peran dinas tenaga kerja kabupaten bintan dalam...
TRANSCRIPT
PERAN DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN BINTAN DALAM
MENGURANGI ANGKA PENGANGGURAN DI WILAYAH KABUPATEN
BINTAN
(STUDI TERHADAP PP NOMOR 47 TAHUN 2007 TENTANG KAWASAN
PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BINTAN)
NASKAH PUBLIKASI
OLEH
HAOGOZARO TRILYANO HIA
NIM. 120565201084
PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL dan ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI
TANJUNGPINANG
2017
ABSTRAK
Pengangguran menjadi masalah terbesar pemerintah Indonesia yang harus segera dituntaskan, Badan
Pusat Statistik mencatat bahwa setidaknya terdapat 7.01 juta orang pengangguran di Indonesia,
sedangkan di Provinsi Kepulauan Riau terdapat7,69 persen pengangguran. Sehingga pemerintah
berupaya untuk membentuk suatu perataturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2007 tentang Kawasan
Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan. Yang dimana hal ini diharapkan dapat membuka
arus investasi ke kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Kabupaten Bintan dan juga dapat
membua lapangan pekerjaan dikawasan tersebut.
Tujuan dari penelitian ini adalah melihat bagaimana peran Dinas Tenagakerja mengurangi angka
pegangguran di Kabupaten Bintan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2007 yang dimana
melalui peraturan ini diharapkan dapat menyerap investasi kedalam Kawasan Perdagangan Bebas dan
Pelabuhan Bebas tersebut dan bagaimana penyerapan tenaga kerja bagi penduduk lokal di Kabupaten
Bintan. Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Badan Pengusahaan Kabupaten Bintan dan Dinas
tenagakerja Kabupaten Bintan. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara langsung
dan dokumentasi yang berkaitan dengan penelitian. Metode penelitian yang digunakan adalah
penelitian deskritif kualitatif.
Hasil penelitian menunjukan masih banyaknya permasalahan yang ada dalam pemberlakuan peraturan
tersebut mulai dari masalah kelembangaannya, kewenangannya, keterbatasan lahan dan insfrastruktur,
dan transaksi perdagangan bebas, dan juga meskipun adanya peningkatan investasi kedalam kawasan
Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Kabupaten Bintan dan membuat terbukanya lapangan
pekerjaan, tetapi masih banyaknya tingkat pengangguran yang ada di Kabupaten Bintan dikarenakan
permasalahan pendidikan, kopetensi, dan sertifikasi yang dibutuhkan oleh perusahaan di Kawasan
Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Kabupaten Bintan
Kata Kunci : Tenaga Kerja, Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas.
ABSTACT
Unemployment became the biggest problem, the Indonesian government should immediately complete,
the Central Bureau of Statistics Indonesia, recorded there are 7.01 million unemployed people in
Indonesia, while in Riau Islands province there are 7.69 percent unemployments. Then government is
arrangeda regulation of Government Number 47 of 2007 about Free Trade Zone and Free Por zone
Bintan. This is expected to open investment flows to the Bintan Free and Port Free zones and can also
make work for the region.
The purpose of this study is to see how the role of the Department of Manpower Reduced the
unemployments rate in Bintan Regency through Government Regulation No. 47 of 2007 which through
this regulation is expected to absorb investment into the Free Trade Zone and the Free Port and how
the absorption of manpower for local residents in the District Bintan This research was carried out at
the Office of the Agency for the Management of the Regency of Bintan and the Department of
Manpower of the Bintan Regency. Data collected by observation, directed interview and
documentation related to the research. The research method used is descriptive qualitative.
The result of the research shows that there are still many problems in implementing the regulation
starting from the institution problem, the authority, the limitation of land and infrastructures, and free
trade transactions, and also despite the increase of investment into the area of Free Trade and Free
Port of Bintan Regency and make the opening of job field, But there are still many unemployment rates
in Bintan Regency due to the problems of education, competency, ad certification required by the
companies in the Free Trade Zone and the Free Port of Bintan Regency.
Keywords : Workforce, Free trade zone and free port zone
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Pengannguran menjadi masalah
besar yang sedang dihadapi di
Indonesia, tercatat hingga saat ini BPS
mencatat ada 7,01 juta orang.
Sedangkan untuk Kepulauan Riau,
tercatat cukup tinggi sebesar 7,69
persen. Secara keseluruhan jumlah
penduduk Kabupaten Bintan mencapai
151.123 dengan penjabaran laki-laki
77.909 dan perempuan sebanyak
73.214 juwa penduduk. Dan angkata
kerja di Kabupaten Bintan sebsar
67.749 jiwa penduduk kerja dengan
laki-laki sebesar 46.115 dan
perempuan 21.634 (BPS Kabupaten
Bintan 2015). Untuk tigkat
pengangguran di Kabupaten Bintan
masih terbilang tinggi, bila dilihat dari
data laporan Badan Pusat Statistik
untuk tingkat pengangguran di
Kabupaten Bintan Tahun 2015
berjumlah 5.502 dengan penjabaran
berupa 2.648 Laki-Laki dan 1.854
Perempuan (BPS Kabupaten Bintan
2015).
Pemeritah berupaya untuk
dapat menekan angka pengangguran di
Kepulauan Riau, salah satu caranya
dengan mengeluarkan UU Nomor 44
tahun 2007 tentang Kebijakan
Kawasan Perdagagan Bebas dan
Pelabuhan Bebas mulai di berlakukan
sejak di keluarkannya Undang-Undang
nomor 44 tahun 2007 yang
dioperasikan melalui Peraturan
Pemerintah Nomor 46, 47 dan 48
Tahun 2007. Yang dimana peraturan
ini diharapkan dapat menyerap
investasi yang masuk kedalam
Kawasan Perdagangan Bebas dan
Pelabuhan Bebas sehingga terbukanya
lowongan pekerjaan sehingga dapat
menyerap tenaga kerja di kawasan
tersebut.
Hal ini juga menimbang bahwa
Indonesia merupakan salah satu negara
berkembang yang tidak bisa terhindar
dari arus globalisasi. Globalisasi
ekonomi menuntut dikuranginya
berbagai hambatan dibidang
perdangangan dan untuk mencapai
pertumbuhan ekonomi, dalam hal ini
globalisasi, menuntut Indonesia untuk
dapat bersaing di kancah Internasional.
Meski begitu hal ini masih
bertolak belakang melihat tujuan
dibentuknya Kawasan Perdagangan
Bebas ini tentunya untuk
meningkatkan perekonomian
Indonesia, terciptanya lapangan kerja,
terserapnya lapangan kerja yang
berdampak pada pengurangan jumlah
pengangguran, meningkatkan
Pendapatan Asli Daerah, serta
terjadinya pertumbuhan regional yang
pada akhirnya memberikan kontribusi
pada pertumbuhan ekonomi nasional.
Dengan banyaknya investasi yang
masuk baik dari perusahaan asing
maupun perusahaan dalam negeri yang
datang maka tentunya perusahaan-
perusahaan tersebut membutuhkan
banyak tenaga kerja yang dipelukan
untuk menjalankan bentuk-bentuk
usaha yang di investasikan kedalam
kawasan Kawasan Perdagagan Bebas
dan Pelabuhan Bebas.
1.2 Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang
yang telah dipaparkan diatas. Oleh
sebab itu penulis merumuskan masalah
yang akan diteliti, yaitu : Peran Dinas
Tenaga kerja dalam mengurangi angka
pengangguran di wilayah kabupaten
Bintan (Studi terhadap PP Nomor 47
tahun 2007 tentang Kawasan
Perdagangan Bebas dan Pelabuhan
Bebas Bintan)
1.3 Tujuan dan Kegunaan
Penelitian
1.3.1 Tujuan Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah
tersebut diatas, maka penelitian ini
bertujuan untuk: Bagaimana Peran
Dinas Tenaga kerja dalam mengurangi
angka pengangguran di wilayah
kabupaten Bintan Kegunaaan
Penelitian.
