peran pejabat pengelola informasi dan dokumentasi...
TRANSCRIPT
PERAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
DALAM PELAYANAN SERTA PENYEDIAAN INFORMASI PUBLIK
(Studi Implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang
Keterbukaan Informasi Publik Pada Pemerintah Kota Tanjungpinang)
Naskah Publikasi Diajukan Sebagai Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana Bidang Ilmu Pemerintahan
\
Oleh :
NOFIKA HENDRA
NIM. 090565201033
PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI
TANJUNGPINANG
2016
ABSTRAK
Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan pada kantor Pejabat
Pengelola informasi dan dokumentasi (PPID) utama yang berlokasi di kantor
gedung terminal Sai Carang jl. D.I Panjaitan Km.9 Bintan centre. Pada Penelitian
ini bersifat kualitatif, sampel penelitian ini adalah seluruh pegawai yaitu enam
orang Pegawai Negeri Sipil , jadi peneliti mengambil 6 sampel.
Pada teori model Edward III (Agustino,L.149-154.2012) untuk
memperhatikan empat isi pokok agar Implementasi kebijakan menjadi efektif
yaitu faktor komunikasi,sumber-sumber,disposisi/sikap dan birokrat adapun
kendala yang dihadapi kantor Pejabat Pengelola informasi dan dokumentasi
(PPID) yaitu lemahnya sistem manajemen informasi di kantor Pejabat Pengelola
informasi dan dokumentasi (PPID) di Pemerintah kota Tanjungpinang. lemahnya
informasi terhadap aktivitas dan output kinerja pada Pejabat Pengelola informasi
dan dokumentasi (PPID) di Pemerintah kota Tanjungpinang. Kurang tertatanya
aliran informasi di lingkungan badan publik itu sendiri.
Lemahnya sumber daya manusia pada kantor Pejabat Pengelola informasi
dan dokumentasi (PPID) kota Tanjungpinang. lemahnya Transparasi publik pada
masyarakat awam lemahnya kinerja Staf Pejabat Pengelola informasi dan
dokumentasi (PPID) di Pemerintah kota Tanjungpinang.
Kesimpulan yang dapat diambil adalah bahwa Perlunya penambahan staf/
sumber daya manusia agar lebih meningkatkan kualitas khususnya di Pejabat
Pengelola informasi dan dokumentasi (PPID). Penambahan kantor tersendiri tanpa
bergabung dengan kantor Komunikasi udara untuk kantor Pejabat Pengelola
informasi dan dokumentasi (PPID) kota Tanjungpinang. Meningkatkan Kinerja
pegawai yang diberikan jabatan dalam menjalankan tugas Implementasi Undang-
Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik pada
Pemerintah Kota Tanjungpinang.
Kata kunci : Implementasi Keterbukaan Informasi Publik Undang-Undang Nomor
14 Tahun 2008, Teori Implementasi kebijakan publik
ABSTRACT
Based on the results of the study the researchers did on official business
office information and documentation (PPID) that is located in the main terminal
building office Sai Carang Jl.D.I Panjaitan Km.9 Bintan center. In this study is
qualitative, the sample of this research is all employees are Civil Servants six
people, so researchers took six samples .
In a theoretical model of Edward III (Agustino,L.149-154.2012) to
consider four main contents so that the implementation of policies to be effective
is a factor of communication, resources, disposition/attitude and bureaucrats
while the constraints faced by office of Acting Manager of information and
documentation (PPID) that is weak management information systems office
information and documentation management Officer (PPID) in Tanjungpinang
city government . the lack of information on the activity and output performance
on official business information and documentation (PPID) in Tanjungpinang city
government. Less well-organized flow of information within the public body itself.
Weak human resources official business office information and
documentation (PPID) Tanjungpinang city. Transparency weak public on
ordinary people weak performance of official business staff information and
documentation (PPID) in Tanjungpinang city government.
The conclusion that can be drawn is that Need for additional staffing/
human resources in order to further improve the quality of official business,
especially in the information and documentation (PPID). The addition of a
separate office without joining the air Communications office for official business
office information and documentation (PPID) Tanjungpinang city. Improving
employee performance given positions in the line of duty implementation of Law
No.14 of 2008 on Public Information in Tanjungpinang City Government.
Keywords : Implementation of Public Law No. 14 of 2008, theory of public policy
implementation
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang
mengandung nilai, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat
dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format
sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara
elektronik ataupun non elektronik.
Sedangkan informasi publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan,
dikelola, dikirim, dan /atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan
dengan penyelenggaran dan penyelenggaraan Negara dan/atau penyelenggaraan
dan penyelenggraan badan publik lainya yang sesuai dengan undang-undang
No.14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik serta informasi lainnya
yang berkaitan dengan kepentingan publik.
Hak memperoleh informasi merupakan Hak Asasi Manusia (HAM) Hak
asasi Manusia di Indonesia telah mengalami pasang surut sesudah periode represi
(rezim Soekarno dan rezim Soeharto), reformasi berusaha lebih memajukan hak
asasi. Akan tetapi dalam kenyataanya harus menghadapi tidak hanya pelanggaran
hak secara vertikal, tetapi juga horisontal. (Miriam Budiarjo:247:2008)
Hak memperoleh informasi merupakan Hak Asasi Manusia (HAM). Hal
itu tercermin dalam salah satu bagian dari substansi Hak Asasi Manusia yang
telah diakui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai bagian dari Hak Asasi
Manusia sejak generasi pertama adalah Hak atas Kebebasan Memperoleh
Informasi.
Keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara
demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan
penyelenggaraan Negara yang baik. Keterbukaan informasi publik merupakan
sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelanggaraan
Negara dan Badan Publik lainnya.
Upaya peningkatan keterlibatan masyarakat dalam pembangunan tidak
akan banyak berarti tanpa adanya kemudahan untuk mendapatkan informasi.
Keterbukaan informasi akan memudahkan pengawasan masyarakat terhadap
proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh badan publik/pejabat publik.
Segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik diperlukan adanya
pengelolaan informasi publik. Badan Publik dan masyarakat sama-sama
mempunyai kewajiban dalam mengelola informasi agar lebih berkembang dan
berguna bagi banyak orang. Badan Publik lebih memiliki peran dalam melakukan
kegiatan penyaluran informasi kepada masyarakat dikarenakan Badan Publik
lebih memiliki ruang lingkup yang lebih luas dalam pengelolaan dan penyaluran
informasi kepada masyarakat, sedangkan masyarakat hanya sebagai publik yang
berusaha mengembangkan informasi untuk kepentingan dirinya dan orang lain.
Informasi yang tersampaikan oleh sebuah Badan Publik sudah pasti
memiliki tingkat relevansi yang tinggi sehingga informasi tersebut dapat
memberikan efek yang lebih bagi masyarakat, begitu pula masyarakat
berkewajiban mengelola informasi tersebut untuk lebih dapat mengembangkan
kepribadiannya dalam kehidupan sosial.
Hak Warganegara untuk memperoleh informasi publik dijamin oleh
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu tercantum
dalam pasal 28F3 yang berbunyi :
“Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh
informasi untuk pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak
untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan
menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran
yang tersedia”.
Orang adalah seorang perseorangan, kelompok orang, badan hukum,atau
badan publik sebagaimana dimaksud dalam undang-undang no. 14 tahun 2008
tentang keterbukaan informasi publik.
Peraturan ini bertujuan untuk memberikan standar bagi badan publik
dalam melaksanaakan pelayanan informasi publik, meningkatkan pelayanan
informasi publik dilingkungan badan publik untuk menghasilkan layanan
informasi publik yang berkualitas, menjamin pemenuhan hak warga Negara untuk
memperoleh akses informasi publik dan menjamin terwujudnya tujuan
penyelenggaraan keterbukaan informasi sebagaimana diatur dalam undang-
undang keterbukaan informasi publik.
Berkaitan dengan Layanan Informasi ini berdasarkan hasil studi/penelitian,
secara umum ada beberapa kendala/hambatan berkaitan dengan Institusi layanan
informasi publik, seperti:
1. lemahnya sistem manajemen informasi di lingkungan badan publik.
2. lemahnya informasi terhadap aktivitas dan output kinerja pada sebagian
besar badan publik.
3. lemahnya sistem administrasi organisasi disebagian besar badan publik
yang mengakibatkan kurang tertatanya aliran informasi di lingkungan
badan publik itu sendiri.
4. lemahnya penghargaan dan transparasi publik ke masyarakat awam.
Penelitian ini membahas Peranan Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasi Dalam Pelayanan Serta Penyediaan Informasi Publik Pemerintahan
Kota Tanjungpinang beserta kendala yang dihadapi serta upaya mengatasi kendala
tersebut Untuk membuat masyarakat mengetahui informasi yang jelas tentang
penyediaan pejabat informasi dan dokumentasi
Namun peranan Pejabat Pengelola informasi dan dokumentasi (PPID) ini
sangat vital dalam melayani dan memenuhi hak warga untuk mendapatkan
informasi publik sehingga warga dapat berpartisipasi aktif dalam setiap proses
perencanaan, pengambilan, pengawasan, evaluasi kebijakan dan urusan publik
lainnya. Sedangkan wewenang Pejabat Pengelola informasi dan dokumentasi
(PPID) yaitu merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi dan
mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi publik
dilingkungan sekretariat jendral KPU.
B. Perumusan Masalah
Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah membahas mengenai
Permasalahan apa sajakah yang dihadapi Pejabat Pengelola informasi dan
dokumentasi (PPID) dalam rangka Pelayanan dan Penyediaan Informasi Publik di
Kota Tanjungpinang ???
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
1. Adapun tujuan didalam penelitian ini adalah :
Penelitian ini bertujuan untuk megetahui bagaimana Implementasi
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik
pada Pemerintah Kota Tanjungpinang dan untuk mengetahui permasalahan yang
dihadapi dalam mengimplementasikan undang-undang nomor 14 tahun 2008
kemudian menjamin dibukanya hak masyarakat atas informasi publik, sesuai
dengan Undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi
publik ini juga secara langsung mengamanatkan setiap badan publik dapat
menyelenggarakan mekanisme yang mendorong terciptanya pengelolaan dan
pelaksanaan informasi yang baik serta memperbaiki permasalahan yang yang
dihadapi oleh pengelola informasi dan dokumentasi (PPID) dalam Pelayanan serta
Penyediaan Informasi Publik.
2. Manfaat Penelitian Adapun manfaat yang diharapkan dari Penelitian ini lebih meningkatkan
Pelayanan dan Penyediaan Informasi Publik di Kota Tanjungpinang dan juga
sebagai tolak ukur untuk keterbukaan informasi pada badan publik yang ada di
Kota Tanjungpinang serta sebagai sumber referensi bagi peneliti selanjutnya.
D. Konsep Operasional
1. Konsep operasional
Agar konsep operasional yang peneliti pakai ini sesuai dengan peneliti
teliti dan pemahaman tentang makna serta definisi konsep yang digunakan dalam
penelitian ini Berdasarkan variabel-variabel dalam model implementasi di atas,
dapat dipahami bahwa implementasi dari setiap kebijakan merupakan suatu proses
yang dinamis yang mencakup banyak interaksi dan variabel.
Oleh karenanya, tidak ada variabel tunggal dalam proses implementasi,
sehingga antara variabel satu dengan yang lain memiliki keterkaitan dan saling
mempengaruhi satu sama lain. Namun, variabel dalam model yang dikemukakan
oleh para ahli tersebut tidak seluruhnya relevan untuk digunakan dalam menjawab
permasalahan yang dihadapi oleh suatu kebijakan.
Terdapat beberapa konsep mengenai Implementasi kebijakan sebagai yang
dikemukakan oleh beberapa ahli. George Edward III melihat Implementasi
Kebijakan sebagai suatu proses yang dinamis, dimana terdapat banyak Faktor
yang saling berinterksi dan mempengaruhi Implementasi kebijakan.(Edward
dalam widodo.96-110:2011)
Konsep operasional yang digunakan dalam penelitian ini mengacu pada
teori model Edward III dalam Riant Nugroho (693:2012) untuk memperhatikan
empat isi pokok agar Implementasi kebijakan menjadi efektif yaitu :
1. Komunikasi berkenaan dengan bagaimana kebijakan
dikomuikasikan pada organisasi dan / atau publik dan sikap serta
tanggapan dari para pihak yang terlibat
2. Sumber-sumber berkenaan dengan ketersediaan sumber daya
pendukung, khususnya sumber daya manusia. Hal ini berkenaan
dengan kecakapan pelaksana kebijakan publik untuk melaksanakan
kebijakan secara efektif.
3. Disposisi atau sikap yang berkenaan dengan kesediaan dari para
implementor untuk melaksanakan kebijakan publik tersebut.
Kecakapan saja tidak mencukupi, tanpa kesediaan dan komitmen
untuk melaksanakan kebijakan
4. Struktur birokrasi berkenaan dengan kesesuai organisasi birokrasi
yang menjadi penyelenggara implementasi kebijakan publik.
Tantangannya adalah bagaimana agar tidak terjadi fragmentasi
birokrasi karena struktur ini menjadikan proses implementasi
menjadi jauh dari efektif.
Di Indonesia sering terjadi infektivitas implementasi kebijakan karena
kurangnya koordinasi dan kerja sama diantara lembaga-lembaga Negara dan / atau
Pemerintahan. Ini merupakan contoh dari dimensi keempat yang disebutkan
Edward III.
2. Implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Dalam
Pelayanan dan Penyediaan Informasi sebagai bentuk Kewajiban Bagi
Badan Publik Pada Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik Nomor 14 tahun 2008
menjamin dan membuka akses informasi hingga keikutsertaan masyarakat
diharapkan dapat membuka proses transparansi dan keterbukaan,yang pada
gilirannya akan beralih kepada akuntabilitas semua badan publik. setiap Badan
Publik memiliki tugas pokok dan fungsi dan struktur organisasi yang berbeda.
Maka dari itu Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik memberi
keleluasaan bagi Badan Publik untuk menyusun mekanisme pelayanan dan
pengelolaan informasi sebagaimana diatur dalam pasal 7 Undang-undang
Keterbukaan Informasi Publik yakni :
1) Badan Publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau
menerbitkan informasi publik yang berada dibawah
kewenangannya kepada pemohon informasi publik, selain
informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan.
2) Badan publik wajib menyediakan informasi publik yang akurat,
benar dan tidak menyesatkan.
3) Untuk melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), Badan Publik harus membangun dan mengembangkan sistem
informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi publik
secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah.
4) Badan publik wajib membuat pertimbangan secara tertulis setiap
kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap orang atas
informasi publik.
5) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) antara lain
memuat pertimbangan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau
pertahanan dan keamanan negara.
