peraturan bupati bulungan tentang kedudukan, …
TRANSCRIPT
1
BUPATI BULUNGAN
PERATURAN BUPATI BULUNGAN
NOMOR 55 TAHUN 2016
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA DINAS PERTANIAN KABUPATEN BULUNGAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BULUNGAN
Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 Peraturan Daerah
Kabupaten Bulungan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan
dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bulungan perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pertanian
Kabupaten Bulungan;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5887);
4. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/
OT.010/8/2016 tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas dan
Fungsi Dinas Urusan Pangan dan Dinas Urusan Pertanian
Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik
Indonesia Nomor 1330);
SALINAN SALINAN
2
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 7 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Bulungan (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan
Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Bulungan Nomor 24);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN
ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS
PERTANIAN KABUPATEN BULUNGAN.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Bulungan.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh
Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas
otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya
dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan
Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam
penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada Daerah
untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi
kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah Provinsi kepada
Daerah Kabupaten/Kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan
yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
6. Bupati adalah Bupati Bulungan.
7. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disingkat SEKDA adalah Sekretaris
Daerah Kabupaten Bulungan.
8. Dinas Pertanian adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan
pemerintahan di bidang Pertanian di Kabupaten Bulungan.
9. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Bulungan.
10. Sekretariat adalah Sekretariat Dinas Pertanian Kabupaten Bulungan.
11. Unit Pelaksana Teknis Dinas, yang selanjutnya disebut UPT Dinas, adalah
unsur pelaksana teknis pada Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis
operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
3
12. Jabatan Fungsional adalah Kedudukan yang menunjukan tugas, tanggung
jawab, wewenang dan hak seorang pegawai negeri sipil dalam rangka
menjalankan tugas pokok dan fungsi keahlian dan/atau keterampilan untuk
mencapai tujuan organisasi.
BAB II
KEDUDUKAN
Pasal 2
(1) Dinas Pertanian adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang
Pertanian.
(2) Dinas Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang
Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada
Bupati melalui SEKDA.
(3) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berkedudukan di bawah
dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
(4) Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah
dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
(5) Subbagian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berkedudukan di
bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
(6) Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
(7) Kelompok Jabatan fungsional berkedudukan di bawah dan bertanggung
jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
(8) UPT Dinas dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
BAB III
SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 3
(1) Susunan organisasi Dinas Pertanian:
a. Dinas;
b. Sekretariat Dinas membawahi:
1. Subbagian Perencanaan dan Keuangan; dan
2. Subbagian Umum dan Kepegawaian
c. Bidang Prasarana dan Sarana, membawahi:
1. Seksi Lahan, Irigasi, Pembiayaan dan Investasi; dan
2. Seksi Pupuk, Pestisida, Alat dan Mesin;
d. Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura, membawahi:
1. Seksi Perbenihan dan Perlindungan Tanaman Pangan dan
Hortikultura;
4
2. Seksi Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura; dan
3. Seksi Pengolahan dan Pemasaran Tanaman Pangan dan Hortikultura.
e. Bidang Perkebunan, membawahi:
1. Seksi Perbenihan dan Perlindungan Perkebunan;
2. Seksi Produksi Perkebunan; dan
3. Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan.
f. Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan, membawahi:
1. Seksi Benih/Bibit dan Produksi;
2. Seksi Kesehatan Hewan; dan
3. Seksi Kesmavet, Pengolahan dan Pemasaran.
g. Bidang Penyuluhan Pertanian, membawahi:
1. Seksi Kelembagaan dan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian; dan
2. Seksi Metode dan Informasi Penyuluhan Pertanian.
h. Kelompok Jabatan Fungsional; dan/atau
i. UPT Dinas.
(2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pertanian sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
BAB IV
TUGAS DAN FUNGSI
Bagian Kesatu
Dinas Pertanian
Pasal 4
(1) Dinas Pertanian mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan
urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas
pembantuan di bidang pertanian.
(2) Dinas Pertanian dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
a. perumusan kebijakan di bidang prasarana dan sarana, tanaman pangan,
hortikultura, perkebunan, peternakan dan kesehatan hewan serta
penyuluhan pertanian;
b. pelaksanaan kebijakan di bidang prasarana dan sarana, tanaman
pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan dan kesehatan hewan
serta penyuluhan pertanian;
c. penyusunan program penyuluhan pertanian;
d. pengembangan prasarana pertanian;
e. pengawasan mutu, peredaran dan pengendalian penyediaan benih
tanaman, benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak;
f. pengawasan penggunaan sarana pertanian;
5
g. pembinaan produksi di bidang pertanian;
h. pengendalian dan penanggulangan hama penyakit tanaman dan penyakit
hewan;
i. pengendalian dan penanggulangan bencana alam;
j. pembinaan pengolahan dan pemasaran hasil pertanian;
k. pelaksanaan penyuluhan pertanian;
l. pemberian izin usaha/rekomendasi teknis pertanian;
m. pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pertanian;
n. pelaksanaan administrasi Dinas Pertanian;
o. pembinaan pelaksanaan tugas UPT Dinas
p. pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional; dan
q. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.
Bagian Kedua
Sekretariat
Pasal 5
(1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b
mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas,
pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit
organisasi di lingkungan Dinas Pertanian.
