peranan pengelolaan persampahan di kota...
TRANSCRIPT
EVALUASI PENGELOLAAN AIR LIMBAH PERMUKIMAN DI KECAMATAN GUGUK PANJANG KOTA BUKITTINGGI
Oleh:
WIDYA LAILANY
3310202707
1
Program Magister Teknik Prasarana Lingkungan Permukiman
Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan
Institut Teknologi Sepuluh Nopember
2012
Dosen Pembimbing: Prof. Ir. JONI HERMANA, MScES,PhD
OUTLINE
PENDAHULUAN
KAJIAN PUSTAKA
METODA PENELITIAN
GAMBARAN UMUM WILAYAH
HASIL DAN PEMBAHASAN
KESIMPULAN DAN SARAN
2
LATAR BELAKANG
3
RUMUSAN MASALAH
4
Mengapa sistem pengelolaan air limbah permukiman di Kota Bukittinggi belum memadai, dilihat dari aspek teknis, kelembagaan dan peran serta masyarakat.
Mengevaluasi pengelolaan air limbah permukiman di Kecamatan Guguk Panjang Kota Bukittinggi, ditinjau dari aspek teknis, peran serta masyarakat dan kelembagaan
MANFAAT PENELITIAN
5
•Memperoleh informasi pengelolaan air limbah permukiman Kota Bukittinggi
•Menjadi masukan bagi Pemerintah Kota Bukittinggi dalam penyusunan masterplan dan mengambil kebijakan untuk pengelolaan air limbah permukiman.
Lokasi 7 kelurahan di Kec. Guguk Panjang Aspek:
• Teknis •Kelembagaan •Peranserta masyarakat
Kerangka Penelitian
6
-MDGs, RPJMN -Standar, Peraturan -RPJMD
Latar Belakang
Perumusan Masalah
Eksisting Ideal
Perumusan Tujuan
Kajian Pustaka: -Literatur,jurnal -Peraturan,SNI -Gambaran Wil.Penelitian -Analisis Statistik
Pengumpulan Data
Primer Data-data pengamatan lapangan, data kuisioner-wawancara dan dokumentasi
Sekunder Kebijakan Pemerintah, Perda, RPJMD,BDA, Dokumen Rencana Pembangunan, Literatur
Knowlagde Gap
Pengolahan dan Analisis Data
7
Pengolahan dan Analisis Data
Aspek Teknis - Kondisi eksisting pengelolaan air
limbah permukiman - Permasalahan pengelolaan air
limbah permukiman - Alternatif teknologi
Aspek Kelembagaan - Instansi yang berperan - Koordinasi dan monev - Kebijakan/regulasi dan SDM - Kendala pengelolaan air limbah
permukiman
Aspek Peranserta Masyarakat
- Partisipasi masyarakat - Potensi masyarakat - Pengetahuan – perilaku
masyarakat
Kesimpulan dan Saran
Pilihan Teknologi Peran dan Kinerja Pemerintah
Potensi Peranserta Masyarakat
Pedoman, standar, peraturan, kebutuhan masy.
Perda ttg Tupoksi
Kepmenkes No.852/Menkes/SK/IX/2008
Pengumpulan Data • Data Primer
– Observasi lapangan 7 kelurahan
– Wawancara instansi pemerintahan (DPU, DKP, Dinkes, KLH, Bappeda)
– Kuesioner masyarakat di 7 kelurahan – Metoda sampling stratified random sampling
– Jumlah sampel 65 bh
8
Data Sekunder
Studi literatur kebijakan, dokumen, laporan,
peraturan dll
Pengolahan & Analisis Data • Aspek Teknis
– Kondisi eksisting pengelolaan air limbah permukiman, permasalahan pengelolaan, pilihan teknologi
– Deskriptif kuntitatif distribusi frekuensi. Hasil analisis kondisi eksisting, kemampuan masyarakat dan aturan yang berlaku, pilihan teknologi
9
Aspek Peranserta Masyarakat • Pengetahuan perilaku dan kebiasaan masyarakat, kesediaan dan kemauan
masyarakat
• Deksriptif kuntitatif potensi masyarakat Mengacu pada Kepmenkes No. 852/Menkes/IX/2008 Strategi Nasional Sanitasi Total Berbasis Masyarakat
Aspek Kelembagaan • Instansi/lembaga yang berperan, sistem koordinasi, monitoring evaluasi,
regulasi/kebijakan, kualitas & kuantitas SDM
• Deskriptif kuntitatif Perda organisasi tata kerja lembaga teknis daerah
Hasil Survey
10
76,92%
9,23%
1,54% 12,31%
Sumber Air Minum
PDAM
Sumur
Mata Air
Penjual Air
44,62%
52,31%
3,08%
Sumber Air MCK
PDAM
Sumur
Air Hujan
98,46%
1,54%
Tempat BAB
Jamban / WC
siram
Gantung diatas
sungai
70,31%
7,81%
21,88%
Tempat Saluran BAB
Tangki septik
Lubang galian
