peraturan bank indonesia tentang dengan rahmat … · 2013-09-27 · entitas lain yang berdasarkan...
TRANSCRIPT
PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR: 10/ 15 /PBI/2008
TENTANG
KEWAJIBAN PENYEDIAAN MODAL MINIMUM BANK UMUM
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR BANK INDONESIA,
Menimbang: a. bahwa dalam rangka menciptakan sistem perbankan yang
sehat, dan mampu berkembang serta bersaing secara nasional
maupun internasional, struktur, persyaratan, dan perhitungan
kecukupan modal bank perlu disesuaikan dengan standar
internasional yang berlaku;
b. bahwa sejalan dengan standar internasional yang berlaku,
perhitungan kecukupan modal yang berfungsi sebagai
penyangga untuk menyerap kerugian yang timbul dari
berbagai risiko, perlu disesuaikan dengan profil risiko yang
mencakup risiko kredit, risiko pasar, risiko operasional, dan
risiko lainnya yang bersifat material;
c. bahwa sejalan dengan perkembangan pasar keuangan, tersedia
berbagai inovasi instrumen keuangan yang dapat
diperhitungkan sebagai modal;
d. bahwa …
- 2 -
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, huruf b, dan huruf c, diperlukan pengaturan
kembali terhadap ketentuan tentang Kewajiban Penyediaan
Modal Minimum Bank Umum dalam Peraturan Bank
Indonesia;
Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor
31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1998 Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3790);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank
Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4357);
M E M U T U S K A N:
Menetapkan: PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG KEWAJIBAN
PENYEDIAAN MODAL MINIMUM BANK UMUM.
BAB I …
- 3 -
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bank Indonesia ini yang dimaksud dengan:
1. Bank adalah Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, termasuk kantor cabang bank
asing, yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional.
2. Perusahaan Anak adalah badan hukum atau perusahaan yang dimiliki
dan/atau dikendalikan oleh Bank secara langsung maupun tidak langsung,
baik di dalam maupun di luar negeri, yang melakukan kegiatan usaha di
bidang keuangan, yang terdiri dari:
a. Perusahaan Subsidiari (subsidiary company) yaitu Perusahaan Anak
dengan kepemilikan Bank lebih dari 50% (lima puluh persen);
b. Perusahaan Partisipasi (participation company) adalah Perusahaan
Anak dengan kepemilikan Bank 50% (lima puluh persen) atau kurang,
namun Bank memiliki pengendalian terhadap perusahaan;
c. Perusahaan dengan kepemilikan Bank lebih dari 20% (dua puluh
persen) sampai dengan 50% (lima puluh persen) yang memenuhi
persyaratan yaitu:
1) kepemilikan Bank dan para pihak lainnya pada Perusahaan Anak
adalah masing-masing sama besar; dan
2) masing-masing pemilik melakukan pengendalian secara bersama
terhadap Perusahaan Anak;
d. Entitas lain yang berdasarkan standar akuntansi keuangan yang berlaku
wajib dikonsolidasikan,
namun …
- 4 -
namun tidak termasuk perusahaan asuransi dan perusahaan yang dimiliki
dalam rangka restrukturisasi kredit.
3. Pengendalian adalah Pengendalian sebagaimana diatur dalam ketentuan
Bank Indonesia mengenai transparansi kondisi keuangan Bank.
4. Risiko Kredit adalah risiko kerugian akibat kegagalan pihak lawan
(counterparty) memenuhi kewajibannya.
5. Risiko Pasar adalah risiko kerugian pada posisi neraca dan rekening
administratif termasuk transaksi derivatif akibat perubahan secara
keseluruhan dari kondisi pasar, termasuk risiko perubahan harga option.
6. Risiko Operasional adalah risiko kerugian yang diakibatkan oleh proses
internal yang kurang memadai, kegagalan proses internal, kesalahan
manusia, kegagalan sistem, dan/atau adanya kejadian-kejadian eksternal
yang mempengaruhi operasional Bank.
7. Trading Book adalah seluruh posisi instrumen keuangan dalam neraca dan
rekening administratif termasuk transaksi derivatif yang dimiliki untuk:
a. tujuan diperdagangkan dan dapat dipindahtangankan dengan bebas atau
dapat dilindung nilai secara keseluruhan, baik dari transaksi untuk
kepentingan sendiri (proprietary positions), atas permintaan nasabah
maupun kegiatan perantaraan (brokering), dan dalam rangka
pembentukan pasar (market making), yang meliputi:
1) posisi yang dimiliki untuk dijual kembali dalam jangka pendek;
2) posisi yang dimiliki untuk tujuan memperoleh keuntungan jangka
pendek secara aktual dan/atau potensial dari pergerakan harga
(price movement); atau
3) posisi yang dimiliki untuk tujuan mempertahankan keuntungan
arbitrase (locking in arbitrage profits);
b. tujuan …
- 5 -
b. tujuan lindung nilai atas posisi lainnya dalam Trading Book.
8. Banking Book adalah semua posisi lainnya yang tidak termasuk dalam
Trading Book.
Pasal 2
(1) Bank wajib menyediakan modal minimum sebesar 8% (delapan persen) dari
aset tertimbang menurut risiko (ATMR).
(2) Bagi Bank yang memiliki dan/atau melakukan Pengendalian terhadap
Perusahaan Anak, kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku
bagi Bank secara individual dan Bank secara konsolidasi dengan
Perusahaan Anak.
(3) Untuk mengantisipasi potensi kerugian sesuai profil risiko Bank, Bank
Indonesia dapat mewajibkan Bank untuk menyediakan modal minimum
lebih besar dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
ayat (2).
(4) Potensi kerugian Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersumber
dari:
a. Risiko Kredit, Risiko Pasar, dan Risiko Operasional yang belum dapat
sepenuhnya diukur secara akurat dalam melakukan perhitungan ATMR
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2);
b. Risiko lainnya yang bersifat material antara lain risiko suku bunga di
Banking Book, risiko likuiditas, dan risiko konsentrasi;
c. Dampak penerapan stress testing terhadap kecukupan modal Bank;
dan/atau
d. Berbagai faktor terkait lainnya.
(5) Penyediaan …
- 6 -
(5) Penyediaan modal minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung
dengan menggunakan persentase rasio kewajiban penyediaan modal
minimum (KPMM).
Pasal 3
Bank dilarang melakukan distribusi laba apabila distribusi laba dimaksud
mengakibatkan kondisi permodalan Bank tidak memenuhi ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2).
BAB II
MODAL
Bagian Pertama
Umum
Pasal 4
(1) Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) bagi
Bank yang berkantor pusat di Indonesia terdiri dari:
a. modal inti (tier 1);
b. modal pelengkap (tier 2); dan
c. modal pelengkap tambahan (tier 3).
setelah memperhitungkan faktor-faktor tertentu yang menjadi pengurang
modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 20.
(2) Dalam perhitungan modal secara konsolidasi, komponen modal Perusahaan
Anak yang dapat diperhitungkan sebagai modal inti, modal pelengkap, dan
modal pelengkap tambahan harus memenuhi persyaratan yang berlaku
untuk masing-masing komponen modal sebagaimana diterapkan bagi Bank
secara individual.
Pasal 5 …
- 7 -
Pasal 5
(1) Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) bagi kantor cabang
dari bank yang kantor pusatnya berkedudukan di luar negeri adalah dana
bersih kantor pusat (Net Head Office Fund) yang terdiri dari:
a. Dana Usaha (Net Inter Office Fund);
b. laba ditahan dan laba tahun lalu setelah dikeluarkan pengaruh
faktor-faktor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2);
c. laba tahun berjalan sebesar 50% (lima puluh persen) setelah
dikeluarkan pengaruh faktor-faktor sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 10 ayat (2);
d. cadangan umum modal;
e. cadangan tujuan modal;
f. revaluasi aset tetap dengan cakupan dan perhitungan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c; dan
g. cadangan umum penyisihan penghapusan aset (PPA) atas aset produktif
dengan perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1)
huruf d,
setelah memperhitungkan faktor-faktor tertentu yang menjadi pengurang
komponen modal sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b, Pasal
13, dan Pasal 20.
(2) Perhitungan Dana Usaha sebagai komponen modal sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a dilakukan sebagai berikut:
a. Dalam hal posisi Dana Usaha yang sebenarnya (actual Dana Usaha)
lebih besar dari Dana Usaha yang dinyatakan (declared Dana Usaha),
maka yang diperhitungkan adalah Dana Usaha yang dinyatakan.
b. Dalam …
- 8 -
b. Dalam hal posisi Dana Usaha yang sebenarnya lebih kecil dari Dana
Usaha yang dinyatakan, maka yang diperhitungkan adalah Dana Usaha
yang sebenarnya.
c. Dalam hal posisi Dana Usaha yang sebenarnya negatif, maka jumlah
tersebut merupakan faktor pengurang komponen modal sebagaimana
dimaksud pada ayat (1).
Bagian Kedua
Modal Inti
Pasal 6
(1) Bank wajib menyediakan modal inti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4
ayat (1) huruf a paling kurang 5% (lima persen) dari ATMR baik secara
individual maupun secara konsolidasi dengan Perusahaan Anak.
(2) Modal inti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
a. modal disetor;
b. cadangan tambahan modal (disclosed reserve); dan
c. modal inovatif (innovative capital instrument).
Pasal 7
Modal disetor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a harus
memenuhi seluruh persyaratan sebagai berikut:
a. diterbitkan dan telah dibayar penuh;
b. bersifat permanen;
c. tersedia untuk menyerap kerugian yang terjadi sebelum likuidasi maupun
pada saat likuidasi;
d. perolehan …
- 9 -
d. perolehan imbal hasil tidak dapat dipastikan dan tidak dapat
diakumulasikan antar periode; dan
e. tidak diproteksi maupun dijamin oleh Bank atau Perusahaan Anak.
Pasal 8
Saham preferen non kumulatif yang diterbitkan untuk tujuan khusus dan
memiliki fitur opsi beli (call option), dapat diakui sebagai komponen modal
disetor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a apabila:
a. memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, huruf
c, huruf d, huruf e; dan
b. opsi beli tersebut dapat dieksekusi dengan memenuhi persyaratan sebagai
berikut:
1. hanya atas inisiatif Bank;
2. setelah jangka waktu 5 (lima) tahun sejak penerbitan atau tujuan
penerbitan batal dilaksanakan;
3. telah memperoleh persetujuan Bank Indonesia; dan
4. tidak menyebabkan penurunan modal dibawah persyaratan minimum
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2).
Pasal 9
Pembelian kembali saham (treasury stock) yang telah diakui sebagai komponen
modal disetor hanya dapat dilakukan dengan memenuhi persyaratan sebagai
berikut:
a. setelah jangka waktu 5 (lima) tahun sejak penerbitan;
b. untuk tujuan tertentu;
c. wajib mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku;
d. telah …
- 10 -
d. telah memperoleh persetujuan Bank Indonesia; dan
e. tidak menyebabkan penurunan modal dibawah persyaratan minimum
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2).