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
Sekretariat menyelenggarakan fungsi:
a. pengoordinasian kegiatan Dinas Pertanian;
b. pengoordinasian penyusunan rencana, program, anggaran Dinas
Pertanian;
c. pelaksanaan urusan pengelolaan keuangan;
d. pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data serta pemantauan,
evaluasi dan pelaporan;
e. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi
ketatausahaan, kepegawaian, kerumah tanggaan, kerja sama, hubungan
masyarakat, arsip, dan dokumentasi;
f. penataan organisasi dan tata laksana;
g. koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan;
h. pengelolaan barang milik/kekayaan daerah; dan
i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan
tugas dan fungsinya.
Pasal 6
(1) Subbagian Perencanaan dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 1 mempunyai tugas melakukan penyiapan
6
bahan penyusunan rencana, program, dan anggaran, pengelolaan keuangan
serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di
lingkungan Dinas Pertanian.
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Subbagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai uraian tugas:
a. melakukan penyusunan rencana dan anggaran Subbagian Perencanaan
dan Keuangan;
b. melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana,
program dan anggaran Dinas Pertanian;
c. menyiapakan bahan koordinasi dan penyusunan rencana strategis;
d. menyiapakan bahan penyusunan laporan;
e. melakukan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data;
f. melakukan penyiapan bahan penyusunan pedoman teknis pelaksanaan
kegiatan tahunan di lingkungan Dinas Pertanian;
g. menyiapkan bahan penyusunan satuan biaya, daftar isian pelaksanaan
anggaran, petunjuk operasional kegiatan, dan revisi anggaran;
h. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan
di lingkungan Dinas Pertanian;
i. melakukan penyusunan laporan kinerja di lingkungan Dinas Pertanian;
j. melaksanakan urusan administrasi keuangan;
k. melaksanakan urusan perbendaharaan dan gaji;
l. melaksanakan urusan verifikasi dan akuntansi;
m. melakukan penyiapan pertanggungjawaban dan pengelolaan dokumen
keuangan;
n. melakukan penyusunan laporan keuangan;
o. melakukan penyusunan laporan kegiatan Subbagian Perencanaan dan
Keuangan; dan
p. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan
tugas dan fungsinya.
Pasal 7
(1) Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
ayat (1) huruf b angka 2 mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian,
tata usaha, rumah tangga, kerja sama, kehumasan, dan protokol serta
ketatalaksanaan di lingkungan Dinas Pertanian.
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai uraian tugas:
a. melakukan penyusunan rencana dan anggaran Subbagian Umum dan
Kepegawaian;
b. melakukan urusan tata usaha, persuratan dan kearsipan;
7
c. melakukan urusan rencana kebutuhan dan usulan pengembangan
pegawai;
d. melakukan urusan mutasi, tanda jasa, kenaikan pangkat, kenaikan
jabatan, pemberhentian dan pensiun pegawai;
e. melakukan urusan tata usaha kepegawaian, disiplin pegawai dan
evaluasi kinerja pegawai serta urusan kepegawaian lainnya;
f. menyiapkan bahan penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara
Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara
(LHKASN);
g. mengoordinasikan penyiapan bahan Reformasi Birokrasi
h. melakukan urusan rumah tangga, keamanan dan kebersihan;
i. melakukan penyiapan penyusunan laporan dan administrasi
penggunaan peralatan dan perlengkapan kantor;
j. melakukan penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU) dan
Rencana Pemeliharaan Barang Unit (RPBU);
k. melakukan penyiapan bahan penatausahaan dan inventarisasi barang;
l. melakukan penyiapan bahan administrasi pengadaan, penyaluran,
penghapusan dan pemindah tanganan barang milik daerah;
m. melakukan urusan kerja sama, hubungan masyarakat dan protokol;
n. melakukan evaluasi kelembagaan dan ketatalaksanaan;
o. melakukan telaahan dan penyiapan bahan penyusunan peraturan
perundang-undangan;
p. melakukan penyusunan laporan kegiatan Subbagian Umum dan
Kepegawaian; dan
q. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan
tugas dan fungsinya.
Bagian Ketiga
Bidang Prasarana dan Sarana
Pasal 8
(1) Bidang Prasarana dan Sarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat
(1) huruf c mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan
kebijakan, pemberian pendampingan serta pemantauan dan evaluasi di
bidang prasarana dan sarana pertanian.
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang
Prasarana dan Sarana mempunyai fungsi:
a. penyusunan kebijakan di bidang prasarana dan sarana pertanian;
b. penyediaan dukungan infrastruktur pertanian;
c. pengembangan potensi dan pengelolaan lahan dan irigasi pertanian;
d. penyediaan, pengawasan, dan bimbingan penggunaan pupuk, pestisida,
serta alat dan mesin pertanian;
8
e. pemberian bimbingan pembiayaan pertanian;
f. pemberian fasilitasi investasi pertanian;
g. pemantauan dan evaluasi di bidang sarana dan prasarana pertanian; dan
h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan
tugas dan fungsinya.
Pasal 9
(1) Seksi Lahan, Irigasi, Pembiayaan dan Investasi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 1 mempunyai tugas melakukan
penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan dan
pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang
lahan, irigasi, pembiayaan dan invenstasi pertanian.
