perancangan peraturan tatib bpd dan perdes bum desa filesalam lamangkau kepala bagian produk hukum...

SALAM LAMANGKAUKepala Bagian Produk Hukum Daerah

Provinsi pada Biro Hukum SetdaProvinsi Sulawesi Tengah

PERANCANGAN PERATURAN TATIB BPD

DAN PERDES BUM DESA

Disampaikan pada Kegiatan SosialisasiPenyusunan Peraturan Perundang-undanganterkait Peraturan Tatib BPD dan PerdesBUM Desa Bagi BPD dan Kades SeKabupaten Banggai Laut

Banggai, 16 November 2017

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan PeraturanPerundang-undangan

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan PelaksanaanUndang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang PedomanTeknis Peraturan Di Desa.

7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan TransmigrasiNomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, danPembubaran Badan Usaha Milik Desa

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang BadanPermusyawaratan Desa.

9. Peraturan Bupati Banggai Laut Nomor 28 Tahun 2015 tentang DaftarKewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal BerskalaDesa.

Biro Hukum SetdaProv. Sulteng DASAR HUKUM

(1) Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang;d. Peraturan Pemerintah;e. Peraturan Presiden;f. Peraturan Daerah Provinsi; dang. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

(2) Kekuatan hukum Peraturan Perundang-undangan sesuaidengan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Biro Hukum SetdaProv. Sulteng JENIS DAN HIERARKI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

(Pasal 7 UU NO. 12 Tahun 2011)

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN adalah peraturan tertulisyang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentukatau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenangmelalui prosedur yang ditetapkan dalam PeraturanPerundang-undangan.

(1) JENIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN SELAINSEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 7 AYAT (1)MENCAKUP PERATURAN YG DITETAPKAN OLEH MPR, DPR,DPD, MA, MK, BPK, KY, BI, MENTERI, BADAN, LEMBAGA ATAUKOMISI YG SETINGKAT DGN UU ATAU PEMERINTAH ATASPERINTAH UU, DPRD PROV., GUB, DPRD KAB/KOTA,BUPATI/WALIKOTA, KEPALA DESA ATAU YG SETINGKAT.

(2) PERAT PER-UU-AN SEBAGAIMANA DIMAKSUD PADA AYAT (1)DIAKUI KEBERADAANNYA & MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUMMENGIKAT SEPANJANG DIPERINTAHKAN OLEHPERATURAN PER-UU-AN YG LEBIH TINGGI ATAUDIBENTUK BERDASARKAN KEWENANGAN

(Pasal 8 UU NO. 12 Tahun 2011)

Biro Hukum SetdaProv. Sulteng JENIS DAN HIERARKI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

JENIS PERATURAN DI DESAMELIPUTI:

• PERATURAN DESA

• PERATURAN BERSAMA KEPALA DESA

• PERATURAN KEPALA DESA

PENETAPAN DI DESA

• Kepala Desa dapatmenetapkan KeputusanKepala Desa untukpelaksanaan Peraturan didesa, peraturanperundang-undanganyang lebih tinggi dandalam rangka pelaksanaankewenangan desa yangbersifat penetapan.

Biro Hukum SetdaProv. Sulteng PRODUK HUKUM DI DESA

Permendagri No. 111 Th. 2014

PERATURAN BPD

(Permendagri No. 110 Th. 2016)

Biro Hukum SetdaProv. Sulteng MATERI MUATAN PERATURAN DI DESA

MATERI MUATAN PERATURAN DESA:• berisi materi pelaksanaan kewenangan desa dan

penjabaran lebih lanjut dari Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

MATERI MUATAN PERATURAN BERSAMAKEPALADA DESA:• berisi materi kerjasama desa

MATERI MUATAN PERATURAN KEPALA DESA:• berisi materi pelaksanaan peraturan desa, peraturan

bersama kepala desa dan tindak lanjut dari peraturanperundang-undangan yang lebih tinggi

Biro Hukum SetdaProv. Sulteng KEWENANGAN DESA

Kewenangan Desa meliputi:1. kewenangan berdasarkan hak asal usul;2. kewenangan lokal berskala Desa;3. kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah,

pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerahkabupaten/kota; dan

4. kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah,pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerahkabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan.

Biro Hukum SetdaProv. Sulteng

KEWENANGAN BERDASARKAN HAK ASAL USUL

Kewenangan berdasarkan Hak Asal Usulpaling sedikit terdiri atas:1. sistem organisasi masyarakat adat;2. pembinaan kelembagaan masyarakat;3. pembinaan lembaga dan hukum adat;4. pengelolaan tanah kas Desa; dan4. pengembangan peran masyarakat Desa.


KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA

Kewenangan Lokal Berskala Desa paling sedikit terdiri atas:1. pengelolaan tambatan perahu;2. pengelolaan pasar Desa;3. pengelolaan tempat pemandian umum;4. pengelolaan jaringan irigasi;5. pengelolaan lingkungan permukiman masyarakat Desa;6. pembinaan kesehatan masyarakat dan pengelolaan posyandu;7. pengembangan dan pembinaan sanggar seni dan belajar;8. pengelolaan perpustakaan Desa dan taman bacaan;9. pengelolaan embung Desa;10. pengelolaan air minum berskala Desa; dan11. pembuatan jalan Desa antarpermukiman ke wilayah

pertanian.


DAFTAR KEWENANGAN DI KAB BALUT

Pasal 20(1) Kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan

lokal berskala Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa.(2)Peraturan Desa sebagaiman dimaksud pada ayat (1)

menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan, programdan administrasi Desa dalam penyelenggaraanpemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa,pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaanmasyarakat Desa.