Got/parit/kali
67,69%
27,69%
4,62%
Sistem Pembuangan Grey Water
Saluran drainase
halaman
tangki septik
Akses Pelayanan Sarana Prasarana Air Limbah Permukiman
11 Sumber : Hasil Analisis, 2011
Kemauan masyarakat
12
61,54%
3,08%
32,31%
3,08%
Kesediaan Masyarakat untuk Mengolah
Bersedia
Bersedia, tapi diberi
penyuluhan
Bersedia, tapi diberi
fasilitas
Bersedia, dengan
alasan lain
18,46%
12,31%
58,46%
10,77%
Pilihan Masyarakat untuk Sistem Pengolahan
IPAL Komunal
MCK Komunal
Tangki septik
Riol kota
ANALISIS ASPEK TEKNIS
13
No Nama Kelurahan Kepadatan (jiwa/Ha)
Sumber Air Bersih
Muka Air
Tanah Topografi
Sistem Pengolahan
1 Bukik Cangang K. R 54 Tersedia > 3 m Perbukitan-lereng On site 2 Tarok Dipo 101 Tersedia > 3 m Datar On site 3 Pakan Kurai 64 Tersedia > 3 m Datar On site 4 Aur Tajungkang T. S 104 Tersedia > 3 m Datar On site 5 Benteng Pasar Atas 24 Tersedia > 3 m Datar-perbukitan On site 6 Kayu Kubu 48 Tersedia > 3 m Datar-perbukitan-
lereng On site
7 Bukit Apit Puhun 23 Tersedia > 3 m Datar-perbukitan -lereng
On site
• Target RPJMD Kota Bukittinggi;
– BABs = 0, TS sesuai standar= 60% (thn 2015)
14
Thn Jml Pddk
Jamban
Pribadi
92,31%
(unit)
Jamban
Umum
6,15%
(unit)
Tdk Punya
Fas. 1,54%
(unit)
Tangki Septik
69,23%
(unit)
Tanpa TS
29,23%
(unit)
2010 39.439 8.647 576 144 6.486 2.738
Thn Jml Pddk
Jamban
Pribadi
(unit)
Jamban
Umum
(unit)
Tidak Punya
Fasilitas = 0
% (unit)
Tangki Septik
(unit)
Tanpa TS
(unit)
2015 41.213 9.036 753 0 8.086 979
Sumber : Hasil Analisis, 2011
• Bentuk penanganan yang dilakukan target MDGs dan RPJMD Kota Bukittinggi 2010-2015 :
– Pembangunan MCK Umum + TS komunal masyarakat belum punya jamban & ekonomi tdk mampu.
– Pembangunan TS individual masyarakat belum punya TS & harus menjadi salah satu persyaratan pengajuan IMB untuk pembangunan rumah baru, atau perbaikan TS individual masyarakat punya TS tidak sesuai standar
– Pembangunan TS komunal masyarakat punya jamban pribadi tetapi tidak punya TS keterbatasan lahan
– Pembangunan IPLT, pengolahan lanjutan lumpur tinja yang dihasilkan tangki septik.
15
16
Tabel Jumlah Kebutuhan Fasilitas Prasarana 2011-2015
Ket: TS = Tangki Septik, TSK = Tangki Septik Komunal
Sumber : Hasil Analisis, 2011
Thn
Jumlah Penduduk Kebutuhan
Penanganan
Target
Penanganan Rencana penanganan
Jiwa RT Jiwa RT Jiwa RT
Pemb
TS
(Unit)
Pemb
TSK
(unit)
Pemb.
MCK
Umum
(unit)
2011 39.788 9.451 12.242 2.965 1.873 445 405 1 1
2012 40.139 9.534 12.351 2.604 2.727 648 583 1 2
2013 40.494 9.619 12.460 2.041 2.932 696 631 1 2
2014 40.852 9.704 12.570 1.429 1.542 366 326 1 1
2015 41.213 9.789 12.681 1.149 1.976 469 429 1 1
Tabel Rencana Jumlah Fasilitas Pengolahan (sesuai RPJMD dan Pilihan Masyarakat)
17
Kelurahan
Jenis Pengolahan
Individual Semi
Komunal Komunal
Bukik Cangang Kayu Ramang 70 - 2
Tarok Dipo 216 2 2
Pakan Kurai 125 1 2
Aur Tajungkang T Sawah 104 2 1
Benteng Pasar Atas 92 - -
Kayu Kubu 139 - -
Bukit Apit Puhun 342 - -
Jumlah 1.088 5 7
Sumber : Hasil Analisis, 2011
Ket: Individual Jamban Pribadi + Tangki Septik Individual
Semi Komunal Jamban Pribadi + Tangki Septik Komunal
Komunal Jamban Komunal + Tangki Septik Komunal (MCK Umum)
Permasalahan & Kendala • Pengelolaan Air Limbah individual & berbasis masyarakat
• Permasalahan sistem individual pengetahuan ttg pengolahan yang layak dan aman sesuai standar
• Permasalahan pengelolaan berbasis masyarakat tahap operasional dan pemeliharaan (penurunan kualitas fisik bangunan dan lingkungan)
18
• Kepmenkes No.852/Menkes/SK/IX/2008 peran masyarakat dari tingkat RT/RW/komunitas dlm mengelola limbah cair rumah tangga dengan aman.