1.3.2 Kegunaaan Penelitian
Penelitian ini memiliki dua
manfaat, yaitu manfaat akademis dan
manfaat praktis :
a. Manfaat Akademis
1. Merangsang munculnya
penelitian baru dalam bidang ini,
sehingga ilmu pemerintahan dapat
selalu menyesuaikan diri dengan
perkembangan dan kegunaan ilmu
pengetahuan
2. Menjawab fenomena sosial yang
ada
3. Diharapkan dapat menjadi
referensi bagi pihak-pihak yang
berminat untuk mendalami penulisan
mengenai Ketenagakerjaan dan
Kawasan Perdagangan Bebas dan
Pelabuhan Bebas.
b. Manfaat Praktis
1. Sebagai bahan informasi
bagi masyarakat dalam pengembangan
ilmu pengetahuan, menginggat masih
terbatasnya penelitian mengenai hal
tersebut
2. Prasyarat untuk memenuhi
nilai skripsi
1.4 Kerangka Teori
1.4.1 PERAN
Peran adalah suatu fungsi atau
kerja yang kita lakukan dalam suatu
sistem tertentu. Dalam sebuah
organisasi tentu saja peran-peran
menjadi lebih kompleks dan sulit
bergantung pada besar kecilnya
organisasi tersebut dan tujuan-tujuan
yang ingin dicapai. Peranan sangat
penting didalam suatu organisasi,
sebab peranan merupakan suatu
konsep perilaku yang dilakukan oleh
seseorang dalam masyarakat atau
seseorang pemimpin kepada
bawahannya sesuai dengan norma-
norma. Menurut Ali (2002:464)
menjelaskan : Peranan adalah perilaku
yang berlangsung atau tindakan yang
berkaitan dengan kedudukan tertentu
dalam struktur organisasi”.
Ditambahkan oleh Ali (2002:446)
menjelaskan bahwa : “istilah peranan
dipakai untuk menunjukan gabungan
pola-pola kebudayaan yang berkaitan
dengan posisi status tertentu. Peranan
meliputi sikap, nilai, dan perilaku yang
ditentukan masyarakat kepada setiap
dan semua orang yang menduduki
jabatan tertentu.”
1.4.2 Tenaga Kerja
Tenaga kerja adalah setiap
orang yang mampu melakukan
pekerjaan, baik di dalam maupun di
luar hubungan kerja, guna
menghasilkan produk barang atau jasa
untuk memenuhi kebutuhan pribadi,
keluarga, dan masyarakat umum.
Batasan usia kerja disetiap negara
berbeda-beda, di Indonesia sendiri usia
minimalnya yaitu 10 tahun dan tanpa
umur maksimum, jadi setiap orang
yang sudah mencapai umur 10 tahun
dapat dikategorikan sebagai tenaga
kerja, sedangkan menurut world bank
batasan usia yang di anggap tenaga
kerja antara 15 hingga 64 tahun
(dumairy, 1996: 74)
Menurut UU No. 13 Tahun
2003 tentang ketenagakerjaan, tenaga
kerja adalah objek, yaitu setiap orang
yang mampu melakukan pekerjaan
untuk menghasilkan barang atau jasa,
untuk kebutuhan sendiri dan orang
lain. Menurut Dr. Payaman dikutip
A.Hamzah (1990), tenaga kerja adalah
produk yang sudah atau sedang
bekerja, atau sedang mencari
pekerjaan, serta yang sedang
melaksanakan pekerjaan lain, seperti
bersekolah, ibu rumah tangga. Secara
praktis, tenaga kerja terdiri atas dua
hal, yaitu angkatan kerja dan bukan
angkatan kerja: a) angkatan kerja
(labour force) terditi atas golongan
yang bekerja dan golongan
penganggur atau sedang mencari kerja;
b) kelompok yang bukan angkatan
kerja terdiri atas golongan yang
bersekolah, golongan yang mengurus
rumah tangga, dan golongan lain lain
atau menerima penghasilan dari pihak
lain, seperti pensiunan dll.
1.4.3 Kawasan Perdagangan
Bebas (Free Trade Zone)
Secara Umum Free Trade zone
merupakan suatu konsep
perdangangan internasional yang
disetiap kawasan suatu negara yang
menerapkan Free Trade Zone ini tidak
akan dikenakan biaya bea cukai, bisa
dibilang juga bahwa zona perdagangan
bebas adalah daerah di mana barang
dapat mendarat, ditangani, diproduksi
atau dikonfigurasi ulang, dan re-ekspor
tanpa intervensi dari pihak pabean.
Pemikiran perdagangan bebas
ini berawal dari konsep ekonomi
liberal yang dipelopori oleh David
Ricardo dan Adam Smith, sebagai
kritikan terhadap nasionalisme
ekonomi, dengan pendapatnya :
“bahwa cara paling efektif untuk
meningkatkan kekayaan nasional
adalah justru dengan membiarkan
pertukaran antar individu dalam
ekonomi domestik dan Internasional
berjalan secara bebas dan tidak usah
dibatasi”
1.5 DEFINISI KONSEP
Bedasarkan definisi yang sudah
dijelaskan diatas maka peran berarti
Seseroang atau suatu organisasi yang
mempunyai kewenangan dalam
melaksanakankewajiban-kewajibannya
dan menjalankan fungsi-fungsi
lembaga yang sedang dijalankan.
Kemudian Free Trade Zone sendiri
adalah dimana suatu wilayah yang
khusus yang didalamnya terjadinya
penyerapan investasi dari Penanaman
modal asing maupun penanaman
modal dalam negeri yang akan diberi
insentif non pajak, diharapkan
masuknya investasi didalam kawasan
Perdagangan Bebas dan Pelabuhan
Bebas ini dapat terciptanya lapangan
pekerjaan yang mana akan menyerap
tenaga kerja lokal khusunya maupun
tenaga kerja Indonesia sehingga dapat
mengurangi pengangguran. Kemudian
tenaga kerja merupakan setiap orang
yang mampu bekerja di dalam usia
kerja dan mampu menghasilkan barang
untuk memenuhi kebutuhan pribadi,
keluarga, atau bahkan masyarakat
umum didalamnya.
1.6 Metode Penelitian
1.6.1 Jenis Penelitian
Dalam penelitian ini penulis
menggunakan metode penelitan
deskiptif kualitatif Penelitian deskriptif
kualitatif menafsirkan dan menuturkan
data yang bersangkutan dengan situasi
yang sedang terjadi, sikap serta
pandangan yang terjadi di dalam
masyarakat, pertentangan suatu
keadaan atau lebih, hubungan antar
variabel, perbedaan antar fakta,
pengaruh terhadap suatu kondisi, dan
lain-lain. Biasanya kegiatan penelitian
ini meliputi pengumpulan data,
menganalisis data, menginterprestasi
data, dan diakhiri dengan sebuah
kesimpulan yang mengacu pada
penganalisisan data tersebut.
1.6.2 Jenis Data Data yang digunakan dalam
penelitian ini adalah data primer dan
data skunder. Data primer didapat
dengan wawancara serta survey.
Sedangkan data sekunder didapat
dengan mengumpulkan dokumen-
dokumen yang berkaitan dengan objek
yang diteliti.
1.6.3 Teknik Pengumpulan Data
Peneliti memilih jenis
penelitian kualitatif maka data yang
diperoleh haruslah mendalam, jelas
dan spesifik. Selanjutnya dijelaskan
oleh Sugiyono (2009:225) bahwa
pengumpulan data dapat diperoleh dari
hasil observasi, wawancara,
dokumentasi,dan gabungan/triangulasi.
Pada penelitian ini peneliti
menggunakan teknik pengumpulan
data dengan cara wawancara,
dokumentasi, dan observasi
1. Wawancara
Peneliti memilih melakukan
wawancara mendalam, ini bertujuan
untuk mengumpulkan informasi yang
kompleks, yang sebagian besar berisi
pendapat, sikap, dan pengalaman
pribadi (Sulistyo-Basuki,2006:173).
