomian daerah
Program peningkatan iklim investasi dan
realisasi investasi
Persentase permohonan
pengurusan perizinan perdagangan
dan perindustrian yang dapat
diselesaikan dalam waktu yang
telah ditentukan
100 Diskopurinda
g dan KA.
PTPM
Program pengembangan ke wirausahaan dan
keunggulan kompetitif UKM & IKM
Jumlah Investasi (Rp) 32.000.0
00
RKPD Kepulauan Selayar 2016 Page 156
No Prioritas Pembanguan Program/Pembangunan Kinerja SKPD
Indikator Target
21 Meningkatkan akses
masyarakat terhadap modal
usaha, teknologi, informasi
dan pasar serta memperkecil
beban pengeluaran
masyarakat miskin
1. Program peningkatan akses kepada sumber daya produksi
2. Program penciptaan iklim usaha yang kondusif
3. Program pengembangan kewirausahaan 4. Program pemberdayaan masyarakat miskin
Jumlah Unit Usaha terbina dan
mendapat bantuan usaha
9.000 Diskopurinda
g
22 Meningkatkan pembinaan
dan fasilitasi kepada
kelompok penyandang
masalah kesejahteraan social
Program pemberdayaan fakir miskin,
Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan
Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
(PMKS) lainnya;
Fakir Miskin tertangani (KK) > 3.500 Dissosnaker
Trans
Keluarga berumah tak layak huni tertangani (KK)
200
Wanita rawan sosek tertangani 120
Keluarga rentan tertangani (KK) 100
Program pelayanan dan rehabilitasi
kesejahteraan sosial
Persentase Lanjut Usia yang terlayani
100
Persentase korban bencana yang terlayani
100
Program pembinaan anak terlantar; Persentase anak terlantar yang tertangani
100
Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma;
Persenatse penyandang cacat tertangani
100
Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)
Persentase eks narapidana yang tertangani
100
Program pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan social
Persentase Karang Taruna terfasilitasi
100
Persentase keluarga pahlawan / veteran terbantu
100
RKPD Kepulauan Selayar 2016 Page 157
No Prioritas Pembanguan Program/Pembangunan Kinerja SKPD
Indikator Target
23 Meningkatkan kemudahan
akses masuk dan atau
keluar Selayar serta
meningkatkan kerjasama
perdagangan regional dan
nasional
1. Program pengembangan komoditas potensi unggulan
2. Program pengembangan perusahaan daerah
Workshop / misi dagang (kegiatan) 10 Diskopurinda
g
Kerjasama antara instansi/lembaga
dan Perusda (kegiatan)
10
24 Memberikan kemudahan
bagi pihak luar untuk
berinvestasi di Kabupaten
Kepulauan Selayar serta
membangun kesiapan
masyarakat agar dapat
berperan dalam berbagai
kegiatan investasi
1. Program peningkatan promosi dan kerjasama investasi
2. Program peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi
3. Program Penyiapan Potensi Sumberdaya Sarana dan Prasarana Daerah
Nilai PMA 2,4 M KA PTPM
Nilai PMDN 1,2 M
25 Peningkatan bimbingan dan
bantuan modal usaha bagi
UEP masyarakat
1. Program Pengembangan Usaha Ekonomi Produktif
2. Program Peningkatan akses kepada sumber daya produksi
Bantuan modal UEP/UKM sebesar
Rp. 1.690.500.000
969 org
dan 36
klp
usaha
Diskopurinda
g
26 Memberdayakan UMKM dan
Koperasi melalui
peningkatan kapasitas dan
permodalan
1. Program Pengembangan Sistim Pendukung Usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah.
2. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah
Tempat usaha PKL yang memiliki
legalitas (unit)
500 Diskopurinda
g
27 Pengembangan sektor
perdagangan berdasarkan
potensi daerah yang mampu
bersaing di pasar lokal,
regional, nasional dan
internasional
Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan
Lokasi layak jual bagi PKL 5 Diskopurinda
g Program Peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri
Pembangunan pasar desa dan
pasar tradisional (unit)
11
Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan
Pengawasan peredaran barang dan
jasa (Kec)
11
RKPD Kepulauan Selayar 2016 Page 158
No Prioritas Pembanguan Program/Pembangunan Kinerja SKPD
Indikator Target
28 Mengembangkan program-
program perluasan
kesempatan kerja dan
berusaha secara luas bagi
masyarakat
Program Peningkatan Kesempatan Kerja
Pasar kerja dan bursa kerja on line
(%)
85 DISSOS
NAKERTRAN
S Angka pengangguran terbuka (%) 2,5
29 Meningkatkan program
pelatihan dalam rangka
peningkatan skil tenaga
kerja serta meningkatkan
perlindungan keselamatan
dan kesehatan kerja.
