penyelesaian sengketa perbankan syariah berdasarkan ... · tidak terdapagt kepastian hukum mengenai...
TRANSCRIPT
Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Berdasarkan Ketentuan dan Kebutuhan
Disampaikan pada Seminar Nasional “Diskursus
Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah”
Jakarta, 8 Mei 2014
Tri Widiyono, SH
Tim Task Force Hukum
DPP Asbisindo
Daftar Isi
IV
II Fakta Hukum
III Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa “Perbankan”
I Pendahuluan
Kesimpulan fakta hukum
IV Masukan
I. Pendahuluan
Latar Belakang
Dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 93/PUU-X/2012 Tanggal 29 Agustus 2013 intinya bahwa Penjelasan Pasal 55 ayat 2 UUPerbankan Syariah bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum, telah menimbulkan interpretasi yang berbeda. Perbedaan tersebut mengakibatkan, antara lain: 1. Belum terdapat sikap yang seragam pada pengadilan negeri. 2. Belum terdapat sikap yang sama pada kebijakan Perbankan Syariah. 3. Tidak terdapagt kepastian hukum mengenai penyelesaian sengketa perbankan syariah
Kebutuhan Bisnis : 1. Pihak yang berhubungan hukum dengan Perbankan Syariah masih menghendaki adanya penyelesaian
sengketa di luar Pegadilan Agama. 2. Memberikan keleluasaan perkembangan Perbankan Syariah dalam transaksi dan/atau bisnis.
Latar Belakang
II. Fakta Hukum
Kekuasaan Kehakiman dan Kewenangan Absolut
UUD 1945 Psl.24
UU No.14/95 diubah No. 5/2004 terakhir No.3/2009 Tentang Mahkamah Agung
UU No. 7/1989 diubah UU No 3 tahun 2006 dan terakhir 50/2009 ttg. Peradilan Agama (Psl 49)
Peradilan Lainnya Peradilan: • Tata
Usaha Negara;
• Militer; • Mahka mah
Konsti tusi
UU No. 2 /1986 diubah UU No. 8/ 2004 dan terkahir UU No. 49/2009 Ttg. Peradilan Umum
(psl 50)
• Peradilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang “ekonomi syariah”.
• Penjelasan: Yang dimaksud ekonomi syariah adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syariah meliputi: • Bank Syariah • Asuransi syariah • Reasuransi syariah • Reksadana syariah • Obligasi syariah • Sekuritas syariah • Pembiayaan syariah • Pegadian syariah • Dana pensiun lembaga keuangan syariah • Bisnis syariah • Lembaga keuangan mikro syariah.”.
• Peradilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata ditingkat pertama”
• Penjelasan : cukup jelas
UU No.48/2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman
II. Fakta Hukum
Pasal 55 ayat (2) masih berlaku
UU No. 21/2008 tentang Perbankan Syariah
Putusan MK No. No. 93/PUU-X/2012 Tanggal 29 Agustus 2013 intinya Penjelasan Pasal 55 ayat 2 UUPS bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum.
Sebelum Putusan MK Setelah Putusan MK
Pasal 55 UU No. 21/ 2008 • (1) Penyelesaian sengketa perbankan syariah dilakukan
oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama. • (2) Dalam hal para pihak telah memperjanjikan
penyelsaian sengketa selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi akad.
• (3). Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah.
Penjelasan :asal 55 ayat 2 UUPS (yg tidak berlaku) selengkapnya “yang dimaksud dengan “penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi Akad” adalah upaya sebagai berikut:
• musyawarah; • mediasi perbankan; • melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas)
atau lembaga arbitrase lain; dan/atau • melalui pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum”.
Pasal 55 UU No. 21/ 2008 • (1) Penyelesaian sengketa perbankan syariah
dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama.
• (2) Dalam hal para pihak telah memperjanjikan penyelsaian sengketa selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi akad.
• (3). Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah.
II. Fakta Hukum
Terdapat dua pengaturan
UU Perbankan Syariah UU Peradilan Agama
Pasal 55 UU No. 21/ 2008 • (1) Penyelesaian sengketa perbankan syariah
dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama.
• (2) Dalam hal para pihak telah memperjanjikan penyelsaian sengketa selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi akad.
• (3). Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah.
• Peradilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang “ekonomi syariah”.
• Penjelasan: Yang dimaksud ekonomi syariah adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syariah meliputi: • Bank Syariah
II. Fakta Hukum
Unsur Kewenangan Peradilan Agama
EKONOMI SYARIAH (psl.49.1)
• Bank Syariah; • dll
Perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut “Prinsip Syariah”.
Pasal 1 butir 12 : Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan usaha perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.
Penjelasan
Meliputi
Pasal 1 butir 7 : Bank Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum syariah dan Bank Pembiayaan Syariah.
Pasal 1 butir 2 : Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarkat dalam bentuk Simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat. Badan usaha =
Subjek hukum (Lembaga)
II. Fakta hukum
Kemungkinan Sengketa Pada Perbankan Syariah
Sengketa pada Perbankan Syariah
Perdata Nasional / Internasional Pailit/PKPU
Tata Usaha Negara
Ketenaga kerjaan
Perlindungan Konsumen
Keterbukaan Informasi
Dan lain-lain
Prinsip Syariah
31%
49%
6%14%
Perkara Perdata Perbankan Syariah
Wanprestasi Pembiayaan (31%)
Dokumentasi dan Lelang Agunan (49%)
Pembatalan Hak/Pembatalan Sertipikat Hak Tanggungan (6%)
Lain-lain (14%)
II. Fakta hukum
Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa “Perbankan”
UU No.30/1999 Arbritase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa
Hanya Tentang Sengketa Perdata
POJK No. 1/POJK.07/2014 Ttg. Lembaga Alternatif Penyelesaian
Sengketa (LAPS)
Lembaga Alternatif Penyelesaian
Sengketa (lain)
Penyelesaian Sengketa Perdata
Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa
Pengadilan Negeri
IV. Kesimpulan fakta hukum
Kewenangan absolut PA yang menyangkut Perbankan Syariah “boleh disimpangi”, apabila telah disekapati oleh para pihak dalam akad yang dibuat sebelumnya.
Sengketa “perdata” dalam Perbankan Syariah dapat menjadi Kompentensi Absolut Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri.
Lembaga Arbitrase dan Penyelesaian Sengketa adalah penyelesaian sengketa Perdata di luar peradilan umum.
1
2
3
IV. Masukan
• Penyelesaian sengketa yang menyangkut Perbankan syariah dapat memilih lembaga yang dikehendaki oleh para pihak yang diperjanjikan dalam akad yang dibuat sebelumnya.
• Pengadilan Umum tidak boleh menolak untuk menyelesaikan sengketa Perbankan Syariah, yang telah dipilih oleh para pihak dalam akad sebelumnya.
1. Kewenangan absolut PA yang menyangkut Perbankan Syariah “boleh disimpangi”, apabila telah disekapati oleh para pihak dalam akad yang dibuat sebelumnya.
2. Sengketa Perbankan Syariah lebih pada sengketa Perdata yang merupakan wewenang Pengadilan Negeri;
3. Pihak yang berhubungan hukum dengan Perbankan Syariah masih menghendaki adanya penyelesaian di uar Pegadilan Agama;
4. Memberikan keleluasaan perkembangan Perbankan Syariah dalam transaksi dan/atau bisnis;
Pertimbangan
Masukan
No. 13
Terima Kasih Terima Kasih