Peraturan Bupati Banggai Laut Nomor 28 Tahun2015 tentang Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak

Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa

PERATURAN TATA TERTIB BPD

TUGAS, FUNGSI DAN WEWENANG BPD(P. 31, 32, 37, 38 & 63 Permendagri No. 110 Tahun 2016 )

TUGAS WEWENANG

1. menggali aspirasi masyarakat;2. menampung aspirasi masyarakat;3. mengelola aspirasi masyarakat;4. menyalurkan aspirasi masyarakat;5. MENYELENGGARAKAN

MUSYAWARAH BPD;6. MENYELENGGARAKAN

MUSYAWARAH DESA;7. membentuk panitia

pemilihan Kepala Desa;8. menyelenggarakan musyawarah

Desa khusus untuk pemilihan KepalaDesa antarwaktu;

9. membahas dan menyepakatirancangan Peraturan Desa bersamaKepala Desa;

10. melaksanakan pengawasan terhadapkinerja Kepala Desa;

11. melakukan evaluasi laporanketerangan penyelenggaraanPemerintahan Desa;

12. menciptakan hubungan kerja yangharmonis dengan Pemerintah Desadan lembaga Desa lainnya; dan

13. melaksanakan tugas lain yg diaturdalam peraturan perundang-undangan

FUNGSI

1. membahas dan menyepakatiRancangan Peraturan Desabersama Kepala Desa;

2. menampung dan menyalurkanaspirasi masyarakat Desa; dan

3. melakukan pengawasan kinerjaKepala Desa.

13 kewenangan Salah satunya:

“mengajukan Raperdesyang menjadikewenangan BPD”


Dilaksanakan dalam rangkamenghasilkan keputusan BPDterhadap hal-hal yang bersifatSTRATEGIS:1. musyawarah pembahasan

dan penyepakatan rancanganPerdes;

2. evaluasi laporan keteranganpenyelenggaraanPemerintahan Desa,

3. menetapkan peraturan tatibBPD; dan

4. usulan pemberhentiananggota BPD

Dilaksanakan untukmemusyawarahkan halyang bersifat STRATEGISdalam penyelenggaraanPEMERINTAHAN DESA :1. penataan Desa;2. perencanaan Desa;3. kerja sama Desa;4. rencana investasi yang

masuk ke Desa;5. pembentukan BUMDes;6. penambahan & pelepas-

an Aset Desa; dang. kejadian luar biasa

TATA TERTIB BPD

BPD MENYUSUNTATA TERTIB BPD


1. keanggotaan dankelembagaan BPD;

2. fungsi, tugas, hak,kewajiban dankewenangan BPD;

3. waktu musyawarahBPD;

4. pengaturanmengenai pimpinanmusyawarah BPD;

5. tata caramusyawarah BPD;

6. tata laksana dan hakmenyatakanpendapat BPD dananggota BPD; dan

7. pembuatan beritaacara musyawarahBPD

DIBAHAS DANDISEPAKATI DALAMMUSYAWARAH BPD

PERATURAN BPDTENTANG TATA

TERTIB BPD

MUATAN TATIB

KERANGKA PERATURAN TATIB BPDBiro Hukum SetdaProv. Sulteng

A. JUDULB. PEMBUKAAN:

1. Frasa Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa2. Jabatan Pembentuk Peraturan Desa3. Konsiderans4. Dasar Hukum5. Diktum

C. BATANG TUBUH:1. Ketentuan Umum2. Keanggotaan dan Kelembagaan BPD3. Fungsi, Tugas, Hak, Kewajiban dan Kewenangan BPD4. Waktu Musyawarah BPD5. Pengaturan Mengenai Pimpinan Musyawarah BPD6. Tata Cara Musyawarah BPD7. Tata Laksana dan Hak Menyatakan Pendapat BPD dan Anggota BPD8. Pembuatan Berita Acara Musyawarah BPD9. Ketentuan Penutup

D. PENUTUPE. PENJELASAN (jika diperlukan)F. LAMPIRAN (jika diperlukan)

PERDES BUM DESA

Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) adalah badan usaha yang seluruh atau sebagianbesar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasaldari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usahalainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

Maksud Pendirian BUM Desa : sebagai upaya menampung seluruh kegiatan di bidangekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola oleh Desa dan/atau kerja samaantar-Desa.

Pendirian BUM Desa bertujuan:1. meningkatkan perekonomian Desa;2. mengoptimalkan aset Desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan Desa;3. meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi Desa;4. mengembangkan rencana kerja sama usaha antar desa dan/atau dengan pihak

ketiga;5. menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan

umum warga;6. membuka lapangan kerja;7. meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum,

pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Desa; dan8. meningkatkan pendapatan masyarakat Desa dan Pendapatan Asli Desa.


PENGERTIAN, MAKSUD DAN TUJUANPENDIRIAN BUM DESA

Biro Hukum SetdaProv. Sulteng KLASIFIKASI JENIS USAHA BUM DESA

Bisnis sosialsederhana yangmemberikanpelayanan umumkepadamasyarakatdenganmemperolehkeuntunganfinansial.1. air minum

Desa;2. usaha listrik

Desa;3. lumbung

pangan; dan4. sumber daya

lokal danteknologi tepatguna lainnya.

Bisnis penyewaanbarang untukmelayani kebutuhanmasyarakat Desadan ditujukan untukmemperolehPendapatan AsliDesa:1. alat

transportasi;2. perkakas pesta;3. gedung

pertemuan;4. rumah toko;5. tanah milik

BUM Desa; dan6. barang sewaan

lainnya.

