peranan pa dan kpa dalam pbj
TRANSCRIPT
Khalid Mustafa Ketua dan Pendiri Pusat Pengkajian Pengadaan Indonesia (P3I) Pengurus DPP Ikatan Ahli Pengadaan Indonesia (IAPI)
Nama Lengkap: Khalid Mustafa, S.T. Tempat/Tgl Lahir: Ujung Pandang, 17 Juni 1977 Pekerjaan: Procurement Consultant Riwayat Pekerjaan: -‐ NV. Hadji Kalla (1995-‐1998) -‐ Makassar Perkasa Computer (1998-‐2000) -‐ SMK Panca Marga (2000-‐2002) -‐ SMK Tritunggal 45 (2002-‐2004) -‐ Balai Penataran Guru/Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP)
Sulawesi Selatan (2002-‐2006) -‐ Biro Perencanaan & KLN Setjen Kemdiknas (2006-‐2008) -‐ SEAMEO SEAMOLEC (2008-‐2010) -‐ Biro Umum Setjen Kemdikbud (2010-‐2012) -‐ Keluar dari PNS TMT – 1 Maret 2012 Sertifikat dan Pelatihan PBJ -‐ Sertifikat Ahli Pengadaan Barang/Jasa (L4) – 2007 -‐ Sertifikat TOT Tingkat Dasar (2011) -‐ Sertifikat TOT Peningkatan Kompetensi (2011, 2012, dan 2013) -‐ Sertifikat TOT Tingkat Menengah (2012) -‐ Sertifikat Pelatihan Internasional – Supply Chain Management –
International Trade Centre (2012) -‐ Sertifikat Pelatihan Keterangan Ahli PBJ – 2012 -‐ Sertifikat TOT Jabatan Fungsional Pengelola PBJ -‐ 2013
2
E-mail: [email protected] Blog: www.khalidmustafa.info
HP: 08170909035 Pin BB: 2AF759E2
¡ Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala SKPD merupakan Pengguna Anggaran berdasarkan UU Nomor 17 Tahun 2013 dan UU Nomor 1 Tahun 2004
¡ Khusus Pengadaan Barang/Jasa, PA memiliki tugas lain yang diamanatkan dalam Perpres Nomor 54/2010 dan Perubahannya
¡ PA bertanggung jawab dalam perencanaan pengadaan sehingga wajib memiliki pengetahuan dalam bidang pengadaan walaupun tidak wajib bersertifikat
¡ Pada beberapa institusi, PA juga bertindak sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang menambah daftar tugas dan tanggungjawabnya
¡ Pasal 1 angka 5 § Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut PA adalah Pejabat
pemegang kewenangan penggunaan anggaran Kementerian/ Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Pejabat yang disamakan pada Institusi lain Pengguna APBN/APBD
¡ Pasal 1 angka 6 § Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut KPA adalah
pejabat yang ditetapkan oleh PA untuk menggunakan APBN atau ditetapkan oleh Kepala Daerah untuk menggunakan APBD
¡ Pasal 1 angka 7 § Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disebut PPK adalah
pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa
¡ Menetapkan Rencana Umum Pengadaan (RUP) ¡ Mengumumkan secara luas RUP paling kurang di website K/L/D/I ¡ Menetapkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) ¡ Menetapkan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan ¡ Menetapkan pemenang utk lelang diatas 100 M atau seleksi di atas 10 M ¡ Mengawasi Pelaksanaan Anggaran ¡ Menyampaikan laporan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-‐undangan ¡ Menyelesaikan perselisihan antara PPK dengan ULP/Pejabat Pengadaan,
dalam hal terjadi perbedaan pendapat ¡ Mengawasi penyimpanan dan pemeliharaan seluruh Dokumen
Pengadaan Barang/Jasa ¡ Dalam hal diperlukan, PA dapat:
§ Menetapkan tim teknis; § Menetapkan tim juri/tim ahli untuk pelaksanaan pengadaan melalui sayembara/kontes
¡ Pasal 10 Perpres Nomor 54 Tahun 2010 § KPA memiliki Kewenangan sesuai Pelimpahan oleh PA
¡ Perka LKPP Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pelimpahan Kewenangan PA ke KPA § Pelimpahan kewenangan dituangkan dalam bentuk Surat Keputusan § Kewenangan yang tidak bisa dilimpahkan kepada KPA adalah:
▪ Mengawasi Pelaksanaan Anggaran ▪ Menetapkan pemenang utk lelang diatas 100 M atau seleksi di atas 10 M
§ Kewenangan yang tidak bisa dilimpahkan kepada KPA yang bertindak sebagai PPK atau Kepala ULP adalah: ▪ Menyelesaikan perselisihan antara PPK dengan Pokja ULP/Pejabat Pengadaan atau
PPHP
▪ Memberikan sanksi pencatuman daftar hitam ▪ Menyatakan pelelangan gagal ▪ Menyetujui metode penunjukan langsung dalam hal tindak lanjut pelelangan/seleksi
gagal
¡ Pasal 10A Permendagri 21/2011 § Dalam rangka pengadaan barang/jasa, Pengguna Anggaran bertindak sebagai Pejabat Pembuat
Komitmen sesuai peraturan perundang-‐undangan di bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ¡ Pasal 11 Ayat (1) Permendagri 21/2011
§ Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang dalam melaksanakan tugas-‐tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dapat melimpahkan sebagian kewenangannya kepada kepala unit kerja pada SKPD selaku Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang
¡ Pasal 11 Ayat (3a) Permendagri 21/2011
§ Pelimpahan sebagian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi: a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja; b. melaksanakan anggaran unit kerja yang dipimpinnya; c. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran; d. mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
e. menandatangani SPM-‐LS dan SPM-‐TU; f. mengawasi pelaksanaan anggaran unit kerja yang dipimpinnya; dan g. melaksanakan tugas-‐tugas kuasa pengguna anggaran lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh pejabat
pengguna anggaran.
¡ Pasal 12 Perpres 54/2010 dan Perubahannya § Angka 1: PPK merupakan Pejabat yang ditetapkan oleh PA/KPA untuk melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa § Angka 2b: Dalam hal tidak ada personil yang memenuhi persyaratan untuk ditunjuk sebagai PPK, persyaratan
memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa dikecualikan untuk PPK yang dijabat oleh pejabat eselon I dan II di K/L/D/I; dan/atau P A/KP A yang bertindak sebagai PPK
a. menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa yang meliputi: § spesifikasi teknis Barang/Jasa; § Harga Perkiraan Sendiri (HPS); dan § Rancangan Kontrak.
b. menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa c. menyetujui bukti pembelian atau menandatangani Kuitansi/Surat Perintah Kerja (SPK)/
surat perjanjian d. melaksanakan Kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa e. mengendalikan pelaksanaan Kontrak f. melaporkan pelaksanaan/ penyelesaian Pengadaan Barang/ Jasa kepada PA/KPA g. menyerahkan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA dengan Berita Acara
Penyerahan h. melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan
pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiap triwulan i. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa j. Dalam hal diperlukan, PPK dapat:
§ Mengusulkan kepada PA/KPAterhadap perubahan paket pekerjaan dan/atau perubahan jadwal kegiatan pengadaan
§ Menetapkan tim pendukung § Menetapkan tim atau tenaga ahli pemberi penjelasan teknis untuk membantu pelaksanaan tugas
ULP; dan § Menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada penyedia barang/jasa
Perlu Diingat!!!
Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat pada Organisasi Pengadaan, Tidak Terikat