Untuk menghindari kehilangan
informasi, maka peneliti meminta ijin
kepada informan untuk menggunakan
alat perekam. Sebelum dilangsungkan
wawancara mendalam, peneliti
menjelaskan atau memberikan sekilas
gambaran dan latar belakang secara
ringkas dan jelas mengenai topik
penelitian.
2. Dokumentasi
Dokumen menurut Sugiyono,
(2009:240) merupakan catatan
peristiwa yang sudah berlalu.
Dokumen yang digunakan peneliti
disini berupa foto, gambar, serta data-
data
1.6.4 Teknik Analisis Data
Analisis data kualitatif menurut
Bognan & Biklen (1982) sebagaimana
dikutip Moleong (2007:248), adalah
upaya yang dilakukan dengan jalan
bekerja dengan data,
mengorganisasikan data, memilah-
milahnya menjadi satuan yang dapat
dikelola, mensintesiskannya, mencari
dan menemukan pola, menemukan apa
yang penting dan apa yang dipelajari,
dan memutuskan apa yang dapat
diceriterakan kepada orang lain.
Berdasarkan definisi di atas dapat
disimpulkan bahwa langkah awal dari
analisis data adalah mengumpulkan
data yang ada, menyusun secara
sistematis, kemudian
mempresentasikan hasil penelitiannya
kepada orang lain.
BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
Dalam bab ini, peneliti akan
memaparkan hasil Penelitia
sebelumnya yang dapat menjadi kajian
pustaka. Selain itu, tujuan dari tinjauan
pustaka ini adalah pembeda antara
penelitian sebelumnya dengan
penelitian yang akan dilakukan oleh
peneliti.
2.1 Kajian Free Trade Zone (FTZ)
Batam-Bintan-Karimun
(permasalahan,
implmentasi dan Solusi
Dalam penelitian yang dilakukan oleh
Muhammad Zaenuddin dalam jurnal
EKO-Regional, Vol.7 No.2,
September 2012 memaparkan dalam
pengimplementasian Free Trade Zone
Batam Bintan Karimun selama ini
belum dapat berjalan sempurna banyak
perbaikan yang dibutuhkan untuk
dapat menunjang pelaksanaan Free
Trade Zone tersebut mulai dari
landasan hokum dan sarana prasarana
dan struktur organsasi insitusi yaitu
Dewan Kawasan dan Badan
Pengusahaan kawasan.
Dalam peneliti tersebut menjabarkan
menjadi 2 pembahasan
1. Kesiapan institusi pelaksana
2. Respon industri terhadap
implementasi FTZ BBK
Dalam kesiapan institusi
pelaksana, Peneliti menjelaskan bahwa
aspek legal yang penting di sini,
karena dari 3 wilayah pemberlakuan
kawasan Free Trade Zone ini hanya
Kota Batam yang mengalami
permasalahan yang paling kompleks
diandingkan yang lain. Penyebabnya
adalah proses peralihan aset dan
pegawai dari otorita Batam menjadi
Badan pengusahaan Kawasan.
Ketentuan peralihan yang diatur
dalam Bab II ketentuan peralihan pada
pasal 3 ayat 1 dan 2. PP ini tidak
mengatur secara jelas bagaimana
mekanisme peralihan pegawai dan aset
otorita batam sehingga dibutukannya
petunjuk teknis sebagimana turunan
dari PP tersebut.
Kesiapan sumberdaya aparatur
dalam menjalankan kebijakan itu
menjadi hal yang mutlak, tanpa
kesiapan aparatur yang kompeten
dengan bidangnya maka akan
mengganggu kelancaran pengurusan
dokumen master list di BP. Selain itu
untuk mencapai kualitas kinerja BP
yang lebih baik maka sudah saatnya
memaukan kalangan profesinal non
birokrat PNS yang memiliki keahlian
di bidangnya Para pelaku usaha dan institusi
pelaksana FTZ di BBK sepakat bahwa
keberadaan pelabuhan yang
representatif adalah mutlak untuk
mendukung kelancaran arus keluar
masuk barang. Fakta yang ada di
lapangan saat ini, pelabuhan yang ada
di Batam, Bintan, dan Karimun belum
bisa dikategorikan sebagai pelabuhan
modern karena masih banyak yang
perlu dibenahi. Untuk wilayah
Tanjung Pinang dan Karimun justru
berharap adanya peran pusat untuk
membangun sebuah pelabuhan
pendukung FTZ karena di wilayahnya
belum ada pelabuhan bila kawasan itu
berkembang.
2.2 Analisis Pengelolaan Pelabuhan
di kawasan Perdanganan dan
Pelabuhan Bebas (KPBPB) Batam
Penelitian yang dilakukan oleh
Ady Muzwardi didalam jurnal ilmu
pemerintaha Volume 9, Nomor 1,
januari 20016 mengganggap bahwa
dalam pengimplementasian Kawasan
perdagangan bebas dan pelabuhn
bebas batam akan berjalan jika
insftrastuktrur dalam kawasan itu
dapat menunjang investasi yang masuk
terutama dalam pelabuhan bongkar
muat.
Pengelolaan pelabuhan batam
dari segi insftrastruktur masih dalam
proses pembenahan untuk mengejar
taget pelabuhan bertaraf internasional
berkateori satu, saat ini pelayanan
pelabuhan atam termasuk lambat
kerena kapal harus mengantri terlebih
dahulu dikarenanakan dalam
pengelolaan izin keluar masuk barang
masih terpisah dari izin dari deputi
pengendalian barang dan selanjutnya
ke Bea dan Cukai untuk dapat
melakukan pemeriksaan barang dan
mengeluarkan SBPnya sehingga
diharapkannya adanya perizinan satu
pintu untuk memermudah dam
memperingkas waktu dalam
pelaksanaan bongkar muat
dipelabuhan kargo batam yang
terbilang cukup kecil untuk melakukan
bongkar muat
Menurut penulis bahwa
pengelolaan pelabuhan Batam dari segi
infrastruktur masih dalam proses
pembenahaan untuk mengejar target
menjadi pelabuhan bertaraf
internasional berkategori satu, saat ini
Pelayanan laut di Batam termasuk
lambat karena kapal harus mengantri
walaupun demikian pelayanan
pelabuhan laut di Batam lebih baik
dibanding pelabuhan-pelabuhan laut
lainnya di Indonesia contoh di Jakarta
atau Banjarmasin yang lebih rumit
dalam bongkar muat barang.
2.3 Implikasi Free Trade Zone
terhadap pertumbuhan
ekonomi Indonesia (suatu
kajian bisnis Internasional di
Provinsi Kepulauan Riau)
Tulisan yang di buat oleh Dean
Yealta dalam Jurnal Transnasional,
Vol. 7, No. 1, juli 2015 ini mambagi
dalam 2 aspek yaitu aspek positif dan
aspek negative. Dalam aspek positif,
Manfaat daerah perdagangan bebas di
Indonesia akan mencoba melihat hasil
perbincangan daripada ahli yang
memahami bahwa boleh terjadi
manfaat positif dalam perdagangan
bebas disuatu daerah. Kondisi
perekonomian negara investor
khususnya pertumbuhan dan tingkat
pendapatan akan mempengaruhi
perekonomian domestik melalui tiga
jalur. Pertama, jalur perdagangan yaitu
melalui peningkatan nilai ekspor.
Kedua, hubungan finansial yaitu
meningkatnya investasi langsung dan
portfolio investment. Ketiga, pengaruh
tidak langsung dari investor dan
konsumen dari negara investor kepada
negara lainnya dengan demikian posisi
geografis dan kondisi perekonomian
negara investor dapat menciptakan
suatu keunggulan komparatif bagi
ekonomi domestic.