Usaha perantarayang memberikanjasa pelayanankepada warga.1. jasa

pembayaranlistrik;

2. pasar Desauntukmemasarkanproduk yangdihasilkanmasyarakat;dan

3. jasa pelayananlainnya.

Bisnis yangberproduksidan/atauberdagang barang-barang tertentuuntuk memenuhikebutuhanmasyarakat maupundipasarkan padaskala pasar yanglebih luas.

1. pabrik es;2. pabrik asap

cair;3. hasil pertanian;4. sarana produksi

pertanian;5. sumur bekas

tambang; dan6. kegiatan bisnis

produktiflainnya.

Biro Hukum SetdaProv. Sulteng KLASIFIKASI JENIS USAHA BUM DESA

Bisnis keuanganyang memenuhikebutuhan usaha-usaha skala mikroyang dijalankanoleh pelaku usahaekonomi Desa.

Unit usaha Bisniskeuangan dalamBUM Desa inidapatmemberikanakses kredit danpeminjaman yangmudah diaksesoleh masyarakatDesa.

Usaha bersama sebagai induk dari unit-unit usaha yangdikembangkan masyarakat Desa baik dalam skala lokal Desamaupun kawasan perdesaan.

Unit-unit usaha dari Usaha bersama ini dapat berdiri sendiriyang diatur dan dikelola secara sinergis oleh BUM Desa agartumbuh menjadi usaha bersama.

• Unit usaha Usaha bersama dalam BUM Desa ini dapatmenjalankan kegiatan usaha bersama meliputi:1. pengembangan kapal Desa berskala besar untuk

mengorganisasi nelayan kecil agar usahanya menjadi lebihekspansif;

2. Desa Wisata yang mengorganisir rangkaian jenis usaha darikelompok masyarakat; dan

3. kegiatan usaha bersama yang mengkonsolidasikan jenis usahalokal lainnya.

Biro Hukum SetdaProv. Sulteng BENTUK ORGANISASI BUM Desa

BUM Desa dapat terdiri dariunit-unit usaha yang berbadanhukum.

Unit usaha yang berbadanhukum dapat berupa lembagabisnis yang kepemilikansahamnya berasal dari BUMDesa dan masyarakat.

Dalam hal BUM Desa tidakmempunyai unit-unit usahayang berbadan hukum, bentukorganisasi BUM Desadidasarkan pada PeraturanDesa tentang Pendirian BUMDesa.

BUM Desa dapat membentuk unit usaha meliputi:Perseroan Terbatas sebagai persekutuan modal, dibentuk berdasarkan perjanjian, danmelakukan kegiatan usaha dengan modal yang sebagian besar dimiliki oleh BUM Desa, sesuaidengan peraturan perundang-undangan tentang Perseroan Terbatas; dan

Lembaga Keuangan Mikro dengan andil BUM Desa sebesar 60 (enam puluh) persen, sesuaidengan peraturan perundang-undangan tentang lembaga keuangan mikro.


PERTIMBANGAN, MUSYAWARAH DESA & PERDESPENDIRIAN BUM DESA

1. inisiatif PemerintahDesa dan/ataumasyarakat Desa;

2. potensi usahaekonomi Desa;

3. sumberdaya alam diDesa;

4. sumberdaya manusiayang mampumengelola BUMDesa

5. penyertaan modaldari PemerintahDesa dalam bentukpembiayaan dankekayaan Desa yangdiserahkan untukdikelola sebagaibagian dari usahaBUM Desa

PERTIMBANGANPENDIRIAN

1. pendirian BUMDesa sesuai dengankondisi ekonomidan sosial budayamasyarakat;

2. organisasipengelola BUMDesa;

3. modal usaha BUMDesa; dan

4. Anggaran Dasardan AnggaranRumah TanggaBUM Desa.

DISEPAKATI DALAMMUSYAWARAH DESA

Hasil kesepakatanMusyawarah Desatersebut menjadipedoman bagiPemerintah Desa danBadanPermusyawaratan Desauntuk menetapkanPeraturan Desa tentangPendirian BUM Desa.

DASAR PENYUSUNANPERDES BUM DESA

Biro Hukum SetdaProv. Sulteng ORGANISASI PENGELOLA

PENASIHAT PELAKSANAOPERASIONAL PENGAWAS

Pelaksana Operasionalmempunyai tugasmengurus danmengelola BUM Desasesuai dengan AnggaranDasar dan AnggaranRumah Tangga.

• Pengawas mewakilikepentingan masyarakat

• Susunan:1. Ketua;2. Wakil Ketua

merangkap anggota;3. Sekretaris merangkap

anggota;4. Anggota.

• Kades (karenajabatannya)

• Mempunyaikewajiban &wewenang

Penamaan susunan kepengurusan organisasi BUM Desa dapat menggunakan PENYEBUTANNAMA SETEMPAT yang dilandasi semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan

Desa dapat mendirikan BUMDesa berdasarkan PeraturanDesa tentang Pendirian BUMDesa.

Biro Hukum SetdaProv. Sulteng PERDES BUM DESA (Permendesa No. 4 Tahun 2015)

Biro Hukum SetdaProv. Sulteng TAHAPAN PEMBENTUKAN PERDES

PENYUSUNANPERENCANAAN

1

PEMBAHASAN PENETAPAN PENGUN-DANGAN

PENYEBAR-LUASAN

5432 6

KADES danBPD dapatmenyusun &mengusulkanRancanganPERDES

1. rencana pembangunan jangkamenengah Desa

2. rencana kerja Pemerintah Desa3. APB Desa4. laporan pertanggungjawaban realisasi

pelaksanaan APB Desa.