6) Dalam rangka memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) sampai dengan ayat (4) Badan Publik dapat memanfaatkan
sarana dan/atau media elektronik dan non elektronik. (Komisi
Informasi Provinsi Kepulauan Riau:12-13: 2008).
3. Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)
pada Pemerintah Kota Tanjungpinang
Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Keputusan Walikota
Nomor 300 Tahun 20l4 tentang Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik dan
Dokumentasi dilingkungan Pemerintah Kota Tanjungpinang dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku. Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota
Tanjungpinang. Ditetapkan di Tanjungpinang pada tanggal 10 November 2014
Pembentukan pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID)
Masyarakat harus mengetahui dengan jelas mengenai fungsi dan apa sebenarnya
dari arti amanah Undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan
informasi publik. Dan terkait hal ini, Pemerintah daerah melalui kepala daerah
harus segera membentuk pejabat pengelola informasi dan dokumentasi dalam
rangka meningkatkan pelayanan informasi kepada masyarakat. pejabat pengelola
informasi dan dokumentasi ini sifatnya wajib, Dan itu paling rendah di jabat oleh
eselon II.Artinya harus ada petunjuk resmi oleh kepala daerah,beriringan dengan
adanya keterbukaan informasi publik
Pembentukan pejabat pengelola informasi dan dokumentasi ini dalam
undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik
sudah di amanahkan dan wajib di jalan kan oleh pemerintah daerah yang sudah
memiliki keterbukaan informasi publik.
Begitu juga dengan pemerintah Kota Tanjungpinang yang telah merespon
dan mengamanahkan Undang-Undang No 14 Tahun 2008 Tentang keterbukaan
informasi publik yang telah menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasi melalui peraturan Walikota Tanjungpinang tentang pengelolaan
pelayanan informasi publik.
4. Prinsip-prinsip Pelayanan Informasi Publik berdasarkan Peraturan
Walikota Tanjungpinang Standar operasional prosedur penyusunan
pengumuman dan layanan informasi publik dan pengaduan
Dalam Pasal 19 :
Untuk menyediakan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, maka
PPID melaksanakan Prosedur Penyusunan dan Pengumuman Daftar Informasi
Publik yang terdapat pada Lampiran V.
Dalam pasal 20 :
1) Pemohon informasi publik dapat memperoleh kesempatan untuk
mengetahui informasi publik dengan cara:
a. Akses secara elektronik melalui website Pemerintah Kota; atau
b. Mengajukan permohonan secara tertulis kepada PPID melalui
PPI.
2) Informasi Publik yang dapat diakses secara elektronik melalui
website Pemerintah Kota diperoleh dengan cara:
a. Tanpa perlu melakukan registrasi secara elektronik; dan
b. Melakukan registrasi secara elektronik.
3) Informasi yang dapat diakses secara langsung oleh pemohon
informasi publik tanpa melakukan registrasi secara elektronik
adalah informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.
4) Informasi yang dapat diakses oleh pemohon informasi publik
setelah melakukan registrasi adalah informasi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 13 Pasal 14 dan Pasal 15.
5. Peran (Tugas, Tanggung Jawab) PPID berdasarkan Pedoman
Pelayanan Informasi Publik Pemerintah Kota Tanjungpinang Tugas Dan Tanggung Jawab Pejabat Pengelola informasi dan dokumentasi
(PPID) pada Pasal ke 4 (empat) yaitu Pembina Pejabat Pengelola informasi dan
dokumentasi (PPID) Dijabat oleh Kepala Badan Publik Pemerintahan Kota, yaitu
dijabat oleh Walikota Tanjungpinang dan Wakil Walikota Tanjungpinang.
sedangkan Fungsi Pembina yaitu Pembinaan terhadap pengelolaan layanan
informasi dan dokumentasi dan seluruh rangkaian kegiatan pengelolaan informasi
dan dokurnentasi sesuai dengan mekanisme yang ditentukan.
Sedangkan Tugas Pembina yaitu melakukan pembinaan terhadap
pengelolaan pelayanan informasi dan dokumentasi dilingkungan Pemerintah
Daerah, Mengesahkan dan menetapkan jenis-jenis informasi, yaitu informasi yang
wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, serta merta, tersedia setiap saat
serta informasi yang dikecualikan.
E. Metode Penelitian 1. Jenis Penelitian
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif.
Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang berusaha melihat kebenaran-
kebenaran atau membenarkan kebenaran, namun di dalam melihat kebenaran
tersebut, tidak selalu dapat dan cukup didapat dengan melihat sesuatu yang nyata,
akan tetapi kadangkala perlu pula melihat sesuatu yang bersifat tersembunyi, dan
harus melacaknya lebih jauh ke balik sesuatu yang nyata tersebut.
Berdasarkan Denzin dan Licoln (2009). Kata kualitatif menyiratkan
penekanan proses dan makna yang tidak dikaji secara ketat atau belum diukur dari
sisi kuantitas, jumlah, intensistas atau frekuensinya. Pendekatan kualitatif adalah
suatu proses penelitian atau pemahaman yang berdasarkan pada metodelogi yang
menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah.(Noor.J:33-34:2012)
2. Lokasi Penelitian
Penelitian ini mengambil lokasi di kantor gedung terminal Sai Carang jl.
D.I Panjaitan Km.9 Bintan centre.
3. Sumber dan Jenis Data
Ada beberapa jenis data yang diperlukan oleh peneliti yang dimaksud
sebagai berikut :
1. Data primer adalah suatu objek atau dokumen original-material
mentah dari pelaku yang disebut informasi dari tangan pertama
(First hand information) data yang dikumpulkan dari hasi situasi
aktual ketika peristiwa terjadi dinamakan data primer.
(Silalahi.U:2009:289)
Pada penelitian ini langsung dilakukan wawancara kepada orang yang
bersangkutan, dengan jumlah responden (6 orang) yang berasal dari pegawai yang
ada. Bersumber sebagai data kualitatif merupakan sumber dari deskripsi yang luas
berlandasan kokoh, serta memuat penjelasan tentang proses-proses yang terjadi
pada lingkup setempat.
2. Data sekunder adalah data yang dikumpulkan dari tangan kedua
atau sumber-sumber lain yang telah tersedia sebelum penelitian
dilakukan. Data yang dikumpulkan melalui sumber-sumber lain
yang tersedia dinamakan data sekunder. Sumber sekunder meliputi
dari komentar, interpretasi,atau pembahasan tentang materi
original. (Silalahi.U:2009:291)
4. Teknik dan Alat Pengumpul Data
Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini, digunakan
teknik pengumpulan data sebagai berikut :
1. Observasi
Sebagai metode ilmiah, observasi bisa ditarik sebagai pengamatan dan
pencatatan dengan sistematik mengenai fenomena yang diselidiki. Berdasarkan
hal ini, maka peneliti turun langsung ke lapangan untuk mengidentifikasikan
situasi dan kondisi objek penelitian. Dalam hal ini melakukan pengamatan secara
cermat terhadap sikap dan implementasi kebijakan yang biasa dilakukan oleh
Kepala Seksi dalam menjalankan fungsinya. Adapun alat pengumpul data berupa
pedoman observasi, yaitu merupakan daftar yang berisikan catatan yang bertujuan
untuk memberi input informasi awal mengenai masalah yang akan diteliti.
2. Wawancara
Merupakan percakapan antara dua orang atau lebih, yang pertanyaannya
diajukan oleh peneliti kepada subyek/kelompok/sekelompok subyek penelitian
untuk dijawab.Sasaran dari wawancara ini adalah Kepala Seksi beserta staf nya.
Intinya didasarkan pada jumlah informan sampel yang dibuat (6 orang). Sehingga
dalam hal ini peneliti akan selalu mengambil kesempatan setiap bertemu dengan
Kepala Seksi beserta stafnya. Adapun alat pengumpul data berupa pedoman
wawancara (interview guide), yaitu pertanyaan yang diajukan secara lisan kepada
pihak-pihak terkait dengan objek penelitian dengan tujuan untuk melengkapi data.
3. Dokumentasi
Merupakan suatu cara pengumpulan data dari catatan-catatan atau dokumen
kantor yang meliputi struktur organisasi, sejarah kantor dan komposisi kantor
yang menjadi perhatian dalam penelitian. Adapun alat yang digunakan adalah
pedoman dokumentasi, pedoman ini menggunakan pengumpulan data dari
catatan-catatan atau dokumen kantor yang menjadi perhatian dalam penelitian.
F. Teknik Analisa Data
Analisa data yang digunakan oleh penulis adalah analisis data kualitatif.
Analisa kualitatif adalah suatu usaha penganalisaan yang dilakukan tanpa
menggunakan perhitungan-perhitungan melainkan dengan pemikiran atau
pendapat kita alasan-alasan yang dapat menunjang dalam penganalisaan di dalam
penelitian ini. Yang mana peneliti akan melakukan proses penelitian sebagai
berikut :
1. Perumusan konsep dan interview langsung.
2. Pengumpulan data.
3. Analisa data.
4. Pengambilan kesimpulan.
5. Perumusan rekomendasi implementasi kebijakan tersebut.
BAB II
LANDASAN TEORI
A. Implementasi
a. Implementasi
Implementasi adalah proses mentransformasi kan suatu rencana ke dalam
praktik (Wijaya,B.R.2008:57). Implementasi sebagai rangkuman dari berbagai
kegiatan yang di dalamnya sumber daya manusia menggunakan sumber daya lain
untuk mencapai sasaran strategi. (Hinggis dalam Pasolong.57.2008).
Implementasi berkenaan dengan berbagai kegiatan yang diarahkan pada realisasi
program (Gordon dalam Pasolong.58.2008).
b. Pengertian Implementasi kebijakan
Kebijakan publik Menurut Bridgenan dan Davis (dalam Suharto, 2008:5)
menerangkan bahwa sedikitnya memiliki tiga dimensi yang saling bertautan,
yakni sebagai tujuan (objective), sebagai pilihan tindakan yang legal atau sah
secara hukum (authoritative choice), dan sebagai hipotesis
(hypothesis).(Suharto,Edi.5.2008)
Adapun Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah
kebijakan dapat mencapai tujuannya. Tidak lebih dan kurang Untuk
mengimplementasikan kebijakan publik, ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu
langsung mengimplementasikan dalam bentuk program atau melalui formulasi
kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan publik tersebut.
Secara umum dapat digambarakan sebagai berikut :
Gambar 2.1 Sekuensi Implementasi Kebijakan
Kebijakan publik dalam bentuk undang-undang atau peraturan Dearah
adalah jenis kebijakan publik yang memerlukan kebijakan publik penjelas atau
yang sering diistilahkan sebagai peraturan pelaksanaan. Kebijakan publik yang
bisa langsung operasional antara lain Keppres, Inpres, Kepmen, Keputusan
Kepala Daerah, Keputusan Kepala Dinas, dan Lain-lain. (Nugroho,Riant.674-
675.2012 )
Salah satu tahapan penting dalam siklus kebijakan publik yaitu
Implementasi kebijakan. Implementasi sering dianggap hanya merupakan
pelaksanaan dari apa yang telah diputuskan oleh Legislatif atau para pengambil
keputusan seakan-akan tahapan ini kurang berpengaruh.
Pada kenyataannya tahapan Implementasi sangat penting karena dalam
suatu kebijakan tidak akan berarti apa-apa jika tidak dilaksanakan dengan baik
dan tepat. agar suatu kebijakan yang dilaksanakan secara maksimal akan dapat
mencapai tujuan kebijakan itu sendiri.
Kebijakan Publik dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu:
1. Kebijakan bersifat makro, yaitu kebijakan atau peraturan yang
bersifat umum.
2. Kebijakan yang bersifat meso, yaitu kebijakan yang bersifat
menengah atau memperjelas pelaksanaan, seperti kebijakan
Kebijakan publik
Kebijakan publik
Penjelas
Program
Kegiatan
Proyek
Pemanfaat
(Beneficiaries)
Menteri, Peraturan Gubernur, Peraturan Bupati dan Peraturan
Walikota.
3. Kebijakan yang bersifat mikro, yaitu kebijakan yang bersifat
mengatur pelaksanaan atau implementasi dari kebijakan diatasnya,
seperti kebijakan yang dikeluarkan oleh aparat publik dibawah
Menteri, Gubernur, Bupati dan Walikota. (Nugroho dalam
Pasolong.40.2008)
Adapun beberapa ahli yang berpendapat mengenai implementasi
Kebijakan
Menurut Budi Winarno :
“Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah
kebijakan dapat mencapai tujuannya. Tidak lebih dan tidak kurang.
Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, maka ada dua
pilihan langkah yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan
dalam bentuk program-program atau melalui formulasi kebijakan
derivate atau turunan dari kebijakan publik tersebut”.
(Dwijowijoto:158:2004)
Dari pendapat diatas peneliti menyimpulkan bahwa implementasi suatu
kebijakan yang dibuat untuk mencapai sebuah tujuan agar tepat sasaran suatu
kebijakan yang dilaksanakan secara maksimal untuk tujuan itu sendiri.
Adapun menurut Elmore, dkk (Nugroho.Riant:692-693.2012) yaitu :
“Model ini dimulai dari mengidentifikasi jaringan aktor yang
terlibat dalam proses pelayanan dan menanyakan kepada mereka
Tujuan, strategi, aktivitas, dan kontak-kontak yang mereka miliki.
Model implementasi ini didasarkan pada jenis kebijakan publik yang
mendorong masyarakat untuk mengerjakan sendiri implemetasi kebijakannnya
atau tetap melibatkan pejabat Pemerintah Namun hanya ditataran rendah.
Oleh karena itu, kebijakan yang dibuat harus sesuai dengan harapan,
keinginan, publik yang menjadi target atau kliennya, dan sesuai pula dengan
pejabat Eselon rendah yang menjadi pelaksananya. Kebijakan model ini biasanya
diprakarsai oleh masyarakat, baik secara langsung maupun melalui lembaga-
lembaga Nirlaba kemasyarakatan (LSM).
Sedangkan menurut Edward III (1980,1) Menegaskan bahwa masalah
utama administrasi publik adalah kurangnya perhatian terhadap pelaksanaan.
Dikatakannya tanpa pelaksanaan yang efektif keputusan pembuat kebijakan akan
tidak dilakukan berhasil. Edward menyarankan untuk memperhatikan empat isu
pokok agar Implementasi kebijakan menjadi efektif yaitu Komunikasi, Sumber-
sumber, Disposisi atau Sikap, dan struktur Birokrasi.
Dari apa yang peneliti lihat bahwa saja Implementasi itu didasari pada
jenis kebijakan publik itu sendiri yang mendorong masyarakat agar mengerjakan
implemetasi kebijakannnya sendiri agar memudahkan tujuan kebijakan dan dalam
hal ini tetap melibatkan pejabat Pemerintah Namun hanya ditataran rendah jika
implementasi itu tidak berjalan sebagaimana mestinya.