Aspek lain yang perlu
mendapat perhatian dalam
pembentukan daerah ekonomi khusus
adalah dapat menimbulkan manfaat
negative yang melibatkan efisiensi
birokrasi dalam pemerintahan.
Fleksibilitas birokrasi haruslah kuat
untuk mengimbangi laju
perkembangan usaha yang
berkembang cepat. Masih banyak
negara-negara yang berkembang yang
belum efisien dalam birokrasi
pemerintahannya seperti kurangnya
koordinasi antara satu bagian
pemerintahan dengan yang lainnya,
pembagian kekuasaan yang masih
selalu terjadi tumpang tindih sehingga
terjadi tarik menarik kepentingan dan
tolak menolak permasalahan yang
muncul. Daerah ekonomi khusus
memerlukan pemerintahan yang baik
(good governance) yang mengarah
kepada birokrasi yang efisien dan
compatible.
BAB III
GAMBARAN UMUM LOKASI
PENELITIAN
3.1 Dinas Tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja Kab.
Bintan merupakan salah satu dari
14 (empat belas) Dinas Daerah
Kab. Bintan yang dibentuk
berdasarkan Perda Kab. Bintan
Nomor 7 Tahun 2008. Dinas ini
sampai tahun 2014 ini masih
berkantor di Jalan M.T Haryono
nomor 44 Tanjungpinang, dengan
nomor telpon/fax (0771-21224.)
Tugas Pokok dinas ini
adalah “Melaksanakan Urusan
Otonomi Daerah di Bidang
Ketenagakerjaan”.
11.. VViissii ddaann MMiissii
VViissii mmeerruuppaakkaann ccaarraa ppaannddaanngg jjaauuhh
kkee ddeeppaann kkee mmaannaa iinnssttaannssii
ppeemmeerriinnttaahh hhaarruuss ddiibbaawwaa ddaann
ddiiaarraahhkkaann aaggaarr ddaappaatt bbeerrkkaarryyaa
sseeccaarraa kkoonnssiisstteenn ddaann tteettaapp eekkssiiss,,
aannttiissiippaattiiff,, iinnoovvaattiiff,, sseerrttaa
pprroodduukkttiiff.... SSeeddaannggkkaann mmiissii
ddiihhaarraappkkaann sseelluurruuhh aannggggoottaa
oorrggaanniissaassii ddaann ppiihhaakk yyaanngg
bbeerrkkeeppeennttiinnggaann ddaappaatt mmeennggeettaahhuuii
sseerrttaa mmeennggeennaall kkeebbeerraaddaaaann ddaann
ppeerraann iinnssttaannssii ppeemmeerriinnttaahh ddaallaamm
ppeennyyeelleennggggaarraaaann ppeemmeerriinnttaahhaann..
1.2 Badan Pengusahaan Kabupaten
Bintan
Kawasan Perdagangan Bebas
dan Pelabuhan Bebas Bintan
Ditetapkan dengan peraturan
pemerintah Nomor 57 tahun 2007.
Didalam kawasan Perdagangan Bebas
dan Pelabuuhan Bebas Bintan
dilakukannya kgiatan-kegiatan di
bidang ekonomi, seperti sector
perdagangan, maritime, industry,
perhubungan, perbankan,pariwisata
dan bidang lainnya. Wilayah Kawasan
Perdagangan Bebas dan Pelabuhan
Bebas Bintan meliputi sebagian
wilayah Kabupaten Bintan serta
seluruh kawasan Industri Galang
Batang, Kawasan Maritim dan Pulau
Lobam
1. Visi Badan Pengusahaan
Kawasan Bintan Wilayah
Kabupaten Bintan
Memperhatikan kondisi umum, potensi
dan permasalahan yang sedang
dihadapi oleh Kawasan Perdagangan
Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan
saat ini, maka visi yang akan dicapai
oleh Badan Pengusahaan Kawasan
Perdagangan Bebas dan Pelabuhan
Bebas Bintan Wilayah Kabupaten
Bintan lima tahun kedepan (2013-
2017) adalah :
“Terwujudnya Landasan Dasar
Pengelolaan Kawasan Menuju
Kawasan Perdagangan dan
Pelabuhan Bertaraf Internasional”
2. Tujuan Badan Pengusahaan
Kawasan Bintan Wilayah
Kabupaten Bintan
Untuk mewujudkan Visi dan
melaksanakan Misi di atas,
BPKawasan Bintan Wilayah Bintan
menetapkan 3 (tiga) tujuan yang akan
dicapai dalam 5 (lima) tahun ke depan,
sebagai berikut:
1. Terwujudnya kebijakan dan
penataan kelembagaan Badan
Pengusahaan Kawasan PBPB
yang professional, kredibel, dan
berorientasi bisnis.
2. Terwujudnya sarana dan
prasarana utama penunjang
pengusahaan kawasan;
3. Terwujudnya jejaring kerjasama
bisnis baik dengan pelaku bisnis
nasional maupun internasional.
FUNGSI BADAN PENGUSAHAAN
KAWASAN
Badan Pengusahaan Kawasan
Perdagangan Bebas dan Pelabuhan
Bebas (Badan Pengusahaan Kawasan)
dibentuk sebagai manejer yang
menjalankan seluruh fungsi
manajemen dalam pengelolaan
kawasan perdagangan bebas dan
pelabuhan bebas. Berdasakan pasal 8
ayat (2) Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2000 tentang Perdagangan
Bebas dan Pelabuhan Bebas
dinyatakan bahwa tugas Badan
Pengusahaan Kawasan adalah
melaksanakan pengelolaan,
pengembangan, dan pembangunan
Kawasan Perdagangan Bebas dan
Pelabuhan Bebas sesuai dengan
fungsi-fungsi Kawasan Perdagangan
Bebas dan Pelabuhan Bebas.Dengan
demikian ada 3 tugas dan wewenang
badan pengusahaan yaitu pengelolaan,
pengembangan dan pembangunan.
BAB IV
PEMBAHASAN
4.1 Kesiapan Dalam
pemberlakukan PP Nomor 47
Tahun 207 Tentang Kawasan
Perdanganan Bebas dan Pelabuhan
Bebas Bintan Wilayah Kabupaten
Bintan.
Semenjak di keluarkannya PP No
47 tahun 2007, dimana adanya
Kawasan Perdagangan Bebas dan
Pelabuhan Bebas Bintan. Membuat
pemerintah Kabupaten Bintan
melakukan pembenahan diri dengan
membentuk Badan Pengusahaan
Kawasan Perdaganan Bintan
Kabupaten Bintan, bertujuan untuk
mempermudah arus perizinan dan
merangsang investasi khususnya
invesasi asing untuk dapat
menanamkan modal didalam Kawasan
Perdaganan dan Pelabuhan Bebas
Bintan.
Tugas dan fungsi terbentuknya
Badan Pengusahaan Untuk
mempermudah Perizinan-perizinan
investasi perusahaan asing kedalam
kawasan Perdagangan Bebas dan
Pelabuhan Bebas.
Dengan adanya pelimpahan
perizinan dari pusat tersebut
diharapkan mempermudah investor
dalam mengurus perizinan didaerah
saja tidak perlu lagi untuk melakukan
kepengurusan perizinan di pusat.
Investasi yang dapat diurus tersebut
hanya diperuntukan kepada
penanaman modal di Kawasan
Perdagangan Bebas dan Pelabuhan
Bebas saja tidak untuk wilayah
Kabupaten Bintan diluar Kawasan
Perdagangan Bebas dan Pelabuhan
Bebas.
Hingga saat ini BP Bintan
selaku operator Kawaasan
Perdagangan Bebas dan Pelabuhan
Bebas terus mengupayakan
peningkatan insfrastruktur fisik
khusunya untuk mengupayakan
penyerapan investasi semaksimal
mungkin. BP Kawasan kabupaten
bintan saat ini menggesah
pembangunan insfrastruktur untuk
menunjang penyerapan investasi yang
masuk didalam kawasan perdagangan
bebas dan pelabuhan bebas. Sehingga
diharapkan ketika adanya kesiapan
insfrastruktur seperti jalan, pelabuhan
dll, para investor dapat tertarik untuk
berinvestasi ke Kawasan Perdagangan
Bebas dan Pelabuhan Bebas
Kabupaten Bintan.