USULAN RAPERDES HANYA BOLEH DISUSUN & DIUSULKAN KADES


ASAS PEMBENTUKAN PERATURAN (DESA)

1. kejelasan tujuan2. kelembagaan atau organ pembentuk

yang tepat3. kesesuaian antara jenis dan materi

muatan4. dapat dilaksanakan5. kedayagunaan dan kehasilgunaan6. kejelasan rumusan7. keterbukaan


MATERI MUATAN PERATURAN PER-UU-AN (PERATURANDESA) HARUS MENCERMINKAN ASAS

1. pengayoman2. kemanusiaan;3. kebangsaan;4. kekeluargaan:5. kenusantaraan;6. bhinneka tunggal ika;7. keadilan;8. kesamaan kedudukan dalam hukum dan

pemerintahan;9. ketertiban dan kepastian hukum: dan/atau10.keseimbangan, keserasian, dan

keselarasan.

Biro Hukum SetdaProv. Sulteng BAGAIMANA MEMULAI PERANCANGAN PERDES

INVENTARISASIMATERI MUATAN

APA

MENGAPA

BAGAIMANA

SIAPA

DAN SETERUSNYA

CONTOH

BUM

DESA

AA1, A2, A3 dst

CC1, C2, C3

dst

BB1, B2, B3

dst

- KEWENANGAN- PENGELOMPOKAN MATERI

Biro Hukum SetdaProv. Sulteng KERANGKA PERATURAN DESA BUM Desa

1.Ketentuan Umum2.Pembentukan (nama,kedudukan dan bidangusaha)

3. Organisasi Pengelola BUMDesa

4.Modal Usaha BUM Desa5.Bagi Hasil Usaha6.Keuntungan dan Kepailitan7.Mekanisme

Pertanggungjawaban8. Anggaran Dasar dan

Anggaran Rumah TanggaBUM Desa

9. Ketentuan Penutup

A. JUDULB. PEMBUKAAN:

1. Frasa Dengan Rahmat Tuhan Yang MahaEsa

2. Jabatan Pembentuk Peraturan Desa3. Konsiderans4. Dasar Hukum5. Diktum

D. PENUTUPE. PENJELASAN (jika diperlukan)F. LAMPIRAN (jika diperlukan)

C. BATANG TUBUH:

Biro Hukum SetdaProv. Sulteng BENTUK PERATURAN DESA

PERATURAN DESA… (Nama Desa)NOMOR … TAHUN …

TENTANG(Nama Peraturan Desa)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA (Nama Desa),

Menimbang: a. bahwa ……………………………………;b. bahwa ……………………………………;c. bahwa …………………………………….;d. bahwa berdasarkan pertimbangan …..;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Desa(Lembaran Negara Republik Indonesia…..…. dst;

2. ………………………………………………………….;3. dst…………………………….. ……………..;


Dengan Kesepakatan BersamaBADAN PERMUSYAWARATAN DESA … (Nama Desa)

danKEPALA DESA … (Nama Desa)

MEMUTUSKAN:Menetapkan: PERATURAN DESA TENTANG ... (Nama Peraturan

Desa).

BAB IKETENTUAN UMUM

Pasal 1…………………………………………………………………

Pasal 2(1) …………………………………………………………….(2) …………………………………………………………….Dst ……………………………………………………………


BAB …KETENTUAN PENUTUP

Pasal ….Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan PeraturanDesa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa … (Nama Desa).

Ditetapkan di …pada tanggal …KEPALA DESA…(Nama Desa),

tanda tanganNAMA

Diundangan di …pada tanggal …SEKRETARIS DESA (Nama Desa),

tanda tanganNAMA

LEMBARAN DESA … (Nama Desa) TAHUN … NOMOR …

Biro Hukum SetdaProv. Sulteng 1. JUDUL

JUDUL MEMUAT KETERANGAN MENGENAI JENIS,NOMOR, TAHUN PENGUNDANGAN ATAUPENETAPAN, & NAMA PERATURAN DESA

JUDUL DIBUAT SECARA SINGKAT, HANYAMENGGUNAKAN 1 KATA ATAU FRASA TETAPISECARA ESENSIAL MAKNANYA TELAH &MENCERMINKAN ISI PERATURAN DESA

JUDUL TIDAK BOLEH DITAMBAH SINGKATAN ATAUAKRONIM


Contoh 1 :PERATURAN DESA KALIBUAYA

NOMOR 6 TAHUN 2015

TENTANG

PENDIRIAN, PENGURUSAN DAN PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA

Contoh 2:PERATURAN DESA PEJARAKAN

NOMOR 3 TAHUN 2016

TENTANG

BADAN USAHA MILIK DESA (BUM Desa)


Contoh 1 :PERATURAN DESA SANGAT DAMAI

NOMOR 6 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DESA SANGAT DAMAI NOMOR 6 TAHUN 2015TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA

Contoh 2:PERATURAN DESA SEJAHTERA

NOMOR 3 TAHUN 2016

TENTANGPERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DESA SEJAHTERA NOMOR 3 TAHUN

2016 TENTANG PELESTARIAN DAN PEMANFAATAN HASILPEMBANGUNAN DESA

Biro Hukum SetdaProv. Sulteng 2. PEMBUKAAN

PEMBUKAAN MEMUAT:1. Frasa Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha

Esa2. Jabatan Pembentuk Peraturan Desa3. Konsiderans4. Dasar Hukum5. Frasa Kesepakatan Bersama6. Diktum


2. 1. Frasa Dengan Rahmat Tuhan Yang MahaEsa dan Jabatan Pembentuk PERDES

Pada pembukaan tiap jenis peraturan desasebelum nama jabatan pembentuk peraturanDesa (yakni: Kepala Desa) dicantumkan frasa“DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA”yg ditulis seluruhnya dgn huruf kapitaldiletakkan di tengah baris tanpa diakhiri tandabacaJabatan pembentuk peraturan Desa ditulis

seluruhnya dgn huruf besar yg diletakkan ditengah baris & diakhiri dengan tanda bacaKOMA.