Pasal 10
(1) Cadangan tambahan modal (disclosed reserve) sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b terdiri dari:
a. faktor penambah, yaitu:
1. agio;
2. modal sumbangan;
3. cadangan umum modal;
4. cadangan tujuan modal;
5. laba tahun-tahun lalu;
6. laba tahun berjalan sebesar 50% (lima puluh persen);
7. selisih lebih penjabaran laporan keuangan;
8. dana setoran modal, yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
a) telah disetor penuh untuk tujuan penambahan modal, namun
belum didukung dengan kelengkapan persyaratan untuk dapat
digolongkan sebagai modal disetor seperti pelaksanaan rapat
umum pemegang saham maupun pengesahan anggaran dasar
dari instansi yang berwenang;
b) ditempatkan pada rekening khusus (escrow account) yang tidak
diberikan imbal hasil;
c) tidak boleh ditarik kembali oleh pemegang saham/calon
pemegang saham dan tersedia untuk menyerap kerugian; dan
d) penggunaan …
- 11 -
d) penggunaan dana harus dengan persetujuan Bank Indonesia.
9. Waran yang diterbitkan sebagai insentif kepada pemegang saham
Bank sebesar 50% (lima puluh persen), dengan memenuhi
persyaratan sebagai berikut:
a) instrumen yang mendasari adalah saham biasa;
b) tidak dapat dikonversi ke dalam bentuk selain saham; dan
c) nilai yang diperhitungkan adalah nilai wajar dari waran pada
tanggal penerbitannya;
10. Opsi saham (stock option) yang diterbitkan melalui program
kompensasi pegawai/manajemen berbasis saham (employee/
management stock option) sebesar 50% (lima puluh persen),
dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:
a) instrumen yang mendasari adalah saham biasa;
b) tidak dapat dikonversi ke dalam bentuk selain saham; dan
c) nilai yang diperhitungkan adalah nilai wajar dari stock option
pada tanggal pemberian kompensasi;
b. faktor pengurang, yaitu:
1. disagio;
2. rugi tahun-tahun lalu;
3. rugi tahun berjalan;
4. selisih kurang penjabaran laporan keuangan;
5. pendapatan komprehensif lainnya yang negatif, yang mencakup
kerugian yang belum terealisasi yang timbul dari penurunan nilai
wajar penyertaan yang diklasifikasikan dalam kelompok tersedia
untuk dijual;
6. selisih …
- 12 -
6. selisih kurang antara penyisihan penghapusan aset atas aset
produktif dan cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan
atas aset produktif;
7. selisih kurang antara jumlah penyesuaian terhadap hasil valuasi dari
instrumen keuangan dalam Trading Book dan jumlah penyesuaian
berdasarkan standar akuntansi keuangan yang berlaku.
(2) Dalam perhitungan laba rugi tahun-tahun lalu dan/atau tahun berjalan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 5 dan 6 harus
dikeluarkan dari pengaruh:
a. perhitungan pajak tangguhan (deferred tax);
b. selisih nilai revaluasi aset tetap;
c. peningkatan nilai wajar aset tetap;
d. peningkatan atau penurunan nilai wajar atas kewajiban keuangan; dan/
atau
e. keuntungan atas penjualan aset dalam transaksi sekuritisasi (gain
on sale).
Pasal 11
(1) Modal inovatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c yang
dapat diperhitungkan sebagai komponen modal inti paling tinggi sebesar
10% (sepuluh persen) dari modal inti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4
ayat (1) huruf a.
(2) Modal inovatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi
seluruh persyaratan sebagai berikut:
a. diterbitkan dan telah dibayar penuh;
b. tidak memiliki jangka waktu dan tidak ada persyaratan yang
mewajibkan pelunasan oleh Bank di masa mendatang;
c. tersedia …
- 13 -
c. tersedia untuk menyerap kerugian yang terjadi sebelum likuidasi
maupun pada saat likuidasi dan bersifat subordinasi, yang secara jelas
dinyatakan dalam dokumentasi penerbitan/perjanjian;
d. perolehan imbal hasil tidak dapat dipastikan dan tidak dapat
diakumulasikan antar periode;
e. tidak diproteksi maupun dijamin oleh Bank atau Perusahaan Anak;
f. apabila disertai dengan fitur opsi beli (call option), harus memenuhi
persyaratan sebagai berikut:
1. hanya dapat dieksekusi paling kurang 10 (sepuluh) tahun setelah
instrumen modal diterbitkan;
2. dokumentasi penerbitan harus menyatakan bahwa opsi hanya dapat
dieksekusi atas persetujuan Bank Indonesia; dan
3. dalam hal instrumen modal inovatif mengandung fitur step-up,
maka fitur step-up harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
a) fitur step-up dibatasi, ditetapkan, dan dinyatakan secara jelas
dalam perjanjian penerbitan instrumen;
b) hanya dapat direalisasi satu kali selama periode instrumen,
yaitu setelah jangka waktu paling kurang 10 (sepuluh) tahun
sejak diterbitkan; dan
c) besarnya fitur step-up relevan dan sejalan dengan kondisi pasar
serta tidak lebih besar dari salah satu batasan berikut:
1) 100 (seratus) basis points; atau
2) 50% (lima puluh persen) dari marjin (credit spread) awal;
g. telah memperoleh persetujuan Bank Indonesia untuk diperhitungkan
sebagai komponen modal.
(3) Eksekusi opsi beli (call option) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f
angka 1 dan angka 2 hanya dapat dilakukan oleh Bank sepanjang:
a. telah …
- 14 -
a. telah memperoleh persetujuan Bank Indonesia;
b. tidak menyebabkan penurunan modal dibawah persyaratan minimum
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2); dan
c. digantikan dengan instrumen modal yang mempunyai:
1. kualitas sama atau lebih baik; dan
2. jumlah yang sama atau jumlah yang berbeda sepanjang tidak
melebihi 10% (sepuluh persen) dari modal inti sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a.
Pasal 12
(1) Dalam perhitungan KPMM secara konsolidasi, kepentingan minoritas
(minority interest) diperhitungkan sebagai modal inti sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a kecuali terdapat bagian dari
kepentingan minoritas yang tidak sesuai dengan persyaratan komponen
modal inti.
(2) Kepentingan minoritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak
diperhitungkan dalam modal inti secara konsolidasi apabila kepemilikan
Bank pada Perusahaan Anak 50% (lima puluh persen) atau kurang dan
memenuhi kondisi sebagai berikut:
a. tidak terdapat keterkaitan/afiliasi antara pemegang saham lain (minority
interest) dengan Bank; atau
b. tidak terdapat surat pernyataan atau keputusan rapat umum pemegang
saham (RUPS) Perusahaan Anak yang menyatakan kesediaan dari
pemegang saham lain (minority interest) untuk mendukung modal
kelompok usaha Bank.
Pasal 13 …
- 15 -
Pasal 13
Modal inti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a diperhitungkan
dengan faktor pengurang berupa:
a. Goodwill;
b. Aset tidak berwujud lainnya; dan/atau
c. Faktor pengurang modal inti lainnya sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 20.
Bagian Ketiga
Modal Pelengkap
Pasal 14
(1) Modal pelengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b
hanya dapat diperhitungkan paling tinggi sebesar 100% (seratus persen)
dari modal inti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a.
(2) Modal pelengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
a. Modal pelengkap level atas (upper tier 2); dan
b. Modal pelengkap level bawah (lower tier 2).
Pasal 15
(1) Modal pelengkap level atas (upper tier 2) sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 14 ayat (2) huruf a yang berupa instrumen modal sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a harus memenuhi seluruh
persyaratan sebagai berikut:
a. diterbitkan dan telah dibayar penuh;
b. tidak memiliki jangka waktu dan tidak ada persyaratan yang
mewajibkan pelunasan oleh Bank di masa mendatang;
c. tersedia …
- 16 -
c. tersedia untuk menyerap kerugian dalam hal jumlah kerugian Bank
melebihi laba yang ditahan dan cadangan-cadangan yang termasuk
modal inti meskipun Bank belum dilikuidasi dan bersifat subordinasi,
yang secara jelas dinyatakan dalam dokumentasi penerbitan/perjanjian;
d. pembayaran pokok dan/atau imbal hasil ditangguhkan dan
diakumulasikan antar periode (cummulative) apabila:
1. pembayaran dimaksud dapat menyebabkan KPMM secara
individual atau KPMM secara konsolidasi tidak memenuhi
ketentuan yang berlaku;
2. Bank dalam keadaan rugi; atau
3. kondisi profitabilitas Bank tidak memungkinkan untuk membayar
imbal hasil tersebut;
e. tidak diproteksi maupun dijamin oleh Bank atau Perusahaan Anak;
f. apabila disertai dengan fitur opsi beli (call option), harus memenuhi
persyaratan sebagai berikut:
1. hanya dapat dieksekusi paling kurang 10 (sepuluh) tahun setelah
instrumen modal diterbitkan;
2. dokumentasi penerbitan harus menyatakan bahwa opsi hanya dapat
dieksekusi atas persetujuan Bank Indonesia; dan
3. dalam hal instrumen modal mengandung fitur step-up, maka fitur
step-up harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
a) fitur step-up dibatasi, ditetapkan, dan dinyatakan secara jelas
dalam perjanjian penerbitan instrumen;
b) hanya dapat direalisasi satu kali selama periode instrumen,
yaitu setelah jangka waktu paling kurang 10 (sepuluh) tahun
sejak diterbitkan; dan
c) besarnya …
- 17 -
c) besarnya fitur step-up relevan dan sejalan dengan kondisi pasar
serta tidak lebih besar dari salah satu batasan berikut:
1) 100 (seratus) basis points; atau
2) 50% (lima puluh persen) dari marjin (credit spread) awal;
g. telah memperoleh persetujuan Bank Indonesia untuk diperhitungkan
sebagai komponen modal kecuali pelimpahan dari modal inovatif yang
melebihi batasan modal inovatif.
(2) Eksekusi opsi beli (call option) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f
angka 1 dan angka 2 hanya dapat dilakukan oleh Bank sepanjang:
a. telah memperoleh persetujuan Bank Indonesia;
b. tidak menyebabkan penurunan modal dibawah persyaratan minimum
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2); atau
c. digantikan dengan instrumen modal yang mempunyai:
1. kualitas sama atau lebih baik; dan
2. dalam jumlah yang sama atau jumlah yang berbeda sepanjang tidak
melebihi batasan modal pelengkap sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 14 ayat (1).
Pasal 16
(1) Modal pelengkap level atas (upper tier 2) meliputi:
a. instrumen modal dalam bentuk saham atau instrumen modal lainnya
yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15;
b. bagian dari modal inovatif yang tidak dapat diperhitungkan dalam
modal inti;
c. revaluasi aset tetap, yang mencakup:
1. selisih …
- 18 -
1. selisih nilai revaluasi aset tetap yang sebelumnya telah
diklasifikasikan ke saldo laba, sebesar 45% (empat puluh lima
persen); dan
2. peningkatan nilai wajar atas aset tetap yang belum direalisasi yang
sebelumnya telah diklasifikasikan ke saldo laba, sebesar 45%
(empat puluh lima persen);
d. cadangan umum penyisihan penghapusan aset atas aset produktif yang
wajib dibentuk dengan jumlah paling tinggi sebesar 1,25% (satu koma
dua puluh lima persen) dari ATMR untuk Risiko Kredit;
e. pendapatan komprehensif lainnya paling tinggi sebesar 45% (empat
puluh lima persen), yaitu berupa keuntungan yang belum terealisasi
yang timbul dari peningkatan nilai wajar penyertaan yang
diklasifikasikan dalam kelompok tersedia untuk dijual.