Dalalam hal ini Untuk mengukur pengaruh implementasi kebijakan publik
dapat digunakan 4 (empat) variable yaitu : Communication, Resources,
Disposition and Bureacratic (Komunikasi, Sumber daya, Sikap dan Struktur
Birokrasi (Edwar III dalam Effendy, 2009:86)
Konsep operasional yang digunakan dalam penelitian ini mengacu pada
teori model Edward III (Agustino,L.149-154.2012) untuk memperhatikan empat
isi pokok agar Implementasi kebijakan menjadi efektif yaitu :
1. Komunikasi berkenaan dengan bagaimana kebijakan dikomuikasikan
pada organisasi dan/atau publik dan sikap serta tanggapan dari para
pihak yang terlibat. Dalam hal ini komunikasi sebagai informasi yang
diberikan baik mereka yang melaksanakan keputusan-keputusan
kebijakan dan perintah-perintah maupun masyarakat, harus diteruskan
dianataranya pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008
Tentang Keterbukaan Informasi Publik pada Pemerintah Kota
Tanjungpinang, yang dilihat pada:
a) Transmisi yaitu dapat dilihat pada sosialisasi pemberitahuan ,
himbauan tentang keputusan kebiijakan administrasi
kependudukan yang disosialisasikan melalui media dan
mendapat dukungan dari masyarakat. Sosialisasi diantaranya
sebagai petunjuk teknis yang diberikan hendaknya dikeluarkan
dan dibuat pelaksana keputusan, yang dapat dimengerti dan
dilihat oleh warga masyarakat secara baik, jelas dan kemudian
dapat terlaksanakan.
b) Kejelasan yaitu petunjuk pelaksana kebijakan jika ingin
diimplementasikan sebagaimana mestinya, maka petunjuk
pelaksana tidak hanya harus dipahami, melainkan petunjuk itu
harus jelas.
c) Konsistensi yaitu peraturan-peraturan implementasi kebijakan
yang dikomunikasikan untuk penegasan kebijakan agar
pelaksana kebijakan berjalan dengan efektif dan konsisten serta
masyarakat dapat mematuhinya. Sebaliknya perintah
implementasi kebijakan yang tidak konsisten akan mendorong
para pelaksana mengambil tindakan yang sangat longgar dalam
menafsirkan dan mengimplementasikan kebijakan. Bila hal ini
terjadi, maka akan berakibat pada ketidak efektifan
implementasi kebijakan.
2. Sumber-sumber berkenaan dengan ketersediaan sumber daya
pendukung, khususnya sumber daya manusia. Hal ini berkenaan
dengan kecakapan pelaksana kebijakan publik untuk melaksanakan
kebijakan secara efektif.
Pada dasarnya sumber adalah segala sesuatu perintah-perintah
implementasi dan faktor-faktor yang mendukung pelaksanaan
kebijakan tentang administrasi kependudukan dilingkungan kota
Tanjungpinang seperti staf, informasi, wewenang dan fasilitas
sebagaimana penjelasanya :
a) Staf merupakan ketersediaan sumber daya manusia yang
memiliki keterampilan dalam pelaksanaan implementasi
kebijakan. Pada Peran pengelola informasi dan dokumentasi
(PPID) dalam Pelayanan serta Penyediaan Informasi Publik
dalam Implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008
Tentang Keterbukaan Informasi Publik pada Pemerintah Kota
Tanjungpinang.
b) Informasi merupakan berita yang memuat data-data yang
penting dan mendukung suatu kebijakan inforrmasi
sebagaimana yang dimaksud berupa dokumen-dokumen resmi
pada peran pengelola informasi dan dokumentasi (PPID) yakni
berupa petunjuk lagsung maupun data orang-orang yang
terlibat dalam pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun
2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik pada Pemerintah
Kota Tanjungpinang berguna untuk mendukung kebijakan
tersebut.
c) Wewenang adalah tanggung jawab yang diberikan Pemerintah
kepada pejabat-pejabat pelaksana.
d) Fasilitas yaitu ketersediaan fasilitas fisik diantaranya
Bangunan,listrik kantor, serta buku dokumen informasi dan
dokumentasi dalam mengimplementasikan Undang-undang
Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik
pada Pemerintah Kota Tanjungpinang.
3. Disposisi atau sikap yang berkenaan dengan kesediaan dari para
implementor untuk melaksanakan kebijakan publik tersebut.
Kecakapan saja tidak mencukupi, tanpa kesediaan dan komitmen
untuk melaksanakan kebijakan. Disposisi sendiri merupakan faktor
penting untuk suatu arah atau dominasi terhadap sebuah sikap dan
perilaku dalam memandang sebuah kebijakan yang telah dikeluarkan
berguna untuk memotivasi pelaksana kebijakan.dapat dijelaskan
sebagai berikut :
a) Pengangkatan birokrat yaitu pengangkatan atau pegawai yang
menduduki, membidangi jabatan pelaksana kebijakan untuk
mengimplemetasikan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008
Tentang Keterbukaan Informasi Publik berguna untuk
mendudkung kebijakan Undang-undang tesebut sesuai dengan
perundang-undangan yang berlaku
b) Insentif yaitu berupa pemberian honor kerja yang memadai
kepada petugas pengelola informasi dan dokumentasi (PPID).
4. Struktur birokrasi berkenaan dengan kesesuai organisasi birokrasi yang
menjadi penyelenggara implementasi kebijakan publik. Tantangannya
adalah bagaimana agar tidak terjadi fragmentasi birokrasi karena
struktur ini menjadikan proses implementasi menjadi jauh dari efektif.
Dimana setiap prosedur program pengolahan data dapat memberikan
petunjuk keseragaman gerak atau kerja yang dinamis sehingga
kebijakan yang dilaksanakan dapat berjalan dengan baik sesuai apa
yang diharapkan dengan meliputi SOP (standart operation
procedures) sebagaimana diuraikan sebagai berikut :
a) SOP (standart operation procedures) yaitu adanya aturan atau
prosedur-prosedur dan petunjuk teknis yang dibuat untuk
kepentingan pelaksana maupun masyarakat berdasarkan
undang-undang yang ditetapkan pihak legislatif maupun
eksekutif guna mengatasi dan menjauhkan permasalahan dalam
mengimplementasikan kebijakan Undang-undang No.14 tahun
2008 tentang keterbukaan Informasi publik.
b) Fragmentasi yaitu adanya adanya jangkauan koordinasi yang
efisien dan efektif utuk mempermudah proses pelaksanaan
kebijakan yang relatife mendominan, dan memiliki pembagian
tugas yang jelas antara satu budang dengan satu bidang yang
terkait. Begitu halnya antara pimpinan dan bawahan dalam
mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008
Tentang Keterbukaan Informasi Publik pada Pemerintah Kota
Tanjungpinang.
B. Implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Dalam Pelayanan
dan Penyediaan Informasi sebagai bentuk Kewajiban Bagi Badan
Publik. Pada Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik Nomor 14 tahun 2008
menjamin dan membuka akses informasi hingga keikutsertaan masyarakat
diharapkan dapat membuka proses transparansi dan keterbukaan, yang pada
gilirannya akan beralih kepada akuntabilitas semua badan publik. setiap Badan
Publik memiliki tugas pokok dan fungsi dan struktur organisasi yang berbeda.
Maka dari itu Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik memberi
keleluasaan bagi Badan Publik untuk menyusun mekanisme pelayanan dan
pengelolaan informasi sebagaimana diatur dalam pasal 7 Undang-undang
Keterbukaan Informasi Publik yakni :
a) Badan Publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan
informasi publik yang berada dibawah kewenangannya kepada
pemohon informasi publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai
dengan ketentuan.
b) Badan publik wajib menyediakan informasi publik yang akurat, benar
dan tidak menyesatkan.
c) Untuk melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
Badan Publik harus membangun dan mengembangkan sistem
informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi publik secara
baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah.
d) Badan publik wajib membuat pertimbangan secara tertulis setiap
kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap orang atas
informasi publik.
e) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) antara lain memuat
pertimbangan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau pertahanan
dan keamanan negara.
f) Dalam rangka memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) sampai dengan ayat (4) Badan Publik dapat memanfaatkan sarana
dan/atau media elektronik dan non elektronik.(Komisi Informasi
Provinsi Kepulauan Riau:12-13: 2008)
Ada tiga faktor umum yang mempengaruhi keberhasilan implementasi
yaitu :
1) Logika yang digunakan oleh suatu kebijakan, yaitu sampai berapa
benar teori yang menjadi landasan kebijakan atau seberapa jauh
hubungan logis antara kegiatan-kegiatan yang dilakukan dengan
tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan;
2) Hakekat kerjasama yang dibutuhkan, yaitu apakah semua pihak
yang terlibat dalam kerjasama telah merupakan suatu assembling
produktif dan
3) Ketersediaan sumber daya manusia yang memiliki kemampuan,
komitmen untuk mengelola pelaksanaannya.(Weimer, D.L. Vining
A.R dalam Pasolong.59.2008)
Adapun Tanggung jawab utama manajer dalam implementasi kebijakan
strategis :
1) Membagi-bagi tugas utama dan urutan langkah-langkah yang akan
diambil untuk melaksanakan kebijakan dan strategi dengan cara
yang diperlukan untuk mencapai tujuan/sasaran.
2) Menentukan siapa yang bertanggung jawab untuk tugas-tugas
khusus utama yang harus diselesaikan, langkah-langkah yang harus
ditempuh dan keputusan yang harus diambil.
3) Menetapkan struktur pokok organisasi tempat implementasi akan
berlangsung, misalnya departemen fungsional atau divisi pokok
yang di desentralisasikan.
4) Menentukan sumber daya (fisik dan manusia) yang perlu untuk
menerapkan kebijakan dan strategi dan menjamin tersedianya
sumber daya itu bila diperlukan.
5) Menenetapkan jenis-jenis prestasi yang diperlukan oleh satuan-
satuan organisasi dan perorangan serta kapan kegiatan khusus
harus diselesaikan.
6) Menentukan motivasi pribadi dan sistem perangsang yang akan
digunakan.
7) Menganilisis saling hubungan utama antara orang-orang, satuan
organisasi, dan kegiatan dalam satu-satuan yang memerlukan
pengkordinasian dan menentukan sistem yang tepat untuk
menjamin koordinasi yang tepat pula.
8) Menjamin tingakt partisipasi yang tepat dalam perumusan dan
operasi sistem dan proses implementasi.
9) Menetapkan sistem informasi yang tepat untuk menjamin
pengukuran yang tepat dari prestasi menurut standar, sehingga
dapat diambil tindakan perbaikan, bila perlu.
10) Mengadopsi program latihan untuk mengembangkan keterampilan
teknis dan manajemen, yang diperlukan dalam implementasi.
11) Menjamin bahwa kepemimpinan manajemen efektif dalam
memotivasi dan membimbing organisasi dalam penerapan
kebijakan dan strategi secara sedemikian, sehingga tercapai tujuan-
tujuan organisasi dengan cara yang paling efektif dan efisien.
(Steiner, G.A. dan Miner, J.B.220.1997)
C. Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)
Pada Pemerintah Kota Tanjungpinang
Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Keputusan Walikota
Nomor 300 Tahun 20l4 pada pasal ke 27 tentang Pengelolaan Pelayanan
Informasi Publik dan Dokumentasi dilingkungan Pemerintah Kota Tanjungpinang
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Namun Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
yaitu pada pasal ke 28 Pasal 28 Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota
Tanjungpinang pada tanggal 10 November 2014.
Pembentukan pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID),
Masyarakat harus mengetahui dengan jelas mengenai fungsi dan apa sebenarnya
dari arti amanah Undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan
informasi publik. Dan terkait hal ini, pemerintah daerah melalui kepala daerah
harus segera membentuk Pejabat Pengelola informasi dan dokumentasi dalam
rangka meningkat kan pelayanan informasi kepada masyarakat. Pejabat Pengelola
informasi dan dokumentasi ini sifatnya wajib, Dan itu paling rendah di jabat oleh
eselon II. Artinya harus ada petunjuk resmi oleh kepala daerah,beriringan dengan
adanya Keterbukaan Informasi Publik.
D. Prinsip-prinsip Pelayanan Informasi Publik berdasarkan Peraturan
Walikota Tanjungpinang Standar operasional prosedur penyusunan
pengumuman dan layanan informasi publik dan pengaduan
Dalam Pasal 19 : Untuk menyediakan informasi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 17, maka PPID melaksanakan Prosedur Penyusunan dan
pengumuman daftar Informasi Publik yang terdapat pada Lampiran V.
Dalam pasal 20 :
1. Pemohon informasi publik dapat memperoleh kesempatan
untuk Mengetahui informasi publik dengan cara:
a) Akses secara elektronik melalui website Pemerintah
Kota; atau
b) Mengajukan permohonan secara tertulis kepada PPID
melalui PPI.
2. Informasi Publik yang dapat diakses secara elektronik melalui
website Pemerintah Kota diperoleh dengan cara:
a) Tanpa perlu melakukan registrasi secara elektronik;
dan
b) Melakukan registrasi secara elektronik.
3. Informasi yang dapat diakses secara langsung oleh pemohon
informasi publik tanpa melakukan registrasi secara elektronik
adalah informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.
4. Informasi yang dapat diakses oleh pemohon informasi publik
setelah melakukan registrasi adalah informasi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 13 Pasal 14 dan Pasal 15.
E. Peran (Tugas, Tanggung Jawab) PPID berdasarkan Pedoman
Pelayanan Informasi Publik Pemerintah Kota Tanjungpinang Tugas Dan Tanggung Jawab Pejabat Pengelola informasi dan dokumentasi
(PPID) pada Pasal ke 4 (empat) yaitu Pembina PPID Dijabat oleh Kepala Badan
Publik Pemerintahan Kota, yaitu dijabat oleh Walikota Tanjungpinang dan Wakil
Walikota Tanjungpinang. sedangkan Fungsi Pembina yaitu Pembinaan terhadap
pengelolaan layanan informasi dan dokumentasi dan seluruh rangkaian kegiatan
pengelolaan informasi dan dokurnentasi sesuai dengan mekanisme yang
ditentukan.
Sedangkan Tugas Pembina yaitu melakukan pembinaan terhadap
pengelolaan pelayanan informasi dan dokumentasi dilingkungan Pemerintah
Daerah, Mengesahkan dan menetapkan jenis-jenis informasi, yaitu informasi yang
wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, serta merta, tersedia setiap saat
serta informasi yang dikecualikan.
BAB III
GAMBARAN UMUM DAN LOKASI PENELITIAN
A. Lokasi penelitan
Lokasi penelitian ini berada di Kota Tanjungpinang berlokasi di Komplek
Bintan senter Km 9 (Sembilan) Terminal Sungai Carang.
