PERANCANGAN SISTEM MONITORING KAPAL DI PELABUHAN TANJUNG PERAK DALAM RANGKA MENINGKATKAN FAKTOR

KEAMANAN

Oleh : Dimas Crisnaldi 4203 109 019

Dosen Pembimbing : Dr. Ir. A.A Masroeri M Eng Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya tergolong pelabuhan kelas satu di Indonesia, selain itu juga banyak fasilitas penting yang berada di area pelabuhan seperti, pelabuhan TNI – AL, Jembatan Sura-Madu, dan lain – lainnya. Lalu lintas kapal yang keluar dan masuk pelabuhan sangat tinggi, maka keamanan pelabuhan dan kapal saat ini memang perlu ditingkatkan dimana banyaknya tingkat kejahatan dan terorrisme.

Suatu sistem yang dapat meningkatkan keselamatan kapal yang ada di area pelabuhan, karena semakin meningkatya tindak kejahatan seperti aksi bom bunuh diri, menyebabkan semakin ketatnya peraturan keamanan di pelabuhan. Apabila terdapat kapal yang kondisinya diluar aturan yang berlaku, maka kapal ini akan mendapatkan perhatian lebih dibandingkan dengan kapal yang lainnya. Sistem peringatan diberikan kepada kapal yang melanggar aturan sampai dengan pencekalan.

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya tergolong pelabuhan kelas satu di Indonesia. Dimana lalu lintas kapal yang keluar dan masuk pelabuhan sangat tinggi sehingga berdapak tingkat kecelakaan yang tinggi dan juga sangat rawan aksi kejahatan atau terrorisme. Dengan mengacu aturan yang telah ditetapkan dan untuk mengurangi angka terjadinya kecelakaan dan aksi teroris yang terjadi di kapal dan pelabuhan, maka diperlukan suatu hal yang baru untuk mensimulasikan letak atau posisi kapal yang sedang lego jangkar dan berlabuh, kecepatan saat kapal melewati pelabuhan, aktivitas yang dilakukan baik itu diatas kapal atau di pelabuhan, serta memberikan dan membuat keputusan-keputusan penting dalam rangka meningkatkan keamanan kapal maupun pelabuhan dan fasilitas-fasilitas penting lainnya.

Pada saat ini, keamanan pelabuhan sangat diperlukan untuk mendukung kenyamanan dan keamanan kapal yang melewati area pelabuhan Tanjung Perak Surabaya. Banyak keuntungan yang diperoleh dengan menggunakan sistem komputerisasi ini. Selain untuk menghemat tenaga, pekerja, serta pekerjaan yang dilakukan semakin cepat dan efektif. Begitu juga dengan sistem monitoring yang digunakan untuk menghubungkan antara satu kapal dengan kapal lainnya atau kapal dengan pelabuhan. Sistem monitoring ini memiliki beberapa bagian penting antara lain adalah untuk mengetahui kapal yang melewati pelabuhan berbahaya atau tidak dan memberikan keputusan-keputusan penting dalam rangka meningkatkan keamanan kapal dan fasilitas penting pelabuhan.

Perancangan monitoring ini bertujuan untuk memonitoring seluruh kapal dan pelabuhan dengan mempergunakan aturan yang berlaku di

ISPS code serta untuk mengetahui hal – hal apa saja dan keputusan-keputusan yang harus dilakukan dan diambil dalam memonitoring kapal dan pelabuhan sehingga sesuai dengan peraturan yang diberlakukan di ISPS code dan meningkatkan keamanan kapal dan fasiitas pelabuhan lainnya. Tetapi sering kali dari pihak pelabuhan kurang memenuhi standart yang diberlakukan. Ada beberapa faktor yang menyebabkan hal tersebut di atas yaitu letak/posisi serta kecepatan, posisi, dan heading kapal yang selalu berubah-ubah. Untuk itu perlu dirancang sebuah monitoring yang bertujuan agar diperoleh letak/posisi, kecepatan, dan heading kapal yang melewati area pelabuhan, sehigga dapat tercapai dengan maksimal dan tanpa mengurangi fungsi dari kapal dan pelabuhan itu sendiri.

Pada tugas akhir ini,akan dirancang sebuah monitoring berbasis knowledge base yang berfungsi untuk mengontrol arah gerak dan kecepatan kapal sehingga dengan mudah mendeteksi kapal – kapal yang melewati area pelabuhan. Sehingga monitoring yang diperoleh dapat tercapai dengan maksimal.Sistem kontrol berbasis knowledge base ini kemudian akan diaplikasikan ke sebuah program komputer bertujuan untuk mempermudah dalam pengoperasiannya. 1.2. Rumusan Permasalahan

Dalam tugas akhir ini, permasalahan yang akan dibahas adalah: 1.Bagaimana mengidentifikasi kecepatan dan letak/posisi kapal saat melewati pelabuhan berdasarkan ISPS code.

2.Bagaimana mengidentifikasi pelabuhan berdasarkan aturan ISPS code. 3. Bagaimana memberikan keputusan-keputusan penting untuk keselamatan kapal, fasilitas pelabuhan dan pelabuhan itu sendiri. 1.3. Batasan masalah

Dalam tugas akhir ini, batasan masalahnya adalah: 1. Analisa dilakukan pada daerah Tanjung Perak Surabaya. 2. Analisa dari monitoring ini dengan menggunakan knowledge base. 3. Tidak membahas pengaruh gelombang maupun arus. 1.4. Tujuan

Tujuan penulisan tugas akhir ini adalah: 1. Menentukan / mencari aturan-aturan pelayaran di pelabuhan Tanjung Perak Surabaya berdasarkan posisi, kecepatan, dan heading kapal. 2. Membuat electronic mapping, rute pelayaran maupun daerah berlabuh di pelabuhan Tanjung Perak Surabaya. 3. Membuat DSS ( Decission Support System ) untuk otoritas pelabuhan.

BAB II

DASAR TEORI 2.1 Definisi Pelabuhan

Dalam perkembangannya, transportasi semakin maju seiring dengan perkembangan teknologi, tidak terkecuali untuk transportasi laut. Dimana pelabuhan sebagai tempat penghubung antara daratan dengan lautan. Definisi dari pelabuhan itu sendiri adalah tempat yang terdiri dari daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai

tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan ekonomi yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, berlabuh, naik turun penumpang dan/atau bongkar muat barang yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pe layaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antar modal transportasi (Soedjono, 2002). Tanjung Perak merupakan salah satu pelabuhan pintu gerbang di Indonesia. Sebagai pelabuhan pintu gerbang, maka Tanjung Perak telah menjadi pusat kolektor dan distributor barang ke Kawasan Timur Indonesia, khususnya untuk Propinsi Jawa Timur.

Dalam masa pembangunan ini, usaha-usaha pengembangan terus dilakukan oleh pelabuhan Tanjung Perak yang diarahkan pada perluasan dermaga, khususnya dermaga kontainer, perluasan dan penyempurnaan berbagai fasilitas yang ada, pengembangan daerah industri dikawasan pelabuhan. pembangunan terminal penumpang dan fasililas- fasilitas lainnya yang berkaitan dengan perkembangan pelabuhan-pelabuhan modern. 2.1.1 Lokasi Pelabuhan Tanjung Perak adalah Pelabuhan Surabaya yang terletak pada posisi 112o43'22" garis Bujur Timur dan 07o11'54" Lintang Selatan. Tepatnya di Selat Madura sebelah Utara kota Surabaya yang meliputi daerah perairan seluas 1.574,3 ha dan daerah daratan seluas 574,7 ha. 2.1.2 Fasilitas - Fasilitas Penting di Pelabuhan Tanjung Perak

Di area pelabuhan, terdapat fasilitas – fasilitas penting yang berhubungan langsung dan menunjang adanya pelabuhan tersebut :

1. Jembatan Suramadu Jembatan Nasional Suramadu

adalah jembatan yang melintasi Selat Madura, menghubungkan Pulau Jawa

(di Surabaya) dan Pulau Madura (di Bangkalan, tepatnya timur Kamal), Indonesia. Dengan panjang 5.438 m, jembatan ini merupakan jembatan terpanjang di Indonesia saat ini. Jembatan Suramadu terdiri dari tiga bagian yaitu jalan layang (causeway), jembatan penghubung (approach bridge), dan jembatan utama (main bridge). Jalan layang atau Causeway dibangun untuk menghubungkan konstruksi jembatan dengan jalan darat melalui perairan dangkal di kedua sisi. Jalan layang ini terdiri dari 36 bentang sepanjang 1.458 meter pada sisi Surabaya dan 45 bentang sepanjang 1.818 meter pada sisi Madura. Jalan layang ini menggunakan konstruksi penyangga PCI dengan panjang 40 meter tiap bentang yang disangga pondasi pipa baja berdiameter 60 cm.