(2) Selisih lebih cadangan umum yang wajib dibentuk dari batasan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dapat diperhitungkan sebagai
faktor pengurang perhitungan ATMR untuk Risiko Kredit.
Pasal 17
(1) Modal pelengkap level bawah (lower tier 2) sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 14 ayat (2) huruf b hanya dapat diperhitungkan paling tinggi sebesar
50% (lima puluh persen) dari modal inti sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 4 ayat (1) huruf a.
(2) Modal pelengkap level bawah (lower tier 2) sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) harus memenuhi seluruh persyaratan sebagai berikut:
a. diterbitkan dan telah dibayar penuh;
b. memiliki …
- 19 -
b. memiliki jangka waktu perjanjian paling kurang 5 (lima) tahun dan
hanya dapat dilunasi setelah memperoleh persetujuan Bank Indonesia;
c. tersedia untuk menyerap kerugian pada saat likuidasi dan bersifat
subordinasi, yang secara jelas dinyatakan dalam dokumentasi
penerbitan/perjanjian;
d. pembayaran pokok dan/atau imbal hasil ditangguhkan dan
diakumulasikan antar periode (cummulative), termasuk pembayaran
pada saat jatuh tempo, apabila:
1. pembayaran dimaksud dapat menyebabkan KPMM secara
individual atau KPMM secara konsolidasi tidak memenuhi
ketentuan yang berlaku;
2. Bank dalam keadaan rugi; atau
3. kondisi profitabilitas Bank tidak memungkinkan untuk membayar
imbal hasil tersebut;
e. tidak diproteksi maupun dijamin oleh Bank atau Perusahaan Anak;
f. apabila disertai dengan fitur opsi beli (call option), harus memenuhi
persyaratan berikut:
1. hanya dapat dieksekusi paling kurang 5 (lima) tahun setelah
instrumen modal diterbitkan;
2. dokumentasi penerbitan harus menyatakan bahwa opsi hanya dapat
dieksekusi atas persetujuan Bank Indonesia; dan
3. dalam hal instrumen modal mengandung fitur step-up, maka fitur
step-up harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
a) fitur step-up dibatasi, ditetapkan, dan dinyatakan secara jelas
dalam perjanjian penerbitan instrumen;
b) hanya …
- 20 -
b) hanya dapat direalisasi satu kali selama periode instrumen,
yaitu setelah jangka waktu paling kurang 5 (lima) tahun sejak
diterbitkan; dan
c) besarnya fitur step-up relevan dan sejalan dengan kondisi pasar
serta tidak lebih besar dari salah satu batasan berikut:
1) 100 (seratus) basis points; atau
2) 50% (lima puluh persen) dari marjin (credit spread) awal;
g. telah memperoleh persetujuan Bank Indonesia untuk diperhitungkan
sebagai komponen modal.
(3) Eksekusi opsi beli (call option) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f
angka 1 dan angka 2 hanya dapat dilakukan oleh Bank sepanjang:
a. telah memperoleh persetujuan Bank Indonesia;
b. tidak menyebabkan penurunan modal dibawah persyaratan minimum
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2); atau
c. digantikan dengan instrumen modal yang mempunyai:
1. kualitas sama atau lebih baik; dan
2. dalam jumlah yang sama atau jumlah yang berbeda sepanjang tidak
melebihi batasan modal pelengkap level bawah (lower tier 2)
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1).
(4) Jumlah yang dapat diperhitungkan sebagai modal pelengkap level bawah
(lower tier 2) adalah jumlah modal pelengkap level bawah (lower tier 2)
dikurangi amortisasi yang dihitung dengan menggunakan metode garis
lurus.
(5) Amortisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan untuk sisa
jangka waktu instrumen 5 (lima) tahun terakhir.
(6) Dalam …
- 21 -
(6) Dalam hal terdapat opsi, maka jangka waktu sampai Bank dapat
mengeksekusi opsi tersebut merupakan sisa jangka waktu dari instrumen
tersebut.
Pasal 18
Penempatan dana pada pinjaman subordinasi atau obligasi subordinasi atau yang
memenuhi kriteria modal pelengkap pada Bank lain diperhitungkan sebagai
faktor pengurang atas pinjaman subordinasi atau obligasi subordinasi yang
menjadi komponen modal pelengkap Bank penerima/ penerbit.
Pasal 19
Bagian dari modal pelengkap yang telah dibentuk cadangan pelunasan (sinking
fund) tidak diperhitungkan sebagai komponen modal pelengkap, apabila Bank:
a. telah menetapkan untuk menyisihkan dan mengelola dana cadangan
pelunasan (sinking fund) tersebut secara khusus; dan
b. telah mempublikasikan pembentukan cadangan pelunasan (sinking fund)
tersebut, termasuk dalam Rapat Umum Pemegang Obligasi (RUPO).
Pasal 20
(1) Faktor-faktor tertentu yang menjadi pengurang komponen modal
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) mencakup:
a. penyertaan Bank yang meliputi:
1. seluruh penyertaan Bank kepada Perusahaan Anak kecuali
penyertaan modal sementara dalam rangka restrukturisasi kredit;
2. seluruh …
- 22 -
2. seluruh penyertaan kepada perusahaan atau badan hukum dengan
kepemilikan Bank lebih dari 20% (dua puluh persen) sampai
dengan 50% (lima puluh persen) namun Bank tidak memiliki
Pengendalian;
3. seluruh penyertaan kepada perusahaan asuransi;
b. kekurangan modal (shortfall) dari pemenuhan tingkat rasio solvabilitas
minimum (Risk Based Capital/RBC minimum) pada perusahaan
asuransi yang dimiliki dan dikendalikan oleh Bank;
c. eksposur sekuritisasi.
(2) Pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b
diperhitungkan sebesar 50% (lima puluh persen) dari modal inti
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dan 50% (lima puluh
persen) dari modal pelengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat
(1) huruf b.
(3) Seluruh faktor pengurang modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
a dan huruf b tidak diperhitungkan lagi dalam ATMR untuk Risiko Kredit.
Bagian Keempat
Modal Pelengkap Tambahan
Pasal 21
(1) Modal pelengkap tambahan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1)
huruf c dapat digunakan sepanjang memenuhi kriteria sebagai berikut:
a) hanya digunakan untuk memperhitungkan Risiko Pasar;
b) tidak melebihi 250% (dua ratus lima puluh persen) dari bagian modal
inti yang dialokasikan untuk memperhitungkan Risiko Pasar; dan
c) jumlah …
- 23 -
c) jumlah modal pelengkap dan modal pelengkap tambahan paling tinggi
sebesar 100% (seratus persen) dari modal inti sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a.
(2) Modal pelengkap tambahan (tier 3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
harus memenuhi seluruh persyaratan sebagai berikut:
a. diterbitkan dan telah dibayar penuh;
b. memiliki jangka waktu perjanjian paling kurang 2 (dua) tahun dan
hanya dapat dilunasi setelah memperoleh persetujuan Bank Indonesia;
c. tersedia untuk menyerap kerugian pada saat likuidasi dan bersifat
subordinasi, yang secara jelas dinyatakan dalam dokumentasi
penerbitan/perjanjian;
d. pembayaran pokok dan/atau imbal hasil ditangguhkan dan
diakumulasikan antar periode (cummulative), termasuk pembayaran
pada saat jatuh tempo, apabila:
1. pembayaran dimaksud dapat menyebabkan KPMM secara
individual atau KPMM secara konsolidasi tidak memenuhi
ketentuan yang berlaku;
2. Bank dalam keadaan rugi; atau
3. kondisi profitabilitas Bank tidak memungkinkan untuk membayar
imbal hasil tersebut;
e. tidak diproteksi maupun dijamin oleh Bank atau Perusahaan Anak;
f. apabila disertai dengan fitur opsi beli (call option), harus memenuhi
persyaratan berikut:
1. hanya dapat dieksekusi paling kurang 2 (dua) tahun setelah
instrumen modal diterbitkan;
2. dokumentasi penerbitan harus menyatakan bahwa opsi hanya dapat
dieksekusi atas persetujuan Bank Indonesia; dan
3. dalam …
- 24 -
3. dalam hal instrumen modal mengandung fitur step-up, maka fitur
step-up harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
a) fitur step-up dibatasi, ditetapkan, dan dinyatakan secara jelas
dalam perjanjian penerbitan instrumen;
b) hanya dapat direalisasi satu kali selama periode instrumen,
yaitu setelah jangka waktu paling kurang 2 (dua) tahun sejak
diterbitkan; dan
c) besarnya fitur step-up relevan dan sejalan dengan kondisi pasar
serta tidak lebih besar dari salah satu batasan berikut:
1) 100 (seratus) basis points; atau
2) 50% (lima puluh persen) dari marjin (credit spread) awal;
g. telah memperoleh persetujuan Bank Indonesia untuk diperhitungkan
sebagai komponen modal kecuali komponen modal pelengkap
tambahan (tier 3) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dan
huruf c.
(3) Eksekusi opsi beli (call option) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f
angka 1 dan angka 2 hanya dapat dilakukan oleh Bank sepanjang:
a. telah memperoleh persetujuan Bank Indonesia; dan
b. tidak menyebabkan penurunan modal dibawah persyaratan minimum
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2).
(4) Modal pelengkap tambahan (tier 3) meliputi:
a. Pinjaman subordinasi atau obligasi subordinasi jangka pendek;
b. Modal pelengkap yang tidak dialokasikan untuk menutup beban modal
untuk Risiko Kredit dan/atau beban modal untuk Risiko Operasional
namun memenuhi syarat sebagai modal pelengkap (unused but eligible
tier 2); dan
c. bagian …
- 25 -
c. bagian dari modal pelengkap level bawah (lower tier 2) yang melebihi
batasan modal pelengkap level bawah (lower tier 2).
Pasal 22
Dalam perhitungan KPMM secara konsolidasi, untuk komponen modal inovatif,
modal pelengkap level atas (upper tier 2), modal pelengkap level bawah
(lower tier 2), dan modal pelengkap tambahan (tier 3), Bank wajib
menyampaikan data pendukung yang menunjukkan bahwa komponen modal
Perusahaan Anak yang diperhitungkan telah memenuhi seluruh persyaratan
sebagai komponen modal.
BAB III
ASET TERTIMBANG MENURUT RISIKO
Bagian Pertama
Umum
Pasal 23
ATMR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) terdiri dari:
a. ATMR untuk Risiko Kredit;
b. ATMR untuk Risiko Operasional;
c. ATMR untuk Risiko Pasar.
Pasal 24
(1) Setiap Bank wajib memperhitungkan ATMR untuk Risiko Kredit dan
ATMR untuk Risiko Operasional.
(2) ATMR untuk Risiko Pasar hanya wajib diperhitungkan oleh Bank yang
memenuhi kriteria tertentu.