Biro Hukum SetdaProv. Sulteng 2.2. KONSIDERANS

(PERTIMBANGAN PEMBENTUKAN PERDES)

Konsiderans diawali dengan kata Menimbang

Konsiderans memuat uraian singkat mengenai pokokpikiran yg menjadi pertimbangan & alasanpembentukan Perdes

Pokok pikiran pada konsiderans PERDES memuatunsur filosofis, sosiologis & yuridis yg menjadipertimbangan & alasan pembentukannya jika PERDEStersebut bukan perintah langsung peraturanperundang-undangan lebih tinggai.

Cara penulisannya ditempatkan secara berurutan darifilosofis, sosiologis dan yuridis


2. 1. Frasa Dengan Rahmat Tuhan Yang MahaEsa dan Jabatan Pembentuk PERDES

Cara penulisan:

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA KENDEK,



Unsur FILOSOFIS menggambarkan bahwa PERDES ygdibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, &cita hukum yg meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsaIndonesia yg bersumber dari Pancasila & UUD 1945

Unsur SOSIOLOGIS menggambarkan bahwa PERDES ygdibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat DESAberbagai aspek

Unsur YURIDIS menggambarkan bahwa PERDES yg dibentukuntuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisikekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan ygtelah ada, yg akan diubah, atau yg akan dicabut gunamenjamin kepastian hukum & rasa keadilan masyarakat



Contoh Konsiderans :

Jika konsiderans memuat lebih dari satu pertimbangan,rumusan butir pertimbangan terakhir berbunyi :

Menimbang : a. bahwa ………………………………………………..;b. bahwa ………………………………………………..;c. bahwa ………………………………………………..;d. bahwa berdasarkan pertimbangan

sebagaimana dimaksud dalam huruf a,huruf b dan huruf c perlu menetapkanPeraturan Desa tentang ……………………;

(Pedoman angka 23 Lamp II UU 12/2011)



Konsiderans Perintah Perundang-undangan:Misalnya ketentuan Pasal 48 ayat (4) Permendagri No. 114 Tahun2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa berbunyi sbb:

(2) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan RencanaKerja Pemerintah Desa sebagaimana sebagaimana dimaksudpada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Maka Konsiderans cukup satu pokok pikiran, dan carapenulisannya sbb:

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat(2) Peraturan Menteri Dalam Negeri RepublikIndonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentangPedoman Pembangunan Desa perlu menetapkanPeraturan Desa Sejahtera tentang RencanaPembangunan Jangka Menengah Desa Tahun2016-2022;


Biro Hukum SetdaProv. Sulteng 2.3. DASAR HUKUM

Dasar hukum diawali dengan kata MengingatDasar hukum memuat :1. Dasar kewenangan pembentukan Peraturan

Perundang-undangan (Peraturan Desa/PeraturanKepala Desa/Peraturan Bersama Kepala Desa)

2. Peraturan Perundang-undangan yangmemerintahkan pembentukan PeraturanPerundang-undangan (Peraturan Desa/PeraturanKepala Desa/Peraturan Bersama Kepala Desa)



I. Dasar kewenangan pembentukan PeraturanDesa/Peraturan Kepala Desa/PeraturanBersama Kepala Desa adalah:1. a. UU tentang Desa

b. Peraturan Pemerintah tentangPelaksanaan UU tentang Desa

2. Peraturan Daerah Kabupaten tentangPembentukan Desa yang bersangkutan



Mengingat: 1.

2.

….

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang PeraturanPelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539)sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan PemerintahNomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Laut ……... Nomor … Tahun…. tentang Pembentukan Desa ……. (Lembaran DaerahKabupaten Banggai Laut Tahun … Nomor … , TambahanLembaran Daerah Kabupaten Banggai Laut….… Nomor ……);


II. Jika terdapat peraturan perundang-undangan di bawah UUD 1945 ygmemerintahkan secara langsung pembentukan Peraturan Desa makaperaturan perundang-undangan tersebut dimuat dalam Dasar Hukum


Contoh: Pasal 19 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113tentang Pengelolaan Keuangan Desa, memerintahkan sebagaiberikut:

(3) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud padaayat (2) ditetapkan dengan peraturan desa.

Maka Peraturan tersebut dimuat dalam Dasar Hukum, dengan penulisansebagai berikut:

… Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tentang PengelolaanKeuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014Nomor 2093);


PERATURAN YANG BOLEH DIGUNAKAN DAN TATA URUTANNYA:

41. Peraturan Perundang–undangan yang digunakan sebagai dasar hukumhanya Peraturan Perundang–undangan yang tingkatannya sama ataulebih tinggi.

42. Peraturan Perundang-undangan yang akan dicabut dengan PeraturanPerundang-undangan yang akan dibentuk, Peraturan Perundang–undangan yang sudah diundangkan tetapi belum resmi berlaku, tidakdicantumkan dalam dasar hukum.

