penyelesaian pelanggaran disiplin berdasarkan pp no. …

PENYELESAIAN PELANGGARAN DISIPLINBERDASARKAN PP NO. 53 TAHUN 2010

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

Pasal 87 ayat (3) UU No. 5 Tahun 2014:

PNS diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri

karena melakukan pelanggaran disiplin PNS tingkat berat.

Pasal 139 Undang-Undang No. 5 Tahun 2014

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan

yang merupakan peraturan pelaksanaan dari UU No. 8/1974 jo UU No. 43/1999

dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti

berdasarkan Undang-Undang ini.

Pasal 363 PP No. 11 Tahun 2017 :

Peraturan pelaksanaan dari peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai

penyusunan dan penetapan kebutuhan, pengadaan, pangkat dan Jabatan, pengembangan

karier, pola karier, promosi, mutasi, penilaian kinerja, penggajian dan tunjangan, penghargaan,

disiplin, pemberhentian, jaminan pensiun dan jaminan hari tua, dan perlindungan, dinyatakan

masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti berdasarkan ketentuandalam Peraturan Pemerintah ini..

Dasar Hukum Pemberlakuan PP No. 53 Tahun 2010

P R I N S I P D A S A R P P 5 3 / 2 0 1 0

1

2

P R I N S I P D A S A R P P 5 3 / 2 0 1 0 - 2

3

4

DISIPLIN PNS

kesanggupan PNS untuk menaati kewajiban danmenghindari larangan yang ditentukan dalamperaturan perundang-undangan dan/atauperaturan kedinasan yang apabila tidak ditaatiatau dilanggar dijatuhi hukuman disiplin.

PelanggaranDisiplin

Ucapan

Tulisan

Perbuatan

KEWAJIBAN & LARANGAN

.

18 KEWAJIBAN

15 LARANGAN

HD TK. RINGAN

a. Teguran lisan

b. Teguran tertulis

c. Pernyataan tidak puas secara tertulis

HD TK. SEDANG

a. Penundaan KGB selama 1 thn

b. Penundaan KP selama 1 thn

c. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 thn

HD TK. SEDANG

a. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 thn

b. Pemindahan dlm rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah

c. Pembebasan dari jabatan

d. PDH tidak atas permintaan sendiri sbg PNS

e. PTDH sbg PNS

Pemanggilan

Pemeriksaan

PenjatuhanHukuman Disiplin

PenyampaianHukuman Disiplin

PROSEDUR PEMANGGILAN,

PEMERIKSAAN DAN

PENJATUHAN HUKUMAN

DISIPLIN

1. Pemanggilan

Setiap PNS bawahan yang diketahui/diduga melakukan

pelanggaran disiplin

Atasan langsung memperkaya informasi / mencari bukti yang diperlukan

dari orang yang dianggap mengetahui/ pemberi informasi (Psl. 26)

1PEMANGGILAN

1. Atasan langsung melakukan pemanggilan secara tertulis (Psl. 23 ayat 1 ).

2. Jarak antara tanggal pembuatan surat panggilan dgn tanggal diminta

menghadap untuk diperiksa minimal 7 hari kerja.( Psl. 23 ayat 2)

1. Apabila PNS tersebut hadir pada tanggal yang ditentukan pada surat

panggilan tersebut , maka dilakukan pemeriksaan, tetapi apabila tidak

hadir maka dilakukan pemanggilan ke dua ( Psl. 23 ayat 3).

2. Pemanggilan ke dua dibuat selambat-lambatnya 7 hari setelah tanggal

seharusnya ybs hadir pada panggilan pertama (Psl. 23 ayat 3)

2

1. Jarak antara tanggal pembuatan surat panggilan ke dua dengan tanggal

disuruh menghadap untuk diperiksa tetap minimal 7 hari kerja.

2. Apabila PNS tsb hadir pada tanggal yang ditentukan pada surat panggilan

ke dua, maka dilakukan pemeriksaan.

3. Apabila tidak hadir, maka seluruh pelanggaran disiplin yang diduga

dilakukannya dianggap diakui, dan dapat dijadikan bahan pertimbangan

menentukan jenis hukuman yang akan dijatuhkan kepadanya ( Psl. 23 ayat 4).

3

II. Pemeriksaan

1. Wujud Pemeriksaan dituangkan dalam BAP.

2. Format BAP dibuat dalam bentuk “Pertanyaan (5W-1H)” dan “Jawaban.”

(Siapa – Apa – Mengapa – Kapan – Dimana & Bagaimana)

1. Utarakan bahwa kejujuran ybs merupakan pertimbangan menentukan hukuman

2. Utarakan bahwa pengakuan dalam BAP hanya salah satu bukti

3. Terperiksa wajib menjawab pertanyaan, apabila tidak menjawab dianggap

mengakui dugaan pelanggaran disiplin.

Materi BAP :

1. Kesehatan ybs (hanya jawaban orang sehat yang dapat dipertanggungjawabkan).

2. Kebenaran dugaan pelanggaran disiplin yang dilakukannya (jangan beritahukan

tentang bukti-bukti atau informasi tambahan yang telah diperoleh atau orang yang

mengetahui perbuatan ybs, kecuali ybs tidak mengaku atau untuk menggali yang

sebenarnya).

3. Pertanyaan berikutnya sebaiknya bersumber dari jawaban ybs atas pertanyaan

sebelumnya.

1

4. Dalam hal ybs tidak mengaku, utarakanlah satu demi satu bukti /

informasi yang ada sesuai dengan substansi pertanyaan pemeriksaan.

5. Jika belum mengaku juga, utarakanlah bukti/ informasi berikutnya,

demikian seterusnya sampai ybs mengaku.

6. Jika telah mengaku, tanyakanlah faktor-faktor yang mendorong ybs

melakukan perbuatan tersebut.

7. Tanyakan juga tentang akibat/ dampak perbuatannya terhadap ybs,

kantor, pemerintah ( untuk mengetahui tingkat kesadaran dan

kesengajaan ybs dalam melakukan perbuatan tsb)

8. Tanyakan juga tentang kebenaran jawabannya, keterpaksaan ybs

dalam menjawab ( untuk menghindari pencabutan keterangan

kemudian).

2

1. BAP harus ditandatangani pemeriksa dan yang diperiksa, jika

ybs tidak bersedia menandatangani, buat catatan pada kolom

tanda tangan ybs bahwa dia tidak bersedia menandatangani,

dengan demikian BAP sah. (Psl. 28 ayat 1, 2)

2. Serahkan salinan BAP kepada ybs, apabila tidak bersedia

menerima, buat catatan pada kolom tanda tangan ybs bahwa

ybs tidak bersedia menerima copi BAP tersebut, dengan

demikian dianggap telah diterima. ( Psl. 28 ayat 3)

NB

3

BERITA ACARA PEMERIKSAAN

…… Pada hari …. Tanggal .. Bulan …. Tahun …. Bertempat di ruang pemeriksaan…....., Kami :

.........1. Nama :

NIP :

Pangkat :

Jabatan :

Unit Kerja :

.........2. Nama :

NIP :

Pangkat :

Jabatan :

Unit Kerja :

.........3. Nama :

NIP :

Pangkat :

Jabatan :

Unit Kerja :

......... Berdasarkan wewenang yang ada pada kami sesuai dengan Surat Perintah Kepala ..... Nomor .....

Tanggal ...... Telah mengadakan pemeriksaan terhadap :

Nama :

NIP :

Pangkat :

Jabatan :

Karena ia diduga telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan PP Nomor 53 Tahun 2010.

Adapun jalan pemeriksaan adalah sebagai berikut :

.............................Pertanyaan........................ Jawaban .......................

1. Apakah saudara saat ini dalam keadaan sehat ?

.. Jawaban ......................

2. Bersediakah saudara diperiksa ?

.. Jawaban .......................

3. Apakah saudara mengetahui mengapa dipanggil?

.. Jawaban .......................

4. Apakah saudara bersedia menjawab pertanyaan dengan jujur dan benar ?

.. Jawaban ........................

5. Apakah dalam pemeriksaan ini saudara dipaksa dalam menjawab pertanyaan ?

.. Jawaban ........................

6. Pertanyaan ....................................................................... dst

.. Jawaban ........................... Dst

7. Apakah saudara bersedia untuk dipanggil kembali untuk diminta keterangan apabila

diperlukan ?

.. Jawaban .........................

Pertanyaan dibuat sesuai bukti yang ada

Demikian berita acara pemeriksaan ini dibuat dengan sebenarnya dan telah dibacakan

dihadapan saudara................, serta berita acara pemeriksaan ini dapat dipergunakan

sebagaimana mestinya.

Jakarta, ………………..

Pegawai yang diperiksa Pejabat Pemeriksa :

Nama : 1. Nama :

NIP : NIP :

Tanda tangan : Tanda tangan :

2. Nama :

NIP :

Tanda tangan :

3. Nama :

NIP :

Tanda tangan :

1. Setelah pemeriksaan atau setelah ybs tidak hadir

untuk diperiksa, disusun LHP yang memuat intisari

dari pemeriksaan ybs, yang terkait, bukti-bukti,

informasi yang diperoleh pemeriksa.

2. LHP juga memuat analisis antara perbuatan ybs

dengan peraturan yang terkait.

3. LHP juga memuat Kesimpulan dan Saran.

LHP.

( Bila kewenangan menjatuhkan jenis hukuman disiplin

ada pada atasan yang lebih tinggi atau pejabat lain)

4

1.Latar belakang perbuatannya :

• Terpaksa dilakukan atau tidak.

• Disengaja atau tidak.

• Direncanakan atau tidak.

• Ada atau tidak keuantungan ybs / orang lain atas perbuatan tsb.

2. Berat / ringannya dan banyaknya pelanggaran :

• Pernah dilakukan PNS atau tidak.

• Bertentangan atau tidak dengan program pemerintah.

• Melanggar prinsip-prinsip kenegaraan atau tidak.

• Resistensi tinggi atau tidak terhadap PNS lain atau masyarakat.

3. Akibat pelanggaran :

• Ada dampak negatif terhadap unit kerja / Instansi / Pemerintah.

• Menurunkan citra negatif PNS pada unit kerja / Instansi/ Pemerintah..

• Menghalangi pelaksanaan tugas unit kerja / Instansi / Pemerintah.

PERTIMBANGAN DLM MENENTUKAN JENIS

HUKUMAN YANG AKAN DIJATUHKAN

4. Dampak jenis hukuman terhadap ybs.• Apakah jenis tersebut akan memberikan efek jera atau tidak thd ybs.• Cepat atau tidak dampaknya kepada ybs.• Hukuman tersebut mempengaruhi psikologis ybs atau tidak.

5. Kesesuaian dengan peraturan• Apakah telah ditetapkan limitatif dalam peraturan atau tidak.( mis :

Kawin/ Cerai, TMK)

6. Kejujuran / Penyesalan ybs.• Apakah mempersulit atau tidak.• Apakah ada kemungkinan akan mengulangi perbuatannya atau tidak.• Apakah perbuatan tersebut telah pernah dilakukan sebelumnya atau

tidak.• Kondite ybs sebelum pelanggaran tersebut.

PERTIMBANGAN DLM MENENTUKAN JENIS

HUKUMAN YANG AKAN DIJATUHKAN

• Kewenangan menjatuhkan Hudis merupakan

amanat PP

• Kewenangan berjenjang

• Mempercepat dan memudahkan penjatuhan

untuk mencegah berlarutnya kasus

NO PYBMHUKUMAN DISIPLIN

BAGI PNS/PEJABAT TINGKAT/JENIS

1. Presiden Eselon I dan jabatan lain

yg pengangkatan /

pemberhentiannya mjd

wewenang Presiden

Hudis Berat huruf (b), (c),

(d) dan (e)

Usul diajukan oleh PPK



1. Gubernur

selaku

wakil

pemerintah

a. PNS daerah Kab/Kota, PNS daerah

Kab/Kota dpk/dpb pada Kab/Kota lain

dalam 1 propinsi yg menduduki jab

Sekretaris Daerah Kab/Kota

Hudis berat (b), (c),

(d) dan (e)

b. PNS daerah Kab/Kota dari Propinsi

lain yg dpk/dpb pd Kab/Kota di

propinsinya yang menduduki jab

Sekretaris Daerah Kab/Kota

Hudis berat (b) dan

(c).



1. PPK Daerah

Kab/Kota

A. PNS Daerah Kab/Kota

1. Sekda Kab/Kota Hudis ringan, sedang dan berat (a)

2. JFT jenjang Utama Hudis ringan, sedang dan berat

3. JFU golru IV/d dan IV/e Hudis ringan, sedang dan berat (a),

(d) dan (e)

4. Eselon II, JFT jenjang Madya dan

Penyelia

Hudis ringan, sedang dan berat

5. JFU golru IV/a s/d IV/c Hudis sedang dan berat (a), (d) dan

(e)

6. Eselon III ke bawah, JFT jenjang

Muda dan Penyelia ke bawah di

lingkungannya

Hudis sedang dan berat

7. JFU golru III/d ke bawah di

lingkungannya

Hudis sedang, berat (a), (d) dan (e)

B. PNS dpk

1. Sekda Kab/Kota Hudis ringan

2. JFT jenjang Utama Hudis ringan dan berat (b), (c).



3. JFU golru IV/d dan IV/e Hudis ringan

4. Eselon II ke bawah, JFT jenjang

Madya dan penyelia

Hudis ringan, berat (b) dan (c).

C. PNS dpb

1. Sekda Kab/Kota Hudis ringan, sedang dan berat

(a)

2. JFT jenjang Utama Hudis ringan, sedang dan berat

(a), (b) dan (c)

3. JFU golru IV/a s/d IV/e Hudis ringan, sedang dan berat

(a)

4. Eselon II dan JFT jenjang Madya Hudis ringan, sedang dan berat

(a), (b) dan (c)

5. Eselon III ke bawah dan JFT

jenjang Muda dan Penyelia

Hudis sedang dan berat (a), (b)

dan (c)

6. JFU golru III/c s/d III/d Hudis sedang dan berat (a)



D. PNS dpk ke luar instansi

1. Eselon II ke bawah dan JFT jenjang

Utama ke bawah

Hudis sedang dan berat (a),

(d), (e)

2. JFU golru IV/e ke bawah Hudis sedang dan berat (a),

(d), (e)

E. PNS dpb ke luar instansi induknya eselon

II ke bawah dan JFT jenjang Utama ke

bawah dan JFU golru IV/e ke bawah

Hudis berat (d) dan (e)

F. PNS dpk/dpb pada Perwakilan RI di LN Hudis sedang dan berat (a),

(d), (e)

G. PNS dpk/dpb pada negara lain atau

badan internasional atau tugas di LN

Hudis ringan, sedang dan

berat (a), (d), (e)

2. Sekda

Kab/Kota

A. PNS yang menduduki jabatan

1. Eselon II Hudis ringan

2. Eselon III, JFT jenjang Muda dan

Penyelia dan JFU golru III/c dan III/d

Hudis ringan

3. Eselon IV, JFT jenjang Pertama dan

Pelaksana Lanjutan, JFU golru II/c s/d

III/b

Hudis sedang (a) dan (b)



B. PNS dpk/dpb eselon III, JFT jenjang Muda dan Penyelia,

JFU III/c sd III/d

Hudis ringan

C. PNS dpb eselon IV, JFT jenjang Pertama dan Pelaksana

Lanjutan, JFU golru II/c sd III/b

Hudis sedang (a) dan (b)

3. Eselon II A. PNS menduduki jabatan:

1. Eselon III, JFT jenjang Muda dan Penyelia, JFU golru III/c

dan III/d

Hudis ringan

2. Eselon IV, JFT jenjang Pertama dan Pelaksana lanjutan,

JFU golru II/c sd III/b

Hudis sedang (a), (b)

B. PNS dpk/dpb eselon III, JFT jenjang Muda dan Penyelia dan

JFU golru III/c dan III/d

Hudis ringan

C. PNS dpb eselon IV, JFT jenjang Pertama dan Pelaksana

Lanjutan, JFU golru II/c sd III/b


4. Eselon III A. PNS menduduki jabatan:

1. Eselon IV, JFT jenjang Pertama dan Pelaksana lanjutan,

JFU golru II/c sd III/b

Hudis ringan

2. Eselon V, JFT jenjang Pelaksana dan Pelaksana Pemula,

JFU golru II/a sd II/b


B. PNS dpk/dpb eselon IV, JFT jenjang Pertama dan

Pelaksana lanjutan dan JFU golru II/c dan III/b

Hudis ringan

C. PNS dpb eselon V, JFT jenjang Pelaksana dan Pelaksana

Pemula, JFU golru II/c sd II/b




5. Eselon IV

dan pejabat

setara

A.1. Eselon V, JFT jenjang Pelaksana dan

Pelaksana Lanjutan, JFU golru II/a dan

II/b

Hudis ringan

2. JFU golru I/a sd I/d Hudis sedang (a) dan (b)

B. PNS dpk/dpb eselon V, JFT jenjang

pelaksana dan Pelaksana Pemula, JFU

golru II/a dan II/b

Hudis ringan

C. PNS dpb JFU golru I/a sd I/d Hudis sedang (a) dan (b)

6. Eselon V

dan pejabat

setara

A. JFU golru I/a sd I/d Hudis ringan

B. PNS dpk/dpb JFU golru I/a sd I/d Hudis ringan

KEWAJIBAN PEJABAT YG BERWENANG

MENGHUKUM

1. Pejabat yg berwenang menghukum wajib menjatuhkan Hudis

kpd PNS yg melakukan pelanggaran disiplin.

2. Apabila Pejabat yg berwenang menghukum tidak

menjatuhkan Hudis kpd PNS yg melakukan pelanggaran

disiplin, pejabat tsb dijatuhi Hudis oleh atasannya.

3. Hudis yg dijatuhkan adalah Hudis yg seharusnya dijatuhkan

kpd PNS yg melakukan pelanggaran.

4. Menjatuhkan Hudis thd PNS yg melakukan pelanggaran

disiplin

Apabila tdk terdapat pejabat yg berwenang menghukum,

maka kewenangan menjatuhkan Hudis

menjadi kewenangan pejabat yg lebih tinggi.

29

➢ Apabila menurut hasil pemeriksaan, kewenangan utkmenjatuhkan Hudis kepada PNS tsb mrpkn kewenangan :

a. atasan langsung ybs, maka atasan langsung tsb wajibmenjatuhkan Hudis.

b. pejabat yang lebih tinggi, maka atasan langsung tsb wajibmelaporkan secara hierarki disertai BAP.

➢ Khusus untuk pelanggaran disiplin yg ancamanhukumannya sedang dan berat dapat dibentuk TimPemeriksa oleh PPK atau pejabat lain yg ditunjuk.

➢ Apabila diperlukan, atasan langsung, Tim Pemeriksa ataupejabat yg berwenang menghukum dapat memintaketerangan dari orang lain.

30

PEMBEBASAN SEMENTARA DARI TUGAS

JABATANNYA

Dalam rangka kelancaran pemeriksaan, PNS ygdiduga melakukan pelanggaran disiplin &kemungkinan akan dijatuhi Hudis tingkat berat,dapat dibebaskan sementara dari tugas jabatannyaoleh atasan langsung sejak ybs diperiksa.

31

➢ Setiap penjatuhan Hudis ditetapkan dgn keputusanpejabat yg berwenang menghukum.

➢ Keputusan disampaikan secara tertutup oleh pejabat yg

berwenang menghukum atau pejabat lain yg ditunjuk kpd

PNS ybs serta tembusannya disampaikan kpd pejabat

instansi terkait.

➢ Penyampaian keputusan Hudis dilakukan paling lambat 14

hari kerja sejak keputusan ditetapkan.

➢ Dalam hal PNS yang dijatuhi Hudis tidak hadir pada saat

penyampaian keputusan Hudis, keputusan dikirim kpd ybs.

32

1. KEBERATAN

2. BANDING ADMINSTRATIF

33

BERLAKUNYA HUDIS :

1. Hudis yg dijatuhkan oleh :

a. Presiden;

b.PPK, kecuali pemberhentian DHTAPS dan TDH

c. Gubernur untuk jenis Hudis, berupa :

• Penurunan jabatan setingkat lebih rendah; dan

• pembebasan dari jabatan.

d.Kepala Perwakilan RI.

e. Pybw menghukum utk Hudis ringan.

Mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

2. Hudis yg dijatuhkan Pybw menghukum apabila :

• Tdk keberatan > hari ke 15 (lima belas) setelah Hudis diterima.

• Keberatan > pd tgl ditetapkannya keputusan atas keberatan.

3. Hudis yg dijatuhkan oleh PPK atau Gubernur berupa PDHTAPS danPTDH sebagai PNS apabila :

➢Tidak banding adm > hari ke 15 keputusan Hudis diterima.

➢Banding adm > pd tgl ditetapkannya keputusan banding adm.

4. Apabila PNS tidak hadir pada waktu penyampaian keputusanHudis maka Hudis berlaku pd hari ke 15 (lima belas) sejak tgl ygditentukan utk penyampaian keputusan Hudis.

• PNS yang BUP & MD pada saat sedang menjalani Hudis :

1. Tunda KGB selama 1 Th;

2. Tunda KP selama 1 Th;

3. Turun pangkat stkt lbh rendah selama 1 Th;

4. Turun pangkat stkt lbh rendah selama 3 Th.

Dianggap selesai menjalani Hudis & diberhentikan DH sbg PNS.

• PNS yg MD sebelum ada keputusan atas banding Adm diberhentikan DH sbgPNS.

• PNS yg banding Adm dan telah BUP apabila MD ybs diberhentikan DH sbg PNS.

HAPUSNYA KEWAJIBAN MENJALANI HUDIS :

Thank you

SEMOGA BERMANFAAT

penyelesaian pelanggaran disiplin berdasarkan pp no. …

Documents