1. Program Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja 2. Program peningkatan produktivitas tenaga
kerja 3. Program Perlindungan dan Pengembangan
Lembaga Ketenagakerjaan
Persentase sarana prasarana BLK 100 DISSOS
NAKERTRAN
S Pelatihan berbasis masyarakat
(kali)
7
Sosialisasi pelaksanaan jamsostek
dan K3
6
Persentase Keselamatan dan
kesehatan para tenaga kerja
90
30 Optimalisasi dan
rasionalisasi pemanfaatn
sumber daya kelautan dan
perikanan, air payau dan air
tawar dengan peningkatan
sarana prasarana
1. Program pengembangan perikanan budi daya
2. Program pengembangan perikanan tangkap
Jumlah produksi ikan (ton) >19.000 Dinas
Kelautan dan
Perikanan Persentase penerapan teknologi
bdidaya perikanan laut/air payau
90
Persentase jumlah armada dan alat
tangkap
20
Luas Lahan budidaya rumput laut >1.500
m2
Persentase produksi hasil budidaya
perikanan
50
31 Peningkatan kapasitas
nelayan dalam
pembudidayaan, pengolahan
dan pemasaran hasil
perikanan
1. Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir
2. Program Pengembangan perikanan tangkap 3. Program pemberdayaan masyarakat dalam
pengawasan dan dan pengendalian sumber
daya lingkungan
Persentase nelayan yang
mempunyai armada dan alat
tangkap
20 Dinas
Kelautan dan
Perikanan
Terlaksananya pelatihan
pengoperasian kapal hand line tuna
dan purse seine
5 x
Terlaksananya magang budidaya
ikan karang
3 x
RKPD Kepulauan Selayar 2016 Page 159
No Prioritas Pembanguan Program/Pembangunan Kinerja SKPD
Indikator Target
Persentase nelayan yang
berpenghasilan di atas UMR
25
Persentase nelayan dan
pembudidaya yang memiliki rumah
layak huni
25
32 Mengembangkan industri
perikanan terpadu dan pusat
budidaya ikan karang
nasional dengan
memberdayakan masyarakat
lokal dan meningkatkan
sinergi di kawasan regional
1. Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan
2. Program pembangunan sarana prasarana industri perikanan
Persentase sarana prasarana di
kawasan PPI Bonehalang
90 Dinas
Kelautan dan
Perikanan Kontribusi sektor perikanan dan
kelautan terhadap PDRB
80
Kontribusi sektor perikanan dan
kelautan terhadap PAD
3
33 Meningkatkan pengelolaan
ODTW dan Memberdayakan
masyarakat melalui
pengembangan homestay,
desa wisata dan paket wisata
lainnya
1. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata
2. Program peningkatan sarana prasarana pariwisata bahari
3. Program pengembangan kemitraan
ODTW yang terkelola (obyek) 10 Dinas
Kebudayaan
dan
Pariwisata
Persentase pengembangan sistem
Informasi kebudayaan dan
pariwisata
100
Jumlah Pokdarwis dan Desa Wisata 5
Jumlah kerjasama lembaga 6
34 Menjadikan Kabupaten
Kepulauab Selayar sebagai
pusat destinasi pariwisata
bahari andalan nasional
berbasis konservasi
1. Program pengembangan pemasaran pariwisata
2. Program pengembangan distinasi pariwisata
Kunjungan Wisman >500 Dinas
Kebudayaan
dan
Pariwisata
Kunjungan Wisnu >10.000
Konstribusi sektor pariwisata
terhadap PAD
0,9
35 Peningkatan kesadaran dan
peran serta masyarakat
dalam pelestarian budaya
1. Program Pengembangan Nilai Budaya 2. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 3. Program Pengembangan Kerjasama
Pengelolaan Kekayaan Budaya
Benda, situs, kawasan cagar
budaya yang terpelihara (situs)
13 Dinas
Kebudayaan
dan
Pariwisata
Jumlah Kelompok Seni Budaya /
Sanggar yang terbina
15
RKPD Kepulauan Selayar 2016 Page 160
No Prioritas Pembanguan Program/Pembangunan Kinerja SKPD
Indikator Target
dan potensi pariwisata Aktifitas event kebudayaan 10
Usaha Pariwisata 25
36 Menjadikan Pulau Selayar
sebagai pusat distribusi
logistik dan sebagai
kawasan industri
perminyakan KTI
