peran penyidik dalam penanganan tindak pidana …
TRANSCRIPT
Jurnal To Ciung: Jurnal Ilmu Hukum
Volume 1, Nomor 1, Agustus 2021
Fakultas Hukum Universitas Andi Djemma
50
PERAN PENYIDIK DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA PENCEMARAN
NAMA BAIK MELALUI MEDIA SOSIAL (STUDI KASUS POLRES PALOPO)
SULASTRYANI
(Universitas Andi Djemma Palopo. Email: [email protected])
ABSTRAK
Perkembangan teknologi yang semakin canggih, mendorong penggunaan media social menjadi sepakin
pesat. Berbagai kegiatan positif dilakukan melalui media sosial. Namun tidak jarang media sosial ini
dijadikan sebagai tempat melakukan tindak pidana, seperti halnya tindak pidana pencemaran nama baik
yang terjadi di Kota Palopo. Pencemaran nama baik melalui media sosial merupakan kejahatan dunia
maya yang lebih dikenal dengan cyber crime, yakni istilah yang mengacu kepada aktivitas kejahatan
dengan komputer atau jaringan komputer menjadi alat, sasaran atau tempat terjadinya kejahatan. Untuk
menekan angka kriminalitas yang terjadi di dunia maya, maka dibutuhkan kerja yang maksimial dari
pihak penyidik. Proses penyidikan dalam penanganan tindak pidana pencemaran nama baik melalui
media sosial di Polres Kota Palopo dilakukan berdasarkan undang-undang yang berlaku. Sedangkan
faktor-faktor yang menghambat tugas penyidik polres Palopo dalam penanganan tindak pidana
pencemaran nama baik di kota Palopo diantaranya ahli bahasa, Kurangnya partisipasi saksi dalam
memberikan keterangan dalam proses penyidikan, dan Masih banyaknya penyidik yang tingkat
pendidikannya masih rendah.
Kata Kunci : Penyidik, Tindak Pidana, Pencemaran Nama Baik
I. PENDAHULUAN
Era globalisasi saat ini sangat dipengaruhi oleh perkembangan teknologi dan informasi.Hal ini
menyebabkan perubahan dalam seluruh aspek kehidupan manusia, terutama pada negara-negara yang
berkembang seperti Indonesia.Perubahan ini membawa dampak yang sangat signifikan terhadap kondisi
kehidupan manusia. Kemajuan teknologi dan informasi menjadi kebutuhan manusia yang tidak dapat
dilepaskan dalam aktifitas sehari-hari. Kehadiran media sosial yang paling banyak digemari mulai dari
kalangan remaja, orang dewasa hingga orang tua saat ini adalah facebook. Kemudahan cara membuat
akun dan login kefacebook membuat masyarakat merasa dimanjakan oleh media sosial yang satu ini.
Selain itu, mudahnya mengakses dan menyebarluaskan apa saja yang ingin mereka tuangkan pada
facebook membuat pengguna menjadi kecanduan untuk terus mengakses. Penggunaan Facebook saat ini
sudah menjadi rutinitas sehari-hari untuk seluruh kalangan masyarakat baik masyarakat perkotaan hingga
pedesaan karena penggunaan internet sudah bukan merupakan barang yang mahal. Jejaring sosisal ini
sangat membantu dalam menjalin pertemanan, mencari hiburan, membagikan dan menerima informasi,
membina hubungan personal, atau bahkan chatingan dapat menjadi sebuah media yang dapat memberikan
dampak positif ataupun negatif bagi masyarakat yang selalu menerima informasi yang
diberikan facebook.
Dampak positif dari facebook seperti menambah pertemanan dan dapat menemukan teman-teman
lama karena hampir semua orang menggunakan media sosial facebook, berbisnis online, membuat sebuah
grup desa ataupun instansi lainnya, tempat media pembelajaran, mengirim informasi lowongan kerja,
kerabat yang meninggal dunia, membuat status motivasi, berbagi resep makanan dan lain-lain. Namun
diluar dari itu, perkembangan media sosial juga memberi dampak negatif seperti penyebaran foto-foto
yang tidak sopan, berteman dan berkomunikasi secara bebas sehingga menimbulkan kecemburuan dan
Jurnal To Ciung: Jurnal Ilmu Hukum
Volume 1, Nomor 1, Agustus 2021
Fakultas Hukum Universitas Andi Djemma
51
perceraian, membuat seseorang menjadi serba ingin tahu urusan orang lain, banyak beredar kata-kata
kasar, pamer, menyebabkan seseorang mengalami kesulitan untuk membedakan hal nyata dan tidak
nyata, seperti sekarang maraknya berita-berita hoax (palsu), hingga perbuatan yang paling banyak terjadi
yaitu pencemaran nama baik.
Pencemaran nama baik melalui media sosial merupakan kejahatan dunia maya yang lebih dikenal
dengan cyber crime, yakni istilah yang mengacu kepada aktivitas kejahatan dengan komputer atau
jaringan komputer menjadi alat, sasaran atau tempat terjadinya kejahatan1. Cyber crime sebagai kejahatan
dibidang komputer secara umum dapat diartikan sebagai penggunaan komputer secara ilegal.2Sedangkan
menurut M.Yoga.P secara unik mendefinisikan cyber crime sebagai suatu kejahatan yang mana tindakan
kriminal tersebut hanya dapat dilakukan melalui teknologi cyber dan hanya terjadi pada dunia cyber.3
Untuk menekan angka kriminalitas yang terjadi di dunia maya, maka dilakukan berbagai upaya
dalam hal pengaturan perundang-undangan yang bisa mencegah berbagai dampak negatif akibat dari
perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dimedia sosial. Oleh karena itu, pada Maret 2008
disahkanlah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik inilah yang mengatur tentang hal apa saja yang
boleh dan dilarang dalam memberikan informasi dan transaksi elektronik di media yang bersifat online
dengan tujuan memberikan kepastian hukum. Seperti yang tertuang pada pasal 27 ayat 3 tentang
penghinaan dan/atau pencemaran nama baik yang berbunyi “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak
mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik
dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.”4
Tindak pidana pencemaran nama baik saat ini tidak hanya terjadi dikota-kota besar seperti
Jakarta, Bandung, Makassar dan sebagainya. Akan tetapi kerap kali terjadi di daerah, misalnya saja di
Kota Palopo, tindak pidana pencemaran nama baik yang pernah terjadi di Kota Palopo berdasarkan
laporan Polisi Nomor : LPB / 712 / XI / 2016 / SPKT, tanggal 03 Nopember 2016, setelah dilakukan
penyelidikan dan Penyidikan maka diduga benar telah terjadi tindak pidana setiap orang dengan sengaja
mendistribusikan atau mentransmisikan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang
memiliki muatan penghinaan atau pencemaran nama baik yang dilakukan oleh tersangka saudari SS Alias
MH terhadap saudara YS yang terjadi pada hari Rabu tanggal 2 November 2016 sekitar jam 00.30 Wita
tepatnya di Kota Palopo yang dilakukan oleh tersangka dengan cara menulis di dinding Facebook
miliknya perkataan yang bermuatan penghinaan atau pencemaran nama baik terhadap saudara YS dan
tulisan tersebut dilihat oleh korban dan akibat dari perbuatan tersangka korban merasa terhina karena
tulisan tersebut dilihat oleh halayak ramai. Penanganan perkara tindak pidana, seperti pada perkara
pencemaran nama baik diawali dengan dilakukan penyelidikan dan penyidikan sebagai langkah awal dari
penegakan hukum pidana materil. Penyelidikan merupakan tindakan mencari dan menemukan suatu
peristiwa yang diduga sebagai suatu tindak pidana guna menentukan dapat tidaknya dilakukan
penyidikan.