2. Terminal Peti Kemas Terminal petikemas di Surabaya

dibangun pada tahun 1992 yang ditandai dengan pemasangan Container Gantry Crane yang pertama pada dermaga petikemas sepanjang 500 meter. Sejak saat itu terminal telah menetapkan reputasi yang dapat dipertanggungjawabkan sebagai terminal dengan biaya efektif dan mampu memenuhi kebutuhan para importer maupun eksporter di Jawa Timur dan Indonesia Kawasan Timur. Saat ini, TPS memiliki dua dermaga, yaitu jalur dermaga sepanjang 1000 meter dengan kedalaman di kedua sisinya 10,5 meter dan jalur dermaga sepanjang 450 meter dengan kedalaman kedua sisinya 7 meter. Dermaga-dermaga tersebut dilengkapi dengan 7 Quay Crane dan 17 RTG serta bermacam-macam forklift yang diperlukan untuk penanganan petikemas.

3. Area Labuh Jangkar Bagi kapal-kapal yang akan

berlabuh jangkar di dalam daerah Pelabuhan Tanjung Perak, telah ditentukan dengan posisi koordinat sebagai berikut :

No. Keterangan Peruntukan 1. Zone A Panjang Kapal < 100 M2. Zone B 100 M 3. Zone C Panjang Kapal > 151 M4. Zone D Kapal Tongkang5. Zone E Kapal Tongkang

Gambar Mappping Area Labuh Jangkar

4. Bunker Pelayanan bunker dilakukan oleh

Pertamina melalui pipa dermaga yang terdiri dari : - Jamrud Utara : 6 tempat ( khusus MDF) - Jamrud Selatan : 5 tempat - Berlian Timur : 3 tempat - Berlian Barat : 4 tempat Pelayanan bunker lainnya dilakukan oleh swasta melalui tongkang dan mobil tangki. 2.1.3 Alur Pelayaran Alur pelayaran barat merupakan alur utama untuk memasuki pelabuhan Tanjung Perak yang panjangnya 25 mil laut, lebar 100 meter dengan kedalaman bervariasi antara 9,7 sampai 12 meter A.R.P dilengkapi dengan 24 buoy dan Stasiun Pandu di Karang Jamuang yang siap melayani 24 jam. Alur lainnya yaitu alur pelayaran timur. Yang penjangnya 22,5 mil laut, lebar 100 meter dengan kedalaman antara 2,5 sampai 5 meter A.R.P dilengkapi dengan 8 buoy. 2.1.4 Pemanduan

Pelabuhan Tanjung Perak merupakan pelabuhan wajib Pandu. Untuk itu tersedia 39 orang pandu yang terdiri dari 28 pandu laut dan 11 pandu bandar. Pandu Laut bertugas memandu kapal selama berlayar di alur dan Pandu Bandar memandu kapal untuk olah gerak dalam pelabuhan. Untuk tugas pemanduan ini, para pandu stand by di Stasiun Karang Jamuang selama 24 jam, yang dapat dihubungi melalui radio IJHV pada cannel 6- 8 - 12 - 14 dan 16. Untuk keamanan dan kelancaran olah gerak kapal di bandar, tersedia 8 kapal tunda berkekuatan 800- 2400 HP, 5 5 kapal pandu berkekuatan 350 - 960 EB' dan 6 kapal kepil berkekuatan 125 - 250 MK. 2.1.5 Institusi terkait Di area pelabuhan juga banyak beroperasi lembaga-lembaga terkait, diantaranya adalah : Sahbandar, Imigrasi, Bea dan Cukai, Karantina, KPLP, Bank Mitra dan lain-lain. 2.1.6 Kesatuan Pelaksana Pengamanan Pelabuhan (KP3) Tanjung Perak

Kesatuan Pelaksana Pengamanan Pelabuhan (KP3) adalah Kesatuan dari unsur Kepolisian RI yang mempunyai tugas pokok membantu Administrator Pelabuhan dalam menyelenggarakan keamanan di dalam daerah Pelabuhan sepanjang mengenai tata-tertib umum dalam rangka pendayagunaan dan pengusahaan pelabuhan. Kedudukan KP3 secara taktis operasional berada di bawah Administrator Pelabuhan dan secara hirarkhis fungsional serta teknis Polisional tetap berada di bawah kesatuan induknya.

2.1.7 KPLP (Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai Klas I Surabaya) Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai (KPLP) adalah unit pelaksana teknis dibidang keamanan Pelabuhan, Bandar, Perairan Laut, Pantai dan Bantuan SAR dalam lingkungan

Departernen Perhubungan. KPLP dalam tugasnya mempunyai fungsi menegakkan peraturan/ketentuan bidang Perhubungan Laut di daerah pelabuhan dan perairan bandar, melaksanakan patroli perairan dan bantuan SAR. Kesatuan KPLP ini, memiliki 3 (tiga) kapal patroli pendukung untuk menyelesaikan sistem monitoring ini. 2.2. Aturan tentang keamanan pelabuhan dengan acuan ISPS code.

Pada saat ini, keamanan pelabuhan sangat diperlukan untuk mendukung kenyamanan dan keamanan kapal yang melewati area pelabuhan tanjung perak surabaya. Banyak keuntungan yang diperoleh dengan menggunakan sistem komputerisasi ini. Selain untuk menghemat tenaga, pekerja, serta pekerjaan yang dilakukan semakin cepat dan efektif. Begitu juga dengan sistem monitoring yang digunakan untuk menghubungkan antara satu kapal dengan kapal lainnya atau kapal dengan pelabuhan. Sistem monitoring ini memiliki beberapa bagian penting salah satu di antaranya adalah untuk mengetahui kapal yang melewati pelabuhan berbahaya atau tidak. Dengan diberlakukannya aturan keamanan kapal dan pelabuhan perlu ditingkatkan dimana banyaknya tingkat kejahatan dan terorrisme, dengan peraturan baru yang diterima dan disahkan forum IMO – conference pada tanggal – 12 – Desember – 2002 dan dan menjadi BAB XI – 2 dari solas – 1974, peraturan ini kemudian menjadi koda internasional tentang keamanan kapal dan fasilitas pelabuhan (ISPS Code). Pemberlakuan penerapan ISPS code diwilayah Indonesia ditetapkan oleh Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia dalam KM NO.33 Tahun 2003. Pemberlakuan ISPS code ini sangat mendukung untuk keamanan kapal dan pelabuhan, dimana pendukung dalam keamanan kapal dan pelabuhan.

2.3 Penerapan ISPS code pada kapal dan pelabuhan. Penerapan ketentuan ISPS code pada kapal dan pelabuhan di Indonesia telah dilaksanakan sejak tanggal 1 – juli – 2004. Dengan demikian banyak hal yang telah dipersiapkan oleh pihak pemilik kapal ( Perusahaan Pelayaran ) dan pelabuhan berkaitan dengan isi dari ISPS code yang melibatkan beberapa pihak dalam rangka pemenuhan standart keamanan untuk kapal dan pelabuhan 2.4 Penerapan ISPS code 2.4.1 Umum

- ISPS code terdiri dari Bagian A yang berisi ketentuan mandatory untuk implementasi SOLAS Bab XI – 2 dan Bagian B merupakan petunjuk lebih jauh pada tanggung jawab Negara Anggota, Dokumentasi, Perencanaan, dan Penilaian kapal dan Fasilitas Pelabuhan, serta tindakan tambahan yang dilakukan tingkat keamanan dan tugas – tugas penanggung jawab keamanan.

- Terdiri dari 19 bagian - ISPS code berkaitan dengan

dasar – dasar persyaratan dari konversi untuk mendeteksi dan menetapkan kegiatan yang membahayakan kapal, pelabuhan, dan perdagangan maritime

2.4.2 Definisi Yang berkaitan dengan definisi adalah : 2.4.2.1 Rencana keamanan kapal – Ship Security Plan (SSP) berarti suatu rencana yang dikembangkan untuk meyakinkan bahwa tindakan diataskapal yang dirancang untuk melindungi orang, barang, unit transportasi barang, kapal dan muatannya dari segala resiko terhadap kecelakaan keamanan. 2.4.2.2 Rencana keamanan fasilitas pelabuhan – Port Facility Securoty Plan (PFSP) berarti suatu rencana yang

dikembangkan untuk meyakinkan bahwa aplikasi tindakan – tindakan yang dirancang untuk melindungi fasilitas pelabuhan dan kapal, orang, barang, unit transportasi barang, kapal dan muatannya yang mana fasilitas pelabuhan beresiko terhadap kecelakaan maritime. 2.4.2.3 Petugas keamanan kapal – Ship Security Officer (SSO), berarti seseorang di atas kapal, yang diperhitungkan oleh nahkoda dan ditunjuk perusahaan sebagai penanggung jawab keamanan kapal, termasuk pelaksanaan dan perawatan rencana keamanan kapal dan sebagai penghubung antara petugas keamanan perusahaan dan petugas keamanan fasilitas pelabuhan. 2.4.2.4 Petugas keamanan perusahaan – Company Security Officer (CSO) berarti seseorang yang ditunjuk oleh perusahaan untuk meyakinkan bahwa : - Penilaian keamanan kapal telah

dilaksanakan - Rencana keamanan kapal yang

dikembangkan, telah dimasukkan dan disetujui.