Tahun Anggaran (Pasal 7 Angka 2a Perpres 54/2010 dan Perubahannya)
PERENCANAAN
PENGANGGARAN
PENGADAAN
SERAH TERIMA DAN PEMBAYARAN
PENCATATAN
PEMANFAATAN
PEMELIHARAAN
PENGHAPUSAN
PERENCANAAN
PENGANGGARAN
PENGADAAN
SERAH TERIMA DAN PEMBAYARAN
PENCATATAN
PEMANFAATAN
PEMELIHARAAN
PENGHAPUSAN
• Identifikasi Kebutuhan • KAK dan RAB RUP
• Pembahasan Anggaran • Pagu Anggaran ANGGARAN
• Kebijakan Umum • RAB dan KAK Kaji Ulang RUP
• Spek Teknis • HPS dan Rancangan Kontrak RPP
• Spek Teknis • HPS dan Rancangan Kontrak Kaji Ulang RPP
• Dokumen Pengadaan • Jadwal Pelelangan RPLP
• Penjelasan • Evaluasi dan Penetapan Pemenang Pemilihan
• Pra Kontrak • Pengendalian Kontrak Pelaksanaan
PA/KPA
PPK
ULP
PPK
16
1. Apa yang akan di hasilkan
2. Mengapa
dilaksanakan/
diperlukan
3. Siapa yang
melaksanakan
4. Kapan Akan
dilaksanakan
5. Dimana dilaksanaka
n
6. Bagaimana Kegiatan tersebut
diaksanakan
7. Berapa Aggaran yang di
butuhkan
Data dan Informasi
17
Pengadaan
Swakelola
K/L/D/I
Intansi Pemerintah
Lain
Pokmas
Penyedia
Perorangan
Badan Usaha
Pasal 26 s/d
Pasal 32
Pasal 33 s/d
Pasal 95
Pasal 3
18
Pemilihan Penyedia
Non Elektronik
Barang/Konstruksi/Jasa
Lainnya
Lelang Umum/Sederhana
Penunjukan/Pengadaan Langsung
Sayembara/Kontes
Jasa Konsultansi
Seleksi Umum/Sederhana
Penunjukan/Pengadaan Langsung
Sayembara
Elektronik
E-‐Tendering
E-‐Lelang Umum/Sederhana
E-‐Seleksi Umum/Sederhana
E-‐Purchasing
E-‐Auction
Perka LKPP 14/2012 Perka LKPP 15/2012
Perka LKPP 14/2012 Perka LKPP 15/2012 Perka LKPP 18/2012
Perka LKPP 17/2012 SE LKPP 1/2013
19
Pemilihan
Penyedia
Barang/Jasa
Kualifikasi
Penawaran
Administrasi
Teknis
Administrasi
Teknis
Harga
PERENCANAAN
PENGANGGARAN
PENGADAAN
SERAH TERIMA DAN PEMBAYARAN
PENCATATAN
PEMANFAATAN
PEMELIHARAAN
PENGHAPUSAN
• Tidak ada Pedoman Perencanaan yang baku untuk memisahkan N dan W
• Tidak ada kaitan data aset dan penghapusan dengan perencanaan
• Tidak ada alur yang jelas tentang target dan waktu penyusunan perencanaan
• Tidak ada reward and punishment yang jelas
• Tidak sinkron antara perencanaan dan penganggaran khususnya terhadap aturan Pengadaan
• RUP tidak disusun oleh PA/KPA
PERENCANAAN
PENGANGGARAN
PENGADAAN
SERAH TERIMA DAN PEMBAYARAN
PENCATATAN
PEMANFAATAN
PEMELIHARAAN
PENGHAPUSAN • Anggaran tidak berdasarkan kepada perencanaan awal
• Penyesuaian anggaran tidak memperhatikan kebutuhan dan posisi pengadaan
• Anggaran ditetapkan bukan pada awal tahun anggaran
• Anggaran perubahan tidak memperhatikan perencanaan dan kebutuhan waktu pelaksanaan
• Terjadi kesalahan pada jenis belanja
PERENCANAAN
PENGANGGARAN
PENGADAAN
SERAH TERIMA DAN PEMBAYARAN
PENCATATAN
PEMANFAATAN
PEMELIHARAAN
PENGHAPUSAN
• Penyusunan Spek. Teknis dan HPS tidak didasarkan pada perencanaan dan tidak didokumentasikan
• Tidak ada rancangan kontrak • Penyusunan Rencana Pelaksanaan
Pemilihan tidak sesuai • Pelaksanaan Pemilihan tidak sesuai • Pelaksanaan pekerjaan tidak
dikendalikan • Serah terima pekerjaan tidak
berdasarkan kontrak dan kondisi pekerjaan
• Dokumen pencairan tidak sinkron dengan dokumen pengadaan
¡ Lupa mengikuti prosedur baku (Perpres dan Perka LKPP) § Perbuatan melawan hukum § Penyalahgunaan wewenang
¡ Kegiatan tidak terdokumentasi § Tidak dapat mempertanggungjawabkan keputusan/kebijakan
¡ Dokumen tidak standar ¡ Pekerjaan berulang/tumpang tindih
¡ PBJ merupakan kegiatan berulang yang seharusnya dapat dibakukan