Dalam tingkat penyelidikan sebagai tindak lanjut dari laporan orang-orang yang merasa dirugikan
terlebih dahulu akan ditentukan apakah perbuatan yang dilaporkan merupakan suatu tindak pidana,
mencari bukti awal dan mencari tahu tersangkanya.Setelah ditetapkannya suatu peristiwa merupakan
1https://id.wikipedia.org/wiki/Kejahatan_dunia_maya . diakses tanggal 7 Januari, 2019 2 Andi Hamzah, Aspek-Aspek Pidana di Bidang Komputer, 2013 3 https://www.kata.co.id/Pengertian/Cyber-Crime/2068. Diakses tanggal 7 januari 2019 4 https://suwitopoms.id/tentang-pasal-27-uu-ite-nomor-11-tahun-2008.html. Diakses tanggal 7 januari 2019
Jurnal To Ciung: Jurnal Ilmu Hukum
Volume 1, Nomor 1, Agustus 2021
Fakultas Hukum Universitas Andi Djemma
52
suatu tindak pidana, maka selanjutnya ditingkatkan dalam tahap penyidikan.Penyidikan merupakan
tindakan untuk mengumpulkan bukti agar membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna
menentukan siapa tersangkanya. Dalam proses ini telah dilakukan proses hukum sebagaimana yang telah
ditetapkan dalam hukum pidana formil atau lebih dikenal dengan hukum acara pidana. Dalam
menjalankan perannya sebagai penyidik seringkali pihak kepolisian mengalami beberapa kendala baik
internal maupun eksternal. Oleh karena itu penulis berkeinginan melakukan penelitian dengan judul :
Peran Penyidik Dalam Penanganan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial
(Studi Kasus Polres Palopo).
Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis menetapkan rumusan masalah sebagai berikut :
1. Bagaimanakah proses penyidikan dalam penanganan tindak pidana pencemaran nama baik melalui
media sosial di Polres Kota Palopo?
2. Faktor-faktor apakah yang menghambat tugas penyidik polres Palopo dalam penanganan tindak
pidana pencemaran nama baik di kota Palopo?
II. METODE PENELITIAN
Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian hukum normatif empiris. Dimana
penelitian normatif empiris merupakan penelitian yang dilakukan dengan mengambil data lapangan atau
fakta-fakta yang ada dilapangan dan untuk selanjutnya dianalisa berdasarkan aturan hukum yang ada
dengan menambah referensi pustaka serta artikel yang berkaitan dengan penelitian yakni masalah
pencemaran nama baik melalui media social di Kota Palopo.
Penelitian ini dilaksanakan di Kota Palopo, tepatnya di POLRES Palopo. Pengumpulan data primer
dilakukan dengan teknik wawancara yang dilakukan peneliti di POLRES PALOPO secara langsung
dengan cara mewawancara penyidik yang bertugas untuk menangani permasalahan pencemaran nama
baik melalui media sosial di Kota Palopo, sementara pengumpulan data sekunder dilakukan dengan
mengumpulkan buku dan literatur lainnya yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan oleh
peneliti dengan cara membaca, menelaah dan mencatat hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan yang
sedang diteliti dan hal tersebut dilakukan di perpustakaan Universitas Andi Djemma Palopo. Data yang
diperoleh secara kualitatif akan dianalisa secara diskriptif.
III. HASIL DAN PEMBAHASAN
Pasal 1 angka 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menjelaskan bahwa penyidik
POLRI bertugas dan berkewajiban untuk membuat terang tentang dugaan tindak pidana yang terjadi.
Pengertian membuat terang tentang tindak pidana harus dipahami bahwa POLRI sebagai penyidik itu
bukan harus menyatakan bahwa dugaan tindak pidana itu harus tetap dinyatakan sebagai tindak pidana,
tetapi POLRI yang penyidik itu bertugas berdasarkan ketentuan peraturan hukum yang berlaku
menyatakan berdasarkan hasil penyidikannya bahwa perkara itu adalah peristiwa pidana berdasarkan
bukti permulaan yang cukup, atau bukan merupakan tindak pidana setelah mendapatkan bahan keterangan
yang cukup bahwa perkara itu bukan dalam rana (wilayah) pidana, tetapi dalam rana perkara lain.5
Tugas penyidik adalah melaksanakan penyidikan, yaitu serangkaian tindakan penyidik dalam hal
dan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana untuk mencari dan
pengumpulkan barang bukti yang dengan bukti tersebut membuat terang tindak pidana terjadi dan guna
menentukan tersangkanya. Penyidik Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan wewenang khusus yang
diberikan oleh undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan
5 Ibid
Jurnal To Ciung: Jurnal Ilmu Hukum
Volume 1, Nomor 1, Agustus 2021
Fakultas Hukum Universitas Andi Djemma
53
tugasnya berada dibawah koordinasi dan pengawasan penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.
Serta melaksanakan tugasnya penyidik tersebut wajib menjunjung tinggi hukum yang telah ditetapkan
dimana dalam hal ini terkutip didalam Pasal 7 Ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
(KUHAP).