43. Jika jumlah Peraturan Perundang–undangan yang dijadikan dasar hukumlebih dari satu, urutan pencantuman perlu memperhatikan tata urutanPeraturan Perundang–undangan dan jika tingkatannya sama disusunsecara kronologis berdasarkan saat pengundangan atau penetapannya.

Sumber: Angka 41, 42 dan 43 Lampiran II UU No. 12 Tahun 2011


Mengingat: 1.

2.

3.

4.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 5495);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan PelaksanaanUndang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tentang PengelolaanKeuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014Nomor 2093);

Peraturan Daerah Kabupaten Bangai Laut Nomor … Tahun …. tentangPembentukan Desa ……. (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Laut Tahun …Nomor … , Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Laut Nomor ……);

CONTOH TATA URUTAN PENULISAN 2 (DUA) KELOMPOK PERATURANPERUNDANG-UNDANGAN DI ATAS YANG DIMUAT DALAM DASAR HUKUMSBB:

Biro Hukum SetdaProv. Sulteng 2.4. FRASA KESEPAKATAN BERSAMA

1. Penulisan Yang Benar:Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA … (Nama Desa)dan

KEPALA DESA … (Nama Desa)

2. Penulisan Yang Keliru:DENGAN PERSETUJUAN BERSAMA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA … (Nama Desa)dan

KEPALA DESA … (Nama Desa)

Catatan kesalahan:Tidak menggunakan kata “Persetujuan” dan tidak menggunakan seluruhnyadengan huruf besar

Biro Hukum SetdaProv. Sulteng 2.5. DIKTUM

1. Penulisan DIKTUM Yang Benar:MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DESA TENTANG ... (Nama Peraturan Desa).

2. Penulisan DIKTUM Yang Keliru:

M E M U T U S K A N :Menetapkan: PERATURAN DESA BONTOSI TENTANG ... (Nama

Peraturan Desa).

Catatan: Kesalahan sbb: 1) kata “MEMUTUSKAN” tidak dispasi.2) Setelah frasa: “PERATURAN DESA” tidak diikuti dengan

nama Desa

Biro Hukum SetdaProv. Sulteng 2.6. BATANG TUBUH

Batang tubuh peraturan perundang-undangan(PERDES) memuat semua materi muatan peraturanperundang-undangan yang dirumuskan dalam pasalatau beberapa pasal

Pada umumnya materi muatan dalam Batang Tubuhdikelompokkan ke dalam :a. ketentuan umum;b. materi pokok yang diatur,c. ketentuan peralihan (jika diperlukan); dand. ketentuan penutup.


Pengelompokan materi muatan dirumuskan secaralengkap sesuai kesamaan materi yg bersangkutan &jika terdapat materi muatan yg diperlukan tetapi tidakdapat dikelompokan dalam ruang lingkup pengaturanyg sudah ada, materi tersebut dimuat dalam babketentuan lain-lain

Substansi yg berupa sanksi administratif ataukeperdataan atas pelangaran norma tsb dirumuskansatu (pasal) dengan norma yg memberikan sanksiadministratif atau sanksi keperdataan


Urutan pengelompokan :a. bab dgn pasal atau beberapa pasal

tanpa bagian & paragraf;b. bab dgn bagian dan pasal atau

beberapa pasal tanpa paragraf; atauc. bab dgn bagian dan paragraf yg berisi

pasal atau beberapa pasal


KETENTUAN UMUMKetentuan umum diletakan dlm bab satu.Jika dlm peraturan perundang-undangan(Perdes/PeraturanKades/Peraturan BersamaKades) tdk dilakukan pengelompokan bab,ketentuan umum diletakan dalam pasal ataubeberapa pasal awalKetentuan umum dapat memuat lebih darisatu pasal


KETENTUAN UMUMISI KETENTUAN UMUM :1. Batasan pengertian atau definisi2. Singkatan atau akronim yang dituangkan dlm

batasan pengertian atau definisi; dan/atau3. Hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi

pasal atau beberapa pasal berikutnya antara lainketentuan yang mencerminkan asas, maksud, dantujuan tanpa dirumuskan tersendiri dlm pasal ataubab .


KETENTUAN UMUMFrasa pembuka dlm ketentuan umum disesuaikan dgn jenis peraturan (misalnyaPeraturan Desa, Peraturan Kepala Desa atau Peraturan Bersama Kepala Desa)

Jika ketentuan umum lebih dari satu batasan pengertian, masing-masinguraiannya diberi no urut dgn angka Arab diawali dgn huruf kapital & diakhiri dgntanda baca titik.

Contoh :Dalam Peraturan Desa ini, yang dimaksud dengan:1. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai

dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yangberhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.

2. Badan Usaha Milik Desa yang selanutnya disebut BUM Desa adalahBadan Usaha yang bersifat ekonomis dibentuk dan dikelola olehPemerintahan Desa dengan masyarakat Desa, yang modal seluruhnya atausebagian merupakan kekayaan Desa yang dipisahkan.

3. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah..............


KETENTUAN UMUMFrasa pembuka dlm ketentuan umum disesuaikan dgn jenis peraturan (misalnyaPeraturan Desa, Peraturan Kepala Desa atau Peraturan Bersama Kepala Desa)

Jika ketentuan umum lebih dari satu batasan pengertian, masing-masinguraiannya diberi no urut dgn angka Arab diawali dgn huruf kapital & diakhiri dgntanda baca titik.

Contoh :Dalam Peraturan Desa ini, yang dimaksud dengan:1. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai

dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yangberhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.

