peran legislatif daerah
TRANSCRIPT
![Page 1: Peran Legislatif Daerah](https://reader035.vdocuments.site/reader035/viewer/2022070516/587243851a28ab102f8b80a1/html5/thumbnails/1.jpg)
PERAN LEGISLATIF DAERAH
DEDDY S. BRATAKUSUMAH, PhD(STAF AHLI MENPAN&RB BIDANG PEMERINTAHAN DAN OTONOMI
DAERAH)[email protected]
0816968367
2010
![Page 2: Peran Legislatif Daerah](https://reader035.vdocuments.site/reader035/viewer/2022070516/587243851a28ab102f8b80a1/html5/thumbnails/2.jpg)
UPAYA NEGARA(GOVERNANCE)
CITA CITA BANGSA BERNEGARA
KEHENDAK RAKYAT
UUD 1945
PEMERINTAH
MASYARAKAT
SWASTA
RENCANA
ALUR PIKIR KEDAULATAN RAKYAT
![Page 3: Peran Legislatif Daerah](https://reader035.vdocuments.site/reader035/viewer/2022070516/587243851a28ab102f8b80a1/html5/thumbnails/3.jpg)
PELAKSANAAN KEDAULATAN RAKYAT
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DEWAN PERWAKILAN DAERAH
MPR
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH
KERAKYATAN YANG DIPIMPIN OLEH HIKMAT KEBIJAKSANAAN DALAM PERMUSYAWARATAN/ PERWAKILAN
PRINSIP
![Page 4: Peran Legislatif Daerah](https://reader035.vdocuments.site/reader035/viewer/2022070516/587243851a28ab102f8b80a1/html5/thumbnails/4.jpg)
DEFINISI “PERWAKILAN”
REPRESENTATION IS:A RELATIONSHIP THROUGH WHICH AN INDIVIDUAL OR GROUP STANDS FOR, OR ACTS ON BEHALF OF, A LARGER BODY OF PEOPLE
(HEYWOOD, 2002)
![Page 5: Peran Legislatif Daerah](https://reader035.vdocuments.site/reader035/viewer/2022070516/587243851a28ab102f8b80a1/html5/thumbnails/5.jpg)
(1)PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN DIPILIH LANGSUNG OLEH RAKYAT DALAM SATU PAKET,
(2)MPR TERDIRI DARI ANGGOTA DPD DAN DPR,
(3)JABATAN PRES DAN WAPRES BERSIFAT TETAP WAKTU (FIXED TERM),SEHINGGA TIDAK BISA DIBERHENTIKAN DITENGAH JALAN, KECUALI MELANGGAR HUKUM DAN BERHIANAT,
(4)MPR TIDAK LAGI MEMBUAT GBHN,
(5) SITEM PEMERINTAHAN PRESIDENSIAL MURNI.
PERUBAHAN PERUBAHAN DALAM UUD 45
![Page 6: Peran Legislatif Daerah](https://reader035.vdocuments.site/reader035/viewer/2022070516/587243851a28ab102f8b80a1/html5/thumbnails/6.jpg)
MENURUT PERUBAHAN KEDUA UUD 1945
PASAL 18 AYAT (1)
NEGARAKESATUAN
R.IDAERAH
PROPINSI
DAERAHKABUPATEN
DAERAHKOTA
MENGATUR DAN MENGURUS SENDIRI URUSAN PEMERINTAHAN SESUAI :
- ASAS OTONOMI
- PEMBANTUAN
![Page 7: Peran Legislatif Daerah](https://reader035.vdocuments.site/reader035/viewer/2022070516/587243851a28ab102f8b80a1/html5/thumbnails/7.jpg)
DISTRIBUSI URUSAN PEMERINTAHAN
DEKONSENTRASIPEMERINTAH
ADMINISTRATIF / WILAYAH
• KANWIL• KANDEP
PEMERINTAH PUSAT
DELEGASI
• OTORITA
DAERAH OTONOM
PROPINSI KABUPATEN/ KOTA
DESENTRALISASI
PRIVATISASI
• SWASTA MURNI• KEMITRAAN
![Page 8: Peran Legislatif Daerah](https://reader035.vdocuments.site/reader035/viewer/2022070516/587243851a28ab102f8b80a1/html5/thumbnails/8.jpg)
KRITERIA URUSAN PEMERINTAHAN
1.EXTERNALITASSIAPA KENA DAMPAK (MANFAAT DAN BIAYA)
2.AKUNTABILITASYANG BERWENANG MENGURUS ADALAH TINGKATAN PEMERINTAHAN YANG PALING DEKAT DENGAN DAMPAK TERSEBUT