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi
Lahan, Irigasi, Pembiayaan dan Investasi mempunyai uraian tugas:
a. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi
Lahan,Irigasi, Pembiayaan dan Investasi;
b. melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, di bidang
pengembangan lahan dan irigasi pertanian;
c. melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan dan pemberian
bimbingan teknis di bidang pembiayaan pertanian;
d. melakukan penyiapan bahan penyediaan lahan, jalan usaha tani, dan
jaringan irigasi tersier;
e. melakukan penyusunan peta pengembangan, rehabilitasi, konservasi,
otimalisasi dan pengendalian lahan pertanian;
f. melakukan penyiapan bahan pengembangan tata ruang dan tata guna
lahan pertanian;
g. melakukan penyiapan bahan bimbingan pemberdayaan kelembagaan
pemakai air;
h. melakukan pendampingan dan supervisi di bidang pembiayaan
pertanian;
i. melakukan bimbingan, fasilitasi dan pelayanan investasi pertanian;
j. melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi
Lahan, Irigasi, Pembiayaan dan Investasi; dan
k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai
dengan tugas dan fungsinya.
Pasal 10
(1) Seksi Pupuk, Pestisida, Alat dan Mesin sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 2 mempunyai tugas melakukan penyiapan
bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan dan pemberian
9
bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang pupuk, pestisida,
alat dan mesin pertanian.
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi
Pupuk, Pestisida, Alat dan Mesin mempunyai uraian tugas:
a. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi
Pupuk, Pestisida, Alat Dan Mesin Pertanian;
b. melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan di bidang pupuk,
pestisida, alat dan mesin pertanian;
c. melakukan penyediaan pupuk, pestisida, alat dan mesin pertanian;
d. melakukan pegawasan peredaran dan pendaftaran pupuk, pestisida, alat
dan mesin pertanian;
e. melakukan penjaminan mutu pupuk, pestisida, alat dan mesin
pertanian;
f. melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi
pupuk, pestisida, alat dan mesin pertanian; dan
g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai
dengan tugas dan fungsinya.
Bagian Keempat
Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura
Pasal 11
(1) Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 ayat (1) huruf d mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan
pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis bimbingan teknis serta
pemantauan dan evaluasi di bidang tanaman pangan dan hortikultura.
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang
Tanaman Pangan dan Hortikultura menyelenggarakan fungsi:
a. penyusunan kebijakan perbenihan, produksi, perlindungan, pengolahan
dan pemasaran hasil di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
b. penyusunan rencana kebutuhan dan penyediaan benih di bidang
tanaman pangan dan hortikultura;
c. pengawasan mutu dan peredaran benih di bidang tanaman pangan dan
hortikultura;
d. pemberian bimbingan penerapan peningkatan produksi di bidang
tanaman pangan dan hortikultura;
e. pengendalian dan penanggulangan hama penyakit, penanggulangan
bencana alam, dan dampak perubahan iklim di bidang tanaman pangan
dan hortikultura;
f. pemberian bimbingan pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil di
bidang tanaman pangan dan hortikultura;
j. pemberian izin usaha/rekomendasi teknis di bidang tanaman pangan
dan hortikultura;
10
h. pemantauan dan evaluasi di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan
tugas dan fungsinya.
Pasal 12
(1) Seksi Perbenihan dan Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 1 mempunyai
tugas melakukan penyiaan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan,
pemberian bimbingan teknis dan pemantauan serta evaluasi di bidang
perbenihan dan perlindungan tanaman pangan dan hortikultura.
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi
Perbenihan dan Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura
mempunyai uraian tugas:
a. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi
Perbenihan dan Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura;
b. melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan di bidang
perbenihan dan perlindungan di bidang tanaman pangan dan
hortikultura;
c. melakukan penyiapan bahan penyediaan dan pengawasan peredaran
benih di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
d. melakukan penyiapan bahan pengawasan dan pengujian mutu benih di
bidang tanaman pangan dan hortikultura;
e. melakukan penyiapan bahan sertifikasi benih dan pengendaliaan sumber
benih di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
f. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kebutuhan benih dan
pengembangan vaerietas unggul di bidang tanaman pangan dan
hortikultura;
g. melakukan penyiapan bahan rekomendasi pemasukan dan pengeluaran
benih yang beredar di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
h. melakukan penyiapan bahan bimbingan produksi benih dan
kelembagaan benih di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
i. melakukan penyiapan bahan pengendalian serangan organisme
pengganggu tumbuhan (OPT) di bidang tanaman pangan dan
hortikultura;
j. melakukan penyiapan bahan pengamatan OPT di bidang tanaman
pangan dan hortikultura;
k. melakukan menyiapan bahan pengendalian, pemantauan, bimbingan
operasional pengamatan dan peramalan OPT di bidang tanaman pangan
dan hortikultura;
l. melakukan pengelolaan data OPT di bidang tanaman pangan dan
hortikultura;
m. melakukan penyiapan bahan bimbingan kelembagaan OPT di bidang
tanaman pangan dan hortikultura;
11
n. melakukan penyiapan bahan sekolah lapang pengendalian hama terpadu
di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
o. melakukan penyiapan bahan penanganan dampak perubahan iklim di
bidang tanaman pangan dan hortikultura;
p. melakukan penyiapan bahan penanggulangan bencana alam di bidang
tanaman pangan dan hortikultura;
q. melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis perbenihan dan
perlindungan di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
r. melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi
Perbenihan dan Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura; dan
s. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai
dengan tugas dan fungsinya.