Hal ini sesuai dalam laporan
perkembangan pelaksanaan Badan
Pengusahaan Kawasan Bintan Wilayah
Kabupaten Bintan, BP Kawasan
kabupaten Bintan saat ini menggesah
pembangunan insfrastruktur untuk
menunjang penyerapan investasi yang
masuk didalam Kawasan Perdaganan
bebas dan pelabuhan bebas.
Tabel IV. I Perkembangan Investasi
PMA dan PMDN
97 (PMA) 1,254,496,909$ 934,502,481$
3 (PMDN) 276,800,000,000Rp 38,800,000,000Rp
100 (PMA) 992,908,595$ 739,781,045$
3 (PMDN) 281,800,000,000Rp 36,800,000,000Rp
101 (PMA) 792,767,229$ 840,052,611$
5 (PMDN) 192,757,642,912Rp 41,550,000,000Rp
105 (PMA) 800,121,553$ 897,732,068$
6 (PMDN) 392,757,648,912Rp 41,550,000,000Rp
112 (PMA) 811,221,553$ 807,402,000$
9 (PMDN) 536,407,654,031Rp 211,960,000,000Rp
146 (PMA) 98,122,000$ 80,740,000$
9 (PMDN) 536,407,654,031Rp 211,980,000,000Rp
158 (PMA) 921,260,000$ 810,538,000$
17 (PMDN) 565,876,654,031Rp 211,980,000,000Rp
JUMLAH
PERUSAHAA
AN
TAHUN
NILAI INVESTASI ( US$ / Rp.)
PERKEMBANGAN INVESTASI PMA DAN PMBN DI WILAYAH FTZ
BINTAN TAHUN 2009-2015
2015
2009
2010
2011
2012
2013
2014
RENCANA REALISASI
Sumber: BP Bintan
Meskipun investasi menunjukan
hal yang positif tapi hal ini bertolak
belakang terhadap nilai ekspor impor
di Bintan menunjukan penurunan
dalam 3 tahun terakhir. Untuk ekspor
pada tahun 2013 bernilai US$
612.328,19 pada tahun 2014 bernilai
US$ 395.855,95 dan pada 2015 terjadi
penurunan ke nilai US$ 297.493,114.
Sedangkan untuk impor pada tahun
2013 senilai US$ 2.417.283,61 tahun
2014 US$ 2.072.739,25 sedangkan
tahun 2015 senilai US$ 1.135.694,160.
Sedangkan, untuk Negara tujuan
ekspor selama tahun 2015 masih di
dominasi oleh Negara singapura
sebanyak 79.716.434kg dengan nilai
US$ 290.358.108. Negara kedua yang
menjadi tujuan ekspor yaitu Amerika
Serikat sebanyak 0.638.990kg dengan
nilai US$ 2.491.253. diurutan ketiga
tujuan ekspor ke Uni Emirat Arab
sebanyak 702.400kg dengan nilai US$
693.937 (BPS Kabupaten Bintan 2016)
4.2 Permasalahan Dalam Kawasan
Perdagangan Bebas dan
Pelabuhan Bebas
Walaupun pemberlakukan
Kawasan Perdagangan Bebas dan
Pelabuhan Bebas Bintan ini dapat
menyerap investasi yang ada, tetap hal
ini tidak bisa di anggap berhasil
dikarenakan masih banyak
permasalahan-permasalahan yang
menjadi penghambat bagi BP Bintan
Berikut beberapa masalah yang
dihadapi oleh BP Bintan dalam
pengembangan Kawasan Perdagangan
Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan di
Kabupaten Bintan
4.2.1 KELEMBAGAAN
Sepuluh tahun semenjak
dikeluarkan PP No. 47 tentang
Kawasan Perdagangan Bebas dan
Pelabuhan Bebas Bintan, hingga saat
ini status kelembagaan BP Bintan
belum jelas oleh Kemenpan, sama
halnya dengan Kawasan Perdagangan
Bebas dan Pelabuhan Bebas
Kabupaten Karimun yang hingga saat
ini masih belum jelas mengenai
kelembagaannya, tidak seperti Batam
yang sudah dilegalkan
Hal ini juga dikeluhkan oleh
sekretaris BP Bintan, Bapak
Abimanyu :
“PP No.46 tentang Batam, PP
No.47 tentang Bintan, PP No.48
tentang Karimun, nah, untuk batam PP
No. 46 sudah ada peraturan baru yaitu
PP No. 5, mengatur tentang
kelembagaannya. Untuk sekarng PP
47, PP 48 untuk Bintan dan Karimun
hingga sekarang status kelembagannya
belum dilegalkan oleh Kemenpan.
Hal ini juga berdampak kepada
segi penganggaran, yang selama ini BP
Bintan mengalami kesulitan
dikarenakan tidak ada penganggaran
khusus yang di tujukan kepada BP
Bintan
Dengan masih belum adanya
kejelasan mengenai status
kelembagaan dalam Badan
Pengusahan Kawasan Bintan hal ini
berdampak kepada sumber anggaran
yang selama ini masih berinduk dari
BP Batam dan di perbantukan dari
pemerintah kabupaten Bintan,
sehingga BP Bintan tidak dapat
menjalankan tugas dan fungsinya
secara baik yang dimana ada beberapa
fungsi dari BP Bintan yang tidak
berjalan baik
Tidak hanya itu saja hal ini
juga berdampak kepada tenaga kerja
yang ada di ruang lingkup BP Bintan
yang masih di perbantukan dari
Aparatur Sipil Negara (ASN)
kabupaten Bintan, hal ini masih jauh
dari sasaran strategis dari BP Bintan
yang mengharapkan tesedianya
managemen SDM Berbasi Kopetensi
dan Profesionalisme dan juga
tersedianya tenga professional non
PNS yang mendukung pengelolaan
kawasan. Sehingga hal tersebut yang
menjadi fokus BP Bintan saat ini,
4.2.2 KEWENANGAN
BP Bintan seharusnya
berfungsi sebagai mempermudah
investor dalam menanamkan modalnya
ke Bintan tanpa harus mengurusnya ke
Pemerintah Pusat, sehingga investor
hanya mengurus perizinnnya di BP
Bintan, akan tetapi tidak semua
perizinan dikeluarkan oleh BP Bintan,
BP Bintan hanya dapat mengeluarkan
izin prinsip saja. Selebihnya investor
harus mengurus segala perizinan di
kantor Badan Penanaman Modal
Derah Kabupaten Bintan.
Sehingga melihat hal tersebut
dibutuhkannya suatu pola perizinan
yang mudah dan efesien, sehingga
dapat memanjakan investor dengan
pelayanan yang satu pintu dan semua
perizinan yang dibutuhkan dalam
berinventasi dikeluarkan semua oleh
BP Bintan, dengan catatan hanya
untuk di dalam Kawasan Perdagangan
Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan
saja tidak untuk di luar wilayah
tersebut.
4.2.3 KETERBATASAN LAHAN
DAN INSFASTRUKTUR
Masalah yang timbul saat ini
lebih kepada keterbatasannya lahan,
dalam artian tidak semuanya wilayah
kabupaten Bintan yang dapat
pemberlakuan Kawasan Perdagangan
Bebas dan Pelabuhan Bebas tersebut.
Pemberlakuan kawasan enclave
ini tidak dapat mendukung segala
bentuk aktifitas investasi, hanya
beberapa atau investasi tertentu saja
yang dapat berjalan di kawasan ini.