Pasal 25 …
- 26 -
Pasal 25
Kriteria tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) adalah:
a. Bank yang secara individual memenuhi salah satu kriteria sebagai berikut:
1. Bank dengan total aset sebesar Rp10.000.000.000.000,00 (sepuluh
triliun rupiah) atau lebih;
2. Bank devisa dengan posisi instrumen keuangan berupa surat berharga
dan/atau transaksi derivatif dalam Trading Book sebesar
Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) atau lebih;
3. Bank bukan Bank devisa dengan posisi instrumen keuangan berupa
surat berharga dan/atau transaksi derivatif suku bunga dalam Trading
Book sebesar Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) atau
lebih;
dan/atau;
b. Bank yang secara konsolidasi dengan Perusahaan Anak memenuhi salah
satu kriteria sebagai berikut:
1. Bank devisa yang secara konsolidasi dengan Perusahaan Anak memiliki
posisi instrumen keuangan berupa surat berharga termasuk instrumen
keuangan yang terekspos Risiko Ekuitas dan/atau transaksi derivatif
dalam Trading Book dan/atau instrumen keuangan yang terekspos
Risiko Komoditas dalam Trading Book dan Banking Book sebesar
Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) atau lebih;
2. Bank bukan Bank devisa yang secara konsolidasi dengan Perusahaan
Anak memiliki posisi instrumen keuangan berupa surat berharga
termasuk instrumen keuangan yang terekspos Risiko Ekuitas dan/atau
transaksi derivatif dalam Trading Book dan/atau instrumen keuangan
yang terekspos Risiko Komoditas dalam Trading Book dan Banking
Book …
- 27 -
Book sebesar Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah)
atau lebih.
c. Kewajiban untuk memperhitungkan Risiko Pasar sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 24 ayat (2) berlaku pula untuk Bank yang memiliki jaringan
kantor dan/atau Perusahaan Anak di negara lain maupun kantor cabang dari
Bank yang kantor pusatnya berkedudukan di luar negeri.
Pasal 26
Aset keuangan yang pada saat pengakuan awal ditetapkan sebagai aset keuangan
yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi dan kredit yang
diklasifikasikan dalam kelompok diperdagangkan dikecualikan dari cakupan
Trading Book.
Pasal 27
Surat berharga dalam Trading Book sebagaimana dimaksud pada Pasal 25 huruf
a angka 2 dan angka 3, huruf b angka 1 dan angka 2 hanya mencakup surat
berharga yang diklasifikasikan dalam kelompok diperdagangkan.
Pasal 28
Bank yang setelah merger, konsolidasi, atau mengakuisisi memenuhi kriteria
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, paling kurang pada 3 (tiga) periode
pelaporan bulanan dalam 6 (enam) bulan pertama setelah merger, konsolidasi,
atau mengakuisisi dinyatakan efektif wajib memperhitungkan Risiko Pasar dalam
perhitungan KPMM sejak bulan ke 7 (tujuh) setelah merger, konsolidasi, atau
mengakuisisi dinyatakan efektif.
Pasal 29 …
- 28 -
Pasal 29
Bank yang telah memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dan
Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 wajib tetap memperhitungkan
Risiko Pasar dalam kewajiban penyediaan modal minimum walaupun Bank
selanjutnya tidak lagi memenuhi kriteria dimaksud.
Bagian Kedua
Risiko Kredit
Pasal 30
(1) Dalam perhitungan ATMR untuk Risiko Kredit, Bank menggunakan:
a. Pendekatan Standar (Standardized Approach); dan/atau
b. Pendekatan berdasarkan Internal Rating (Internal Rating based
Approach).
(2) Bank yang menggunakan pendekatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b wajib memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari Bank Indonesia.
(3) Pengaturan lebih lanjut mengenai penggunaan masing-masing pendekatan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dalam
Surat Edaran Bank Indonesia.
Bagian Ketiga
Risiko Operasional
Pasal 31
(1) Dalam perhitungan ATMR untuk Risiko Operasional, Bank menggunakan:
a. Pendekatan Indikator Dasar (Basic Indicator Approach);
b. Pendekatan …
- 29 -
b. Pendekatan Standar (Standardized Approach); dan/atau
c. Pendekatan yang lebih kompleks (Advanced Measurement Approach).
(2) Bank yang menggunakan pendekatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b dan huruf c wajib memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari
Bank Indonesia.
(3) Pengaturan lebih lanjut mengenai penggunaan masing-masing pendekatan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dalam
Surat Edaran Bank Indonesia.
Bagian Keempat
Risiko Pasar
Pasal 32
(1) Risiko Pasar yang wajib diperhitungkan oleh Bank secara individual dan
secara konsolidasi dengan Perusahaan Anak adalah:
a. risiko suku bunga; dan/atau
b. risiko nilai tukar.
(2) Bank secara konsolidasi wajib memperhitungkan risiko ekuitas dan/atau
risiko komoditas selain Risiko Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
a. memiliki Perusahaan Anak yang terekspos risiko ekuitas dan/atau risiko
komoditas; dan
b. secara konsolidasi dengan Perusahaan Anak memenuhi kriteria
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b.
Pasal 33 …
- 30 -
Pasal 33
(1) Dalam perhitungan ATMR untuk Risiko Pasar, Bank menggunakan:
a. Metode Standar (Standard Method); dan/atau
b. Model Internal (Internal Model).
(2) Bank yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, wajib
terlebih dahulu menggunakan Metode Standar dalam memperhitungkan
Risiko Pasar.
(3) Bank yang menggunakan pendekatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b wajib memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari Bank Indonesia.
(4) Pengaturan lebih lanjut mengenai penggunaan masing-masing metode
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Surat Edaran
Bank Indonesia.
BAB IV
PELAPORAN
Pasal 34
(1) Bank yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 wajib
menyampaikan laporan perhitungan KPMM dengan memperhitungkan
Risiko Pasar.
(2) Penyusunan dan penyampaian laporan perhitungan KPMM dengan
memperhitungkan Risiko Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib
mengacu kepada ketentuan tentang Laporan Berkala Bank Umum.
(3) Laporan yang terkait dengan Model Internal secara triwulanan untuk
pertama kali disusun pada akhir triwulan setelah Model Internal digunakan
untuk perhitungan KPMM.
BAB V …
- 31 -
BAB V
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 35
Instrumen modal yang telah disetujui oleh Bank Indonesia sebagai komponen
modal pelengkap dan atau komponen modal pelengkap tambahan sebelum
berlakunya ketentuan ini tetap diperhitungkan sebagai komponen modal sampai
dengan berakhirnya jangka waktu instrumen tersebut.
BAB VI
SANKSI
Pasal 36
Bank yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana diatur dalam
Pasal 3, Pasal 6 ayat (1), Pasal 9, Pasal 11 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 15 ayat (2),
Pasal 14 ayat (1), Pasal 17 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 21 ayat (1) dan ayat (3),
Pasal 22, Pasal 24, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, dan Pasal 33
dikenakan sanksi administratif berupa:
a. teguran tertulis;
b. pembekuan kegiatan usaha tertentu;
c. penurunan tingkat kesehatan Bank; dan/atau
d. pencantuman pengurus dan atau pemegang saham Bank dalam daftar orang
yang dilarang menjadi pemegang saham dan pengurus Bank,
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992
tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10
Tahun 1998.
Pasal 37 …
- 32 -
Pasal 37
Bank yang tidak dapat memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
2 ayat (1) dan ayat (2) ditempatkan dalam pengawasan khusus sebagaimana
diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai tindak lanjut pengawasan dan
penetapan status Bank.
Pasal 38
Bank yang melanggar ketentuan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
34 dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku tentang
Laporan Berkala Bank Umum.
Pasal 39
Bank yang melakukan perdagangan atas aset keuangan dalam kelompok tersedia
untuk dijual, yang dilakukan dengan pola menyerupai perdagangan atas aset
keuangan dalam kelompok diperdagangkan:
a. dalam jumlah yang signifikan; dan/atau
b. dalam frekuensi yang tinggi,
dikenakan sanksi berupa tidak diperkenankan untuk mengelompokkan pembelian
aset keuangan berikutnya dalam kelompok tersedia untuk dijual, selama 6 (enam)
bulan terhitung sejak tanggal dikeluarkan surat pembinaan oleh Bank Indonesia.
Pasal 40
Dalam hal Bank melakukan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39
untuk kedua kalinya, maka Bank dikenakan sanksi berupa tidak diperkenankan
untuk …
- 33 -
untuk mengelompokkan pembelian aset keuangan berikutnya dalam kelompok
tersedia untuk dijual selama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal dikeluarkan
surat pembinaan oleh Bank Indonesia.
Pasal 41
Dalam hal Bank melakukan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39
lebih dari dua kali, maka Bank dikenakan sanksi berupa tidak diperkenankan
untuk mengelompokkan pembelian aset keuangan berikutnya dalam kelompok
tersedia untuk dijual selama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal dikeluarkan
surat pembinaan oleh Bank Indonesia.
BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 42
Ketentuan mengenai perlakuan penempatan antar Bank dalam bentuk pinjaman
subordinasi atau obligasi subordinasi sebagai faktor pengurang atas pinjaman
subordinasi atau obligasi subordinasi bagi Bank yang juga menjadi penerbit
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, berlaku untuk penempatan yang
dilakukan setelah ketentuan ini berlaku.
Pasal 43
Dengan berlakunya Peraturan Bank Indonesia ini, maka:
a. Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/21/PBI/2001 tanggal 13 Desember
2001 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum;
b. Pasal 6 …
- 34 -
b. Pasal 6 dan Pasal 7 Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/6/PBI/2006 tanggal
30 Januari 2006 tentang Penerapan Manajemen Risiko secara Konsolidasi
bagi Bank yang Melakukan Pengendalian terhadap Perusahaan Anak;
c. Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 10, Pasal 18, Pasal
31, Pasal 34, Pasal 35, Pasal 36, dan Pasal 37 Peraturan Bank Indonesia
Nomor 9/13/PBI/2007 tanggal 1 November 2007 tentang Kewajiban
Penyediaan Modal Minimum Bank Umum dengan Memperhitungkan
Risiko Pasar;
d. Angka III Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 26/1/BPPP tanggal 29 Mei
1993 perihal Kewajiban Penyediaan Modal Minimum bagi Bank Umum,
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 44
Dengan berlakunya Peraturan Bank Indonesia ini maka:
a. ketentuan pelaksanaan Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/13/PBI/2007
tanggal 1 November 2007 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum
Bank Umum dengan memperhitungkan Risiko Pasar;
b. ketentuan pelaksanaan Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/6/PBI/2006
tanggal 30 Januari 2006 tentang Penerapan Manajemen Risiko secara
Konsolidasi bagi Bank yang Melakukan Pengendalian terhadap Perusahaan
Anak;
dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan
Bank Indonesia ini.
Pasal 45
Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2009.
Agar …
- 35 -
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bank Indonesia ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik
Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 24 September 2008.
GUBERNUR BANK INDONESIA,
BOEDIONO
Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal 24 September 2008
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
ANDI MATTALATTA
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2008 NOMOR 135 DPNP
PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR: 10/ 15 /PBI/2008
TENTANG
KEWAJIBAN PENYEDIAAN MODAL MINIMUM BANK UMUM
UMUM
Dalam rangka menciptakan sistem perbankan yang sehat dan mampu
berkembang serta bersaing secara nasional maupun internasional, struktur,
persyaratan, dan perhitungan kecukupan modal bank perlu disesuaikan dengan
standar internasional yang berlaku. Standar internasional yang menjadi acuan
dalam penyesuaian ini adalah “International convergence of Capital
Measurement and Capital Standards: A Revised Framework” atau yang lebih
dikenal Basel II dan International Accounting Standard (IAS) yang diadopsi
dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) yaitu antara lain IAS 39
yang diadopsi dalam PSAK No. 55.
