penulisan hukum - digilib.uns.ac.id...dan pemeriksa daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan...

93
i Pelaksanaan pengawasan umum oleh badan pengawas dan pemeriksa daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di kabupaten sukoharjo PENULISAN HUKUM (SKRIPSI) Disusun dan Diajukan untuk Melengkapi Persyaratan Guna Meraih Derajat Sarjana dalam Ilmu Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta Oleh Agusta Pinta Kurnia Rizky NIM : E.1104005 FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA 2008

Upload: phungthuan

Post on 02-Mar-2019

244 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: PENULISAN HUKUM - digilib.uns.ac.id...DAN PEMERIKSA DAERAH DALAM RANGKA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI KABUPATEN SUKOHARJO ... 3. Ibu Aminah, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum

i

Pelaksanaan pengawasan umum oleh badan pengawas dan pemeriksa daerah

dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di kabupaten sukoharjo

PENULISAN HUKUM (SKRIPSI)

Disusun dan Diajukan untuk

Melengkapi Persyaratan Guna Meraih Derajat Sarjana dalam Ilmu Hukum

Pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Oleh

Agusta Pinta Kurnia Rizky

NIM : E.1104005

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA

2008

Page 2: PENULISAN HUKUM - digilib.uns.ac.id...DAN PEMERIKSA DAERAH DALAM RANGKA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI KABUPATEN SUKOHARJO ... 3. Ibu Aminah, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum

ii

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Penulisan Hukum ini (Skripsi)

PELAKSANAAN PENGAWASAN UMUM OLEH BADAN PENGAWAS

DAN PEMERIKSA DAERAH DALAM RANGKA PENYELENGGARAAN

PEMERINTAHAN DI KABUPATEN SUKOHARJO

Disusun Oleh :

AGUSTA PINTA KURNIA RIZKY NIM : E 1104005

Disetujui untuk Dipertahankan

Dosen Pembimbing

SUTEDJO, S.H., M.M IS HARYANTO, S.H., M. Hum NIP 131 571 671 NIP 132 306 584

Page 3: PENULISAN HUKUM - digilib.uns.ac.id...DAN PEMERIKSA DAERAH DALAM RANGKA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI KABUPATEN SUKOHARJO ... 3. Ibu Aminah, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum

iii

PENGESAHAN PENGUJI

Penulisan Hukum (Skripsi)

PELAKSANAAN PENGAWASAN UMUM OLEH BADAN PENGAWAS

DAN PEMERIKSA DAERAH DALAM RANGKA PENYELENGGARAAN

PEMERINTAHAN DI KABUPATEN SUKOHARJO

Disusun Oleh :

AGUSTA PINTA KURNIA RIZKY NIM : E 1104005

Telah diterima dan disahkan oleh Tim Penguji Penulisan Hukum(Skripsi)

Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

pada :

Hari : Senin

Tanggal : 30 Juni 2008

1. ................................................................... : ( Sunarno. D.S, S.H., M.H ) Ketua

2. ................................................................... : ( Sutedjo, S.H., M.M ) Sekretaris

3. ................................................................... : ( Isharyanto, S.H., M.Hum ) Anggota

Mengetahui

Dekan,

MOH. JAMIN, S.H., M.Hum. NIP 131 570 154

Page 4: PENULISAN HUKUM - digilib.uns.ac.id...DAN PEMERIKSA DAERAH DALAM RANGKA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI KABUPATEN SUKOHARJO ... 3. Ibu Aminah, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum

iv

MOTTO

Sesuatu yang telah kamu pilih, jalankan dengan penuh keikhlasan dan kesabaran niscaya akan manis yang kau petik

***** Doa, ihtiyar, keyakinan, dan semangat adalah obat mujarat untuk mengapai cita-

cita *****

Tidak beriman seseorang diantara kalian sebelum ia mencintai saudaranya seperti kecintaannya terhadap dirinya sendiri (HR Bukhari)

Page 5: PENULISAN HUKUM - digilib.uns.ac.id...DAN PEMERIKSA DAERAH DALAM RANGKA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI KABUPATEN SUKOHARJO ... 3. Ibu Aminah, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum

v

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

Allah SWT atas segala rahmat, karunia, serta rizki-NYa

*****

Nabi Muhammad SAW

*****

Bapak dan Ibuku serta keluarga besarku yang selalu memberikan kasih sayang dan dukungan

serta doa restu yang begitu besar dan tanpa henti selama ini

*****

Initial ”D’ atas semua yang kau berikan padaku

*****

Sahabat-sahabat dan teman-teman dekatku, terimakasih atas semua pengorbanan, keiklasan

dan kesabaran yang kalian ajarkan padaku,

aku tak akan melupakannya

Page 6: PENULISAN HUKUM - digilib.uns.ac.id...DAN PEMERIKSA DAERAH DALAM RANGKA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI KABUPATEN SUKOHARJO ... 3. Ibu Aminah, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum

vi

KATA PENGANTAR

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur Alhamdulillahirobbil alamin atas berkat rahmat Allah SWT,

sehingga Penulisan Hukum (Skripsi) yang berjudul,” PELAKSANAAN

PENGAWASAN UMUM OLEH BADAN PENGAWAS DAN PEMERIKSA

DAERAH DALAM RANGKA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI

KABUPATEN SUKOHARJO dapat diselesaikan.

Skripsi ini membahas tentang bagaimana pelaksanaan pengawasan secara

intern serta hambatan-hambatan dalam pelaksanaan pengawasan di Bawaspada

Kabupaten Sukoharjo.

Permasalahan dan hambatan banyak penulis hadapi dalam menyelesaikan

skripsi ini. Penulis menyadari bahwa dalam proses pembuatan skripsi ini banyak

mendapatkan dukungan dan bantuan baik secara moral maupun spiritual dari

berbagai pihak yang sangat berarti. Selanjutnya dengan kerendahan dan ketulusan

hati penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. dr. Much. Syamsulhadi, Sp.Kj., selaku Rektor Universitas

Sebelas Maret Surakarta.

2. Bapak Moh Jamin, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas

Sebelas Maret.

3. Ibu Aminah, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Tata Negara.

4. Bapak Sutedjo, S.H.,M.M. selaku pembimbing Akademik dan Pembimbing

skripsi yang telah memberikan bimbingan selama penulis menjalani kuliah di

Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.

5. Bapak Isharyanto, S.H., M.hum. selaku pembimbing skripsi dalam penelitian

hukum ini yang telah menyediakan waktu, pikiran, dan petunjuk, bimbingan

maupun motivasinya kepada penulis hingga terselesaikannya skripsi ini.

6. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Hukum UNS yang telah memberikan ilmu yang

sangat berguna bagi penulis.

7. Karyawan dan Staf Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

yang telah membantu kelancaran perkuliahan.

Page 7: PENULISAN HUKUM - digilib.uns.ac.id...DAN PEMERIKSA DAERAH DALAM RANGKA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI KABUPATEN SUKOHARJO ... 3. Ibu Aminah, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum

vii

8. Drs. D.T Siswadi selaku Kepala Badan Pengawas dan Pemeriksa Daerah

Kabupaten Sukoharjo yang selalu bersedia membimbing penulis dan seluruh

staff di Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo yang telah memberikan ijin

penulis untuk melakukan penelitian.

9. Bapak dan Ibu tercinta, adik-adik Kiko dan Opie serta keluarga besar penulis,

yang telah memberikan motivasi dan semangat yang begitu besar pada

penulis.

10. Dewi Udhany, yang telah setia mendampingiku dalam suka maupun duka,

yang selalu memberikan motivasi serta selalu mengorbankan waktunya

untukku.

11. Temen-temen seluruh Fakultas Hukum: Herman, Walno, Andi, Hendra, Joko,

Hasyim, Agoes, Yanur, Ridwan, Septa, Triyono, Johan, M.Johan, Febri, S.H,

Firman, Oka, Riska, Aji, Andi, Ajay, Agus, diptha, Manyoel, Udin, Kokoy,

Landung, Landung Yanuar, Plutho, Bledug, Erick, Jutek, Akbar, David,

Syarief, Aji, Franco, Agus, Ari, Widya, Maya, Ivul, Tika, Tera, Fiah, Kunthie,

devie, dillah, ditta, Rita, Dimas, Dhendro, Prima, Reza, Diah, Lucky, Arif,

Soerip, Wibi, Wahyu, Prasetyo, Dhonie, Singgih, Ronggo, Iksan, Puri, Nana,

Yuke, Retno, Hermin, Sasmita, Ayu, Berlian, Tika, Deden, Ririn, Nindya,

Mey, Dita, Elvira, Tiwi, serta seluruh angkatan, terimakasih atas semangat,

dan dorongan bagi penulis sehingga dapat terselesaikanya penulisan ini.

12. Bapak Soeharno “terima kasih Pak”, karena telah membuat suasana Fakultas

Hukum menjadi kondusif, tertib dan aman terkendali.

13. Temen-temen HIMANOREG, BEM, DEMA, NOVUM, ROHIS, DELIK,

GOVA, FOSMI, KMK, PMK, terimakasih atas segala bantuannya kepada

penulis.

14. Terima Kasih kepada Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu anggota PERADI (Persatuan

Advokat Indonesia).

15. Terima Kasih kepada Anggota IKADIN (Ikatan Advokat Indonesia).

16. Semua pihak yang telah membantu dalam pembuatan skripsi ini, yang tidak

dapat penulis sebutkan satu per satu, Semoga Allah SWT membalas kebaikan

pada kita semua. Amin.

Page 8: PENULISAN HUKUM - digilib.uns.ac.id...DAN PEMERIKSA DAERAH DALAM RANGKA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI KABUPATEN SUKOHARJO ... 3. Ibu Aminah, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum

viii

Penulis menyadari skripsi ini banyak kekurangan dan kelemahan. Saran

dan kritik yang bersifat konstruktif diperlukan. Akhirnya semoga skripsi ini

bermanfaat bagi kita semua.

Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Surakarta, Mei 2008

Penulis

AGUSTA PINTA KURNIA RIZKY

Page 9: PENULISAN HUKUM - digilib.uns.ac.id...DAN PEMERIKSA DAERAH DALAM RANGKA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI KABUPATEN SUKOHARJO ... 3. Ibu Aminah, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum

ix

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL........................................................................................ i

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING ............................................. ii

HALAMAN PENGESAHAN PPENGUJI ...................................................... iii

HALAMAN MOTTO...................................................................................... iv

HALAMAN PERSEMBAHAN ..................................................................... v

KATA PENGANTAR .................................................................................... vi

DAFTAR ISI ................................................................................................... ix

DAFTAR TABEL............................................................................................ xi

DAFTAR GAMBAR ....................................................................................... xii

DAFTAR LAMPIRAN.................................................................................... xiii

ABSTRAK....................................................................................................... xiv

BAB I PENDAHULUAN ........................................................................... 1

A. Latar Belakang Masalah ............................................................. 1

B. Perumusan Masalah ................................................................... 3

C. Tujuan Penelitian ....................................................................... 3

D. Manfaat Penelitian ...................................................................... 4

E. Metode Penelitian ....................................................................... 4

F. Sistematika .................................................................................. 9

BAB II TINJAUAN PUSTAKA ................................................................. 11

A. Kerangka Teori .......................................................................... 11

1. Tinjauan Umum Tentang Negara Hukum .......................... 11

2. Tinjauan Umum Tentang Penyelengaraan

Pemerintah Daerah ............................................................. 12

a. Pengertian Pemerintah Daerah ...................................... 12

b. Asas-Asas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah ......... 15

3. Tinjauan Umum Tentang Pengawasan .............................. 15

a. Pengertian Pengawasan ................................................ 15

b. Jenis Pengawasan .......................................................... 16

c. Norma Pengawasan ...................................................... 22

Page 10: PENULISAN HUKUM - digilib.uns.ac.id...DAN PEMERIKSA DAERAH DALAM RANGKA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI KABUPATEN SUKOHARJO ... 3. Ibu Aminah, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum

x

d. Tujuan Pengawasan dan Unsur-Unsur Pengawasan ..... 23

4. Tinjauan Umum Tentang Pengawasan dan ........................ 25

5. Kedudukan Badan Pengawas Dalam Pemerintahan

Daerah ................................................................................. 26

B. Kerangka Pemikiran.................................................................... 27

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN ............................... 29

A. Letak Geografis Kabupaten Sukoharjo ...................................... 29

B. Pelaksanaan Pengawasan Fungsional atas

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah oleh Badan Pengawas

dan Pemeriksa Daerah Kabupaten Sukoharjo ............................ 32

1. Struktur Organisasi Badan Pengawas dan Pemeriksa

Daerah Kabupaten Sukoharjo ............................................. 32

2. Uraian Tentang Tugas Pokok Fungsi Pengawas dan Pemeriksa

Daerah Kabupaten Sukoharjo ............................................. 35

3. Mekanisme Pengawasan Pemerintahan Oleh Badan

Pengawas dan Pemeriksa Daerah Kabupaten Sukoharjo ... 49

4. Akuntabilitas Kerja ............................................................. 53

5. Hasil Pemeriksaan Badan Pengawas dan Pemeriksa

Daerah Kabupaten Sukoharjo ............................................. 63

C. Hambatan-hambatan dan Cara Mengatasinya dalam Pelaksanaan

Tugas Fungsional Daerah Oleh Badan Pengawas dan

Pemeriksa Daerah Kabupaten Sukoharjo .................................. 72

1. Hambatan Kualitas Sumber Daya Manusia .......................... 72

2. Hambatan Sistem Hukum ...................................................... 73

BAB IV PENUTUP ...................................................................................... 76

A. Kesimpulan ................................................................................ 76

B. Saran .......................................................................................... 76

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

Page 11: PENULISAN HUKUM - digilib.uns.ac.id...DAN PEMERIKSA DAERAH DALAM RANGKA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI KABUPATEN SUKOHARJO ... 3. Ibu Aminah, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum

xi

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 1 : Jumlah Penduduk Tahun 2007 ....................................................... 30

Tabel 2 : Hasil Pengaturan Kerja .............................................................. .... 55

Tabel 3 : Prosentase Capaian Kerja ............................................................... 57

Tabel 4 : Indikator Kinerja ............................................................................ 60

Tabel 5 : Indikator Kinerja ............................................................................ 62

Tabel 6 : Realisasi Obyek Belanja ................................................................ 63

Tabel 7 : Kenaikan Temuan .......................................................................... 65

Tabel 8 : Penyebab Penyimpangan ............................................................... 67

Tabel 9 : Tindak Lanjut Obyek Pemeriksaan-1 ............................................. 68

Tabel 10 : Tindak Lanjut Obyek Pemeriksaan- 2 ........................................... 69

Tabel 11 : Perbandingan PerMendagri Nomor 4 Tahun 2007 dan Perda

Kabupaten Sukoharjo Nomor 2 Tahun 2001.................................. 75

Page 12: PENULISAN HUKUM - digilib.uns.ac.id...DAN PEMERIKSA DAERAH DALAM RANGKA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI KABUPATEN SUKOHARJO ... 3. Ibu Aminah, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum

xii

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 1 : Teknik Analisis Data ........................................................................ 9

Gambar 2 : Kerangka Pemikiran....................................................................... 27

Gambar 3 : Bagan Susunan Organisasi Badan Pengawas dan Pemeriksa

Daerah Kabupaten Sukoharjo ........................................................ 34

Gambar 4 : Bagan Susunan Organisasi Inspektorat Provinsi dan

Kabupaten ..................................................................................... 77

Page 13: PENULISAN HUKUM - digilib.uns.ac.id...DAN PEMERIKSA DAERAH DALAM RANGKA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI KABUPATEN SUKOHARJO ... 3. Ibu Aminah, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum

xiii

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Surat Ijin Penelitian

Lampiran 2 : Surat Rekomendasi Penelitian

Lampiran 3 : Surat Rekomendasi Ijin Survey/ Riset

Lampiran 4 : Surat Pernyataan dari BAWASDA

Page 14: PENULISAN HUKUM - digilib.uns.ac.id...DAN PEMERIKSA DAERAH DALAM RANGKA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI KABUPATEN SUKOHARJO ... 3. Ibu Aminah, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum

xiv

ABSTRAK

Agusta Pinta Kurnia Rizky, 2008. PELAKSANAAN PENGAWASAN

UMUM OLEH BADAN PENGAWAS DAN PEMERIKSA DAERAH

DALAM RANGKA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI

KABUPATEN SUKOHARJO

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui secara jelas mengenai Pengawasan umum oleh Badan Pengawas dan Pemeriksa Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Sukoharjo dan untuk mengetahui hambatan-hambatan Pengawasan umum oleh Badan Pengawas dan Pemeriksa Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Sukoharjo

Penelitian ini dilihat dari tujuannya termasuk jenis penelitian hukum empiris bersifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Sumber data berasal dari sumber data primer yaitu hasil wawancara dengan pejabat atau pegawai negeri sipil yang bertugas melaksanakan pengawasan serta pemeriksaan di pemerintahan daerah. Sumber data sekunder yaitu buku, literatur, peraturan perundang-undangan, laporan, arsip, dan dari internet. Setelah data diperoleh lalu dilakukan analisis data kualitatif dengan model interaktif.

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data yang telah dilakukan maka disimpulkan bahwa pelaksanaan Pengawasan umum oleh Badan Pengawas dan Pemeriksa Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Sukoharjo

Page 15: PENULISAN HUKUM - digilib.uns.ac.id...DAN PEMERIKSA DAERAH DALAM RANGKA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI KABUPATEN SUKOHARJO ... 3. Ibu Aminah, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum

1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan Nasional bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil

dan makmur yang merata material dan spiritual berdasarkan Pancasila di

dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, berdaulat,

bersatu dan berkedaulatan rakyat dalam suasana peri kehidupan bangsa yang

aman, tentram, tertib dan dinamis serta dalam lingkungan pergaulan yang

merdeka, bersahabat, tertib dan damai. Untuk mewujudkan tujuan tersebut,

maka pemerintah Indonesia menyelenggarakan berbagai usaha dalam kegiatan

pemerintahan. Dalam rangka pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan

mutlak diperlukan adanya administrasi yang baik. Untuk itu perlu usaha-usaha

menciptakan aparatur yang efisien, efektif, bersih dan berwibawa serta mampu

melaksanakan seluruh tugas umum pemerintahan dan pembangunan dengan

sebaik-baiknya serta dilandasi semangat dan sikap pengabdian pada

masyarakat, bangsa dan negara.

Pengawasan merupakan salah satu unsur penting dalam rangka

peningkatan kinerja, totalitas dan loyalitas aparatur negara dalam pelaksanaan

tugas-tugas umum pemerintahan menuju terwujudnya pembangunan nasional

yang adil merata dan tepat sasaran. Dalam penyelenggaraan pemerintahan,

pengawasan adalah suatu usaha untuk menjamin adanya keserasian antara

penyelenggaraan tugas pemerintahan oleh daerah-daerah dan oleh pemerintah

serta untuk menjamin kelancaran penyelenggaraan pemerintahan secara

berdayaguna dan berhasil guna. Demikian halnya dengan pemerintahan

daerah, mengingat bahwa pemerintahan daerah merupakan suatu oragnisasi

yang memerlukan pengelolaan yang baik, maka pengawasan mutlak

diperlukan dalam penyelenggaraan pemerintah di daerah.