- Penghubung antara petugas keamanan fasilitas pelabuhan dan petugas keamanan kapal.

2.4.2.5 Petugas keamanan fasilitas pelabuhan – Port Facility Security Officer (PFSO) berarti seseorang yang ditunjuk bertanggung jawab untuk pengembangan, pelaksanaan, revisi dan perbaikan rencana keamanan fasilitas pelabuhan dan untuk penghubung antara petugas keamanan kapal dan petugas keamanan perusahaan. 2.4.2.6 Tingkat keamanan - Siaga 1 : Tingkatan minimum yang

diberlakukan untuk menjaga keamanan yang harus dilaksanakan secara terus menerus.

- Siaga 2 : Tingkatan menengah sebagai tambahan siaga 1 yang harus dilaksanakan dalam kurun waktu tertentu, yang diterapkan sepanjang

ada suatu resiko lebih tinggi atas kemungkinan insiden keamanan.

- Siaga 3 : Tingkatan lebih tinggi, tingkat berkondisi yang diterapkan pada periode waktu ketika probabilitas resiko atau resiko segera terjadinya insiden keamanan sudah tampak.

2.5. Aplikasi Koda ini berlaku bagi :

2.5.1 Jenis – jenis kapal yang dijalankan pada pelayaran internasional sebagai berikut :

- Kapal penumpang, termasuk kapal penumpang kecepatan tinggi.

- Kapal barang, termasuk kapal kecepatan tinggi, ukuran 500 GT dan atau lebih.

- Unit pengeboran lepas pantai berpindah.

2.5.2 Fasilitas pelabuhan yang melayani kapal – kapal yang melakukan pelayaran internasional.

Negara peserta harus memutuskan tambahan aplikasi dari bagian ini terhadap fasilitas – fasilitas pelabuhan, meskipun fasilitas tersebut tidak dimaksudkan untuk melayani kapal –kapal yang berlayar secara internasional, kadang –kadang perlu memperhatikan untuk melayani kapal –kapal yang berlayar secara internasional juga. Setiap keputusan yang dibuat oleh Negara peserta, tidak boleh berkompromi dengan tingkatan keamanan sebagaimana tercantum dalam Bab XI-2 atau bagian dari ISPS code. 2.6. Keamanan Kapal

2.6.1 Suatu kapal dapat bertindak sesuai dengan tingkatan keamanan yang ditentukan oleh negara-negara peserta sebagaiman ditentukan dibawah ini.

2.6.2 Pada keamanan tingkat siaga 1, Aktivitas yang berikut harus dilaksanakan, melalui cara-cara yang

tepat, pada semuakapal, dalam rangka mengidentifikasi dan mengambil tindakan pencegahan terhadap insiden keamanan :

a. Memastikan pelaksanaan semua tugas-tugas keamanan kapal.

b. Mengawasi akses ke kapal.

c. Mengawasi keberangkatan orang-orang dan bawaannya.

d. Monitoring area terbatas untuk memastikan bahwa hanya orang-orang yang diberihak yang mempunyai akses.

e. Monitoring area diatas dan area sekeliling.

f. Mengawasi penanganan muatan dan gudang kapal.

g. Memastikan bahwa komunikasi keamanan siap tersedia.

2.6.3 Pada tingkat siaga 2, tindakan pencegahan tambahan, yang ditetapkan dalam rancangan keamanan kapal, harus diterapkan untuk masing-masing aktivitas yang terperinci butir 4.2. 2.6.4 Pada tingkatan siaga 3, tindakan pencegahan khusus lebih lanjut, yang ditetapkan dalam rancangan keamanan kapal, harus diterapkan untuk masing-masing aktivitas yang terperinci dalam butir 4.2. 2.6.5 Pada tingkatan siaga 2 atau 3 ditetapkan oleh administrasi, kapal harus mengikuti intruksi perubahan tingkatan keamanan. 2.6.6 Sebelum memasuki suatu pelabuhan atau sedang berada dalam suatu pelabuahan didalam wilayah suatu Negara peserta yang telah menetapkan tingkatan siaga 2 atau 3, kapal harus mengikuti intruksi ini dan harus mengkonfirmasikan kepada petugas keamanan fasilitas pelabuhan tentang implementasi awal tindakan dan

prosedur yang sesuai dengan yang terperinci dalam rancangan keamanan kapal, dan dalam kasus tingkat siaga 3, didalam intruksi yang dikeluarkan oleh Negara –negara peserta yang telah menetapkan tingkat siaga 3. kapal harus melaporkan berbagai kesulitan didalam implementasi. Dalam situasi demikian, petugas keamanan pelabuhan dan petugas keamanan kapal dianjurkan berhubungan dan berkoordinasi tentang tindakan yang perlu diambil. 2.6.7 Jika suatu kapal diwajibkan oleh administrasi untuk menetapkan, atau telah berada pada, suatu tingkatan keamanan yang lebih tinggi disbanding dengan yang ditetapkan untuk pelabuhan tempat. Kapal harus masuk atau dimana kapal telah berada, maka kapal harus segera memberitahupejabat berwenag Negara –negara peserta didalam wilayah lokasi fasilitas pelabuhan tentang situasi ini. Dalam situasi demikian maka petugas keamanan kapal bertindak sebagai penghubung dengan petugas keamanan fasilitas pelabuhan dan mengkoordinasikan tindakan yang sesuai, jika perlu. 2.6.8 Suatu administrasi yang mewajibkan kapal yang berhak mengibarkan benderanya untuk menetapkan tingkatan siaga 2 atau 3 didalam suatu pelabuhan Negara peserta yang lain harus menginformasikan kepada Negara peserta tersebut dengan segera. 2.6.9 Ketika Negara – negara peserta menetapkan tingkatan keamanan dan memastikan informasi tingkatan keadaan siaga ke kapal yang beroprasi dalam laut territorial mereka, atau telah dikomunikasikan suatu niat untuk masuk kelaut territorial mereka, kapal itu diberitahu untukl memelihara kewaspadaan dan melaporkan dengan seketika kepada administrasi mereka dan Negara pantai manapun terdekat tentang informasi yang menarik perhatian mereka yang mungkin mempengaruhi keamanan maritime diwilayah tersebut.

2.7. Ketika Memberitahukan Ke Kapal Tentang Tingkatan Keamanan Yang Bisa Diterapkan, Negara – Negara Peserta Harus Memberitahu Kapal Itu Tentang Segala Tindakan Keamanan Yang Harus Mereka Ambil Dan, Jika Diperlukan, Tentang Tindakan, Yang Telah Diambil Oleh Negara – Negara Peserta Untuk Memberikan Perlindungan Terhadap Ancaman Ini. 2.8. Penilaian keamanan kapal – Ship Security Assessment (SSA) 2.8.1 Penilaian keamanan kapal adalah bagian yang penting dan integral dari bagian proses pengembangan dan pembaharuan rancangan keamanan kapal. 2.8.2 Petugas keamanan perusahaan harus memastikan bahwa penilaian keamanan kapal ini dilaksanakan oleh orang-orang dengan keterampilan cukup untuk mengevaluasi keamanan suatu kapal, sesuai dengan ketentuan Bagian A. 2.8.3 Menunjuk kepada ketentuan butir 4.2.1, suatu organisasi keamanan yang telah diakui boleh melaksanakan penilaian keamanan kapal dari suatu kapal tertentu. 2.9. Keamanan Fasilitas Pelabuhan

Fasilitas pelabuhan diwajibkan untuk bertindak sesuai dengan tingkatan keamanan yang telah ditetapkan oleh Negara –negara peserta di dalam wilayah pelabuhan tersebut berada. Tindakan dan prosedur keamanan harus diterapkan di dalam fasilitas pelabuhan sedemikian rupa agar meminimalkan gangguan terhadap, atau penundaan bagi, para penumpang, kapal,pengunjung dan personil kapal, barang – barang dan jasa. 3. Penilaian keamanan fasilitas pelabuhan – Port Facility Security

Assessment (PFSA) 3.1 Penilaian keamanan fasilitas pelabuhan adadlah suatu bagian yang penting dan integral dari proses

pengembangan dan pembaharuan rancangan keamanan fasilitas pelabuhan. 3.2 Penilaian keamanan fasilitas pelabuhan harus dilaksanakan oleh Negara peserta di dalam wilayah fasilitas pelabuhan tesebut berada. Negara peserta boleh mendelegasikan kewenangannya kepada suatu organisasi keamanan yang telah ditunjuk untuk menyelesaikan penilaian keamanan fasilitas pelabuhan tertentu yang terletak didalam wilayahnya. 3.2.1 Ketika penilaian

keamanan fasilitas pelabuhan telah dilaksanakan oleh suatu organisasi keamanan yang telah diakui, penilaian keamanan harus ditinjau dan disetujui untuk pemenuhan dengan Bagian A ini oleh Negara peserta di dalam wilayah fasilitas pelabuhan tersebut berada.