Di samping itu penyidik juga mempunyai tugas :
1. Membuat berita acara tentang hasil pelaksanaan tindakannya.
2. Menyerahkan berkas-berkas perkara kepada Penuntut Umun atau Jaksa.
3. Penyidik dari Pegawai Negeri Sipil menyerahkannya dengan melalui penyidik dari pejabat kepolisian
negara.
Menurut Pasal 7 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, seorang penyidik mempunyai
wewenang :
1. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana.
2. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian.
3. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri.
4. Melakukan penangkapan, penahanan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan.
5. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat.
6. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang.
7. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagi tersangka atau saksi.
8. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
9. Mengadakan penghentikan penyidikan.
Pengertian tentang penyelidikan secara tegas dinyatakan didalam pasal 1 butir 5 Kitab Undang-
Undang Hukum Acara Pidana dan peraturan-peraturan terkait lainnya.Berdasarkan ketentuan didalam
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tersebut dapat disimpulkan bahwa penyelidikan adalah
serangkaian tindakan penyelidik untuk menemukan tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya
dilakukan penyidikan.Secara singkat dapat diartikan peristiwa yang patut diduga merupakan tindak
pidana dilakukan serangkaian tindakan oleh penyelidik untuuk kemudian diputuskan apakah peristiwa
tersebut merupakan tindak pidana atau bukan. Jika peristiwa tersebut merupakan tindak pidana, maka
perkara dilanjutkan ke proses penyidikan, jika bukan merupakan tindak pidana maka penyelidikan
dihentikan.6
Penyidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 butir 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acra Pidana
adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini
untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya, yaitu
seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai
pelaku tindak pidana.
Jadi dapat dikatakan bahwa penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari
dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya
dilakukan penyidikan menurut yang diatur dalam undang-undang. Sedangkan penyidikan adalah
serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak
pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang di atur dalam
undang-undang.
Tujuan penyidikan adalah untuk menunjuk siapa yang telah melakukan kejahatan dan memberikan
pembuktian-pembuktian mengenai masalah yang telah dilakukannya. Untuk mencapai maksud tersebut
maka penyidik akan menghimpun keterangan dengan fakta atau peristiwa-peristiwa tertentu. Penyidikan
yang diatur dalam undang-undang, ini dapat dilaksanakan setelah diketahui bahwa suatu peristiwa telah
terjadi tindak pidana dimana dalam Pasal 1 butir 2 KUHAP berbunyi bahwa penyidikan adalah
6 Ibid, hal 78
Jurnal To Ciung: Jurnal Ilmu Hukum
Volume 1, Nomor 1, Agustus 2021
Fakultas Hukum Universitas Andi Djemma
54
serangkaian tindakan penyidik mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana
yang terjadi guna menemukan tersangkanya. Penyidikan dimulai sesudah terjadinya tindak pidana untuk
mendapatkan keterangan-keterangan tentang :7
Tindak pidana apa yang telah dilakukan .
a. Kapan tindak pidana itu dilakukan.
b. Dimana tindak pidana itu dilakukan.
c. Dengan apa tindak pidana itu dilakukan.
d. Bagaimana tindak pidana itu dilakukan.
e. Mengapa tindak pidana itu dilakukan.
f. Siapa pembuatnya
Penyelidikan dilakukan berdasarkan :8
a. Informasi atau laporan yang diterima maupun diketahui langsung oleh penyelidik/penyidik.
b. Laporan polisi.
c. Berita Acara pemeriksaan di TKP.
d. Berita Acara pemeriksaan tersangka dan atau saksi.
Sementara itu proses penyidikan tindak pidana penyelidikan dilakukan untuk :9
a. Mencari keterangan-keterangan dan bukti guna menentukan suatu peristiwa yang di laporkan atau
diadukan, apakah merupakan tindak pidana atau bukan.
b. Melengkapi keterangan dan bukti-bukti yang telah di proses agar menjadi jelas sebelum dilakukan
penindakan selanjutnya.
c. Persiapan pelaksanaan penindakan dan atau pemeriksaan.
Berdasarkan dari pengaturan tersebut, baik tentang penyidikan maupun tentang pengertian
tersangka, dapat disimpulkan bahwa penyidikan tidak ditujukan untuk menetukan perkara tersebut tindak
pidana atau bukan, karena penyidikan ditujukanuntuk mencari dan mengumpulkan bukti guna
mengumpulkan pelaku tindak pidana.10
Tindak Pidana
Tindak pidana merupakan perbuatan melanggar hukum pidana. Hukum pidana sendiri adalah
bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu negara yang mengadakan dasar-dasar dan aturan
untuk :11
1. Perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, atau yang harus dilakukan disertai ancaman
sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa yg melanggar larangan tersebut.
2. Kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat
dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yg telah diancamkan.
3. Menentukan dengancara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yg
disangka telah melanggar larangan tersebut.
Tindak pidana adalah perbuatan yang melanggar larangan yang diatur oleh aturan hukum yang
diancam dengan sanksi pidana.Kata tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana
Belanda, yaitu strafbaar feit, kadang-kadang menggunakan delict, yang berasal dari bahasa Latin
delictum.
Istilah strafbaar feit atau delict ketika diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia, tampaknya
mengalami beraneka ragam istilah. Keragaman ini muncul baik dalam perundang-undangan maupun
7 Ibid. Hal : 58 8 M. Husein harun. Penyidik dan penuntut dalam proses pidana. PT rineka cipta. Jakarta. 199. Hal : 56 9 Ibid 10 Ibid, hal 82 11 Erdianto Efendi. Hukum Pidana Indonesia.Bandung : PT Refika Aditama. 2011. Hal : 8-9
Jurnal To Ciung: Jurnal Ilmu Hukum
Volume 1, Nomor 1, Agustus 2021
Fakultas Hukum Universitas Andi Djemma
55
dalam berbagai literatur hukum yang ditulis oleh para pakar. Keberanekaragaman istilah yang digunakan
oleh para ahli ini meliputi tindak pidana, peristiwa pidana, delik, pelanggaran pidana, perbuatan yang
boleh dihukum, perbuatan yang dapat dihukum, dan perbuatan pidana.12
Istilah tidak pidana dari istilah hukum Belanda yaitustrafbaar feit yang artinya suatu perbuatan
yang melanggar hukum. Istilah tindak pidana sendiri dapat pula disebut sebagai peristiwa pidana,
pelanggaran pidana, perbuatan yang boleh dihukum, dan istilah yang paling sering digunakan adalah kata
delik.