Perhitungan kecukupan modal merupakan salah satu aspek yang mendasar
dalam pelaksanaan prinsip kehati-hatian. Modal berfungsi sebagai penyangga
untuk menyerap kerugian yang timbul dari berbagai risiko. Oleh karena itu,
dalam perhitungan kecukupan modal sesuai standar internasional, Bank perlu
menyesuaikan kecukupan modal tersebut dengan profil risiko Bank yang
mencakup risiko kredit, risiko pasar, risiko operasional, dan risiko lainnya yang
bersifat material baik yang terukur secara kuantitatif maupun berdasarkan
penilaian secara kualitatif.
Selain …
- 2 -
Selain itu, pasar keuangan di dunia semakin mengalami perkembangan
yang pesat. Perkembangan pasar keuangan menyebabkan tersedianya berbagai
inovasi instrumen keuangan yang dapat diperhitungkan sebagai modal.
Di sisi lain, ketentuan yang berlaku saat ini terkait dengan kecukupan
modal masih tersebar pada beberapa ketentuan yang terpisah, sehingga untuk
mempermudah pengguna dalam memahaminya perlu dilakukan penggabungan
pengaturan tersebut menjadi satu ketentuan.
Sehubungan dengan hal-hal tersebut, maka perlu pengaturan kembali
terhadap ketentuan tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank
Umum dalam suatu Peraturan Bank Indonesia.
PASAL DEMI PASAL
Pasal 1
Cukup jelas.
Pasal 2
Ayat (1)
Aset tertimbang menurut risiko (ATMR) mencakup ATMR untuk
Risiko Kredit, ATMR untuk Risiko Pasar, dan ATMR untuk Risiko
Operasional.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4) …
- 3 -
Ayat (4)
Huruf a
Risiko belum dapat sepenuhnya diukur secara akurat antara lain
disebabkan oleh kelemahan sistem pengendalian risiko untuk
Risiko Kredit, Risiko Pasar, dan Risiko Operasional.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Ayat (5)
Rasio KPMM merupakan perbandingan antara modal dengan ATMR.
Rasio KPMM secara konsolidasi dilakukan dengan cara
membandingkan modal secara konsolidasi dengan ATMR secara
konsolidasi.
Pasal 3
Yang dimaksud dengan distribusi laba antara lain pembayaran dividen,
pembayaran bonus kepada pengurus (management fee).
Pasal 4
Cukup jelas.
Pasal 5 …
- 4 -
Pasal 5
Ayat (1)
Huruf a
Dana Usaha mengacu pada ketentuan Bank Indonesia mengenai
persyaratan dan tata cara pembukaan kantor cabang, kantor
cabang pembantu, dan kantor perwakilan dari bank yang
berkedudukan di luar negeri.
Dana Usaha merupakan dana bersih yang berasal dari kantor
pusat Bank pada kantor cabang bank asing setelah dikurangi
penempatan kantor cabang bank asing pada kantor-kantor Bank
yang bersangkutan di luar negeri, yang harus selalu tercatat
selama kantor cabang bank asing beroperasi di Indonesia dan
telah dinyatakan (declared Dana Usaha).
Huruf b
Yang dimaksud dengan ”laba ditahan” adalah saldo laba bersih
setelah dikurangi pajak yang oleh kantor pusatnya diputuskan
untuk ditahan di kantor cabangnya di Indonesia.
Yang dimaksud dengan ”laba tahun lalu” adalah seluruh laba
bersih tahun-tahun yang lalu setelah dikurangi pajak, dan belum
ditetapkan penggunaannya oleh kantor pusat.
Dalam hal Bank mempunyai saldo rugi tahun-tahun lalu, maka
seluruh kerugian tersebut menjadi faktor pengurang modal.
Huruf c
Yang dimaksud dengan ”laba tahun berjalan” adalah laba yang
diperoleh dalam tahun buku berjalan setelah dikurangi taksiran
pajak.
Dalam …
- 5 -
Dalam hal pada tahun buku berjalan Bank mengalami kerugian,
maka seluruh kerugian tersebut menjadi faktor pengurang modal.
Huruf d
Yang dimaksud dengan “cadangan umum modal” adalah
cadangan yang dibentuk dari penyisihan laba yang ditahan atau
dari laba tahun lalu setelah dikurangi pajak, dan mendapat
persetujuan kantor pusatnya sebagai cadangan umum modal.
Huruf e
Yang dimaksud dengan “cadangan tujuan modal” adalah
cadangan yang dibentuk dari penyisihan laba yang ditahan atau
dari laba tahun lalu setelah dikurangi pajak yang disisihkan
untuk tujuan tertentu dan telah mendapat persetujuan kantor
pusatnya.
Huruf f
Cukup jelas.
Huruf g
Cukup jelas.
Ayat (2)
Penetapan jumlah Dana Usaha yang dinyatakan mengacu kepada
ketentuan Bank Indonesia yang berlaku mengenai pinjaman luar
negeri.
Pasal 6
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2) …
- 6 -
Ayat (2)
Huruf a
Perlakuan sebagai komponen modal disetor mengacu kepada
ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan standar
akuntansi keuangan yang berlaku mengenai akuntansi ekuitas.
Yang termasuk modal disetor antara lain:
1. saham biasa;
2. saham preferen (yang memberikan hak kepada pemegangnya
untuk menerima dividen lebih dahulu dari pemegang saham
klasifikasi lain) non kumulatif (Perpetual non cummulative
preference share); atau
3. saham preferen non kumulatif yang diterbitkan untuk tujuan
khusus dengan fitur call option.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Yang dimaksud dengan “modal inovatif” adalah instrumen utang
yang memiliki karakteristik modal (instrumen hybrid).
Modal inovatif meliputi :
1. Instrumen utang yang memiliki karakteristik modal, bersifat
subordinasi, tidak memiliki jangka waktu, dan pembayaran
imbal hasil tidak dapat diakumulasikan (Perpetual non
cummulative subordinated debt).
2. Instrumen hybrid lainnya yang tidak memiliki jangka waktu
dan pembayaran imbal hasil tidak dapat diakumulasikan
(perpetual dan non cummulative).
Pasal 7 …
- 7 -
Pasal 7
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Termasuk dalam kategori diproteksi maupun dijamin oleh Bank atau
Perusahaan Anak yaitu proteksi maupun jaminan yang diterima dari
pihak lain tetapi dilakukan melalui Bank atau Perusahaan Anak,
misalnya premi/fee dalam rangka penjaminan dibayar oleh Bank atau
Perusahaan Anak.
Pasal 8
Termasuk sebagai tujuan khusus yaitu untuk tujuan merger, akuisisi, atau
konsolidasi.
Pasal 9
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b …
- 8 -
Huruf b
Tujuan tertentu untuk melakukan pembelian kembali saham yang
telah diakui sebagai komponen modal disetor yaitu sebagai persediaan
saham dalam rangka program employee/management stock option atau
menghindari upaya take over.
Huruf c
Sesuai Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
yang berlaku saat ini dinyatakan bahwa jumlah nilai nominal seluruh
saham yang dibeli kembali oleh perseroan tidak melebihi 10%
(sepuluh persen) dari modal yang ditempatkan. Saham yang dibeli
kembali hanya boleh dikuasai perseroan paling lama 3 (tiga) tahun.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Pasal 10
Ayat (1)
Huruf a
Angka 1
Yang dimaksud dengan “agio” adalah selisih lebih setoran
modal yang diterima oleh Bank pada saat penerbitan saham
karena harga pasar saham lebih tinggi dari nilai nominal.
Angka 2
Yang dimaksud dengan “modal sumbangan” adalah modal
yang diperoleh kembali dari sumbangan saham Bank
tersebut termasuk selisih antara nilai yang tercatat dengan
harga jual apabila saham tersebut dijual.
Angka 3 …
- 9 -
Angka 3
Yang dimaksud dengan “cadangan umum modal” adalah
cadangan yang dibentuk dari penyisihan laba yang ditahan
atau dari laba tahun lalu setelah dikurangi pajak, dan
mendapat persetujuan rapat umum pemegang saham
(RUPS) atau rapat anggota sebagai cadangan umum modal.
Angka 4
Yang dimaksud dengan “cadangan tujuan modal” adalah
cadangan yang dibentuk dari penyisihan laba yang ditahan
atau dari laba tahun lalu setelah dikurangi pajak yang
disisihkan untuk tujuan tertentu dan telah mendapat
persetujuan RUPS atau rapat anggota.
Angka 5
Laba tahun-tahun lalu setelah diperhitungkan pajak
mencakup:
a. laba tahun lalu, yaitu seluruh laba bersih tahun-tahun
yang lalu setelah dikurangi pajak, dan belum ditetapkan
penggunaannya oleh RUPS atau rapat anggota;
b. laba ditahan (retained earnings) yaitu saldo laba bersih
setelah dikurangi pajak yang oleh RUPS atau rapat
anggota diputuskan untuk tidak dibagikan.
Angka 6
Yang dimaksud dengan ”laba tahun berjalan” adalah laba
yang diperoleh dalam tahun buku berjalan setelah dikurangi
taksiran pajak.
Angka 7 …
- 10 -
Angka 7
Yang dimaksud dengan “selisih lebih penjabaran laporan
keuangan” adalah selisih kurs yang timbul dari penjabaran
laporan keuangan kantor cabang Bank dan/atau Perusahaan
Anak di luar negeri sebagaimana diatur dalam standar
akuntansi keuangan yang berlaku mengenai penjabaran
laporan keuangan dalam mata uang asing.
Angka 8
Apabila berdasarkan penelitian Bank Indonesia, calon
pemegang saham Bank atau dana setoran modal diketahui
tidak memenuhi syarat sebagai pemegang saham atau
sebagai modal maka dana tersebut tidak dapat diakui
sebagai komponen modal.
Angka 9
Mengacu pada definisi yang umum berlaku di pasar modal,
yang dimaksud dengan “waran” adalah efek yang
diterbitkan oleh suatu perusahaan yang memberi hak
kepada pemegang efek untuk memesan saham dari
perusahaan tersebut pada harga dan jangka waktu tertentu.
Angka 10
Cukup jelas.
Huruf b
Angka 1
Yang dimaksud dengan “disagio” adalah selisih kurang
setoran modal yang diterima oleh Bank pada saat
penerbitan saham karena harga pasar saham lebih rendah
dari nilai nominal.
Angka 2 …
- 11 -
Angka 2
Yang dimaksud dengan “rugi tahun-tahun lalu” adalah
seluruh rugi yang dibukukan Bank pada tahun-tahun yang
lalu.
Angka 3
Yang dimaksud dengan “rugi tahun berjalan” adalah rugi
yang dibukukan Bank dalam tahun buku berjalan.