1. Tersusunnya DED (Detail Engineering Design) Pelabuhan Pulau Selayar sebagai Bandar Niaga Timur
2. Pengadaan/penyewaan Floating Bunker BBM non- subsidi
Tersusunnya DED (Detail
Enginering Desain) Pelabuhan
Pulaua Selayar sebagai bandar
Niaga Timur
Tersu
Sun
Dishub &
Kominfo
37 Peningkatan kesadaran
masyarakat penambang
bahan mineral bukan logam
dan batuan
Program Pembinaan dan Pengawasan Pertambangan
Jumlah izin pertambangan rakyat Belum
dipredik
si
Dinas ESDM
KP Explorasi seluas 16.054 HA Belum
dipredik
si
38 Pembinaan kelembagaan dan
pengembangan sumber daya
manusia pertanian secara
intensif dan
berkesinambungan dalam
penerapan teknologi
pertanian tepat guna dan
ramah lingkungan
Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan
Produksi Tanaman Padi (Ton/Ha) 6
Dinas
Pertanian dan
Kehutanan
Produksi Tanaman Jagung
(Ton/Ha)
4,02
Produksi Tanaman Jeruk Keprok
(Ton/Ha)
11,35
Produksi Tanaman Kelapa Dalam
(Kg/Ha)
1.750
Produksi Tanaman Cengkeh
(Kg/Ha)
325
Produksi Tanaman Pala (Kg/Ha) 445
39 Pembinaan kelembagaan dan
pengembangan SDM
peternakan secara intensif
1. Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan
2. Program bantuan sarana prasarana
Produksi Daging Sapi (Kg) 101.279 Dinas
Pertanian dan
Kehutanan Produksi Daging Kerbau (Kg) 6.039
Produksi Daging Kambing (Kg) 61.835
RKPD Kepulauan Selayar 2016 Page 161
No Prioritas Pembanguan Program/Pembangunan Kinerja SKPD
Indikator Target
dan berkesinambungan
dalam penerapan teknologi
peternakan tepat guna dan
ramah lingkungan
peternakan 3. Program Peningkatan Penerapan Tehnologi
Peternakan
Produksi Daging Ayam Buras (Kg) 143.928
Produksi Daging Ayam Ras (Kg) 7.067
Produksi Telur 116.892
40 Meningkatkan keragaman
bahan baku pangan
(diversifikasi) dengan
mengoptimalkan
pemanfaatan keragaman
hayati pangan yang ada
1. Program Pemerdayaan Penyuluhan Pertanian Lapang
2. Program Peningkatan Kemandirian dan ketahanan pangan.
3. Program Peningkatan Jaringan Kemitraan
usaha di bidang ketahanan pangan
- Cakupan dan kualitas penyuluhan lapang
75 Badan
Ketahanan
Pangan dan
Pelaksana
Penyuluhan
Persentase pemanfaatan lahan
pekarangan RT
50
Persentase keaktifan Dewan
Ketahanan Pangan
70
Persentase ketersediaan Bahan
Pangan (Ton)
83.921
41 Peningkatan konservasi dan rehabilitasi kawasan hutan
1. Program pengendalian hutan dan konservasi sumber daya alam
2. Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan
3. Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan 4. Program Perlindungan dan Konservasi
Sumberdaya Hutan
Hutan Tanaman Kayu (Ha) 50 Dinas
Pertanian dan
Kehutanan Hutan Non Kayu (Ha) 25
Kebun Bibit Rakyat - KBR (Unit) 30
Pengembangan Mangrove (Ha) 25
Kerusakan kawasan hutan 0,275
Cakupan rehabilitasi hutan dan
lahan kritis
0,0088
42 Mengembangkan dan
memanfaatkan teknologi
pengelolaan lingkungan
hidup serta meningkatkan
kualitas SDM Aparatur
pengelolaan lingkungan
hidup
1. Program Peningkatan kualitas dan akses dan informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup
2. Program pengembangan ekowisata dan jasa lingkungan di kawasan konservasi laut dan hutan
3. Program pengelolaan ruang terbuka hijau 4. Program pengelolaan dan rehabilitasi
Cakupan edukasi dan komunikasi
masyarakat di bidang lingkungan
hidup
60 BPLHD
Cakupan pengembangan
konservasi laut dan hutan wisata
75
Cakupan penataan RTH 80
RKPD Kepulauan Selayar 2016 Page 162
No Prioritas Pembanguan Program/Pembangunan Kinerja SKPD
Indikator Target
ekosistem pesisir dan laut Cakupan pengelolaan dan
rehabilitasi ekosisten pesisir dan
laut
75
43 Meningkatkan perlindungan
dan konservasi sumberdaya
alam dengan memantapkan