Moeljatno menggunakan istilah perbuatan pidana yang didefenisikan sebagai : perbuatan yang
dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana yang disertai dengan ancaman (sanksi) yang berupa
pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. Lebih lanjut beliau menguaraikan seperti
berikut :13
1. Perbuatan yang dilarang adalah perbuatannya ( perbutuatan manusia, yaitu suatu kejadian atau
keadaan yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), artinya larangan itu ditujukan pada perbuatannya.
Sementara itu, ancaman pidananya ditujukan pada orangnya.
2. Antara larangan (yang ditujukan pada perbuatan) dengan ancaman pidana (yang ditujukan pada
orangnya), ada hubungan yang erat. Oleh karena itu, perbuatan (yang berupa keadaan atau kejadian
yang ditimbulkan orang tadi, melanggar larangan) dengan orang yang menimbulkan perbuatan tadi
ada hubungan erat pula.
3. Untuk menyatakan adanya hubungan yang erat itulah, maka lebih tepat digunakan istilah perbuatan
pidana, suatu pengertian abstrak yang menunjukkan pada kedua keadaan konkrit yang pertama,
adanya kejadian tertentu (perbuatan); dan kedua, adanya orang yang berbuat atau yang menimbulkan
kejadian itu.
Dari uraian penjelasan diatas mengenai tindak pidana, dapatlah disimpulkan bahwa istilah tindak
pidana merupakan terjemahan dari “strafbaar feit”perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum
larangan dengan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang
melanggar larangan tersebut. Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak terdapat penjelasan mengenai
apa sebenarnya yang dimaksud dengan strafbaar feit itu sendiri. Tindak pidana biasanya disamakan
dengan delik, yang berasal dari bahasa latin yakni kata delictum. Delik tercantum dalam Kamus Besar
Bahasa Indonesia sebagai berikut : “Delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena
merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana”.14
Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik
Pencemaran nama baik merupakan salah satu bentuk khusus dari perbuatan melawan hukum.
Istilah yang dipakai mengenai bentuk perbuatan melawan hukum ini ada yang mengatakan pencemaran
nama baik, namun ada pula yang mengatakan sebagai penghinaan. Penghinaan atau dalam bahasa asing
disebut defamation, secara harfiah diartikan sebagai sebuah Pencemaran nama baik merupakan salah satu
bentuk khusus dari perbuatan tindakan yang merugikan nama baik dan kehormatan seseorang.
Pencemaran nama baik melalui media sosial termasuk kategori tindak pidana cyber yang di atur dalam
Pasal 27 ayat (3) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
berbunyi “setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan
dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki
muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”.15
Mengenai perbuatan yang menyinggung kehormatan dalam lapangan seksual tidak termasuk
dalam kejahatan “penghinaan”, akan tetapi masuk kejahatan kesopanan atau kejahatan kesusilaan.16
12A.Z Abidin dan Andi Hamzah.Pengantar Dalam Hukum Pidana Di Indonesia.Jakarta : PT. Yarsif Watampone. 2010. Hal : 41 13 Adami Cahzawi. Pelajaran Hukum Pidana (bagian I).Jakarta : PT Raja Grafindo Persada. 2013. Hal : 71 14Depdikbud Kamus Besar Bahasa Indonesia, cet. ke-2 , Jakarta, Balai Pustaka, 1989. Hal. 219 15Pasal 27 ayat 3 Undang-undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. 16 Laden marpaung, Tindak pidana terhadap kehormatan(Jakarta : Sinar grafika,2010), hal : 47.
Jurnal To Ciung: Jurnal Ilmu Hukum
Volume 1, Nomor 1, Agustus 2021
Fakultas Hukum Universitas Andi Djemma
56
Oemar Seno Adji mendefinisikan pencemaran nama baik sebagai: “menyerang kehormatan atau nama
baik (aanranding of geodenaam)”.17
Sedangkan dari sudut pandang masyarakat pencemaran nama baik merupakan suatu perbuatan
yang memfitnah seseorang yang belum pasti benar sehingga orang tersebut merasa malu dan merasa
kehormatannya dicemarkan.
Berdasarkan penjelasan dalam Pasal 310 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, penghinaan
memiliki pengertian yaitu “menyerang kehormatan dan nama baik seseorang”.Yang diserang itu biasanya
merasa malu. Kehormatan yang diserang disini hanya mengenai kehormatan yang dapat dicemarkan,
sedangkan pengertian penghinaan dan/atau pencemaran nama baik dalam Pasal 27 ayat 3 Undang-undang
Informasi dan Transaksi Elektronik haruslah diketahui terlebih dahulu sebelum menerapkan pasal ini.
Aturan hukum dalam rumus yang membingungkan hanya dapat diterapkan apabila kebingungan itu sudah
teratasi.18 Oleh karena itu untuk membaca pengertian dari proposisi “penghinaan dan/atau pencemaran
nama baik” dalam Pasal 27 ayat 3 Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik, kita harus
mengaitkannya dengan Pasal-pasal dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang mengatur tentang
penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.
Pasal yang mengatur mengenai penghinaan, pencemaran nama baik dan ujaran kebencian
berdasarkan SARA diatur dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik
dan Pasal 28 ayat (2) Unadang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik:
Bunyi Pasal 27 ayat (3) Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah sebagai
berikut:
Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau
membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan
penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.
Sedangkan bunyi Pasal 28 ayat (2) Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah
sebagai berikut:
Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk
menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu
berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).
Ancaman pidana bagi orang yang melanggar Pasal 27 ayat (3) Undang-undang Informasi dan
Transaksi Elektronik ini diatur dalam Pasal 45 ayat (3) UU 19/2016, yang berbunyi:
Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan
dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang
memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal
27 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling
banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).
Kemudian ancaman pidana bagi orang yang melanggar ketentuan Pasal 28 ayat (2) Undang-
Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, adalah sebagaima diatur dalam Pasal 45A ayat (2) UU
19/2016, yakni:
Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk
menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu
berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal
17 Jumardi,Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana Penghinaan (Makassar:skripsi perpustakaan hukum unhas, 2014), hal :46. 18Neil MacCormick, Legal Reasoning and Legal Theory, Clarendon Press, Oxford, dalam P. M.