Page 16: PENULISAN HUKUM - digilib.uns.ac.id...DAN PEMERIKSA DAERAH DALAM RANGKA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI KABUPATEN SUKOHARJO ... 3. Ibu Aminah, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum

2

“Di dalam suatu pemerintah daerah, pengawasan merupakan suatu

usaha penertiban untuk menjamin terlaksananya segala ketentuan Undang-

Undang, keputusan, kebijaksanaan, dan ketentuan lain yang ditetapkan oleh

pemerintah pusat maupun pemerintah daerah itu sendiri. Hasil pengawasan

dapat dijadikan bahan informasi atau umpan balik dari penyempurnaan baik

bagi rencana itu sendiri. Lewat pengawasan yang baik dapat mengatasi

penyimpangan yang terjadi dalam pelaksanaan rencana itu sendiri maupun

sebagai bahan informasi tentang jalannya suatu rencana” (Marbun. B.N, 1983:

131).

Pengawasan umum merupakan salah satu jenis pengawasan terhadap

penyelengaraan pemerintah di daerah. Menurut Undang-Undang No. 32

Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah, pengawasan dimaksudkan agar

pelaksanaan berbagai urusan pemerintahan di daerah tetap dapat berjalan

sesuai dengan standar dan kelayakan pemerintah berdasarkan peraturan

perundang-undangan. Pada dasarnya, pengawasan ada 2 macam, yaitu :

1) Pengawasan intern

2) Pengawasan ekstern

Pengawasan intern dilaksanakan oleh BPKP (badan Pengawasan

Keuangan dan pembangunan), Badan pengawas Provinsi dan Badan Pengawas

Daerah Kabupaten / Kota. Sedangkan pengawasan ekstern dilaksanakan oleh

BPK (Badan Pemeriksa Keuangan). Dalam era otonomi seperti ini,

penyelenggaraan pemerintahan daerah sangat rentan terhadap praktek –

praktek penyimpangan. Oleh karena itu, badan pengawas Kabupaten/Kota

memiliki peranan penting dalam pemerintahan.

Atas dasar inilah, maka di Kabupaten Sukoharjo telah dibentuk Badan

Pengawas Dan Pemeriksa Daerah sebagai perangkat pengawasan umum

terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Sukoharjo. Mengingat

arti pentingnya pengawasan umum seperti tersebut di atas, maka penulis

tertarik untuk meneliti tentang PELAKSANAAN PENGAWASAN UMUM

OLEH BADAN PENGAWAS DAN PEMERIKSA DAERAH DALAM

Page 17: PENULISAN HUKUM - digilib.uns.ac.id...DAN PEMERIKSA DAERAH DALAM RANGKA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI KABUPATEN SUKOHARJO ... 3. Ibu Aminah, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum

3

RANGKA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI KABUPATEN

SUKOHARJO.

B. Perumusan Masalah

Agar dapat melaksanakan penelitian dengan baik dan terarah, sehingga

penelitian yang dikehendaki tercapai maka disini penulis memandang perlu

untuk merumuskan masalah yang berkaitan dengan penelitian ini. Adapun

perumusan masalah tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan Pengawasan Umum oleh Badan Pengawas dan

Pemeriksa Daerah Kabupaten Sukoharjo sehubungan dengan peranannya

terhadap penyelenggaraan pemerintah di daerah?

2. Hambatan-hambatan apakah yang dihadapi oleh Badan Pengawas dan

Pemeriksa Daerah Kabupaten Sukoharjo dalam melakukan pengawasan

umum terhadap penyelenggaraan pemerintah di daerah dan bagaimana

cara mengatasinya?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan latar belakang masalah serta perumusan di depan,

didalam penelitian ini dapat penulis sebutkan tujuan dari penelitian tersebut:

1. Tujuan Obyektif

a. Untuk mengetahui pelaksanaan pengawasan umum yang dilakukan oleh

Badan Pengawas dan Pemeriksa Daerah.

b. Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang timbul yang di hadapi

oleh Badan Pengawas dan Pemeriksa Daerah dalam melakukan

pengawasan umum terhadap penyelenggaraan pemerintahan di daerah

dan cara mengatasinya.

2. Tujuan Subyektif

Untuk memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan bagi penyelesaian

penyusun skripsi sebagai syarat mencapai gelar kesarjanaan di bidang ilmu

hukum Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.

Page 18: PENULISAN HUKUM - digilib.uns.ac.id...DAN PEMERIKSA DAERAH DALAM RANGKA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI KABUPATEN SUKOHARJO ... 3. Ibu Aminah, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum

4

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat secara teoritis, yaitu

a. Memberikan suatu sumbangan pemikiran di bidang hukum pada

umumnya dan bidang Hukum Tata Negara khususnya yaitu tentang

Peranan Badan Pengawas dan Pemeriksa Daerah yang ada di

Kabupaten.

b. Memberikan suatu gambaran yang lebih nyata mengenai masalah-

masalah Peranan Badan Pengawas dan Pemeriksa Daerah Kabupaten

dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan sebagai bahan

pengetahuan tambahan untuk dapat dibaca dan dipelajari lebih lanjut,

khususnya mahasiswa Fakultas Hukum.

2. Manfaat secara praktis, yaitu:

a. Untuk memperoleh data guna di analisa agar dapat digunakan dalam

menjawab perumusan masalah yang penulis kemukakan.

b. Memberikan sumbangan dan masukan guna mengembangkan Ilmu

Hukum Tata Negara tentang Pemerintah Daerah.

c. Untuk mengetahui permasalahan yang timbul serta memberikan

sumbangan pemikiran mengenai cara penyelesaiannya.

E. Metode Penelitian

Pemilihan jenis metode tertentu dalam suatu penelitian sangat penting

karena akan berpengaruh pada hasil penelitian nantinya. Suatu penelitian,

metode penelitian merupakan salah satu faktor penting yang menunjang suatu

kegiatan dan proses penelitian. Metodelogi pada hakekatnya memberikan

pedoman, tentang cara-cara seorang ilmuwan mempelajari, menganalisa dan

memahami lingkungan-lingkungan yang dihadapinya ( Soerjono Soekanto,

2006 : 6 ).

Dalam penelitian ini metode yang digunakan oleh penulis adalah

sebagai berikut :

Page 19: PENULISAN HUKUM - digilib.uns.ac.id...DAN PEMERIKSA DAERAH DALAM RANGKA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI KABUPATEN SUKOHARJO ... 3. Ibu Aminah, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum

5

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penyusunan hukum

ini adalah penelitian hukum empiris, maka yang diteliti pada awalnya

data sekunder untuk kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap

data primer di lapangan atau terhadap masyarakat. (Soerjono Soekanto,

2006 : 52).

2. Sifat Penelitian

Dalam penelitian hukum ini, sifat penelitian yang digunakan

adalah penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif,

dimana data-data yang diperoleh nantinya tidak berbentuk angka tetapi

berupa kata-kata. Penelitian deskriptif yaitu penelitian yang dimaksudkan

untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan,

atau gejala-gejala lainnya. Maksudnya adalah terutama untuk

mempertegas hipotesa-hipotesa, agar dapat memperkuat teori-teori lama,

atau di dalam kerangka menyusun teori-teori baru (Soerjono Soekanto,

2006:10).

3. Lokasi Penelitian

Agar di dalam penelitian ini diperoleh hasil seperti yang

diharapkan, maka perlu adanya penetapan dan pembatasan lokasi

penelitian adalah Badan Pengawas dan Pemeriksa Daerah Kabupaten

Sukoharjo.

4. Jenis Data

Adapun jenis data yang penulis kumpulkan meliputi:

a. Data Primer

Yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan berkaitan dengan

obyek penelitian. Data ini diperoleh hasil wawancara dengan pihak

Badan Pengawas dan Pemeriksa Daerah Kabupaten Sukoharjo.

b. Data Sekunder

Page 20: PENULISAN HUKUM - digilib.uns.ac.id...DAN PEMERIKSA DAERAH DALAM RANGKA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI KABUPATEN SUKOHARJO ... 3. Ibu Aminah, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum

6

Yaitu data yang dapat mendukung keterangan data primer. Data ini

diperoleh secara tidak langsung melalui dokumen, laporan-laporan,

buku-buku, peraturan-peraturan, majalah dan tulisan yang

berhubungan dengan penelitan.

5. Sumber Data

Sumber data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah :

a. Sumber Data Primer

Yang dimaksud dengan sumber data primer adalah sumber data yang

dapat memberikan informasi secara langsung mengenai segala sesuatu

yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti diperoleh dengan

tanya jawab atau wawancara. Sumber data primer yang digunakan

penulis adalah dilapangan atau tempat penelitian yang memberi

informasi secara langsung yaitu di Badan Pengawas dan Pemeriksa

Daerah Kabupaten Sukoharjo.

b. Sumber Data Sekunder

Adalah sumber data yang secara langsung mendukung sumber data

primer yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-

hasil penelitian yang berwujud laporan buku harian dan sumber-

sumber tertulis yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

Page 21: PENULISAN HUKUM - digilib.uns.ac.id...DAN PEMERIKSA DAERAH DALAM RANGKA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI KABUPATEN SUKOHARJO ... 3. Ibu Aminah, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum

7

6. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian pasti akan membutuhkan data yang lengkap, dalam

hal ini dimaksudkan agar data yang terkumpul betul-betul memiliki nilai

validitas dan reabilitas yang cukup tinggi. Sebagaimana telah diketahui, di

dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan penulis

yaitu : studi dokumen atau bahan pustaka, dan wawancara atau interview.

a. Studi dokumen atau bahan pustaka

Merupakan teknik pengumupulan data dengan mengumpulkan

bahan-bahan yang berupa dokumen-dokumen, buku-buku, atau bahan

pustaka lainnya, yang menyangkut dengan obyek yang diteliti, dalam

hal ini yang menyangkut pelaksanaan pengawasan Pemerintahan

Daerah.

b. Teknik wawancara (Interview)

Merupakan teknik pengumpulan data dengan cara mengadakan

wawancara atau tanya jawab secara langsung dengan responden, yaitu

pihak-pihak yang berkaitan langsung dengan permasalahan yang

diteliti yaitu Karyawan dan Karyawati serta unsur Pimpinan Badan

Pengawas dan Pemeriksa Daerah Kabupaten Sukoharjo.

7. Teknik Analisa Data.

Setelah diperoleh data yang diperlukan, maka perlu suatu teknik

analisis data yang tepat. Analisis data merupakan proses pengorganisasian

dan pengurutan data dalam pola, kategori, dan uraian dasar sehingga akan

ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang

disarankan oleh data (Lexy J. Moleong, 2002: 103). Data yang telah

terkumpul tersebut diolah dan dianalisa guna memecahkan masalah-

masalah yang telah dikemukakan di atas, maka tahap analisis ini

merupakan faktor yang penting karena dapat mempengaruhi mutu hasil

penelitian.

Page 22: PENULISAN HUKUM - digilib.uns.ac.id...DAN PEMERIKSA DAERAH DALAM RANGKA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI KABUPATEN SUKOHARJO ... 3. Ibu Aminah, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum

8

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah model

analisis interaktif (interactive model of analysis), yaitu model analisis

dalam penelitian kualitatif yang terdiri dari tiga komponen analisis yang

dilakukan dengan cara interaksi baik antar komponennya, maupun dengan

proses pengumpulan data, dalam proses berbentuk siklus. Dalam teknik

analisis ini, penulis tetap bergerak diantara tiga komponen analisis dan

pengumpulan data selama pengumpulan data berlangsung. Setelah

pengumpulan data selesai, maka peneliti bergerak diantara ketiga

komponen analisis tersebut hingga waktu yang tersisa bagi penelitian

berakhir. Adapun ketiga komponen tersebut adalah:

a. Reduksi Data

Proses seleksi, pemfokusan dan penyederhanaan dan abstraksi data dan

transformasi data kasar yang muncul dari catatan tulis dilapangan.

Reduksi data-langsung sepanjang pelaksanaan riset sampai laporan

akhir lengkap tersusun.

b. Sajian Data

Suatu rakitan organisasi informasi, deskripsi dalam bentuk narasi yang

memungkinkan simpulan penelitian dapat dilakukan.

c. Penarikan kesimpulan

Menarik kesimpulan berdasarkan semua hal yang terdapat dalam

reduksi data dan sajian data yang meliputi berbagai hal yang ditemui

dengan melakukan pencatatan-pencatatan peraturan, pernyataan,

konfigurasi yang mungkin berkaitan dengan data (HB. Sutopo, 2002:

91-95).

Page 23: PENULISAN HUKUM - digilib.uns.ac.id...DAN PEMERIKSA DAERAH DALAM RANGKA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI KABUPATEN SUKOHARJO ... 3. Ibu Aminah, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum

9

Gambar. I. Model Analisis Interaktif

Keterangan

Data yang telah terkumpul kemudian direduksi dengan cara

penyeleksian dan penyederhanaan. Kemudian dilakukan penyusunan

sajian data dan penarikan kesimpulan. Keseluruhan tahap ini tidak

harus dilakukan secara unit yang memungkinkan adanya penilaian data

kembali setelah memiliki gambaran mengenai kesimpulan.

F. Sistematika Penulisan Hukum

Sistematika penulisan hukum yang penulis gunakan dalam penelitian

hukum ini adalah sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis mengemukakan mengenai latar belakang

masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian,

metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini memuat hal-hal yang mendasari dan melatar

belakangi penulisan hukum ini. Maka pada bab ini akan dibahas

mengenai tinjauan umum teori negara hukum, tinjauan umum

Sajian Data

Pengumpulan Data

Reduksi Data

Kesimpulan

Page 24: PENULISAN HUKUM - digilib.uns.ac.id...DAN PEMERIKSA DAERAH DALAM RANGKA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI KABUPATEN SUKOHARJO ... 3. Ibu Aminah, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum

10

tentang penyelenggaraan pemerintah daerah, tinjauan umum

tentang pengawasan, tinjauan umum tentang pengawasan

penyelenggaraan pemerintahan daerah, kedudukan badan pengawas

daerah dalam pemerintahan daerah.

BAB III. PEMBAHASAN

Dalam bab ini penulis mencoba untuk menyajikan pembahasan

berupa jawaban atas pertanyaan dalam perumusan masalah, yaitu :

Untuk mengetahui pelaksanaan pengawasan umum oleh badan

pengawas dan pemeriksa daerah Kabupaten Sukoharjo, dan untuk

mengetahui hambatan-hambatan yang dihadapi oleh Badan

Pengawas dan Pemeriksa Daerah Kabupaten Sukoharjo dalam

melakukan pengawasan umum terhadap pemerintah daerah dan

bagaimana cara mengatasinya.

BAB IV. PENUTUP

Dalam bab ini memuat mengenai kesimpulan dan saran penulis

atas pembahasan permasalahan tersebut dalam bab-bab

sebelumnya.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Page 25: PENULISAN HUKUM - digilib.uns.ac.id...DAN PEMERIKSA DAERAH DALAM RANGKA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI KABUPATEN SUKOHARJO ... 3. Ibu Aminah, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum

11

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka Teori

1. Tinjauan Umum Tentang Negara Hukum

Bentuk pemerintahan Indonesia adalah Republik. Disebut

Republik, dan bukan Kerajaan (Monarchi), karena pengalaman bangsa

Indonesia dimasa sebelum kemerdekaan, penuh diliputi oleh sejarah

kerajaan-kerajaan, besar dan kecil di seluruh wilayah Nusantara. Namun,

sejak bangsa Indonesia merdeka dan membentuk negara modern yang di

proklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945, bentuk pemerintahan yang

dipilih adalah Republik. Karena itu, falsafah dan kultur politik yang

bersifat kerajaan yang didasarkan atas sistem feodalisme dan

paternalisme, tidaklah dikehendaki oleh bangsa Indonesia modern.

Bangsa Indonesia menghendaki negara modern dengan pemerintahan res

publica.

Dalam konstitusi ditegaskan bahwa negara Indonesia adalah

Negara Hukum (Rechtestaat) bukan negara kekuasaan (Machtsstaat). Di

dalamnya terkandung pengertian adanya pengakuan terhadap prinsip

supremasi hukum dan konstitusi, dianutnya prinsip pemisahan dan

pembahasan kekuasaan menurut sistem Konstitusional yang diatur dalam

Undang-Undang Dasar, adanya prinsip peradilan yang bebas dan tidak

memihak yang menjamin persamaan setiap warga negara dalam hukum,

serta menjamin keadilan bagi setiap orang termasuk terhadap

penyalahgunaan wewenang oleh pihak yang berkuasa. Dalam paham

Negara Hukum itu, hukumlah yang memegang komando tertinggi dalam

penyelenggaraan negara, yang sesungguhnya memimpin dalam

penyelenggaraan negara itu adalah hukum itu sendiri. Sesuai dengan

Page 26: PENULISAN HUKUM - digilib.uns.ac.id...DAN PEMERIKSA DAERAH DALAM RANGKA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI KABUPATEN SUKOHARJO ... 3. Ibu Aminah, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum

12

prinsip The Rule of Law and not of Man, yang sejalan dengan pengertian

nomocrative yaitu kekuasaan yang dijalankan oleh hukum atau nomos.

Dalam paham Negara Hukum yang demikian, harus diadakan

jaminan bahwa hukum itu sendiri dibangun dan ditegakkan menurut

prinsip-prinsip demokrasi, karena prinsip supremasi hukum dan

kedaulatan hukum itu sendiri. Pada pokoknya berasal dari kedaulatan

rakyat. Oleh sebab itu, prinsip negara hukum hendaklah dibangun dan

dikembangkan menurut prinsip-prinsip demokasi atau kedaulatan rakyat

(democratische rechtsstaat). Hukum tidak boleh dibuat, ditetapkan,

ditafsirkan dan ditegakkan dengan tangan besi berdasarkan kekuasaan

belaka (machtsstaat). Prinsip negara hukum tidak boleh ditegakkan

dengan mengabaikan prinsip-prinsip demokrasi yang diatur dalam

Undang-Undang Dasar. Karena itu perlu ditegaskan pula bahwa

kedaulatan berada di tangan rakyat yang dilakukan.

Menurut Undang-Undang Dasar (constitusional democracy) yang

diimbangi dengan penegasan bahwa negara Indonesia adalah negara

hukum yang berkedaulatan rakyat atau demokratis (democratische

rechtsstaat). (Jimly Asshiddiqie 2006: 68)

2. Tinjauan Umum Tentang Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

a. Pengertian Pemerintah Daerah

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia

yang didasarkan pada ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Dasar

Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemerintah pusat tidak

mungkin mengatur sendiri semua urusan dalam penyelenggaraan

pemerintahan, mengingat luasnya wilayah Negara serta padatnya

penduduk. Oleh karena itu perlu diadakan pembagian urusan kepada

pemerintah tingkat bawahnya. Pemerintah daerah yang mengurus

rumah tangganya sendiri memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

Page 27: PENULISAN HUKUM - digilib.uns.ac.id...DAN PEMERIKSA DAERAH DALAM RANGKA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI KABUPATEN SUKOHARJO ... 3. Ibu Aminah, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum

13

1) Urusan-urusan pemerintahan yang diselenggarakan adalah urusan

yang telah menjadi urusan rumah tangganya sendiri.

2) Penyelenggaraan pemerintahannya dijalankan oleh pejabat-pejabat

yang merupakan pegawai pemerintah daerah.

3) Penyelenggaraan urusan-urusan pemerintahan dijalankan atas

inisiatif dan prakasa sendiri.