kerjasama kawasan regional
serta penigkatan peran serta
masyarakat dan dunia usaha
dalam pengelolaan
lingkungan hidup
1. Program pengembangan, pengelolaan dan konservasi sungai dan suber air lainnya
2. Program Perlindungan dan konservasi sumberdaya alam
3. Program rehabilitasi dan pemulihan cadangan sumber daya alam
4. Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup
5. Program Peningkatan Pengendalian Polusi
Cakupan konservasi SDA melalui
sumur resapan PAH dan
penanaman pohon
80 BPLHD
Cakupan pengembangan Pantai
Laut Lestari
75
Cakupan pengembangan dan
pemantapan kawasan konservasi
laut,suaka perikanan dan
keanekaragaman hayati laut
80
Cakupan rehabilitasi terumbu
karang, mangrove,padang
lamun,estuaria, dan teluk
75
Cakupan Pemantauan kualitas
lingkungan
85
44 Pengembangan kualitas taman sebagai area terbuka hijau sekaligus area bermain atau wisata
1. Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau 2. Program Pengelolaan Taman 3. Program Pengelolaan Areal Pemakaman
Taman Kota tiap Kecamatan
(Jumlah)
11 Distarhan &
KP
Jumlah Taman Rekreasi 11
Cakupan Pengelolaan Areal
Pemakaman
100
45 Peningkatan frekuensi dan kualitas pengelolaan sampah
Program Pengembangan Kinerja Pengelola
Persentase Rumah Tangga yang
memiliki Tempat Sampah
90 Distarhan &
KP
RKPD Kepulauan Selayar 2016 Page 163
No Prioritas Pembanguan Program/Pembangunan Kinerja SKPD
Indikator Target
mulai dari rumah tangga sampai ke TPA
persampahan
Meningkatnya sarana Prasarana
TPA
90
Meningkatnya sarana prasarana
pengangkutan sampah
95
46 Optimalisasi pemanfaatan dan pengendalian tata ruang di daerah melalui Peningkatan koordinasi perencana dan pengendalian tata ruang wilayah
1. Program Perencanaan Pengembangan Kota 2. Program Perencanaan prasarana Wilayah
dan sumber daya alam 3. Program pengutan kapasitas pranata
litbang
Perda RTRW Ada BAPPEDA
Ketaatan terhadap RTRW 90
47 Meningkatkan kualitas pelayanan dan kesadaran masyarakat terhadap upaya pencegahan dini dan penanggulangan bencana
1. Program pencegahan dini dan penanggulangan bencana
2. Program Peningkatan mitigasi bencana
Penanganan kawasan permukiman
rawan bencana
90 Badan
Penanggula
ngan
Bencana
Daerah
Penyuluhan, sosialisasi, gladi
lapang penanggulangan bencana
90
Kualitas penanganan warga korban
bencana (%)
100
48 Peningkatan kualitas aparatur dan sistem perencanaan pembangunan
1. Program Pengembangan Data dan Informasi 2. Program Pengembangan Kapasitas
Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah
3. Program Perencanaan Pembangunan Daerah
4. Program Pembinaan dan Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan Daerah
5. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah
6. Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan
7. Program Penataan dan Penyempurnaan
RKPD tepat waktu 100 Bappeda
Kualitas verifikasi, validasi Desa Tertinggal
100
Kualitas monitoring dan pelaporan Musrenbang Kecamatan
100
Kualitas monitoring dan pelaporan pelaksanaan pembangunan daerah dana APBN, APBD I dan APBD II
95
KUA tepat waktu (%) 95
PPAS tepat waktu (%) 95
Kualitas KUA perubahan (%) 95
Kualitas PPAS Perubahan (%) 95
RKPD Kepulauan Selayar 2016 Page 164
No Prioritas Pembanguan Program/Pembangunan Kinerja SKPD
Indikator Target
Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan Kualitas Musrenbang Tahunan (%) 95
Kualiats Pengendalian perencanaan pembangunan (%)
95
Musrenbang Provinsi, Regional dan Nasional (%)
95
Kualitas koordinasi TKPK (%) 95
Kualitas Pendampingan P2KP (%) 95
Kualitas sistem alokasi anggaran (%)
95
Kualitas koordinasi rencana tata ruang (%)
100
Kualitas Publikasi perencanaan pembangunan daerah (%)