Hadjon dan Tatiek S. Djatmiati, Argumentasi Hukum, Gajah Mada University Press, Jogjakarta, 2005, hal : 24
Jurnal To Ciung: Jurnal Ilmu Hukum
Volume 1, Nomor 1, Agustus 2021
Fakultas Hukum Universitas Andi Djemma
57
28 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling
banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
A. PEMBAHASAN
Untuk memahami penegakan hukum pada kasus tindak pidana pencemaran nama baik terdapat
beberapa kasus yang terjadi di Kota Palopo. Hal itu dapat dilihat dari table data yang peneliti dapatkan
dari Polres Palopo, sebagai berikut :
Tabel 1.1.
Kasus Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial
Polres Palopo
Tahun
Penal
Non Penal Jumlah Sementara
dalam
Proses
Selesai
(P-21)
2016 8 1 1 10
2017 1 - - 1
2018 7 - - 7
Jumlah Perkara Pencemaran Nama Baik Melalui
Media Sosial Total 18
Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa perkara tindak pidana pencemaran nama baik melalui media
sosial ditiga (3) tahun terakhir yang dilaporkan di Kepolisian Resort Kota Palopo sebanyak 18 kasus.
Kasus yang masih dalam proses penyidikan sebanyak 16 kasus hal ini terjadi karena banyaknya kendala
yang dialami penyidik dalam menangani kasus mengenai pencemaran nama baik melalui media sosial.
Kasus yang diselesaikan diluar jalur hukum (Non Penal) sebanyak 1 kasus karena pelapor mencabut
laporannya sehingga kasus tersebut dinyatakan selesai. Sedangkan kasus yang dinyatakan P-21 hanya 1
kasus yaitu kasus tindak pidana pencemaran nama baik yang dilakukan oleh Syamsiar Syam alias
Manohara terhadapa Yunus, S.Pd.,M.Si yang dilaporkan pada tanggal 03 November 2016.
Dari hasil penelitian ditemukan kronologi kasus MH berdasarkan laporan Polisi Nomor : LPB /
712 / XI / 2016 / SPKT, tanggal 03 Nopember 2016, Setelah dilakukan penyelidikan dan Penyidikan
maka diduga benar telah terjadi tindak pidana setiap orang dengan sengaja mendistribusikan atau
mentransmisikan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan penghinaan
atau pencemaran nama baik yang dilakukan oleh Tersangka saudari SS Alias MH terhadap saudara YS
yang terjadi pada hari Rabu tanggal 2 Nopember 2016 sekitar jam 00.30 Wita tepatnya di Kota Palopo
yang dilakukan oleh tersangka dengan cara menulis di dinding Facebook miliknya perkataan yang
bermuatan penghinaan atau pencemaran nama baik terhadap saudara YS dan tulisan tersebut dilihat oleh
korban dan akibat dari perbuatan tersangka korban merasa terhina karena tulisan tersebut dilihat oleh
halayak ramai.
Perkara MH tersebut menurut penyidik telah memenuhi unsur-unsur delik sebagaimana yang
tertuang dalam pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2011 tentang Informasi Transaksi
Elektronik Jo Pasal 310 Ayat (2) KUH Pidana. Dimana unsur-unsur yang dimaksud sebagai berikut :
1. Setiap Orang / Barang siapa. Unsur ini terpenuhi berdasarkan keterangan saksi dan alat bukti Iain
bahwa pembuat atau pelaku tindak pidana adalah saudari SS Alias MH alamat Kota Palopo.
2. Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan / atau mentransmisikan dan / atau membuat
dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Eketronik. Unsur ini terpenuhi berdasarkan
keterangan para saksi, bukti surat dan keterangan ahli bahwa pada hari Rabu tanggal 2 Nopember
sekitar jam 00.13 Wita tepatnya di Kota Palopo pelaku atau tersangka menulis pada dinding Facebook
miliknya kemudian mengakses tulisan tersebut dengan cara mengirimnya kepublik sehingga tulisan
Jurnal To Ciung: Jurnal Ilmu Hukum
Volume 1, Nomor 1, Agustus 2021
Fakultas Hukum Universitas Andi Djemma
58
tersebut dapat diakses atau dilihat oleh halayak ramai atau halayak umum dengan menggunakan
handphone dan komputer milik tersangka dan hal tersebut tidak seizin dari saudara YS.
3. Yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik. Unsur ini terpenuhi berdasarkan
keterangan para saksi, bukti surat dan keterangan ahli bahwa tulisan Tersangka di lihat oleh halayak
ramai sedangkan tulisan tersebut bermuatan penghinaan atau pencemaran nama baik saudara YS.
Dari hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti dengan salah satu penyidik di Kepolisian
Resor Kota Palopo yang bernama AIPDA Asrul Achmad mengatakan bahwa19:
Kasus Manohara ini bisa sampai P-21 karena setelah dilakukan serangkaian tindakan mulai dari proses
penyelidikan sampai penyidikan memang semua unsur-unsur yang terdapat pada pasal 27 ayat 3
Undang-Undang ITE sudah terpenuhi, selain itu juga diperkuat dengan adanya alat bukti seperti hasil
tangkapan layar (screen shoot) yang diprint out dan keterangan saksi.
Dari kasus tersebut diatas penulis berpendapat bahwa kemajuan teknologi tidak hanya memberikan
dampak positif tapi juga menimbulkan dampak negatif. Dampak negatifnya, yaitu membuka ruang
terjadinya perdagangan gelap, penipuan dan pemalsuan, dapat merusak moral bangsa melalui situs-situs
tertentu, menurunkan rasa nasionalisme, penyalahgunaan yang tidak memandang nilai-nilai agama dan
sosial budaya dapat menimbulkan perpecahan serta terjadinya tindak pidana Pencemaran Nama Baik dan
sebagainya. Seperti halnya yang terjadi pada kasus MH diatas.
Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik menjelaskan larangan mengenai perbuatan
yang nantinya dapat dianggap sebagai tindak pidana melalui media internet antara lain : pencemaran
nama baik, melakukan perjudian secara online dan penghinaan. Contohnya, tindak pidana melalui media
internet yang sering kita dengar diberita yaitu : pencemaran nama baik atau penghinaan orang di jejaring
sosial seperti yang terjadi pada kasus Manohara tersebut diatas. Kasus tersebut diatas oleh pihak penyidik
dinggap telah memenuhi unsur-unsur delik sebagaimana yang tercantum dalam 45 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 11 tahun 2011 tentang Informasi Transaksi Elektronik Jo Pasal 310 Ayat (2) KUH
Pidana.