Angka 4
Yang dimaksud dengan “selisih kurang penjabaran laporan
keuangan” adalah selisih kurs yang timbul dari penjabaran
laporan keuangan kantor cabang Bank dan/atau Perusahaan
Anak di luar negeri sebagaimana diatur dalam standar
akuntansi keuangan yang berlaku mengenai penjabaran
laporan keuangan dalam mata uang asing.
Angka 5
Pendapatan komprehensif lainnya yang negatif merupakan
pos dalam ekuitas yang bertujuan untuk menampung
penurunan nilai wajar atas penyertaan dalam kelompok
tersedia untuk dijual.
Yang dimaksud dengan “penyertaan yang diklasifikasikan
dalam kelompok tersedia untuk dijual” adalah penyertaan
saham yang memenuhi kriteria penggunaan metode biaya
dan memiliki nilai wajar.
Angka 6
Yang dimaksud dengan “selisih kurang antara penyisihan
penghapusan aset atas aset produktif dan cadangan
kerugian …
- 12 -
kerugian penurunan nilai aset keuangan atas aset produktif”
adalah selisih kurang antara total penyisihan penghapusan
aset (cadangan umum dan cadangan khusus atas seluruh
aset produktif) yang wajib dibentuk sesuai ketentuan Bank
Indonesia yang berlaku dengan total cadangan kerugian
penurunan nilai aset keuangan (impairment) atas seluruh
aset produktif (secara individu dan secara kolektif) sesuai
standar akuntansi keuangan yang berlaku.
Angka 7
Selisih kurang ini timbul karena jumlah penyesuaian
terhadap hasil valuasi (mark to market) dari instrumen
keuangan dalam Trading Book yang mempertimbangkan
berbagai faktor-faktor tertentu antara lain karena posisi
yang kurang likuid, melebihi jumlah penyesuaian yang
dipersyaratkan sesuai standar akuntansi keuangan yang
berlaku mengenai pengukuran instrumen keuangan,
khususnya instrumen keuangan yang diukur berdasarkan
nilai wajar.
Sesuai Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia (PAPI)
yang berlaku, penyesuaian terhadap hasil valuasi instrumen
keuangan akan langsung mengurangi atau menambah nilai
tercatat instrumen keuangan.
Ayat (2)
Huruf a
Pajak tangguhan (deferred tax) merupakan transaksi yang timbul
sebagai akibat penerapan PSAK mengenai akuntansi pajak
penghasilan.
Dalam …
- 13 -
Dalam perhitungan KPMM secara individual pengaruh pajak
tangguhan yang dikeluarkan sebesar selisih bersih aset pajak
tangguhan dikurangi kewajiban pajak tangguhan.
Dalam hal kewajiban pajak tangguhan melampaui aset pajak
tangguhan, maka pengaruh perhitungan pajak tangguhan yang
akan dikeluarkan dari laba/rugi tahun lalu atau tahun berjalan
adalah sebesar nol.
Dalam perhitungan KPMM secara konsolidasi, aset pajak
tangguhan satu perusahaan tidak boleh saling hapus dengan
kewajiban pajak tangguhan perusahaan lain dalam kelompok
usaha Bank.
Oleh karena itu, pengaruh pajak tangguhan dalam perhitungan
KPMM secara konsolidasi harus dihitung dan dikeluarkan secara
terpisah untuk masing-masing entitas.
Dengan dikeluarkannya dampak pajak tangguhan dari
perhitungan laba atau rugi, maka aset pajak tangguhan tidak
diperhitungkan dalam perhitungan ATMR.
Huruf b
Yang dimaksud dengan ”selisih nilai revaluasi aset tetap” adalah
selisih nilai revaluasi aset tetap yang diklasifikasikan ke saldo
laba dalam hal Bank melakukan revaluasi aset tetap sebelum
PSAK 16 diberlakukan dan selanjutnya menggunakan metode
biaya dalam pengukuran aset tetap.
Termasuk dalam komponen ini adalah selisih lebih revaluasi aset
tetap yang tersisa dalam pelaksanaan kuasi reorganisasi.
Huruf c …
- 14 -
Huruf c
Perlakuan ini diperuntukkan bagi Bank yang menggunakan
model revaluasi aset tetap sebagaimana diatur dalam PSAK 16
tentang Aset Tetap.
Perhitungan nilai wajar aset tetap mengacu pada standar
akuntansi keuangan yang berlaku mengenai aset tetap.
Huruf d
Hal ini terjadi apabila Bank menetapkan untuk mengukur
kewajiban keuangan pada nilai wajar melalui laba rugi (fair
value option) sesuai standar akuntansi keuangan yang berlaku.
Huruf e
Yang dimaksud dengan “keuntungan atas penjualan aset dalam
transaksi sekuritisasi (gain on sale)” adalah keuntungan yang
diperoleh Bank sebagai kreditur asal (originator) atas penjualan
aset dalam transaksi sekuritisasi (gain on sale) yang bersumber
dari kapitalisasi pendapatan masa mendatang (expected future
margin) atau kapitalisasi pendapatan dari penyediaan jasa
(servicing income).
Pasal 11
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b …
- 15 -
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Termasuk dalam kategori diproteksi maupun dijamin oleh Bank
atau Perusahaan Anak yaitu proteksi maupun jaminan yang
diterima dari pihak lain tetapi dilakukan melalui Bank atau
Perusahaan Anak, misalnya premi/fee dalam rangka penjaminan
dibayar oleh Bank atau Perusahaan Anak.
Huruf f
Angka 1
Cukup jelas.
Angka 2
Cukup jelas.
Angka 3
Yang dimaksud dengan fitur step-up adalah fitur yang
menjanjikan kenaikan tingkat suku bunga apabila opsi beli
tidak dieksekusi pada jangka waktu yang telah ditetapkan.
Huruf a)
Cukup jelas.
Huruf b)
Cukup jelas.
Huruf c) …
- 16 -
Huruf c)
Yang dimaksud dengan “marjin (credit spread)”
adalah selisih antara tingkat imbal hasil/bunga
instrumen dimaksud dengan tingkat bunga instrumen
yang tidak berisiko (risk free).
Ilustrasi penetapan batas step-up berdasarkan
perjanjian step-up adalah sebagai berikut:
1. Step-up atas suku bunga tetap (fixed interest
rates)
Contoh:
a. step-up yang dapat direalisasi setelah 10
tahun penerbitan tidak melebih 100 bp (100
bp = 1%)
� Suku bunga sebelumnya (tahun 1 – 10) =
7% fixed interest rate
� Suku bunga baru (sejak tahun 11) =
7% + 1 % = 8% fixed interest rate
b. step-up yang dapat direalisasi setelah 10
tahun penerbitan tidak melebih 50% (lima
puluh persen) dari marjin (credit spread) awal
� Suku bunga sebelumnya (tahun 1 – 10 ) =
7% fixed interest rate
Misalnya pada saat penerbitan, tingkat
bunga instrumen yang tidak berisiko (risk
free) = 6%, maka 50% (lima puluh
persen) dari marjin (credit spread) awal
adalah 50% x (7% - 6%) = 0.5%
• Suku …
- 17 -
� Suku bunga baru (sejak tahun 11) =
7% + 0.5% =7.5% fixed interest rate
2. Step-up atas suku bunga mengambang (floating
interest rates)
Terdapat 2 contoh:
a. Jika reference rate tidak berubah
1) step-up yang dapat direalisasi setelah
10 tahun penerbitan tidak melebih 100 bp
� Suku bunga sebelumnya (tahun
1 – 10) = 10 year Govt’ Bond +
spread 1,5% (spread pada saat
penerbitan instrumen)
� Suku bunga baru (sejak tahun 11) =
10 year Govt’ Bond + spread 2,5%
(spread awal 1,5% + 1%)
2) step-up yang dapat direalisasi setelah 10
tahun penerbitan tidak melebih 50% (lima
puluh persen) dari marjin (credit spread)
awal
� Suku bunga sebelumnya (tahun
1 – 10) = 10 year Govt’ Bond +
spread 1,5% (spread pada saat
penerbitan instrumen) = 7%
Misalnya dengan tingkat bunga
instrumen yang tidak berisiko
(risk free) = 6%, maka 50% (lima
puluh …
- 18 -
puluh persen) dari marjin (credit
spread) awal adalah 50% x
(7% - 6%) = 0.5%
� Suku bunga baru (sejak tahun 11) =
10 year Govt’ Bond + spread 2%
(spread awal 1,5% + 0.5%)
b. Jika reference rate berubah
1) step-up yang dapat direalisasi setelah 10
tahun penerbitan tidak melebihi 100 bp
Peningkatan suku bunga tidak boleh
melebihi 1% (satu persen) dari spread
awal (pada saat penerbitan instrumen)
dengan menggunakan reference rate baru
dibandingkan dengan reference rate pada
saat penerbitan instrumen.
Misalnya, reference rate dari 10-year
Gov’t Bond berubah menjadi LIBOR
• Suku bunga sebelumnya (tahun
1 – 10)
Asumsi pada saat penerbitan
instrumen suku bunga adalah 7% (10
year Gov’t Bond 5% plus spread
2%). Sementara pada saat yang sama,
LIBOR 5,5%. Dengan demikian,
spread LIBOR pada saat suku bunga
7% adalah 1.5% (7% - 5.5%).
• Suku …
- 19 -
• Suku bunga baru (sejak tahun 11) =
LIBOR + spread 2.5% (spread awal
1,5% + 1%)
2) step-up yang dapat direalisasi setelah 10
tahun penerbitan tidak melebihi 50%
(lima puluh persen) dari marjin (credit
spread) awal
Peningkatan suku bunga tidak boleh
melebihi 50% (lima puluh persen) marjin
(credit spread) awal dari spread awal
(pada saat penerbitan instrumen) dengan
reference rate baru dibandingkan dengan
reference rate pada saat penerbitan
instrumen.
Misalnya, reference rate dari
10-year Gov’t Bond berubah menjadi
LIBOR
• Suku bunga sebelumnya (tahun
1 – 10)
Asumsi pada saat penerbitan
instrumen suku bunga adalah 7%
(10 year Gov’t Bond 5% plus spread
2%). Sementara pada saat yang sama,
LIBOR 5,5%. Dengan demikian,
spread LIBOR pada saat suku bunga
7% adalah 1.5% (7% - 5.5%).
Misalnya …
- 20 -
Misalnya dengan tingkat bunga
instrumen yang tidak berisiko (risk
free)= 6%, maka 50% (lima puluh
persen) dari marjin (credit spread)
awal adalah 50% x (7% - 6%) =
0.5%.
• Suku bunga baru (sejak tahun 11) =
LIBOR + spread 2 % (spread awal
1,5% + 0.5%)
3) Step-up dengan perubahan dari suku
bunga tetap menjadi suku bunga
mengambang
a. step-up yang dapat direalisasi setelah
10 tahun penerbitan tidak melebihi
100 bp
Peningkatan suku bunga tidak boleh
melebihi 1% (satu persen) dari spread
awal (pada saat penerbitan instrumen)
dengan floating interest rates yang
digunakan setelah tahun ke 10
dibandingkan dengan suku bunga
pada saat penerbitan instrumen.