3.3 Orang – orang yang melaksanakan penilaian harus mempunyai keterampilan yang sesuai untuk mengevaluasi keamanan fasilitas pelabuhan sesuai bagian A ini. 3.4 Penilaian keamanan fasilitas pelabuhan harus ditinjau dan diperbaharui secara periodik, mengikuti perubahan ancaman dan/atau perubahan kecil di dalam fasilitas pelabuhan dan harus selalu ditinjau dan diperbaharui ketika terjadi perubahan besar terhadap fasilitas pelabuhan. 4. Rancangan keamanan fasilitas pelabuhan – Port Facility Security Plan (PFSP) 4.1 Suatu dokumen PFSP harus dikembangkan dan dipelihara, atas dasar suatu penilaian yang cukup terhadap keamanan fasilitas pelabuhan, untuk masing – masing fasilitas pelabuhan, untuk tempat titik temu kapal dan pelabuhan. Rancangan keamanan fasilitas pelabuhan harus memuat ketentuan –ketentuan untuk ketiga tingkatan keamanan, seperti didefenisikan pada Bagian A koda ini.

4.1.1 Menunjuk kepada ketentuan butir 8.2, suatu organisasi keamanan yang telah diakui boleh menyiapkan rancangan keamanan fasilitas pelabuhan dari suatu fasilitas pelabuhan tertentu.

4.2 Rancangan keamanan fasilitas pelabuhan harus disetuui oleh Negara peserta di dalam wilayah fasilitas pelabuhan tesebut berada. 4.3 Rancangan keamanan fasilitas pelabuhan dapat dikombinasikan dengan, atau menjadi bagian dari, rancangan keamanan pelabuhan atau rancangan keadaan darurat pelabuhan atau rancangan lainnya. 4.4 Negara peserta yang didalam wilayahnya terdapat fasilitas pelabuhana harus menentukan perubahan perubahan manna dari dari rancangan keamanan fasilitas pelabuhan yang tidak dapat dilaksanakan kecuali perubahan – perubahan yang relevan terhadap rancangan tersebut telah disetujuinya. 4.5 Rancangan keamanan fasilitas pelabuhan dapat disimpan dalam suatu format elektronik. Dalam suatu kasus yang demikian, format tersebut harus dilindungi oleh prosedur yang ditunjukkan untuk mencegah penghapusan, pengrusakan atau perubahan oleh yang tidak berkepentingan. 4.6 Rancangan harus dilindungi dari pengungkapan atau akses yang tidak berkepentingan. 4.7 Negara – negara peserta boleh mengijinkan suatu rancangan keamanan fasilitas pelabuhan yang mencakup lebih dari satu fasilitas pelabuhan jika operator, lokasi, opoerasi, peralatan, dan perancangan fasilitas pelabuhan ini adalah serupa. Setiap Negara peserta, yang mengijinkan pengaturan alternatif seperti itu, harus mengkomunikasikan kepada organisasi mengenai kekhususan tersebut.

5. Petugas keamanan fasilitas pelabuhan – Port Facility Security Officer (PFSO) 5.1 petugas keamanan fasilitas pelabuhan harus ditunjuk untuk masing – masing fasilitas pelabuhan. Seseorang juga dapat ditunjuk sebagai petugas keamanan fasilitas pelabuhan untuk satu atau lebih fasilitas pelabuhan. 5.2 Petugas keamanan fasilitas pelabuhan harus diberi dukungan yang memadai dalam memenuhi tanggung jawab dan tugas – tugasnya. 6. Pelatihan, gladi, dan latihan mengenai keamanan fasilitas pelabuhan 6.1 Petugas keamanan fasilitas pelabuhan dan personil keamanan fasilitas pelabuhan yang sesuai harus memiliki pengetahuan dan sudah menerima pelatihan. 6.2 Personil fasilitas pelabuhan yang mempunyai tugas – tugas keamanan tertentu harus memahami tanggung jawab dan tugas mereka untuk keamanan fasilitas pelabuhan dan harus mempunyai kemampuan dan pengetahuaan yang cukup untuk melaksanakan tugas yang dibebankan pada mereka. 6.3 Untuk memastikan implementasi rancangan keamanan fasilitas pelabuhan yang efektif, latihan harus dilaksanakan pada tingkat interval yang sesuai, mengikuti jenis pengoprasian fasilitas pelabuhan, pergantian personil fasilitas pelabuhan dan keadaan lain yang terkait. 6.4 petugas keamanan fasilitas pelabuhan harus memastikan adannya koordinasi dan implementasi yang efektif mengenai rancangan keamanan fasilitas pelabuhan denagn ikut serta dalam latihan – latihan pada interval yang cocok. 8. Sistem Pakar Definisi Sistem Pakar Sistem pakar adalah suatu program komputer yang dirancang untuk memodelkan kemampuan penyelesaian masalah dari seorang pakar. Sistem

pakar dirancang agar dapat menyelesaikan suatu permasalahan tertentu dengan meniru kerja dari para ahli, sehingga hasil dari implementasi dapat digunakan orang banyak. Sistem pakar bekerja dengan pengetahuan (knowledge) yang diadopsi dari seorang pakar yang sesuai dengan bidang keahliannya. Pengetahuan-pengetahuan tersebut disimpan dalam domain pengetahuan yang selanjutnya digunakan untuk menyelesaikan suatu masalah (Durkin, 1994). Sistem pakar telah banyak diaplikasikan dalam berbagai bidang, misalnya bidang kedokteran, ilmu komputer, hukum, teknik, bisnis, dan hukum. Tipe-tipe permasalahan yang diselesaikan mencakup kontrol, diagnosis, prediksi, analisis, dan perencanaan 8.1 Struktur Knowledge Base System Proses penyelesaian masalah pada sistem pakar hampir sama dengan proses yang dilakukan oleh seorang pakar. Seorang pakar menyimpan domain pengetahuannya di dalam long term memori-nya (LTM). Ketika memberikan konsultasi pada orang lain, seorang pakar akan mengumpulkan fakta-fakta yang terkait tentang permasalahan yang dikonsultasikan dan menyimpannya pada short term memory (STM). Kemudian fakta-fakta tersebut dikombinasikan dengan domain pengetahuan, selama konsultasi berlangsung seorang pakar akan mendapatkan informasi-informasi baru tentang permasalahan yang pada akhirnya didapatkan suatu kesimpulan (Durkin, 1994). Komponen Knowledge Base System terbagi menjadi empat bagian yaitu : 1. Basis pengetahuan (knowledge base)

Basis pengetahuan merupakan bagian dari sistem pakar yang berisi domain pengetahuan. Basis pengetahuan tersebut diperoleh dari akumulasi semua pengetahuan di bidang tertentu, terdiri dari dua komponen yaitu fakta dan

aturan. Fakta merupakan informasi tentang obyek dalam area permasalahan tertentu, sedangkan aturan merupakan informasi tentang cara bagaimana memperoleh fakta baru dari fakta yang telah diketahui. Salah satu bentuk representasi pengetahuan dalam sistem pakar adalah dengan menggunakan himpunan aturan (rules). 2. Working memory (basis data atau memori kerja)

Working memory adalah bagian dari sistem pakar yang berisi fakta-fakta tentang permasalahan yang diperoleh selama konsultasi berlangsung. Selama konsultasi berlangsung, pemakai memasukkan informasi yang terkait dengan permasalahan. Sistem akan mencocokkan informasi tersebut dengan pengetahuan yang tersimpan dalam basis pengetahuan untuk mendapatkan fakta baru dan memasukkannya ke dalam working memory. Proses pencocokan dilanjutkan sampai mendapat kesimpulan. Kesimpulan yang diperoleh juga disimpan dalam working memory. 3. Mesin inferesi (Inference engine)