Pasal 13
(1) Seksi Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 2 mempunyai tugas melakukan
penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian
bimbingan teknis dan pemantauan serta evaluasi di bidang produksi
tanaman pangan dan hortikultura.
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi
Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai uraian tugas:
a. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi
Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura;
b. melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, di bidang
peningkatan produksi tanaman pangan dan hortikultura;
c. melakukan menyiapkan bahan penyusunan rencana tanam dan produksi
di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
d. melakukan bimbingan peningkatan mutu dan produksi di bidang
tanaman pangan dan hortikultura;
e. melakukan bimbingan penerapan teknologi budidaya di bidang tanaman
pangan dan hortikultura;
f. melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi
Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura; dan
g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai
dengan tugas dan fungsinya.
Pasal 14
(1) Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan dan
Hortikultura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 3
mempunyai tugas melakukan penyiapan koordinasi, pengkajian,
penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan, serta pemberian
pendampingan, pemantauan, dan evaluasi di bidang pengolahan dan
pemasaran hasil tanam pangan dan hortikultura.
12
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi
Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan dan Hortikultura
mempunyai uraian tugas:
a. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi
Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan dan hortikultura;
b. melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan di bidang
pengolahan hasil tanaman pangan dan hortikultura;
c. melakukan penyiapan bahan bimbingan dan pengembangan unit
pengolahan hasil di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
d. melakukan penyiapan bahan kebutuhan alat pengolahan hasil di bidang
tanaman pangan dan hortikultura;
e. melakukan penyiapan bahan penerapan cara produksi pangan olahan
yang baik (CPPOB) dan pemberian Surat Keterangan Kelayakan
Pengolahan (SKKP/SKP) di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
f. melakukan pelayanan dan pengembangan informasi pasar di bidang
tanaman pangan dan hortikultura;
g. melakukan fasilitasi promosi produk di bidang tanaman pangan dan
hortikultura;
h. melakukan penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis pengolahan
dan pemasaran hasil di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
i. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pengolahan
dan pemasaran hasil di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
j. melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi
Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan dan Hortikultura;
k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai
dengan tugas dan fungsinya.
Bagian Kelima
Bidang Perkebunan
Pasal 15
(1) Bidang Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e
mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan,
pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang perkebunan.
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang
Perkebunan menyelenggarakan fungsi:
a. penyusunan kebijakan di bidang perbenihan, produksi, perlindungan,
pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan;
b. penyusunan rencana kebutuhan dan penyediaan benih di bidang
perkebunan;
c. pengawasan mutu dan peredaran benih di bidang perkebunan;
d. pemberian bimbingan penerapan peningkatan produksi di bidang
perkebunan;
13
e. pengendalian dan penanggulangan hama penyakit, penanggulangan
bencana alam, dan dampak perubahan iklim di bidang perkebunan;
f. penanggulangan gangguan usaha, dan pencegahan kebakaran di bidang
perkebunan;
g. pemberian bimbingan pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil di
bidang perkebunan;
h. pemberian izin usaha/rekomendasi teknis di bidang perkebunan;
i. pemantauan dan evaluasi di bidang perkebunan; dan
j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan
tugas dan fungsinya.
Pasal 16
(1) Seksi Perbenihan dan Perlindungan Perkebunan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e angka 3 mempunyai tugas melaksanakan
penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian
bimbingan teknis dan pemantauan evaluasi di bidang perbenihan dan
perlindungan perkebunan.
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi
Perbenihan dan Perlindungan Perkebunan mempunyai uraian tugas:
a. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi
Perbenihan dan Perlindungan Perkebunan;
b. melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan di bidang
perbenihan dan perlindungan perkebunan;
c. melakukan penyediaan dan pengawasan peredaran/penggunaan benih di
bidang perkebunan;
d. melakukan pengawasan dan pengujian mutu benih tanaman
perkebunan;
e. melakukan sertifikasi benih dan pengendalian sumber benih di bidang
perkebunan;
f. merencanakan kebutuhan benih dan pengembangan vaeritas unggul di
bidang perkebunan;
g. melakukan penyiapan bahan rekomendasi pemasukan dan pengeluaran
benih yang beredar di bidang perkebunan;
h. melakukan penyiapan bahan bimbingan produksi benih dan
kelembagaan benih di bidang perkebunan;
i. melakukan penyiapan bahan pengendalian OPT di bidang perkebunan;
j. melakukan penyiapan bahan pengamatan OPT di bidang perkebunan;
k. melakukan menyiapan bahan pengendalian, pemantauan, bimbingan
operasional pengamatan dan peramalan OPT di bidang perkebunan;
l. melakukan pengelolaan data OPT di bidang perkebunan;
14
m. melakukan penyiapan bahan bimbingan kelembagaan OPT di bidang
perkebunan;
n. melakukan penyiapan bahan sekolah lapang pengendalian hama terpadu
di bidang perkebunan;
o. melakukan penyiapan bahan penanganan dampak perubahan iklim di
bidang perkebunan;
p. melakukan penyiapan bahan penanggulangan bencana alam di bidang
perkebunan;
q. melakukan pemberian bimbingan teknis perbenihan dan perlindungan di
bidang perkebunan;
r. melakukan penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan
Seksi Perbenihan dan Perlindungan Perkebunan; dan
s. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai
dengan tugas dan fungsinya.