Secara teoritis, Menurut Prof. Muladi definisi Pencemaran nama baik adalah pihak yang diserang
kehormatannya, direndahkan martabatnya, sehingga namanya menjadi tercela di depan umum.20 Jadi,
Pencemaran nama baik secara umum dapat diartikan sebagai tindakan mencemarkan nama baik seseorang
dengan cara menyatakan sesuatu baik melalui lisan ataupun tulisan. Sifat melawan hukum perbuatan
menyerang nama baik atau kehormatan orang terletak pada dua hal, ialah:
a) Secara subjektif, terletak pada “maksud terang supaya diketahui umum”.
b) Secara objektif terletak pada “menuduhkan melakukan perbuatan tertentu” yang memalukan orang
dan yang diketahui umum yang dilakukan melalui tulisan Pencemaran nama baik memuat 3 catatan
penting didalamnya, yakni :
1) Delik dalam pencemaran nama baik merupakan delik yang bersifat subyektif yang artinya
penilaian terhadap pencemaran sangat bergantung pada pihak yang diserang nama baiknya. Oleh
karenanya, delik dalam pencemaran merupakan delik aduan yang hanya bisa diproses oleh pihak
yang berwenang jika ada pengaduan dari korban pencemaran.
2) Pencemaran nama baik merupakan delik penyebaran.nYang dimaksud dengan delik penyebaran
dalam hal tersebut adalah yang berisi pencemaran disebarluaskan kepada umum atau dilakukan di
depan umum oleh pelaku.
3) Orang yang melakukan pencemaran nama baik dengan menuduh suatu hal yang dianggap
menyerang nama baik seseorang atau pihak lain harus diberi kesempatan untuk membuktikan
tuduhan itu.
19 Wawancara dilakukan pada tanggal 4 Februari 2019 di ruang reserse Polres Palopo 20 http://www.hukumonline.com, “ancaman pencemaran nama baik mengintai”, diakses pada tanggal 10 Februari 2019
Jurnal To Ciung: Jurnal Ilmu Hukum
Volume 1, Nomor 1, Agustus 2021
Fakultas Hukum Universitas Andi Djemma
59
Jika melihat teori diatas dan kasus pencemaran nama baik yang dilakukan oleh Manohara tersebut
diatas, maka telah memenuhi unsur dari pasal yang disangkakan sehingga patutlah untuk dilakukan
penyidikan beradarkan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum
Acara Pidana (KUHAP).
Proses Penyidikan dalam Penanganan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik melalui Media
Sosial.
Penegakan hukum terhadap tindak pidana di Indonesia dilakukan melalui tahapan penyeledikan
setelah adanya laporan dari seseorang, baik orang yang mengalami, melihat, menyaksikan atau menjadi
korban dari sebuah tindak pidana. Sebagaimana yang dinyatakan dalam Kitab Undang-Undang Hukum
Acara Pidana (KUHAP) dalam pasal 108 ayat (1), yang berbunyi sebagai berikut :
Setiap orang yang mengalami, melihat, meyaksikan, dan atau menjadi korban peristiwa yang
merupakan tindak pidana berhak untuk mengajukan laporan atau pengaduan kepada penyelidik atau
penyidik baik lisan maupun tertulis.
Setelah adanya laporan maka dilakukanlah penyelidikan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal
1 butir 5 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang berbunyi :
Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu
peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan
penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.
Tujuan dilakukannya penyelidikan adalah mengumpulkan “bukti permulaan” atau “bukti yang
cukup” agar dapat dilakukan tindak lanjut penyidikan. Mungkin penyelidikan dapat disamakan dengan
pengertian “tindak pengusutan” sebagai usaha mencari dan menemukan jejak berupa keterangan dan
bukti-bukti suatu peristiwa yang diduga merupakan tindak pidana. Setelah ditemukan titik terang sutau
perbuatan yang diduga merupan suatu peristiwa pidana maka dilakukanlah proses penyidikan oleh
penyidik.
Dalam hukum pidana formil sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara
Pidana (KUHAP) disebutkan bahwa penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau
pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan
penyidikan. Sedangkan penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara
yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu
membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
Penegakan hukum tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial dalam hal ini
dilakukan oleh kepolisian karena kepolisian adalah lembaga yang didalam Kitab Undang-Undang Hukum
Acara Pidana diberi kewenangan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan. Penyelidikan dan
penyidikan merupakan pemahaman awal proses hukum dalam perkara pidana, dimulai dari proses yang
ditangani oleh polisi sebagai aparat penyelidik dan aparat penyidik serta aparat lainnya dalam hal ini
adalah PPNS sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 4 Kitab Undang-undang Hukum Acara
Pidana yang berbunyi Penyelidik adalah setiap pejabat polisi negara Republik Indonesia. Selain itu yang
dimaksud Penyidik diatur dalam Pasal 6 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.
Dalam rangka penegakan hukum tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial,
langkah-langkah penegakan hukum tindak pidana pencemaran nama baik melaui media sosial dilakukan
setelah adanya pengaduan dari masyarakat bahwa telah terjadi tindak pidana pencemaran nama baik
melalui media sosial elektronik
Jurnal To Ciung: Jurnal Ilmu Hukum
Volume 1, Nomor 1, Agustus 2021
Fakultas Hukum Universitas Andi Djemma
60
Setelah adanya laporan atau pengaduan dari korban ataupun pelapor berupa adanya dugaan tindak
pidana dibidang Informasi Transaksi Elektronik (ITE). Penerimaannya sama seperti perkara biasa, yaitu
pelapor datang dan berkoordinasi dengan penyidik Kepolisian Resor Kota Palopo untuk mengetahui
apakah laporannya sudah memenuhi unsur-unsur pasal Pasal 27 ayat 3 Undang-undang nomor 11 tahun
2008 tentangInformasi dan Transaksi Elektronik (ITE) ataukah belum terpenuhi, dalam kasus ini unsur-
unsur yang terdapat dalam pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Informasi dan Transaksi elektronik sudah
terpenuhi yaitu:
1. Setiap Orang / Barang siapa.
Unsur ini terpenuhi berdasarkan keterangan saksi dan alat bukti Iain bahwa pembuat atau pelaku
tindak pidana adalah saudari SS Alias MH alamat Kota Palopo.
2. Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan / atau mentransmisikan dan / atau membuat dapat
diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Eketronik
Unsur ini terpenuhi berdasarkan keterangan para saksi, bukti surat dan keterangan ahli bahwa pada
hari Rabu tanggal 2 Nopember sekitar jam 00.13 Wita tepatnya di Kota Palopo pelaku atau tersangka
menulis pada dinding Facebook miliknya kemudian mengakses tulisan tersebut dengan cara mengirimnya
kepublik sehingga tulisan tersebut dapat diakses atau dilihat oleh halayak ramai atau halayak umum
dengan menggunakan handphone dan komputer milik tersangka dan hal tersebut tidak seizin dari saudara
YS.
3. Yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik
Unsur ini terpenuhi berdasarkan keterangan para saksi, bukti surat dan keterangan ahli bahwa
tulisan Tersangka di lihat oleh halayak ramai dan tulisan tersebut bermuatan penghinaan atau pencemaran
nama baik saudara YS sehingga kasus tersebut ditingkatkan ke tahap penyidikan, sesuai dengan hasil
wawancara yang telah dilakukan oleh penulis kepada salah satu penyidik Kepolisian Resor Kota Palopo
AIPDA Asrul Achmad Adapun tahapandalam proses penyidikan tindak pidana pencemaran nama baik
sebagai berikut:
a. Pemanggilan saksi dan tersangka guna untuk pemeriksaan.
Dalam tahapan ini penyidik melakukan pemanggilan terhadap saksi dantersangka guna untuk
pemeriksaan dalam kasus tindak pidana pencemaran nama baik, penyidik melakukan pemeriksaan
terhadap saksi dan tersangkaguna mendapat keterangan yang dibutuhkan oleh penyidik.
b. Pencatatan dan pembuatan berita acara pemeriksaan.
Selanjutnya, hasil pemeriksaan akan dituangkan penyidik dalam suatu Berita Acara Pemeriksaan
(BAP). BAP terdiri dari beberapa rangkap yang pada setiap halamannya diparaf oleh pihak yang
diperiksa dan ditandatangani pada halaman terakhir. Apabila pihak yang diperiksa tidak mau
menandatangani BAP, maka akan dibuatkan Berita Acara Penolakan.
Dalam hal pemeriksaan belum selesai, maka BAP pada saat pemeriksaantersebut akan ditutup dan
selanjutnya akan dibuat BAP lanjutan. Pertanyaan yang sering diajukan oleh pihak yang diperiksa
adalah: apakah yang bersangkutan diperkenankan untuk menerima salinan BAP? Perlu digarisbawahi
bahwa salinan BAP hanya diberikan kepada tersangka atau kuasa hukumnya.
c. Melimpahkan berita acara pemeriksaan(BAP) ke Kejaksaan.
Setelah penyidik selesai melakukan tindakan-tindakan penyidikan, seperti melakukan pemeriksaan
terhadap saksi, ahli maupun tersangka dan hasil kegiatan penyidik tersebut dituangkan dalam sebuah
berkas perkara. Selanjutnya setelah dianggap lengkap penyidik melimpahkan berkas perkara tersebut
ke Kejaksaan untuk diteliti.
Jurnal To Ciung: Jurnal Ilmu Hukum
Volume 1, Nomor 1, Agustus 2021
Fakultas Hukum Universitas Andi Djemma
61
Jika kita melihat dari aturan dan proses penanganan tindak pidana pencemaran nama baik melalui
media sosial dengan yang terjadi dilapangan memang sudah sesuai dengan prosedur yang ada
sebagaimana yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) .
Faktor penghambat tugas penyidik dalam penanganan tindak pidana pencemaran nama baik
melalui media sosial.
Dalam proses penydikan perkara pidana terdapat beberapa permasalahan-permasalahan yang
menjadi kendala penyidik untuk meningkatkan profesionalisme dalam melakukan penyidikan. Dalam
mewujudkan penegakan hukum diperlukan satu mata rantai proses yang baik dan sistematis. Demi
terwujudnya penegakan hukum yang baik diperlukan juga hubungan kordinasi yang baik antara aparat
penegak hukum dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
Dalam penanganan perkara pencemaran nama baik melalui media sosial yang dilakukan oleh
penyidik Polres Kota Palopo, proses penyidikan tidak selalu berjalan lancar beberapa kendala atau
hambatan yang harus dihadapi dalam mengupayakan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana
informasi dan transaksi elektronik yang berunsurkan penghinaan dan atau pencemaran nama baik melalui
media sosial.
Seperti yang disampaikan oleh AIPTU SUTIYONO, selaku Kaurmintu Sat Reskrim Polres Palopo
saat dilakukan wawancara, beberapa kendala yang dihadapi penyidik Polres Kota Palopo dalam proses
penyidikan yaitu :
1. Kurangnya ahli bahasa.
Seperti yang kita ketahui penyidik dalam menerima laporan mengenai adannya tindak pidana
pencemaran nama baik melalui media sosial tidak serta merta menganggap bahwa laporan tersebut
merupakan tindak pidana, untuk itu terlebih dahulu perlu dilakukan pendalaman kasus mengenai laporan
tersebut. Dalam menentukan apakah laporan tersebut mengandung unsur-unsur pencemaran nama baik
sangat diperlukan ahli bahasa, namun di Kepolisian Resor Kota Palopo masih kurang ahli bahasa
sehingga banyak kasus yang masih dalam tahap penyidikan.
2. Kurangnya partisipasi saksi dalam memberikan keterangan dalam proses penyidikan
Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan saksi
mengenai suatu peristiwa pidana. Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi katakan.
Kendala yang dialami penyidik dalam proses penyidikan salah satunya adalah kurang partisipasinya
saksi-saksi, kadang saksi tidak mau datang untuk memberikan kesaksian walaupun sudah dilakukan
pemanggilan. Terkadang masyarakat tidak memenuhi panggilan penyidik sebagai saksi dalam proses
penyidikan tindak pidana. Masyarakat cenderung menghindar dan tidak mau menjadi saksi karena takut
memberikan kesaksian dan enggan mengikuti proses penyidikan yang berbelit-belit. Sementara
keterangan saksi merupakan salah satu alat bukti dalam mungungkap suatu tindak pidana. Hal ini sangat
menghambat proses penyidikan.