Mesin inferensi merupakan suatu prosesor dari sistem pakar yang berfungsi menyocokkan fakta-fakta yang terdapat dalam working memory dengan domain pengetahuan yang tersimpan dalam basis pengetahuan untuk menghasilkan kesimpulan atas permasalahan yang ada. Mesin inferensi merupakan model dari penalaran seorang pakar. Mesin inferensi bekerja dengan menggunakan fakta yang ada pada working memory dan domain pengetahuan yang ada pada basis pengetahuan untuk menghasilkan informasi baru. Mesin Inferensi akan mencari himpunan rule yang premisnya sesuai dengan informasi yang ada pada working memory. Apabila telah ditemukan, mesin inferensi akan memasukkan konklusi dari rule tersebut kedalam working memory, dan terus melanjutkan pencarian lagi sampai himpunan rule lainnya yang sesuai

ditemukan. Hal ini dikerjakan dengan suatu program yang menggunakan teknik pelacakan. Pembahasan tentang teknik pelacakan akan dibahas pada subbab tersendiri. 4. User Interface (Antar muka pemakai) Antarmuka pemakai bagian penghubung antara program knowledge base system dengan pemakai. Pada bagian ini memungkinkan pengguna memonitoring kapal dan menyampaikan informasi kepada kapal. Dua teknik inference, yaitu: a. Forward chaining (pelacakan kedepan) Forward chaining adalah suatu teknik pelacakan yang dimulai dari suatu set fakta, menurunkan fakta baru dengan menggunakan rule dimana bagian premisnya sesuai dengan fakta yang diketahui. Proses ini berlangsung secara kontinu sampai tujuan akhir tercapai atau sampai tidak ada rule dimana premisnya cocok dengan fakta-fakta yang telah diturunkan. b. Backward chaining (pelacakan kebelakang) Backward chaining merupakan salah satu teknik referensi dengan mencoba membuktikan suatu hipotesa dengan jalan mencari informasi yang mendukung hipotesa tersebut. 8.1.1 Sistem Berbasis Aturan Sistem berbasis aturan adalah suatu program komputer yang memproses informasi yang terdapat di dalam working memory dengan sekumpulan aturan yang terdapat di dalam basis pengetahuan menggunakan mesin inferensi untuk menghasilkan informasi baru. 8.1.2 Arsitektur sistem berbasis aturan

Gambar 2.2 Arsitektur sistem

berbasis aturan Sistem berbasis aturan terdiri dari tiga modul utama yaitu basis pengetahuan, mesin inferensi, dan working memory. Tiga komponen tersebut merupakan inti dari sistem, tetapi terdapat modul tambahan yaitu:

• User interface (antarmuka pengguna)

User interface merupakan sarana bagi pengguna untuk berinteraksi dengan sistem.

• Developer interface (antarmuka pengembang) Developer interface merupakan sarana bagi knowledge engineer untuk membangun sistem.

• Fasilitas penjelas Fasilitas penjelas merupakan subsistem yang bertanggung jawab menyediakan penjelasan atas penalaran yang dilakukan oleh sistem.

• External program Program-program seperti database, algoritma dan lainnya yang mendukung sistem.

8.1.3 Rule (Aturan) Rule merupakan salah satu bentuk dari teknik representasi pengetahuan. Rule adalah struktur pengetahuan yang menghubungkan antara informasi yang satu dengan informasi yang lain sehingga dimungkinkan tercapainya suatu kesimpulan. Secara umum, rule menghubungkan satu atau lebih premis yang terdapat

Working Memory Basis Pengetahuan

Program Eksternal

User Interface Developer Interface

Pemakai Knowledge Engineering

Fasilitas Penjelas

Mesin Inferensi

pada bagian IF dengan satu atau lebih konklusi yang terdapat pada bagian THEN. Pada umumnya sebuah rule dapat mempunyai premis lebih dari satu yang dihubungkan dengan AND, OR atau kombinasi dari keduanya. Rule juga dapat memuat pernyataan ELSE, bernilai TRUE jika salah satu atau lebih dari premis bernilai FALSE.

Pada sistem berbasis aturan, domain pengetahuan berbentuk sekumpulan rule dan disimpan dalam basis pengetahuan. Sistem akan menggunakan rule-rule tersebut dengan informasi yang terdapat dalam working memory untuk memecahkan permasalahan. Jika premis dari rule sesuai dengan informasi yang terdapat dalam working memory, sistem akan mengerjakan pernyataan yang ada pada konklusi rule tersebut dan dimasukkan ke dalam working memory. Penambahan pernyataan dalam working memory dapat menyebabkan rule lain dijalankan. Demikian seterusnya sampai didapatkan suatu kesimpulan 9.Program Microsoft Visual Basic 6.0 Visual Basic merupakan salah satu bahasa pemrograman yang berbaris GUI (Graphic User Intervace). Didalamnya berisi perintah-perintah atau instruksi yang dimengerti oleh komputer untuk melakukan tugas-tugas tertentu. Tugas-tugas tersebut dapat dijalankan apabila ada respon dari pemakai. Respon tersebut berupa kejadian/ event tertentu, misainya memilih tombol, memilih menu dan sebagainya (Abdul, 2004). Beberapa kemampuan dari Visual Basic antara lain, sebagai berikut : 1. Membuat program aplikasi berbasis Windows. 2. Membuat objek-objek pembantu program. 3. Menguji program dan menghasilkan program akhir berekstensi EXE yang langsung dapat dijalankan. Dengan menggunakan program Microsoft Visual Basic 6.0 akan lebih

mudah, karena didalamnya terdapat beberapa perintah yang bisa diambil sesuai dengan kebutuhan.

Menjalankan Program Visual Basic merupakan salah satu

aplikasi yang berada dalam Windows, sehingga untuk menjalankannya terlebih dahulu harus mengaktifkan Windows. Program visual basic dapat diaktifkan dengan merunning program Microsoft Visual Basic 6.0 yang ada di All Program dan memilih Standart Exe (Ario, 2000). Kemudian klik Open, sehingga keluar tampilan utama program Microsoft Visual Basic 6.0, sebagai berikut :

Toolbar

Toolbar merupakan cara cepat di dalam menjalankan suatu perintah, karena tombol-tombol yang berada dalam toolbar tersebut mewakili suatu perintah tertentu. Toolbar pada Visual Basic terdiri dari Toolbar Standard, Toolbar Debug, Toolbar Edit dan sebagainya. Perintah yang digunakan untuk mengaktifkan atau menyembunyikan toolbar tersebut adalah dengan memilih menu View Toolbars, kemudian klik salah satu toolbar yang diinginkan. Toolbar aktif ditandai dengan ceklist pada toolbar tersebut, demikian juga sebaliknya. Toolbar Standard merupakan salah satu toolbar yang aktif pada saat menjalankan Visual Basic.

Form Antarmuka Form adalah jendela yang bisa

diubah-ubah untuk membuat antarmuka program. Pada saat menjalankan program visual basic akan muncul form1. form ini memiliki grid yang ukurannya bisa diubah dengan menggunakan mouse atau diatur pada jendela propertis untuk scale width dan scale heigth. Form bisa mengandung menu, tombol, kotak daftar, baris penggulung, dan item-item yang lain.

Toolbox Toolbox merupakan tempat

penambahan kontrol atau tool pada form antarmuka yang digunakan. Toolbox biasanya terletak sebelah kiri layar dan mengandung kontrol-kontrol yang bisa digunakan untuk menambahkan gambar, label, tombol, kotak daftar, baris pengulung, menu, serta bentuk geometri pada form antarmuka. Setiap kontrol yang ditambahkan ke dalam form akan menjadi obyek. Obyek adalah elemen antarmuka yang bisa diprogram.

Project Explorer Project Explorer merupakan salah

satu jendela pada Visual Basic yang berisi semua file dalam aplikasi yang dibuat. Karena aplikasi yang dibuat merupakan suatu Project yang akan berisi beberapa file, misalnya form, modul, class dan sebagainya.

Jendela Properties Properties berisi semua informasi

tentang sifat dari sebuah obyek. Properties ini sesuai kebutuhan dari obyek. Setiap obyek dapat berbeda sifatnya sesuai dengan kebutuhan dari obyek tersebut. Properties tersebut antara lain, nama obyek, warna, ukuran, posisi dan lain sebagainya. Pemilihan properties ini dengan dua cara, sehingga memudahkan dalam menentukan, yaitu dengan urutan abjad (Alphabetic) dan berdasarkan kategori (Categorized).