Pasal 17
(1) Seksi Produksi Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1)
huruf e angka 2 mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan
penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan
pemantauan evaluasi di bidang produksi perkebunan.
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi
Produksi Perkebunan mempunyai uraian tugas:
a. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi
Produksi Perkebunan;
b. melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan di bidang produksi
perkebunan;
c. melakukan menyiapkan bahan rencana tanam dan produksi di bidang
perkebunan;
d. melakukan bimbingan peningkatan mutu dan produksi di bidang
perkebunan;
e. melakukan bimbingan penerapan teknologi budidaya di bidang
perkebunan;
f. melakukan penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan
Seksi Seksi Produksi Perkebunan; dan
g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai
dengan tugas dan fungsinya.
Pasal 18
(1) Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e angka 3 mempunyai tugas
melaksanakan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan,
15
pemberian bimbingan teknis dan pemantauan evaluasi di bidang pengolahan
dan pemasaran hasil perkebunan.
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaiaman dimaksud pada ayat (1) Seksi
Pengolohan dan Pemasaran Hasil Perkebunan mempunyai uraian tugas:
a. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi
Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan;
b. melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan di bidang
pengolahan hasil perkebunan;
c. melakukan penyiapan bahan bimbingan dan pengembangan unit
pengolahan hasil di bidang perkebunan;
d. melakukan penyiapan dalam penyusunan kebutuhan alat pengolahan
hasil di bidang perkebunan;
e. melakukan penyiapan bahan penerapan cara produksi pangan olahan
yang baik (CPPOB) dan pemberian Surat Keterangan Kelayakan
Pengolahan (SKKP/SKP) di bidang perkebunan;
f. melakukan pelayanan dan pengembangan informasi pasar di bidang
perkebunan;
g. melakukan fasilitasi promosi produk di bidang perkebunan;
h. melakukan penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis pengolahan
dan pemasaran hasil di bidang perkebunan;
i. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pengolahan
dan pemasaran hasil di bidang perkebunan;
j. melakukan penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan
Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan;dan
k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai
dengan tugas dan fungsinya.
Bagian Keenam
Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan
Pasal 19
(1) Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 ayat (1) huruf f mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan
pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang
peternakan dan kesehatan hewan.
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang
Peternakan dan Kesehatan Hewan menyelenggarakan fungsi:
a. penyusunan kebijakan di bidang benih/bibit, produksi, peternakan dan
kesehatan hewan, perlindungan serta pengolahan dan pemasaran hasil
di bidang perternakan;
b. pengelolaan sumber daya genetik hewan;
c. pengendalian peredaran dan penyediaan benih/bibit ternak, pakan
ternak, dan benih/bibit hijauan pakan ternak;
16
d. pemberian bimbingan penerapan peningkatan produksi ternak;
e. pengendalian penyakit hewan dan penjaminan kesehatan hewan;
f. pengawasan obat hewan;
g. pengawasan pemasukan dan pengeluaran hewan, dan produk hewan;
h. pengelolaan pelayanan jasa laboratorium dan jasa Medik Veteriner;
i. penerapan dan pengawasan persyaratan teknis kesehatan masyarakat
veteriner dan kesejahteraan hewan;
j. pemberian izin/rekomendasi di bidang peternakan, kesehatan hewan dan
kesehatan masyarakat veteriner;
k. pemberian bimbingan pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil di
bidang peternakan;
l. pemantauan dan evaluasi di bidang peternakan dan kesehatan hewan;
dan
m. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan
tugas dan fungsinya.
Pasal 20
(1) Seksi Benih/Bibit dan Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat
(1) huruf f angka 1 mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan
penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan
pemantauan evaluasi di bidang benih/bibit, pakan dan produksi peternakan.
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi
Benih/Bibit dan Produksi mempunyai uraian tugas:
a. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi
Benih/Bibit dan Produksi;
b. melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan di bidang
benih/bibit, pakan, dan produksi peternakan;
c. melakukan penyiapan bahan penyediaan dan peredaran pakan,
benih/bibit ternak, dan hijauan pakan ternak;
d. melakukan penyiapan bahan pengendalian penyediaan dan peredaran
Hijauan Pakan Ternak (HPT);
e. melakukan penyiapan bahan pengawasan produksi, mutu, pakan,
benih/bibit HPT;
f. melakukan penyiapan bahan pengujian benih/bibit HPT;
g. melakukan penyiapan bahan pengelolaan sumber daya genetik hewan
melalui jaminan kemurnian dan kelestarian;
h. melakukan pemberian bimbingan peningkatan produk peternakan;
i. melakukan penyiapan bahan pemberdayaan kelompok peternak;
j. melakukan penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan
Seksi Benih/Bibit dan Produksi Peternakan; dan
17
k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai
dengan tugas dan fungsinya.
Pasal 21
(1) Seksi Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1)
huruf f angka 2 mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan
penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan
pemantauan evaluasi di bidang kesehatan hewan.