¡ Mengurangi kesalahan prosedur ¡ Mengurangi kesalahan dokumentasi ¡ Mempermudah pejabat baru untuk melaksanakan/melanjutkan pekerjaan
¡ Mempermudah Audit
¡ Ruang Lingkup SOP § Seluruh Kementerian/Lembaga/Daerah/Institusi; atau § Berdasarkan Eselon/Satuan Kerja
¡ Organisasi Pelaksana § Kesiapan dan Kaitan dengan Organisasi lain (Perencanaan, Keuangan, Hukum dan Organisasi, Kepegawaian, dll)
§ Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pengadaan, dan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan
§ Unit Layanan Pengadaan ¡ Dasar Hukum
PERENCANAAN
PENGANGGARAN
PENGADAAN
SERAH TERIMA
PENCATATAN
PEMANFAATAN
PEMELIHARAAN
PENGHAPUSAN
SOP
¡ SOP Rencana Umum Pengadaan § Identifikasi Kebutuhan,
Penyusunan KAK dan RAB, Penetapan Organisasi Pengadaan
§ Pembahasan Kegiatan dan Anggaran
§ Penyusunan dan Pengumuman RUP
§ Kaji Ulang RUP ¡ SOP Rencana Pelaksanaan
Pengadaan § Penyusunan Spesifikasi Teknis § Penyusunan Harga Perkiraan
Sendiri § Penyusunan Rancangan Kontrak § Permintaan Pemilihan Penyedia
PERENCANAAN
PENGANGGARAN
PENGADAAN
SERAH TERIMA
PENCATATAN
PEMANFAATAN
PEMELIHARAAN
PENGHAPUSAN
SOP
¡ SOP Rencana Pemilihan Penyedia § Kaji Ulang RPP § Penyusunan Dokumen Pengadaan
¡ SOP Swakelola § Swakelola oleh Penanggung Jawab Anggaran
§ Swakelola oleh Instansi Pemerintah Lain
§ Swakelola oleh Kelompok Masyarakat
PERENCANAAN
PENGANGGARAN
PENGADAAN
SERAH TERIMA
PENCATATAN
PEMANFAATAN
PEMELIHARAAN
PENGHAPUSAN
SOP
¡ SOP Pemilihan Penyedia § Pengadaan Langsung
Menggunakan Bukti Pembelian (dibawah 10 Juta)
§ Pengadaan Langsung Menggunakan Kuitansi (dibawah 50 Juta)
§ Pengadaan Langsung Menggunakan SPK (dibawah 200 Juta)
§ Penunjukan Langsung Tidak Darurat
§ Pelelangan Umum Pascakualifikasi
§ Pelelangan Umum Prakualifikasi § Seleksi Umum Badan Usaha § Seleksi Umum Perorangan
PERENCANAAN
PENGANGGARAN
PENGADAAN
SERAH TERIMA
PENCATATAN
PEMANFAATAN
PEMELIHARAAN
PENGHAPUSAN
SOP
¡ SOP Pemilihan Penyedia § Pelelangan Sederhana/Pemilihan
Langsung § Sayembara/Kontes § Lelang Gagal § Sanggahan dan Sanggahan
Banding § Pengaduan § Somasi dan Permasalahan
Hukum PBJ ¡ SOP Pelaksanaan Kontrak dan
Serah Terima § SPPBJ § Penandandatanganan Surat
Perjanjian (Kontrak)/SPK § Penerbitan SPMK/Surat Pesanan
PERENCANAAN
PENGANGGARAN
PENGADAAN
SERAH TERIMA
PENCATATAN
PEMANFAATAN
PEMELIHARAAN
PENGHAPUSAN
SOP
¡ SOP Pelaksanaan Kontrak dan Serah Terima § Pengendalian Kontrak Pengadaan
Barang/Jasa Lainnya/Jasa Konsultansi
§ Pengendalian Kontrak Pekerjaan Konstruksi
§ Adendum Kontrak § Pemeriksaan dan Serah Terima
Pekerjaan ¡ SOP Pembayaran Pekerjaan
§ Penagihan § Pembuatan Berita Acara
Pembayaran § Penerbitan SPM dan SP2D § Pembayaran Pada Akhir Tahun
Anggaran
¡ Menetapkan Organisasi Penanggung Jawab Penyusun SOP ¡ Membentuk Tim Penyusun dengan persyaratan:
§ Wajib memahami setiap tahapan pekerjaan § Terdiri atas unsur perencanaan, pengadaan, keuangan, dan
pengawasan ¡ Studi Banding ke Insitusi Lain yang sudah mapan dalam
menerapkan SOP (Contoh: KPK) ¡ Koordinasi dan Komunikasi dengan LKPP ¡ Sosialisasi ¡ Monitoring dan Evaluasi ¡ Review/Perbaikan SOP (minimal setahun sekali)
¡ PA/KPA adalah ujung tombak perencanaan pengadaan
¡ PA/KPA wajib memahami aturan-‐aturan pengadaan dan aturan lain yang berkaitan
¡ PA/KPA harus mengendalikan pelaksanaan pengadaan pada K/L/D/I
¡ Untuk meminimalkan resiko, perlu dibentuk SOP Pengadaan Barang/Jasa
¡ Penguatan SDM PBJ wajib dilaksanakan secara berkelanjutan dan berjenjang