Misalnya, perubahan dari fixed rate
menjadi floating rate
(LIBOR+Spread)
• Suku …
- 21 -
• Suku bunga sebelumnya (tahun
1 – 10) = 7% fixed rate
Asumsi LIBOR 5,5% pada saat
penerbitan instrumen. Dengan
demikian, pada suku bunga 7%
maka spread atas LIBOR adalah
1,5 %.
• Suku bunga baru (sejak tahun 11)
= LIBOR + spread 2,5%
(spread awal 1,5% + 1 %).
b. step-up yang dapat direalisasi setelah
10 tahun penerbitan tidak melebihi
50% (lima puluh persen) dari marjin
(credit spread) awal
Peningkatan suku bunga tidak boleh
melebihi 50% (lima puluh persen)
marjin (credit spread) awal (pada saat
penerbitan instrumen) dengan
floating interest rates yang digunakan
setelah tahun ke 10 dibandingkan
dengan suku bunga pada saat
penerbitan instrumen.
Misalnya, perubahan dari fixed rate
menjadi floating rate
(LIBOR+Spread)
• Suku …
- 22 -
• Suku bunga sebelumnya (tahun
1 – 10) = 7% fixed rate
Asumsi LIBOR 5,5% pada saat
penerbitan instrumen. Dengan
demikian, pada suku bunga
7% maka spread atas LIBOR
adalah 1,5 %.
Misalnya dengan tingkat bunga
instrumen yang tidak berisiko
(risk free)= 6%, maka 50%
(lima puluh persen) dari marjin
(credit spread) awal adalah 50%
x (7% - 6%) = 0.5%
• Suku bunga baru (sejak tahun 11)
= LIBOR + spread 2 %
(spread awal 1,5% + 0.5 %).
Huruf g
Cukup jelas
Ayat (3)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c …
- 23 -
Huruf c
Angka 1
Yang dimaksud dengan kualitas sama atau lebih baik
adalah instrumen modal yang paling kurang memenuhi
persyaratan sebagai komponen modal inovatif.
Angka 2
Modal inti adalah modal inti pada saat penggantian.
Batasan 10% (sepuluh persen) dari modal inti
diperhitungkan dengan memperhatikan seluruh instrumen
modal inovatif yang tersedia.
Contoh ”jumlah yang berbeda” adalah sebagai berikut:
Misalnya modal inovatif yang dieksekusi adalah
Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), namun pada saat
penggantian, modal inti Bank mengalami perubahan
sehingga batasan modal inovatif misalnya menjadi paling
tinggi sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh lima
juta rupiah).
Dengan kondisi ini, maka Bank dapat menggantikan modal
inovatif sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta
rupiah).
Pasal 12
Ayat (1)
Persyaratan komponen modal inti mengacu pada persyaratan
mengenai modal disetor dan cadangan tambahan modal (laba ditahan
dan laba tahun berjalan).
Ayat (2) …
- 24 -
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 13
Huruf a
Sesuai standar akuntansi keuangan yang berlaku, goodwill merupakan
selisih lebih antara biaya perolehan dan bagian perusahaan
pengakuisisi atas nilai wajar aset dan kewajiban yang dapat
diidentifikasi pada tanggal transaksi pertukaran.
Goodwill diperhitungkan sebagai faktor pengurang hanya dalam
perhitungan KPMM Bank secara konsolidasi.
Huruf b
Termasuk sebagai aset tidak berwujud lainnya antara lain copy right,
hak paten, dan hak milik intelektual (intellectual property right)
lainnya.
Huruf c
Cukup jelas.
Pasal 14
Cukup jelas.
Pasal 15
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b …
- 25 -
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Termasuk dalam kategori diproteksi maupun dijamin oleh Bank
atau Perusahaan Anak yaitu proteksi maupun jaminan yang
diterima dari pihak lain tetapi dilakukan melalui Bank atau
Perusahaan Anak, misalnya premi/fee dalam rangka penjaminan
dibayar oleh Bank atau Perusahaan Anak.
Huruf f
Angka 1
Cukup jelas.
Angka 2
Cukup jelas.
Angka 3
Yang dimaksud dengan fitur step-up adalah fitur yang
menjanjikan kenaikan tingkat suku bunga apabila opsi beli
tidak dieksekusi pada jangka waktu yang telah ditetapkan.
Huruf a)
Cukup jelas.
Huruf b)
Cukup jelas.
Huruf c) …
- 26 -
Huruf c)
Yang dimaksud dengan “marjin (credit spread)”
adalah selisih antara tingkat imbal hasil/bunga
instrumen dimaksud dengan tingkat bunga instrumen
yang tidak berisiko (risk free).
Penetapan besar step-up mengacu pada ilustrasi yang
dikemukakan pada penjelasan Pasal 11 ayat (2) huruf
f angka 3 huruf c).
Huruf g
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Angka 1
Yang dimaksud dengan kualitas sama atau lebih baik
adalah instrumen modal yang paling kurang memenuhi
persyaratan sebagai komponen modal pelengkap level atas
(upper tier 2).
Angka 2
Batasan modal pelengkap diperhitungkan dengan
memperhatikan seluruh instrumen modal pelengkap yang
tersedia baik modal pelengkap level atas (upper tier 2)
maupun modal pelengkap level bawah (lower tier 2).
Contoh …
- 27 -
Contoh ”jumlah yang berbeda” adalah sebagai berikut:
Misalnya modal pelengkap yang dieksekusi adalah
Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), namun pada saat
penggantian, modal inti Bank mengalami perubahan
sehingga batasan modal pelengkap misalnya menjadi
paling tinggi sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta
rupiah).
Dengan kondisi ini, maka Bank dapat menggantikan modal
pelengkap sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta
rupiah).
Pasal 16
Ayat (1)
Huruf a
Contoh “instrumen modal dalam bentuk saham atau instrumen
modal lainnya yang memenuhi persyaratan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 15” adalah:
1. Saham preferen (yang memberikan hak kepada
pemegangnya untuk menerima dividen lebih dahulu dari
pemegang saham klasifikasi lain) secara kumulatif
(Perpetual cummulative preference share);
2. Instrumen utang yang memiliki karakteristik modal, bersifat
subordinasi, tidak memiliki jangka waktu, bersifat kumulatif
dan memenuhi seluruh persyaratan untuk dapat
diperhitungkan sebagai komponen modal pelengkap level
atas (Perpetual cummulative subordinated debt);
3. Instrumen …
- 28 -
3. Instrumen utang yang memiliki karakteristik seperti modal
yang secara otomatis tanpa persyaratan dapat dikonversi
menjadi saham dan setelah memperoleh persetujuan Bank
Indonesia (Mandatory convertible bond).
Kondisi dan nilai konversi harus ditetapkan pada saat
penerbitan yang besarnya sejalan dengan kondisi pasar.
Huruf b
Yang dimaksud dengan “bagian dari modal inovatif yang tidak
dapat diperhitungkan dalam modal inti” adalah selisih lebih
instrumen modal yang memenuhi persyaratan sebagai komponen
modal inovatif dari batasan 10% (sepuluh persen) dari modal
inti.
Huruf c
Angka 1
Selisih nilai revaluasi aset tetap pada angka ini sebelumnya
telah dikeluarkan dari perhitungan laba/rugi tahun lalu yang
merupakan komponen modal inti.
Perlakuan ini diperuntukkan bagi Bank yang melakukan
revaluasi aset tetap sebelum PSAK 16 (Revisi) tentang
Aset Tetap berlaku efektif dan selanjutnya menggunakan
metode biaya dalam pengukuran aset tetap.
Selisih nilai revaluasi aset tetap adalah setelah
diperhitungkan pajak.
Angka 2
Peningkatan nilai wajar atas aset tetap pada angka ini
sebelumnya telah dikeluarkan dari perhitungan laba/rugi
tahun …
- 29 -
tahun lalu dan/atau laba/rugi tahun berjalan yang
merupakan komponen modal inti.
Perlakuan ini diperuntukkan bagi Bank yang menggunakan
model revaluasi aset tetap sebagaimana diatur dalam PSAK
16 tentang Aset Tetap.
Huruf d
Pembentukan cadangan umum penyisihan penghapusan aset atas
aset produktif yang wajib dibentuk mengacu pada ketentuan
Bank Indonesia mengenai kualitas aset.
Contoh:
Cadangan umum penyisihan penghapusan aset atas aset
produktif yang wajib dibentuk sebesar Rp15.000.000,-
(lima belas juta rupiah) dan ATMR Bank untuk Risiko Kredit
sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).
Cadangan umum yang dapat diperhitungkan sebagai komponen
modal pelengkap level atas paling tinggi 1,25% x
Rp. 1.000.000.000,- = Rp12.500.000,- (dua belas juta lima ratus
ribu rupiah).
Dalam hal ini terdapat kelebihan cadangan umum sebesar
Rp2.500.000, - (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang tidak dapat
diperhitungkan sebagai komponen modal pelengkap level atas
(upper tier 2).
Huruf e
Yang dimaksud penyertaan yang diklasifikasikan dalam
kelompok tersedia untuk dijual adalah penyertaan saham yang
memenuhi kriteria metode biaya dan memiliki nilai wajar.
Ayat (2) …
- 30 -
Ayat (2)
Kelebihan cadangan umum penyisihan penghapusan aset atas aset
produktif sesuai contoh pada penjelasan ayat (1) huruf d yaitu sebesar
Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) menjadi faktor
pengurang perhitungan ATMR untuk Risiko Kredit.
Pasal 17
Ayat (1)
Yang termasuk komponen modal pelengkap level bawah (lower tier 2)
antara lain:
a. saham preferen yang dapat ditarik kembali setelah jangka waktu
tertentu (Redeemable Preference Shares);
b. pinjaman subordinasi atau obligasi subordinasi.
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Termasuk dalam kategori diproteksi maupun dijamin oleh Bank
atau Perusahaan Anak yaitu proteksi maupun jaminan yang
diterima …
- 31 -
diterima dari pihak lain tetapi dilakukan melalui Bank atau
Perusahaan Anak, misalnya premi/fee dalam rangka penjaminan
dibayar oleh Bank atau Perusahaan Anak.
Huruf f
Angka 1
Cukup jelas.
Angka 2
Cukup jelas.
Angka 3
Yang dimaksud dengan “fitur step-up” adalah fitur yang
menjanjikan kenaikan tingkat suku bunga apabila opsi beli
tidak dieksekusi pada jangka waktu yang telah ditetapkan.
Huruf a)
Cukup jelas.
Huruf b)
Cukup jelas.
Huruf c)
Yang dimaksud dengan “marjin (credit spread)”
adalah selisih antara tingkat imbal hasil/bunga
instrumen dimaksud dengan tingkat bunga instrumen
yang tidak berisiko (risk free).
Perhitungan penetapan batas step-up mengacu pada
ilustrasi dalam penjelasan Pasal 11 ayat (2) huruf f
angka 3 huruf c).
Huruf g
Cukup jelas
Ayat (3) …
- 32 -
Ayat (3)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Angka 1
Yang dimaksud dengan kualitas sama atau lebih baik
adalah instrumen modal yang paling kurang memenuhi
persyaratan sebagai komponen modal pelengkap level
bawah (lower tier 2).
Angka 2
Batasan modal pelengkap level bawah (lower tier 2)
diperhitungkan dengan memperhatikan seluruh instrumen
modal pelengkap level bawah (lower tier 2) yang tersedia.