B. Tugas, Pokok dan Fungsi Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasi
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) adalah Pejabat yang
ditetapkan melalui Surat Keputusan Walikota yang bertanggungiawab dalam
bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan informasi
yang bertanggung jawab langsung kepada Sekretaris Daerah selaku Atasan
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.
Untuk mendukung kegiatan rutin Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasi, maka dapat dibentuk bidang-bidang, sekurang-kurangnya terdiri
dari:
1) Sekretariat PPID bertugas memberikan dukungan administratif dan
teknis operasional serta sarana dan prasarana mendukung tersedianya
layanan informasi dan dokumentasi;
2) Bidang Pengaduan dan penyelesaian Sengketa Informasi bertugas
melakukan advokasi dan mewakili institusi dalam menyelesaikan
sengketa informasi;
3) Bidang Pengolahan Data dan Dokumentasi Informasi bertugas
mengolah data yang akan disajikan sebagai informasi publik,
melakukan klasifikasi jenis informasi dan mendokumentasikan
informasi yang telah dikuasai; dan
4) Bidang Pelayanan dan pengelolaan Informasi bertugas memberikan
pelayanan Informasi publik dan mengelola informasi sesuai dengan
mekanisme internal PPID.
C. Struktur Organsasi PPID Kota Tanjungpinang
Dibawah ini terdapat tabel struktur pengurusan Pejabat Pengelola
Informasi dan Dokumentasi Utama sebagai berikut :
3.1 Tabel struktur pengurusan PPID utama
Pada tabel 3.1 struktur pengurusan diatas terdapat nama-nama anggota
pengurusan tersebut, antara lain yaitu :
1) Ketua PPID Utama yaitu DRS.H. Wansamsi,M.M
2) Bidang pelayanan dan pengelolaan informasi yaitu Ivan Kurniawan
3) Bidang pengolah data dan Dokumentasi Teguh Susanto SE,MM
4) Bidang penyelesaian Sengketa Informasi selaku Kabag Hukum yaitu
Samsudi S.Sos
5) Sekretariat yaitu Abu Mansyur S.Sos
6) PPI (Pengelola Publikasi) yaitu Aprinaldi S.Kom
Walikota
Tanjungpinang
Tim
pertimbangan
PPID Utama
Sekretaris Daerah
Sekretariat
Bagian Hukum
Bidang penyelesaian
Sengketa Informasi
Bidang pengolah data
dan Dokumentasi
Bidang pelayanan dan
pengelolaan informasi
Pengurusaan Daftar Informasi publik pada Pasal 11 Penyusunan Daftar
Informasi publik diperlukan beberapa tahap terdiri dari:
1. pengumpulan informasi;
2. klasifikasi;
3. dokumentasi;
4. tahap penetapan; dan
5. pengumuman daftar informasi publik
BAB IV
PERAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
(PPID) DALAM PELAYANAN SERTA PENYEDIAAN INFORMASI
PUBLIK
(Studi Implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang
Keterbukaan Informasi Publik pada Pemerintah Kota Tanjungpinang)
A. Kriteria Responden
Berdasarkan jenis kriteria responden Dalam penjelasan bab ini akan
dibahas terlebih dahulu mengenai identitas atau kriteria responden berguna untuk
mendapat informasi yang akurat dalam menganalisa data yang pada akhirnya
dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya dalam pembahasan tentang Peran
Pejabat Pengelola informasi dan dokumentasi (PPID) dalam Pelayanan serta
Penyediaan Informasi Publik (Studi Implementasi Undang-Undang Nomor 14
Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik pada Pemerintah Kota
Tanjungpinang) Adapun karateristik responden sebagai berikut :
1. Jenis kelamin
Berdasarkan kriteria Responden jumlah yang diambil peneliti jenis
kelamin menentukan besar banyaknya responden yang diambil sebagai tabel
berikut :
Tabel 4.1 Berdasarkan Jenis Kelamin
No Jenis kelamin Jumlah
1. Laki-laki 6
Total 6
Berdasarkan tabel 4.1 terlihat bahwa kurang angka perempuan yang
bekerja didalam Pejabat Pengelola informasi dan dokumentasi (PPID) terlihat
bahwa jumlah laki-laki sebanyak enam orang (6) angka yang sangat minim dalam
menjalankan tugas Implementasi Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik pada Pemerintah Kota Tanjungpinang. Terlihat
pada tabel staf pegawai dikantor Pejabat Pengelola informasi dan dokumentasi
(PPID) sangat Minim, angka tersebut mendorong pekerja yang aktif hanya
sebagian saja didalam instansi tersebut.
2. Berdasarkan Umur
Tingkatan umur mempengaruhi dari cara bekerjanya, adapun pekerja yang
dikatakan terbilang muda/aktif di usia 28 tahun, untuk lebih jelas dapat dilihat
pada tabel berikut :
Tabel 4.2 Berdasarkan Umur Responden
No Umur Jumlah
1. 19 – 25
2. 26 – 32 1
3 33 – 39 1
4. 40 – 46 1
5. 47 – 53 2
6. 54 – 60 1
Total
Berdasarkan dari tabel 4.2 diatas jumlah anggota yang bekerja dalam
Implementasi UU no. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik
pada Pemerintah Kota Tanjungpinang sebanyak enam orang (6) angka yang
terbilang sedikit untuk menerapkan Implementasi Undang-undang no.14 tahun
2008 selain itu juga umur yang terbilang aktif/muda bisa dilihat dari tabel diatas
sebanyak 2 orang yaitu pada umur 28 tahun dan 38 tahun selebihnya diatas 40
tahun terbilang non aktif.
3. Pendidikan
Menurut Darmaningtyas mengatakan tentang definisi pendidikan yaitu
Pendidikan adalah sebagai usaha dasar dan sistematis untuk mencapai taraf hidup
dan kemajuan yang lebih baik (http://www.indonbiu.com/2009/07/definisi-
pendidikan-secara-umum.html). Pendidikan yaitu pembelajaran pengetahuan,
keterampilan dan kebiasaan sekelompok orang yang diturunkan dari satu generasi
ke generasi berikutnya melalui pengajaran, pelatihan, atau penelitian. Pendidikan
sering terjadi dibawah bimbingan orang lain, tetapi juga memungkinkan secara
otodidak. Pendidikan umumnya dibagikan kepada tahap prasekolah, sekolah
dasar, sekolah menengah, perguruan tinggi, Universitas. Pada kantor Pejabat
Pengelola informasi dan dokumentasi (PPID) Pendidikannya antara lain sebagai
berikut :
Tabel 4.3 Berdasarkan Pendidikan Responden
No Pendidikan Jumlah
1. Tidak sekolah
2. SD
3. SMP
4. SMA
5. D3
6. S1 4
7. S2 2
Total 6
Berdasarkan tabel 4.3 Jumlah yang didapat dari hasil reponden
berdasarkan tingkatan pendidikan kantor PPID adalah sangat baik, rata-rata
tamatan S2 , lulusan terbaik tidak menutupi kemungkinan implementasi itu bisa
berjalan dengan baik, jika sumber daya manusianya tidak memenuhi standart
pekerja, pelimpahan tugas dan wewenang yang terlalu banyak, dan tidak jelas
dalam mengimplementasikan sehingga cendrung Undang-undang No 14 tahun
2008 tidak berjalan sebagaimana mestinya.
Pendidikan ini sangat memiliki fungsi yang sangat penting baik itu untuk
diri sendiri, keluarga, kelompok, lingkungan dan lain-lain pendidikan berkaitan
dengan fungsi yang nyata, begitu pula tugas dan wewenang yang diberi oleh
Pemerintah, harus dijalani dan diimbangi dengan kinerja yang maksimal namun
tetap saja terhambat oleh sumber daya manusianya, ketersediaan alat-alat kantor
dan sebagainya.
B. Implementasi kebijakan
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah pejabat yang
bertanggungjawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan
/atau pelayanan informasi di Pemerintah Kota Tanjungpinang. Pada Implementasi
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik
pada Pemerintah Kota Tanjungpinang belum berjalan dengan baik, keseragaman
tentang kebijakan undang-undang No 14 tahun 2008 tentang keterbukaan publik
belum berjalan secara maksimal, banyaknya instansi yang terkait belum mengerti
tugas penting dari Implementasi tersebut, kurangnya sosialisasi, informasi dan
tupoksi masing-masing, Selain pelimpahan wewenang, kinerja, sumber daya
manusianya sangat minim dan perlu adanya penambahan tenaga kerja, untuk
menerapkan Implementasi tersebut selain itu, alat-alat yang dibutuhkan di dalam
mengerjakan Implementasi tersebut kurang lengkap dan tidak memadai, dalam hal
ini pada wawancara kepada ke enam (6) narasumber mengatakan undang-undang
tersebut belum berjalan dengan baik, perlu adanya pembenahan dalam
mengimplementasikan Undang-undang nomor.14 tahun 2008 tentang keterbukaan
publik tersebut.
C. Kendala Implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang
Keterbukaan Informasi Publik pada Pemerintah Kota Tanjungpinang
Adapun hambatan / kendala yang terjadi pada Implementasi Undang-
Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik pada
Pemerintah Kota Tanjungpinang yaitu :
1. Dari dimensi Komunikasi
Dalam hal ini komunikasi sebagai informasi yang diberikan baik mereka
yang melaksanakan keputusan-keputusan kebijakan dan perintah-perintah maupun
masyarakat, harus diteruskan dianataranya pelaksanaan Undang-undang Nomor
14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik pada Pemerintah Kota
Tanjungpinang.
Dari dimensi komunikasi peneliti mewawancara petugas Pejabat Pengelola
informasi dan dokumentasi dalam hal ini tugas dan jabatannya sebagai pengelola
publikasi (PPI), peneliti memulai dari yang umur yang termuda yang bertugas di
Pejabat Pengelola informasi dan dokumentasi tersebut berguna melihat kinerja
sebagaimana dalam menjalankan tugas tersebut adapun pertanyaan nomor satu
sebagai berikut :
“Menurut saudara apakah pelaksanaan sosialisasi tentang
Implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang
Keterbukaan Informasi Publik pada Pemerintah Kota Tanjungpinang
sudah berjalan” ?
Pada kesempatan ini peneliti mewawancari pegawai Pejabat Pengelola
informasi dan dokumentasi (PPID) pada wawancara Narasumber pertama (1)
bersama Aprinaldi,S.Kom sebagai pengelola publikasi (PPI) pada wawancara
tersebut sosialisasi Undang-undang keterbukaan Informasi publik sudah berjalan
namun diprakarsai oleh komisi informasi provinsi, sedangkan dari Pemertintah
Kota Tanjungpinang belum.
Peneliti melihat dari jawaban diatas keterbukaan informasi publik dalam
hal ini peneliti melihat dari jawaban tersebut belum ada. belum semuanya
tersosialisasi dengan baik. Selanjutnya pertanyaan kedua sebagai berikut :
“Sudah berjalan berapa lama sejak disahkan undang-undang
tersebut”?
Dari pertanyaan diatas, narasumber mengatakan Sejak disahkannya
undang-undang implementasi tersebut sudah berjalan 2 tahun dimulai dari tahun
2014 lalu, Adapun pertanyaan ketiga yaitu :
“Menurut saudara apakah Pegawai dan warga Tanjungpinang sudah
mendapatkan informasi yang jelas tentang Undang-Undang Nomor
14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik pada
Pemerintah Kota Tanjungpinang” ?
Menurut narasumber Pegawai dan masyarakat Tanjungpinang belum
seluruhnya mendapatkan informasi yang jelas karena kurangnya sosialisasi
tentang keterbukaan informasi Undang-undang nomor 14 tahun 2008 ini, sehingga
masyarakat banyak yang belum mengetahui secara menyeluruh tentang
transparansi ini hanya kalangan tertentu saja yang mengetahuinya seperti LSM
(lembaga sosial masyarakat). Adapun pertanyaan keempat yaitu :
“Apakah saudara sudah memahami Konsistensi Peran Pejabat
Pengelola informasi dan dokumentasi (PPID) dalam Pelayanan serta
Penyediaan Informasi Publik dalam Implementasi Undang-Undang
Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik pada
Pemerintah Kota Tanjungpinang” ?
Dari jawaban narasumber mengatakan bahwa konsistensinya sangat
kurang, kinerja pegawai yang minim, sehingga pelaksanaan dan prakteknya masih
berjalan lambat dan tidak berjalan dengan baik. Pertanyaan kelima dari faktor
Komunikasi yaitu :
“Menurut saudara hambatan apa saja yang dihadapi PPID dalam
mengimplementasikan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008
Tentang Keterbukaan Informasi Publik pada Pemerintah Kota
Tanjungpinang “ ?
Dalam hal ini narasumber menyebutkan hambatan yang terjadi pada
Pejabat Pengelola informasi dan dokumentasi tersebut yaitu infrastruktur yang
belum memadai, belum adanya daftar informasi publik,kurangnya sumber daya
manusia (Pegawai), kurangnya pemahaman pejabat pada Satuan Kerja Perangkat
Daerah tentang Undang-undang Keterbukaan informasi publik.
Selanjutnya Narasumber ke dua (2) Dari wawancara bersama Ivan
Kurniawan sebagai Bidang pelayanan dan pengelolaan informasi. Adapun
pertanyaannya sebagai berikut :
“Menurut saudara apakah pelaksanaan sosialisasi tentang
Implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang
Keterbukaan Informasi Publik pada Pemerintah Kota Tanjungpinang
sudah berjalan” ?
Dari wawancara diatas adapun jawaban dari narasumber yaitu menurut
saya Pemerintah Kota belum mengadakan sosialisasi, hanya saja sosialisasi dari
Kementrian Kominfo. Menurutnya Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008
Tentang Keterbukaan Informasi Publik pada Pemerintah Kota Tanjungpinang
belum mengadakan sosialisasi, hanya saja dari kementrian KOMINFO dan komisi
Informasi. Berikut pertanyaan yang ditujukan ke narasumber dari pertanyaan
nomor dua yaitu :
“Sudah berjalan berapa lama sejak disahkan undang-undang
tersebut”?
Menurutnya semenjak undang-undang disahkan tahun 2014 lalu belum
berjalan seutuhnya. Adapun pertanyaan ketiga yaitu :
“Menurut saudara apakah Pegawai dan warga Tanjungpinang sudah
mendapatkan informasi yang jelas tentang Undang-Undang Nomor
14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik pada
Pemerintah Kota Tanjungpinang” ?