2. Badan Usaha Milik Desa yang selanutnya disebut BUMDes adalah BadanUsaha yang bersifat ekonomis dibentuk dan dikelola oleh PemerintahanDesa dengan masyarakat Desa, yang modal seluruhnya atau sebagianmerupakan kekayaan Desa yang dipisahkan.

3. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah..............

Biro Hukum SetdaProv. Sulteng 2.6. BATANG TUBUH (CONTOH TABULASI)

Pasal 10(1) ………………………………………………………………………….(2) …………………………………………………………………………..

Pasal 10(1) ………………………………………………………………………….(2) …………………………………………………………………………

a. ……………………………………….;b. ……………………………………….; (dan, atau, dan/atau)c. ………………………………………. .

Pasal 10(1) …………………………………………………………………………(2) ………………………………………………………………………….

a. ……………………………………………;b. ……………………………………………; (dan, atau, dan/atau)c. ……………………………………………;

1. ………………………………….;2. …………………………………..; (dan, atau, dan/atau)3. …………………………………... .

Biro Hukum SetdaProv. Sulteng 2.6. BATANG TUBUH (CONTOH TABULASI)

Pasal 10(1) …………………………………………………………….(2) …………………………………………………………….


1. ……………………………………….;2. ………………………………………; (dan, atau, dan/atau)3. ……………………………………….;

a) ……………………………………;b) ……………………………………; (dan, atau, dan/atau)c) ……........................................... .

Pasal 10(1) …………………………………………………………….(2) …………………………………………………………….


1. ……………………………………….;2. ………………………………………; (dan, atau, dan/atau)3. ……………………………………….;

a) ……………………………………;b) ……………………………………; (dan, atau, dan/atau)c) ……........................................... .

1) ……………………………………..;2) …………………………………….; (dan, atau, dan/atau)3) ………………………………..…... .

Biro Hukum SetdaProv. Sulteng BEBERAPA PENGGUNAAN KATA YANG PERLU

DIPERHATIKAN DALAM PERUMUSAN NORMA

1. Kata “DAN” menyatakan sifat KUMULATIF2. Kata “ATAU” menyatakan sifat ALTERNATIF3. Kata “DAN / ATAU” menyatakan sifat KUMULAIF sekaligus ALTERNATIF4. Kata “BERHAK” menyatakan adanya suatu hak5. Kata “BERWENANG” menyatakan pemberian kewenangan kepada seseorang

atau lembaga6. Kata “DAPAT” menyatakan sifat diskresioner dari suatu kewenangan yang

diberikan kepada seorang atau lembaga7. Kata “WAJIB” menyatakan adanya suatu kewajiban yang telah ditetapkan. Jika

kewajiban tersebut tidak dipenuhi, yang bersangkutan dijatuhi sanksi.8. Kata “HARUS” menyatakan pemenuhan suatu kondisi atau persyaratan

tertentu. Jika keharusan tersebut tidak dipenuhi, yang bersangkutan tidakmemperoleh sesuatu yang seharusnya akan didapat seandainya ia memenuhikondisi atau persyaratan tersebut.

9. Kata “DILARANG” menyatakan adanya larangan.

Biro Hukum SetdaProv. Sulteng 3. KETENTUAN PERALIHAN

127. Ketentuan Peralihan memuat penyesuaian pengaturantindakan hukum atau hubungan hukum yang sudah adaberdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang lamaterhadap Peraturan Perundang-undangan yang baru, yangbertujuan untuk:a. menghindari terjadinya kekosongan hukum;b. menjamin kepastian hukum;c. memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang

terkena dampak perubahan ketentuan PeraturanPerundang-undangan; dan

d. mengatur hal-hal yang bersifat transisional ataubersifat sementara.

(Sumber: Pedoman Angka 127 Lampiran II UU No. 12 Tahun 2011)

Biro Hukum SetdaProv. Sulteng 4. KETENTUAN PENUTUP

Ketentuan Penutup ditempatkandlm bab terakhir. Jika tdk diadakanpengelompokan bab, KetentuanPenutup ditempatkan dlm pasalatau beberapa pasal terakhir.


Pada umumnya Ketentuan Penutup memuat ketentuanmengenai:a. penunjukan organ atau alat kelengkapan yg melaksanakan

peraturan perundang-undangan (Perdes/Peraturan Kades/Peraturan Bersama Kades)

b. nama singkat peraturan perundang-undangan(Perdes/Peraturan Kades/ Peraturan Bersama Kades)

c. status peraturan perundang-undangan(Perdes/Peraturan Kades/ Peraturan Bersama Kades)yang sudah ada; dan

d. saat mulai berlaku peraturan perundang-undangan(Perdes/Peraturan Kades/ Peraturan Bersama Kades)


Pasal 23Pada saat Peraturan Desa ini mulai berlaku, Peraturan DesaMakmur Nomor 15 Tahun 2010 tentang RencanaPembangunan Jangka Menengah Desa Makmur Tahun 2010-2016(Lembaran Desa Makmur Tahun 2010 Nomor 15) dicabutdan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Atau :Pasal 16

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 2016.

CONTOH KETENTUAN PENUTUP

Biro Hukum SetdaProv. Sulteng 5. PENUTUP

PENUTUP merupakan bagian akhir peraturan perundang-undangan ygmemuat :a. rumusan perintah pengundangan & penempatan peraturan

perundang-undangan (Perdes/Peraturan Kades/Peraturan BersamaKades) dalam Lembaran Desa atau Berita Desa;

a. 1). Perdes diundangkan dalam Lembaran Desa2). Perdes/Peraturan Kades/Peraturan Bersama Kades diundangkan

dalam Berita Desa.

b. penandatanganan pengesahan atau penetapan peraturanperundang-undangan (Perdes/Peraturan Kades/Peraturan BersamaKades).

c. pengundangan atau penetapan peraturan perundang-undangan(Perdes/Peraturan Kades/Peraturan Bersama Kades)

d. akhir bagian penutup


Rumusan perintah pengundangan :Contoh 1 :Agar setiap orang mengetahuinya,memerintahkan pengundangan Peraturan Desaini dengan penempatannya dalam LembaranDesa Bontosi.

