peran bappeda dalam perencanaan pembangunan kesehatan ... proyek project info... · program...
TRANSCRIPT
ANGKA PENGANGGURAN MASIH TINGGI
KUALITAS & AKSESIBILITAS PDDKN
BLM MERATA
PENDIDIKAN KETAHANAN PANGAN,
IKLIM INVESTASI KESEHATAN
PENINGKATAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
Bud
aya
Infr
astr
uktu
r dan
Li
ngku
ngan
Hid
up
Kesehatan
Pendidikan
Ketahanan Pangan & Iklim Investasi
Budaya
Infrastruktur dan Lingkungan Hidup
Pendukung Utama
Kerangka Pikir Tujuan
Peningkatan Kualitas SDM
Pengurangan Kemiskinan
Pengurangan Pengangguran
Sandang, Pangan dan Papan
INDEK PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM)
DIMENSI DAN INDIKATOR KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA
DIMENSI
INDIKATOR
INDEK DIMENSI
Pengetahuan Kehidupan yang layak
Umur panjang dan sehat
Angka harapan hidup pd saat lahir
Angka melek huruf
Rata-rata lama sekolah
Pengeluaran per kapita
riil
Indek Harapan Hidup
Indek Pendidikan Indek Pendapatan
Penguatan kapasitas meliputi : individu, sistem dan kelembagaan. Menjadi aspek penting untuk mewujudkan keberhasilan organisasi, sehingga dalam prioritas pembangunan diletakkan sebagai dasar yang mewarnai pembangunan.
Membangun budaya mengandung makna membangun tatanilai kehidupan masyarakat yang didasarkan atas nilai filosofis DIY : Hamemayu Hayuning Bawana
Pendapatan masyarakat dalam dimensi sektoral dikenal dengan istilah pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi dapat berhasil apabila terjadi interdependensi antara : pertanian (luas), industri dan jasa.
Pendidikan, diarahkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan, pemerataan dan keterjangkauan pendidikan masyarakat, diutamakan bagi penduduk miskin dan yang berada di daerah terpencil
Kesehatandan KB, diarahkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan, pemerataan dan keterjangkauan kesehatan masyarakat, diutamakan bagi penduduk miskin dan yang berada di daerah terpencil
1. Peningkatan akses, kualitas dan relevansi pendidikan
2. Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan 3. Peningkatan akses dan pelayanan kesejahteraan sosial 4. Pengendalian kuantitas penduduk 5. Pemberdayaan masyarakat dan desa 6. Pengembangan kewirausahaan 7. Perluasan kesempatan kerja/pengurangan pengangguran 8. Peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja 9. Peningkatan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan
dan perlindungan anak 10. Pengembangan dan pelestarian nilai-nilai budaya luhur 11. Pengelolaan kekayaan dan keragaman budaya 12. Pengembangan perpustakaan dan budaya baca 13. Penyelamatan dan pemeliharaan dokumen/arsip daerah 14. Peningkatan partisipasi pemuda dan prestasi olahraga
Kebijakan Perencanaan Pembangunan di Bidang Kesehatan 1. Mengurangi kesenjangan status kesehatan
masyarakat dan akses terhadap pelayanan kesehatan antar wilayah, tingkat sosial ekonomi, dan gender;
2. Meningkatkan jumlah dan penyebaran tenaga kesehatan yang kurang memadai;
3. Meningkatkan akses terhadap fasilitas kesehatan; 4. Mengurangi beban ganda penyakit yaitu pola
penyakit yang diderita oleh sebagian besar masyarakat adalah penyakit infeksi menular
5. Peningkatan penanganan penyakit tidak menular 6. Meningkatnya penanganan penyalahgunaan
narkotik dan obat-obat terlarang.
1. Kesehatan 2. Pendidikan 3. Pemberdayaan Perempuan 4. Infrastruktur dan Perhubungan 5. Lingkungan Hidup 6. Kebudayaan 7. Iklim Investasi dan Usaha 8. Ketahanan Pangan 9. Pertanian
Menanggulangi kemiskinan dan kelaparan
Mencapai pendidikan dasar untuk semua
Mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan
Menurunkan angka kematian anak
Meningkatkan kesehatan ibu
Memerangi HIV/AIDS, malaria & penyakit lainnya
Memastikan kelestarian hidup
Membangun kemitraan global untuk pembangunan
KESEHATAN
PENDIDIKAN
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
INFRASTRUKTUR DAN PERHUBUNGAN
LINGKUNGAN HIDUP
KEBUDAYAAN
IKLIM INVESTASI DAN USAHA
KETAHANAN PANGAN
PERTANIAN
PROGRAM PRIORITAS
KETERKAITAN PROGRAM PRIORITAS DENGAN MDGs
Dokumen penganggaran yang memuat gambaran secara umum tentang prioritas
program dan kegiatan pembangunan daerah yang diamanatkan dalam RKPD sesuai dengan kewenangan penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah disertai dengan pagu indikatif dan SKPD pelaksana, kerangka ekonomi dan
implikasinya terhadap sumber pendanaan, kebijakan dibidang pendapatan, belanja dan
pembiayaan, serta asumsi yang mendasarinya untuk periode satu tahun.