Sedangkan untuk informasi Pegawai dan masyarakat Tanjungpinang
belum rata dalam mendapatkan informasi hanya dikalangan Lembaga Swadaya
Masyarakat saja yang mengetahui keterbukaan informasi lain halnya dengan
masyarakat pada umumnya masih banyak yang belum tahu tentang keberadaan
keterbukaan informasi publik dan masih banyak masyarakat belum merasakan hal
penting dari transparansi tersebut. Adapun pertanyaan keempat yaitu :
“Apakah saudara sudah memahami Konsistensi Peran Pejabat
Pengelola informasi dan dokumentasi (PPID) dalam Pelayanan serta
Penyediaan Informasi Publik dalam Implementasi Undang-Undang
Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik pada
Pemerintah Kota Tanjungpinang” ?
Untuk konsistensi pada pejabat pengelola informasi dan dokumentasi
(PPID) sudah memahami tentang Undang-undang tersebut hanya saja sosialisasi
KIP dan infrastruktur yang tidak memadai dan sumber daya manusia yang ada
namun tidak mencukupi, sedangkan data-data mentah/data-data informasi yang
dibutuhkan masyarakat Tanjungpinang belum cukup baik, informasi dan
transparansi yang diharapkan masih kurang berjalan dengan baik. Pertanyaan
kelima dari faktor Komunikasi yaitu :
“Menurut saudara hambatan apa saja yang dihadapi PPID dalam
mengimplementasikan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008
Tentang Keterbukaan Informasi Publik pada Pemerintah Kota
Tanjungpinang “ ?
Dan hambatan yang dihadapi Pejabat Pengelola informasi dan
dokumentasi (PPID) saat ini yaitu sosialisasi keterbukaan informasi publik dan
infrastruktur yang tidak memadai.
Sedangkan wawancara ke tiga (3) kepada Ketua Pejabat Pengelola
informasi dan dokumentasi (PPID) Utama yaitu bapak Drs. H. Wansamsi,M.M
berikut pertanyaan pertama yaitu :
“Menurut saudara apakah pelaksanaan sosialisasi tentang
Implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang
Keterbukaan Informasi Publik pada Pemerintah Kota Tanjungpinang
sudah berjalan” ?
Adapun jawaban dari ketua Pejabat Pengelola informasi dan dokumentasi
yaitu sosisalisasi sudah berjalan, namun dalam proses sosialisasi yang di prakarsai
Pejabat Pengelola informasi dan dokumentasi Kota Tanjungpinang masih belum
berjalan secara maksimal. Berikut ini pertanyaan nomor dua sebagai berikut :
“Sudah berjalan berapa lama sejak disahkan undang-undang
tersebut”?
Menurutnya sejak di sahkan pada tahun 2014 lalu. selanjutnya pertanyaan
ketiga yaitu :
“Menurut saudara apakah Pegawai dan warga Tanjungpinang sudah
mendapatkan informasi yang jelas tentang Undang-Undang Nomor
14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik pada
Pemerintah Kota Tanjungpinang” ?
Dari pertanyaan diatas menurutnya untuk informasi yang didapat oleh
masyarakat dan pegawai masih belum jelas, terlihat dari sulitnya memahami data
terhadap instansi terkait, sedangkan warga Tanjungpinang sedikit banyak yang
sudah mendapatkan informasi mengenai Undang-undang nomor 14 tahun 2008
dalam hal ini sebagian kalangan masyarakat yang langsung datang meminta
informasi yang dibutuhkannya. Adapun pertanyaan keempat yaitu :
“Apakah saudara sudah memahami Konsistensi Peran Pejabat
Pengelola informasi dan dokumentasi (PPID) dalam Pelayanan serta
Penyediaan Informasi Publik dalam Implementasi Undang-Undang
Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik pada
Pemerintah Kota Tanjungpinang” ?
Dalam hal konsistensi belum ada kemantapan dalam bertindak masih
sangat kurang, namun sudah memahami tugas dan implementasi tersebut, pada
Pertanyaan selanjutnya yaitu kelima dari faktor Komunikasi yaitu :
“Menurut saudara hambatan apa saja yang dihadapi PPID dalam
mengimplementasikan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008
Tentang Keterbukaan Informasi Publik pada Pemerintah Kota
Tanjungpinang “ ?
Menurut narasumber hal ini terjadi karena adanya hambatan utamanya
yaitu sumber daya manusia didalam hal pelayanan informasi publik, dan
kemudian kurangnya sarana dan prasarana pendukung.
Selanjutnya wawancara ke empat (4) yaitu Sekretaris PPID Utama bapak
Abu Mansyur S.Sos.pada pertanyaan pertama yaitu :
“Menurut saudara apakah pelaksanaan sosialisasi tentang
Implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang
Keterbukaan Informasi Publik pada Pemerintah Kota Tanjungpinang
sudah berjalan” ?
Adapun jawaban menurutnya pelaksanaan sosialisasi sudah berjalan,
namun belum maksimal dikarenkan kurangnya sosialisasi tentang keterbukaan
informasi tentang Undang-undang no 14 tahun 2008. Berikut ini pertanyaan
yang ditujukan ke narasumber pertanyaan nomor dua yaitu :
“Sudah berjalan berapa lama sejak disahkan undang-undang
tersebut”?
Menurutnya Sejak ditetapkan bapak Walikota Tanjungpinang pada tahun
2014 lalu selaku pembina PPID. Adapun pertanyaan ketiga yaitu :
“Menurut saudara apakah Pegawai dan warga Tanjungpinang sudah
mendapatkan informasi yang jelas tentang Undang-Undang Nomor
14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik pada
Pemerintah Kota Tanjungpinang” ?
Dalam hal informasi yang didapatkan oleh masyarakat dan Pegawai
menurtnya hanya beberapa saja yang memahami yaitu orang-orang yang sudah
menganggap pentingnya keterbukaan informasi publik. Adapun pertanyaan
keempat yaitu :
“Apakah saudara sudah memahami Konsistensi Peran Pejabat
Pengelola informasi dan dokumentasi (PPID) dalam Pelayanan serta
Penyediaan Informasi Publik dalam Implementasi Undang-Undang
Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik pada
Pemerintah Kota Tanjungpinang” ?
Secara garis besar konsistensi pejabat pengelola informasi dam
dokumentasi publik sudah memahami peran dari Pejabat Pengelola informasi dan
dokumentasi tersebut namun dalam hal menjalankan masih terbilang kurang
terlaksana dengan baik sesuai harapan, selanjutnya yaitu kelima dari faktor
Komunikasi yaitu :
“Menurut saudara hambatan apa saja yang dihadapi PPID dalam
mengimplementasikan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008
Tentang Keterbukaan Informasi Publik pada Pemerintah Kota
Tanjungpinang “ ?
Dikarenakan hambatan yang dihadapi Pejabat Pengelola informasi dan
dokumentasi kota Tanjungpinang belum tersosialisasinya secara penuh terhadap
SKPD/PPID pembantu yang memiliki data/informasi, sehingga terkesan masih
menutupi informasinya.
Pada wawancara selanjutnya yaitu narasumber ke lima (5) yaitu Bapak
Samsudi S.Sos sebagai bidang penyelesaian sengketa informasi / Kabag Hukum.
Adapun pertanyaan pertama sebagai berikut :
“Menurut saudara apakah pelaksanaan sosialisasi tentang
Implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang
Keterbukaan Informasi Publik pada Pemerintah Kota Tanjungpinang
sudah berjalan” ?
Menurut narasumber pelaksanaan sosialisasi tentang Implementasi
Undang-undang no 14 tahun 2008 belum berjalan dengan baik perlu adanya
pembenahan kinerja pegawai yang terkait tambahan sumber daya manusianya dan
segala sarana prasarana yang diperlukan agar terwujudnya implementasi yang
baik dan berjalan sesuai dengan harapan masyarakat. Berikutnya Pertanyaan
nomor dua yaitu :
“Sudah berjalan berapa lama sejak disahkan undang-undang
tersebut”?
Undang-undang no 14 tahun 2008 ini sudah berjalan sejak tahun 2014 lalu
sudah berjalan 2 tahun sampai dengan 2016 ini. Adapun pertanyaan ketiga yaitu :
“Menurut saudara apakah Pegawai dan warga Tanjungpinang sudah
mendapatkan informasi yang jelas tentang Undang-Undang Nomor
14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik pada
Pemerintah Kota Tanjungpinang” ?
Informasi yang didapat oleh masyarakat maupun pegawai belum berjalan
maksimal sosialisasi mengenai Undang-undang nomor 14 ini. Sehingga pegawai
dan masyarakat tidak begitu mendapatkan informasi yang cukup banyak tentang
implementasi undang-undang ini. Selanjutnya pertanyaan keempat yaitu :
“Apakah saudara sudah memahami Konsistensi Peran Pejabat
Pengelola informasi dan dokumentasi (PPID) dalam Pelayanan serta
Penyediaan Informasi Publik dalam Implementasi Undang-Undang
Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik pada
Pemerintah Kota Tanjungpinang” ?
Dalam hal konsistansi sudah dirasa cukup namun belum sempurna dan
masih perlu adanya pembenahan cara kerja yang tepat, cepat dan tanggap
sehingga implementasi Undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan
informasi publik dapat dirasakan manfaat informasi dengan baik oleh masyarakat
kota Tanjungpinang. Selanjutnya yaitu kelima dari faktor Komunikasi yaitu :
“Menurut saudara hambatan apa saja yang dihadapi PPID dalam
mengimplementasikan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008
Tentang Keterbukaan Informasi Publik pada Pemerintah Kota
Tanjungpinang “ ?
Selain itu adanya hambatan yang dialami oleh Pejabat Pengelola informasi
dan dokumentasi dalam mengimplementasikan undang-undnag tersebut yaitu
kurangnya sumber daya manusia/pekerja dalam membantu mengimplementasikan
undang-undang sementara sumber daya ini sangat penting, kurangnya sosialisasi
dari Pejabat Pengelola informasi dan dokumentasi dan kurangnya infrastruktur
sistem informasi.
Pada selanjutnya yaitu Narasumber ke enam (6) yaitu bapak Teguh
Amanto, Se,MM sebagai bidang Pengolah Data dan Dokumentasi adapun hasil
wawancaranya dari pertanyaan pertama sebagai berikut :
“Menurut saudara apakah pelaksanaan sosialisasi tentang
Implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang
Keterbukaan Informasi Publik pada Pemerintah Kota Tanjungpinang
sudah berjalan” ?
Menurut narasumber pelaksanaan sosialisasi sudah berjalan namun belum
maksimal karena masih kurangnya pemahaman– pemahaman SKPD tentang
Undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik dan
kurangnya mensosialisasikan undang-undang ini kemasyarakat. Berikut ini
pertanyaan yang ditujukan ke narasumber pertanyaan nomor dua yaitu :
“Sudah berjalan berapa lama sejak disahkan undang-undang
tersebut”?
Dari sejak diberlakukan 2014 lalu sampai dengan saat ini tahun 2016
sudah berjalan salama dua tahun. Adapun pertanyaan ketiga yaitu :
“Menurut saudara apakah Pegawai dan warga Tanjungpinang sudah
mendapatkan informasi yang jelas tentang Undang-Undang Nomor
14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik pada
Pemerintah Kota Tanjungpinang” ?
Dalam hal informasi yang didapatkan oleh masyarakat dan pegawai
tentang UU no.14 tahun 2008 belum seluruhnya mengetahui hanya kalangan LSM
saja yang tentu saja mengecam keberadaan undang-undang no.14 tahun 2008 ini.
Selanjutnya pertanyaan keempat yaitu :
“Apakah saudara sudah memahami Konsistensi Peran Pejabat
Pengelola informasi dan dokumentasi (PPID) dalam Pelayanan serta
Penyediaan Informasi Publik dalam Implementasi Undang-Undang
Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik pada
Pemerintah Kota Tanjungpinang” ?
Menurut narasumber Konsistensi sebagai staf Pejabat Pengelola
informasi dan dokumentasi (PPID) sudah memahami tugas dan fungsinya namun
didalam ketanggapan dan pelaksanaannya saja yang kurang dikarenakan kurang
sumber daya manusia atau pengelola Pejabat Pengelola informasi dan
dokumentasi (PPID) sehingga melambatnya pelaksanaan sosialisasi Undang-
undang nomor 14 tahun 2008 ini. Selanjutnya Pertanyaan kelima yaitu :
“Menurut saudara hambatan apa saja yang dihadapi PPID dalam
mengimplementasikan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008
Tentang Keterbukaan Informasi Publik pada Pemerintah Kota
Tanjungpinang “ ?
Adapun faktor lainnya yang menghambat dalam mengimplementasikan
Undang-undang ini yaitu kantor Pejabat Pengelola informasi dan dokumentasi
masih bergabung dengan bagian Komunikasi Udara, belum ada daftar informasi
publik (PIP), kurangnya sumber daya manusia/pekerja, dan kurang pahamnya
pejabat pada SKPD tentang Undang-undang Keterbukaan informasi publik.
Dari apa yang peneliti lihat menurut peneliti sosialisasi belum berjalan
dengan baik dalam mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 14 Tahun
2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, sejak diberlakukannya pada thun
2014 sampai dengan sekarang belum berjalan maksimal, banyaknya masyarakat
yang tidak mengerti dan memahami keberadaan informasi publik ini adapun
sebagian masyrakat yang tahu seperti Lembaga Swadaya Masyarakat, untuk
pelimpahan wewenang telah diberi kepada staf namun pelaksanaan birokrasinya
kurang memahami masalah keterbukaan informasi publik karena kinerja yang
diberikan belum tidak sesuai pada saat pelaksaannya, dan staf melakukan
pekerjaan multi fungsi sehingga tugas implementasi ini tidak terlalu
didahulukan.selanjutnya kurangnya sosialisasi yang diterapkan pada kantor
Pejabat Pengelola informasi dan dokumentasi (PPID) kota Tanjungpinang.
Dengan kata lain staf adalah proses yang berhubungan dengan rekrutmen, seleksi,
dan orientasi atau sosialisasi serta penempatan pegawai baru melalui mana
organisasi memenuhi atau mengisi sumber daya manusia dari tingkat manajer atau
karyawan.(Silalahi,Ulber.261-262.2002)
Dan hambatan yang dialami oleh kantor Pejabat Pengelola informasi dan
dokumentasi antara lain kantor yang masih bergabung dengan bagian komunikasi
udara, kurangnya sumber daya manusia, belum adanya daftar informasi publik,
kurang pahamnya pejabat pada Satuan kerja perangkat daerah tentang undang-
undang keterbukaan publik.
2. Dari faktor Sumber
Sumber-sumber berkenaan dengan ketersediaan sumber daya pendukung,
khususnya sumber daya manusia. Hal ini berkenaan dengan kecakapan pelaksana
kebijakan publik untuk melaksanakan kebijakan secara efektif.