3.EFISIENSIMEMEPERHATIKAN SKALA EKONOMI DAN CAKUPAN PELAYANAN
![Page 9: Peran Legislatif Daerah](https://reader035.vdocuments.site/reader035/viewer/2022070516/587243851a28ab102f8b80a1/html5/thumbnails/9.jpg)
(1) PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI, KAB, DAN KOTA MENGATUR DAN MENGURUS SENDIRI URUSAN PEMERINTAHAN MENURUT AZAS OTONOMI DAN TUGAS PEMBANTUAN,
(2) PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI, KAB, DAN KOTA MEMILIKI DPRD YANG ANGGOTA-ANGGOTANYA DIPILIH MELALUI PEMILU,
(3) GUB, BUPATI DAN WALIKOTA MASING-MASING SEBAGAI KEPALA PEMERINTAH DAERAH PROV, KAB, DAN KOTA DIPILIH SECARA DEMOKRATIS,
(4) PEMERINTAHAN DAERAH MENJALANKAN OTONOMI SELUAS-LUASNYA, KECUALI URUSAN PEMERINTAHAN YANG OLEH UU DITENTUKAN SEBAGAI URUSAN PEMERINTAH PUSAT,
(5) PEMERINTAHAN DAERAH BERHAK MENETAPKAN PERDA DAN PERATURAN PERATURAN LAIN UNTUK MELAKSANAKAN OTONOMI DAN TUGAS PEMBANTUAN,
(4) SUSUNAN DAN TATA CARA PENYELENGGARAAN PEMDA DIATUR DALAM UU
PERUBAHAN PASAL 18 UUD 45
![Page 10: Peran Legislatif Daerah](https://reader035.vdocuments.site/reader035/viewer/2022070516/587243851a28ab102f8b80a1/html5/thumbnails/10.jpg)
PENYELENGARA PEMERINTAHAN DAERAH
PEMERINTAHAN DAERAH
PEMERINTAH DAERAHDEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH
KEPALA DAERAH
PERANGKAT DAERAH
PIMPINANKOMISI
PAN - MUSPAN - GAR
BADAN KEHORMATAN
![Page 11: Peran Legislatif Daerah](https://reader035.vdocuments.site/reader035/viewer/2022070516/587243851a28ab102f8b80a1/html5/thumbnails/11.jpg)
PENYELENGGARA PEMERINTAHAN DAERAH
1. DPRD DAN PEMERINTAH DAERAH2. PERANGKAT DAERAH
- PROVINSI: SETDA, SETDPRD, DINAS, LEMBAGA
- KAB/KOTA: SETDA, SETDPRD, DINAS, LEMBAGA, KECAMATAN,KELURAHAN
![Page 12: Peran Legislatif Daerah](https://reader035.vdocuments.site/reader035/viewer/2022070516/587243851a28ab102f8b80a1/html5/thumbnails/12.jpg)
• LEGISLASIMEMBENTUK PERATURAN DAERAH BERSAMA KEPALA DAERAH
• ANGGARANMENYUSUN DAN MENETAPKAN APBD BERSAMA DENGAN PEMERINTAH DAERAH
• PENGAWASANMELAKUKAN PENGAWASAN TERHADAP PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG, PERATURAN DAERAH, DAN KEPUTUSAN KEPALA DAERAH SERTA KEBIJAKAN YANG DITETAPKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH
FUNGSI DPRD
![Page 13: Peran Legislatif Daerah](https://reader035.vdocuments.site/reader035/viewer/2022070516/587243851a28ab102f8b80a1/html5/thumbnails/13.jpg)
• MEMBENTUK PERDA YANG DIBAHAS DENGAN KEPALA DAERAH UNTUK MENDAPAT PERSETUJUAN BERSAMA
• MEMBAHAS DAN MENYETUJUI RANCANGAN PERDA TENTANG APBD BERSAMA DENGAN KEPALA DAERAH
• MELAKSANAKAN PENGAWASAN TERHADAP PELAKSANAAN PERDA DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAINNYA, PERATURAN KEPALA DAERAH, APBD, KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MELAKSANAKAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH, DAN KERJASAMA INTERNATIONAL DI DAERAH
• MENGUSULKAN PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DAERAH/WAKIL KEPALA DAERAH