Contoh ”jumlah yang berbeda” adalah sebagai berikut:
Misalnya modal pelengkap yang dieksekusi adalah
Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), namun pada saat
penggantian, modal inti Bank mengalami perubahan
sehingga batasan modal pelengkap level bawah (lower
tier 2) misalnya menjadi paling tinggi sebesar
Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
Dengan kondisi ini, maka Bank dapat menggantikan modal
pelengkap level bawah (lower tier 2) hanya sebesar
Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
Ayat (4) …
- 33 -
Ayat (4)
Yang dimaksud dengan amortisasi menggunakan metode garis lurus
adalah amortisasi secara prorata.
Ayat (5)
Amortisasi dihitung berdasarkan nilai instrumen modal yang telah
memperhitungkan pengurangan dari cadangan pelunasan (sinking
fund).
Ayat (6)
Ilustrasi pelaksanaan amortisasi:
Contoh 1:
Bank menerbitkan obligasi subordinasi yang memiliki jangka waktu
10 (sepuluh) tahun dan memiliki opsi beli pada akhir tahun ke 5.
Dalam kondisi ini, Bank wajib mulai menghitung amortisasi sejak
tahun pertama.
Apabila pada akhir tahun ke 5, Bank tidak mengeksekusi opsi beli
tersebut maka mulai awal tahun ke 6 obligasi subordinasi tersebut
dapat diperhitungkan kembali dalam perhitungan KPMM dengan
memperhatikan batasan yang dipersyaratkan termasuk kewajiban
untuk memperhitungkan amortisasi.
Contoh 2:
Bank menerbitkan obligasi subordinasi yang memiliki jangka waktu
10 (sepuluh) tahun dan memiliki opsi beli setelah akhir tahun ke 5.
Dalam kondisi ini maka sisa jangka waktu instrumen tersebut pada
awal penerbitan adalah 5 (lima) tahun. Amortisasi wajib mulai
diperhitungkan oleh Bank sejak tahun pertama.
Setelah …
- 34 -
Setelah akhir tahun ke 5 sampai dengan jatuh tempo, Bank tidak dapat
memperhitungkan kembali obligasi subordinasi tersebut sebagai
modal pelengkap level bawah (lower tier 2) meskipun Bank belum
mengeksekusi opsi beli tersebut.
Pasal 18
Nilai pinjaman subordinasi atau obligasi subordinasi dari Bank penerbit
yang dikurangi adalah setelah memperhitungkan cadangan pelunasan
(sinking fund).
Contoh:
Bank A menerbitkan instrumen yang termasuk sebagai komponen modal
pelengkap level bawah (lower tier 2) berupa obligasi subordinasi sebesar
Rp 100 milyar.
Bank A juga membeli instrumen modal pelengkap berupa obligasi
subordinasi (baik yang termasuk modal pelengkap level atas maupun modal
pelengkap level bawah) yang diterbitkan Bank B sebesar Rp 20 milyar.
Dalam kondisi ini, maka obligasi subordinasi yang dapat diperhitungkan
sebagai komponen modal pelengkap level bawah (lower tier 2) oleh Bank A
hanya sebesar Rp 100 milyar – Rp 20 milyar = Rp 80 milyar, yang
selanjutnya disesuaikan dengan batasan modal pelengkap level bawah
(lower tier 2) yang diperkenankan.
Pasal 19
Cukup jelas.
Pasal 20 …
- 35 -
Pasal 20
Ayat (1)
Huruf a
Nilai penyertaan yang diperhitungkan adalah nilai buku yang
tercatat di neraca.
Huruf b
Kekurangan modal (shortfall) diperhitungkan sebagai faktor
pengurang hanya dalam perhitungan KPMM secara konsolidasi.
Kekurangan modal (shortfall) perusahaan yang melakukan
kegiatan usaha asuransi dari RBC minimum diperhitungkan
apabila perusahaan dimaksud tidak dapat memenuhi RBC
minimum sampai dengan jangka waktu yang ditetapkan oleh
otoritas pengawas yang berwenang.
Perusahaan asuransi yang dikendalikan Bank mengacu
pada definisi Pengendalian sebagaimana dimaksud dalam
ketentuan ini.
Huruf c
Perlakuan terhadap eksposur sekuritisasi sebagai pengurang
modal mengacu pada ketentuan Bank Indonesia mengenai
sekuritisasi aset.
Yang dimaksud dengan “eksposur sekuritisasi” adalah kredit
pendukung (credit enhancement), fasilitas likuiditas (liquidity
support), dan efek beragun aset (asset backed securities).
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3) …
- 36 -
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 21
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Dengan pengaturan ini maka modal inti yang harus dialokasikan
untuk Risiko Pasar paling kurang sebesar 28,5% (dua puluh
delapan koma lima persen) dari beban modal untuk Risiko Pasar.
Huruf c
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Termasuk dalam kategori diproteksi maupun dijamin oleh Bank
atau Perusahaan Anak yaitu proteksi maupun jaminan yang
diterima …
- 37 -
diterima dari pihak lain tetapi dilakukan melalui Bank atau
Perusahaan Anak, misalnya premi/fee dalam rangka penjaminan
dibayar oleh Bank atau Perusahaan Anak.
Huruf f
Angka 1
Cukup jelas.
Angka 2
Cukup jelas.
Angka 3
Yang dimaksud dengan fitur step-up adalah fitur yang
menjanjikan kenaikan tingkat suku bunga apabila opsi beli
tidak dieksekusi pada jangka waktu yang telah ditetapkan.
Huruf a)
Cukup jelas.
Huruf b)
Cukup jelas.
Huruf c)
Yang dimaksud dengan “marjin (credit spread)”
adalah selisih antara tingkat imbal hasil/bunga
instrumen dimaksud dengan tingkat bunga instrumen
yang tidak berisiko (risk free).
Perhitungan penetapan batas step-up mengacu pada
ilustrasi dalam penjelasan Pasal 11 ayat (2) huruf f
angka 3 huruf c).
Huruf g
Cukup jelas.
Ayat (3) …
- 38 -
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Pemanfaatan modal pelengkap (tier 2) sebagai komponen modal
pelengkap tambahan (tier 3) tetap memperhatikan batasan
jumlah modal pelengkap (tier 2) dan modal pelengkap tambahan
(tier 3).
Huruf c
Yang dimaksud dengan “bagian dari modal pelengkap level
bawah (lower tier 2) yang melebihi batasan modal pelengkap
level bawah (lower tier 2)” adalah selisih lebih instrumen modal
yang memenuhi persyaratan sebagai komponen modal pelengkap
level bawah (lower tier 2) dari batasan 50% (lima puluh persen)
dari modal inti.
Pasal 22
Dokumen pendukung merupakan kelengkapan untuk menunjukkan bahwa
persyaratan sebagaimana diatur dalam ketentuan ini telah terpenuhi.
Pasal 23
Cukup jelas.
Pasal 24
Cukup jelas.
Pasal 25 …
- 39 -
Pasal 25
Cukup jelas.
Pasal 26
Perlakuan pengakuan dan pengukuran mengacu pada Pernyataan Standar
Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 55 (Revisi 2006) mengenai Instrumen
Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran.
Pasal 27
Cukup jelas.
Pasal 28
Contoh 1:
Sebelum melakukan merger atau konsolidasi, Bank A dan Bank B tidak
memenuhi kriteria untuk memperhitungkan Risiko Pasar.
Selama 6 (enam) bulan setelah merger atau konsolidasi dinyatakan efektif,
pada bulan ke 1 (satu), ke 3 (tiga), dan ke 4 (empat), Bank hasil merger
atau konsolidasi tersebut memenuhi kriteria untuk memperhitungkan
Risiko Pasar.
Dengan demikian, Bank hasil merger atau konsolidasi tersebut wajib
memperhitungkan Risiko Pasar sejak bulan ke 7 (tujuh).
Contoh 2:
Bank A tidak memenuhi kriteria untuk memperhitungkan Risiko Pasar.
Selanjutnya, Bank A mengakuisisi perusahaan keuangan X sehingga
Bank A melakukan konsolidasi terhadap perusahaan X.
Selama …
- 40 -
Selama 6 (enam) bulan setelah melakukan akuisisi perusahaan X
dinyatakan efektif, pada bulan ke 2 (dua), ke 4 (empat), dan ke 6 (enam),
Bank secara konsolidasi dengan perusahaan X tersebut memenuhi kriteria
untuk memperhitungkan Risiko Pasar.
Dengan demikian, Bank secara konsolidasi dengan Perusahaan Anak “X”
tersebut wajib memperhitungkan Risiko Pasar sejak bulan ke 7 (tujuh).
Pasal 29
Cukup jelas.
Pasal 30
Cukup jelas.
Pasal 31
Cukup jelas.
Pasal 32
Ayat (1)
Huruf a
Yang dimaksud dengan ”risiko suku bunga” adalah risiko
kerugian akibat perubahan harga instrumen keuangan dari posisi
Trading Book yang disebabkan oleh perubahan suku bunga.
Huruf b …
- 41 -
Huruf b
Yang dimaksud dengan ”risiko nilai tukar” adalah risiko
kerugian akibat perubahan nilai posisi Trading Book dan
Banking Book yang disebabkan oleh perubahan nilai tukar valuta
asing termasuk perubahan harga emas.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan ”risiko ekuitas” adalah risiko kerugian akibat
perubahan harga instrumen keuangan dari posisi Trading Book yang
disebabkan oleh perubahan harga saham.
Yang dimaksud dengan ”risiko komoditas” adalah risiko kerugian
akibat perubahan harga instrumen keuangan dari posisi Trading Book
dan Banking Book yang disebabkan oleh perubahan harga komoditas.
Pasal 33
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Bank yang baru memenuhi kriteria untuk memperhitungkan Risiko
Pasar, maka perhitungan Risiko Pasar wajib dimulai dengan
menggunakan Metode Standar.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Pasal 34 …
- 42 -
Pasal 34
Ayat (1)
Laporan perhitungan KPMM dengan memperhitungkan Risiko Pasar
antara lain mencakup laporan posisi yang diperhitungkan dalam
Risiko Pasar, laporan perhitungan rasio KPMM, laporan perhitungan
value at risk dan beban modal, laporan back testing, serta laporan
stress testing.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Contoh:
Apabila Bank A telah memperoleh persetujuan untuk menggunakan
Model Internal untuk memperhitungkan Risiko Pasar pada bulan
Februari 2009, maka laporan yang terkait dengan Model Internal
wajib disusun untuk pertama kalinya pada akhir bulan Maret 2009.
Pasal 35
Cukup jelas.
Pasal 36
Cukup jelas.
Pasal 37
Cukup jelas.
Pasal 38 …
- 43 -
Pasal 38
Cukup jelas.
Pasal 39
Yang dimaksud dengan ”jumlah yang signifikan” adalah signifikan
terhadap total aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual.
Pasal 40
Cukup jelas.
Pasal 41
Cukup jelas.
Pasal 42
Cukup jelas.
Pasal 43
Cukup jelas.
Pasal 44
Cukup jelas.
Pasal 45 …
- 44 -
Pasal 45
Cukup jelas.
TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR
4895
- 45 -
DPNP