4) Hubungan anatara pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah

tingkat atasnya dengan pemerintah daerah adalah hubungan yang

sifatnya pengendalian dan pengawasan saja.

5) Penyelenggaraan urusan-urusan pemerintahan sedapat mungkin

dibiayai dari sumber-sumber keuangannya sendiri (Hestu Cipto

Handoyo & Y. Thresianti S, 1996: 85).

Pemerintahan daerah menurut Undang-Undang Nomor 32

tahun 2004 Pasal 1 butir 2 disebutkan bahwa:

“Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan

pemerintahan oleh pemerintahan daerah dan DPRD menurut asas

otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-

luasnya dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Repulik

Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar

Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.

Sedangkan yang dimaksud dengan pemerintah daerah adalah

Gubernur, Bupati, atau Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur

penyelenggara pemerintahan daerah (pasal 1 butir 3 Undang-Undang

Nomor 32 Tahun 2004), dan yang dimaksud dengan DPRD adalah

lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara

pemerintahan daerah (pasal 1 butir 4 Undang-Undang Nomor 32

Tahun 2004).

Page 28: PENULISAN HUKUM - digilib.uns.ac.id...DAN PEMERIKSA DAERAH DALAM RANGKA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI KABUPATEN SUKOHARJO ... 3. Ibu Aminah, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum

14

Dalam menjalankan pemerintahan daerah, secara hierarki

Kepala Daerah bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri

Dalam Negeri. Kepala Daerah tidak bertanggung jawab kepada Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah tetapi Kepala Daerah berkewajiban

memberikan keterangan pertanggungjawaban kepada Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah tentang pelaksanaan pemerintahan daerah

yang dipimpinnya. Dengan demikian maka Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah dapat selalu mengikuti dan mengawasi jalannya Pemerintahan

Daerah. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai salah satu unsur

Pemerintah Daerah berfungsi sebagai partner Kepala Daerah dalam

merumuskan kebijaksanaan Daerah. Kebijaksanaan Daerah tersebut

diwujudkan dalam bentuk Peraturan Daerah maupun Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah. Selain itu Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah juga berfungsi sebagai pengawas atas pelaksanaan

kebijaksanaan daerah yang dilaksanakan oleh Kepala Daerah (Josef

Riwu Kaho, 1997: 70).

Dalam menyelenggarakan daerah otonom dibentuk pula

Sekretariat Daerah dan Dinas Daerah. Sekretariat Daerah merupakan

unsur staf yang membantu Kepala Daerah dalam menyelenggarakan

Pemerintahan Daerah sehingga diharapkan Sekretariat Daerah ini dapat

berdaya guna dan hasil guna dalam menyelenggarakan pekerjaannya

dan dapat dicegah kesimpangsiuran yang tidakperlu. Sedangkan Dinas

Daerah merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang

mempunyai tugas dan fungsi utama memberikan pelayanan terhadap

masyarakat tanpa terlalu mempertimbangkan untung-rugi, tetapi dalam

batas-batas tertentu dapat didayagunakan dan bertindak sebagai

organisasi ekonomi yang dapat memberikan pelayanan jasa dengan

imbalan.

Page 29: PENULISAN HUKUM - digilib.uns.ac.id...DAN PEMERIKSA DAERAH DALAM RANGKA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI KABUPATEN SUKOHARJO ... 3. Ibu Aminah, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum

15

b. Asas-asas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Berdasarkan Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

otonomi daerah, ada 3 (tiga) asas dalam penyelenggaraan pemerintah

daerah:

1) Asas Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintah oleh

pemerintah kepala daerah otonom untuk mengatur dan mengurus

urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik

Indonesia.

2) Asas Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan

oleh pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah dan

atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu.

3) Asas Tugas Pembantuan adalah penugasan dari pemerintah kepada

daerah dan atau desa dari pemerintah provinsi kepada kabupaten

atau Kota dan atau desa serta dari pemerintah kabupaten atau Kota

kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu.

3. Tinjauan Umum Tentang Pengawasan

a. Pengertian Pengawasan

Mengenai batasan pengertian pengawasan, sudah banyak ahli

yang memberikan pendapatnya berdasarkan argumen masing-masing.

Beberapa pendapat mengenai pengertian pengawasan itu antara lain:

1) Sujamto dalam bukunya yang berjudul “Beberapa Pengertian Di

Bidang Pengawasan”, berpendapat bahwa pengawasan adalah

segala usaha atau kegiatan untuk mengetahu dan menilai kenyataan

yang sebenarnya tentang pelaksanaan tugas atau pekerjaan, apakah

sesuai dengan yang semestinya atau tidak. (Sujamto, 1983: 17).

2) Djoko Prakoso dalam bukunya berjudul “Kedudukan Dan Fungsi

Kepala Daerah Beserta Perangkat Daerah Lainnya di dalam

Undang-Undang Pokok Pemerintahan di Daerah”, menegaskan

bahwa pengawasan adalah suatu usaha untuk menjamin adanya

Page 30: PENULISAN HUKUM - digilib.uns.ac.id...DAN PEMERIKSA DAERAH DALAM RANGKA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI KABUPATEN SUKOHARJO ... 3. Ibu Aminah, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum

16

keserasian antara penyelenggaraan tugas pemerintah oleh daerah-

daerah dan untuk menjamin kelancaran penyelenggaraan

pemerintahan secara berdaya guna dan hasil guna. (Djoko Prakoso,

1984: 142).

3) Soeharto AH dalam bukunya yang berjudul “Serba-serbi

Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah”

mempunyai pendapat bahwa pengawasan adalah suatu tindak lanjut

untuk melihat apakah pekerjaan yang direncanakan sudah

dilaksanakan dengan sempurna, apabila belum maka diadakan

tindakan perbaikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

(Soeharto, 1986: 8).

Dari beberapa pengertian pengawasan yang diberikan oleh para

ahli tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa:

1) Pengawasan merupakan segala tindakan yang bertujuan untuk

menjaga agar suatu kegiatan dapat dilaksanakan sesuai dengan

yang telah direncanakan dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2) Pengawasan mempunyai tindak lanjut yang bertujuan untuk

mencapai kesesuaian pelaksanaan dengan rencana yang telah

ditetapkan terlebih dahulu.

3) Jika pelaksanaan belum sesuai dengan rencana yang telah

ditetapkan terlebih dahulu, maka perlu diadakan tindakan

perbaikan.

b. Jenis pengawasan

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20

tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan

Pemerintah Daerah, jenis-jenis pengawasan yaitu meliputi:

Page 31: PENULISAN HUKUM - digilib.uns.ac.id...DAN PEMERIKSA DAERAH DALAM RANGKA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI KABUPATEN SUKOHARJO ... 3. Ibu Aminah, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum

17

1) Pengawasan Represif

Dalam Ketentuan Umum pasal 1 angka 9 Peraturan

Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tersebut,

yang dimaksud dengan pengawasan represif adalah pengawasan

yang dilakukan terhadap kebijakan yang telah ditetapkan daerah

baik berupa Peraturan Daerah, Keputusan Kepala Daerah,

Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah maupun Keputusan

Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam rangka

penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pengawasan represif ini

dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah setelah

berkoordinasi dengan Departemen atau Lembaga Pemerintah Non

Departemen terkait.

Pemerintah dapat melimpahkan pengawasan ini kepada

Gubernur selaku wakil pemerintah dalam hal Peraturan Daerah dan

atau Keputusan Kepala Daerah serta Keputusan Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah dan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan rakyat

Daerah kabupaten atau kota, setelah berkoordinasi dengan instansi

terkait.

Menteri dalam Negeri melakukan pengawasan represif

terhadap:

a) Penyelenggaraan pemerintah daerah.

b) Kinerja daerah otonomi.

2) Pengawasan Fungsional

Menurut Ketentuan Umum Pasal 1 angka 10 Peraturan

Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang

Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan

Daerah, pengawasan fungsional merupakan kegiatan pengawasan

yang dilakukan oleh Lembaga atau Badan atau Unit yang

Page 32: PENULISAN HUKUM - digilib.uns.ac.id...DAN PEMERIKSA DAERAH DALAM RANGKA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI KABUPATEN SUKOHARJO ... 3. Ibu Aminah, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum

18

mempunyai tugas dan fungsi melakukan pengawasan melalui

pemeriksaan, pengujian, pengusutan dan penilaian. Dalam rangka

melakukan pengawasan fungsional atas penyelenggaraan

pemerintahan daerah, Menteri dan Pimpinan Lembaga Pemerintah

Non Departemen berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri dan

Otonomi Daerah.

Gubernur selaku Kepala Daerah Otonomi melakukan

pengawasan fungsional atas kegiatan pemerintahan propinsi.

Sedangkan sebagai wakil pemerintah, Gubernur melakukan

pengawasan fungsional penyelenggaraan pemerintah kabupaten

dan kota, sesuai kewenangan yang dilimpahkan. Di tingkat

propinsi ini pengawasan fungsional dilaksanakan oleh Badan atau

lembaga pengawas dari propinsi. Dan di tingkat kabupaten/kota,

Bupati/Walikota melakukan pengawasan fungsional atas kegiatan

pemerintah kabupaten/kota yang dilaksanakan oleh Badan atau

lembaga pengawas daerah kabupaten kota.

Dalam Pasal 11 Keputusan Presiden RI Nomor 74 Tahun

2001 tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah, Menteri atau Pimpinan lembaga pemerintah

non departemen melakukan pengawasan fungsional terhadap:

a) Pelaksanaan tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan

dibidangnya.

b) Efektifitas pelaksanaan pembangunan penyelenggaraan

pemerintahan daerah sesuai dengan tugasnya.

Gubernur melakukan pengawasan fungsional terhadap:

a) Kinerja aparatur pemerintah daerah propinsi.

b) Penyelenggaraan pemerintahan kebupaten dan kota.

Page 33: PENULISAN HUKUM - digilib.uns.ac.id...DAN PEMERIKSA DAERAH DALAM RANGKA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI KABUPATEN SUKOHARJO ... 3. Ibu Aminah, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum

19

Bupati/Walikota melakukan pengawasan terhadap kinerja

aparatur pemerintah daerah kabupaten/kota. Menteri atau pimpinan

lembaga pemerintah non departemen, Gubernur, Bupati/Walikota

dalam melakukan pengawasan fungsional, sesuai dengan Pasal 13

Keputusan Presiden RI Nomor 74 Tahun 2001, dapat melalui

kegiatan:

a) Pemeriksaan berkala, pemeriksaan insidentil maupun

pemeriksaan terpadu.

b) Pengujian terhadap laporan berkala dan atau sewaktu-waktu

dari unit atau satuan kerja.

c) Pengusutan atas kebenaran laporan mengenai adanya indikasi

terjadinya korupsi, kolusi dan nepotisme.

d) Penilaian atas manfaat dan keberhasilan kebijakan, pelaksanaan

program, proyek serta kegiatan.

Hal-hal yang dapat dilakukan Menteri atau Pimpinan

Lembaga pemerintah non departemen, Gubernur, Bupati/Walikota

dalam melakukan pengawasan fungsional menurut Pasal 14

Keputusan Presiden RI Nomor 74 Tahun 2001, yaitu:

a) Meminta, menerima dan mengusahakan memperoleh bahan-

bahan dan atau keterangan dari pihak-pihak yang dipandang

perlu.

b) Melakukan atau menyuruh melakukan penyelidikan dan atau

pemeriksaan di tempat-tempat pekerjaan.

c) Menerima, mempelajari dan melakukan pemeriksaan atas

kebenaran pengaduan.

d) Memanggil pejabat-pejabat yang diperlukan untuk dimintai

keterangan dengan memperhatikan jenjang jabatan yang

berlaku.

Page 34: PENULISAN HUKUM - digilib.uns.ac.id...DAN PEMERIKSA DAERAH DALAM RANGKA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI KABUPATEN SUKOHARJO ... 3. Ibu Aminah, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum

20

e) Menyarankan kepada pejabat yang berwenang mengenai

langkah-langkah yang bersifat preventif maupun represif

terhadap segala bentuk pelanggaran.

3) Pengawasan Legislatif

Dalam Ketentuan Umum Pasal 1 angka 11 Peraturan

Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001, disebutkan

bahwa pengawasan legislatif merupakan pengawasan yang

dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap

pemerintah daerah sesuai tugas, wewenang dan haknya.

Pengawasan legislatif ini dilakukan terhadap pelaksanaan

kebijakan daerah sesuai dengan tugas dan wewenang Dewan

Perwakilan Rakyat daerah melalui dengar pendapat, kunjungan

kerja, pembentukan panitia khusus dan pembentukan panitia kerja

sesuai dengan yang diatur dalam tata tertib dan atau peraturan

perundang-undangan yang berlaku.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah propinsi melakukan

pengawasan legislatif atas pelaksanaan kebijakan daerah propinsi,

sedangkan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota

melakukan pengawasan legislatif atas pelaksanaan kebijakan

daerah kabupaten/kotamadya. Pengawasan legislatif ini dilakukan

oleh fraksi-fraksi, komisi-komisi dan alat-alat kelengkapan lain yag

dibentuk sesuai dengan peraturan tata tertib Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah.

Dalam melakukan pengawasan legislatif, menurut Pasal 15

ayat (1) Keputusan Presiden RI Nomor 74 Tahun 2001, Dewan

Perwakilan Rakyat daerah propinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah kabupaten/kota dapat melalui kegiatan:

Page 35: PENULISAN HUKUM - digilib.uns.ac.id...DAN PEMERIKSA DAERAH DALAM RANGKA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI KABUPATEN SUKOHARJO ... 3. Ibu Aminah, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum

21

a) Pemandangan umum fraksi-fraksi dalam rapat peripurna

Dewan Perwakilan rakyat Daerah.

b) Rapat pembahasan dalam sidang komisi.

c) Rapat pembahasan dalam panitia-panitia yang dibentuk

berdasarkan tata tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

d) Rapat dengar pendapat dengan pemerintah daerah dan pihak-

pihak lain yang diperlukan.

e) Kunjungan kerja.

Sedangkan dalam Pasal 15 ayat (2) Keputusan Presiden RI

Nomor 74 Tahun 2001 mengatur mengenai hal-hal yang dapat

dilakukan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam melaksanakan

pengawasan legislatif, yaitu:

a) Mengundang pejabat-pejabat dari lingkungan pemerintah

daerah untuk dimintai keteragan pendapat dan saran.

b) Menerima, meminta dan mengusahakan untuk memperoleh

keterangan dari pejabat atau pihak-pihak yang terkait.

c) Meminta kepada pihak-pihak tertentu untuk melakukan

penyelidikan dan atau pemeriksaan.

d) Memberi saran mengenai langkah-langkah preventif dan

represif kepada pejabat yang berwenang.

4) Pengawasan Masyarakat

Sesuai dengan Ketentuan Umum Pasal 1 angka 12

Peraturan Pemerinah Nomor 20 Tahun 2001, pengawasan

masyarakat adalah pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat.

Masyarakat dapat melakukan pengawasan terhadap pemerintah

daerah baik secara perorangan, kelompok maupun organisasi

masyarakat. Pengawasan ini dapat dilakukan secara langsung atau

tidak langsung baik lisan maupun tertulis, berupa permintaan

keterangan, pemberian informasi saran dan pendapat kepada

Page 36: PENULISAN HUKUM - digilib.uns.ac.id...DAN PEMERIKSA DAERAH DALAM RANGKA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI KABUPATEN SUKOHARJO ... 3. Ibu Aminah, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum

22

pemerintah, pemerintah daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

dan lembaga-lembaga lainnya sesuai dengan tata cara yang

ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Di dalam Pasal 16 Keputusan Presiden RI Nomor 74

Tahun 2001, masyarakat dapat melakukan pengawasan terhadap

penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui:

a) Pemberian informasi adanya indikasi terjadinya korupsi, kolusi

dan nepotisme di lingkungan pemerintahan daerah maupun

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

b) Penyampaian pendapat dan saran mengenai perbaikan dan

penyempurnaan baik preventif maupun represif atas masalah

yang disampaikan.

Pengawasan masyarakat itu disampaikan kepada pejabat

yang berwenang dan atau instansi yang terkait, dan masyarakat

berhak memperoleh informasi perkembangan penyelesaian

masalah yang diadukan kepada pejabat yang berwenang.

c. Norma Pengawasan

Norma pengawasan adalah patokan kaidah atau ukuran yang

ditetapkan oleh pihak yang berwenang yang harus diikuti dalam

rangka melaksanakan fungsi pengawasan agar dicapai mutu

pengawasan yang dikehendaki (Sujamto, 1983: 18). Norma umum

pengawasan yang berlaku di lingkungan Departemen Dalam negeri,

yaitu sebagi berikut:

1) Pengawasan tidak mencari-cari kesalahan, yaitu tidak

mengutamakan mencari siapa yang salah tetapi apabila ditemukan

kesalahan, penyimpangan dan hambatan supaya dilaporkan sebab-

sebab dan bagaimana terjadinya, serta menemukan cara bagaimana

memperbaikinya.

Page 37: PENULISAN HUKUM - digilib.uns.ac.id...DAN PEMERIKSA DAERAH DALAM RANGKA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI KABUPATEN SUKOHARJO ... 3. Ibu Aminah, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum

23

2) Pengawasan merupakan proses yang berlanjut, yaitu dilaksanakan

terus menerus, sehingga dapat memperoleh hasil pengawasan yang

berkesinambungan.

3) Pengawasan harus menjamin adanya kemungkinan pengambilan

koreksi yang cepat dan tepat terhadap penyimpangan dan

penyelewengan yang ditemukan untuk mencegah berlanjutnya

kesalahan dan/atau penyimpangan.

4) Pengawasan bersifat mendidik dan dinamis, yaitu dapat

menimbulkan kegairahan untuk memperbaiki, mengurangi atau

meniadakan penyimpangan disamping menjadi pendorong dan

perangsang unuk menertibkan dan menyempurnakan kondisi obyek

pengawasan. (Sujamto, 1989: 19-20)

Demikian uraian singkat mengenai norma umum pengawasan

yang tentu saja juga diterapkan oleh instansi-instansi yang terkait.

d. Tujuan Pengawasan dan Unsur-unsur Pengawasan

Tujuan dari pengawasan adalah untuk menilai apakah suatu

kegiatan sudah dilaksanakan secara efektif, efisien dan ekonomis dan

apakah pelaksanaan sudah didasarkan pada ketaatan terhadap peraturan

perundang-undangan yang berlaku. (Soeharto, 1986: 21) Pengawasan

merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari proses

perencanaan maupun proses pelaksanaan dalam penyelenggaraan

pemerintah daerah. Dalam proses pelaksanaan, fungsi pengawasan

akan mencakup kegiatan yang bertujuan untuk mengetahui proses

penyelenggaraan pemerintah daerah terutama mengenai hambatan-

hambatan atau masalah-masalah yang terjadi.

Tujuan menemukan hambatan-hambatan atau masalah-

masalah tersebut adalah agar dapat diambil tindakan perbaikan,

pengendalian dan monitoring atau tindakan kebijaksanaan preventif

Page 38: PENULISAN HUKUM - digilib.uns.ac.id...DAN PEMERIKSA DAERAH DALAM RANGKA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI KABUPATEN SUKOHARJO ... 3. Ibu Aminah, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum

24

dan kumulatif. Kebijaksanaan tindakan pencegahan terulangnya

kesalahan atau hambatan dan upaya menekan penyimpangan dalam

penyelenggaraan pemerintahan daerah merupakan tujuan pokok dari

pengawasan.