100
Sosialisasi Perda Dokumen Perencanaan (%)
100
49 Meningkatkan profesionelisme pengawas, perbaikan manajemen dan sistem pengawasan
1. Program penataan dan pentempurnaan kebijakan, sisitem dan prosedur pengawasan
2. Program peningkatan kualitas pengawasan 3. Program peningkatan sistem pengawasan
internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
4. Program percepatan pemberantasan KKN 5. Program percepatan pengawasan tindak
lanjut temuan hasil pengawasan 6. Program Implemnetasi SPIP di Lingkungan
SKPD 7. Program Intensifikasi Penanganan
Pengaduan Masyarakat
Persentase pelaksanaan PKPT,
Insidential, Wasbangda, Pelayanan
Publik dan Audit Akhir Tahun
100 Inspektorat
Kabupaten
Persentase realisasi tindak lanjut
hasil pemeriksaan Aparat Pengawas
Fungsional Pemerintah (APFP)
80
Persentase penanganan pengaduan
masyarakat
52
50 Peningkatan jumlah Program Pengkajian dan Peneltian Jumlah Peneliti lokal terlati 10 Bappeda
RKPD Kepulauan Selayar 2016 Page 165
No Prioritas Pembanguan Program/Pembangunan Kinerja SKPD
Indikator Target
kapasitas dan profesionalisme sumber daya manusia peneliti serta pembiayaan penelitian
Jumlah Kegiatan Penelitian 15
Inplementasi dan tindak lanjut
hasil penelitian (%)
90
51 Peningkatan jumah dan kualitas aparatur serta pembiayaan pelayanan kependudukan
Program Penataan Administrasi Kependudukan
Cakupan penerbitan KTP 100 DISDUK dan
Pencatatan
Sipil Cakupan penerbitan KK 100
Cakupan penerbitan Akta Kelahiran 90
Cakupan penerbitan Akta
Perkawinan penduduk beragama
non Muslim
95
52 Meningkatkan upaya
pencegahan penindakan atas
penyimpanganpenyelengaraa
n pemerintahan daerah
1. Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
2. Program penataan Peraturan PerUndang-Undangan
Terlaksananya gelarwasda (kali)
4 Inspektorat,
Setda Bag
Hukum Terlaksananya pemeriksaan regular
PKPT
57
53 Peningkatan fasilitasi, pembinaan masyarakat pedesaan serta pembiayaan Pemerintahan Desa
1. Program peningkatan pemberdayaan masyarakat pedesaan
2. Program pemberdayaan masyarakat miskin pedesaan
3. Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa
Pemerintah Desa yang
menyampaikan LPPD,LKPD) tepat
waktu (%)
100 BPMPDK
Pemerintah Desa yang
melaksanakan Administrasi
Pemerintahan Desa (%)dengan baik
100
LPM Desa yang menjalankan
fungsinya dengan baik (%)
100
PKK yang menjalankan fungsinya
dengan baik (%)
100
Swadaya masyarakat terhadap
program pemberdayaan masyarakat
(%)
15
RKPD Kepulauan Selayar 2016 Page 166
No Prioritas Pembanguan Program/Pembangunan Kinerja SKPD
Indikator Target
54 Peningkatan akses dan frekuensi informasi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan
1. Program Pengembangan Komunikasi Informasi dan Media Massa
2. Program Kerjasama Informasi dan Media Massa
3. Program Fasilitasi Peningkatan Sumber Daya Manusia di Bidang Komunikasi Infomasi
4. Program Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Komunikasi dan Informasi
Terwujudnya sistem komunikasi
terpadu (%)
100 DISHUB
KOMINFO
BTS seluler (Titik) 25
Pameran Pembangunan (kali) 2
55 Pengaturan pengelolaan analisis jabatan, beban kerja, prosedur kerja, tata kerja, standar sarana dan prasarana kerja serta tata naskah dinas
Program Mengintesifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat
Persentase penerapan SPM 90 Setda, Bagian
Organisasi
Persentase penanganan keluhan
pelayanan
85
56 Optimalisasi sumber – sumber pendapatan daerah serta optimalisasi penggunaan keuangan daerah
1. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
2. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Peningkatan PAD 21.485.