3. Masih banyaknya penyidik yang tingkat pendidikannya masih rendah.
Jenjang pendidikan memainkan peranan yang sangat vital dalam membentuk kualitas
seseorang.ldealnya seseorang yang berkualifikasi pendidikan yang baik akan tergambar melalui prilaku
orang tersebut. Dalam konteks ini.seorang polisi dituntut untuk dapat memahami modus operandi
kejahatan yang terus berkembang dan mengetahui perangkat hukum yang hendak diancamkan kepada
penjahatnya (accussed). Untuk melakukannya maka kualifikasi pendidikan sangat
dibutuhkan.Kebanyakan anggota penyidik di Polres Palopo hanya lulusan SMA, masih sedikit yang telah
Jurnal To Ciung: Jurnal Ilmu Hukum
Volume 1, Nomor 1, Agustus 2021
Fakultas Hukum Universitas Andi Djemma
62
menyelesaikan pendidikan S1. Sedangkan pelatihan-pelatihan reserse juga jarang dilakukan.Sebagai alat
negara penegak hukum, kemampuan Penyidik Polri belum banyak didukung dengan kemampuan
pengetahuan disiplin ilmu yang sesuai dengan bidangnya.Seorang penyidik harus memiliki jenjang
pendidikan yang baik demi meningkatkan kualitas SDM Penyidik Polri. Kualitas Penyidik sangat
mempengaruhi hasil dari kinerja penyidik dalam menyelesaikan tugasnya sebagai Penyidik Kepolisian.
Karena untuk berhasilnya penuntutan maka dibutuhkan penyidikan yang berhasil pula sebaliknya
kegagalan dalam penyidikan akan berakibat Iemahnya berkas yang akan digunakan sebagai bahan
pembuatan surat dakwaan dan lemahnya berkas dakwaan akan mengakibatkan gagalnya jaksa dalam
proses penuntutan di pengadilan. Maka keberhasilan penyidikan sangat penting untuk tahapan-tahapan
selanjutnya.
Selain dari beberapa faktor penghambat diatas setelah dilakukannya penelitian, peneliti juga
menarik kesimpulan bahwa kurangnya keseriusan pihak kepolisian dalam menangani kasus pencemaran
nama baik melalui media sosial, melihat masih banyaknya kasus yang belum diselesaikan oleh pihak
penyidik.
IV. PENUTUP
Dari hasil penelitian yang peneliti lakukan maka dapat disimpulkan bahwa :
1. Ada beberapa tahapan dalam proses penyidikan tindak pidana pencemaran nama baik sebagai yaitu
pemanggilan saksi dan tersangka untuk guna untuk pemeriksaan, pencatatan dan pembuatan berita
acara pemeriksaan, dan melimpahkan berita acara pemeriksaan (BAP) ke kejaksaan.
2. Faktor penghambat tugas penyidik dalam penanganan tindak pidana pencemaran nama baik melalui
media sosial meliputi kurangnya ahli bahasa, Kurangnya partisipasi saksi dalam memberikan
keterangan dalam proses penyidikan, dan Masih banyaknya penyidik yang tingkat pendidikannya
masih rendah
Sementara itu dari hasil penelitian ini, peneliti menyarankan :
1. Diharapkan kepada pihak Kepolisian Resor Kota Palopo untuk mengadakan sosialisasi kepada
masyarakat mengenai dampak yang di akibatkan darikejahatan dunia maya (cyber crime).
2. Kepolisian Resor Kota Palopo mengadakan pelatihan-pelatihan disiplin ilmu terhadap penyidik
sesuai bidangnya masing-masing.
DAFTAR PUSTAKA
Abidin, A.Z dan Andi Hamzah. Pengantar Dalam Hukum Pidana Di Indonesia. Jakarta : PT. Yarsif
Watampone. 2010
Ali, Ahmad. Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan. Jakarta : Kencana. 2010.
Chazawi, Adami. Pelajaran Hukum Pidana (Bagian I). Jakarta : PT RajaGrafindo Persada. 2012.
Depdikbud Kamus Besar Bahasa Indonesia, cet. ke-2 , Jakarta, Balai Pustaka, 1989.
Efendi, Erdianto. Hukum Pidana Indonesia. Bandung : PT Refika Aditama. 2011
Effendi, Tolib. Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana. Malang : Setara Press. 2014.
Hamzah, Andi. Aspek-Aspek Pidana di Bidang Komputer. Jakarta : Sinar Grafika. 2013
____________ Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta : PT. Rineka Cipta. 2014
Hiariej, Eddy O.S.. Prinsip-Prinsip Hukum Pidana. Yogyakarta : Cahaya Adma Pustaka. 2016
Jumardi. Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana Penghinaan (Makassar:skripsi perpustakaan hukum
unhas, 2014)
Marpaung, Ledeng. Unsur-Unsur Perbuatan yang Dapat Dihukum (Delik). 1991. Jakarta : Sinar Grafika.
_______________ Proses Penanganan Perkara Pidana. Jakarta : Sinar Grafika. 2009.
Jurnal To Ciung: Jurnal Ilmu Hukum
Volume 1, Nomor 1, Agustus 2021
Fakultas Hukum Universitas Andi Djemma
63
______________ Tindak pidana terhadap kehormatan. Jakarta : Sinar grafika,2010
Marzuki, Peter Mahmud, Penelitian Hukum. Surabaya : Kencana. 2005.
P.A.F. Lamintang, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesai. PT. Citra Aditya Bakti, . Bandung, 1997
Renggong, Ruslan. Hukum Acara Pidana. Jakarta : Kencana. 2014
Undang-Undang
Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008
Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
Artikel
https://id.wikipedia.org/wiki/Kejahatan_dunia_maya . diakses tanggal 7 Januari, 2019
https://www.kata.co.id/Pengertian/Cyber-Crime/2068. Diakses tanggal 7 januari 2019
https://suwitopoms.id/tentang-pasal-27-uu-ite-nomor-11-tahun-2008.html. Diakses tanggal 7 januari 2019
http://fakultashukum-universitaspanjisakti.com/informasi-akademis/artikel-hukum/42-sistem-hukum-
indonesia-unikum-yang-dinamis.html/ Judul : Sistem Hukum Indonesia ; Unikum yang Dinamis.
Diakses tanggal : 8 Januari 2019
http://fakultashukum-universitaspanjisakti.com/informasi-akademis/artikel-hukum/42-sistem-hukum-
indonesia-unikum-yang-dinamis.html. Judul : Sistem Hukum Di Indonesia : Unikum Yang
Dinamis. Diakses tanggal : 3 Januari 2013