• MEMILIH WAKIL KEPALA DAERAH DALAM HAL TERJADI KEKOSONGAN JABATAN WAKIL KEPALA DAERAH
TUGAS DAN WEWENANG DPRD
![Page 14: Peran Legislatif Daerah](https://reader035.vdocuments.site/reader035/viewer/2022070516/587243851a28ab102f8b80a1/html5/thumbnails/14.jpg)
• MEMBERIKAN PENDAPAT DAN PERTIMBANGAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH TERHADAP RENCANA PERJANJIAN INTERNATIONAL DI DAERAH
• MEMBERIKAN PERSETUJUAN TERHADAP RENCANA KERJASAMA INTERNATIONAL YANG DILAKUKAN OLEH PEMDA
• MEMINTA LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DAERAH DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
• MEMBENTUK PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KEPALA DAERAH
• MELAKUKAN PENGAWASAN DAN MEMINTA LAPORAN KPUD DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH
• MEMBERIKAN PERSETUJUAN TERHADAP RENCANA KERJASAMA ANTAR DAERAH DAN DENGAN PIHAK KETIGA YANG MEMBEBANI MASYARAKAT DAN DAERAH
![Page 15: Peran Legislatif Daerah](https://reader035.vdocuments.site/reader035/viewer/2022070516/587243851a28ab102f8b80a1/html5/thumbnails/15.jpg)
PROSES PERATURAN DAERAH
KEBIJAKANDARI SISI
TEKNOKRATIS
KEBIJAKANDARI SISI
POLITIS
KESEPAKATAN
DISTORSI
PERATURAN DAERAH
![Page 16: Peran Legislatif Daerah](https://reader035.vdocuments.site/reader035/viewer/2022070516/587243851a28ab102f8b80a1/html5/thumbnails/16.jpg)
PERDA YANG BAIK
* SEGI EKONOMI, PALING EFISIEN* SEGI POLITIS, PALING BISA DITERIMA* SEGI ADMINISTRASI, PALING BISA DILAKSANAKAN* SEGI ETIS FILOSOFIS, TIDAK BERTENTANGAN DENGAN NILAI-NILAI SOSIAL BUDAYA
![Page 17: Peran Legislatif Daerah](https://reader035.vdocuments.site/reader035/viewer/2022070516/587243851a28ab102f8b80a1/html5/thumbnails/17.jpg)
• INTERPELASIMEMINTA KETERANGAN KEPADA KEPALA DAERAH MENGENAI KEBIJAKAN PEMDA YANG PENTING DAN STRATEGIS SERTA BERDAMPAK LUAS PADA KEHIDUPAN MASYARAKAT, DAERAH, DAN NEGARA
• ANGKETMELAKUKAN PENYELIDIKAN TERHADAP KEBIJAKAN KEPALA DAERAH YANG PENTING DAN STRATEGIS SERTA BERDAMPAK LUAS PADA KEHIDUPAN MASYARAKAT, DAERAH, DAN NEGARA YANG DIDUGA BERTENTANGAN DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
• MENYATAKAN PENDAPATMENYATAKAN PENDAPAT TERHADAP KEBIJAKAN KEPALA DAERAH ATAU MENGENAI KEJADIAN LUAR BIASA YANG TERJADI DIDAERAH DISERTAI DENGAN REKOMENDASI PENYELESAIANNYA ATAU SEBAGAI TINDAK LANJUT PELAKSANAAN HAK INTERPELASI DAN HAK ANGKET
HAK DPRD
![Page 18: Peran Legislatif Daerah](https://reader035.vdocuments.site/reader035/viewer/2022070516/587243851a28ab102f8b80a1/html5/thumbnails/18.jpg)
• MENGAJUKAN RANCANGAN PERDA,• MENGAJUKAN PERTANYAAN,• MENYAMPAIKAN USUL DAN PENDAPAT,• MEMILIH DAN DIPILIH,• MEMBELA DIRI,• IMUNITAS,• PROTOKOLER, • KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF
HAK ANGGOTA DPRD
![Page 19: Peran Legislatif Daerah](https://reader035.vdocuments.site/reader035/viewer/2022070516/587243851a28ab102f8b80a1/html5/thumbnails/19.jpg)
