penyediaan hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah (mbr) dalam rencana pembangunan...
TRANSCRIPT
-
7/24/2019 Penyediaan Hunian Layak bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019
1/17
Penyediaan Hunian Layak bagi MasyarakatBerpenghasilan Rendah (MBR) dalamRencana Pembangunan Jangka Menengah Nasio
2015-2019
Disampaikan oleh:
Direktur Permukiman dan Perumahan, Kementerian PPN/Bappenas
-
7/24/2019 Penyediaan Hunian Layak bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019
2/17
Peningkatan Kualitas Hidup MBR untuk Mendapatkan R
dan Permukiman Layak Huni merupakan Prioritas
Menggaransi Mbankable untukpasar pembiay
Tingginya present
dengan status pekmenjadi salah sat
tingginya pemban
swadaya
Formal
46.558.877
(41%)
Sumber: Survei Angkatan Kerj
Memfasilitasi penyediaan hunian
layak khususnya bagi rumah
tangga yang tinggal di bukan
rumah milik sendiri dan tidak
memiliki rumah di tempat lain
Home ownership rate sebesar
78,7%, sisanya non-milik (sewa/kontrak/ numpang)
3,1 juta rumah tangga memiliki
rumah lebih dari satu
11,8 juta rumah tangga tidak
memiliki rumah sama sekali
Memfasilitasi masyarakat agar
dapat memenuhi kebutuhan
hunian layaknya secara bertahap.
Sumber: Statistik Perumahan dan Permukiman 2013, BPS
Masyarakat sebagai pelaku utama
penyediaan perumahan di Indonesia (71%)
Presentase Cara Masyarakat Memperoleh Rumah
-
7/24/2019 Penyediaan Hunian Layak bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019
3/17
Permasalahan Umum Sektor Perumahan
Mismatch dalam PenyediaanHunian Layak untuk MBR1
Kurangnya sinergi antar institusipemerintah dalam perumusankebijakan
2
Belum adanya kebijakan pemerintahyang benar-benar mendukungpertumbuhan pasar perumahan MBR
3
Belum adanya sistem administrasikependudukan dengan nomoridentitas tunggal
4
Supply
Mengandalkan fasilitas pembiayaan formal
Belum adanya kemudahan dalam proses dan biaya a
pembangunan rumah MBR
Persyaratan pengajuan KPR FLPP yang cukup rumit
Data yang ada belum dapat menggambarkan kebutu
(kualitas) rumah secara riil (by name by address)
Data kependudukan adalah basis utama pelaksaana
System.
MB
Harga rumah makin tinggi Ket
Batasan harga rumah tidak kena pajak
Kebijakan terkait tata ruang
Penyediaan lahan rusunawa
-
7/24/2019 Penyediaan Hunian Layak bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019
4/17
Segmentasi Target dan Kebijakan Pemerintah
Masyarakat
Berpendapatan
Menengah ke Atas
Mekanisme Pasar
Perumahan
Masyarakat
Berpendapatan
Rendah
A. Tidak Mampu untuk Mem
B. Mampu untuk Memilik
Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusu
Lahan disediakan oleh Pemerint
Bangunan fisik disediakan oleh P
Subsidi langsung (Public Housing
Subsidi tidak langsung: pemban
insentif untuk pengembang
C. Pembangunan Rumah
Bantuan stimulan untuk pemba
Bantuan stimulan untuk pening
rumah
Dukungan
Pemerintah
-
7/24/2019 Penyediaan Hunian Layak bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019
5/17
Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidyang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan
- Pasal 28(H) UUD 1945 -
Arah KebijakanUpaya peningkatan akses masyarakat
berpenghasilan rendah terhadap
hunian yang layak dan terjangkau serta
didukung oleh penyediaan sarana,
prasarana, dan utilitas yang memadai
serta diprioritaskan dalam rangka
meningkatkan standar hidup penduduk
40% terbawah
Peningkatan peran fasilitasi
pemerintah dan pemerintahdaerah dalam menyediakan
hunian baru (sewa/milik) dan
peningkatan kualitas hunian.
1
Pe
ketpe
pe
Peningkatan peran BUMN yang
terkait dengan penyediaan
perumahan untuk MBR termasuk
land banking untukperumahan 3
Peningkatan efektifitas dan
efisiensi manajemen lahan
dan hunian di perkotaan
4
Pe
pe
sy
peke
Pemanfaatan teknologi dan
bahan bangunan yang aman
dan murah serta
pengembangan implementasi
konsep rumah tumbuh
(incremental ho using) 6
Penyediaan layanan air
minum dan sanitasi layak
yang terintegrasi dengan
penyediaan dan
pengembangan perumahan.7
Rev
pen
per
StrategiKebijakan
SasaranPembangunanTerfasilitasinya penyediaan hunian
layak dan terjangkau untuk
menurunkan kekurangan tempat
tinggal
Pembangunan Perumahan pada RPJMN 2015-2
-
7/24/2019 Penyediaan Hunian Layak bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019
6/17
2.200.000 rumah tanggamelalui anggaranPemerintah
2.200.000 rumah tanggamelalui kontribusi Non-
Pemerintah(BUMN/BUMD, swasta,dan masyarakat)
Apartemen sewa (rusunawa) sebanyak 550.00
Bantuan stimulan pembangunan rumah baru250.000 unit
Pembangunan rumah khusus sebanyak 50.00
Penyediaan hunian layak(sewa/milik)
Penyaluran bantuan pembiayaan perumahan ba
KPR sejahtera tapak : 720.000 rum KPR sarusun : 176.500 rum
KPR sewa-beli untuk sarusun : 3.500 rumah
KPR swadaya : 6.000 rumah
Kredit konstruksi : 450.000 rum
Bantuan uang muka : 476.000 rumPeningkatan kualitas hunianuntuk 1.500.000 rumah tangga
Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidyang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan
- Pasal 28(H) UUD 1945 -
Pembangunan Perumahan pada RPJMN 2015-2
-
7/24/2019 Penyediaan Hunian Layak bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019
7/17
PembangunanPerumahanRPJMN 2015-2019
Target MBR40% pendapatan
terbawah
Menjangkau
MBR sektor
informal
Memiliki
daya ungkit
besar
PartisipatifPemerintah Daerah
Masyarakat
Swasta
Kegiatan Eksisting
1. Pembangunan rumah susun sederhana sewa (4,8%)* Rusunawa untuk lembaga pendidikan seperti pesantren
tepat menyasar MBR?
Masih ada rusunawa yang belum terhuni karena lamba
menyebabkan penurunan kualitas bangunan
Masih ada pembangunan rusunawa < 4 lantai?
Sosialisasi dan seleksi kepenghunian?
2. Pembangunan baru (17%)* dan peningkatan kualitas ( Masyarakat terlibat aktif dalam perencanaan pembang
Pemetaan kebutuhan pembangunan selesai tahun 2016
Lokus penerima bantuan diprioritaskan di kawasan kum
3. Pembangunan rumah khusus (16%)*
Rumah khusus yang dibangun tidak ditempati
4. Pembiayaan perumahan (KPR sejahtera tapak, KPR saru
sarusun, KPR swadaya, bantuan uang muka (21%)* ) Penerima manfaat KPR FLPP umumnya masyarakat deng
Proses pengajuan KPR FLPP belum menjangkau masyara
informal
*presentase RKP 2015-2016 terhad
-
7/24/2019 Penyediaan Hunian Layak bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019
8/17
Pilot projectpendayagunaan tanah
wakafdalam
pembangunan perumahan
rumah susun sewa/milik
secara masif di perkotaan
1
Reformasi Kebijakan NasionalPercepatan Pembangunan
Perumahan Rakyat:1. Pembentukan sistem karir
perumahan
2. Pembentukan sistem
pembiayaan perumahan
2
Integrasi tab
perumahan
Jaminan Sos
(SJSN)
3
Pembentukan sistem
informasi perumahan4
Pembanguna
sebagai bagia
penanganan
kumuh
6
Terobosan yang Diperlukan DalamPembangunan Perumahan
Industrialisasi perumahan
yang tanggap kondisi dan
kebutuhan lokal
5
-
7/24/2019 Penyediaan Hunian Layak bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019
9/17
Pembangunan Perumahan sebagai Bagdari Upaya Penanganan PermukimanKumuh Perkotaan
-
7/24/2019 Penyediaan Hunian Layak bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019
10/17
Luas Kawasan Permukiman Kumuh Perkotaan = 38(Sumber: Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, 2014)
Kawasan Permukiman KumuhRTLH
-
7/24/2019 Penyediaan Hunian Layak bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019
11/17
Prinsip Dasar PenangananPerumahan dan Permukiman Kumuh
Pemerintah daerah bertanggung jawab dalam
perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan seluruh
proses penanganan perumahan dan permukiman
kumuh
Pemerintah Pusat berperan sebagai pendamping
dengan menciptakan kondisi yang kondusif, melalui
berbagai program dan kebijakan
Pemerintah Daerah sebagai nakhoda
Harus dilakukan secara terpadu dengan sistem
kota/kabupaten dimana kawasan kumuh tersebut berada
Terintegrasi dengan Sistem Kota
Menyelesaikan berbagai persoalan kumuh dari berbagai
sektor, baik fisik maupun non-fisik melalui kolaborasi antar
sektor dan antar pelaku dalam perencanaan yang terpadu
Kolaborasi dan Komprehensif
Masyarakat terlibat penuh pada seluru
proses partisipatif berwawasan kemas
ada kesetaraan posisi antar pelaku pe
Pendekatan Partisipatif untuk KeProgram dan Kesinambungan Has
Perumahan merupakan hak dasar man
program penanganan perumahan dan
harus mampu menjamin keamanan, kkesehatan bermukim (ada kepastian h
bahaya, bebas bencana, dan bebas pe
Menjamin Keamanan Bermukim
-
7/24/2019 Penyediaan Hunian Layak bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019
12/17
Komponen Penanganan PermukimanKumuh dalam Platform Kolaborasi
Pembangunan Fisik
Peningkatan kualitas fis
melalui revitalisasi atau
perumahan berikut sara
permukiman.
Peningkatan Kapasit
Proses pemberdayaan m
mengenali potensi dan
permukimannya dan ba
Pembangunan Sosia
Penguatan masyarakat
masalah sosial (fungsi p
masalah sosial (kuratif)
pendidikan dan kesehat
Pembangunan Ekon
Penguatan sektor ekono
taraf kesejahteraan mas
entrepreneurship, pend
pinjaman modal.
-
7/24/2019 Penyediaan Hunian Layak bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019
13/17
Platform Kolaborasi Penanganan Permukiman Kumuh
Pokja PKP
Nasional
Pokja PKP
Provinsi
Pokja PKP
Kabupaten/Kota
PMU dan PIUs
DukunganManajemen Pusat
Dukungan
Manajemen Wilayah
Dukungan
ManajemenKota/Kabupaten
Tim Fasilitator
Kelurahan(Lurah/LKM/BKM/
Kontributor)
Ahli yang dikontrak
masyarakat
Perguruan
Tinggi Lokal
APBN
APB
PHLN
CSR
Dan
Swada
Masy
H
W
Bank/
LKNB
LSM
-
7/24/2019 Penyediaan Hunian Layak bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019
14/17
TERIMA KASIH
-
7/24/2019 Penyediaan Hunian Layak bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019
15/17
SASARAN PEMBANGUNAN
SEKTOR PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN RKP 2016)
Fasitasi penyediaan hunian layak
1. 15.000 unit sarusun (satuan rumah susun) berserta PSU
pendukungnya
2. 5.000 rumah khusus di daerah pasca bencana/konflik,
maritim dan perbatasan Negara
3. bantuan stimulan pembangunan baru rumah swadayauntuk 22.500 rumah tangga
4. bantuan stimulan peningkatan kualitas rumah swadaya
116.658 rumah tangga
5. Pemberdayaan keswadayaan masyarakat untuk 340.000
rumah tangga
PENYEDIAAN PERUMAHAN UNTUK MBR
Fasilitasi pembiayaan perumahan
1. KPR sejahtera tapak untuk 150.00
2. KPR sarusun untuk 25.000 rumah
3. KPR swadaya untuk 50.000 ruma
4. bantuan uang muka dalam menga
106.500 rumah tangga5. kredit konstruksi untuk 1000 unit r
1 2
LAMPIRAN
-
7/24/2019 Penyediaan Hunian Layak bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019
16/17
UPDATE ISU SEKTOR PERUMAHAN
No Isu Sektor Perumahan Tindak lanjut
1Sinkronisasi Program Penanganan
Penanganan Permukiman Kumuh
Pendataan dan penguatan kelembagaan harus dapat diselesaikan pada t
Penguatan tim koordinasi, Pokja, atau tim lain yang telah terbentuk di da
wadah koordinasi;
Pemerintah Daerah sebagai Nakhoda dalam Pengelolaan dan perenca
penanganan permukiman dan perumahan.
Peningkatan peran pemerintah provinsi dalam memberikan sumber day
diperlukan untuk percepatan penanganan permukiman kumuh;
Pemanfaatkan BKM, fasilitator, dan komponen program PNPM yang telah
upaya percepatan penanganan kumuh.
2 Pembangunan Perumahan Swadaya
a. Diperlukan adanya rancangan delivery system pembangunan perumah
terutama kaitannya dalam mengurangi backlog dan Rumah Tidak Laya
b. Bagaimana rancangan mekanisme KPR Swadaya
3 Penghapusan Bantuan Sosial Jika Bantuan Sosial dihapuskan, apa mekanisme penggantian untuk Bansos
LAMPIRAN
-
7/24/2019 Penyediaan Hunian Layak bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019
17/17
HARGA JUAL RUMAH SEDERNAHA TAPAK
No ZonaTahun
2014 2015 2016 2017 2108
1 Jawa (kecuali
Jabodetabek)
105 juta 110,5 juta 116,5 juta 123 juta 130 juta
2 Sumatera (kecuali Kep
Riau, Bangka Belitung)
105 juta 110,5 juta 116,5 juta 123 juta 130 juta
3 Kalimantan 115 juta 121 juta 128 juta 135 juta 142 juta
4 Sulawesi 110 juta 116 juta 122,5 juta 129 juta 136 juta
5 Maluku dan Maluku
Utara
120 juta 126,5 juta 133,5 juta 141 juta 148,5 juta
6 Bali dan Nusa Tenggara 120 juta 126,5 juta 133,5 juta 141 juta 148,5 juta
7 Papua dan Papua Barat 165 juta 174 juta 183,5 juta 193,5 juta 205 juta
8 Kep. Riau dan B angka
Belitung
110 juta 116 juta 122,5 juta 129 juta 136 juta
9 Jabodetabek 120 juta 126,5 juta 133,5 juta 141 juta 148 juta
Sumber : Peraturan MenteriKeuangan No 113/PMK.03/2014 PerubahanKeempatAtas Peraturan Menteri
KeuanganNomor 36/PMK.03/2007 Tentang Batasan RumahSederhana, Rumah Sangat Sederhana, RumahSusun
Sederhana, Pondok Boro, AsramaMahasiswa Dan Pelajar, Serta Perumahan Lainnya, Yang Atas PenyerahannyaDibebaskan Dari PengenaanPajak Pertambahan Nilai
Batasan Rumah SederhanaYang Atas Penyerahannya Dibebaskan Dari Pengenaan Pajak
Pertambahan Nilai
No Zona
1 Prov Jawa Barat (kecuali B ekas
Bogor, Depok, Tangerang)
2 Prov Banten
3 Prov Jawa Tengah
4 Prov DI Yogyakarta
5 Prov Jawa Timur
6 Kab/Kota Bekasi
7 Kab/Kota Bogor
8 Kota Depok
9 Kab/Kota Tangerang
10 Kab Karawang
Pengelompokan Harga Jual Rumah Sejah
Sumber : Peraturan MenteriPerumahan Rakya
Fasilitas Likuiditas PembiayaanPerumahan Dal
PerumahanMelalui Kredit/Pembiayaan Pemilik