Di Indonesia pengawasan dilakukan dengan tujuan sebagai

berikut:

1) Mengetahui apakah pelaksanaan telah sesuai dengan rencana yang

telah ditetapkan atau belum.

2) Untuk mengetahui kesulitan-kesulitan apa yang dijumpai oleh para

pelaksana sehingga dengan demikian dapat diambil langkah-

langkah perbaikan kemudian hari.

3) Untuk mempermudah dan memperingan tugas pelaksana karena

para pelaksana tidak mungkin dapat melihat kemungkinan-

kemungkinan kesalahan yang dibuatnya karena kesibukannya

sehari-hari.

4) Pengawasan bukanlah untuk mencari kesalahan, akan tetapi untuk

memperbaiki kesalahan. (Riwu Kaho, 1990: 155).

Dalam melaksanakan tindakan pengawasan, diperlukan

unsur-unsur sebagai berikut:

1) Adanya kewenangan yang jelas yang dimiliki oleh aparat

pengawas.

2) Adanya suatu rencana yang mantap sebagai alat penguji terhadap

pelaksanaan suatu tugas yang akan diawasi.

3) Tindakan pegawasan dapat dilakukan terhadap suatu proses

kegiatan yang sedang berjalan maupun terhadap hasil yang dicapai

dari kegiatan tersebut.

4) Tindakan pengawasan berakhir dengan disusunnya evaluasi akhir

terhadap kegiatan yang dilaksanakan serta pencocokan hasil yang

dicapai dengan rencana sebagai tolak ukur.

Page 39: PENULISAN HUKUM - digilib.uns.ac.id...DAN PEMERIKSA DAERAH DALAM RANGKA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI KABUPATEN SUKOHARJO ... 3. Ibu Aminah, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum

25

5) Untuk selanjutnya, tindakan pengawasan akan diteruskan dengan

tindak lanjut baik secar administratif maupun secara yuridis.

(Muchsan, 1992: 38-39).

4. Tinjauan Umum Tentang Pengawasan Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah.

Batasan pengertian mengenai pemerintahan daerah seperti yang

tercantum dalam ketentuan umum Undang – Undang Nomor 32 tahun

2004 tentang pemerintahan daerah, yaitu bahwa pemerintahan daerah

adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan

DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip

otonomi seluas – luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan

Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam undang – undang dasar

Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Menurut ketentuan umum peraturan pemerintah nomor 20 tahun

2001 tentang pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan

pemerintahan Daerah, pengertian pengawasan atas penyelenggaraan

pemerintahan daerah adalah :

“Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah proses

kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintahan daerah

berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang –

undangan yang berlaku.

Pemerintahan daerah merupakan sub sistem dalam

penyelenggaraan pemerintahan negara. Oleh karena itu, untuk

mengupayakan keserasian penyelenggaraan pemerintahan negara dengan

pemerintahan daerah dan juga untuk mewujudkan penyelenggaraan

pemerintahan daerah yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan

nepotisme maka diperlukan pembinaan dan pengawasan terhadap

penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dalam melakukan pengawasan

harus diutamakan adanya kerjasama dan dipeliharanya rasa kepercayaan,

sehingga dapat tercapai tujuan dari pengawasan, yaitu untuk mengetahui

Page 40: PENULISAN HUKUM - digilib.uns.ac.id...DAN PEMERIKSA DAERAH DALAM RANGKA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI KABUPATEN SUKOHARJO ... 3. Ibu Aminah, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum

26

perbedaan antara rencana dengan pelaksanaan dalam waktu yang tepat

sehingga dapat diadakan perbaikan – perbaikan dengan segera dan

mencegah berlarut – larutnya kesalahan.

5. Kedudukan Badan Pengawas Daerah dalam pemerintahan Daerah.

Dengan meningkatnya pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan

daerah, maka harus diikuti dengan peningkatan penyelenggaraan

pengawasan. Atas dasar hal tersebut maka dikeluarkan Keputusan Menteri

Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2001 tentang Pelimpahan Pengawasan

Fungsional Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Gubernur.

Demikian pula di daerah kabupaten Sukoharjo, diterbitkan Peraturan

Daerah Nomor 2 tahun 2001 tentang Pembetukan, kedudukan, tugas

Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi Badan Pengawas dan Pemeriksa

Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Dalam hubungannya dengan fungsi sebagi aparat pengawasan

fungsional daerah, maka dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor

17 Tahun 2001 juga dijelaskan mengenai fungsi dan Kewenangan Badan

Pengawas Daerah sebagai aparat pengawas fungsional sebagai berikut :

Pasal 2 menyebutkan bahwa kewenangan pengawasan fungsional meliputi

:

a. Melaksanakan penjabaran kebijakan pengawasan fungsional

penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di wilayahnya :

b. Melakukan koordinasi perencanaan, pelaksanaan dan tindak lanjut hasil

pengawasan fungsional penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten dan

Kota;

c. Menyelenggarakan pelaksanaan pengawasan fungsional terhdap

penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten dan Kota kecuali hal – hal

yang dipandang perlu dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri dan

Otonomi Daerah.

Dalam melaksanakan fungsi dan kewenangan tersebut diatas,

Badan Pengawas dan Pemeriksa Daerah Kabupaten Sukoharjo mempunyai

Page 41: PENULISAN HUKUM - digilib.uns.ac.id...DAN PEMERIKSA DAERAH DALAM RANGKA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI KABUPATEN SUKOHARJO ... 3. Ibu Aminah, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum

27

fungsi sebagaimana diatur dalam pasal 3 ayat (3) Peraturan Daerah

Kabupaten Sukoharjo Nomor 2 tahun 2001 tentang Pembentukan,

Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi Dan Susunan Organisasi Badan

Pengawas Dan Pemeriksa Daerah Kabupaten Sukoharjo, yaitu sebagai

berikut :

1) Perumusan kebijakan teknis dibidang pengawasan dan pemeriksaan

2) Pelayanan penunjang penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Dengan demikian, Badan Pengawas dan Pemeriksa Daerah sebagai

aparat pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah, menjalankan

fungsi pengawasan umum yaitu pencegahan, pengatasan hambatan,

penyelewengan dan penyalahgunaan wewenang oleh pemerintah daerah.

B. Kerangka Berpikir

Gambar II Kerangka Berpikir

Otonomi Daerah

Badan Pengawas Daerah

Pengawasan Umum

Pemerintah Kabupaten Sukoharjo

Page 42: PENULISAN HUKUM - digilib.uns.ac.id...DAN PEMERIKSA DAERAH DALAM RANGKA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI KABUPATEN SUKOHARJO ... 3. Ibu Aminah, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum

28

Dalam rangka penyelenggaraan otonomi di pemerintah daerah maka

perlu dibentuk salah satu Badan, yaitu Badan Pengawas Dan Pemeriksa

Daerah. Badan ini bertugas melaksanakan peran sertanya dalam pemerintahan,

tentang pengawasan umum. Pengawasan umum dimaksudkan agar terciptanya

penyelenggaraan pemerintahan dengan administrasi yang teratur serta sebagai

usaha untuk menciptakan aparatur yang efisien, efektif, bersih, berwibawa

serta mampu melaksanakan seluruh tugas umum pemerintahan dan

pembangunan dengan sebaik-baiknya. Dalam hal ini, pengawasan umum

tentang penyelenggaraan pemerintahan di Pemerintah Kabupaten Sukoharjo.

Page 43: PENULISAN HUKUM - digilib.uns.ac.id...DAN PEMERIKSA DAERAH DALAM RANGKA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI KABUPATEN SUKOHARJO ... 3. Ibu Aminah, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum

29

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Letak Geografis Kabupaten Sukoharjo

Kabupaten Sukoharjo merupakan salah satu Kabupaten di wilayah

Jawa Tengah yang terletak antara 7. 32’ 17.00 – 7.49’ 32.00 lintang selatan

dan 110.57’ 33.3.2.00’ bujur timur dengan luas wilayah Kabupaten Sukoharjo

466,66 km2 (46.6600 Ha) terdiri dari 12 Kecamatan, antara lain:

1. Weru.

2. Bulu.

3. Tawangsari.

4. Sukoharjo.

5. Nguter.

6. Bendosari.

7. Polokarto.

8. Mojolaban.

9. Grogol.

10. Baki.

11. Gatak.

12. Kartasura serta 167 desa / kalurahan.

a. Batas Kabupaten Sukoharjo, antara lain :

1) Sebelah utara : Kota Surakarta dan Kabupaten Karanganyar

2) Sebelah timur : Kabupaten Karanganyar

3) Sebelah selatan : Kabupaten Wonogiri dan Kabupaten

Gunung kidul

(DIY)

4) Sebelah barat : Kabupaten Klaten dan Kabupaten Boyolali

Ketinggian lahan :

Berdasarkan relief, Kabupaten Sukoharjo dapat dikelompokkan

menjadi 2 (dua) kelompok, yaitu daerah datar meliputi Kecamatan

Page 44: PENULISAN HUKUM - digilib.uns.ac.id...DAN PEMERIKSA DAERAH DALAM RANGKA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI KABUPATEN SUKOHARJO ... 3. Ibu Aminah, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum

30

Kartasura, Baki, Gatak, Grogol, Sukoharjo, Mojolaban, dan daerah

miring meliputi Kecamatan Polokarto, Bendosari, Nguter, Bulu dan

Weru. Tempat tertinggi diatas permukaan laut adalah Kecamatan

Polokarto yaitu 125 m dpl, dan yang terendah adalah Kecamatan

Grogol yaitu 80 m dpl. Kabupaten Sukoharjo beriklim tropis dan

bertemperatur sedang.

Jumlah penduduk tahun 2007

Tabel I

Kecamatan Laki-laki Perempuan Jumlah

Weru 32.630 33.764 66.394

Bulu 25.353 26.224 51.577

Tawangsari 28.907 29.432 58.339

Sukoharjo 41.776 42.562 84.338

Nguter 32.185 32.250 64.435

Bendosari 32.387 33.996 66.383

Polokarto 36.834 37.051 73.885

Mojolaban 38.808 39.429 78.237

Grogol 51.191 51.985 103.176

Baki 26.009 26.111 52.120

Gatak 23.597 24.089 47.686

Kartasura 43.658 46.013 89.671

Jumlah 413.335 423.906 837.241

Sumber : Selayang Pandang Kabupaten Sukoharjo

b. Unsur-unsur Pemerintahan Kabupaten Sukoharjo terdiri dari ;

1) DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah)

2) Bupati

3) Wakil Bupati

4) Sekretaris Daerah

Page 45: PENULISAN HUKUM - digilib.uns.ac.id...DAN PEMERIKSA DAERAH DALAM RANGKA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI KABUPATEN SUKOHARJO ... 3. Ibu Aminah, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum

31

5) Asisten Tata Praja

6) Asisten Pembangunan

7) Asisten Administrasi

8) 8 bagian antara lain :

a) Bagian Hukum

b) Bagian Administrasi Pembangunan

c) Bagian Perekonomian

d) Bagian Bina Sosial

e) Bagian Pemerintahan

f) Bagian Perlengkapan

g) Bagian Umum dan

h) Bagian Organisasi

9) 10 Dinas Daerah, antara lain :

a) Dinas Pengelola Kekayaan Daerah

b) Dinas Perhubungan Pariwisata, dan Kekayaan.

c) Dinas Lingkungan Hidup

d) Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Penanaman

Modal

e) Dinas Pertanian

f) Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk

g) Dinas Kesehatan

h) Dinas Pendidikan

i) Dinas Pekerjaan Umum

j) Dinas Kependudukan Keluarga Berencana dan Catatan Sipil.

10) Lembaga Teknis Daerah, antara lain :

a) Badan Pengawas dan Pemeriksa Daerah

b) Badan Kepegawaian Daerah

c) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

d) Badan Pengelola Keuangan Daerah

e) Badan RSUD

f) Kantor Pemberdayaan Masyarakat

Page 46: PENULISAN HUKUM - digilib.uns.ac.id...DAN PEMERIKSA DAERAH DALAM RANGKA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI KABUPATEN SUKOHARJO ... 3. Ibu Aminah, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum

32

g) Kantor Satpol PP

h) Kantor Humas, Informasi dan Komunikasi

i) Kantor Pengolahan Data Elektronik

j) Kantor Kesejahteraan Sosial.

k) Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat.

l) Kantor Arsip Daerah dan Perpustakaan Umum.

11) BUMD dan BUMN, antara lain :

a) PD Percado

b) PDAM

c) Bank Pasar

d) PT. PLN (Persero) UP. Sukoharjo

e) PT. BRI (Persero) Kantor Cabang Sukoharjo

f) PT. POS Indonesia Kantor Pos Sukoharjo

g) Perum Pegadaian Cabang Sukoharjo

h) BPD. Jateng Cabang Sukoharjo

i) PT. Telkom Sukoharjo

12) Departemen dan Non Departemen, antara lain :

a) Departemen Agama

b) Pengadilan Agama

c) Badan Pusat Statistik

d) Badan Pertanahan Nasional

B. Pelaksanaan Pengawasan Fungsional atas Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah oleh Badan Pengawas Dan Pemeriksa Daerah

Kabupaten Sukoharjo

1. Struktur Organisasi Badan Pengawas Dan Pemeriksa Daerah

Kabupaten Sukoharjo

Dalam melaksanakan tugas pengawasan fungsional daerah, Badan

Pengawas dan Pemeriksa Daerah Kabupaten Sukoharjo mempunyai

struktur organisasi sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah

Kabupaten Sukoharjo Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan,

Page 47: PENULISAN HUKUM - digilib.uns.ac.id...DAN PEMERIKSA DAERAH DALAM RANGKA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI KABUPATEN SUKOHARJO ... 3. Ibu Aminah, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum

33

Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan susunan Organisasi Badan

Pengawas dan Pemeriksa Daerah Kabupaten Sukoharjo, yaitu:

Page 48: PENULISAN HUKUM - digilib.uns.ac.id...DAN PEMERIKSA DAERAH DALAM RANGKA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI KABUPATEN SUKOHARJO ... 3. Ibu Aminah, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum

i

KEPALA

SEKRETARIS

SUB BAGIAN PERNCANAAN

DAN PELAPORAN

SUB BAGIAN UMUM

SUB BAGIAN EVALUASI

BIDANG PEMERINTAHAN

BIDANG PEREKONOMIAN

BIDANG APARATUR KESATUAN BANGSA

DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

BIDANG KESEJAHTERAAN

SOSIAL

BIDANG KEUANGAN DAN KEKAYAAN DAERAH

SUB BIDANG PEMERINTAHAN

DAERAH

SUB BIDANG PERTANIAN

SUB BIDANG PEMBINAAN APARATUR

SUB BIDANG PENDIDIKAN

SUB BIDANG PAJAK DAN RESTRIBUSI DAERAH

SUB BIDANG PEMERINTAHAN

DESA DAN KELURAHAN

SUB BIDANG INDUSTRI PERDAGANGAN, KOPERASI DAN PENANAMAN MODAL

SUB BIDANG ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN

SUB BIDANG KESEHATAN

SUB BIDANG BADAN USAHA MILIK DAERAH

SUB BIDANG KEPENDUDUKAN

SUB BIDANG PEKERJAAN UMUM PERHUBUNGAN,

PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN

SUB BIDANG KESATUAN BANGSA DAN

PERLINDUNGAN MASYARAKAT

SUB BIDANG LINGKUNGAN HIDUP DAN

KETENAGAKERJAAN

SUB BIDANG KEKAYAAN DAERAH

KELOMPOK JABATAN

FUNGSIONAL

Gambar III

34

Page 49: PENULISAN HUKUM - digilib.uns.ac.id...DAN PEMERIKSA DAERAH DALAM RANGKA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI KABUPATEN SUKOHARJO ... 3. Ibu Aminah, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum

35

N LANDSCAPE 2. Uraian Tentang Tugas Pokok Fungsi Badan Pengawas dan Pemeriksa

Daerah Kabupaten Sukoharjo

Badan Pengawas dan Pemeriksa Daerah merupakan unsur

penunjang Pemerintah Daerah dalam bidang pengawasan penyelenggaraan

pemerintah daerah. Menurut Pasal 3 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten

Sukoharjo Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas

Pokok. Fungsi dan Susunan Organisasi Badan Pengawas dan Pemeriksa

Daerah Kabupaten Sukoharjo, Badan Pengawas dan Pemeriksa Daerah

mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam menyelenggarakan

Pemerintahan Daerah di bidang pengawasan dan pemeriksaan. Dalam

rangka menyelenggarakan tugas tersebut, Badan Pengawas dan Pemeriksa

Daerah mempunyai fungsi sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (3)

Peraturan tersebut, yaitu sebagai berikut:

a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan dan pemeriksaan.

b. Pelayanan penunjang penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Dari masing-masing bagian atau bidang yang ada dalam Badan

Pengawas dan Pemeriksa Daerah mempunyai tugas yang berbeda-

beda. Uraian tugas dari masing-masing bagian atau bidang tersebut

sesuai dengan yang diatur dalam Kuesioner Tupoksi dan Rincian

Kerja Sekretariat Badan Pengawas dan Pemeriksa Daerah Kabupaten

Sukoharjo, adalah sebagai berikut :

a. Sekretariat mempunyai tugas pokok meliputi :

1) Mengelola urusan tata usaha dan urusan rumah tangga

2) Merencanakan program kerja pengawasan dan menyampaikan

laporan pelaksanaan kegiatan.

3) Melakukan evaluasi dan pemantauan tindak lanjut hasil

pemeriksaan.

Fungsi :

a) Melaksanakan pengelolaan administrasi surat-menyurat

b) Melaksanakan pengelolaan administrasi barang inventaris

Page 50: PENULISAN HUKUM - digilib.uns.ac.id...DAN PEMERIKSA DAERAH DALAM RANGKA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI KABUPATEN SUKOHARJO ... 3. Ibu Aminah, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum

36

c) Melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian

d) Melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan

e) Menyusun Program Kerja Pengawasan Tahunan

f) Menyusun dan mengelola anggaran Badan

g) Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan pengawasan

h) Melakukan evaluasi temuan hasil pemeriksaan

i) Menyelenggarakan Rakorwas tindak lanjut hasil pemeriksaan

j) Melakukan pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan

k) Menyusun bahan pemutakhiran data tindak lanjut hasil

pemeriksaan

l) Membuat laporan perkembangan penyelesaian tindak lanjut

hasil pemeriksaan.

Sekretariat terdiri dari tiga (tiga) sub bagian yaitu :

1) Sub bagian umum mempunyai tugas pokok meliputi :

Mengelola administrasi umum, administrasi

kepegawaian dan surat menyurat.

Fungsi

a) Mengelola pelayanan administrasi umum

b) Mengelola administrasi dan pemeliharaan barang

inventaris.

c) Mengelola administrasi Kepegawaian

d) Mengelola kearsipan

2) Sub bagian perencanaan dan pelaporan mempunyai tugas

pokok meliputi :

Merencanakan program kerja dan menyampaikan

laporan pelaksanaan kegiatan.

Fungsi :

a) Menyusun Program Kerja Pengawasan Tahunan

b) Menyusun Rencana Anggaran (Rasker)

Page 51: PENULISAN HUKUM - digilib.uns.ac.id...DAN PEMERIKSA DAERAH DALAM RANGKA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI KABUPATEN SUKOHARJO ... 3. Ibu Aminah, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum

37

c) Menyusun Dasker

d) Mengelola anggaran rumah tangga

e) Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan pengawasan.

3) Sub Bagian Evaluasi, mempunyai tugas pokok meliputi :

Mengevaluasi temuan hasil pemeriksaan dan

melakukan pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan.

Fungsi :

1) Mengkompilasi data temuan hasil pemeriksaan

2) Melakukan evaluasi temuan hasil pemeriksaan

3) Melakukan pemantauan tidak lanjut hasil pemeriksaan

4) Menyelenggarakan Rakorwas tindak lanjut

5) Menyusun bahan pemutakhiran data tindak lanjut hasil

pemeriksaan

6) Membuat laporan perkembangan penyelesaian tindak lanjut

hasil pemeriksaan.

b. Bidang Pemerintahan, mempunyai tugas pokok meliputi :

Melaksanakan pengawasan dan pemeriksaan bidang

Pemerintahan Desa / Kelurahan dan Kependudukan.

Fungsi :

1) Merumuskan petunjuk teknis pengawasan dan pemeriksaan bidang

Pemerintahan Daerah, Pemerintahan Desa / Kelurahan dan

Kependudukan

2) Menyusun rencana / program pengawasan dan pemeriksaan bidang

Pemerintahan Daerah, Pemerintahan Desa / Kelurahan dan

Kependudukan.

3) Melaksanakan pengawasan dan pemeriksaan bidang Pemerintahan

Daerah, Pemerintahan Desa / Kelurahan dan Kependudukan.

4) Melaksanakan penelitian kebenaran / pengaduan atas

penyimpangan / penyalahgunaan wewenang dibidang

Page 52: PENULISAN HUKUM - digilib.uns.ac.id...DAN PEMERIKSA DAERAH DALAM RANGKA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI KABUPATEN SUKOHARJO ... 3. Ibu Aminah, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum

38

Pemerintahan Daerah, Pemerintahan Desa / Kelurahan dan

Kependudukan.

5) Menyiapkan penyusunan Laporan Hasil Pemeriksaan bidang

Pemerintahan Daerah, Pemerintahan Desa / Kelurahan dan

Kependudukan.

6) Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

Bidang ini mempunyai 3 (tiga) sub bidang yaitu :

1) Sub bidang Pemerintahan Daerah mempunyai tugas pokok

meliputi :

Melaksanakan pengawasan dan pemeriksaan bidang

Pemerintahan Daerah :

Fungsi :

a) Merumuskan petunjuk teknis pengawasan dan pemeriksaan

bidang Pemerintahan Daerah.

b) Menyusun rencana / program pengawasan dan pemeriksaan

bidang Pemerintahan Daerah.

c) Melaksanakan pengawasan dan pemeriksaan bidang

Pemerintahan Daerah.

d) Melaksanakan penelitian kebenaran / pengaduan atas

penyimpangan / penyalahgunaan wewenang dibidang

Pemerintahan Daerah.

e) Menyiapkan penyusunan Laporan Hasil Pemeriksaan bidang

Pemerintahan Daerah.

f) Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

2) Sub bidang Pemerintah Desa dan Kelurahan mempunyai tugas

pokok meliputi :

Melaksanakan pengawasan dan pemeriksaan bidang

Pemerintahan Desa / Kelurahan.

Fungsi :

Page 53: PENULISAN HUKUM - digilib.uns.ac.id...DAN PEMERIKSA DAERAH DALAM RANGKA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI KABUPATEN SUKOHARJO ... 3. Ibu Aminah, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum

39

a) Merumuskan petunjuk teknis pengawasan dan pemeriksaan

bidang Pemerintahan Desa / Kelurahan.

b) Menyusun rencana / program pengawasan dan pemeriksaan

bidang Pemerintahan Desa / Kelurahan.

c) Melaksanakan pengawasan dan pemeriksaan bidang

Pemerintahan Desa / Kelurahan.

d) Melaksanakan penelitian kebenaran / pengaduan atas

penyimpangan / penyalahgunaan wewenang dibidang

Pemerintahan Desa / Kelurahan.

e) Menyiapkan penyusunan Laporan Hasil Pemeriksaan bidang

Pemerintahan Desa / Kelurahan.

f) Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

3) Sub Bidang Kependudukan, mempunyai tugas pokok meliputi :

Melaksanakan pengawasan dan pemeriksaan bidang

Kependudukan.

Fungsi :

a) Merumuskan petunjuk teknis pengawasan dan pemeriksaan

bidang Kependudukan.

b) Menyusun rencana / program pengawasan dan pemeriksaan

bidang Kependudukan.

c) Melaksanakan pengawasan dan pemeriksaan bidang

Kependudukan.

d) Melaksanakan penelitian kebenaran / pengaduan atas

penyimpangan / penyalahgunaan wewenang dibidang

Kependudukan.

e) Menyiapkan penyusunan Laporan Hasil Pemeriksaan bidang

Kependudukan.

f) Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

Page 54: PENULISAN HUKUM - digilib.uns.ac.id...DAN PEMERIKSA DAERAH DALAM RANGKA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI KABUPATEN SUKOHARJO ... 3. Ibu Aminah, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum

40

c. Bidang Aparatur, Kepegawaian, Kesatuan Bangsa dan Perlindungan

Masyarakat, mempunyai tugas pokok meliputi :

Melaksanakan pengawasan dan pemeriksaan bidang Aparatur,

Kepegawaian, Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat.

Fungsi :

1) Merumuskan petunjuk teknis pengawasan dan pemeriksaan bidang

Aparatur, Kepegawaian, Kesatuan Bangsa dan Perlindungan

Masyarakat.

2) Menyusun rencana / program pengawasan dan pemeriksaan bidang

Aparatur, Kepegawaian, Kesatuan Bangsa dan Perlindungan

Masyarakat.

3) Melaksanakan pengawasan dan pemeriksaan bidang Aparatur,

Kepegawaian, Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat.

4) Melaksanakan penelitian kebenaran / pengaduan atas

penyimpangan / penyalahgunaan wewenang dibidang Aparatur,

Kepegawaian, Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat.

5) Menyiapkan penyusunan Laporan Hasil Pemeriksaan bidang

Aparatur, Kepegawaian, Kesatuan Bangsa dan Perlindungan

Masyarakat.

6) Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

Bidang ini mempunyai 3 (tiga) sub bidang yaitu :

1) Sub bidang Pembinaan Aparatur, mempunyai tugas pokok meliputi

:

Melaksanakan pengawasan dan pemeriksaan bidang

Aparatur :

Fungsi :

a) Merumuskan petunjuk teknis pengawasan dan pemeriksaan

bidang Aparatur.

b) Menyusun rencana / program pengawasan dan pemeriksaan

bidang Aparatur.

Page 55: PENULISAN HUKUM - digilib.uns.ac.id...DAN PEMERIKSA DAERAH DALAM RANGKA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI KABUPATEN SUKOHARJO ... 3. Ibu Aminah, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum

41

c) Melaksanakan pengawasan dan pemeriksaan bidang Aparatur.

d) Melaksanakan penelitian kebenaran / pengaduan atas

penyimpangan / penyalahgunaan wewenang dibidang Aparatur.

e) Menyiapkan penyusunan Laporan Hasil Pemeriksaan bidang

Aparatur.

f) Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

2) Sub bidang Administrasi Kepegawaian, mempunyai tugas pokok

meliputi :

Melaksanakan pengawasan dan pemeriksaan bidang

Administrasi Kepegawaian:

Fungsi :

a) Merumuskan petunjuk teknis pengawasan dan pemeriksaan

bidang Administrasi Kepegawaian.

b) Menyusun rencana / program pengawasan dan pemeriksaan

bidang Administrasi Kepegawaian.

c) Melaksanakan pengawasan dan pemeriksaan bidang

Administrasi Kepegawaian.

d) Melaksanakan penelitian kebenaran / pengaduan atas

penyimpangan / penyalahgunaan wewenang dibidang

Administrasi Kepegawaian.

e) Menyiapkan penyusunan Laporan Hasil Pemeriksaan bidang

Administrasi Kepegawaian.

f) Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

3) Sub bidang Kesbanglinmas, mempunyai tugas pokok meliputi :

Melaksanakan pengawasan dan pemeriksaan bidang

Kesbanglinmas:

Fungsi :

a) Merumuskan petunjuk teknis pengawasan dan pemeriksaan

bidang Kesbanglinmas.

Page 56: PENULISAN HUKUM - digilib.uns.ac.id...DAN PEMERIKSA DAERAH DALAM RANGKA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI KABUPATEN SUKOHARJO ... 3. Ibu Aminah, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum

42

b) Menyusun rencana / program pengawasan dan pemeriksaan

bidang Kesbanglinmas.

c) Melaksanakan pengawasan dan pemeriksaan bidang

Kesbanglinmas.

d) Melaksanakan penelitian kebenaran / pengaduan atas

penyimpangan / penyalahgunaan wewenang dibidang

Kesbanglinmas.

e) Menyiapkan penyusunan Laporan Hasil Pemeriksaan bidang

Kesbanglinmas.

f) Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

d. Bidang Kesejahteraan Sosial, mempunyai tugas pokok meliputi :

Melaksanakan pengawasan dan pemeriksaan bidang

Pendidikan, Kesehatan, Sosial dan Lingkungan Hidup :

Fungsi :

1) Merumuskan petunjuk teknis pengawasan dan pemeriksaan bidang

Pendidikan, Kesehatan, Sosial dan Lingkungan Hidup.

2) Menyusun rencana / program pengawasan dan pemeriksaan bidang

Pendidikan, Kesehatan, Sosial dan Lingkungan Hidup.

3) Melaksanakan pengawasan dan pemeriksaan bidang Pendidikan,

Kesehatan, Sosial dan Lingkungan Hidup.

4) Melaksanakan penelitian kebenaran / pengaduan atas

penyimpangan / penyalahgunaan wewenang dibidang Pendidikan,

Kesehatan, Sosial dan Lingkungan Hidup.

5) Menyiapkan penyusunan Laporan Hasil Pemeriksaan bidang

Pendidikan, Kesehatan, Sosial dan Lingkungan Hidup.

6) Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

Bidang Kesejahteraan Sosial mempunyai 3 (tiga) sub bidang yaitu :

1) Sub bidang Pendidikan, mempunyai tugas pokok meliputi :

Page 57: PENULISAN HUKUM - digilib.uns.ac.id...DAN PEMERIKSA DAERAH DALAM RANGKA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI KABUPATEN SUKOHARJO ... 3. Ibu Aminah, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum

43

Melaksanakan pengawasan dan pemeriksaan bidang

Pendidikan:

Fungsi :

a) Merumuskan petunjuk teknis pengawasan dan pemeriksaan

bidang Pendidikan.

b) Menyusun rencana / program pengawasan dan pemeriksaan

bidang Pendidikan.

c) Melaksanakan pengawasan dan pemeriksaan bidang

Pendidikan.

d) Melaksanakan penelitian kebenaran / pengaduan atas

penyimpangan / penyalahgunaan wewenang dibidang

Pendidikan.

e) Menyiapkan penyusunan Laporan Hasil Pemeriksaan bidang

Pendidikan.

f) Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

2) Sub bidang Kesehatan, mempunyai tugas pokok meliputi :

Melaksanakan pengawasan dan pemeriksaan bidang

Kesehatan :

Fungsi :

a) Merumuskan petunjuk teknis pengawasan dan pemeriksaan

bidang Kesehatan.

b) Menyusun rencana / program pengawasan dan pemeriksaan

bidang Kesehatan.

c) Melaksanakan pengawasan dan pemeriksaan bidang Kesehatan.

d) Melaksanakan penelitian kebenaran / pengaduan atas

penyimpangan / penyalahgunaan wewenang dibidang

Kesehatan.

e) Menyiapkan penyusunan Laporan Hasil Pemeriksaan bidang

Kesehatan.

f) Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

Page 58: PENULISAN HUKUM - digilib.uns.ac.id...DAN PEMERIKSA DAERAH DALAM RANGKA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI KABUPATEN SUKOHARJO ... 3. Ibu Aminah, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum

44

3) Sub bidang Lingkungan Hidup dan Ketenagakerjaan, mempunyai

tugas pokok meliputi :

Melaksanakan pengawasan dan pemeriksaan bidang

Lingkungan Hidup dan Ketenagakerjaan:

Fungsi :

a) Merumuskan petunjuk teknis pengawasan dan pemeriksaan

bidang Lingkungan Hidup dan Ketenagakerjaan.

b) Menyusun rencana / program pengawasan dan pemeriksaan

bidang Lingkungan Hidup dan Ketenagakerjaan.

c) Melaksanakan pengawasan dan pemeriksaan bidang

Lingkungan Hidup dan Ketenagakerjaan.

d) Melaksanakan penelitian kebenaran / pengaduan atas

penyimpangan / penyalahgunaan wewenang dibidang

Lingkungan Hidup dan Ketenagakerjaan.

e) Menyiapkan penyusunan Laporan Hasil Pemeriksaan bidang

Lingkungan Hidup dan Ketenagakerjaan.

f) Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

e. Bidang Keuangan dan Kekayaan Daerah, mempunyai tugas pokok

meliputi ;

Melaksanakan pengawasan dan pemeriksaan bidang Pajak dan

Retribusi Daerah, BUMD dan Kekayaan Daerah.

Fungsi :

1) Merumuskan petunjuk teknis pengawasan dan pemeriksaan bidang

Pajak dan Retribusi Daerah, BUMD dan Kekayaan Daerah.

2) Menyusun rencana / program pengawasan dan pemeriksaan bidang

Pajak dan Retribusi Daerah, BUMD dan Kekayaan Daerah.

3) Melaksanakan pengawasan dan pemeriksaan bidang Pajak dan

Retribusi Daerah, BUMD dan Kekayaan Daerah.

Page 59: PENULISAN HUKUM - digilib.uns.ac.id...DAN PEMERIKSA DAERAH DALAM RANGKA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI KABUPATEN SUKOHARJO ... 3. Ibu Aminah, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum

45

4) Melaksanakan penelitian kebenaran / pengaduan atas

penyimpangan / penyalahgunaan wewenang dibidang Pajak dan

Retribusi Daerah, BUMD dan Kekayaan Daerah.

5) Menyiapkan penyusunan Laporan Hasil Pemeriksaan bidang Pajak

dan Retribusi Daerah, BUMD dan Kekayaan Daerah.

6) Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

Bidang Keuangan dan Kekayaan Daerah ini terdiri dari 3 (tiga) sub

bidang yaitu :

1) Sub bidang Pajak dan Retribusi Daerah, mempunyai tugas pokok

meliputi :

Melaksanakan pengawasan dan pemeriksaan bidang Pajak

dan Retribusi Daerah :

Fungsi :

a) Merumuskan petunjuk teknis pengawasan dan pemeriksaan

bidang Pajak dan Retribusi Daerah.

b) Menyusun rencana / program pengawasan dan pemeriksaan

bidang Pajak dan Retribusi Daerah.

c) Melaksanakan pengawasan dan pemeriksaan bidang Pajak dan

Retribusi Daerah.

d) Melaksanakan penelitian kebenaran / pengaduan atas

penyimpangan / penyalahgunaan wewenang dibidang Pajak

dan Retribusi Daerah.

e) Menyiapkan penyusunan Laporan Hasil Pemeriksaan bidang

Pajak dan Retribusi Daerah.

f) Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

2) Sub bidang Badan Usaha Milik Daerah, mempunyai tugas pokok

meliputi :

Melaksanakan pengawasan dan pemeriksaan bidang Badan

Usaha Milik Daerah :

Page 60: PENULISAN HUKUM - digilib.uns.ac.id...DAN PEMERIKSA DAERAH DALAM RANGKA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI KABUPATEN SUKOHARJO ... 3. Ibu Aminah, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum

46

Fungsi :

a) Merumuskan petunjuk teknis pengawasan dan pemeriksaan

bidang Badan Usaha Milik Daerah.

b) Menyusun rencana / program pengawasan dan pemeriksaan

bidang Badan Usaha Milik Daerah.

c) Melaksanakan pengawasan dan pemeriksaan bidang Badan

Usaha Milik Daerah.

d) Melaksanakan penelitian kebenaran / pengaduan atas

penyimpangan / penyalahgunaan wewenang dibidang Badan

Usaha Milik Daerah.

e) Menyiapkan penyusunan Laporan Hasil Pemeriksaan bidang

Badan Usaha Milik Daerah.

f) Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

3) Sub bidang Kekayaan Daerah, mempunyai tugas pokok meliputi :

Melaksanakan pengawasan dan pemeriksaan bidang

Kekayaan Daerah :

Fungsi :

a) Merumuskan petunjuk teknis pengawasan dan pemeriksaan

bidang Kekayaan Daerah.

b) Menyusun rencana / program pengawasan dan pemeriksaan

bidang Kekayaan Daerah.

c) Melaksanakan pengawasan dan pemeriksaan bidang Kekayaan

Daerah.

d) Melaksanakan penelitian kebenaran / pengaduan atas

penyimpangan / penyalahgunaan wewenang dibidang

Kekayaan Daerah.

e) Menyiapkan penyusunan Laporan Hasil Pemeriksaan bidang

Kekayaan Daerah.

f) Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

Page 61: PENULISAN HUKUM - digilib.uns.ac.id...DAN PEMERIKSA DAERAH DALAM RANGKA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI KABUPATEN SUKOHARJO ... 3. Ibu Aminah, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum

47

f. Bidang Perekonomian, mempunyai tugas pokok meliputi ;

Melaksanakan pengawasan dan pemeriksaan bidang Pertanian,

Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Penanaman Modal, PU,

Perhubungan Pariwisata dan Kebudayaan.

Fungsi :

1) Merumuskan petunjuk teknis pengawasan dan pemeriksaan bidang

Pertanian, Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Penanaman

Modal, PU, Perhubungan Pariwisata dan Kebudayaan.

2) Menyusun rencana / program pengawasan dan pemeriksaan bidang

Pertanian, Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Penanaman

Modal, PU, Perhubungan Pariwisata dan Kebudayaan.

3) Melaksanakan pengawasan dan pemeriksaan bidang Pertanian,

Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Penanaman Modal, PU,

Perhubungan Pariwisata dan Kebudayaan.

4) Melaksanakan penelitian kebenaran / pengaduan atas

penyimpangan / penyalahgunaan wewenang dibidang Pertanian,

Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Penanaman Modal, PU,

Perhubungan Pariwisata dan Kebudayaan.

5) Menyiapkan penyusunan Laporan Hasil Pemeriksaan bidang

Pertanian, Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Penanaman

Modal, PU, Perhubungan Pariwisata dan Kebudayaan.

6) Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

Bidang Perekonomian ini terdiri dari 3 (tiga) sub bidang yaitu :

1) Sub bidang Pertanian, mempunyai tugas pokok meliputi :

Melaksanakan pengawasan dan pemeriksaan bidang

Pertanian :

Fungsi :

a) Merumuskan petunjuk teknis pengawasan dan pemeriksaan

bidang Pertanian.

Page 62: PENULISAN HUKUM - digilib.uns.ac.id...DAN PEMERIKSA DAERAH DALAM RANGKA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI KABUPATEN SUKOHARJO ... 3. Ibu Aminah, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum

48

b) Menyusun rencana / program pengawasan dan pemeriksaan

bidang Pertanian.

c) Melaksanakan pengawasan dan pemeriksaan bidang Pertanian.

d) Melaksanakan penelitian kebenaran / pengaduan atas

penyimpangan / penyalahgunaan wewenang dibidang

Pertanian.

e) Menyiapkan penyusunan Laporan Hasil Pemeriksaan bidang

Pertanian.

f) Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

2) Sub bidang Industri, Perdagangan, Koperasi dan Penanaman

Modal, mempunyai tugas pokok meliputi :

Melaksanakan pengawasan dan pemeriksaan bidang

Inperindag Kop & PM :

Fungsi :

a) Merumuskan petunjuk teknis pengawasan dan pemeriksaan

bidang Inperindag Kop & PM.

b) Menyusun rencana / program pengawasan dan pemeriksaan

bidang Inperindag Kop & PM.

c) Melaksanakan pengawasan dan pemeriksaan bidang Inperindag

Kop & PM.

d) Melaksanakan penelitian kebenaran / pengaduan atas

penyimpangan / penyalahgunaan wewenang dibidang

Inperindag Kop & PM.

e) Menyiapkan penyusunan Laporan Hasil Pemeriksaan bidang

Inperindag Kop & PM.

f) Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

3) Sub bidang Pekerjaan Umum, Perhubungan, Pariwisata dan

Kebudayaan, mempunyai tugas pokok meliputi :

Page 63: PENULISAN HUKUM - digilib.uns.ac.id...DAN PEMERIKSA DAERAH DALAM RANGKA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI KABUPATEN SUKOHARJO ... 3. Ibu Aminah, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum

49

Melaksanakan pengawasan dan pemeriksaan bidang

Pekerjaan Umum, Perhubungan, Pariwisata dan Kebudayaan :

Fungsi :

a) Merumuskan petunjuk teknis pengawasan dan pemeriksaan

bidang Pekerjaan Umum, Perhubungan, Pariwisata dan

Kebudayaan.

b) Menyusun rencana / program pengawasan dan pemeriksaan

bidang Pekerjaan Umum, Perhubungan, Pariwisata dan

Kebudayaan.

c) Melaksanakan pengawasan dan pemeriksaan bidang Pekerjaan

Umum, Perhubungan, Pariwisata dan Kebudayaan.

d) Melaksanakan penelitian kebenaran / pengaduan atas

penyimpangan / penyalahgunaan wewenang dibidang

Pekerjaan Umum, Perhubungan, Pariwisata dan Kebudayaan.

e) Menyiapkan penyusunan Laporan Hasil Pemeriksaan bidang

Pekerjaan Umum, Perhubungan, Pariwisata dan Kebudayaan.

f) Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

3. Mekanisme Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan oleh Badan

Pengawas dan Pemeriksa Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun

2007 Tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan

Pemerintah Daerah, maka Badan Pengawas dan Pemeriksa Daerah

Kabupaten Sukoharjo dalam proses pengawasan, antara lain:

a. Pejabat Pengawas Pemerintah melaksanakan pengawasan atas

penyelenggaraan pemerintahan daerah berpedoman pada PKPT

(Program Kerja Pengawasan Tahunan).

PKPT sebagaimana dimaksud, meliputi :

1) Ruang lingkup

2) Sasaran pemerintah

3) SKPD yang diperiksa

Page 64: PENULISAN HUKUM - digilib.uns.ac.id...DAN PEMERIKSA DAERAH DALAM RANGKA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI KABUPATEN SUKOHARJO ... 3. Ibu Aminah, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum

50

4) Jadwal pelaksanaan pemeriksaan

5) Jumlah tenaga

6) Anggaran pemeriksaan, dan

7) Laporan hasil pemeriksaan yang diterbitkan.

b. Pejabat Pengawas Pemerintah dalam melaksanakan pengawasan atas

penyelenggaraan pemerintahan daerah berkoordinasi dengan Badan

Pengawas Provinsi dan Badan Pengawas Kabupaten / Kota.

Koordinasi sangat perlu dilakukan, agar pada saat proses pelaksanaan

pengawasan tetap berdasarkan prinsip keserasian, keterpaduan,

menghindari tumpang tindih dan pemeriksaan berulang – ulang serta

mempertahankan efisiensi dan efektifitas dalam penggunaan sumber

daya pengawasan.

c. Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah oleh Pejabat

Pengawas Pemerintah dilakukan melalui kegiatan pemeriksaan,

monitoring dan evaluasi, Terhadap administrasi umum pemerintahan

dan urusan pemerintahan, meliputi :

1) Pemeriksaan secara berkala dan komprehensif terhadap

kelembagaan, pengawasi daerah, keuangan daerah, barang daerah,

urusan pemerintahan.

2) Pemeriksaan dan dekonsentrasi

3) Pemeriksaan tugas pembantuan, dan

4) Pemeriksaan terhadap kebijakan pinjaman dan hibah luar negeri.

d. Kegiatan pemeriksaan sebagaimana dimaksud diatas, dilakukan

berdasarkan Daftar Materi Pemeriksaan dan berdasarkan petunjuk

teknis. Hal ini dilakukan, agar pelaksanaan pengawasan dapat

dilakukan secara teratur, sitematic dan tidak salah sasaran.

e. Pejabat Pengawas Pemerintah dapat melakukan pemeriksaan tertentu

dan pemeriksaan terhadap laporan mengenai adanya indikasi

terjadinya penyimpangan korupsi, kolusi dan nepotisme, yang diatur

dengan ketentuan tersendiri.

Page 65: PENULISAN HUKUM - digilib.uns.ac.id...DAN PEMERIKSA DAERAH DALAM RANGKA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI KABUPATEN SUKOHARJO ... 3. Ibu Aminah, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum

51

Yang dimaksud diatur dengan ketentuan sendiri, adanya pemeriksaan

terhadap laporan mengenai adanya indikasi terjadinya pernyimpangan

korupsi, kolusi dan nepotisme didasarkan atas pengaduan, diluar

PKPT.

f. Hasil Pemeriksaan Pejabat Pengawas Pemerintah dituangkan dalam

bentuk laporan hasil pemeriksaan (LHP).

LHP disusun setiap satu tahun sekali, yang berisi antara lain :

1) temuan pemeriksaan

2) penyebab penyimpangan

3) rekomendasi

4) tindak lanjut

5) temuan yang menonjol

6) penanganan kasus – kasus pengaduan

g. Monitoring dan Evaluasi Pejabat Pengawas Pemerintah dituangkan

dalam bentuk laporan hasil dan evaluasi.

Laporan disusun, dengan tujuan untuk mengetahui lebih lanjut, hasil –

hasil yang telah dicapai dalam proses pengawasan.

h. Laporan hasil pemeriksaan Pejabat Pengawas Pemerintah Inspektorat

Jenderal disampaikan kepada Menteri dan Gubernur dengan tembusan

BPK.

Hal ini dilakukan, agar menteri, gubernur dan BPK dapat memantau

dan mengetahui perkembangan lebih lanjut mengenai hasil – hasil

pemeriksaan yang dilasanakan oleh pejabat pengawas pemerintah

Inspektorat Jenderal.

i. Laporan hasil pemeriksaan Pejabat Pengawas Pemerintah Badan

Pengawas disampaikan kepada Gubernur dengan tembusan kepada

Menteri dan BPK Perwakilan.

j. Laporan hasil pemeriksaan Pejabat Pengawas Pemerintah Badan

Pengawas Kabupaten / Kota disampaikan kepada Bupati / Walikota

dengan tembusan kepada Gubernur da BPK perwakilan.

Page 66: PENULISAN HUKUM - digilib.uns.ac.id...DAN PEMERIKSA DAERAH DALAM RANGKA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI KABUPATEN SUKOHARJO ... 3. Ibu Aminah, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum

52

Hal ini dilakukan, agar Bupati/ Walikota, Gubernur dan BPK

Perwakilan mengetahui hasil - hasil pemeriksaan serta dapat

memantau Kinerja Pejabat Pengawas Pemerintah Badan Pengawas

Kabupaten /Kota.

k. Laporan hasil monitoring dan evaluasi Pejabat Pengawas Pemerintah

Inspektorat Jenderal disampaikan kepada menteri dan Gubernur.

l. Laporan hasil monitoring dan evaluasi Pejabat Pengawas Pemerintah

Badan Pengawas Propinsi disampaikan kepada Gubernur dan

tembusan kepada Menteri.

m. Laporan hasil monitoring dan evaluasi Pejabat Pengawas Pemerintah

Badan Pengawas Kabupaten / Kota disampaikan kepada Gubernur/

Walikota dan kepada Gubenur.

n. Hasil pemeriksaan Pejabat Pengawas Pemerintah ditindak lanjuti oleh

pemerintah daerah sesuai dengan rekomendasi.

Pemerintah daerah wajib memberikan tindak lanjut terhadap hasil

pemeriksaan pejabat pengawas pemerintah, sebagai bentuk laporan

administrasi dan koreksi.

o. Wakil Gubernur dan wakil Bupati / Wakil Walikota bertanggung

jawab mengoorinasikan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan.

p. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang tidak menindak lanjuti

rekomendasi Pejabat Pengawas Pemerintah dapat dikenalkan sanksi

sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang – undangan.

Sanksi yang diberikan sebagai bentuk hukuman, karena Satuan kerja

Perangkat Daerah yang bersangkutan tidak mematuhi norma yang

berlaku.

q. Inspektur Jenderal badan Pengawas provinsi dan Badan Pengawas

Kabupaten / Kota melakukan pemantauan dan pemutakhiran atas

pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan.

Hal ini dilakukan sebagai bentuk evaluasi atas tindak lanjut

pengawasan. Dari hasil pemantauan dan pemutakhiran dapat diketahui

hal – hal yang masih perlu dilakukan pembenahan.

Page 67: PENULISAN HUKUM - digilib.uns.ac.id...DAN PEMERIKSA DAERAH DALAM RANGKA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI KABUPATEN SUKOHARJO ... 3. Ibu Aminah, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum

53

r. Hasil pemantauan dan pemutakhiran atas pelaksanaan tindak lanjut

disampaikan kepada Menteri, Gubernur atau Bupati / Wakilkota.

s. Pemutakhiran hasil pengawasan Pejabat Pengawas Pemerintah

dilakukan paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun.

Jangka waktu minimal 2 (dua) kali dalam setahun dirasa sudah tepat,

mengingat jumlah objek pemeriksaan yang cukup banyak ditambah

lagi dengan pengaduan masyarakat.

t. Pejabat Pengawas Pemerintahan dalam melaksanakan pengawasan

wajib mematuhi norma pengawasan dan kode etik yang diatur

tersendiri.

Penerapan kode etik dimaksudkan, agar pejabat pengawas

pemerintahan tetap profesional dalam menjalankan tugas – tugas

pengawasan.

4. Akuntabilitas Kerja

a. Hasil Pengukuran Kerja

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan semua

unsur yang terdapat dalam rencana kinerja yaitu indikator kinerja

yang meliputi Input/masukan, Output/keluaran, Outcome/hasil,

Benefit/ manfaat dan Impact/dampak, dibandingkan dengan realisasi.

Berdasarkan hasil perhitungan, capaian kinerja kegiatan pada

Badan Pengawas dan Pemeriksa Daerah tahun anggaran 2007 masing-

masing adalah sebagai berikut:

Page 68: PENULISAN HUKUM - digilib.uns.ac.id...DAN PEMERIKSA DAERAH DALAM RANGKA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI KABUPATEN SUKOHARJO ... 3. Ibu Aminah, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum

54

Tabel II

Kode Kegiatan Pencapaian Kinerja

K-1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 99,96 % K-2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air

dan Listrik 48,87 %

K-3 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 81,63 % K-4 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 100,00 % K-5 Penyediaan Alat Tulis Kantor 91,66 % K-6 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 50,00 % K-7 Penyediaan Komponen Instaiasi listrik /

Penerangan Bangunan Kantor 100,00 %

K-8 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 0 K-9 Penyediaan Bahan Bacaan dan Buku Perundang-

undangan 99,50 %

K-10 Penyediaan Makanan dan Minuman 78,68 % K-11 Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 97,77 %

K-11A Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 85,04 % K-12 Pengadaan Mebelair 94,50 % K-13 Pengadaan Sarana Kantor 97,67 % K-14 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 100,00 % K-15 Remeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan 99,83 % K-16 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan

Dinas/Operasional 99,72 %

K-17 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

96,09 %

K-18 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung 20,00 % K-19 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor 100,00 % K-20 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor 99,26 %

K-21 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya

60,77 %

K-21A Pengadaan Pakaian Hari-Hari Tertentu 53,97 %

K-22 Pengelolaan LP2-P 99,56 % K-23 Pendidikan Pelatihan Formal 0 % K-24 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan

Perundang-Undangan 100,00 %

K-25 Study Banding 70,77 %

K-26 Lokakarya/Seminar 60 41 % K-27 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar

Realisasi Kinerja SKPD 0 %

K-28 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran 100.00 %

Page 69: PENULISAN HUKUM - digilib.uns.ac.id...DAN PEMERIKSA DAERAH DALAM RANGKA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI KABUPATEN SUKOHARJO ... 3. Ibu Aminah, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum

55

K-29 Penyusunan Prognosis Realisasi Anggaran 100 00 %

K-30 Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun 100,00 %

K-31 Penyusunan Dokumen Perencanaan 98,00 % K-32 Pelaksanaan Pengawasan Internal Berkala 84,46 % K-33 Penanganan Kasus di Lingkungan Pemda 73,72 % K-34 Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan

KDH 94,96 %

K-35 Penanganan Kasus wiiayah Pemerintahan di Bawahnya

100,00 %

K-36 Inventarisasi Temuan Pengawasan 73,35 %

K-37 Tindak Lanjut Hasil Pengawasan 99,08 %

K-38 Koordinasi Pengawasan yang Lebih Komprehensif 99,98 %

K-39 Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pengawasan 98,85 %

K-40 Evaluasi SPJ 60,93 %

K-41 Pemantauan ADD 44,86 % K-42 Pemantauan BHBK 44,84 % K-43 Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa

Aparatur Pengawasan 50,73 %

K-44 Pelatihan Teknis Pengawasan dan Penilaian Akuntabilitas Kinerja

0 %

K-45 Penyusunan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan

0 %

K-46 Sosialisasi Sistem Pengawasan 95,55 % K-47 Pembentukan Unit Khusus Penanganan Pengaduan

Masyarakat 99,40 %

K-48 Gelar Pengawasan Masyarakat 93.16 %

K-49 Bedah Masalah Pengaduan Masyarakat 83,83 % Sumber : Lakip Bawaspada Kabupaten Sukoharjo Tahun 2007

Sedangkan untuk capaian kinerja, diperoleh prosentase sebagai

berikut:

Tabel III

No Sasaran Indikator Kinerja Pencapaian Target

1. Terwujudnya

Profesionalisme

Aparat Pemeriksa

Bahan Perbandingan ( K 25 ) 100 %

Prosentase tindak lanjut hasil

pemeriksaan ( K-23,24,26 )

100 %

Page 70: PENULISAN HUKUM - digilib.uns.ac.id...DAN PEMERIKSA DAERAH DALAM RANGKA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI KABUPATEN SUKOHARJO ... 3. Ibu Aminah, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum

56

Prosentase tindak lanjut hasil

pemeriksaan ( K-43,44 )

100 %

2. Tersedianya

Sarana dan

Prasarana

Pengawasan yang

memadai

Bertambahnya serta

Terpeliharanya Sarana dan

Prasarana rumah tangga

kantor

( K-8, K-9, K-11A, K-12, K-

13, K-14, K-15, K-16, K-17,

K-18, K-19, K-20 )

100 %

3. Terwujudnya

Manajemen

Pengawasan dan

Pemeriksaan yang

efektif dan efisien

Terlaksananya kegiatan

pengawasan dan pemeriksaan

sesuai PKPT (K-32)

100 %

Informasi Hasil pemeriksaan

Tahun 2007 kepada Obrik

(K-39)

100 %

Evaluasi LAKIP pada Satuan

Kerja (K-27)

100 %

Informasi mengenai

perkembangan penanganan

KKN (K-38)

100 %

Prosentase tindak lanjut hasil

pemeriksaan (K-48)

100 %

Informasi hasil Pemeriksaan

Th. 2007 kepada obrik ( K-

49)

100 %

Administrasi Pengelolaan

Keuangan tertib. ( K-3, K-28,

K-29, K-3Q, K-31)

100 %

Administrasi Pengelolaan

ADD dan BHBK tertib. ( K-

41, K-42)

Sumber : Lakip Bawaspada Kabupaten Sukoharjo Tahun 2007

Page 71: PENULISAN HUKUM - digilib.uns.ac.id...DAN PEMERIKSA DAERAH DALAM RANGKA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI KABUPATEN SUKOHARJO ... 3. Ibu Aminah, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum

57

b. Analisis Kinerja

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja di atas maka dapat

dilihat bahwa, masing-masing kegiatan dapat mencapai target kinerja

seperti yang diharapkan.

Namun ada 2 (dua) kegiatan yang dananya nol karena

digabung dengan kegiatan lain, yaitu:

1) Bintek Pelatihan Informal (K-23). Kegiatan ini dananya nol

karena sudah digabung dengan (K-43).

2) Pelatihan Teknis Pengawasan dan Penilaian Akuntabilitas Kinerja

(K-44). Kegiatan ini dananya nol karena sudah digabung dengan

(K-43).

Selain itu ada 3 (tiga) kegiatan yang tidak dilaksanakan,

yaitu:

1) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (K-8). Kegiatan

ini tidak dilaksanakan karena tidak sesuai dengaih penjabaran

rindan obyek (PRO) nya.

2) Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Reatisasi

Kinerja SKPD (K-27). Kegiatan ini tidak dilaksanakan karena

terbatasnya waktu pelaksanaan kegiatan.

3) Penyusunan Kebijaksanaan Sistem dan Prosedur Pengawasan

(K-45). Kegiatan ini tidak dilaksanakan karena terbatasnya waktu

pelaksanaan kegiatan.

Dari 46 (empat puluh enam) kegiatan yang dilaksanakan

Badan Pengawas dan Pemeriksa Daerah Kabupaten Sukoharjo pada

tahun anggaran 2007, terdapat 9 (sembilan) kegiatan yaitu K-4, K-7,

K-14, K-19, K-24, K-28, K-29, K-30, K-35, yang dananya terserap

secara keseluruhan, sedangkan untuk kegiatan-kegiatan yang lain

dapat dilakukan penghematan sehingga terjadi efisiensi anggaran.

Sedangkan analisis terhadap masing-masing sasaran dalam

kaitannya dengan misi yang tetah ditetapkan adalah sebagai berikut:

Misi Pertama : Meningkatkan kuaiitas dan peran

Page 72: PENULISAN HUKUM - digilib.uns.ac.id...DAN PEMERIKSA DAERAH DALAM RANGKA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI KABUPATEN SUKOHARJO ... 3. Ibu Aminah, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum

58

pengawasan

Sasaran 1 : Terwujudnya profesionalisme aparat

pemeriksa.

Sasaran ini dijabarkan dalam tiga program yaitu: Peningkatan

Disiplin Aparatur, Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dan

Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur

Pengawasan, dengan kegiatan:

1) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya (K21);

2) Pengadaan Pakaian Hari-Hari Tertentu (K21A);

3) Pengelolaan LP2-P (K22);

4) Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Per Undang-Undangan

(K24);

5) Study Banding (K25);

Tabel IV

Indikator Kinerja Target Realisasi %

Pencapaian Target

Tersedianya pakaian dinas dan pakaian untuk hari - hari tertentu.

50 potong 50 potong 100 %

Terlaksananya adminstrasi LP2-P Terkirimnya peserta Bintek

25 SKPD 3 orang

25 SKPD 3 orang

100 %

Hasil Study Banding sebagai bahan perbandingan

3 berkas 3 berkas 100 %

Terkirimnya peserta lokakarya/seminar

5 orang 5 orang 100 %

Terkirimnya peserta bintek 10 orang 10 orang 100 % Capaian Kinerja Sasaran 100 % Sumber : Lakip Bawaspada Kabupaten Sukoharjo Tahun 2007

Sasaran 2 : Tersedianya sarana dan prasarana

pengawasan

Sasaran ini dijabarkan dalam 3 (tiga) program yaitu:

1) Pelayanan Administrasi Perkantoran.

Page 73: PENULISAN HUKUM - digilib.uns.ac.id...DAN PEMERIKSA DAERAH DALAM RANGKA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI KABUPATEN SUKOHARJO ... 3. Ibu Aminah, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum

59

2) Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.

3) Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi, dengan kegiatan-

kegiatan yaitu:

a) Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah (K11);

b) Pengadaan Peralatan Gedung Kantor (K11A);

c) Pengadaan Mebelair (K12);

d) Pengadaan sarana Kantor (K13);

e) Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor (K14);

f) Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobii Jabatan (K15);

g) Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

(K16);

h) Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

(K17);

i) Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung (K18);

j) Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor (K19);

k) Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor (K20);

Semua kegiatan yang direncanakan tersebut, sasarannya dapat

diwujudkan seratus persen (100%).

Misi Kedua : Mendorong terwujudnya manajemen

pemerintahan yang baik.

Sasaran : Terwujudnya Manajemen Pengawasan dan

Pemeriksaan yang Efektif dan Efisien.

Pencapaian Sasaran ini dilakukan melalui empat program, yaitu:

Peningkatan dan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja

dan Keuangan, Peningkatan sistem Pengawasan Internal dan

Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH, Penataan dan

Penyempurnaan Kebijakan Sistem Prosedur Pengawasan dan

Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat. Dengan

kegiatan-kegiatan yaitu:

Page 74: PENULISAN HUKUM - digilib.uns.ac.id...DAN PEMERIKSA DAERAH DALAM RANGKA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI KABUPATEN SUKOHARJO ... 3. Ibu Aminah, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum

60

1) Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran (K28);

2) Penyusunan Prognosis Reatisasi Anggaran (K29);

3) Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun (K30);

4) Penyusunan Dokumen Perencanaan (K31);

5) Pelaksanaan Pengawasan Internal Berkala (K32);

6) Penanganan Kasus di Lingkungan Pemda (K33);

7) Penanganan Kasus wilayah Pemerintahan di Bawahnya (K35);

8) Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH (K34);

9) Inventarisasi Temuan Pengawasan (K36);

10) Tindak Lanjut Hasil Pengawasan (K37);

11) Koordinasi Pengawasan yang Lebih Komprehensif (K38);

12) Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pengawasan (K39);

13) Evaluasi SPJ (K40);

14) Pemantauan ADD (41);

15) Pemantauan BHBK (K42);

16) Pembentukan Unit Khusus Penanganan Pengaduan Masyarakat

(K47);

17) Gelar Pengawasan Masyarakat (K48);

18) Bedah Masalah Pengaduan Masyarakat (K49).

Adapun pencapaian kinerja sasarannya adalah sebagai berikut:

Tabel V

Indikator Kinerja Target Realisasi %

Pencapaian Target

Terlaksananya kegiatan pengawasan dan pemeriksaan sesuai PKPT (K-32)

180 buku 180 buku 100 %

Informasi hasil pemeriksaan Tahun 2007 Kepada Obrik (K-39)

180 Obrik 180 Obrik 100 %

Evaluasi LAKIP pada Satuan Kerja (K-27)

5 buku 5 buku 100 %

Berkas informasi pengawasan masyarakat (K-48)

10 berkas 10 berkas 100 %

Berkas Hasil Pembahasan Laporan Masyarakat (K-49)

10 berkas 10 berkas 100 %

Page 75: PENULISAN HUKUM - digilib.uns.ac.id...DAN PEMERIKSA DAERAH DALAM RANGKA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI KABUPATEN SUKOHARJO ... 3. Ibu Aminah, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum

61

Informasi tentang penanganan KKN (K-38)

3 lembaga 3 lembaga 100 %

Administrasi Pengelolaan Keuangan tertib. (K-3, K-28, K-29, K-30, K-31)

1 Satker 1 Satker 100 %

Capaian Kinerja Sasaran 100 % Sumber : Lakip Bawaspada Kabupaten Sukoharjo Tahun 2007

Prosentase pencapaian kinerja sasaran mencapai 100 % disebabkan

karena realisasi memenuhi target yang diharapkan.

c. Akuntabilitas Keuangan.

Dalam tahun anggaran 2007 Badan Pengawas dan Pemeriksa

Daerah Kabupaten Sukoharjo mendapatkan dana anggaran dari APBD

Kabupaten Sukoharjo seluruhnya sebesar Rp. 3.710.819.500,00 yang

terdiri kelompok Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung.

Rincian mengenai masing-masing obyek belanja dan

realisasinya adalah sebagai berikut :

Tabel VI

No Jenis Belanja Anggaran (Rp)

Realisasi (Rp)

%

1 2 3 4 5 1 Belanja Tidak Langsung

Belanja Pegawai 1.470.540.000,00 1.343.516.269,00 91,30

Jumlah 1. 1.470.540.000,00 1.343.516.269,00 91,30 2. Belanja Langsung Kegiatan 1 6.000.000,00 5.997.600,00 99,96 Kegiatan 2 12.000.000,00 5.864.903,00 48,87 Kegiatan 3 31.887.500,00 31.712.500,00 81,63 Kegiatan 4 13.200.000,00 13.200.000,00 100,00 Kegiatan 5 58.873.500,00 53.966.000,00 91,66 Kegiatan 6 45.000.000,00 22.500.000,00 50,00 Kegiatan 7 5.000.000,00 5.000.000,00 100,00 Kegiatan 8 4.758.750,00 0 0 Kegiatan 9 10.000.000,00 9.950.000,00 99,50 Kegiatan 10 32.500.000,00 25.571.150,00 78,68 Kegiatan 11 199.970.000,00 195.503.250,00 97,77 Kegiatan 11A 50.000.000,00 42.520.000,00 85,04

Page 76: PENULISAN HUKUM - digilib.uns.ac.id...DAN PEMERIKSA DAERAH DALAM RANGKA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI KABUPATEN SUKOHARJO ... 3. Ibu Aminah, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum

62

Kegiatan 12 30.000,000,00 28.350.000,00 94,50 Kegiatan 13 47.687.000,00 46.575.000,00 97,67 Kegiatan 14 6.500.000,00 6.500.000,00 100,00 Kegiatan 15 40.000.000,00 39.933.000,00 99,83 Kegiatan 16 100.000.000,00 99.719.918,00 99,72 Kegiatan 17 10.000.000,00 9.608.500,00 96,09 Kegiatan 18 10.000.000,00 2.000.000,00 20,00 Kegiatan 19 10.000.000,00 10.000.000,00 100,00 Kegiatan 20 50.000.000,00 49.631.500,00 99,26 Kegiatan 21 12.255.250,00 7.448,000,00 60,77 Kegiatan 21 A 6.420.000,00 3.465.000,00 53,97 Kegiatan 22 20.000.000,00 19.912.500,00 99,56 Kegiatan 23 - 0 0 Kegiatan 24 2,500.000,00 2.500.000,00 100,00 Kegiatan 25 20.000.000,00 14.153.750,00 70,77 Kegiatan 26 20.000.000,00 12.082.500,00 60,41 Kegiatan 27 5.000.000,00 0 0 Kegiatan 28 2.500.000,00 2.500.000,00 100,00 Kegiatan 29 2.500.000,00 2.5000.000,00 100,00 Kegiatan 30 2.500.000,00 2.5000.000,00 100,00 Kegiatan 31 5.000.000,00 4.900.000,00 98,00 Kegiatan 32 584.040.000,00 493.265.000,00 84,46 Kegiatan 33 101.200.000,00 74.600.000,00 73,72 Kegiatan 34 25.000.000,00 23.740.000,00 94,96 Kegiatan 35 10.200.000,00 10.200.000,00 100,00 Kegiatan 36 15.420.000,00 11.310.000,00 73,35 Kegiatan 37 97.500.000,00 96.600.000,00 99,08 Kegiatan 38 131.120.000,00 131.100.000,00 99,98 Kegiatan 39 50.000.000,00 48.926.000,00 97,85 Kegiatan 40 71.860.000,00 43.765.000,00 60,90 Kegiatan 41 35.000.000,00 15.700.000,00 44,86 Kegiatan 42 35.000.000,00 15.695.000,00 44,84 Kegiatan 43 99.925.000,00 50.690.000,00 50,73 Kegiatan 44 0 0 0 Kegiatan 45 10.000.000,00 0 0 Kegiatan 46 50.000.000,00 47.776.250,00 95,55 Kegiatan 47 10.000.000.00 9.840.000,00 98,40 Kegiatan 48 20.000.000,00 18.626.250,00 93,13 Kegiatan 49 15.000.000,00 12.575.000,00 83,86 Jumlah 2. 2.240.279.500,00 1.880.473.571,00 83,94 Jumlah 1+2 3.710,819.500,00 3.223.989.840,00 86,88

Sumber : Lakip Bawaspada Kabupaten Sukoharjo Tahun 2007

Page 77: PENULISAN HUKUM - digilib.uns.ac.id...DAN PEMERIKSA DAERAH DALAM RANGKA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI KABUPATEN SUKOHARJO ... 3. Ibu Aminah, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum

63

5. Hasil Pemeriksaan Badan Pengawas dan Pemeriksa Daerah Kab.

Sukoharjo

a. LHP dan Temuan Pemeriksaan

Dari pemeriksaan terhadap 180 obyek sesuai dengan target

PKPT Tahun 2006 telah diterbitkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)

sebanyak 180 LHP atau 100% dan telah diselesaikan sesuai jadwal

waktu yaitu mulai tanggal 2 Januari sampai dengan 31 Desember

2006. Dari LHP diperoleh Temuan Pemeriksaan sebanyak 241 temuan

dengan 241 rekomendasi.

b. Jenis Temuan Pemeriksaan

Dari jumlah Temuan pemeriksaan sebanyk 241 tersebut di

atas, dilihat dari jenisnya dapat dikelompokkan sebagai berikut :

1) Kewajiban Penyetoran pada Negara/Daerah (02) = 45 temuan

(18,67%)

2) Pelanggaran terhadap peraturan per- = 39 temuan

undang-undangan yang berlaku (03) (16,18%)

3) Ketentuan administrasi (08) = 112 temuan

(46,47%)

4) Lain-lain = 45 temuan

(18,67%)

Jumlah ........................................... = 241 temuan

(100%)

Apabila dibandingkan dengan tahun2005, secara kuantitatif

terdapat kenaikan dan penurunan sebagai berikut :

Tabel VII

No. Jenis Temuan Tahun 2005

Tahun 2006

Ket.

1. Kewajiban Penyetoran Kepada Negara / Daerah

74 temuan 45 temuan Turun 39,19 %

Page 78: PENULISAN HUKUM - digilib.uns.ac.id...DAN PEMERIKSA DAERAH DALAM RANGKA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI KABUPATEN SUKOHARJO ... 3. Ibu Aminah, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum

64

2 Pelanggaran terhadap Peraturan Perundangan yang berlaku

38 temuan 39 temuan Naik 2,63 %

3. Kelemahan Administrasi 56 temuan 112 temuan Naik 100 %

4. Lain-lain 34 temuan 45 temuan Naik 19,46 %

Jumlah 202 temuan

241 temuan

Naik 19,46 %

Sumber : Paparan Kepala Bawaspada Kabupaten Sukoharjo Tahun 2007

c. Temuan Bersifat Keuangan

Temuan seluruhnya terdiri dari kewajiban Setor Negara/

Daerah/Non Budgeter (Desa). Dibanding tahun 2005 temuan keuangan

secara kuantitatif mengalami penurunan sebesar 39, 19%

d. Penyebab Penyimpangan

Secara kuantitatif Penyebab Penyimpangan dapat

dikelompokkan sebagai berikut :

1) Kelemahan dalam pengawasan melekat.

a) Kelemahan dalam organisasi (101) : 14 (5,80%)

b) Kelemahan dalam kebijakan (102) : 8 (3,31%)

c) Kelemahan dalam rencana (103) : 6 (2,48%)

d) Kelemahan dalam prosedur (104) : 108 (44,81%)

e) Kelemahan dalam pencatatan dan

pelaporan (105) : 55 (22,82%)

f) Kelemahan dalam pembinaan

personil (106) : 13 (5,39%)

g) Kelemahan dalam pengawasan

intern (107) : 16 (6,63%)

Jumlah :220 (91,24%)

2) Kelemahan diluar pengawasan melekat.

Penyebab ekstern hambatan kelancaran

Tugas Pokok instansi : 21 (8,76%)

Page 79: PENULISAN HUKUM - digilib.uns.ac.id...DAN PEMERIKSA DAERAH DALAM RANGKA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI KABUPATEN SUKOHARJO ... 3. Ibu Aminah, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum

65

Jumlah : 21 (8,76%)

Dari data tersebut di atas ternyata lemahnya pengawasan

melekat masih merupakan sebagian besar penyebab terjadinya

penyimpangan.

Apabila dibandingkan dengan tahun 2005 maka akan terlihat

sebagai berikut :

Tabel VIII

Penyebab penyimpangan

Lemahnya waskat Diluar kelemahan waskat Tahun

Jumlah Temuan %

Jumlah Temuan %

2005 159 78,71 43 21,29

2006 220 91,29 21 8,71

Sumber : Paparan Kepala Bawaspada Kabupaten Sukoharjo Tahun

2007

e. Rekomendasi

Dari 241 Rekomendasi yang dikeluarkan dapat dikelompokkan

menurut sifatnya sebagai berikut :

1) Rekomendasi bersifat penegakan aturan : 183 (73,94%)

2) Rekomendasi bersifat finansial : 46 (19,08%)

3) Rekomendasi bersifat peningkatan

efisiensi /Produktivitas : 12 (4,97%)

Jumlah ........................................................ : 241 (100%)

f. Tindak lanjut

Dari seluruh 241 temuan / rekomendasi, klasifikasi tindak

lanjutnya adalah sebagai berikut :

1) Selesai ditindak lanjuti : 207 temuan (85,89%)

2) Dalam proses : 2 temuan (0,83%)

Page 80: PENULISAN HUKUM - digilib.uns.ac.id...DAN PEMERIKSA DAERAH DALAM RANGKA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI KABUPATEN SUKOHARJO ... 3. Ibu Aminah, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum

66

3) Belum ditindak lanjuti : 32 temuan (13,28%)

Jumlah .................................. : 241 temuan (100%)

Data perkembangan tindak lanjut untuk temuan yang bersifat

keuangan adalah sebagai berikut :

Temuan keuangan tahun 2006 seluruhnya berjumlah 45 (empat

puluh lima) temuan. Temuan yang telah selesai ditindak lanjuti

berjumlah 11 (sebelas) temuan. Sedangkan. Temuan yang Belum

Ditindaklanjuti atau Masih Dalam Proses berjumlah 34 (tiga puluh

empat) temuan yang terdiri dari:

1) Dalam proses : 2 (dua) temuan berupa lelang tanah kas desa pada

Desa Gadingan Kec. Mojolaban dan Desa Gonilan Kec. Kartasura.

2) Belum ditindak lanjuti : 32 temuan berupa :

(1) PPn / PPh : 13 Temuan

(2) Lelang tanah kas desa : 19 temuan

(3) Dengan rincian sebagai berikut :

1).

Tabel IX

No. Obyek Pemeriksaan Wajib setor PPn / PPh

1. SMPN 2 Nguter 1

2. SMPN 1 Bendosari 1

3. Disnaker dan Mobpen 1

4. SMAN 1 Sukoharjo 1

5. PD. Percada 1

6. Dinas kesehatan 1

7. SMPN 1 Polokarto 1

8. SMPN 2 Weru 1

9. SMPN 1 Bulu 1

10. BPR BKK Grogol 1

11. SMAN 1 Kartasura 1

12. SMAN 2 Sukoharjo 1

Page 81: PENULISAN HUKUM - digilib.uns.ac.id...DAN PEMERIKSA DAERAH DALAM RANGKA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI KABUPATEN SUKOHARJO ... 3. Ibu Aminah, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum

67

13. SMPN 1 Tawangsari 1

Jumlah 13

Sumber : Paparan Kepala Bawaspada Kabupaten Sukoharjo Tahun 2007

2).

Tabel X

No. Obyek Pemeriksaan Wajib Setor Lelang Tanah Kas Desa

1. Desa Gentan, Kec. Bendosari 1 desa 2. Desa Bekonang, Kec. Mojolaban 1 desa 3 Desa Ngrombo & Ds. Purbayan Kec. Baki 2 desa 4. Desa Kepuh, Kedungwinong, Kec. Nguter 2 desa 5. Desa Parangjoro, Pandeyan, Sanggrahan,

Kodokan Kec. Grogol 4 desa

6. Desa Kertonan, Kec. Kartasura 1 desa 7. Desa Puron, Karangasem Kec. Bulu 2 desa 8. Desa Ngerco, Jatingarang, Kec. Weru 3 desa 9. Desa Pranan, Kec. Polokarto 1 desa 10. Desa Tempel, Geneng Kec. Gatak 2 desa

Jumlah 19 desa

Sumber : Paparan Kepala Bawaspada Kabupaten Sukoharjo Tahun 2007

g. Temuan yang menonjol

Beberapa temuan menonjol dan temuan yang sering terjadi

berulang kali antara lain dapat kami sampaikan sebagai berikut :

1) Administrasi Barang

a) Buku Inventaris Barang belum dikerjakan secara tertib

sebagaimana ketentuan yang berlaku.

Terdapat di :

(1) SMPN 2 Gatak

(2) SMPN 2 Kartasura

Page 82: PENULISAN HUKUM - digilib.uns.ac.id...DAN PEMERIKSA DAERAH DALAM RANGKA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI KABUPATEN SUKOHARJO ... 3. Ibu Aminah, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum

68

(3) PD. BKK Gatak

(4) SMPN 4 Nguter

(5) Cab. Dinas Pendidikan

(6) Cab. Dinas Pendidikan

b) Kartu Inventaris Ruangan (KIR) belum seluruhnya dibuat

sesuai ketentuan terdapat di:

(1) SMPN 2 Baki

(2) SMPN 3 Tawangsari

(3) Dinas Kependudukan Keluarga Berencana dan Capil

(4) Kecamatan Weru

(5) SMPN 2 Polokarto

2) Administrasi Keuangan

Pengelolaan administrasi keuangan (pengerjaan Buku Kas Umum)

belum dikerjakan secara tertib sebagaimana ketentuan yang

berlaku.

Terdapat di :

a) Desa Kunden, Kec. Bulu

b) Desa Sugihan, Kec. Bendosari

c) Desa Ngrombo, Kec. Baki

3) Administrasi Non Keuangan

Masih ada Lurah Desa yang terlambat menyampaikan Laporan

Pertanggung Jawaban kepada Baperdes Pelaksanaan Tugas kepada

Bupati dengan tembusan Camat sebagaimana ketentuan.

Terdapat di:

a) Kel. Jetis, Kec. Sukoharjo

b) Kel. Dukuh, Kec. Sukoharjo

c) Desa Tegalmade, Kec. Mojclaban

d) Desa Paluhombo, Kec. Bendosari

e) Desa Mancasan, Kec. Baki

f) Desa Luwang, Kec. Gatak

g) Desa Ponowaren, Kec. Tawangsari

Page 83: PENULISAN HUKUM - digilib.uns.ac.id...DAN PEMERIKSA DAERAH DALAM RANGKA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI KABUPATEN SUKOHARJO ... 3. Ibu Aminah, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum

69

4) Administrasi Kepegawaian.

Karis/ Karsu belum diurus pengadaannya lewat Badan

Kepegawaian Daerah Kabupaten Sukoharjo, sesuai dengan

ketentuan yang berlaku, terdapat di:

a) Kelurahan Kenep, KecamatanSukoharjo

b) SMPN 2 Grogol

c) SMPN 2 Tawangsari

d) SMPN 2 Polokarto

e) SMPN 1 Bulu

f) Kantor Arsip Daerah dan Perpustakaan Umum

g) SMPN 1 Weru

h) Kelurahan Bulakan, Kecamatan Sukoharjo

5) Badan Kredit Desa (BKD)

a) Pinjaman kepada nasabah dilakukan kurang selektif sehingga

mengakibatkan sirkulasi kredit menurun dan tunggakan

semakin meningkat, terdapat di:

(1) BKD Mulur

(2) BKD Lorog, Kec.Tawangsari

b) Tunggakan merah BKD yang relatif tinggi, terdapat di:

(1) BKD Pabelan, Kec. Kartasura

(2) BKD Dukuh, Kec. Sukoharjo

(3) BKD Bulakan, Kec. Sukoharjo

(4) BKD Joho, Kec. Sukoharjo

(5) BKD Geneng, Kec. Gatak

(6) BKD Parangjoro, Kec. Grogol.

6) Lain-Lain

a) Pelaksanaan Program JPS

Pembagian Raskin ( Beras Untuk Keluarga Miskin ) pada

umumnya dilaksanakan telah sesuai dengan ketentuan yaitu

15 Kg setiap Pra Keluarga Miskin, hal tersebut karena

kebijaksanaan pemerataan (setiap warga menginginkan untuk

Page 84: PENULISAN HUKUM - digilib.uns.ac.id...DAN PEMERIKSA DAERAH DALAM RANGKA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI KABUPATEN SUKOHARJO ... 3. Ibu Aminah, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum

70

mendapatkan pembagian Raskin), penyetoran Raskin ke BRI

sudah sesuai dengan ketentuan.

b) Hasil Pemantauan Terhadap Pelaksanaan Proyek Phisik.

Hasil pernantauan pelaksanaan pembangunan phisik tahun

2006 masih banyak dijumpai beberapa kekurangan antara lain:

(1) Pada Pekerjaan Jalan dan Jembatan

(a) Batu Split yang dipasang tampak mengandung debu.

(b) Untuk Lapis atas batu 5/7 yang dipasang sebagian

kualitasnya masih kurang sesuai bestek, kurang keras

dan bentuknya bulat bukan batu belah.

(c) Permukaan pada lapisan penaburan pasir kurang merata

sehingga terjadi pori-pori (lubang Kecil) pada

permukaan jalan.

(d) Penyiraman air pada jalan beton masih kurang sehingga

pada permukaannya terjadi retak-retak kecil.

(2) Pada pekerjaan Saluran dan Talud

(a) Campuran spesi rata-rata kurang sesuai dengan bestek

dan waktu membuat campuran

(b) Galian tanah pondasi yang sudah siap dipasang masih

terdapat tanah Lumpur dan di bawah pos pondasi lalu

belah tidak disiram pasir terlebih dihulu.

(c) Kebersihan lokasi masih kurang dan pagan nama

proyek pada awal pekerjaan rata-rata belum dipasang.

(3) Pada Pekerjaan Gedung-gedung / Perkantoran

(a) Untuk rehab lantai kurang sesuai bestek. Pada saat

pemasangan lantai keramik yang baru, lantai keramik

lama tidak dibongkar terlebih dahulu.

(b) Untuk harga satuan pekerjaan yang menggunakan

perhitungan (LS) tidak ada dukungan Standar Harga

setempat sehingga hasilnya kurang bisa

dipertanggungjawabkan.

Page 85: PENULISAN HUKUM - digilib.uns.ac.id...DAN PEMERIKSA DAERAH DALAM RANGKA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI KABUPATEN SUKOHARJO ... 3. Ibu Aminah, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum

71

(c) Untuk pekerjaan pasangan: pondasi, dinding, plesteran

beton bertulang dan atap sebagian kualitasnya kurang

sesuai bestek. Campuran tidak menggunakar takaran

yang pasti dan mutu bahan berkurang.

Dari data-data diatas hanya bisa disebutkan hasil finalnya saja,

tidak bisa dijabarkan secara rinci mengenai faktor-faktor yang

meyebabkan terjadinya penyimpangan dan pelanggaran. Hal ini

dikarenakan menyangkut privasi institusi dan seseorang yang

bersangkutan di dalamnya.

h. Penanganan Kasus-kasus Pengaduan.

1) Berdasarkan data yang ada, jumlah kasus pengaduan yang diterima

dalam Tahun Anggaran 2006 sebanyak 23 kasus berupa pengaduan

langsung dari masyarakat, klasifikasi profit masalah berupa

Kepegawaian (masalah indisipliner), pelayanan masyarakat dan

penyalahgunaan wewenang, terdiri dari:

a) Masalah indisipliner : 9 kasus

b) Pelayanan masyarakat : 3 kasus

c) Penyalahgunaan wewenang : 7 kasus

2) Dibandingkan dengan tahun 2005, kasus yang ditangani dalam

tahun 2006 mengalami kenaikan sebesar 1,150 % (dalam tahun

anggaran 2005 kasus yang diterima sebanyak 2 kasus).

3) Rincian dari 23 kasus, terdiri dari:

a) Badan / Dinas / Kantor / Bagian : 7 kasus

b) Kecamatan : 1 kasua

c) Sekolah : 5 kasus

d) Ket/Desa : 9 kasus

e) BUMD : 1 kasus

4) Dari 23 kasus aduan dengan 35 pokok permasalahan yang sudah

ditindaklanjuti 18 kasus dengan temuan mengandung kebenaran

19 pokok permasalahan dan tidak benar 16 pokok permasalahan.

5) Rekomendasi

Page 86: PENULISAN HUKUM - digilib.uns.ac.id...DAN PEMERIKSA DAERAH DALAM RANGKA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI KABUPATEN SUKOHARJO ... 3. Ibu Aminah, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum

72

Dari 23 kasus diperoleh temuan rekomendasi sebayak 38

rekomendasi serta 32 tindak lanjut.

C. Hambatan-hambatan dan cara mengatasinya dalam pelaksanan tugas

pengawasan Fungsional Daerah oleh Badan Pengawas dan Pemeriksa

Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Tugas pengawasan fungsional daerah yang dilakukan oleh Badan

Pengawas dan Pemeriksa Daerah Kabupaten Sukoharjo merupakan tugas yang

sangat penting dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Kabupaten

Sukoharjo. Terutama pada era otonomi daerah sekarang ini, pengawasan

terhadap penyelenggaraan pemerintahan Daerah semakin memiliki fungsi dan

kedudukan yang sangat strategis.

Dalam melaksanakan tugas pengawasan fungsional daerah, ada

beberapa hambatan-hambatan yang dihadapi oleh Badan Pengawas dan

pemeriksa Daerah Kabupaten Sukoharjo. Hambatan-hambatan tersebut antara

lain sebagai bentuk:

1. Hambatan kualitas Sumber Daya Manusia

Kualitas sumber daya manusia di dalam lingkup Badan Pengawas dan

Pemeriksa Daerah Kabupaten Sukoharjo kurang memadai, hal ini

disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain :

a. Belum adanya JFA (Jabatan Fungsional Auditor) yang sangat

diperlukan dalam pelaksanaan pengawasan.

b. Kantor yang masih satu bangunan kompleks dengan sekretariat Daerah

yang membuat kinerja tidak maksimal

c. Keterbatasan dana yang dialokasikan dari APBD (Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara)

d. Jumlah mobil Dinas yang terbatas, sehingga menyulitkan pelaksaan

pengawasan sampai ke Pelosok Daerah.

Cara mengatasi:

a. Segera dibentuk JFA (Jabatan Fungsional Auditor)

Page 87: PENULISAN HUKUM - digilib.uns.ac.id...DAN PEMERIKSA DAERAH DALAM RANGKA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI KABUPATEN SUKOHARJO ... 3. Ibu Aminah, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum

73

b. Perbaikan, pemeliharaan dan pengajuan sarana dan prasarana yang

lebih representatif, dengan mengalokasikan dana dari APBD

c. Diadakan pendidikan dan pelatihan auditor, bekerja sama dengan

BPKP (badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan) Provinsi Jawa

Tengah, yang bertujuan untuk meningkatkan peran pengawas.

2. Hambatan Sistem Hukum

Pola Kerja Badan Pengawas dan Pemeriksa Daerah Kabupaten

Sukoharjo dapat lebih ditingkatkan lagi kinerjanya apabila terjadi

perubahan di dalam sistem hukum. Dengan mengacu pada Pasal 12

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang

Organisasi Perangkat Daerah, maka unsur pengawasan penyelenggaraan

pemerintah daerah dilaksanakan oleh inspektorat, bukan lagi oleh Badan

Pengawas dan Pemeriksa Daerah . hal ini lebih lanjut diatur dalam

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman

Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten /

Kota. Sebaiknya, penerapan peraturan yang baru ini harus segera

direalisasikan. Agar peranan pengawasan dalam penyelenggaraan

pemerintahan dapat lebih efisien, efektif dan tepat sasaran.

Perbedaan dengan aturan lama, Peraturan Daerah Kabupaten

Sukoharjo Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas

Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi Badan Pengawas dan Pemeriksa

Daerah Kabupaten Sukoharjo, adalah terletak pada:

Tabel XI

Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 64 Tahun 2007

Peraturan Daerah Kabupaten

Sukoharjo Nomor 2 Tahun 2001

1. Terdapat aturan mengenai seksi

Pengawas dan Kelompok Jabatan

Fungsional

1. Tidak terdapat

2. Inspektorat Kabupaten / Kota

berkedudukan di bawah dan

2. Bawaspada merupakan unsur

penunjang pemerintah Kabupaten

Page 88: PENULISAN HUKUM - digilib.uns.ac.id...DAN PEMERIKSA DAERAH DALAM RANGKA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI KABUPATEN SUKOHARJO ... 3. Ibu Aminah, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum

74

bertanggungjawab kepada Bupati /

Walikota dan secara teknis

administratif mendapat pembinaan

dari Sekretaris daerah Kabupaten /

Kota.

yang dipimpin oleh seorang kepala

yang berada di bawah dan

bertanggung jawab kepada Bupati

melalui Sekretaris Daerah.

3. Fungsi Inspektorat :

a. Perencanaan Program Pengawasan

b. Perumusan Kebijakan dan

Fasilitasi Pengawasan, dan

c. Pemeriksaan, pengusutan,

pengujian dan penilaian tugas

pengawasan.

3. Fungsi Bawaspada :

a. Perumusan kebijakan teknis

dibidang pengawasan dan

pemeriksaan ;

b. Pelayanan penunjang

penyelenggaraan pemerintah

daerah.

4. Susunan Organisasi Inspektorat :

a. Inspektur,

b. Sekretariat,

c. Inspektur Pembantu, dan

d. Kelompok Jabatan Fungsional

4. Susunan Organisasi Bawaspada :

a. Sekretariat,

b. Bidang Pemerintahan,

c. Bidang Aparatur, Kesatuan

Bangsa, dan Perlindungan

Masyarakat

d. Bidang Kesejahteraan Sosial.

e. Bidang Keuangan dan Kekayaan

Daerah,

f. Bidang Perekonomian,

g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Berikut ini bagan susunan organisasi Inspektrorat Provinsi dan kabupaten

atau Kota berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun

2007.

Page 89: PENULISAN HUKUM - digilib.uns.ac.id...DAN PEMERIKSA DAERAH DALAM RANGKA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI KABUPATEN SUKOHARJO ... 3. Ibu Aminah, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum

i

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI INSPEKTORAT PROVINSI DAN KABUPATEN / KOTA

I N S P E K T O R A T

S E K R E TA R I AT

SUB BAGIAN PERENCANAAN

SUB BAGIAN EVALUASI DAN

PELPORAN

SUB BAGIAN ADMINISTRASI

DAN UMUM

INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH III

INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH IV

INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH II

INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH I

SEKSI PENGAWAS

PEMERINTAH BIDANG

PEMBANGUNAN

SEKSI PENGAWAS

PEMERINTAH BIDANG

PEMERINTAHAN

SEKSI PENGAWAS

PEMERINTAH BIDANG

KEMASYRKTN

SEKSI PENGAWAS

PEMERINTAH BIDANG

KEMASYRKTN

SEKSI PENGAWAS

PEMERINTAH BIDANG

PEMERINTAHAN

SEKSI PENGAWAS

PEMERINTAH BIDANG

KEMASYRKTN

SEKSI PENGAWAS

PEMERINTAH BIDANG

KEMASYRKTN

SEKSI PENGAWAS

PEMERINTAH BIDANG

PEMERINTAHAN

SEKSI PENGAWAS

PEMERINTAH BIDANG

KEMASYRKTN

SEKSI PENGAWAS

PEMERINTAH BIDANG

KEMASYRKTN

SEKSI PENGAWAS

PEMERINTAH BIDANG

PEMERINTAHAN

SEKSI PENGAWAS

PEMERINTAH BIDANG

KEMASYRKTN

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONALAUDITOR

Gambar IV 75

Page 90: PENULISAN HUKUM - digilib.uns.ac.id...DAN PEMERIKSA DAERAH DALAM RANGKA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI KABUPATEN SUKOHARJO ... 3. Ibu Aminah, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum

76

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian mengenai pelaksanaan pengawasan umum oleh Badan

Pengawas dan Pemeriksa Daerah Kabupaten Sukoharjo seperti yang telah

diuraikan di muka, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Pelaksanaan pengawasan oleh Badan Pengawas dan Pemeriksa Daerah

dimulai dengan penyusunan Program Kerja Pemeriksaan Tahunan

(PKPT). Sebagai Pedoman Pelaksanaan Pengawasan. Selanjutnya

dilakukan pemeriksaan berdasarkan Program Kerja Pemeriksaan Tahunan

ataupun pemeriksaan diluar PKPT. Temuan pemeriksaan tersebut disusun

dalam Laporan Hasil Pemeriksaan, yang kemudian dilaporkan kepada

Bupati. Terhadap pemeriksaan yang lebih dilakukan kemudian diambil

tindak lanjut kearah perbaikan.

2. Dalam melaksanakan pengawasan umum terhadap penyelenggaraan

pemerintahan di Kabupaten Sukoharjo. Badan Pengawas dan Pemeriksa

Daerah Kabupaten Sukoharjo sering mengalami hambatan-hambatan, baik

hambatan kualitas sumber daya manusia maupun hambatan sistem hukum.

B. Saran-Saran

1. Peranan Badan Pengawas dan Pemeriksa Daerah dalam melaksanakan

pengawasan umum perlu lebih ditingkatkan sehingga tugas umum

pemerintahan di Kabupaten Sukoharjo dapat berjalan dengan tertib

berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta sesuai

dengan rencana dan program pemerintah.

2. Terhadap pemeriksaan yang telah dilakukan perlu segera diadakan tindak

lanjut sehingga perbaikan dapat segera dilakukan. Karena bagaimanapun

pengawasan yang dilakukan oleh Badan Pengawas dan Pemeriksa Daerah

tidak akan ada manfaatnya apabila hasil pemeriksaan tersebut tidak segera

di tindaklanjuti.

Page 91: PENULISAN HUKUM - digilib.uns.ac.id...DAN PEMERIKSA DAERAH DALAM RANGKA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI KABUPATEN SUKOHARJO ... 3. Ibu Aminah, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum

77

3. Perlu lebih ditingkatkan koordinasi dengan Aparat-Aparat, Dinas-Dinas,

Humas / Penerangan, sehingga masyarakat menjadi lebih tahu mengenai

keberadaan Badan Pengawas dan Pemeriksa Daerah Kabupaten Sukoharjo

sebagai Aparat Pengawas Umum.

Page 92: PENULISAN HUKUM - digilib.uns.ac.id...DAN PEMERIKSA DAERAH DALAM RANGKA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI KABUPATEN SUKOHARJO ... 3. Ibu Aminah, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum

78

DAFTAR PUSTAKA

Dari Buku :

B.N. Marbun. 1983. DPR Daerah Pertumbuhan Masalah dan masa depannya. Ghaka Indonesia. Jakarta.

Djoko Prakoso. 1984. Kedudukan dan Fungsi Kepala Daerah Beserta Perangkat Daerah Lainnya di Dalam UU Pokok Pemerintah di Daerah. Ghalia Indonesia : Jakarta

Hestu Cipto Handoyo dan Y. Thesianti S. Dasar –dasar hokum tata negara Indonesia. Universitas Atma jaya : Yogyakarta.

H.B. Sutopo. 2002. Metodologi Penelitian Kualitatif . Sebelas Maret University Press : Surakarta.

Lexy J. Moleong. 2002. Metodologi Penelitian Kualitatif. Remaja Rosdakarya : Bandung.

Jimly Ashiddiqie. 2006 Konstisusi dan konsitualisme Indonesia Jakarta.

Josep Riwu Kaho. 1997. Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia. PT. Raja Grafindo Persada : Jakarta.

Josef Riwu Kaho. 1990. Analisa Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia. Rineka Cipta : Jakarta.

Muchsan. 1992. Sistem Pengawasan Terhadap Perbuatan Aparat Pemerintah dan Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia. Liberty : Yogyakarta.

Sujamto. 1983. beberapa Pengertian di Bidang Pengawasan Ghalia Indonesia : Jakarta.S

____________, 1989. Norma dan Etika pengawasan. Jakarta Sinar Grafika.

Soeharto. A.H. 1986. Serba- serbi Pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintah di Daerah. CV. Yulianan : Jakarta.

Soerjono Soekanto. 2006. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press).

Page 93: PENULISAN HUKUM - digilib.uns.ac.id...DAN PEMERIKSA DAERAH DALAM RANGKA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI KABUPATEN SUKOHARJO ... 3. Ibu Aminah, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum

79

Dari Undang – Undang:

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001. Tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007. Tentang Organisasi Perangkat Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten / Kota.

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Undang - undang Republik Indonesia nomor 32 Tahun 2004 tentang otonomi Daerah.

Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Kedudukan Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi Badan Pengawas Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 18 Tahun 2001 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pengawas dan Pemeriksa Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata

Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 17 Tahun 2001. Tentang Pelimpahan Pengawasan Fungsional Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Gubernur.