Dari faktor Sumber peneliti mewawancara petugas Pejabat Pengelola
informasi dan dokumentasi sebanyak enam orang yang bertugas di Pejabat
Pengelola informasi dan dokumentasi tersebut berguna melihat kinerja
sebagaimana dalam menjalankan tugas tersebut adapun pertanyaan yang
menyangkut mengenai Faktor sumber-sumber.
Pada pembahasan kali ini peneliti mewawancarai pertanyaan yang
menyangkut mengenai teori dari faktor sumber dimana peneliti mendapatkan
jawabannya dari narasumber pertama (1) yaitu Menurut Narasumber
Aprinaldi,S.Kom pada pertanyaan ini membahas mengenai ketersediaan staf,
adapun soal ke enam dari empat belas pertanyaan ini yaitu :
“Menurut saudara bagaimana ketersediaan staf yang membidangi
pelaksanaan kebijakan Undang - undang Nomor 14 Tahun 2008
Tentang Keterbukaan Informasi Publik pada Pemerintah Kota
Tanjungpinang sudah memadai”?
Untuk saat ini ketersediaan staf belum memadai, mengingat pemohon
informasi yang banyak, sedangkan SKPD yang belum sepenuhnya memahami
tentang Undang-undang Keterbukaan informasi publik tersebut. Pada pertanyaan
ke tujuh yaitu :
“Menurut saudara apa sajakah ketersediaan dan data-data informasi
yang dibutuhkan masyarakat Tanjungpinang sudah baik “?
Sedangkan dalam hal ketersediaan dan data-data informasi yang
dibutuhkan masyarakat Tanjungpinang menurutnya belum berjalan dengan baik,
kurangnya data yang lengkap serta Satuan Kerja Perangkat Daerah banyak yang
belum memahami tentang Pejabat Pengelola informasi dan dokumentasi. Untuk
pertanyaan ke delapan yaitu :
“Menurut saudara bagaimana wewenang dan pembagian tugas yang
dimiliki pegawai kantor PPID kota Tanjungpinang “?
Mengenai wewenang dan pembagian tugas yang dimiliki pegawai kantor
Pejabat Pengelola informasi dan dokumentasi kota Tanjungpinang sudah jelas,
namun cara pelaksanaanya saja yang belum tepat sasaran, masih banyaknya
sumber daya manusia yang kurang. Pada pertanyaan ke sembilan yaitu :
“Menurut saudara ketersediaan Fasilitas apa saja yang dimiliki oleh
kantor PPID kota Tanjugpinang “?
Untuk ketersediaan fasilitas kantor menurut Aprinaldi,S.Kom hanya alat
tulis kantor, sementara fasilitas penunjang lainnya belum ada dan belum
mencukupi untuk melaksanakan tugas.
Selanjutnya hasil wawancara dari narasumber ke dua (2) Ivan Kurniawan
sebagai Bidang pelayanan dan pengelolaan informasi dari pertanyaan yang
diajukan, adapun pertanyaan keenam yaitu :
“Menurut saudara bagaimana ketersediaan staf yang membidangi
pelaksanaan kebijakan Undang - undang Nomor 14 Tahun 2008
Tentang Keterbukaan Informasi Publik pada Pemerintah Kota
Tanjungpinang sudah memadai”?
Narasumber menjawab untuk sumber daya manusia sudah ada namum
belum mencukupi, perlu adanya pembenahan gedung dan alat tulis kantor yang
memadai. Pada pertanyaan ke tujuh yaitu :
“Menurut saudara apa sajakah ketersediaan dan data-data informasi
yang dibutuhkan masyarakat Tanjungpinang sudah baik “?
Untuk ketersediaan dan data-data informasi yang dibutuhkan masyarakat
Tanjungpinang menurutnya belum cukup baik dikarenakan Satuan Kerja
Perangkat Daerah dan Pejabat Pengelola informasi dan dokumentasi (PPID)
pembantu masih kurang sosialisasi tentang Undang-undang nomor 14 tahun 2008
tentang keterbukaan informasi publik, sehingga data-data yang dibutuhkan
masyarakat Tanjungpinang kurang lengkap dan tidak dapat diperoleh. Untuk
pertanyaan ke delapan yaitu :
“Menurut saudara bagaimana wewenang dan pembagian tugas yang
dimiliki pegawai kantor PPID kota Tanjungpinang “?
Pertanyaan selanjutnya mengenai pembagian tugas Pegawai kantor Pejabat
Pengelola informasi dan dokumentasi menurutnya pembagian tugas yang belum
merata dan perlunya pembenahan dari kantor PPID tersebut agar implementasi
yang diberikan dapat berjalan debagai mana mestinya, Pada pertanyaan ke
sembilan yaitu :
“Menurut saudara ketersediaan Fasilitas apa saja yang dimiliki oleh
kantor PPID kota Tanjugpinang “?
Menurut narasumber masalah ketersediaan fasilitas dikantor Pejabat
Pengelola informasi dan dokumentasi sendiri belum memadai sangat minim dan
terbatas.
Pada wawancara selanjutnya yaitu narasumber ke tiga (3) ketua PPID
Utama bapak Drs.H.Wansamsi, M.M berikut pertanyaan keenam yaitu :
“Menurut saudara bagaimana ketersediaan staf yang membidangi
pelaksanaan kebijakan Undang - undang Nomor 14 Tahun 2008
Tentang Keterbukaan Informasi Publik pada Pemerintah Kota
Tanjungpinang sudah memadai”?
Menurut narasumber dalam hal ketersediaan staf menurutnya masih sangat
kurang secara kuantitas, perlu adanya penambahan staf untuk menerapkan
Undang-undang no,14 tahun 2008 agar berjalan sesuai dengan harapan dan dapat
berfungsi dengan baik, sebagai informasi yang positif yang dapat diterima dengan
baik bagi masyarakat Kota Tanjungpinang, pada pertanyaan selanjutnya
pertanyaan ke tujuh yaitu :
“Menurut saudara apa sajakah ketersediaan dan data-data informasi
yang dibutuhkan masyarakat Tanjungpinang sudah baik “?
Ketersediaan dan data-data informasi yang dibutuhkan masyarakat kota
Tanjungpinang menurutnya cukup baik, namun dalam artian masih minim
informasi, Untuk pertanyaan ke delapan yaitu :
“Menurut saudara bagaimana wewenang dan pembagian tugas yang
dimiliki pegawai kantor PPID kota Tanjungpinang “?
Dalam hal pembagian tugas dan wewenang menurutnya sudah sesuai
dengan pembagian kerja nya masing-masing, namun disini peneliti melihat masih
tidak sesuai dari jawaban narasumber lainnya yang masih belum mengerti tentang
tugas dan fungsinya masing-masing. Namun dipertanyaan ke sembilan mengenai
ketersediaan fasilitas yang terdapat dikantor PPID pertanyaannya sebagai
berikut :
“Menurut saudara ketersediaan Fasilitas apa saja yang dimiliki oleh
kantor PPID kota Tanjugpinang “?
Untuk ketersediaan fasilitas yang dimiliki kantor Pejabat Pengelola
informasi dan dokumentasi hanya ada alat tulis kantor dan pelayanan staf Pejabat
Pengelola informasi dan dokumentasi (PPID). Dalam hal ini Peneliti melihat
adanya jawaban yang berbeda dari narasumber yang lain.
Pada wawancara ke empat (4) yaitu bapak Abu Mansyur Sekretaris PPID
Utama adapun pertanyaan keenam yaitu :
“Menurut saudara bagaimana ketersediaan staf yang membidangi
pelaksanaan kebijakan Undang - undang Nomor 14 Tahun 2008
Tentang Keterbukaan Informasi Publik pada Pemerintah Kota
Tanjungpinang sudah memadai”?
Menurutnya ketersediaan staf sudah memadai namun perlu adanya
penambahan dari segi kualitas dan kuantitasnya, penambahan staf sendiri menjadi
suatu bagian yang positif agar implementasi yang diterapkan dapat berjalan
dengan baik sesuai dengan pekerja yang menjalaskan tugasnya dengan baik. pada
pertanyaan selanjutnya mengenai bagaimana ketersediaan dan data-data informasi
yang dibutuhkan masyarakat Tanjungpinang adapun pertanyaan soal nomor tujuh
sebagai berikut :
“Menurut saudara apa sajakah ketersediaan dan data-data informasi
yang dibutuhkan masyarakat Tanjungpinang sudah baik “?
Untuk ketersediaan dan data-data informasi yang dibutuhkan masyarakat
Tanjungpinang menurutnya sudah baik, tinggal dibenahi sedikit, karena masih
kurang dan belum maksimal data-data yang dibutuhkan oleh masyarakat Kota
Tanjungpinang. Untuk pertanyaan soal nomor delapan yaitu :
“Menurut saudara bagaimana wewenang dan pembagian tugas yang
dimiliki pegawai kantor PPID kota Tanjungpinang “?
Pada pertanyaan selanjutnya mengenai wewenang dan pembagian tugas
pada pegawai kantor Pejabat Pengelola informasi dan dokumentasi Kota
Tanjungpinang menurutnya wewenang sudah sesuai dengan jabatan yang diberi
hanya saja pelaksanaannya saja yang masih kurang. berikutnya pertanyaan soal
nomor sembilan sebagai berikut :
“Menurut saudara ketersediaan Fasilitas apa saja yang dimiliki oleh
kantor PPID kota Tanjugpinang “?
Untuk ketersediaan fasilitas yang dimiliki kantor Pejabat Pengelola
informasi dan dokumentasi kota Tanjungpinang yaitu alat tulis kantor, meja kerja
dan kursi kerja dan ini sangat minim jika dibandingkan dengan tugas yang diberi,
menuruttnya fasilitas yang lengkap akan menambah penunjang yang positif dalam
menjalankan implementasi yang di beri.
Pada wawancara selanjutnya narasumber ke lima (5) yaitu bapak Samsudi
S,Sos sebagai bidang penyelesaian sengketa informasi / Kabag Hukum. Adapun
pertanyaan keenam yaitu :
“Menurut saudara bagaimana ketersediaan staf yang membidangi
pelaksanaan kebijakan Undang - undang Nomor 14 Tahun 2008
Tentang Keterbukaan Informasi Publik pada Pemerintah Kota
Tanjungpinang sudah memadai”?
Pada ketersediaan staf di kantor Pejabat Pengelola informasi dan
dokumentasi kota Tanjungpinang menurutnya masih kurang maksimal, sebaiknya
seluruh Dewan perwakilan daerah (DPD) Kota Tanjungpinang Minimal satu (1)
orang adalah perangkat Pejabat Pengelola informasi dan dokumentasi (PPID),
menurut peneliti minimnya jumlah staf yang bekerja dalam menjalankan
implementasi saat ini kurang efektif sehingga masih banyaknya kekurangan-
kekurangan yang terjadi, ketidak efektifnya membuat implementasi yang
dijalankan tidak berjalan dengan baik. selanjutnya pertanyaan soal nomor tujuh
yaitu :
“Menurut saudara apa sajakah ketersediaan dan data-data informasi
yang dibutuhkan masyarakat Tanjungpinang sudah baik “?
Dalam hal ketersediaan dan data-data informasi yang dibutuhkan
masyarakat Kota Tanjungpinang menurutnya sudah cukup baik, namun masih saja
mengalami kekurangan-kekurangan yang lainnya, karena tidak semua masyarakat
Kota Tanjungpinang yang mengetahuinya, hanya dari kalangan tertentu dan yang
mempunyai kepentingan tertentu yang datang menanyakan data informasi tentang
keterbukaan publik. Untuk pertanyaan soal nomor delapan yaitu :
“Menurut saudara bagaimana wewenang dan pembagian tugas yang
dimiliki pegawai kantor PPID kota Tanjungpinang “?
Mengenai wewenang dan pembagian tugas oleh pegawai Pejabat
Pengelola informasi dan dokumentasi menurutnya untuk wewenang sudah sesuai
denga tugas dan jabatannya hanya saja dalam menjalankan tugas nya yang belum
maksimal dan perlu adanya pembenahan lagi agar sesuai dengan yang
diharapakan. Berikut dibawah ini pertanyaan soal nomor sembilan yaitu :
“Menurut saudara ketersediaan Fasilitas apa saja yang dimiliki oleh
kantor PPID kota Tanjugpinang “?
Pada ketersediaan fasilitas yang dimiliki kantor Pejabat Pengelola
informasi dan dokumentasi kota Tanjungpinang menurutnya hanya ada alat tulis
kantor saja yang masih dibilang sangat minim dalam menunjang kinerja yang
baik dalam menerapkan impelementasi tersebut, sementara fasilitas yang
diinginkan tidak terdapat dikantor tersebut.
Pada wawancara selanjutnya pada narasumber ke enam (6) yaitu bapak
Teguh Amanto, SE,MM sebagai bidang Pengolah Data dan Dokumentasi adapun
pertanyaan soal nomor enam yaitu :
“Menurut saudara bagaimana ketersediaan staf yang membidangi
pelaksanaan kebijakan Undang - undang Nomor 14 Tahun 2008
Tentang Keterbukaan Informasi Publik pada Pemerintah Kota
Tanjungpinang sudah memadai”?
Dari jawaban narasumber Mengenai ketersediaan staf yang membidangi
implementasi tersebut menurutnya belum cukup, dengan pemohon yang banyak
sedangkan Satuan Kerja Perangkat Daerah belum benar memahami tentang
undang-undang keterbukaan informasi publik.Selanjutnya pertanyaan soal nomor
tujuh yaitu :
“Menurut saudara apa sajakah ketersediaan dan data-data informasi
yang dibutuhkan masyarakat Tanjungpinang sudah baik “?
Pada ketersediaan data-data informasi yang dibutuh masyarakat Kota
Tanjungpinang belum baik, menurut narasumber data-data yang diminta masih
kurang lengkap dan SKP masih saja tidak memberikan informasi karena masih
banyaknya yang tidak memahami keberadaan Undang-undang Nomor 14 tahun
2008 tentang keterbukaan informasi publik. Untuk pertanyaan soal nomor delapan
yaitu :
“Menurut saudara bagaimana wewenang dan pembagian tugas yang
dimiliki pegawai kantor PPID kota Tanjungpinang “?
Jawaban narasumber wewenang dan pembagian tugas oleh pegawai kantor
Pejabat Pengelola informasi dan dokumentasi menurutnya sudah tepat namun
pembagian tugas dan pelaksanaannya yang masih belum berjalan dengan baik
masih kurang dikarenakan kurangnya sumber daya manusia dalam menjalankan
implementasi yang di berikan. berikutnya pertanyaan soal nomor sembilan
sebagai berikut :
“Menurut saudara ketersediaan Fasilitas apa saja yang dimiliki oleh
kantor PPID kota Tanjugpinang “?
Pada pertanyaan diatas menurutnya ketersediaan fasilitas pada kantor
tersebut hanya terdapat alat tulis kantor saja yang dinilai belum mencukupi untuk
pelaksanaan tugas dan kegiatan Pejabat Pengelola informasi dan dokumentasi
(PPID) Kota Tanjungpinang.