Form Layout Form layout adalah jendela yang

menggambarkan posisi form dalam layar monitor. Dengan tampilan tersebut dapat

melihat posisi aplikasi yang dibuat saat dijalankan dalam layar monitor.

Event Procedure Event procedure adalah satu kode

program yang dieksekusi apabila ada obyek yang dimanipulasi pada program. Event procedure biasanya memeriksa dan menset properti serta menggunakan pernyataan program lain untuk melakukan pekerjaan program. Sebagai contoh, apabila tombol perintah pertama diklik, event procedure Commant_1 akan dijalankan.

Program Statement Program statement adalah kata

kunci pada kode program yang melakuikan pekerjaan program. Pernyataan program pada Visual Basic menciptakan ruang penyimpanan untuk data, membuka file, melakukan perhitungan, dan tugas penting lainnya.

Variabel Variabel adalah kontainer khusus

yang digunakan untuk menyimpan data untuk sementara pada program. Programmer menciptakan variabel untuk menyimpan hasil perhitungan, membuat nama file, memproses input, dan seterusnya. Angka, nama, dan nilai properti bisa disimpan pada variabel.

Metode

Metode adalah pernyataan khusus yang melakukan aksi atau pelayanan untuk obyek tertentu pada program. Pada kode program notasi yang digunakan, sebagai berikut : Object.Method = Value

Dimana, object adalah nama objek yang ingin diubah, Method adalah perintah yang digunakan untuk mengubah obyek, Value adalah argumen tambahan yang bisa digunakan oleh metode.

Modul Standar Modul standar adalah sebuah file

khusus yang berekstensi .bas yang mengandung variabel dan prosedur yang bisa digunakan di seluruh bagian program. Sama seperti form, modul

standar dilampirkan terpisah pada jendela project, tapi modul standar tidak mengandung obyek hanya kode-kode yang bisa ditampilkan dan disunting pada jendela kode (Micheal, 2000). Di dalam modul standar bisa disimpan variabel publik dan prosedur general-purpose (prosedur umum). Manfaat menggunakan prosedur general-purpose dalam modul standar ialah :

- Menghilangkan baris yang berulang.

- Membuat program lebih mudah dibaca.

- Menyerderhanakan pengembangan program

- Bisa digunakan kembali ke program yang lain.

BAB III

METODOLOGI Diagram Perencanaan Secara sistematis langkah-langkah dalam Tugas Akhir dijadikan dalam bentuk diagram alir seperti gambar berikut ini :

Flowchart Pengerjaan Tugas Akhir

Metode penulisan yang digunakan terdiri dari tahapan – tahapan sebagai berikut: 3.1 Studi Literatur

Studi literatur adalah mencari referensi teori yang relefan dengan kasus atau permasalahan yang ditemukan. Referensi tersebut berisikan tentang : -Pelabuhan secara umum. -Pelabuhan Tanjung Perak -Aturan yang berlaku di pelabuhan.

Referensi ini dapat dicari dari buku, jurnal, artikel laporan penelitian, dan situs-situs di internet. Output dari studi literatur ini adalah terkoleksinya referensi yang relefan dengan perumusan masalah. Tujuannya adalah untuk memperkuat permasalahan serta sebagai dasar teori dalam melakukan monitoring dan simulasi dari alur pelayaran yang terdapat diPelabuhan Tanjung Perak Surabaya. 3.2 Survey Lapangan/ pengumpulan data

Data sekunder yang dibutuhkan untuk dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini adalah :

- Data mengenai berbagai macam dimensi kapal sehingga mempermudah untuk mendeteksi kecepatan kapal-kapal yang tidak sesuai dengan kacepatan kapal yang sebenarnya. Sehingga tidak menggagu akivitas kapal dan pelabuhan, dimana sesuai dengan aturan ISPS code.

- Data electronic MAP untuk mempermudah dalam pengerjaan tugas akhir ini, dimana MAP ini digunakan untuk mengetahui daerah – daerah berbahaya untuk kapal dan pelabuhan, sehingga aman terhadap aksi teroris dan bahaya

lainnya yang terjadi dan dapat mendeteksi kapal – kapal yang berbahaya

- Data – data tambahan yang berhubungan dengan pemenuhan standart keamanan berdasarkan peraturan ISPS code.

- Fasilitas-fasilitas penting di Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya. Seperti, Jembatan Suramadu,terminal peti kemas, dll.

Hasil dari pengumpulan data ini bisa dipakai sebagai bahan untuk membuat desain program monitoring Keamanan kapal dan pelabuhan. 3.3 Perancangan Knowlegde Base Berdasarkan Aturan Keamanan Perancangan monitoring berisi seluruh informasi tentang kondisi lingkungan pelabuhan dan menjadi monitoring sistem. Setiap informasi akan dibuat sebagai rule yang nanti akan dipergunakan untuk menganalisa kapal-kapal yang berlayar di pelabuhan tanjung Perak Surabaya. Dari hasil analisa ini akan diketahui kapal yang mengancam atau membahayakan pelabuhan.

Dalam perancangan knowledge base berdasarkan aturan keamanan ini, berisi antara lain :

Sistem yang dikembangkan. Dalam hal ini, sistem yang dikembangkan ialah knowledge base. Dimana, di dalam sistem tersebut terdapat data base yang digunakan dalam perancangan monitoring ini. Antara lain, berisi kecepatan, posisi, dan heading kapal.

Windows interface. Jika sistem dan program monitoring sudah running, maka akan ada peringatan berupa tampilan kepada kapal yang melanggar dan dicurigai sebagai ancaman bagi fasilitas

pelabuhan dan pelabuhan itu sendiri.

Operator atau otoritas pelabuhan. Dalam hal ini, operator pelabuhan bertugas untuk memonitoring kapal-kapal yang akan berlabuh atau melewati Pelabuhan Tanjung Perak.

Aparat yang bertugas. Setelah mengetahui adanya pelanggaran dan pengambulan keputusan. Maka, aparat keamanan pelabuhan berugas untuk melaksanakan keputusan tersebut.

3.4 Pembuatan Elektronik Map Pada penyusunan Electonic Map menampilkan bentuk dari peta pelabuhan itu sendiri. 3.5 Implementasi Perancangan Monitoring sistem di desain kedalam bentuk program Visual Basic 6.0 3.6.Analisa Dari data output program yang telah dirunning perlu dianalisa terlebih dahulu. Apakah program telah sesuai dengan perencanaan, yakni dapat mengambil keputusan untuk kapal yang dianggap berbahay dan mengancam fasilitas pelabuhan dan pelabuhan itu sendiri, dengan parameter memprediksi kecepatan dan posisi kapal yang akan masuk ke pelabuhan Tanjung Perak, sehingga dapat diketahui posisi kapal saat berada didaerah pelabuhan dengan aturan - aturannya. Kalau tidak akurat, maka harus dicek kembali parameter-parameter desain program yang dimasukkan dalam list program Microsoft Visual Basic 6.0. Kalau memang telah sesuai dengan perencanaan data ouput tersebut dianalisa lagi dengan membahas hubungan perubahan ketetapan awal dengan area pelabuhan.

3.7 Validasi Validasi dilakukan untuk menguji program ketika dijalankan sudah sesuai dengan fakta dan permasalahan yang ada. Sehingga dapat diketahui apakah program tersebut bisa berjalan sesuai yang di inginkan atau apakah program tersebut akan mengalami suatu kegagalan pada saat running. 3.8 Kesimpulan Pada tahap ini merupakan proses untuk menarik kesimpulan dan saran atas apa yang dilakukan selama pengerjaan Tugas Akhir. Dasar pengambilan kesimpulan dan saran diantaranya adalah hasil analisa dan pembahasan. Dan bisa berisikan rekomendasi teknis tentang keamanan area khusus pelabuhan.

BAB IV DESIGN PROGRAM

Pengumpulan data yang di

lakukan dari hasil literatur dan hasil wawancara selanjutnya akan diolah untuk di jadikan database dalam melakukan simulasi. Hasil literatur di dapatkan dari buku – buku yang berkaitan dalam pengaturan lalu lintas kapal di pelabuhan. Sedangkan hasil wawancara di dapatkan dari hasil wawancara dengan Instansi yang mempunyai kewenangan memberikan suatu informasi kepada Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya. 4.1. Parameter Program

Dasar pemikiran desain program adalah bagaimana progam dapat mengendalikan semua pergerakan kapal yang menggunakan jasa pelabuhan Tanjung Perak. Untuk dapat mewujudkannya diperlukan parameter-parameter program. Desain program sistem monitoring ini menggunakan software Microsoft Visual Basic 6.0.