• Perbaikan PS sistem pengolahan on-site peningkatan pengetahuan masyarakat perihal pengolahan yang benar dan aman.
POTENSI MASYARAKAT
• Peranserta masy. berpotensi dapat ditingkatkan Kepmenkes No.852/Menkes/SK/IX/2008
19
Lembaga/organisasi
masyarakat Kegiatan Potensi
Kelompok Swadaya
Masyarakat (KSM)
Lebih banyak berupa
pembangunan dan
pemeliharaan
Awal KSM dari kegiatan sanitasi yang dilakukan
pemerintah. KSM pembangunan prasarana fisik
dan pemeliharaan
Lembaga Swadaya
Masyarakat (LSM)
Bergerak dibidang
lingkungan hidup,
kesehatan dan sosial
LSM berpotensi bidang pembangunan &
lingkungan hidup. LSM banyak berperan dalam
bidang sosialisasi.
Posyandu Penyuluhan dan
monitoring.
Penghubung DinKes (sanitarian, bidan & kader)
masyarakat.
Kegiatan penyuluhan, sosialisasi &
monitoring.
Majelis Taklim Pengajian dilakukan
seminggu sekali
Sarana penyuluhan perubahan perilaku
masyarakat dg pendekatan agama.
Analisis Kelembagaan • Ketersediaan Data dan Informasi keterbatasan data
dan ketidaksingkronan data
• Komitmen dan Pemahaman kepedulian aparatur, komitmen kepala daerah
• Kebijakan visi misi (misi;kesehatan layak dan lingkungan sesuai standar kesehatan), tujuan 4
20
Instansi yang berperan Koordinasi antar instansi terkait Mekanisme Monitoring dan Evaluasi Ketersediaan dan Kebutuhan SDM Regulasi/kebijakan
Analisis Tugas Pokok dan Fungsi Instansi Terkait
• Dinas Pekerjaan Umum Perwako no.46 thn 2009 pembangunan, monev, pembinaan, koordinasi
• Dinas Kebersihan dan Pertamanan Perwako no.47 thn 2009 bidang penyuluhan dan sanitasi; penyuluhan, koordinasi
bidang kebersihan; pengawasan, pengendalian, penyuluhan, koordinasi
• Dinas Kesehatan perwako no. 44 thn 2009 pengawasan, penyuluhan, koordinasi
• Kantor Lingkungan Hidup perwako no.17 thn 2009 pengawasan, penyuluhan, penyusunan kebijakan, koordinasi
21
Upaya Penanganan
• Penetapan tugas pokok dan fungsi yang lebih jelas dan spesifik
• Peningkatan koordinasi antar instansi khususnya dalam penyusunan program kegiatan.
• Pelibatan semua instansi terkait dalam tahap perencanaan, pembangunan, pengawasan, operasional dan pemeliharaan.
• Koordinasi antar instansi ditingkatkan sehingga terjadi keberlanjutan program/kegiatan.
22
KESIMPULAN & SARAN
• Aspek Teknis
Hasil penelitian 69,23% tangki septik, 29,23% tidak memiliki tangki septik dan 1,54% masih melakukan BABs. Sistem pengolahan on-site. Target RPJMD Kota Bukittinggi 2010-2015 dan sesuai kemauan masyarakat, upaya yang dilakukan pembangunan tangki septik sesuai standar dan dijadikan salah satu syarat pengajuan IMB, pembangunan tangki septik komunal sebanyak 5 unit di 3 kelurahan, pembangunan jamban komunal dengan tangki septik komunal (MCK Umum) sebanyak 7 unit di 4 kelurahan dan penyediaan IPLT
23
Aspek Peranserta Masyarakat – Kendala yang timbul di masyarakat pengetahuan pengolahan air
limbah permukiman yang layak dan aman sesuai dengan standar. Masalah yang timbul dalam pengelolaan berbasis masyarakat tahap pengoperasian dan pemeliharaan, (terjadi penurunan kualitas fisik bangunan dan lingkungan). Peranserta masyarakat berpotensi dapat ditingkatkan melalui organisasi masyarakat seperti KSM, LSM, Posyandu dan Majelis Taklim
24
Aspek Kelembagaan •Kendala terlalu banyaknya instansi yang berperan, koordinasi
antar instansi terkait dalam penyusunan program, tahap monitoring dan evaluasi, regulasi dan kebijakan yang berlaku dan ketersediaan dan kebutuhan sumber daya manusia. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi No.12 tahun 2008 dan Perwako (tupoksi). Upaya peningkatan: penetapan tupoksi yang jelas dan spesifik, pelibatan semua instansi, peningkatan koordinasi.
SARAN
– Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai strategi dan prioritas penanganan dengan mengacu pada hasil evaluasi;
– Perlu dilakukan kajian aspek pembiayaan seperti penyediaan dan retribusi IPLT dan pengolahan lainnya.
25