Menurut peneliti Pada dasarnya sumber adalah segala sesuatu perintah-
perintah implementasi dan faktor-faktor yang mendukung pelaksanaan kebijakan
tentang administrasi kependudukan dilingkungan kota Tanjungpinang seperti staf,
informasi, wewenang dan fasilitas sebagaimana dilihat dari segi stafnya yaitu
banyaknya kekurangan staf tenaga kerja yang sangat minim dan masih
membutuhkan staf dalam menjalankan tugasnya, memerlukan sumber daya
manusia tambahan berguna untuk menjalankan tugas dan fungsi yang sesuai
dengan harapan, selanjutnya mengenai ketersediaan informasi dan data-data yang
dibutuhkan masyarakat Kota Tanjungpinang masih belum baik dan perlu adanya
pembenahan lagi untuk petugas yang menjalankan tugas tersebut yang bertugas
sebagai bidang pelayanan dan pengelolaan informasi perlu dipertanyakan kembali
tugas staf yang bersangkutan apakah sudah menjalankan perintah sesuai yang
diharapkan.
Kemudian dari segi wewenang yang diberikan dan pembagian tugas untuk
wewenang yang diberikan sudah tepat dan sesuai dengan jabatan yang diberi
namun dalam menjalankan tugasnya saja yang masih belum berjalan sesuai
dengan harapan yang terjadi di kantor Pejabat Pengelola informasi dan
dokumentasi (PPID) ini banyak nya kekurangan dari segi fasilitas ruang, gedung
yang masih satu atap dan terhambatnya pekerjaan dikarenakan kekurangan staf
yang membantu.
3. Disposisi / sikap
Disposisi sendiri merupakan faktor penting untuk suatu arah atau dominasi
terhadap sebuah sikap dan perilaku dalam memandang sebuah kebijakan yang
telah dikeluarkan berguna untuk memotivasi pelaksana kebijakan.
Dari faktor Sumber peneliti mewawancara petugas Pejabat Pengelola
informasi dan dokumentasi (PPID) sebanyak enam orang yang bertugas di
Pejabat Pengelola informasi dan dokumentasi tersebut berguna melihat kinerja
sebagaimana dalam menjalankan tugas tersebut adapun pertanyaan yang
menyangkut Disposisi/ sikap adalah pertanyaan dari nomor sepuluh (10) sampai
dengan nomor dua belas (12) Pada pembahasan ini peneliti mewawancarai
pertanyaan yang membahas mengenai teori dari faktor Disposisi/sikap dimana
peneliti mwawancarai dari narasumber pertama (1) yaitu Aprinaldi S.Kom sebagai
pengelola publikasi (PPI) Dari pertanyaan peneliti soal nomor sepuluh (10) yaitu:
“Menurut saudara apakah pengangkatan Birokrat dan pembagian
kerja pada setiap bidang sudah tepat “?
Pengangkatan birokrat dan pembagian kerja pada setiap bidang apakah
sudah tepat sasaran, menurutnya sudah tepat sasaran, namun kembali lagi ke
sumber daya manusianya yang sangat dibutuhkan dalam mensosialisasikan
Undang-undang nomor 14 tahun 2008 berguna untuk mendukung kebijakan
Undang-undang tesebut sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Pada
pertanyaan selanjutnya soal nomor sebelas yaitu :
“Apakah sudah sesuai dengan kemampuan Pegawai yang tersedia
dalam pelaksanaan Implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun
2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik pada Pemerintah Kota
Tanjungpinang”?
Menurut narasumber kesesuaian pegawai dalam pelaksanaan implementasi
tersebut belum berjalan dengan baik, belum tepat sasaran dan perlu adanya
pembenahan kembali. Selanjutnya yaitu pertanyaan soal nomor dua belas sebagai
berikut :
“Menurut saudara apakah setiap pelaksanaan bidang yang
mengimplementasikan sudah diberi Insentif pada setiap bidang yang
mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008
Tentang Keterbukaan Informasi Publik”?
Untuk insentif yang didapat dalam menjalankan kebijakan implementasi
saat ini belum ada.
Selanjutnya wawancara pada narasumber ke dua (2) Bidang pelayanan dan
pengelolaan informasi yaitu Ivan Kurniawan, adapun pertanyaannya sebagai
berikut :
“Menurut saudara apakah pengangkatan Birokrat dan pembagian
kerja pada setiap bidang sudah tepat “?
Narasumber mengatakan bahwa saat ini belum tepat, pengangkatan atau
Pegawai yang menduduki dan membidangi jabatan belum jelas dan belum
dimengerti oleh staf, didalam pelaksana kebijakan mengimplemetasikan Undang-
undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.
Pertanyaan selanjutnya soal nomor sebelas yaitu :
“Apakah sudah sesuai dengan kemampuan Pegawai yang tersedia
dalam pelaksanaan Implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun
2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik pada Pemerintah Kota
Tanjungpinang”?
Untuk kemampuan pegawai menurutnya sudah cukup, hanya saja yang
bergerak dan bekerja bisa dihitung, orang yang bekerja dengan yang tidak bekerja,
untuk itu sangat diharapkan PPID pembantu turut serta dan membantu dalam
mensukseskan Implementasi undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang
keterbukaan publik ini. Berikut dibawah ini pertanyaan soal nomor dua belas
sebagai berikut :
“Menurut saudara apakah setiap pelaksanaan bidang yang
mengimplementasikan sudah diberi Insentif pada setiap bidang yang
mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008
Tentang Keterbukaan Informasi Publik”?
Dan untuk saat ini masalah insentif belum ada sejak undang-undang ini
mulai berlaku.
Dari narasumber ke tiga (3) yaitu bapak Drs.H. Wansamsi,M.M selaku
ketua PPID utama adapun pertanyaannya yaitu :
“Menurut saudara apakah pengangkatan Birokrat dan pembagian
kerja pada setiap bidang sudah tepat “?
Mengatakan pengangkatan birokrat dan pembagian kerja pada setiap
bidang belum tepat, karena yang seharusnya yang lebih berkompeten mengurusi
PPID ini, yang seharusnya mengurusi ini adalah bagian Humas dan Protokol,
Sekretariat Daerah Kota Tanjungpinang, Pejabat Pengelola informasi dan
dokumentasi (PPID) hanya membantu saja dalam menjalankan Implementasi UU
nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan publik ini. Pertanyaan selanjutnya soal
nomor sebelas yaitu :
“Apakah sudah sesuai dengan kemampuan Pegawai yang tersedia
dalam pelaksanaan Implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun
2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik pada Pemerintah Kota
Tanjungpinang”?
Mengenai kesesuaian dan kemampuan pegawai Pejabat Pengelola
informasi dan dokumentasi (PPID) menurutnya sudah sesuai hanya saja
kurangnya jumlah staf dan kualitas kerjanya yang kurang, lebih mengharapkan
penambahan sumber daya manusia yang lebih berkompeten sesuai dengan bidang
dan keahliannya. Berikut soal pertanyaan nomor dua belas (12) sebagai berikut :
“Menurut saudara apakah setiap pelaksanaan bidang yang
mengimplementasikan sudah diberi Insentif pada setiap bidang yang
mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008
Tentang Keterbukaan Informasi Publik”?
Dan untuk penerimaan insentif sampai dengan saat ini belum ada.
Selanjutnya kepada narasumber ke empat (4) bapak Abu Mansyur S.Sos
sebagai Sekretariat PPID Utama, adapun pertanyaan yang peneliti berikan yaitu :
“Menurut saudara apakah pengangkatan Birokrat dan pembagian
kerja pada setiap bidang sudah tepat “?
Menurutnya pembagian kerjanya sudah tepat, hanya saja cara
mengimplementasikannya saja yang masih kurang, kinerja pegawai yang lemah
dan tenaga pembantu yang kurang. Pada pertanyaan soal nomor sebelas sebagai
berikut :
“Apakah sudah sesuai dengan kemampuan Pegawai yang tersedia
dalam pelaksanaan Implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun
2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik pada Pemerintah Kota
Tanjungpinang”?
Untuk kemampuan pegawai menurut narasumber masing-masing bidang
berbeda-beda ada yang sesuai dan tidak sesuai, dan perlu pembenahan lebih baik
lagi berguna untuk mendukung kebijakan Undang-undang tesebut sesuai dengan
perundang-undangan yang berlaku. Dan berikut pertanyaan yang peneliti ajukan
di dalam wawancara pertanyaan soal nomor dua belas yaitu :
“Menurut saudara apakah setiap pelaksanaan bidang yang
mengimplementasikan sudah diberi Insentif pada setiap bidang yang
mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008
Tentang Keterbukaan Informasi Publik”?
Pada saat ini mengenai insentif tidak ada sejak diberlakukannya Undang-
Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi tahun 2014 lalu.
Pada narasumber ke lima (5) yaitu bapak Samsudi S,Sos sebagai Bidang
penyelesaian Sengketa Informasi selaku Kabag Hukum dari pertanyaan mengenai
pengangkatan birokrat dan pembagian kerja pada setiap bidang, adapun detail
pertanyaannya sebagai berikut :
“Menurut saudara apakah pengangkatan Birokrat dan pembagian
kerja pada setiap bidang sudah tepat “?
Menurut pendapat narasumber belum tepat, dikarenakan menurut buku
panduan dari Kemendagri mengenai pelaksanaan Pejabat Pengelola informasi dan
dokumentasi (PPID) di Daerah, sebaiknya bagian Humas lah yang merupakan
Pejabat Pengelola informasi dan dokumentasinya. Namun tidak terlaksana
sebagaimana yang diharapkan, pembagian kerja dan pelimpahan wewenang sudah
diberikan namun pelaksaannya saja yg masih berlum berjalan. Berikut pertanyaan
soal nomor sebelas yaitu:
“Apakah sudah sesuai dengan kemampuan Pegawai yang tersedia
dalam pelaksanaan Implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun
2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik pada Pemerintah Kota
Tanjungpinang”?
Kemampuan pegawai yang tersedia didalam pelaksanaan implementasi
Undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan publik pada
Pemerintah Kota Tanjungpinang menurutnya sudah sesuai, hanya perlu
ditingkatkan kembali lagi cara kinerja Pegawai dan kualitas bekerjanya. Dan pada
pertanyaan soal nomor dua belas dapat dilihat sebagai berikut :
“Menurut saudara apakah setiap pelaksanaan bidang yang
mengimplementasikan sudah diberi Insentif pada setiap bidang yang
mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008
Tentang Keterbukaan Informasi Publik”?
Adapun jawaban dari narasumber menurutnya untuk masalah insentif
belum ada diterima dan tidak ada sejak undang-undang ini diberlakukan.
Selanjutnya wawancara tertuju ke narasumber ke enam (6) yaitu bapak
Teguh Amanto, SE, MM sebagai Bidang pengolah data dan Dokumentasi pada
pertanyaan soal nomor sepuluh (10) dapat dilihat sebagai berikut :
“Menurut saudara apakah pengangkatan Birokrat dan pembagian
kerja pada setiap bidang sudah tepat “?
Dari jawaban narasumber, menurutnya pengangkatan birokrat dan
pembagian kerja pada setiap bidang sudah tepat, tetapi masih saja kurang sumber
daya manusianya sehingga sosialisasi kurang berjalan dengan maksimal dan tidak
efektif. Undang-undang yang dibuat jadi terlihat sia-sia. Berikut dibawah ini
pertanyaan soal nomor sebelas yaitu :
“Apakah sudah sesuai dengan kemampuan Pegawai yang tersedia
dalam pelaksanaan Implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun
2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik pada Pemerintah Kota
Tanjungpinang”?
Dari jawaban narasumber, menurutnya belum tepat / belum sesuai jabatan
dan pelimpahan wewenang yang sudah diberikan namun didalam menjalankan
dan mensosialisasikan Undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan
publik ini belum jelas dan tidak berjalan sebagaimana harapan masyarakat Kota
Tanjungpinang. Dan soalan nomor dua belas dapat kita lihat pertanyaan sebagai
berikut :
“Menurut saudara apakah setiap pelaksanaan bidang yang
mengimplementasikan sudah diberi Insentif pada setiap bidang yang
mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008
Tentang Keterbukaan Informasi Publik”?
Dari jawaban narasumber,mengatakan masalah insentif belum ada dan
belum menerima sejak diberlakukannya undang-undang nomor 14 tahun 2008
tentang keterbukaan publik tahun 2014.
Dari apa yang peneliti lihat mengenai faktor Disposisi / sikap peneliti
melihat adanya kekurangan didalam pembagian kerja dan pengangkatan birokrat
Pengangkatan birokrat yaitu pengangkatan atau pegawai yang menduduki,
membidangi jabatan pelaksana kebijakan untuk mengimplementasikan Undang-
undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Namun untuk
penerapannya belum sesuai, banyaknya jabatan yang diberikan kepada staf dan
tidak dijalankan sesuai dengan tugas yang diberi, kemampuan pegawai dan
jabatan yang diberi tidak dijalankan dengan baik,kurang pahamnya pejabat pada
Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) tentang Undang-undang Keterbukaan
Informasi Publik, ketersediaan staf pembantu kurang, kinerja yang lemah dan
kemampuan dalam menjalankan Implementasi tersebut dibilang lamban dan tidak
terarah dengan baik. Kurang nya sumber pendorong dalam melaksanakan
Implementasi tersebut seperti : Insentif yaitu berupa pemberian honor kerja yang
memadai kepada petugas pengelola informasi dan dokumentasi (PPID),
kurangnya sumber daya manusia (SDA), Tata gedung/kantor tersendiri tidak satu
atap dengan kantor komunikasi Udara.
4. Struktur Birokrasi
Struktur birokrasi berkenaan dengan kesesuai organisasi birokrasi yang
menjadi penyelenggara implementasi kebijakan publik. Tantangannya adalah
bagaimana agar tidak terjadi fragmentasi birokrasi karena struktur ini menjadikan
proses implementasi menjadi jauh dari efektif.
Dalam implementasi kebijakan, struktur organisasi mempunyai peranan
yang penting. Salah satu dari aspek struktur organisasi adalah adanya prosedur
operasi yang standar (SOP). Fungsi dari SOP menjadi pedoman bagi setiap
implementor dalam bertindak.
Pada pembahasan kali ini peneliti akan membahas hasil dari wawancara
kepada enam (6) Narasumber dari pegawai Pejabat Pengelola informasi dan
dokumentasi (PPID) adapun pertanyaan yang berkaitan dengan Struktur Birokrasi
yaitu pertanyaan nomor tiga belas (13) sampai dengan nomor empat belas (14)
adapun narasumber pertama yaitu Aprinaldi, S.Kom sebagai PPI (Pengelola
Publikasi), pada pertanyaan nomor tiga belas mengenai struktur birokrasi yaitu
sebagai berikut :
“Menurut saudara apakah petunjuk teknis Dokumen tentang
keterbukaan informasi publik sudah tersedia dikantor anda”?