• MENGAMALKAN PANCASILA, MELAKSANAKAN UUD NEGARA RI TAHUN 1945, DAN MENAATI SEGALA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
• MELAKSANAKAN KEHIDUPAN DEMOKRASI DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH
• MEMPERTAHANKAN DAN MEMELIHARA KERUKUNAN NASIONAL SERTA KEUTUHAN NKRI
• MEMPERJUANGKAN PENINGKATAN KESEJAHTERAAN RAKYAT DIDAERAH
• MENYERAP, MENAMPUNG, MENGHIMPUN, DAN MENINDAK LANJUTI ASPIRASI MASYARAKAT
KEWAJIBAN ANGGOTA DPRD
![Page 20: Peran Legislatif Daerah](https://reader035.vdocuments.site/reader035/viewer/2022070516/587243851a28ab102f8b80a1/html5/thumbnails/20.jpg)
• MENDAHULUKAN KEPENTINGAN NEGARA DIATS KEPENTINGAN PRIBADI, KELOMPOK, DAN GOLONGAN
• MEMBERIKAN PERTANGGUNGJAWABAN ATAS TUGAS DAN KINERJANYA SELAKU ANGGOTA DPRD SEBAGAI WUJUD TANGGUNG JAWAB MORAL DAN POLITIS TERHADAP DAERAH PEMILIHANNYA
• MENAATI PERATURAN TATA TERTIB, KODE ETIK, SUMPAH/JANJI ANGGOTA DPRD
• MENJAGA NORMA DAN ETIKA DALAM HUBUNGAN KERJA DENGAN LEMBAGA TERKAIT
![Page 21: Peran Legislatif Daerah](https://reader035.vdocuments.site/reader035/viewer/2022070516/587243851a28ab102f8b80a1/html5/thumbnails/21.jpg)
LARANGAN & PEMBERHENTIAN ANGGOTA DPRD
LARANGAN PEMBERHENTIAN
DILARANG RANGKAP JABATAN: PJ LAINNYA, HAKIM, PNS, TNI/POLRI/PJ BUMN/BUMD
DILARANG MELAKUKAN PEKERJAAN: PJ STRUKTURAL, AK PUBLIK, ADVOKAT, NOTARIS, DOKTER PRAKTEK
DILARANG KKN
BERHENTI DIBERHENTIKAN
1. MENINGGAL DUNIA2. MENGUNDURKAN DIRI3. DIUSULKAN OLEH
PARPOL YANGBERSANGKUTAN
1. BERHALANGAN TETAP2. TIDAK LG MEMENH SYARAT3. MELANGGAR SUMPAH/JANJI4. TAK MELAKSANAKAN KEWAJIBAN5. MELANGGAR LARANGAN DINYATAKAN BERSALAH TELAH BERKEKUATAN HUKUM TETAP
MELALUI BADAN KEHORMATAN
PARIPURNA DPRD PIMPINAN DPRD PERESMIAN PEMBERHENTIAN MENDAGRI/GUB
LARANGAN DAN PEMBERHENTIAN
![Page 22: Peran Legislatif Daerah](https://reader035.vdocuments.site/reader035/viewer/2022070516/587243851a28ab102f8b80a1/html5/thumbnails/22.jpg)
BAGAN PERENCANAAN DAERAH MULAI 2005
20 TAHUN 5 TAHUN TAHUNAN
VISI/MISI/PROGRAM KEPDA
RPJP DAERAH
RPJMD RKPD
RENSTRA SKPD
RENJA SKPD
RKA SKPD
APBD
RPJP
RPJM
RKP
![Page 23: Peran Legislatif Daerah](https://reader035.vdocuments.site/reader035/viewer/2022070516/587243851a28ab102f8b80a1/html5/thumbnails/23.jpg)
LATAR BELAKANG PENGATURAN KEUANGAN DAERAH
UUPEMERINTAHAN
DAERAH
TRANSPARANSI & AKUNTABILITAS
PENGELOLAAN KEUDA(BAB VIII Psl 155 s.d Psl 194)
PELAYANAN PUBLIK
(Psl 13, 14 & 22)
UU PERIMBANGAN KEUANGANPUSAT DAN DAERAH
(Psl 163 ayat 2)
UU PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
POWER SHARING MONEY FOLLOWS FUNCTION
![Page 24: Peran Legislatif Daerah](https://reader035.vdocuments.site/reader035/viewer/2022070516/587243851a28ab102f8b80a1/html5/thumbnails/24.jpg)
PENGATURAN KEUANGAN DAERAH
1. PEMERINTAH DAERAH DILARANG MELAKUKAN PUNGUTAN DILUAR YANG TELAH DITETAPKAN UU (Psl 157 ayat (2))
2. ALOKASI / USULAN DAK DIKOORDINASIKAN OLEH GUBERNUR (Psl 162)
3. PEDOMAN PENGGUNAAN, SUPERVISI, MONITORING DAN EVALUASI ATAS BH-SDA, DAU DAN DAK DIATUR DALAM PERMENDAGRI (Psl 163 (1))