Parameter-parameter program yang dimaksud adalah semua variabel/ketentuan yang mempengaruhi

pergerakan kapal yang akan dikendalikan. 4.1.1. Kapal

Kapal sebagai parameter program utama karena kapal merupakan obyek utama dalam pembuatan program ini. Letak kapal yang akan dikendalikan dapat ditampilkan dalam program. Program menggunakan koordinat x dan koordinat y untuk menyatakan letak dalam peta tampilan program. Bagaimana kapal dapat mencapai tujuannya? Kapal melakukan pergerakan dengan persamaan dasar kecepatan dan percepatan. Dalam selama perjalannya kapal melalui rute, kapal membaca jarak dengan kapal yang lain, tujuan, titik persilangan, dan batas pelayaran. Kapal juga dapat mengambil keputusan apakah akan mempercepat atau memperlambat lajunya. Syarat untuk dapat melakukan percepatan adalah jarak kapal dengan kapal yang lain, batas pelayaran melebihi jarak tertentu yang telah ditetapkan, serta telah lewat dengan titik perpotongan dengan kapal yang lain. Sedangkan perlambatan ketika kapal dekat dengan daratan, kapal lain, dan mendekati titik perpotongan dengan kapal yang lain. Kapal melalui rute yang telah ditentukan sebagai acuan pergerakan akan tetapi kapal juga bisa bergeser dari rute tersebut. Pegerakan kapal ini memenuhi aturan-aturan pelayaran terutama aturan yang menyangkut keamanan dari Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya serta fasilitas – fasilitas yang ada di Pelabuhan. 4.1.2. Tujuan

Tujuan merupakan koordinat akhir dari perjalanan kapal. Tujuan ini bisa di daratan dan tengah laut. Tujuan yang di daratan berupa dermaga sedangkan yang ditengah laut berupa lokasi parkir atau laut lepas.

4.1.3. Rute Rute merupakan alur pelayaran

dari kapal yang akan dikendalikan. Rute didesain muncul secara otomatis dalam program ketika koordinat kapal ada dengan tujuannya. Rute yeng terbentuk hanya berupa garis lurus, sehingga program juga mampu mengedit rute tersebut menjadi berbelok-belok. 4.1.4. Batas Pelayaran

Batas pelayaran merupakan garis yang tidak boleh dilalui oleh kapal dalam pelayarannya. Batas ini berupa daratan serta tempat parkir sebagai tempat tujuan kapal. Dengan tujuan kapal akan memperlambat lajunya ketika mendekatinya. 4.1.5. Aturan Yang Berlaku

Tiap daerah pelayaran di fasilitas Pelabuhan Tanjung Perak pasti mempunyai aturan yang berguna untuk mengamankan Pelabuhan dari tindakan yang membahayakan untuk Pelabuhan dan fasilitas – fasilitas tersebut. Seperti yang sudah diatur dalam ISPS Code. 4.1.6. Kecepatan

Kecepatan pada program dibagi menjadi dua, yaitu kecepatan awal dan kecepatan maksimal. Kecapatan awal adalah kecepatan kapal pada saat awal memasukkan kapal pada program. Sedangkan kecepatan maksimal merupakan kecepatan yang paling tinggi dapat ditempuh oleh kapal selama pelayaran dengan kondisi tertentu. Kondisi tersebut adalah telah terbebas dari kondisi perlambatan dan telah melakukan percepatan. 4.2. Asumsi

Dalam desain program juga menggunakan beberapa asumsi. Asumsi tersebut adalah :

- Kondisi perairan pada pelabuhan Tanjung Perak dianggap tenang.

- Wilayah pengendalian kapal sebatas sekitar pelabuhan.

- Hanya menyatakan posisi dalam koordinat x dan koordinat y tanpa memperhitungkan sudut headingnya.

Asumsi-asumsi ini juga termuat dalam batas permasalahan Tugas Akhir. 4.3. Form dan Modul

Pada desain program kendali lalu-lintas kapal menggunakan beberapa form dan modul. Form yang digunakan mencapai delapan form dan modulnya tiga modul. Form yang didesain adalah :

1. Form utama. 2. Form koordinat kapal. 3. Form koordinat tujuan. 4. Form data kapal. 5. Form rule 6. Form Tampilan Informasi

Form dan modul berisikan list program yang mengatur dan menjalan perintah-perintah dalam program, sehingga program dapat berjalan dengan keinginan. 4.4. Tampilan Program

Tampilan program knowledge base system dibuat merupakan form antarmuka yang menghubungkan form utama dengan form yang lain melalui command dan menu editor yang telah didesain. 4.4.1. Form Utama

Form utama program yang dibuat merupakan form visualisasi program untuk knowledge base system. kapal di pelabuhan Tanjung Perak. Isi dari form utama ini adalah :

- Beberapa menu yang dapat memanggil form yang lain.

- Command-command yang memberikan perintah program dan dapat memanggil form yang lain.

- Label-label yang dapat memantau pergerakkan kapal.

Menampilkan gambar untuk visualisasi gerakkan kendali lalu-lintas kapal.

Gambar IV. 1 Tampilan Utama program Knowledge Base System

4.4.2. Form Koordinat Kapal

Form koordinat kapal dapat dipanggil dari form utama melalui menu file dan command posisi kapal. Form ini mempunyai fungsi utama untuk menyimpan dan menghapus data-data kapal yang akan dikendalikan. Data-data tersebut, adalah :

- No yang menyatakan jumlah kapal.

- Nama kapal. - Posisi x dan y kapal. - Kecepatan awal. - Tujuan.

Data-data yang masuk akan disimpan pada file yang bernama Kapal.txt. Gambar IV. 2. Tampilan Form Koordinat Kapal

4.4.3. Form Koordinat Tujuan Form koordinat tujuan sama

seperti form koordinat kapal yang dapat dipanggil dari form utama. Cara pemanggilannya adalah melalui menu file panngil koordinat tujuan dan command posisi tujuan. Form ini bertugas menyimpan dan menghapus semua nama dan posisi x maupun y dari tujuan kapal yang akan dikendalikan. Data ini akan disimpan di file bernama Darmaga.txt. Gambar IV. 3. Tampilan Form Koordinat Tujuan 4.4.4. Form Data Kapal

Form Data kapal adalah form untuk memasukkan data kapal yang akan dipakai dalam program dan simulasi. Isi form tersebut akan ditampilkan pada simulasi program. Kterangan form sbg :

- Identity of Ship akan menampilkan nama dan type kapal

- Dimension akan menampilkan ukuran kapal

- Trajectory Rute ini berupa koordinat dalam program

Gambar IV. 4. Tampilan Form Data Kapal

4.4.5. Form Rule Form rule berisi tentang

peraturan – peraturan yang berlaku di Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya beserta fasilitasnya. Form ini terdiri dari :

- Type kapal - Kecepatan kapal - Panjang dan Sarat air kapal

Gambar 4.5 Tampilan Form Rule 4.4.6. Form Tampilan Informasi

Tampilan informasi ini menampilkan detail kapal yang dimonitoring dari kapal-kapal yang berada dalam alur pelabuhan tanjung perak. Informasi yang di tampilkan yaitu:

Gambar IV. 5. Tampilan informasi

BAB V SIMULASI DAN ANALISA

5. 1. Setting Data Pada tahap ini akan memasukkan data-data pada program monitoring keamanan kapal dan pelabuhan yang telah jadi. Data yang dimasukkan pada form yang tersedia adalah :

- Tetapan awal. - Batas pelayaran.

- Rule Area. - Area security. - Koordinat kapal. - Data Utama kapal. - Koordinat tujuan. Hal yang tidak kalah pentingnya

adalah menentukan batas dan letak area yang dinyatakan khusus atau area pelabuhan yang memberlakukan aturan atau syarat. Batas ini terdiri dari daratan-daratan yang tidak boleh dilalui kapal saat berlayar dan merupakan salah satu titik acuan dalam menentukan pergerakan kapal saat berlayar. Selain itu juga ada aturan – aturan kapal saat melewati area pelabuhan atau area yang dinyatakan khusus untuk kapal – kapal tertentu yang boleh masuk dan atau syarat yang diperbolehkan oleh pelabuhan. Titik acuan lain yang mempengaruhi adanya tindakan – tindakan yang dapat membahayakan pelabuhan dan kapal adalah gerak kapal. Gerak kapal adalah jarak antar kapal dan jarak titik potong untuk kapal yang bersilangan rute atau posisi kapal yang dinyatakan berbahaya saat melintasi area pelabuhan. 5. 1. 1. Tetapan Awal

Tetapan awal merupakan data yang menjadi ketentuan utama pada saat program berjalan. Berikut ini adalah data yang diisikan pada form tetapan awal dengan variasinya :

Tabel V. 1. Tetapan Awal Program

5. 1. 2. Batas Pelayaran

Batas pelayaran menyatakan daratan. Akan tetapi, koordinat batas pelayaran ini juga digunakan untuk mendukung koordinat tujuan sebagai tempat pemberhentian terakhir dari

Tetapan Data Satuan Kecepatan max

1000 Mil / 100 / jam

Delta t 0,1 Menit Frekuensi tayang

10 Gambar / detik

pelayaran kapal yang disebut tempat parkir. Untuk dapat dikatakan sebagai batas diperlukan dua atau lebih titik yang membentuk garis. Batas pelayaran yang diisikan pada form batas pelayaran merupakan koordinat dari batas daratan di kawasan pelabuhan Tanjung Perak dan pulau Madura.