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi
Kesehatan Hewan mempunyai uraian tugas, :
a. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi
Kesehatan Hewan;
b. melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan di bidang kesehatan
hewan;
c. melakukan penyiapan bahan pengawasan dan mutu obat hewan tingkat
distributor;
d. melakukan penyiapan bahan pengamatan, pencegahan dan
pemberantasan penyakit hewan;
e. melakukan penyiapan bahan penetapan persyaratan teknis kesehatan
hewan dan penerbitan keterangan kesehatan hewan;
f. melakukan fasilitasi unit pelayanan kesehatan hewan;
g. melakukan penyiapan bahan penanggulangan, penutupan dan
pembukaan daerah wabah penyakit hewan menular;
h. melakukan penyiapan bahan pengawasan peredaran dan penerapan
mutu obat hewan;
i. melakukan penyiapan bahan penerbitan izin/rekomendasi usaha
distributor obat hewan;
j. melakukan penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan
Seksi Kesehatan Hewan; dan
k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai
dengan tugas dan fungsinya.
Pasal 22
(1) Seksi Kesmavet, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f angka 3 mempunyai
tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan
kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan pemantauan evaluasi di bidang
kesmavet, pengolahan dan pemasaran hasil peternakan.
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi
Kesmavet, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan mempunyai
uraian tugas:
a. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi
Kesmavet, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan;
18
b. melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan di bidang kesehatan
masyarakat veteriner, pengolahan dan pemasaran hasil peternakan;
c. melakukan penyiapan bahan penilaian penerapan penanganan limbah
dampak, hygiene dan sanitasi usaha produk hewan;
d. melakukan pemberian fasilitas sertifikasi unit usaha produk hewan skala
kecil;
e. melakukan penyiapan bahan rekomendasi teknis hasil penilaian
dokumen aplikasi pengeluaran dan/atau pemasukan produk hewan;
f. melakukan analisis resiko pengeluaran dan pemasukan produk hewan;
g. melakukan penyiapan sertifikasi veteriner pengeluaran produk hewan;
h. melakukan penyiapan bahan pencegahan penularan zoonosis;
i. melakukan penyiapan bahan bimbingan rumah potong dan pemotongan
hewan qurban;
j. melakukan penyiapan bahan bimbingan dan pengembangan unit
pengolahan hasil di bidang peternakan;
k. melakukan penyiapan bahan penyusunan kebutuhan alat pengolahan
hasil peternakan dan kesehatan hewan;
l. melakukan penyiapan bahan penerapan cara produksi pangan olahan
yang baik (CPPOB) dan pemberian surat keterangan kelayakan
pengolahan (SKKP/SKP) di bidang peternakan dan kesehatan hewan;
m. melakukan pelayanan dan pengembangan informasi pasar di bidang
peternakan dan kesehatan hewan;
n. melakukan fasilitasi promosi produk di bidang peternakan dan kesehatan
hewan;
o. melakukan penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis kesehatan
hewan, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang peternakan;
p. melakukan pematauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan kesehatan
hewan, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang peternakan;
q. melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi
Kesmavet, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan;
r. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai
dengan tugas dan fungsinya.
Bagian Ketujuh
Bidang Penyuluhan Pertanian
Pasal 23
(1) Bidang Penyuluhan Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat
(1) huruf g mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan
kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang penyuluhan
pertanian.
19
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat(1) Bidang
Penyuluhan Pertanian menyelenggarakan fungsi:
a. penyusunan kebijakan dan programa penyuluhan pertanian;
b. pelaksanaan penyuluhan pertanian dan pengembangan mekanisme, tata
kerja, dan metode penyuluhan pertanian;
c. pengumpulan, pengolahan, pengemasan, dan penyebaran materi
penyuluhan bagi pelaku utama dan pelaku usaha;
d. pengelolaan kelembagaan dan ketenagaan;
e. pemberian fasilitasi penumbuhan dan pengembangan kelembagaan dan
forum masyarakat bagi pelaku utama dan pelaku usaha;
f. peningkatan kapasitas penyuluh Pegawai Negeri Sipil, swadaya dan
swasta;
g. pemantauan dan evaluasi di bidang penyuluhan pertanian; dan
h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan
tugas dan fungsinya.
Pasal 24
(1) Seksi Kelembagaan dan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf g angka 1 mempunyai tugas
melaksanakan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan,
pemberian bimbingan teknis dan pemantauan evaluasi di bidang
kelembagaan penyuluhan.
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi
Kelembagaan dan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian mempunyai uraian
tugas:
a. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi
Kelembagaan dan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian;
b. melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan di bidang
kelembagaan dan Ketenagaan penyuluhan pertanian;
c. melakukan penyiapan bahan penguatan, pengembangan, peningkatan
kapasitas di bidang kelembagaan penyuluhan pertanian;
d. melakukan penyiapan bahan penguatan, pengembangan, dan
peningkatan kapasitas kelembagaan petani;
e. melakukan penyiapan bahan dan fasilitasi akreditasi kelembagaan
penyuluhan pertanian;
f. melakukan penyiapan bahan dan fasilitasi sertifikasi dan akreditasi
kelembagaan petani;
g. melakukan penyiapan bahan penilaian dan pemberian penghargaan balai
penyuluhan pertanian;
h. melakukan penyusunan dan pengelolaan database ketenagaan
penyuluhan pertanian;
20
i. melakukan penyiapan bahan pengembangan kompetensi kerja
ketenagaan penyuluhan pertanian;
j. melakukan penyiapan bahan dan fasilitasi penilaian dan pemberian
penghargaan penyuluh pertanian;
k. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan
penyuluhan pertanian;
l. melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi
Kelembagaan dan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian; dan
m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai
dengan tugas dan fungsinya.