![Page 25: Peran Legislatif Daerah](https://reader035.vdocuments.site/reader035/viewer/2022070516/587243851a28ab102f8b80a1/html5/thumbnails/25.jpg)
PENGATURAN KEUANGAN DAERAH
4. PEMERINTAH DAERAH DAPAT MENERBITKAN OBLIGASI DAERAH (Psl 169 (2))
5. PEMBENTUKAN DANA CADANGAN (Psl 72)
6. MENDAGRI MELAKUKAN PENGENDALIAN DEFISIT ANGGARAN SETIAP DAERAH (Psl 175)
7. PEMERINTAH MENGEVALUASI RAPERDA APBD YANG TELAH DIBAHAS OLEH DPRD (Psl 185)
![Page 26: Peran Legislatif Daerah](https://reader035.vdocuments.site/reader035/viewer/2022070516/587243851a28ab102f8b80a1/html5/thumbnails/26.jpg)
PENGATURAN KEUANGAN DAERAH
8. PEMERINTAH DAERAH MENYAMPAIKAN RAPERDA APBD BERUPA LAPORAN KEUANGAN YANG TELAH DIPERIKSA BPK SELAMBAT-LAMBATNYA 6 BULAN SETELAH TA BERAKHIR (Psl 184 (1))
9. PENGATURAN TENTANG RAPERDA YANG TIDAK DISETUJUI DPRD
![Page 27: Peran Legislatif Daerah](https://reader035.vdocuments.site/reader035/viewer/2022070516/587243851a28ab102f8b80a1/html5/thumbnails/27.jpg)
1. PENATAAN SISTEM PERENCANAAN ANGGARAN DAERAH 2. PENATAAN STRUKTUR KELEMBAGAAN DAN KWALIFIKASI
SDM APARATUR DAERAH DI BIDANG PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
3. PENATAAN SISTEM PELAPORAN DAN PERTANGGUNG JAWABAN KEUANGAN DAERAH
4. PERLUNYA SOSIALISASI DAN BIMBINGAN TEKNIS DI BIDANG PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
5. SINKRONISASI DAN KONSISTENSI TERHADAPA PERUNDANG-UNDANGAN
6. KOORDINASI SECARA SINERGIS DENGAN DEPARTEMEN / KOMPONEN TERKAIT
IMPLIKASI PENGATURAN
![Page 28: Peran Legislatif Daerah](https://reader035.vdocuments.site/reader035/viewer/2022070516/587243851a28ab102f8b80a1/html5/thumbnails/28.jpg)
KEUANGAN DAERAH
KEUANGAN DAERAH
PAD DANA PERIMBANGAN
LAIN-LAIN
PAJAK DAERAH
RETRIBUSI DAERAH
PENGELOLAAN KEKAYAAN
DAERAH YANG DIPISAHKAN
LAIN-LAIN PAD
DANA BAGI HASIL
DANA ALOKASI UMUM
DANA ALOKASI KHUSUS
HIBAH
DANA DARURAT
PINJAMAN
![Page 29: Peran Legislatif Daerah](https://reader035.vdocuments.site/reader035/viewer/2022070516/587243851a28ab102f8b80a1/html5/thumbnails/29.jpg)
PERAN DAERAH DALAM PEMBANGUNAN
1. BERSIFAT FASILITATIF DAN KATALISTIK (TO STEER NOT TO
ROW)2. BERTINDAK EFISIEN
- MENINGKATKAN PELAYANAN- MENINGKATKAN AKUNTABILITAS- MENGURANGI HAMBATAN
BIROKRASI3. BERSIKAP TERBUKA
![Page 30: Peran Legislatif Daerah](https://reader035.vdocuments.site/reader035/viewer/2022070516/587243851a28ab102f8b80a1/html5/thumbnails/30.jpg)
PENUTUP
1. OTONOMI DAERAH ADALAH WAHANA BAGI PENYELENGGARA PEMERINTAH DALAM MENUNJUKAN KINERJA DALAM PEMBERDAYAAN DAN PELAYANAN MASYARAKAT SERTA PEMBANGUNAN
2. OTONOMI DAERAH MERUPAKAN AMANAT RAKYAT UNTUK TERCIPTANYA KEHIDUPAN YANG ADIL, MAKMUR DAN DEMOKRATIS
3. SEHINGGA PENYELENGGARA PEMERINTAHAN HARUS MENJADI EFISIEN, DEMOKRATIS, ASPIRATIF, RESPONSIF, TERBUKA DAN BERTANGGUNG JAWAB
![Page 31: Peran Legislatif Daerah](https://reader035.vdocuments.site/reader035/viewer/2022070516/587243851a28ab102f8b80a1/html5/thumbnails/31.jpg)
TERIMA KASIH