5. 1. 3. Data Area security

Data Area security menyatakan suatu wilayah yang mempunyai aturan tersendiri segingga pada area tersebut hanya dapat dilalui oleh kapal – kapal tertentu atau kapal pribadi. Untuk area security ini bervariasi aturannya sehingga di tetapkan hanya ada beberapa aturan untuk tiap – tiap area. Data area security ini diperoleh dari ADPEL Tanjung Perak Surabaya yang diisikan kedalam form Database, dan isi tersebut berupa koordinat-koordinat yang membentuk suatu area secuurity. Dari variasi perbedaan area tersebut akan dipergunakan untuk simulasi program monitoring keamanan kapal dan pelabuhan. 5. 1. 4. Data Area Rule

Data Area rule menyatakan suatu area yang memiliki aturan sehingga hanya kapal – kapal tertentu yang boleh melewati area dan memasuki area pelabuhan tersebut. Rule tersebut diisikan dalam bentuk koordinat area security sehingga saat mengisi area rule akan terhubung ke area security. Di form ini dapat menentukan area yang akan dijadikan area khusus atau area yang memiliki aturan – aturan atau syarat untuk kapal yang akan melintasi area pelabuhan. Tetapan untuk pelabuhan khusus ini ada 4 variable yang mana variable tersebut adalah type, kecepatan,draft dan panjang. 5. 1. 5. Koordinat Kapal

Koordinat kapal menyatakan nama, koordinat, kecepatan awal, dan tujuan dari kapal. Jumlah kapal yang akan

dimasukkan dalam program monitoring keamanan kapal dan pelabuhan ini sebanyak 10 kapal dengan berbagai kondisi. Kondisi tersebut adalah :

- Dari laut lepas melewati area parking.

- Dari laut lepas melewati area dermaga.

- Dari laut lepas melewati area jembatan suramadu.

- Dari dermaga melewati area jembatan suramadu.

- Dari parkir ke area dermaga. 5. 1. 6. Data Utama kapal

Data Utama kapal menyatakan masukan suatu data-data kapal yang akan dipergunakan dalam program monitoring keamanan kapal dan pelabuhan untuk menyelesaikan simulasi program tersebut. Data-data tersebut adalah :

- nama dan jenis kapal - kecepatan - area Security - area rule - trakyektori yang akan dilalui - posisi dan heading kapal

5. 1. 7. Koordinat Tujuan

Koordinat tujuan menyatakan tempat tujuan dari tiap kapal yang dikendalikan. Koordinat ini termasuk area parkir, laut lepas, area labuh dan dermaga. Walaupun program dapat menfasilitasi dua atau lebih kapal dengan satu tujuan. Akan tetapi, jumlah tempat tujuan dibuat sama dengan jumlah kapal maksudnya supaya tidak terjadi satu tempat tujuan dengan dua atau lebih kapal. 5. 2. Skenario 1

Pada skenario 1 ini, KM. Caruban Rondo bertype Cargo dengan rute pelayarannya akan disimulasikan berlabuh pada area pelabuhan kapal antar pulau. Namun kapal tersebut melanggar peraturan area tersebut. Sehingga, KM Caruban Rondo di

arahkan untuk berlabuh pada area labuh jangkar C. Dalam simulasi ini, kapal ketika berada di area C akan diberi peringatan “ KM. Caruban Rondo Mendekati Area IV, Draft dan Kecepatan Tidak Diperkenankan”. Kemudian, kapal berlayar menuju area labuh jangkar C. Ketika itu, keadaan sudah dinyatakan “Aman”.

Gambar V.1. Skenario 1 5. 3. Skenario 2

Pada skenario 2 ini, disimulasikan kapal KM Jaya Maju yang dicurigai sebagai kapal yang membahayakan, berlayar dengan kecepatan tinggi masuk ke area Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya. Sehingga muncul peringatan ”Kapal Kurangi Kecepatan”. Peringatan tersebut muncul beberapa kali sebelum kapal tersebut mendekati batas yang ditentukan. Namun, karena batas yang ditentukan kapal tersebut belum mengurangi kecepatan. Maka, kapal tersebut dihentikan secara paksa oleh KRI Teluk Sonde. Hingga dinyatakan dalam keadaan ”Aman”.

Gambar V.2. Skenario 2 5. 4. Skenario 3

Pada skenario 3 ini, disimulasikan kapal KM Tobacco Jaya yang dicurigai sebagai kapal yang membahayakan berlayar dengan kecepatan tinggi ketika akan memasuki area Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya. Maka, akan ada peringatan terhadap kapal tersebut ” Kurangi Kecepatan”. Peringatan muncul sampai beberapa kali. Namun, sebelum memasuki batas yang telah ditentukan, kapal KM. Tobacco Jaya sudah mengurangi kecepatan hingga sesuai dengan aturan yang berlaku. Sehingga, keadaan dinyatakan ”Aman”. Namun, arah heading kapal tersebut menunjukkan akan berlayar menuju Area PT. Boga Sari. Maka, muncul peringatan ”Kapal Memasuki Area III, Kapal Tidak Diperkenankan”. Peringatan muncul hingga beberapa kali, namun kapal tetap berlayar menuju area tersebut. Maka, kapal KM Tobacco Jaya dihentikan paksa oleh KRI Selat Madu. Hingga keadaan dinyatakan ”Aman”.

Gambar V.3. Skenario 3 5. 5. Analisa

Pada tahap ini akan menganalisa data yang diinputkan pada program dan data output program setelah disimulasikan. 5. 5. 1. Analisa data inputan

Tahap ini menganalisa data inputan. Pada masukan data jumlah kapal yang disimulasikan 10 kapal. Dari ke 10 kapal ukuran dimensi semua nya berbeda agar dapat mencoba menyelesaikan masalah yang ada.Pada simulasi data-data yang didapat dari studi literature maupun lapangan, program tersebut dapat mendukung proses simulasi. 5. 5. 2. Analisa Data Output

Data output dianalisa lagi dengan memperhatikan jumlah kapal yang di setiap skenario kapal-kapal tersebut digunakan. Dimana, skenario 1 sampai skenario 3 dapat diaplikasikan di lapangan.

Pada skenario 1 kapal diposisikan melalui area labuh berupa rule yang tidak diperkenankan. Pada skenario 2 kapal diposisikan melalui area terbatas dengan kecepatan tinggi yang tidak sesuai dengan peraturan. Pada skenario ke 3 kapal untuk melewati area PT. Boga Sari. Pada permasalahan skenario diatas sudah memenuhi dalam program Monitoring keamanan kapal

dan pelabuhan untuk mencegah suatu kapal di pelabuhan agar tidak terjadi aksi kejahatan di area pelabuhan.

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN

6. 1. Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat di tarik dari penyusunan program yang telah di buat untuk menyelesaikan tugas akhir ini antara lain :

1. Program ini dapat memberikan informasi kepada institusi terkait, sehingga dapat memonitor kapal-kapal yang akan masuk dan keluar di pelabuhan Tanjung Perak.

2. Sistem monitoring ini dapat berguna untuk mencegah tindakan-tindakan yang membahayakan bagi Pelabuhan Tanjung Perak dan fasilitas-fasilitasnya.

6. 2. Saran

Setelah menarik beberapa kesimpulan ternyata masih terdapat kekurangan sehingga beberapa saran ini untuk keperluan penelitian lebih lanjut. Adapun saran – saran dari penulisan tugas akhir ini adalah :

1. Perlunya penambahan gangguan yang berupa gangguan angin, ombak dan pasang surut air serta penambahan fasilitas yang belum tersedia pada program ini.

2. Perlunya skala program lebih detail dengan koordinat bumi atau di lapangan sehingga program mendekati ke arah sempurna.