Tidak seperti kawasan Batam yang
sepenuhnya merupakan kawasan
perdaganan bebas dan pelabuhan
bebas, hal ini sangat mengguntungkan
batam dikarenakan seluruh pulau
Batam itu merupakan wewenang dari
BP Batam, sehingga mereka dapat
mempromosikan seluruh wilayah
batam kepada investor-investor asing
maupun dalam negeri untuk menikmati
keuntungan tersebut dengan RTRW
yang ada.
4.2.4 Trasaksi Perdagangan Bebas
Tentunya untuk mewujudkan
hal tersebut dibutuhkan insfrastruktur
yang memadai khususnya untuk
kesiapan sarana dan prasarana
pelabuhan laut khusus bongkar muat
barang sehingga mempermudahkan
perusahaan tersebut untuk
mengirimkan hasil barang yang dibuat
di kawasan tersebut kepada Negara
tujuan ekspor, dan juga untuk
mempermudah masuknya barang
impor ke dalam kawasan PBPB Bintan
yang bisa saja impor barang baku
untuk industri-industri tersebut.
4.3 Peran Dinas Tenanga Kerja
dalam Mengurangi Angka
Pengangguran di Kabupaten Bintan
Pemberlakuan Kawasan
Perdaganan Bebas dan Pelabuhan
Bebas Kabupaten Bintan diharapkan
dapat menyerap investasi-investasi
yang masuk sehingga akan terbukanya
lapangan pekerjaan di kawasan
tersebut tentunya untuk masyarakat
kabupaten bintan. Bahkan diawal-awal
pembentukan kawasan Perdaganan
Bebas dan Pelabuhan bebas ini
diharapkan dapat menyerap puluhan
ribu tenaga kerja. Sehingga hal ini
seharusnya menjadi primadona bagi
para pencari kerja,karena semestinya
dampak yang dihasilkan oleh
kebijakan ini dapat menyerap investasi
yang begitu banyak masuk ke Bintan
dan membuka perusahaannya dalam
bentuk industry atau jasa pariwisata
dan lain sebagainya.
Hingga tahun 2016 tercatat di
BP Bintan terdapat 175 perusahaan
yang masuk ke Bintan dengan
penjabaran 158 Penanaman Modal
Asing dan 17 Penanaman Modal
Dalam Negeri. Melihat hal tersebut
pastinya telah menyerap ribuan tenaga
kerja, dan tentunya terdapat tenaga
kerja asal Kabupaten Bintan di
dalamnya dan merupakan kesempatan
besar bagi pencari kerja di Kabupaten
Bintan untuk mendapatkan pekerjaan
di daerahnya sendiri.
TABLE IV.II PENYERAPAN
TENAGA KERJA INDONESIA
97 (PMA) 2.809 orang 15.996 orang
3 (PMDN) 39 orang 1000 orang
100 (PMA) 2.418 orang 19.225 orang
3 (PMDN) 39 orang 1050 orang
101 (PMA) 4.509 orang 12699 orang
5 (PMDN) 51 orang 1095 orang
105 (PMA) 4.839 orang 13448 orang
6 (PMDN) 71 orang 1095 orang
112 (PMA) 5.119 orang 13448 orang
9 (PMDN) 377 orang 1095 orang
146 (PMA) 5.589 orang 13448 orang
9 (PMDN) 377 orang 1095 orang
158 (PMA) 10.911 orang 7.702 orang
17 (PMDN) 429 orang 1.095 orang
JUMLAH
PERUSAHAA
AN
TAHUN
TENAGA KERJA INDONESIA
PENYERAPAN TENAGA KERJA INDONESIA DI WILAYAH FTZ
BINTAN TAHUN 2009-2015
2015
2009
2010
2011
2012
2013
2014
RENCANA REALISASI
Pada dasarnya melihat
banyaknya investasi yang masuk dan
tentunya terbukanya lapangan
pekerjaan hal ini merupakan
kesempatan yang baik untuk para
pencari kerja untuk mendapatkan
pekerjaan di derahnya masing-masing.
Pemerintah telah berupaya untuk
mengurangi tingkat pengangguran
yang ada, hanya saja permasalahannya
disini peneriman tersebut tidak hanya
diperuntukan bagi masyarakat Bintan
saja akan tetapi untuk skala nasional,
sehingga para pencari kerja dari daerah
harus mampu bersaing dengan pencari
kerja dari daerah lain. Sebenarnya
pemberlakuan kawasan ini sudah
cukup membuka lapangan kerja tiap
tahunnya setidaknya seribuan tenaga
kerja dibutuhkan bisa di liat di table di
bawah ini
Tabel IV.III Pencari Kerja Kabupaten
Bintan
TA
HU
N
PEN
CARI
KERJ
A
PERMI
NTAAN
DITE
RIMA
KERJ
A
201
5
2042
orang
1287
orang
1249
orang
201
4
1971
orang
1200
orang
1121
orang
201
3
2090
orang
1325
orang
1148
orang
201
2
3245
orang
2058
orang
885
orang
SUMBER BPS BINTAN 2016
Bisa dilihat dalam beberapa tahun
belakangan permintaan pencari kerja
cukup banyak dilihat dari tahun 2013
terdapat 2090 pencari kerja, pada
tahun 2014 sedikit menurun terdapat
1971 pencari kerja di Bintan, ditahun
2015 terdapat 2042 pencari kerja.
Sedangkan permintaan tenaga kerja
juga tidak sebanyak pencari kerja bisa
di liat di table untuk tahun 2015 saja
permintaan sekiar 1287 orang jadi ada
755 orang yang di pastikan tidak dapat
pekerjaan. Dan ternyata dari 1287
permintaan hanya 1249 orang saja
yang di terima jadi ada 38 orang yang
tidak lolos dalam permintaan tersebut.
Dan juga masih banyaknya
pengangguran yang ada di Kabupaten
Bintan dan bisa di bilang cukup tinggi,
pengangguran yang ada masih diatas
angka 4000 orang
Tabel IV.IV Tingkat
Pengangguran di Kabupaten Bintan
Tahun Laki-
laki
Perempuan Total
2015 2167 2405 4572
2014 3648 1854 5502
2013 2241 1948 4189
(BPS Kabupaten Bintan)
Pemerintah telah berupaya
membangun lapangan pekerjaan
dengan dibuatkannya Kawasan
Perdagangan Bebas dan Pelabuhan
Bebabs yang dimana diharapkan dapat
menyerap investasi masuk dan
terbukanya lapangan pekerjaan dan
juga Dinas Tenaga Kerja telah
berupaya untuk menyebarkan
informasi mengenai lowongan
pekerjaan di kawasan Kabupaten
Bintan, hanya saja hal ini belum
mampu untuk mengurangi jumlah
penganguran yang ada di Kabupaten
Bintan saat ini. Banyak permasalahan
yang membuat tidak terserapnya
tenaga kerja seperti tidak sesuainya
kopetensi yang dimiliki
pelamar,tingkat pendidikan yang tidak
sesuai, dan bahkan mengenai
sertifikasi yang harus di miliki oleh
pelamar lokal.
Hal ini menjadi permasalahn
bersama dimana, tebukanya lapangan
pekerjaan di Kabupaten Bintan tidak
hanya untuk menyerap tenaga kerja
lokal tetapi tenaga kerja Indonesia
seluruhnya, tidak ada batasan
mengenai tenaga kerja, belum lagi
adanya tenaga kerja asing yang masuk,
yang dimana biasanya tenaga kerja
asing itu merupakan tenagakerja
professional dengan pos-pos jabatan
tinggi di setiap perusahaan tesebut.
Sehingga tenagakerja lokal harus
mampu bersaing dengan tenaga kerja
lainnya yang berasal dari luar
Kabupaten Bintan.
4.4PERMASALAHAN
PENYERAPAN TENAGA KERJA
Permasalahannya disini ketika
adanya lowongan kerja di kabupaten
Bintan bukan berarti otomatis
masyarakat Bintan yang diusia kerja
dapat bekerja di daerahnya sendiri.
Tetapi mereka harus bersaing dengan
pelamar-pelamar lain yang berasal dari
luar Kabupaten Bintan.
Seperti perkataan Pak Zapril :
“Kita memang tidak bisa
mengharuskan menerima orang lokal
(warga Bintan), karena kita bikin perda
tidak bisa tapi kita menghimbau, kalau
kalian (perusahaan) ada lowongan
tenaga kerja, kita umumkan dulu, kita
kasih kesempatan kepada orang lokal
di sini biar tidak menimbulkan
kecemburuan sosial, kalau tidak bisa
memenuhi persyaratan jabatan yang
diinginkan, contoh persyaratan jabatan
dia butuh ahli Las, mungkin
persyaratan jabatan yang kualifikasi
yang dimiliki anak bintan tidak bisa,
itu baru dicari tenaga kerja lainya. Dan
juga kalau masalah penempatan tenaga
kerja tidak ada karna sistim
ketenagakerjaan tidak ada diskriminasi
terhadap tenagakerja dimanapun setiap
tenagakerja berhak berkerja di wilayah
NKRI tetapi ya kami tetap
menghimbau untuk warga lokal.”
(wawancara tanggal 5 desember 2016)
Maka dari itu dibutuhkannya
tenaga kerja yang mampu dan siap
bersaing tidak hanya secara domestik
tapi secara global untuk dapat bersaing
dengan pekerja-pekerja asing yang
notabene lebih siap dari pada pekerja
lokal. Disini harusnya pendidikan
berperan penting dalam
pengembangan SDM Indonesia
khusunya Bintan. Tidak hanya itu
sertifikasi juga dibutuhkan untuk
memeperkuat kemampuan persaingan
pekerjaan.
4.3.2 Urgensi Pendidikan,
Kopetensi dan sertifikasi Tenaga
Kerja
Kesiapan pemerintah dalam
menyiapkan tenaga kerja lokal harus
menjadi perhatian khusus, mengingat
sangat percuma ketika pemerintah
berhasil untuk mendatangkan investasi
ke suatu daerah dan membuka
lapangan pekerjaan tetapi tenagakerja
lokal tersebut tidak dapat terserap
dengan maksimal dikarenakan
permasalahan pendidikan, kopetensi
dan sertifikasi.
Seperti yang sudah dijelaskan
di sub bab sebelumnya, masalah yang
dihadapi bagi tenagakerja lokal saat ini
ialah masala pendidikan, kopetensi dan
juga sertifikasi yang tidak sesuai
dengan apa yang dibutuhkan, maka
dari itu peran pemerintah yang harus
melihat peluang, apa yang dibutukan
perusahan-perusahan yang ada dan
akaan berinvestasi di bintan sehingga
ketika mereka masuk tenaga kerja kita
juga sudah siap untuk di tempatkan di
perusahan-perusahaan di Kabupaten
Bintan.
Kawasan pariwisata Lagoy
menjadi salah satu yang siap untuk
membantu tenaga-tenaga lokal di
Bintan untuk dapat bersaing secara
global di daerahnya sendiri.
Seperti yang dikatakan oleh
Bapak Edi Matha :
“Karena dari awal kita
menyadari bahwa yang akan kita buat
adalah hotel dan resort bintan 5 kalau
sekolah perhotelan tidak ada disini.
Dulu tidak ada sekolah pariwisata
hanya baru-baru ini saja. Hal ini
mnjadi keterbatasan kita tapi yah
memang harus ada niatnya. Sekarang
kalau di lagoi kita ada yayasan Bintan
Resort itu mengelolah SD, SMP dan
perguruan tinggi, rencana tahun depan
akan di buka SMA. Kita sudah punya
pendidikan perhotelan itu yang akan
kita rencanakan untuk kesempataan
tenaga kerja lokal. Karena secara
logika seharusnya lebih banyak orang
dari Bintan yang bersekolah dari pada
jauh-jauh sekolah dari luar Bintan.
Karena ketika mereka sudah lulus dan
ada lowongan maka mereka sudah
otomatis dapat bekerja di hotel-hotel
atau resort yang ada. Bahkan kita
usahakan sekolah perhotelan yang ada
sekarang kita akan tingkatkan menjadi
diploma, kami lagi mengajukan di
kementrian.”
Dan dari Dinas Tenagakerja
sendiri dalam upaya untuk dapat
mengurangi pengangguran dengan
cara melakukan pelatihan kepada
warga ketika perusahaan
membutuhkan tenagakerja.
Seperti yang dijelaskan oleh Pak
Zapril :
“Itu lah tugas kita bagaimana kita
meningkatkan kualitas sumber daya
manusia kita, itula fungsi pelatihan itu,
fungsi BLK, jadi kita harapkan
bagaimana pelatihan itu 3 in 1,
Pelatihan, Sertifikasi , Penempatan.
Jadi kalau kita cuman pelatihan tapi
tidak bisa di setifikasinya jadi
pelatihan itu sesuai tenga kerja.
sekarang kan kita sudah ada Badan
Nasional Sertifikasi dan Profesi, bisa
pelatihan di BLK kan nanti ada tim
sertifikasinya juga, jadi sekarang
sudah mengacu pada kopetensi, jadi
kadang-kadang kita banyak
dibutuhkan lowongan kerja tapi
pencari kerja banyak tapi tidak bisa
kita masukan semuanya kayak tadi
persyaratan jabawan yang dimiliki
oleh perusahaan tidak sesuai
kualifikasi yang dimiliki tengakerja.
lumayan, kita juga di sini, kita
identifikasi apa yang mendesak
sebenarnya dibutuhkan perusahaan-
perusahaan. Umpamanya security, kita
latih security bersama dengan polda
kita kasih sertifikat, tanda anggota
security, memang sudah ada pangsa
pasarnya, itu pelatihan, sertifikasi dan
langsung kita tempatkan. Jadi berapa
yang kita latih langsung di tempatkan
memang sesuai kebutuhan”
(wawancara tanggal 5 desember 2016)
Disini Kesiapan pemerintah
dan LSM lokal menjadi point penting
untuk mengurangi penangguran, ketika
kesempata sudah ada tapi kesiapan
tenagakerja lokal tidak mendukung hal
itu akan menjadi percuma, dimasa
sekarang kita dituntut untuk dapat
bersaing secara global terlebih sudah
berjalannya Masyarakat Ekonomi
Asean yang dimana akan membuka
arus perdagangan barang dan jasa saja
tetapi juga tenaga kerja professional
seperti dokter, pengacara, akuntan dan
lain-lain. Hal ini yang perlu di
antisipasi oleh pemerintah sehingga
tidak dapat kecolongan.
BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN
Sebagai bab penutup dalam
penulisan skripsi ini, maka dirumuskan
kesimpulan, serta saran-saran yang
peneliti dapat berguna sekiranya untuk
melihat Implementasi kebijakan
Kawasan Perdagangan Bebas dan
Pelabuhan Bebas (Free Trade Zone)
Bintan Wilayah Kabupaten Bintan
terhadap penyerapan Tenaga Kerja
Indonesia bagi penduduk Kabupaten
Bintan
5.1 KESIMPULAN
Pembentukan Badan
Pengusahan Kawasan diharapkan
mempermudah arus investasi yang
keluar masuk ke dalam kawasan
tersebut terlebih mempermudahnya
pengurusan perizinan masuk investasi
asing karena sudah dilimpakannya dari
Pusat kedaerah kawasan Perdagangan
Bebas dan Pelabuhan Bebas, sehingga
ketika adanya investasi masuk maka
akan adanya penyerapan tenaga kerja
lokal yang bekerja dan mengurangi
tingkat pengangguran di daerah
tersebut.
Pemberlakuan Kawasan
Perdaganan Bebas dan Pelabuhan
Bebas Kabupaten Bintan diharapkan
dapat menyerap investasi-investasi
yang masuk sehingga akan terbukanya
lapangan pekerjaan di kawasan
tersebut tentunya untuk masyarakat
Kabupaten Bintan sehingga dapat
mengurangi tinggkat pengangguran
yang ada di Bintan. Hanya saja hal ini
belum dimanfaatkan benar oleh
masyarakat Bintan untuk dapat
bekerja di daerahnya sendiri.
Sayangnya ketika sudah
adanya lowongan pekerjaan,
masalahnya tetap tidak dapat
mengurangi tingkat pengangguran
yang cukup tinggi dalam 3 tahun
terakhir ini, pada tahun 2013, ada 4189
orang, pada tahun 2014 ada 5502
orang, dan tahun 2015 ada 4572 orang.
Permasalahanya disini adalah karena
kurangnya pendidikan, skill dan
kopetensi, dan sertifikasi yang dimiliki
oleh tenagakerja lokal di Kabupaten
Bintan, dan mengakibatkan kalah
saingnya tenaga kerja lokal dengan
tenaga kerja yang ada dari luar
Kabupaten Bintan. Disini
dibutuhkannya peran pemerintah yang
harusnya mempersiapkan tenagakerja
untuk dapat bersaing di wilayahnya
sendiri.
5.2 SARAN
Adapun saran penulis terkait
dengan permasalahan penelitian yang
dikaji antara lain adalah :
1. Agar diperjelas status
kedudukan Badan Pengusahaan
Bintan sehingga dapat
menjalankan Tugas dan Fungsi
yang dapat meningkatkan
penyerapan investasi yang
masuk kedalam Kawasan
Perdagangan Bebas dan
Pelabuhan Bebas Kabupaten
Bintan, dan juga dapat
memperkerjakan tenaga kerja
professional yang mana benar-
benar mengerti mengenai Free
Trade Zone.
2. Pemerintah pusat maupun
daerah dalam hal ini harus
mampu bersinergi untuk dapat
melaksanakan kebijakan
tersebut, dikarenakan melihat
peluang yang cukup besar
investasi yang masuk tentunya
hal ini dapat sangat
menguntungkan perekonomian
Indonesia khususnya daerah
yang di berlakukan kawasan
Perdagangan bebas dan
Pelabuhan Bebas dan tentunya
dapat membuka lapangan
pekerjaan dikawasan tersebut.
3. Badan Pengusahan Bintan dan
Dinas Tenaga kerja diharapkan
dapat merespon dengan cepat
kebutuhan ketenagakerjaan
yang dibutuhkan oleh
perusahan-perusahan yang
akan berinvestasi di Kawasan
Perdagagan Bebas dan
Pelabuhan Bebas dengan cara
membuat pelatihan-pelatihan,
menerbitkan sertifikasi bertaraf
internasional sehingga dapat
mengurangi tingkat
pengangguran di kawasan
tersebut sehingga tenaga kerja
yang berasal dari kabupaten
Bintan dapat lebih terserap dari
pada daerah lain.
DAFTAR PUSTAKA
BUKU :
Agustino Leo, Dasar-dasar kebijakan
Publik, Bandung: Alfabeta, 2008
Burmansyah, Edy. Pembentukan
Kawasan Ekonomi Khusus
(KEK) Dalam Pandangan
Kelompok Masyarakat Sipil.
Seri kertas Kerja Institute For
Global Justice (IGJ) 2009.
Burngin,Burhan, Penelitian kualitatif.
Edisi kedua, Kencana Prenada
Media, Jakarta,2007
Dunn, William N. Penantar analisis
kebijakan publik. edisi II
Gajah mada university press,
Yogyakarta.2003
Frinces Heflin Z, Globalisasi: Respon
terhadap ekonomi global,
Mida Pustaka, jogyakarta,
2009
Heri Muliono, Indra Guntur S, MPB
III, Abdullah Gosse, SE,
Otorita Batam, Batan Free
Trade Zone Sebuah Kiat
Pembangunan Ekonomi,
Batam 2009
Ishida masami, Special economic
zones and economic
corridors, Intitute of
developing economic, 2009
Moleong, Lexi,j, Metode penelitian
kualitatif, remaja rosdakarya,
Bandung, 2000
Muliono heri, Merajut Batam masa
depan: Menyongsong Status
Free Trade Zone, Pustaka
LP3ES Indonesia, 2001
Pitoyo whimbo, Panduan praktis
hukum ketenagakerjaan,
visimedia, jakarta, 2010
Sudarto, Metodologi Penelitian
Filsafat, (Jakarta : Raja Grafindo
Persada, 1995)
Sumanto, Dr. Teori dan Aplikasi
metode Penelitian,Center of
Academic Publishing Service,
yogyakarta 2014
Sutrisno,Edi,dkk, Bercermin Sejarah
Menyongsong Batam Masa
depan, PT. Batam Link
Publiser, Batam. 2007
Torado, Michael P. Pembangunan
Ekonomi di Dunia Ketiga.
Erlangga, Jakarta. 2000
War Peter, Export promotion via
industrial enclaves : The Philippine
Batam export processing zone,
Australian National University,
Canberra.1984
Wendy Aritenang dan Purnomo
Andiantono.Menuju Batam
Yang Lebih Cemerlang.
Khanata/Pustaka LP3ES,
Jakarta.2003.
Winano,budi. Kebijakan Publik Teori
dan Proses, PT.Buku Kita
(2008)
UNDANG-UNDANG :
Undang-undang Tentang tentang
Penerapan peraturan
pemerintah pengganti
undang-undang nomor 1
tahun 2007 tentang perubahan
atas undang-undang nomor 36
tahun 2000 tentang penerapan
peraturan pemerintah
pengganti undang-undang
nomor 1 tahun 2000 tentang
kawasan perdagangan bebas
dan pelabuhan bebas menjadi
undang-undang UU No. 44
Tahun 2007
Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun
2007 Tentang Kawasan
Perdaganan Bebas dan
pelabuhan Bebas Bintan
Undang-Undang No. 13 Tahun 2003
Tentang Ketenagakerjaan
JURNAL :
A Raul Torres, Free Trade Zone and
The world trade organization
agreement on subsidies and
countervailin measure, Global
Trade Costom Jurnal, 2007
Ady Muzwardi, Analisis pengelolaan
pelabuhan di kawasa
perdagangan bebas dan pebuhan
bebas (KPBPB) Batam,
Government : Jurnal Ilmu
Pemerintahan volume 9, nomor 1
. 2016
Ge, Wei. Special Economic Zones and
the Opening of the Chinese
Economy: Some Lessons for
Economic Liberalization. World
Development Vol. 27, No. 7.
Bucknell University, Lewisburg,
USA 1999
Yeny Lay Rade,Evaluasi Kebijakan
Kawasan Perdaganan Bebas dan
Pelabuhan Bebas Bintan
Wilayah Kota Tanjungpinang.
UMRAH Tanjungpinang, 2013
Yealta Den, Implikasi Free Trade Zone
terhadap pertumuhan ekonomi
Indonesia: suatu kajian bisnis
internasional di Provinsi
Kepulauan Riau. Jurnal
Transnasional, vol 7, no 1. 2015
Zaenuddin Muhammad Kajian Free
Trade Zone BATAM-BINTAN-
KARIMUN (Permasalahan,
Implementasi, dan Solusinya),
eko-regional, vol 7. No. 2. 2009
INTENET :
http://bpbintan.go.id/
http://freetradezone-
bbk.blogspot.co.id/
http://freezone-
pengamat.blogspot.co.id/2009/08/sejar
ah-free-zone-di-indonesia.html
https://www.academia.edu/5719928/F
TZ_Batam_Bintan_Karimun_akseleras
i_pertumbuhan_ekonomi_indonesia
http://nurfatimahdaulay18.blogspot.co.
id/ Penelitian Deskriptif
http://mulyono.staff.uns.ac.id/2009/05/
28/model-implementasi-kebijakan-
george-edward-iii/
http://issuu.com/tanjungpinangpos/doc
s/epaper_tanjungpinangpos_27_oktobe
r_/4?e=7901186/31327709