909.000 DPPK-ASDA
dan SKPD
pengelola
PAD
Peningkatan Dana Transfer 494.913.4
82.000
Penyertaan Modal 42.046.
586.825
57 Peningkatan sistem pengelolaan keuangan daerah serta pengembangan sistem informasi dan manajemen aset
1. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
2. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
3. Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan Desa
Penetapan Perda APBD 31 Des
(Tepat
Waktu)
DPPK-ASDA
dan SKPD
pengelola
PAD
Penetapan Perda Pertanggung
Jawaban Pelaksanaan APBD
31 Juli
(Tepat
waktu)
Penetapan Perda Perubahan 30 Sept
(tepat
RKPD Kepulauan Selayar 2016 Page 167
No Prioritas Pembanguan Program/Pembangunan Kinerja SKPD
Indikator Target
waktu)
Laporan realisasi keuangan
Triwulan I
10 April
(tepat
waktu)
Laporan realisasi keuangan
semester I
10 Juli
(tepat
waktu)
LKPD Tahunan 31 maret
(tepat
waktu)
Hasil audit / opini BPK WTP
APB Desa Tepat
Waktu
Perubahan APB Desa Tepat
Waktu
SPJ pelaksanaan APB Des Tepat
Waktu
Peningkatan nilai asset daerah 1.940.23
3.229.70
3
58 Peningkatan kapasitas sumber daya manusia sesuai dengan bidang tugas keahlian serta pengembangan analisis kebutuhan kepegawaian
1. Program Pendidikan Kedinasan 2. Program Peningkatan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur 3. Program Pembinaan dan Pengembangan
Aparatur
Jumlah PNS S3 5 Badan
Kepegawai an
Daerah Persentase PNS S2 6
Persentase pemenuhan jabatan
struktural
100
59 Memberdayakan dan
memperkuat kelembagaan
Program pembinaan Ormas Persentase pembinaan,
pemantauan dan fasilitasi Ormas
100 Kesbangpol
dan Linmas
RKPD Kepulauan Selayar 2016 Page 168
No Prioritas Pembanguan Program/Pembangunan Kinerja SKPD
Indikator Target
Ormas serta
mengembangkan sistem
politik nasional di daerah
yang demokratis dan
ditopang dengan
kemandirian infrastruktur
politik
dan LSM
Program Peningkatan Ormas/Orsospol dalam pembangunan
Persentase pembinaan,
pemantauan dan fasilitasi Orsospol
100
Program Pendidikan Politik Masyarakat Persentase pengetahuan
masyarakat terhadap UU Politik
90
Perentase pemahaman Masyarakat
terhadap wawasan kebangsaan
95
Program Kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan
Persentase Faslitasi Forum
Pembauran Kebangsaan
95
60 Pembinaan dan pemantapan kehidupan sosial budaya masyarakat perdesaan serta pengembangan dan pembinaan kelembagaan organisasi pemberdayaan masyarakat Desa secara berkelanjutan
1. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan
2. Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan
3. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa
4. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa
Persentase PKK aktif 100
BPMPDK Posyandu aktif 100
LPM aktif dan berprestasi 90
Swadaya Masyarakat terhadap
Program pemberdayaan
masyarakat
25
Pemeliharaan Pasca Program
pemberdayaan masyarakat
60
Rata-rata jumlah keluarga binaan PKK Desa
100
Persentase LSM yang dibina 75
61 Peningkatan harmonisasi produk - produk hukum daerah dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan antar peraturan perundang-undangan daerah
Program Penataan Peraturan Perundang – Undangan
Persentase penyelesaian Ranperda
secara tepat waktu
90 Sekretariat
Daerah, Bag
Hukum
RKPD Kepulauan Selayar 2016 Page 169
No Prioritas Pembanguan Program/Pembangunan Kinerja SKPD
Indikator Target
62 Peningkatan kualitas pelayanan pengaduan masyarakat dalam ruang lingkup hukum serta peningkatan kualitas pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)
1. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
2. Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat
Persentase pelaksanaan Peradilan
Pelanggaran Perda
100 Sekretariat
Daerah
63 Peningkatan pemantauan
dan pengendalian terhadap
penerapan Perda serta
pemberdayaan masyarakat
taat Hukum
1. Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat)
2. Program Pemberdayaan Masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan
3. Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan
4. Program Pemeliharaan Keamanan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat dan Pencegahan Tindak Kriminal
Pemahaman masyarakat tentang
bahaya Miras dan Narkoba
90 Sekretariat
Daerah dan
Polisi PP Fasilitasi Forum Kewaspadaan Dini
Masyarakat
100
Persentase pelaksanaan Patroli
Wilayah
100
Persentase penertban Miras, Judi,
WTS dan Pedagang Kaki Lima
100
Persentase pelanggaran terhadap
Perda
1
64 Meningkatkan pembinaan
dan fasilitasi bagi semua
lembaga keagamaan
1. Program pendidikan keagamaan 2. Program pemberdayaan lembaga
keagamaan 3. Program Gerakan Cinta Al-Qur’an
Persentase pembinaan Kelompok
Majelis Taklim
100 Setda, Bagian
Kesra
Persentase keberadaan TPA di
tingkat Dusun
100
Persentase keaktifan majelis Taklim
pada setiap masjid
95
Persentase pelaksanaan Hari Besar
Keagamaan Tingkat Kabupaten,
Kecamatan dan Desa
100
RKPD Kepulauan Selayar 2016 Page 170
No Prioritas Pembanguan Program/Pembangunan Kinerja SKPD
Indikator Target
65 Bekerjasama dengan
Lembaga Keagamaan dan
Ormas dalam pengembangan
kehidupan yang berorientasi
pada nilai-nilai keutamaan
(Al Khaer)
1. Program Pengamalan nilai-nilai keagamaan 2. Program Gerakan Cinta Al-Qur’an
Persentase kualitas Pengetahuan
Keagamaan Masyarakat
90 Kesbang
Polinmas, Pol
PP,
Setda (Bagian
Kesra)
Persentase kualitas Pelaksanaan
syariat
95
Persentase keberadaan judi dan
miras di masyarakat
0
66 Mendorong swadaya masyarakat dan swasta dalam pembangunan dan perbaikan sarana prasarana ibadah
Program peningkatan sarana prasarana
keagamaan
Persentase sarana Ibadah
bersanitasi baik
100 Setda, Bagian
Kesra
Persentase ketersediaan
Perpustakaan Masjid
75
Persentase sarana Ibadah
berkualitas baik
100
67 Mendorong transformasi dakwah keagamaan dari dakwah seruan keagamaan semata menuju sarana pencapaian kesejahteraan masyarakat
1. Program peningkatan pelayanan Keagamaan
2. Program Pengamalan nilai-nilai keagamaan
Persentase ketersedian Da’i Lokal (Desa/Dusun) Terlatih
90 Setda, Bagian
Kesra
Persentase kelancaran honorer
pelaku kegamaan di tingkat dusun
90
68 Membangun dan
mengembangkan
harmonisasi antar dan inter
Program peningkatan kerukunan antar umat beragama
Persentase fasilitasi Forum
Kerukunan Ummat beragama
100 Kesbangpol
dan Linmas,
Setda (Bag.
RKPD Kepulauan Selayar 2016 Page 171
No Prioritas Pembanguan Program/Pembangunan Kinerja SKPD
Indikator Target
umat beragama Persentase Pelaksanaan festival
rakyat dalam meningkatkan
kehidupan keagamaan ummat
beragama yang harmonis
100 Kesra)
Persentase toleransi antar ummat
beragama
100
69 Meningkatkan forum
kerjasama antar umat
beragama
Program dialog dan kerjasama lintas agama Persentase Tokoh Agama yang
mengikuti workshop dan temu
wicara
100 Kesbangpol
dan Linmas
Setda (Bag.
Kesra)
RKPD KepulauanSelayar 2016 Page 172
BAB V. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH
Berdasarkan hasil evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun
rencana (RKPD) dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD maka
berikut ini disajikan rincian rencana program dan kegiatan prioritas
pemerintah. Penyusunan rencana program dan kegiatan prioritas daerah
Tahun 2016 berpedoman pada RPJMD Sulawesi Selatan Tahun 2013 – 2018
terutama Program Prioritas pada RKPD Tahun 2016, Arahan Kebijakan pada
RPJM ketiga dari RPJPD Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2005 – 2025,
serta tetap memperhatikan isu strategis dan program-program prioritas serta
indikator kinerja yang ada pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar (RPJMD Tahun 2010-2015).