12
RPJPD RPJMD RKPD KUA-PPAS
RKA SKPD APBD
Perencanaan Integrasi Penganggaran
Membangun peradaban berbasis nilai-nilai kemanusiaan dengan
meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, mengembangkan pendidikan yang berkarakter
didukung dengan pengetahuan budaya, pelestarian dan
pengembangan hasil budaya, serta nilai-nilai budaya
Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat dan Kualitas SDM melalui
Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Dasar, Pengentasan
Kemiskinan dan Penciptaan Lapangan Kerja
1. Program Pengadaan, Peningkatan, dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/ Puskesmas Pembantu dan Jaringanya
2. Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/ Rumah Sakit Jiwa/ Rumah Sakit Paru-Paru/ Rumah Sakit Mata
3. Program Sediaan Farmasi, Perbekalan Kesehatan dan Makanan.
4. Program Pelayanan Kesehatan
5. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat.
6. Program Kesehatan Keluarga
7. Program Penanganan Pembiayaan Kesehatan Penduduk Miskin.
8. Program Perbaikan Gizi Masyarakat
9. Program Pendidikan Kesehatan dan Sumberdaya Kesehatan
10. Program Pengembangan Manajemen Kesehatan
11. Program Sistem Informasi Kesehatan
12. Program Penelitian dan Pengembangan Kesehatan
Keadaan sehat secara fisik, mental dan sosial secara utuh, tidak semata-mata
bebas dari penyakit atau kecacatan yang berkaitan dengan sistem, fungsi, dan proses reproduksi pada laki-laki dan
perempuan
(UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan)
Definisi Kesehatan Reproduksi
1. UU No. 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak 2. UU No. 7 tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi
mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (Ratifikasi CEDAW)
3. UU No. 10 tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera
4. UU No. 13 tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia 5. UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan di Daerah 6. UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, terutama
pasal 136 dan 137 yang berfokus pada Kesehatan Remaja 7. PP No. 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan 8. Peraturan Daerah DIY No. 6 tahun 2013 tentang RPJMD
TUJUAN UMUM Meningkatnya kualitas hidup manusia melalui upaya peningkatan kespro dan pemenuhan hak-hak reproduksi secara terpadu, dgn memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender.
TUJUAN KHUSUS a) Meningkatnya efektivitas penyelenggaraan upaya kespro
melalui peningkatan fungsi, peran dan mekanisme kerja di Pusat, Provinsi dan Kab/Kota
b) Meningkatnya komitmen para penentu dan pengambil kebijakan dari berbagai pihak terkait, baik pemerintah maupun non pemerintah
c) Meningkatnya keterpaduan pelaksanaan upaya kespro bagi seluruh sektor terkait, di Pusat, Provinsi dan Kab/Kota yang mengacu pada kebijakan dan strategi nasional kesehatan
1. Kesehatan Ibu dan Anak
2. Keluarga Berencana
3. Pencegahan dan Penanggulangan Infeksi Saluran Reproduksi (ISR), IMS-HIV/AIDS
4. Pencegahan dan Penanggulangan Komplikasi Aborsi
5. Kesehatan Reproduksi Remaja
6. Pencegahan dan Penanganan Infertilitas
7. Kanker pada Usia Lanjut dan Osteoporosis
1. Setiap orang berhak memperoleh standar yankes reproduksi yang terbaik
2. Perempuan & laki-laki berhak memperoleh informasi
3. Memperoleh pelayanan KB yang aman, efektif, terjangkau dapat diterima, sesuai dengan pilihan
4. Perempuan berhak memperoleh yankes yang dibutuhkan
5. Hubungan suami-istri saling menghargai 6. Remaja (laki-laki dan Perempuan) berhak
memperoleh informasi tentang reproduksi remaja
7. Perempuan & Laki-laki berhak memperoleh informasi tentang PMS termasuk HIV/AIDS
Hak reproduksi secara praktis dijabarkan antara lain (UU No. 36 tahun 2009) :
Kurangnya pengetahuan dan keterampilan, sikap, dan perilaku masyarakat terhadap kesehatannya, yang disebabkan karena : a) Kemiskinan b) Kurangnya informasi tentang hidup sehat c) Informasi yang tidak benar, tidak tepat, kurang
lengkap atau bahkan menjerumuskan
Kurangnya kepedulian masyarakat dan pemerintah terhadap kesehatan reproduksi
Pelayanan kesehatan reproduksi yang belum optimal
Stability KESEHATAN
REPRODUKSI
BAPPEDA
DINAS PENDIDIKAN
dll.
DINAS KESEHATAN
1. Permasalahan kesehatan reproduksi pada kelompok sasaran yang terkait dengan komitmen global maupun komitmen nasional , seperti: HIV AIDS, Kesehatan ibu dan anak, KB, beberapa penyakit menular.
2. Permasalahan kesehatan reproduksi pada kelompok sasaran yang bersifat lokal spesifik : a. Terkait dengan lingkungan fisik dan lingkungan sosial,
ekonomi, dan budaya b. Terkait dengan perilaku yang tidak bersih dan tidak sehat c. Kesehatan masyarakat miskin d. Kesehatan kelompok masyarakat tertentu.