Pasal 25
(1) Seksi Metode dan Informasi Penyuluhan Pertanian sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf g angka 2 mempunyai tugas
melaksanakan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan,
pemberian bimbingan teknis dan pemantauan evaluasi di bidang metode dan
informasi penyuluhan.
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi
Metode dan Informasi Penyuluhan Pertanian mempunyai uraian tugas:
a. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi
Metode dan Informasi Penyuluhan Pertanian;
b. Melakukan penyiapan bahan penyusunan program penyuluhan
pertanian;
c. melakukan penyiapan bahan penyusunan materi dan pengembangan
metodologi penyuluhan pertanian;
d. melakukan penyiapan bahan supervisi materi dan pengembangan
metodologi penyuluhan pertanian;
e. melakukan penyiapan bahan informasi dan media penyuluhan pertanian;
f. melakukan penyiapan bahan pengembangan dan pengelolaan sistem
manajemen informasi penyuluhan pertanian;
g. melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi
Metode dan Informasi Penyuluhan Pertanian; dan
h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai
dengan tugas dan fungsinya.
Bagian Ketujuh
Kelompok Jabatan Fungsional
Pasal 26
(1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1)
huruf h terdiri atas jabatan fungsional:
a. Penyuluh Pertanian;
b. Pengawas Benih Tanaman;
21
c. Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan;
d. Pengawas Bibit Ternak;
e. Pengawas Mutu Pakan;
f. Medik Veteriner;
g. Paramedik Veteriner;
h. Pengawas Mutu Hasil Pertanian; dan
i. Analis Pasar Hasil Pertanian.
(2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
mempunyai tugas sebagai berikut:
a. Jabatan fungsional Penyuluh Pertanian mempunyai tugas antara lain:
1) melakukan penyusunan programa penyuluhan pertanian;
2) melakukan perencanaan dan penerapan metode penyuluhan
pertanian;
3) pengumpulan, pengolahan, pengemasan, dan penyebaran materi
penyuluhan bagi pelaku utama dan pelaku usaha; dan
4) melakukan kegiatan lain sesuai dengan jenjang jabatan fungsional
masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.
b. Jabatan fungsional Pengawas Benih Tanaman mempunyai tugas antara
lain:
1) melakukan penyusunan rencana pengawasan benih;
2) melakukan pengawasan peredaran dan sertifikasi benih;
3) melakukan kegiatan lain sesuai dengan jenjang jabatan; dan
4) fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-
undangan.
c. Jabatan fungsional Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan
mempunyai tugas antara lain:
1) melakukan pengendalian hama pengganggu tumbuhan;
2) melakukan pengendalian dan penanggulangan bencana alam;
3) melakukan pengendalian dan penggulangan dampak perubahan
iklim; dan
4) melakukan kegiatan lain sesuai dengan jenjang jabatan fungsional
masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.
d. Jabatan fungsional Pengawas Bibit Ternak mempunyai tugas antara lain:
1) melakukan pengawasan proses produksi benih/bibit ternak;
2) melakukan pengawasan peredaran dan sertifikasi benih/bibit ternak;
dan
3) melakukan kegiatan lain sesuai dengan jenjang jabatan fungsional
masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.
22
e. Jabatan fungsional Pengawas Mutu Pakan mempunyai tugas antara lain:
1) melakukan pengawasan peredaran dan pengujian mutu pakan;
2) melakukan pengembangan sistem dan metode pengujian dan
pengawasan mutu pakan; dan
3) melakukan kegiatan lain sesuai dengan jenjang jabatan fungsional
masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.
f. Jabatan fungsional Medik Veteriner mempunyai tugas antara lain:
1) melakukan pengendalian hama dan penyakit hewan;
2) melakukan pengendalian dan penanggulangan kesehatan mayarakat
veteriner;
3) melakukan pengawasan pemasukan dan pengeluaran hewan, dan
produk hewan; dan
4) melakukan kegiatan lain sesuai dengan jenjang jabatan fungsional
masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.
g. Jabatan fungsional Paramedik Veteriner mempunyai tugas antara lain:
1) melakukan pengendalian hama dan penyakit hewan di bawah
penyeliaan Medik Veteriner;
2) melakukan pengendalian dan penanggulangan kesehatan mayarakat
veteriner di bawah penyeliaan Medik Veteriner;
3) melakukan pengawasan pemasukan dan pengeluaran hewan, dan
produk hewan di bawah penyeliaan Medik Veteriner; dan
4) melakukan kegiatan lain sesuai dengan jenjang jabatan fungsional
masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.
h. Jabatan fungsional Pengawas Mutu Hasil Pertanian mempunyai tugas
antara lain:
1) melakukan pengawasan mutu hasil pertanian;
2) melakukan pengujian mutu hasil pertanian; dan
3) melakukan kegiatan lain sesuai dengan jenjang jabatan fungsional
masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.
i. Jabatan fungsional Analis Pasar Hasil Pertanian mempunyai tugas
antara lain:
1) melakukan pengumpulan data harga komoditi, saprodi dan biaya
usaha tani;
2) melakukan analisis data harga komoditi, saprodi dan biaya usaha
tani;
3) melakukan penyebarluasan data harga komoditi, saprodi dan biaya
usaha tani; dan
4) melakukan kegiatan lain sesuai dengan jenjang jabatan fungsional
masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.