Adapun program dan kegiatan prioritas serta pagu indikatif
berdasarkan program di atas disajikan dalam tabel sebagai berikut:
Lampiran Rencana Kerja SKPD Kabupaten Kepulauan Selayar dan Hasil
Musrenbang Kecamatan, Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016 :
RKPD Kepulauan Selayar 2016 Page 173
BAB VI. P E N U T U P
Fokus RKPD Tahun 2016 adalah pemantapan sektor perikanan dan
pariwisata untuk penciptaan daya saing daerah dalam rangka peningkatan
pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Berdasarkan hal tersebut, RKPD
Tahun 2016 bersifat strategis karena telah memasuki periode transisi antara
tahun pelaksanaan RPJMD kedua Tahun 2010-2015 yang dicanangkan dari
pelaksanaan Visi dan Misi Pembangunan Daerah Kabupaten Kepulauan
Selayar selama 5 tahun terakhir dengan pelaksanaan RPJMD ketiga Tahun
2015 - 2020.
Untuk mewujudkan keterpaduan, sinkronisasi pelaksanaan kegiatan
dan penjaringan aspirasi masyarakat maka dilaksanakan proses musyawarah
antar pelaku pembangunan melalui forum musyawarah perencanaan
pembangunan atau Musrenbang, seperti PraMusrenbang Desa/Kelurahan,
Musrenbang Desa/Kelurahan, Musrenbang Kecamatan, Musrenbang
Kabupaten.
Dengan terlaksananya penyusunan RKPD Tahun 2016, maka
pelaksanaan program dan kegiatan untuk mencapai sasaran-sasaran
pembangunan yang tertuang dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah
Daerah (RKPD) Tahun 2016 wajib menerapkan prinsip-prinsip efisiensi,
efektivitas, transparansi, akuntabilitas dan partisipasi. Oleh karena itu
penyelenggaraan Pemerintahan yang berkaitan dengan kegiatan pelayanan
masyarakat, pemberdayaan masyarakat dan peningkatan sarana dan
prasarana dapat terus ditingkatkan. Dengan demikian diharapkan hasilnya
dapat dirasakan secara lebih adil dan merata bagi seluruh masyarakat
termasuk dunia usaha
Dalam pelaksanaannya, RKPD Tahun 2016 memerlukan kaidah
pelaksanaan yang menjadi komitmen bagi seluruh stake holder yang berperan
dalam pembangunan, yaitu:
1. Partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan rencana pembangunan
melalui forum Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan
(Musrenbang) ditujukan untuk mengakomodasi aspirasi dan kepentingan
masyarakat.
RKPD Kepulauan Selayar 2016 Page 174
2. Masyarakat dan dunia usaha wajib berperan serta dalam pembangunan,
baik sebagai pelaksana maupun sebagai pengawas dalam pelaksanaan
kebijakan dan program/kegiatan.
3. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah
Kabupaten Kepulauan Selayar serta seluruh pelaku pembangunan
berkewajiban untuk melaksanakan program/kegiatan dengan sebaik-
baiknya.
4. RKPD digunakan sebagai pedoman penyusunan APBD. Oleh karena itu
RKPD perlu dijabarkan ke dalam Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara
(PPAS) Kabupaten Kepulauan Selayar.
5. Dalam upaya sinkronisasi/sinergitas pelaksanaan setiap program dan
kegiatan yang pendanaannya bersumber dari APBD, APBD Provinsi dan
APBN dan sumber lainnya, setiap SKPD harus membuat Rencana Kerja
(Renja) yang dapat menggambarkan sinergitas program/kegiatan sesuai
dengan sumber anggaran.
6. Untuk menjaga efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program, setiap
Kepala SKPD wajib melakukan pengendalian pelaksanaan rencana
pembangunan/kegiatan melalui upaya koreksi dan melaporkannya secara
berkala 3 bulan kepada Bupati melalui Kepala Bappeda.
7. Kepala Bappeda menghimpun dan menganalisa hasil pemantauan
pelaksanaan rencana pembangunan/kegiatan yang dilakukan oleh masing-
masing Kepala SKPD.
8. Pada akhir Tahun Anggaran 2016, setiap Kepala SKPD wajib melakukan
evaluasi Kinerja Pelaksanaan Rencana Pembangunan/Kegiatan Tahun
2016.
9. Kepala Bappeda menyusun evaluasi rencana pembangunan berdasarkan
hasil evaluasi dari para Kepala SKPD, dan hasil evaluasi ini menjadi
bahan bagi penyusunan Rencana Pembangunan Daerah untuk periode
berikutnya.
BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,
SYAHRIR WAHAB
LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI KEPULAUAN
SELAYAR NOMOR TAHUN 2015
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
TAHUN 2016