Contoh 2:Agar setiap orang dapat mengetahuinya,memerintahkan pengundangan Peraturan KepalaDesa ini dengan penempatannya dalam BeritaDesa Bontosi.


Penandatangan pengesahan ataupenetapan peraturan perundang-undanganmemuat :a. Tempat dan tanggal pengesahan atau

penetapanb. Nama jabatanc. Tanda tangan pejabat; dand. nama pejabat yg menandatangani,

tanpa gelar, pangkat, golongan dan NIP

• (Angka 164 Lampiran II UU 12/2011)


5. PENUTUP

• Rumusan tempat & tanggal pengesahan atau penetapanperaturan perundang-undangn diletakkan di sebelahkanan. Nama jabatan & nama pejabat ditulis dgn hurufkapital. Pada akhir nama jabatan diberi tanda koma.(Sumber: Angka 165 & 166 Lampiran II UU 12/2011)

Contoh : Ditetapkan di Bontosipada tanggal 1 April 2016

KEPALA DESA BONTOSI,

tanda tangan

SALAM LAMANGKAU

•


Pengundangan peraturan perundang-undanganmemuat :a. Tempat dan tanggal pengundangan;b. Nama jabatan yg berwenang mengundangkan;c. Tanda tangan;d. Nama lengkap pejabat yg menandatangani, tanpa

gelar, pangkat, golongan, dan NIPTempat tanggal pengundangan peraturan perundang-

undangan diletakkan di sebelah kiri (di bawahpendandatanganan pengesahan atau penetapan).

(Sumber: Angka 167 dan 168 Lampiran II UU 12/2011)

•


Nama jabatan dan nama pejabat diulis denganhuruf kapital. Pada akhir nama jabatan diberitanda baca koma.(Angka 169 Lampiran II UU 12/2011)

Pada akhir bagian penutup dicantumkanLembaran Desa atau Berita Desa (Lampiran PERMENDAGRI111 Tahun 2014)

•

•


Ditetapkan di Bontosipada tanggal 14 April 2016KEPALA DESA BONTOSI,

tanda tangan

SALAM LAMANGKAUDiundangkan di Bontosipada tanggal 14 April 2016SEKRETARIS DESA BONTOSI,

tanda tangan

AHMAD YASIN

LEMBARAN DESA TOMPE TAHUN 2016 NOMOR 15

Biro Hukum SetdaProv. Sulteng 6. LAMPIRAN

Dalam hal Perat perUUan memerlukan lampiran, hal tsb hrsdinyatakan dlm Batang Tubuh dan bahwa lampiran dimaksudmerupakan Bagian yang tidak terpisahkan dari Perat perUUan.(Angka 192 Lampiran II UU 12/2011)

Lampiran dapat memaut antara lain uraian, daftar, tabel, gambar,peta dan sketsa. (Angka 192 Lampiran II UU 12/2011)

Dalam hal lampiran perat perUUan memerlukan lebih dari 1lampiran, tiap lampiran harus diberi nomor urut dgn menggunakanangka Romawi (Angka 193 Lampiran II UU 12/2011)

Judul Lampiran ditulis seluruhnya dgn huruf kapital yg diletakan ditengah marjin tanpa diakhiri tanda baca (Angka 195 Lampiran II UU 12/2011)

Nama Lampiran ditulis seluruhnya dgn huruf kapital yg diletakan ditengah marjin tanpa diakhiri tanda baca (Angka 196 Lampiran II UU 12/2011)


Contoh rumusan angka 195 & 196 Lampiran II UU 12/2011 :

LAMPIRAN IPERATURAN DESA BONTOSINOMOR 13 TAHUN 2016TENTANGRENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAHDESA TAHUN 2015 - 2021

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA(AAAA = judul lampiran)


Pada halaman terakhir tiap lampiran harus dicantumkannama dan tanda tangan pejabat yg mengesahkan ataumenetapkan peraturan perundang-undangan ditulis denganhuruf kapital diletakkan di sudut kanan bawah dan diakhiridgn tanda baca koma setelah nama pejabat yg mengesahkanatau menetapkan peraturan perundang-undangan (Angka 197Lampiran II UU 12/2011)

Contoh :

KEPALA DESA BONTOSI

tanda tangan

SALAM LAMANGKAU

AKHIRNYA ……….

NASKAH PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN (PERDES, PERATURAN

KADES, PERATURAN BERSAMA KADESDAN KEPUTUSAN KADES ) DIKETIKDENGAN JENIS HURUF BookmanOld Style, DENGAN HURUF 12,

DI ATAS KERTAS F4(ANGKA 284 LAMPIRAN II UU 12/2011)

THANK YOUabrigado sukria

SONGGO mPOASI

merci graciasgo raibh maith agatdanke

arigato

grazie

Keadilan yang diperoleh atas pertimbangan MATA HATI akan berbedadengan keadilan yang didasarkan atas pertimbangan MATA UANG

(Prof. Zudan Arif Fakrullah)

perancangan peraturan tatib bpd dan perdes bum desa filesalam lamangkau kepala bagian produk hukum...

Documents