Bagian Kedelapan
23
UPT Dinas
Pasal 27
(1) UPT Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf i dapat
dibentuk untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional atau kegiatan
teknis penunjang Dinas.
(2) UPT Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibedakan dalam 2 (dua)
klasifikasi yaitu UPT Dinas Kelas A dan UPT Dinas Kelas B.
BAB V
KEPEGAWAIAN
Pasal 28
Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian dan Kepala Seksi
diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul SEKDA dari Pegawai Aparatur
Sipil Negara yang memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
BAB VI
ESELONERING
Pasal 29
(1) Kepala Dinas merupakan Jabatan Struktural Eselon IIb atau jabatan
pimpinan tinggi pratama.
(2) Sekretaris merupakan Jabatan Struktural Eselon IIIa atau jabatan
administrator.
(3) Kepala Bidang merupakan Jabatan Struktural Eselon IIIb atau jabatan
administrator.
(4) Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan Kepala UPT Dinas Tipe A merupakan
Jabatan Struktural Eselon IVa atau jabatan pengawas.
(5) Kepala UPT Dinas Tipe B, Kepala Subbagian pada UPT Dinas Tipe A
merupakan Jabatan Struktural Eselon IVb atau jabatan pengawas.
BAB IV
TATA KERJA
Pasal 30
(1) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya setiap pimpinan unit
organisasi di lingkungan Dinas Pertanian wajib menerapkan prinsip
koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik dalam
24
lingkungannya maupun antar unit organisasi lainnya sesuai dengan tugas
pokok dan fungsinya.
(2) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Dinas Pertanian wajib
mengawasi bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan
agar mengambil langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
(3) Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan Dinas Pertanian wajib
bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahannya serta
memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
(4) Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan Dinas Pertanian wajib
mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada
atasannya dan menyampaikan laporan berkala tepat waktu.
(5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan unit organisasi di lingkungan
Dinas Pertanian dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai
bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan
petunjuk kepada bawahannya.
(6) Dalam melaksanakan tugas setiap Ppmpinan unit organisasi di bawahnya
dan dalam rangka memberikan bimbingan kepada bawahannya, wajib
mengadakan rapat berkala.
(7) Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib
disampaikan kepada pimpinan unit organisasi lain yang secara fungsional
mempunyai hubungan kerja.
(8) Setiap pimpinan unitorganisasi di lingkungan Dinas Pertanian wajib
melaksanakan pengawasan melekat.
Pasal 31
Apabila Kepala Dinas berhalangan, maka Sekretaris melaksanakan tugas Kepala
dan atau Kepala Bidang secara struktural dapat melaksanakan tugas Kepala atau
Pejabat Struktural lainnya sesuai dengan Daftar Urut Kepangkatan.
BAB V
PEMBIAYAAN
Pasal 32
Segala biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini
dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Bulungan.
25
BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 33
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bulungan.
Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 29 Desember 2016
BUPATI BULUNGAN,
ttd
SUDJATI
Diundangkan di Tanjung Selor
pada tanggal 29 Desember 2016
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULUNGAN,
ttd.
SYAFRIL
BERITA DAERAH KABUPATEN BULUNGAN TAHUN 2016 NOMOR 55
26
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERTANIAN KABUPATEN BULUNGAN
BUPATI BULUNGAN,
SUDJATI
LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BULUNGAN
NOMOR 55 TAHUN 2016
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA
TATA KERJA DINAS PERTANIAN KABUPATEN BULUNGAN.
BIDANG PRASARANA DAN
SARANA
SEKSI
LAHAN, IRIGASI, PEMBIAYAAN DAN
INVESTASI
SEKSI
PUPUK, PESTISIDA, ALAT DAN MESIN
BIDANG PENYULUH PERTANIAN
SEKSI
KELEMBAGAAN DAN
KETENAGAAN PENYULUH
PERTANIAN
SEKSI
METODE DAN INFORMASI
PENYULUHAN
PERTANIAN
BIDANG
TANAMAN PANGAN DAN
HOLTIKULTURA
SEKSI
PERBENIHAN DAN PERLINDUNGAN
TANAMAN PANGAN
DAN HORTIKULTURA
SEKSI PRODUKSI TANAMAN
PANGAN DAN
HORTIKULTURA
SEKSI
PENGOLAHAN DAN
PEMASARAN TANAMAN PANGAN
DAN HORTIKULTURA
BIDANG
PERKEBUNAN
SEKSI
PERBENIHAN DAN PERLINDUNGAN
PERKEBUNAN
SEKSI PRODUKSI
PERKEBUNAN
SEKSI
PENGOLAHAN DAN
PEMASARAN HASIL PERKEBUNAN
BIDANG
PETERNAKAN DAN
KESEHATAN HEWAN
SEKSI
BENIH/BIBIT DAN PRODUKSI
SEKSI KESEHATAN HEWAN
SEKSI
KESMAVET,
PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL
PETERNAKAN
UPT
DINAS
DINAS
SEKRETARIAT
SUBBAGIAN PERENCANAAN DAN
KEUANGAN
SUBBAGIAN
UMUM DAN KEPEGAWAIAN
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL