peran bidang pelayanan rehabilitasi sosial (dinas …
TRANSCRIPT
eJournal Sosiatri-Sosiologi 2021, 9 (1): 78-91 ISSN 0000-0000, ejournal.sos.fisip-unmul.ac.id © Copyright 2021
PERAN BIDANG PELAYANAN REHABILITASI SOSIAL
(DINAS SOSIAL) DALAM PENANGANAN ANAK
JALANAN DI KOTA SAMARINDA
Yanuar Ahmad Abdullah1
Abstrak
Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui peran Bidang Pelayanan dan
Rehabilitasi Sosial (Dinas Sosial) dalam penanganan Anak Jalanan di Kota
Samarinda serta mengetahui faktor penghambat dan pendukung dalam penanganan
Anak Jalanan di Kota Samarinda. Metode penelitian menggunakan jenis penelitian
deskriptif kualitatif dengan sumber informasi yang diperoleh dari hasil
wawancara, diktat, buku dan website. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan,
faktor penyebab munculnya Anak Jalanan beragam dari permasalahan ekonomi,
broken-home, mencari nafkah atau terjerat pergaulan bebas. Dinas Sosial telah
melakukan berbagai upaya dan tindakan dalam menangani Anak Jalanan. Dengan
dukungan dan bantuan dari instansi lain seperti SATPOL-PP, razia dilakukan
untuk menetribkan Anak Jalanan dan dikumpulkan untuk di ditindak lanjuti.
Faktor pendukung Dinas Sosial dalam upaya menangani Anak Jalanan adalah
memadainya SDM seperti dukungan dan bantuan dari SATPOL-PP terutama
ketika harus turun ke lapangan yaitu ke jalanan untuk menertibkan Anak Jalanan
dan mengumpulkan mereka untuk pendataan dan pembinaan. Namun, faktor
penghambat masih lebih mendominasi seperti kurangnya kesadaran orang tua, atau
malah orang tua yang menyuruh anaknya membantu secara ekonomi, kurangnya
kesadaran masyarakat dan kondisi dari keluarga anak sendiri yang tidak mampu.
Kata Kunci : Dinas Sosial, Penanganan, Anak Jalanan.
Pendahuluan
Samarinda merupakan ibu kota dari Kalimantan Timur yang memiliki
jumlah penduduk sekitar 812.597 jiwa dengan tingkat kepadatan jumlah penduduk
yang terus meningkat disetiap tahun. Di tahun 2010 kepadatan penduduk
samarinda berada pada angka 727.500 jiwa dan terus mengalami peningkatan
bahkan mencapai angka 797.006jiwa di tahun 2014. Adanya pertambahan jumlah
penduduk yang terus meningkat dengan rendahnya tingkat penyerapan tenaga
kerja, hal tersebut menimbulkan permasalahan yaitu kemiskinan. Tingkat
kemiskinan di Kota Samarinda juga mengalami peningkatan disetiap tahun,
tercatat di tahun 2011 ada sekitar 4,31%dan terus meningkat sekitar 4,82% di
tahun 2015. Dengan kondisi masyarakat yang miskin dan sulit mendapatkan
pekerjaan, memaksa masyarakat yang tidak mampu harus berusaha mencari
1 Mahasiswa Program S1 Sosiatri-Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas
Mulawarman. Email: [email protected]
Peran Dinas Sosial dalam Menangani Anak Jalanan di Kota Samarinda (Yanuar)
79
pendapatan untuk tetap bisa bertahan hidup dan tak jarang masyarakat terpaksa
menekuni pekerjaan yang tidak biasa seperti menjadi anak jalanan, gelandangan
dan pengemis.
Untuk itu, aktivitas anak jalanan di Kota Samarinda masih banyak terlihat.
Menurut Kepala Dinas Sosial menyebutkan bahwa Samarinda memiliki sekitar
200-an anak jalanan, gelandangan, pengemis dan angka tersebut dapat meningkat
pada momen-momen tertentu seperti pada musim perayaan. Namun dari sekitar
200-an tersebut bukanlah jumlah dari masyarakat yang berdomisili di Kota
Samarinda, melainkan sebagian merupakan pendatang yang dikirim oleh oknum-
oknum yang tidak bertanggung jawab. Kemudian selain karena faktor kemiskinan
juga ada alasan lain dengan peningkatan angka anak jalanan, gelandangan dan
pengemis yaitu adanya karakter masyarakat Kalimantan Timur khususnya
masyarakat Samarinda yang memiliki jiwa sosial yang tinggi, ramah, mudah
merasa simpati dan mudah memberi bantuan sehingga menimbulkan efek yang
menggiurkan terhadap anak jalanan, gelandangan dan pengemis akan hasil yang
diperoleh.
Dengan adanya permasalahan masyarakat seperti kemiskinan dan sulit untuk
mendapatkan pekerjaan. Hal tersebut yang kemudian akan menimbulkan persoalan
eksploitasi (pemanfaatan) terhadap anak. Dimana saat ini sangat banyak
pemberitaan terkait eksploitasi terhadap anak-anak yang seharusnya mereka
mendapatkan hak sebagai seorang anak. Namun faktanya hak tersebut tidak
mereka dapatkan akibat adanya faktor-faktor internal diantaranyaadalah
permasalahan ekonomi yang dialami keluarga mereka sehingga anak mereka juga
ikut dikorbankan. Fenomena eksploitasi terhadap anak tersebut marak terjadi juga
dikarenakan dengan jumlah penghasilan yang diperoleh dari pemanfaatan anak-
anak memiliki jumlah yang besar, hal itu dikarenakan rasa simpatik masyarakat
umum sangat peduli terhadap anak-anak sehingga dengan rasa simpatik tersebut
mereka memberikan bantuan,hal tersebut yang menjadi pemicu terjadinya
peningkatan jumlah anak jalanan yang semakin meningkat.
Dalam menanganipermasalahan anak jalanan, diperlukan perhatian khusus
oleh Pemerintah sebagai mana yang tertera dalam undang-undang 1945 Pasal 34
Ayat 1 yang berbunyi “Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh
negara”, bedasarkan isi UUD tersebut dapat kita artikan bahwa sangat jelas negara
memiliki tanggung jawab bagi semua penduduk Indonesia yang termasuk dalam
kategori fakir miskin serta anak terlantar dalam memberikan dukungan sarana dan
prasarana melalui kebijakan agar permasalahan fakir miskin serta anak terlantar
dapat diatasi. Dengan adanya perhatian oleh pemerintah, hal tersebut juga dapat
memberi peluang terhadap fakir miskin dan anak terlantar agar dapat hidup dan
berkembang dengan layak dengan mendapat pekerjaan sehingga tidak lagi
bergantung hidup dengan mengharapkan bantuan dari pemerintah dan secara tidak
langsung permasalahan kemiskinan serta anak jalanan dapat diatasi.
eJournal Sosiatri-Sosiologi, Volume 9, Nomor 1, 2021: 78-91
80
Untuk mewujudkan penyelesaian tersebut pemerintah dibantu oleh Dinas
Sosial, dimana Dinas Sosial merupakan instansi pemerintah yang merupakan salah
satu Satuan Kerja Pemerintahan Daerah (SKPD) yang memiliki wewenang
terhadap permasalahan sosial melalui program dinas yang telah diatur.Dalam
upaya menanggulangi anak jalanan yang dijabarkan di setiap program yang
dicantumkan diatas, Dinas Sosial bekerja sama dengan Satuan Polisi Pamong Praja
serta Kepolisian Kota Samarinda telah seringkali mengadakan penertiban bagi
Anak Jalanan/Pengemis yang berada di jalanan. Dengan upaya ini, permasalahan
anak jalanan dapat diatasi melalui penyelenggaraan rehabilitasi dimana
menyediakan panti bagi Anak Jalanan untuk dapat menikmati pendidikan formal
pada Panti Sosial milik Pemerintah maupun Pondok Pesantren. Upaya lain adalah
pemberdayaan penyandang masalah sosial dengan menyediakan asrama,
perawatan, kesehatan, pembinaan mental, pendidikan dan bimbingan latihan
keterampilan dengan Dinas Sosial merujuk atau merekomendasikan pada Panti
Sosial Bina Remaja (PSBR) milik Pemerintah Dinas Sosial Provinsi Kalimantan
Timur. Resosialisasi juga dilakukan untuk memberikan pembinaan dan bimbingan
sosial kepada keluarga Anak Jalanan serta pembinaan bagi orang tua Anak Jalanan
guna memberikan motivasi betapa pentingnya pendidikan serta bahaya yang
berakibat pada sang anak.
Dengan adanya Dinas Sosial permasalahan tingkat angka anak jalanan yang
terus meningkat akan dapat diatasi, menurut Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial
Anak dan Lanjut Usia, pada tahun 2016 tercatat jumlah anak jalanan mencapai 60
orang, kemudian ditahun berikutnya mengalami penurunan jumlah anak jalanan
yaitu 52 orang di tahun 2017 dan terus mengalami penurunan yang signifikan di
tahun 2018 hingga 2019 tercatat hanya 20 orang anak jalanan. Penurunan angka
jumlah anak jalanan tersebut tentu tidak lepas dari adanya usaha serta upaya yang
dilakukan oleh Bidang Rehabilitasi Sosial yang memiliki peran dalam menangani
permasalahan anak jalanan.
Kerangka Dasar Teori
Teori Peran
Peran menurut Soekanto (2009:212-213) adalah “proses dinamis kedudukan
(status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan
kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan”. Kemudian peran menurut Merton
(dalam Raho 2007 : 67) mengatakan bahwa peranan didefinisikan “sebagai pola
tingkah laku yang diharapkan masyarakat dari orang yang menduduki status
tertentu. Sejumlah peran disebut sebagai perangkat peran (role-set)”. Dengan
demikian perangkat peran adalah kelengkapan dari hubungan-hubungan
berdasarkan peran yang dimiliki oleh orang karena menduduki status-status sosial
khusus dan peran juga adalah suatu aspek yang dinamis dari kedudukan atau
Peran Dinas Sosial dalam Menangani Anak Jalanan di Kota Samarinda (Yanuar)
81
status.Peran lebih menunjukkan pada fungsi penyesuaian diri dan sebagai sebuah
proses. Peran yang dimiliki oleh seseorang mencakup tiga hal antara lain.
Dinas Sosial
Dinas sosial merupakan instansi pemerintah yang diperlukan untuk
melakukan tugas-tugas pemerintah dalam usaha kesejahteraan sosial. Menurut
pasal 5 peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2016 tentang
Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja mempunyai tugas pokok melaksanakan
urusan rumah tangga daerah dan tugas pembantuan dalam bidang pembinaan
kesejahteraan sosial, rehabilitasi sosial, pembinaan kesejahteraan sosial dan
pembinaan tenaga kerja. Pelaksanaan tugas-tugas, Dinas Sosial dibantu oleh
pekerja sosial. Pekerja sosial adalah petugas khusus dari Departemen Sosial yang
mempunyai keterampilan khusus dan jiwa pengabdian di bidang usaha
kesejahteraan sosial.
Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Daerah Kota Samarinda No. 04
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah bahwa dalam
pembagian ini Dinas Sosial ditipekan menjadi Tipe A dengan menetapkan 1 (satu)
Sekretariat dan 4 (empat) Bidang dan untuk melaksanakan hal tersebut diatas perlu
lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata
kerja perangkat daerah dan unit dibawahnya maka ditetapkan Dinas Sosial Kota
Samarinda dengan Peraturan Walikota Samarinda Nomor 29 Tahun 2016 tentang
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Sosial Kota Samarinda.
Penanganan
Arti kata penanganan dapat diartikan sebagai proses, perbuatan, cara,
menangani atau perbuatan menangani. Sehingga dari kata diatas dapat
disimpulkan bahwa penanganan merupakan suatu penyelesaian atau serangkaian
proses pekerjaan. Dalam hal penanganan anak jalanan oleh Bidang Pelayanan dan
Rehabilitasi Sosial Kota Samarinda adalah serangkaian kegiatan dengan kebijakan
yang dimplementasikan dalam menyelesaikan permasalahan anak jalanan di kota
Samarinda.
Anak Jalanan
Anak jalanan atau sering disingkat anjal adalah sebuah istilah umum yang
mengacu pada anak-anak yang mempunyai kegiatan ekonomi dijalanan, namun
masih memiliki hubungan dengan keluarganya. Umumnya anak jalanan bekerja
sebagi pengamen, pengasong, pemulung, tukang semir ataupun pengais sampah.
Selain itu, ada beberapa pengertian anak jalanan menurut beberapa ahli hukum,
antara lain menurut Sandyawan memberikan pengertian bahwa anak jalanan
adalah anak-anak yang berusia maksimal 16 tahun, telah bekerja dan
eJournal Sosiatri-Sosiologi, Volume 9, Nomor 1, 2021: 78-91
82
menghabiskan waktunya dijalanan. Kemudian pendapat lain yaitu Peter Davies
memberikan pemahaman bahwa fenomena anak-anak jalanan sekarang ini
merupakan suatu gejala global. Pertumbuhan urbanisasi dan membengkak- nya
daerah kumuh di kota-kota yang paling parah keadaannya adalah di negara
berkembang, telah memaksa sejumlah anak yang semakin besar untuk pergi
kejalanan ikut mencari makan demi kelangsungan hidup keluarga dan bagi dirinya
sendiri.
Faktor Munculnya Anak Jalanan
Munculnya permasalahan anak jalanan umumnya dipengaruhi oleh keadaan
ekonomi keluarga yang rendah. Rendahnya pendapatan dalam keluarga sehingga
mendorong anak untuk mencari perkerjaan. Kemudian, keadaan tersebut semakin
diperburuk dengan banyaknya anggota keluarga anak jalanan yang seringkali
mendorong anak bekerja karena tergiur dengan pendapatan yang diperoleh .
Berdasarkan latar belakang munculnya permasalahan anak jalanan, berikut
beberapa pemetaan faktor penyebabnya sebagai berikut:
1. Masalah Ekonomi
2. Broken Home
3. Salah pergaulan
4. Putus sekolah
5. Kurang perhatian dari keluarga
6. Pengaruh lingkungan
Dampak Dari Adanya Anak Jalanan
1. Menjadikan suasana lingkungan tampak kumuh
2. Menjadi salah satu masalah social
3. Masa depan dari anak jalanan makin suram
4. Semakin bertambahnya angka anak yang putus sekolah
Solusi Penanganan Anak Jalanan
Dalam memberikan solusi pada penanganan anak jalanan, ada tiga jenis
alternatif penangannan anak jalanan yaitu family base, institutional base dan multi-
system base.
Metode family base adalah alternatife dengan cara memberdayaan keluarga
anak jalanan menggunakan berbagai cara diantaranya melalui memberikan
tambahan makanan, pemberian modal usaha dan memberi penyuluhan tentang
keberfungsian keluarga. Pada model ini diupayakan bantuan peran aktif dari
keluarga dalam membina serta menumbuh kembangkan anak jalanan.
Selanjutnya, institutional base, pemberdayaan malalui lembaga sosial di
masyarakat. Caranya dengan menjalin networking dengan berbagai institusi baik
lembaga pemerintahan ataupun lembaga sosial masyarakat.
Peran Dinas Sosial dalam Menangani Anak Jalanan di Kota Samarinda (Yanuar)
83
Yang terakhir adalah multi-system base, yaitu pemberdayaan melalui
jaringan sistem yang ada. Pemberdayaan ini dimulai dari anak jalanan, keluarga
dari anak jalanan, lingkungan masyarakat, akademisi, para pemerhati anak, aparat
penegak hukum dan juga instansi terkait lainnya.
Metode Penelitian
Jenis penelitian ini adalah Deskriptif Kualitatif, yaitu suatu pendekatan
penelitian yang mengungkap situasi sosial tertentu dengan mendeskripsikan
kenyataan secara benar, dibentuk oleh kata-kata berdasarkan teknik pengumpulan
data dan analisis data yang relevan yang diperoleh dari situasi yang alamiah.
Dalam penelitian ini yang menjadi fokus penelitian atau indikator yang akan
dibahas adalah :
1. Peran Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial (Dinas Sosial) Kota
Samarinda antara lain sebagai perumus dan pelaksana kebijakan, memberikan
pelayanan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan,
evaluasi dan pelaporan dibidang rehabilitasi sosial.
2. Faktor pendukung dan penghambat serta upaya dalam meminimalisir
hambatan Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial dalam penanganan anak
jalanan Kota Samarinda.
Hasil Penelitian
Peran Bidang Pelayanan Rehabilitasi Sosial dalam penaganan Anak Jalanan di
Kota Samarinda
Berdasarkan peraturan Wali Kota Samarinda No.29 tahun 2016 tentang
susunan organisasi dan tata kerja Dinas Sosial Kota Samarinda pasal 10 yang
menjelaskan bahwa Bidang Pelayanan Rehabilitasi Sosial Memiliki wewenang
dalam hal melaksanakan perumusan dan pelaksana kebijakan, memberikan
pelayanan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi
dan pelaporan dibidang rehabilitas sosial. Dengan peraturan tersebut mejadi
landasan yang dapat menjelaskan Peran Bidang Pelayanan Rehabilitasi Sosial
dalam penanganan anak jalanan di Kota Samarinda. Adapun peran Bidang
Pelayanan Rehabilitas Sosial adalah sebagai Instansi Pemerintah Daerah yang
memiliki kewenangan dengan menjalankan tugas dan fungsinya dalam
penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).
Dalam hal penanganan anak jalanan di Kota Samarinda, berdasarkan
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, dimana
dalam UUD tersebut telah dijabarkan bahwa kesejahteraan sosial adalah kondisi
terpenuhinya kebutuhan material, spiritual dan sosial warga negara agar dapat
hidup layak dan mampu mengembangkan diri sehingga dapat melaksanakan fungsi
sosialnya. Namun kenyataanya masih banyak masyarakat yang kondisi ekonomi
dan kondisi sosialnya sangat jauh dari kata berkecukupan. Seperti halnya di Kota
eJournal Sosiatri-Sosiologi, Volume 9, Nomor 1, 2021: 78-91
84
Samarinda tingkat kemiskinan di Kota Samarinda juga mengalami peningkatan
disetiap tahun, tercatat di tahun 2011 ada sekitar 4,31%dan terus meningkat sekitar
4,82% di tahun 2015. Permasalahan demikian yang menjadi pemicu adanya
eksploitasi anak yang tidak biasa seperti menjadi anak jalanan, gelandangan dan
pengemis dengan tujuan untuk membantu perekonomian keluarga, sehingga
pemandangan disetiap sudut kota, trotoar dan disepanjang jalan Kota Samarinda
sudah menjadi pemandangan yang tidak asing lagi dimana masih banyak aktifitas
anak jalanan.
Dengan kondisi permasalahan anak jalanan yang terus meningkat
dibutuhkan penanganan segera oleh Pemerintah Daerah dalam hal ini Bidang
Pelayanan Rehabilitasi Sosial. Untuk itu bidang terkait melakukan beberapa upaya
termasuk melakukan kerjasama dengan beberapa pihak. Adapun pihak yang
terlibat dalam mengatasi permasalahan anak jalanan, berbagai pihak atau stake
holder yang telah terlibat dalam pembinaan anak jalanan meliputi dari SATPOL-
PP, Kepolisian, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan serta P2TP2A
(Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak). Tujuan dari
kerjasama tersebut adalah untuk mempermudah proses penanganan permasalahan
anak jalanan berdasarkan fungsi dan tugas dari pihak masing masing yang ikut
terlibat dalam penanganan anak jalanan di Kota Samarinda.
Langkah awal atau tindakan awal yang dilakukan Bidang Pelayanan
Rehabilitasi Sosial adalah dengan melakukan tindakan evakuasi dalam hal ini
dinas terkait melakukan kerjasama dengan SATPOL-PP, Kepolisian, Badan
Pemberdayaan Perempuan dan Anak serta P2TP2A berdasarkan tugas dan
fungsinya yaitu untuk menertibkan keamanan umum sehingga Bidang Pelayanan
Rehabilitasi Sosial melakukan penertiban bersama SATPOL-PP, Kepolisian,
Badan Pemberdayaan Perempuan dan Anak serta P2TP2A untuk melakukan razia
atau operasi terpadu dan kemudian dilakukan pendataan sesuai permasalahan.
Pendataan tersebut meliputi: apakah mereka ada keluarga? Masih sekolahkah?
Terus mereka bekerjakah? Apa aktifitasnya sehari-harinya? Kemudian setelah
dilakukan pendataan Bidang Pelayanan Rehabilitasi Sosial melakukan tindakan
pelayanan. Adapun pelayanan yang diberikan kepada anak jalanan sebagai berikut:
Bimbingan Sosial
Dalam bimbingan sosial, Bidang Pelayanan Rehabilitas Sosial bekerja sama
dengan BPMP dan P2TP2A untuk memberikan penyuluhan kepada anak jalanan
mengenai peranan mereka sebagai anak. Bimbingan Sosial yang dimaksudkan
adalah melakukan bimbingan mental terhadap para orang tua anak karena
kurangnya kesadaran dan pengetahuan orang tua akan hak-hak kebutuhan dasar
anak serta pentingnya pendidikan bagi anak mereka. Penyuluhan turut dilakukan
kepada anak jalanan mengenai pentingnya pendidikan untuk masa depan mereka
serta memberikan pemahaman mengenai tugasnya sebagai anak; yakni
menawarkan pelatihan keterampilan guna meningkatkan skill mereka yang nanti
Peran Dinas Sosial dalam Menangani Anak Jalanan di Kota Samarinda (Yanuar)
85
akan berguna bagi masa depan mereka. Adapun hambatan yang dihadapi adalah
kurang berminatnya Anak Jalanan untuk mengikuti program pelatihan yang
ditawarkan.
Pembinaan Mental Sosial
Pembinaan Mental Sosial yang dimaksudkan adalah mengedukasi Anak
Jalanan mengenai kehidupan masa depan yang lebih baik melalui pendidikan
formal dan pelatihan keterampilan. Bidang Pelayanan Rehabilitas bekerja sama
dengan BPMP dan P2TP2A serta Panti Sosial Anak milik pemerintah untuk
melakukan penyuluhan guna memberikan motivasi terhadap anak jalanan.
Hambatan yang dihadapi dalam pembinaan mental sosial ialah tidak adanya
kesadaran diri pada anak jalanan untuk maju, kurangnya motivasi pada diri Anak
Jalanan untuk melanjutkan pendidikan atau mengikuti pelatihan keterampilan
sebagai akibat dari mencari nafkah di jalanan.
Pembinaan dalam Pendidikan Formal dan Nonformal
Untuk pembinana pendidikan, Bidang Pelayanan Rehabilitasi Sosial merujuk
ke Panti Sosial Anak Harapan untuk pendidikan formal dan Panti Sosial Bina
Remaja untuk pendidikan non-formal.
Pelatihan Keterampilan dan Kemampuan Permodalan
Pelatihan Keterampilan dan kemampuan permodalan tersebut ditujukan guna
menambah skill anak jalanan. Pelatihan yang dimaksud adalah otomotif, salon,
menjahit dan tata rias. Kemudian untuk permodalan, Bidang Pelayanan Rehabilitas
Sosial turut memberikan modal Usaha Ekonomi Proaktif (UEP) yang disesuaikan
dengan usaha yang ditekuni.
Setelah melakukan berbagai tindakan atau upaya dalam penanganan anak
jalanan di Kota Samarinda, Bidang Pelayanan Rehabilitas Sosial melakukan
evaluasi dalam hal tindakan atau upaya yang berdasarkan pelayanan yang sudah di
implementasi dan hasilnya efektif dalam menangani permasalahan anak jalanan.
Adapun tindakan atau upaya yang efektif yang dilakukan Bidang Pelayanan
Rehabilitasi Sosial antara lain:
Pendekatan dengan Orang Tua
Pendekatan ini dilakukan dengan memberikan pengetahuan tentang bahaya
yang mengintai anak mereka dijalanan, pentingnya persiapan masa depan anak
mereka dalam hal kesehatan, pendidikan serta bekal keterampilan yang cukup.
Dengan pendekatan tersebut akan membuat Orang Tua dari anak jalanan akan
merasa takut dan tidak akan mengizinkan anak mereka untuk beraktifitas dijalan
lagi.
eJournal Sosiatri-Sosiologi, Volume 9, Nomor 1, 2021: 78-91
86
Tindakan Razia
Tindakan razia juga merupakan tindakan yang efektif. Tindakan razia
merupakan tindakan awal untuk dapat mengetahui permasalahan yang cukup
beragam yang dihadapi anak jalanan. Selain sebagai tindakan evakuasi melalui
pendataan tindakan razia secara rutinitas juga akan memberi efek jera bagi anak
jalanan.
Keberhasilan suatu tindakan atau upaya yang efektif dalam menangani
permasalahan anak jalanan dapat diukur melalui hasil yang diperoleh dan tindakan
atau puaya yang efektif tesebut akan kembali di implementasikan kembali. Seperti
permasalahan anak jalanan di kota Samarinda setelah Bidang Pelayanan
Rehabilitas Sosial melakukan berbagai tindakan dan kerjasama dengan berbagai
pihak untuk menangani permasalahan anak jalanan di Kota Samarinda, terlihat
adanya penurunan jumlah anak jalanan di Kota samarinda pada tahun 2016 tercatat
jumlah anak jalanan mencapai 60 orang, kemudian ditahun berikutnya mengalami
penurunan jumlah anak jalanan yaitu 52 orang di tahun 2017 dan terus mengalami
penurunan yang signifikan di tahun 2018 hingga 2019 tercatat hanya 20 orang
anak jalanan.
Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Bidang Pelayanan Rehabilitasi
Sosial dalam Penananganan Anak Jalanan di Kota Samarinda
Keberhasilan atau pencapaian tujuan dari penanganan anak jalanan melalui
berbagai upaya dan juga kebijakan yang efektif tentu tidak lepas dari adanya
faktor pendukung yang menjadi faktor pendorong keberhasilan dalam penanganan
anak jalanan. Seperti dalam penanganan anak jalanan di Kota Samarinda, faktor
pendukung Bidang Pelayanan Rehabilitas Sosial dalam penanganan anak jalanan
antara lain yaitu adanya Sumber Daya Manusia (SDM) yang masih bisa
diandalkan dalam hal kerjasama Bidang Pelayanan Rehabilitas Sosial dengan
SATPOL-PP sehingga menambah jumlah SDM yang dapat diperintahkan
mengambil tindakan dengan melakukan rutinitas razia, faktor lain adalah adanya
kerja sama orang tua melalui pendekatan dengan pemberian pengetahuan sehingga
adanya rasa takut untuk membiarkan anak mereka untuk kembali kejalanan dan
faktor pendukung lainya adalah adanya fasilitas dengan kerjasama bersama Panti
Sosial.
Namun, dibalik adanya faktor pendukung tentu ada faktor penghambat.
Adapun faktor penghambat Bidang Pelayanan Rehabilitas Sosial dalam
penanganan anak jalanan adalah tidak adanya anggaran sehingga pihak dinas
terkait mengalami hambatan dalam melakukan tindakan evakuasi karena dalam
melaksanakan kegiatan atau tindakan evakuasi bersama SATPOL-PP dinas terkait
harus mengeluarkan dana, kemudian faktor yang menjadi faktor penghambat
lainya adalah sebagai berikut:
1. Kurangnya akan kesadaran orang tua terhadap bahaya aktifitas anak di jalanan.
Peran Dinas Sosial dalam Menangani Anak Jalanan di Kota Samarinda (Yanuar)
87
2. Terkadang orang tua yang justru meminta anak dapat membantu secara
ekonomi dan pada gilirannya anak harus berada di jalanan untuk mencari
nafkah.
3. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk tidak memberi atau melakukan
pembelian/transaksi pada anak jalanan.
4. Banyaknya Anak dalam kondisi keluarga tidak mampu sehingga harus
membantu perekonomian keluarga.
Kemudian, untuk meminimalisir atau megatasi hambatan dalam
penanganan anak jalanan di kota Samarinda, Bidang Pelayanan Rehabilitas
melakukan upaya dengan mengusulkan PERDA No.7 tahun 2017 tentang
larangan untuk memberikan uang kepada anak jalanan dengan denda Rp
50.000.000,00 atau kurungan 3 bulan penjara dan adanya pantauan melalui
CCTV. Kebijakan tersebut merupakan kebijakan publik yang akan menjadi
aturan yang dapat menghambat peningkatan jumlah anak jalanan di kota
Samarinda karena dengan dikeluarkannya aturan PERDA tersebut masyarakat
Kota Samarinda akan menjadi takut dengan adanya ancaman pidana seperti
yang disebutkan.
Evaluasi Hasil dari Penanganan Anak Jalanan
Dari upaya Pemerintah dalam hal ini, Dinas Sosial Kota Samarinda telah
berupaya semaksimal mungkin untuk menekan angka anak jalanan namun
hingga saat ini belum mendapatkan hasil yang maksimal. Hal ini disertai
indikator masih banyak anak jalanan di berbagai tempat di sudut Kota
Samarinda yang perlu dievaluasi dalam penanganan dan langkah-langkah yang
lebih intensif guna mendapatkan hasil yang maksimal.
Meski demikian, hasil yang sudah didapatkan oleh Dinas Sosial
menunjukkan adanya penurunan angka Anak Jalanan dari tahun 2016 hingga
2019 walaupun tidak dapat sepenuhnya menghilangkan angka Anak Jalanan di
Kota Samarinda. Angka penurunan Anak Jalanan dari tahun 2016 bisa dilihat
sebagai berikut:
Diagram Angka Anak Jalanan Tahun 2016 - 2019
Sumber Data : Dinas Sosial Kota Samarinda
eJournal Sosiatri-Sosiologi, Volume 9, Nomor 1, 2021: 78-91
88
Adapun hasil lainnya yang telah dicapai selain penurunan angka Anak
Jalanan di Kota Samarinda, pembinaan Anak Jalanan yang dilakukan oleh Dinas
Sosial juga memberikan bantuan pendapatan kepada keluarga Anak Jalanan,
peningkatan kualitas hidup Anak Jalanan, dan terbentuknya penambahan
keterampilan/skill.
Masyarakat juga memberikan tanggapan terhadap pembinaan Anak Jalanan
yang dilakukan oleh Dinas Sosial yakni respon yang sangat positif dari hasil
interaktif di RRI. Masyarakat juga mendukung langkah pemerintah terhadap apa
yang dilakukan Dinas Sosial di Kota Samarinda dalam pembinaan Anak Jalanan.
Analisis Pembahasan
Dalam hal ini peneliti telah menganalisis informasi yang berhasil
dikumpulkan dilapangan sesuai dengan rumusan masalah dan selanjutnya
dikaitkan dengan teori yang digunakan oleh peneliti. Berdasarkan hasil penelitian
yang telah dilakukan, peneliti menemukan hal yang penting yaitu sebagai berikut;
Faktor kemunculan Anak Jalanan di Kota Samarinda
Salah satunya faktor penyebab munculnya Anak Jalanan adalah faktor yang
berasal dari internal contohnya seperti kerusakan mental pada anak sendiri
diakibatkan kesalahan pergaulan dan dipengaruhi oleh hal hal negatif pada teman
sebaya. Kemudian ada Faktor External, yang dimaksud ialah faktor yang
disebabkan dari pengaruh luar individu Anak Jalanan. Misalnya adalah
permasalahan Ekonomi, Anak yang berasal dari keluarga tidak mampu/miskin
sehingga mereka yang harus membantu perekonomian keluarga dengan
beraktifitias di jalanan. Beberapa aktifitas yang mereka lakukan antara lain seperti
mengamen, mengemis, ataupun menjual barang seperti koran atau makanan.
Selain itu, terlantarnya anak yang berasal dari keluarga broken home/perceraian
yang menyebabkan orang tua yang tidak peduli dengan keadaan anak sehingga
menjadi menggelandang di jalanan. Hubungan keluarga yang tidak harmonis turut
menyebabkan anak terabaikan dan tidak diperdulikan.
Peran dan Tindakan Bidang Pelayanan Rehabilitasi Sosial dalam menangani
Anak Jalanan Tindakan yang dilakukan oleh Dinas Sosial sejauh ini adalah tindakan yang
lebih mengutamakan pembinaan dibandingkan tindakan yang bersifat yurisdiksi
atau hukum. Pembinaan yang dimaksud dimulai dengan proses melibatkan
berbagai instansi seperti SATPOL-PP dan kepolisian yang dimulai dengan
melakukan razia di jalanan untuk mengevakuasi Anak Jalanan, setelah melakukan
pendataan terhadap setiap Anak Jalanan yang ada, Dinas Sosial melakukan
tindakan lebih lanjut seperti pembinaan mereka terhadap pentingnya pendidikan
dan edukasi baru Anak Jalanan yang putus sekolah dengan merujuk ke panti
Peran Dinas Sosial dalam Menangani Anak Jalanan di Kota Samarinda (Yanuar)
89
asuhan pemerintah atau swasta. Tindakan lainnya turut mendidik kepada orang tua
Anak Jalanan, memberikan pelatihan keterampilan serta modal usaha.
Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Dinas Sosial.
Sementara faktor pendukung dalan upaya menangani Anak Jalanan adalah
memadainya SDM. Contohnya adalah bantuan dari SATPOL-PP dalam
melakukan razia ke jalanan. Akan tetapi, faktor penghambat masih cenderung
lebih banyak seperti kurangnya kesadaran orang tua, atau malah orang tua yang
menyuruh anaknya membantu secara ekonomi, kurangnya kesadaran masyarakat
dan kondisi dari keluarga anak sendiri yang tidak mampu. Masalah anggaran juga
menjadi salah satu penghambat lainnya yang menyebabkan tindakan yang
seharusnya bisa dilakukan oleh Dinas Sosial tidak dapat beroperasi maksimal.
Berdasarkan pemaparan diatas, menunjukkan keterkaitan antara data hasil
penelitian dengan landasan teori yang dijelaskan pada bab sebelumnya yang
menjadi pedoman penulisan dalam penelitian ini. Teori Peran yang disebutkan
penulis menunjukan keterkaitan teori dengan tindakan yang diambil oleh Dinas
Sosial dalam mengatasi Anak Jalanan di Kota Samarinda. Dinas Sosial berperan
sebagai Peran Formal yang menunjukkan jelasnya aktifitas mereka dalam
menangani Anak Jalanan melalui bantuan instansi lainnya yang kemudian
melakukan pembinaan. Aktifitas langsung Dinas Sosial dalam menangani Anak
Jalanan merupakan suatu Peran Aktif.
Kesimpulan dan Saran
Kesimpulan
1. Peran Bidang Pelayanan Rehabilitasi Sosial berdasarkan peraturan Wali
Kota Samarinda No.29 tahun 2016 tentang susunan organisasi dan tata kerja
Dinas Sosial Kota Samarinda pasal 10 yang menjelaskan bahwa Bidang
Pelayanan Rehabilitasi Sosial Memiliki peran sebagai Instansi Pemerintah
yang memiliki wewenang dalam hal melaksanakan perumusan dan
pelaksana kebijakan, penyusunan norma, prosedur dan kriteria, pemberian
bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan
dibidang rehabilitasi sosial dalam hal penanganan permasalahan sosial.
2. Dalam penanganan anak jalanan Bidang Pelayanan Rehabilitasi Sosial
melakukan kerjasama dengan berbagai pihak. Pihak atau stake holder yang
telah terlibat dalam pembinaan anak jalanan meliputi dari SATPOL-PP,
Kepolisian, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan serta
P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak).
3. Dalam penanganan anak jalanan di Kota Samarinda, Bidang Pelayanan
Rehabilitasi Sosial melakukan beberapa tindakan dan pelayanan antara lain
tindakan razia kemudian melakukan pendataan dan selanjutnya melakukan
pelayanan kepada anak jalanan berupa bimbingan sosial, pembinaan mental
eJournal Sosiatri-Sosiologi, Volume 9, Nomor 1, 2021: 78-91
90
sosial, pendidikan formal-non formal dan pelatihan keterampilan dan
kemampuan permodalan.
4. Tindakan atau upaya yang efektif yang dilakukan Bidang Pelayanan
Rehabilitasi Sosial antara lain: Pendekatan dengan Orang Tua dan tindakan
razia.
5. Faktor pendukung Bidang Pelayanan Rehabilitasi Sosial dalam penanganan
anak jalanan antara lain yaitu adanya Sumber Daya Manusia (SDM) yang
masih bisa diandalkan dalam hal kerjasama Bidang Pelayanan Rehabilitas
Sosial dengan SATPOL-PP dan faktor lain adalah adanya kerja sama orang
tua dan adanya fasilitas dengan kerjasama bersama Panti Sosial.
6. Faktor penghambat Bidang Pelayanan Rehabilitas Sosial dalam penanganan
anak jalanan adalah tidak adanya anggaran kemudian faktor yang menjadi
faktor penghambat lainya adalah kurangnya akan kesadaran orang tua
terhadap bahaya aktifitas anak di jalanan, terkadang orang tua yang justru
meminta anak dapat membantu secara ekonomi dan pada gilirannya anak
harus berada di jalanan untuk mencari nafkah, kurangnya kesadaran
masyarakat untuk tidak memberi atau melakukan pembelian/transaksi pada
anak jalanan dan banyaknya Anak dalam kondisi keluarga tidak mampu
sehingga harus membantu perekonomian keluarga.
7. Tindakan atau upaya Bidang Pelayanan Rehabilitas Sosial dalam
meminimalisir hambatan yaitu dengan mengusulkan PERDA No.7 tahun
2017 tentang larangan untuk memberikan uang kepada anak jalanan dengan
denda Rp 50.000.000,00 atau kurungan 3 bulan penjara dan adanya
pantauan melalui CCTV. Kebijakan tersebut merupakan kebijakan publik
yang akan menjadi aturan yang dapat menghambat peningkatan jumlah
anak jalanan di kota Samarinda.
Saran
1. Bidang Pelayanan Rehabilitas Sosial dan SATPOL-PP
Bidang Pelayanan Rehabilitas Sosial dan SATPOL-PP seharusnya lebih
tegas dalam proses pemantauan dan pemberian sanksi terkait PERDA No.7
tahun 2020 tentang larangan memberikan uang kepada anak jalanan karena
berdasarkan informasi yang penulis dapatkan dari dinas terkait mesikipun
suda ada peraturan tersebut namun belum ada kasus pelanggar yang
diberikan tindakan dengan sanksi yang tercantum dalam PERDA No.7
tahun 2020.
2. Anak Jalanan di Kota Samarinda
Anak Jalanan diharapkan dapat memberikan kerjasama dengan tidak
melakukan tindakan seperti kabur atau melarikan diri saat operasi razia
diadakan, memberikan informasi yang benar sesuai apa yang dihadapi dan
tetap bersemangat menjalankan proses rehabilitas yang diberikan karena
Peran Dinas Sosial dalam Menangani Anak Jalanan di Kota Samarinda (Yanuar)
91
pelayanan tersebut merupakan tindakan yang akan memberikan manfaat
dimasa depan anak jalanan.
3. Orang Tua
Orang tua seharusnya mempunyai kesadaran akan pentingnya kesiapan
masa depan anak mereka dalam hal yang paling penting adalah jaminan
kesehatan anak mereka, didikan, menuntut ilmu serta memberikan bekalan
kerterampilan sehingga peluang untuk sang anak mendapatkan hidup layak.
4. Masyarakat Kota Samarinda
Masyarakat Kota Samarinda diharapkan untuk lebih peka dan patuh terhadap
Peraturan Daerah No.7 tahun 2017 tentang larangan memberikan uang kepada
anak jalanan dan tidak mengedepankan rasa simpatik yang berlebihan karena
hal tersebut bukanlah solusi terbaik melainkan akan lebih menambah jumlah
anak jalanan di Kota Samarinda.
Daftar Pustaka
Budi Suharto, Rahcmad. 2016. Karakteristik Ekonomi Anak Jalanan di Kota
Samarinda. Samarinda: Universitas Mulawarman.
Hariadi, Sri Santuti & Suryanto, Bagong, 2001. Anak-Anak Yang Dilanggar
Hanya. Potret Sosial Anak Rawan Di Indonesia Yang Membutuhkan
Perlindungan Khusus, Surabaya, Lutfansah Mediatama
Masri, Singarimbun dan Sofian, Efendi, 2002. Metode Penelitian Survai, Jakarta:
Pustaka LP3ES.
Mukhtar,2013. Metode Praktis Penelitian Deskriptif Kualitatif. Jakarta Selatan :
Referensi GP Press Group.
Soekanto, 2012. Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta:Rajawali Pers.
Sutarto, 2006. Dasar Dasar Organisasi. Jogjakarta: Gadjah Mada University Press
West, Richard, Lynn H. Turner, 2013. Pengantar Teori Ilmu Komunikasi Analisis
dan Aplikasi (Intrducing Communication Theory: Analysis and Application,
Jakarta: Salemba Humanika.