Mengenai proses dokumen tentang keterbukaan informasi publik yang
tersedia di kantor Pejabat Pengelola informasi dan dokumentasi (PPID)
menurutnya sudah tersedia, namun perlu adanya penjelasan yang lebih detail
sehingga lebih mudah dimengerti oleh staf maupun masyarakat yang datang saat
meminta informasi mengenai keterbukaan publik. Pada pertanyaan di soal emapt
belas sebagai berikut :
“Menurut saudara bagaimanakah keseragaman tentang kebijakan
Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan
Informasi Publik yang dilakukan oleh instansi terkait”?
Untuk jawaban dari pertanyaan diatas mengenai keseragaman tentang
kebijakan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan
Informasi Publik oleh instansi terkait menurutnya belum seragam, perlu adanya
pembenahan dari instansi terkait didalam mengimplementasikan undang-undang
nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik ini.
Pada wawancara selanjutnya dari narasumber ke dua (2) yaitu Ivan
kurniawan sebagai Bidang pelayanan dan pengelolaan informasi, pertanyaan soal
nomor tiga belas, adapun pertanyaannya sebagai berikut :
“Menurut saudara apakah petunjuk teknis Dokumen tentang
keterbukaan informasi publik sudah tersedia dikantor anda”?
Petunjuk teknis pada proses dokumen tentang keterbukaan informasi
publik sudah tersedia dikantor Pejabat Pengelola informasi dan dokumentasi
(PPID) menurutnya sudah ada, namun perlu adanya petunjuk teknis yang lebih
jelas agar staf yang bekerja lebih mengerti tentang tugas dan fungsinya masing-
masing agar Implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang
Keterbukaan Informasi Publik dapat berjalan dengan apa yang diharapkan
masyarakat Kota Tanjungpinang. Pada pertanyaan berikutnya mengenai
keseragaman tentang kebijakan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 dapat
dilhat pada soal nomor empat belas sebagai berikut :
“Menurut saudara bagaimanakah keseragaman tentang kebijakan
Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan
Informasi Publik yang dilakukan oleh instansi terkait”?
Oleh instansi terkait menurutnya masih belum seragam, dikarenakan
kurangnya koordinasi antara instansi terkait, dan banyaknya instansi terkait yang
belum mengerti dan paham tentang keterbukaan informasi publik.
Selanjutnya, peneliti mewawancari narasumber ke tiga (3) Ketua PPID
utama yaitu bapak Drs.H. Wansamsi, M.M adapun pertannyaannya sebagai
berikut :
“Menurut saudara apakah petunjuk teknis Dokumen tentang
keterbukaan informasi publik sudah tersedia dikantor anda”?
Narasumber menjawab, menurutnya petunjuk teknis proses dokumen
tentang keterbukaan informasi publik sudah tersedia dikantor Pejabat Pengelola
informasi dan dokumentasi (PPID) sudah ada sesuai dengan Standar Operasional
Prosedur (SOP). Pada soalan nomor dua belas dapat dilhat pertanyaannya
dibawah ini :
“Menurut saudara bagaimanakah keseragaman tentang kebijakan
Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan
Informasi Publik yang dilakukan oleh instansi terkait”?
Dalam hal keseragaman tentang kebijakan Undang-Undang Nomor 14
Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik masih belum seragam karena
dari instansi terkait masih belum mengerti tugas yang diberi untuk menjalankan
kebijakan tersebut.
Pada Jawaban yang tidak jauh berbeda di wawancara selanjutnya pada
narasumber ke empat (4) yaitu bapak Abu manyur S.Sos jabatan sebagai
sekretaris Pejabat Pengelola informasi dan dokumentasi (PPID) utama, berikut
pertanyaa yang telah teliti beri pada soal nomor tiga belas sebagai berikut :
“Menurut saudara apakah petunjuk teknis Dokumen tentang
keterbukaan informasi publik sudah tersedia dikantor anda”?
Jawaban dari narasumber sudah ada proses dokumen tentang keterbukaan
informasi publik sudah tersedia dikantor Pejabat Pengelola informasi dan
dokumentasi sudah ada sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP)
namun untuk mengimplementasikan saja yang masih belum berjalan dengan baik,
perlu adanya penambahan Sumber daya manusia nya agar dapat membantu
pemohon yang datang untuk memperoleh kesempatan mengetahui informasi
publik baik itu melalui website ataupun datang langsung ke kantor Pejabat
Pengelola informasi dan dokumentasi (PPID) Kota Tanjungpinang. Untuk
pertanyaan selanjutnya nomor empat belas yaitu :
“Menurut saudara bagaimanakah keseragaman tentang kebijakan
Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan
Informasi Publik yang dilakukan oleh instansi terkait”?
Dilihat dari jawaban dari narasumber, menurutnya keseragaman yang
terjadi pada instansi terkait sudah baik dan perlu dibenahi untuk menjadi yang
lebih baik dalam menampikan keterbukaan informasi publik yang transparan dan
jelas pada masyarakat Kota Tanjungpinang.
Selanjutnya pada wawancara ke lima (5) yaitu bersama Bapak Samsudi
S.Sos sebagai bidang penyelesaian sengketa informasi/Kabag Hukum. adapun
pertanyaan pada nomor tiga belas sebagai berikut :
“Menurut saudara apakah petunjuk teknis Dokumen tentang
keterbukaan informasi publik sudah tersedia dikantor anda”?
Menurutnya dokumen tentang keterbukaan informasi publik sudah tersedia
dikantor Pejabat Pengelola informasi dan dokumentasi (PPID) sudah ada sesuai
dengan Standar Operasional Prosedur (SOP), namun didalam penerapannya saja
yang masih kurang, didalam melayani pemohon informasi yang datang kekantor
maupun pemohon infomasi yang hadir melalui website Pemerintah Kota
Tanjungpinang. Berikut dibawah ini pertanyaan soalan nomor empat belas,
adapun pertanyaannya sebagai berikut:
“Menurut saudara bagaimanakah keseragaman tentang kebijakan
Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan
Informasi Publik yang dilakukan oleh instansi terkait”?
Narasumber menjawab dari pertanyaan diatas dia mengatakan bahwa
keseragaman masih kurang, diakibatkan dari kurangnya sosialisasi dari instansi
terkait.
Selanjutnya pada Narasumber yang ke enam (6) yaitu bapak Teguh
Amanto, SE,MM jabatan sebagai Pengolahan Data dan Dokumentasi. Adapun
soalan yang diajukan peneliti sebagai berikut :
“Menurut saudara apakah petunjuk teknis Dokumen tentang
keterbukaan informasi publik sudah tersedia dikantor anda”?
Menurutnya sudah ada proses dokumen tentang keterbukaan informasi
publik dan tersedia dikantor Pejabat Pengelola informasi dan dokumentasi (PPID)
sesuai dengan Standar Operasional Prosedur(SOP), dipastikan lagi agar Standar
Operasional Prosedur (SOP) berjalan dengan seiring pemohon informasi berguna
memberikan pelayanan yang maksimal kepada pemohon informasi publik dan
sebagai suatu keharusan masyarakat Kota Tanjungpinang dalam memantau
kinerja dan perkembangan Pemerintah Kota Tanjungpinang. Pada pertanyaan
selanjutnya soalan nomor empat belas yaitu :
“Menurut saudara bagaimanakah keseragaman tentang kebijakan
Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan
Informasi Publik yang dilakukan oleh instansi terkait”?
Hasil jawaban dari narasumber Mengenai keseragaman tentang kebijakan
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik
oleh instansi terkait menurutnya belum menyeluruh dan masih belum seragam
dikarenakan kurangnya sosialisasi dari instansi terkait.
Dari yang peneliti lihat menurut peneliti mengenai teknis proses dokumen
pada kantor Pejabat Pengelola informasi dan dokumentasi(PPID) Kota
Tanjungpinang) sudah memiliki Standar Operasional Prosedur(SOP) namun
penerapan implementasi undang–undang tersebut yang masih perlu dibenahi
dilakukan sesuai kebutuhan oleh pemohon informasi publik tanpa menunggu
waktu yang lama dalam mendapatkan informasi yang diinginkan sesuai keperluan
pemohon informasi. Dan mendapatkan informasi yang jelas secara transparan dan
terbuka. Implementasi sering dianggap hanya merupakan pelaksanaan dari apa
yang telah diputuskan oleh Legislatif atau para pengambil keputusan seakan-akan
tahapan ini kurang berpengaruh.
Pada kenyataannya tahapan Implementasi sangat penting karena dalam
suatu kebijakan tidak akan berarti apa-apa jika tidak dilaksanakan dengan baik
dan tepat. agar suatu kebijakan yang dilaksanakan secara maksimal akan dapat
mencapai tujuan kebijakan itu sendiri.
BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan Berdasarkan dari teori yang peneliti ambil mengenai Implementasi
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik
pada Pemerintah Kota Tanjungpinang) yang telah peneliti lakukan dengan
dilaksanakannya metode penelitian jenis penelitian berisfat kualitatif dengan
menguji teori-teori yang bersangkutan. Kini telah mendapat jawaban dari
responden sebagai bentuk jawaban dan dapat dipertanggung jawabkan, ada pun
kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini.
Untuk itu dilakukannya proses observasi, wawancara dan dokumentasi
bertujuan untuk dari teori mengetahui hasil pada teori model Edward III
(Agustino,L.149-154.2012) untuk memperhatikan empat isi pokok agar
Implementasi kebijakan menjadi efektif.
Adapun kesimpulan yang peneliti dapat dari hasil wawancara tersebut
yaitu antara lain :
1. Dari faktor Komunikasi yaitu :
a) Lemahnya sosialisasi dalam menjalankan implementasi undang-
undang no.14 tahun 2008 tentang ketebukaan publik.
b) Lemahnya sistem manajemen informasi di kantor Pejabat
Pengelola informasi dan dokumentasi (PPID) di Pemerintah kota
Tanjungpinang.
c) lemahnya kinerja Staf Pejabat Pengelola informasi dan
dokumentasi (PPID) di Pemerintah kota Tanjungpinang.
d) Terbatasnya sumber daya manusia pada kantor Pejabat Pengelola
informasi dan dokumentasi (PPID) kota Tanjungpinang.
e) lemahnya Transparasi publik pada masyarakat awam
2. Dari faktor Sumber-sumber
a) Lemahnya informasi terhadap aktivitas dan output kinerja pada
Pejabat Pengelola informasi dan dokumentasi (PPID) di
Pemerintah kota Tanjungpinang.
b) Terbatasnya fasilitas pendukung didalam kantor Pejabat Pengelola
informasi dan dokumentasi (PPID) kota Tanjungpinang.
3. Dari faktor Sikap/Disposisi
a) Ketidaktepatan pengangkatan birokrat dalam pembagian kerjanya.
b) Ketidaksesuaian staf dalam menjalankan Implementasi ini, tidak
berjalan dengan baik masih dibawah standart.
c) Tidak adanya tambahan insentif dalam menjalankan Implementasi
ini, sehingga ketertarikan staf yang menjalankan tugas tidak
berfungsi dengan baik.
4. Dari faktor Struktur Birokrasi
a) Kurang tertatanya aliran informasi di lingkungan badan publik itu
sendiri.
b) Ketidakseragaman dari instansi terkait karena masih belum
mengertinya tentang keterbukaan informasi publik.
B. Saran
1. Perlunya penambahan staf / sumber daya manusia agar lebih
meningkatkan kualitas khususnya di Pejabat Pengelola informasi dan
dokumentasi (PPID).
2. Penambahan kantor tersendiri tanpa bergabung dengan kantor Komunikasi
udara untuk kantor Pejabat Pengelola informasi dan dokumentasi (PPID)
kota Tanjungpinang.
3. Meningkatkan Kinerja pegawai yang diberikan jabatan dalam menjalankan
tugas Implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang
Keterbukaan Informasi Publik pada Pemerintah Kota Tanjungpinang.
4. Perlunya penambahan fasilitas pelengkap antara lain : komputer, wifi,
kantor tersendiri, keterlengkapan dokumen yang lengkap untuk
menjalankan Implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008
Tentang Keterbukaan Informasi Publik pada Pemerintah Kota
Tanjungpinang.
DAFTAR PUSTAKA
A. Buku-buku Agustino,L.2012.Dasar-dasar Kebijakan Publik.Bandung.Alfabeta
Budiardjo.M.2008.Dasar-dasar ilmu politik.Jakarta.PT gramedia pustaka utama.
Effendy, Khasan.2009. Pengembangan Organisasi Moratorium dan Morbitarium
Pemekaran. Bandung.CV.Indra Prahasta.
Noor.J.2012.Metodologi Penelitian.Jakarta.Kencana Prenada Media Group.
Nugroho.Riant.2012.Public policy (cetakan ke-4 ).Jakarta.Gramedia.
Pasolong,Harbani. 2008.Teori Administrasi Publik.Bandung.Alfabeta.
Silalahi,U.2009.Metode Penelitian Sosial.Bandung.Refika Aditama.
Silalahi,U.2002.Pemahaman praktis asas-asas manajemen.Bandung.CV Mandar
Maju.
Steiner,G.A.dan Miner, J.B.1997.Kebijakan dan Strategi Manajemen Edisi
Kedua.Jakarta.Penerbit Erlangga.
Suharto, Edi.2008.Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik. Bandung. Alfabeta
Syafiie, Inu Kencana.2007.Manajemen Pemerintah.Jakarta.PT.Perca.
Winarno. Budi.2012.Kebijakan Publik (cetakan ke-1).Yogyakarta.PT buku Seru.
B. Undang-undang
Data Sekretaris PPID kota Tanjungpinang dalam Laporan Peraturan pembentukan
Pejabat pengelola informasi dan dokumentasi.2014.Tanjungpinang
Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan
Informasi Publik.2010.Tanjungpinang
Peraturan Walikota Tanjungpinang No 29 tahun 2014 tentang pengelolaan
Pelayanan Informasi Publik.2014.Tanjungpinang
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan
Publik.2008.Tanjungpinang
C. Internet
http://ppid.kpu.go.id/?idkpu=2172&idmenu= profile&idmenu2=ppid 14 maret
2016 jam 09:20)
http://kip.kepriprov.go.id/index.php/profil).
(http://www.indonbiu.com/2009/07/definisi-pendidikan-secara-umum.html)
Diakses : tanggal 14 mei 2016 Pukul 19:25
http://nazaki-nashir.blogspot.co.id/
Diakses : Tanggal 12 juni 2016 pukul 21:00
Rakornas PPID Tahun 2013, http://www.kemdagri.go.id