2 Menjelaskan mengenai perkembangan politik, ekonomi, kebudayaan Negara Kesatuan Republik Indonesia pada zaman Orde Baru dan Reformasi

2.1 Penjelasan mengenai Orde Baru (1966-1998)

Orde baru dimulai saat Soeharto memimpin menjadi presiden Republik Indonesia. Masa jabatan Soeharto adalah 32 tahun. Dulunya beliau memiliki kekuatan politik yang besar dan pemilihan umum dipilih oleh MPR. Sehingga hal itu menutup demokrasi rakyat yang seharusnya berhak memilih pemimpin rakyat.

2.1.1 Kunci pokok dalam sistem pemerintahan orde baru adalah sebagai berikut :

1. Negara Indonesia ialah Negara yang berdasar hukum2. Sistem konstitusional3. Kekuasaan negara yang tertinggi di tangan MPR4. Presiden ialah penyelenggara pemerintah negara yang tertinggi di bawah majelis

permusyawaratan rakyat (MPR)5. Presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR6. Menteri negara ialah pembantu presiden dan tidak bertanggung jawab kepada DPR7. Kekuasaan kepala negara tidak terbatas

Penjelasan :Point ke-3, ke-4, ke-5 dan ke-7Membuat adanya kerancuan di setiap orde pemerintahan. Negara Indonesia adalah Negara Hukum yang bercirikan Demokrasi Pancasila. Maka itu, kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Sesuai dengan UUD 1945 Pasal .....Point ke-5 Dijelaskan bahwa presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR, memang hal itu benar, tetapi point ini tidak menunjukan bahwa yang seharusnya presiden itu bertanggung jawab terhadap rakyatPoint ke-7 Perlu diluruskan bahwa presiden itu terbatas oleh hukum dan UU NKRI.

2.1.2 Melihat Penyimpangan yang banyak terjadi di Orde Baru

Banyak opini dalam masyarakat mengatakan bahwa kunci dari penyimpangan Orde Baru dipicu oleh adalanya sentralisasi yang selalu menonjol di segala bidang. Sehingga sentralisasi tersebut menurunkan adanya perkembangan ekonomi, sosial yang merata disetiap daerah. Hal ini juga membuat rakyat menyedihkan karena adanya aspek mementingkan kepentingan pribadi, dimana para pejabat Negara yang berwanang banyak mengabaikan kemakmuran dan kesejahteraan penduduk Indonesia.

2.1.2.1 Penyimpangan di Bidang Ekonomi

Bidang ekonomi merupakan bidang yang paling krusial, karena bidang ini menentukan sejauh mana kesejahteraan rakyat secara fisik terpenuhi meliputi kebutuhan fisik (sandang papan pangan)

Pelaksanaan perekonomian di Negara Indonesia didominasi dengan adanya monopolistik. Artinya adanya permainan dominansi bagi oknum-oknum tertentu untuk memimpin ekonomi tertentu,

sehingga memunculkan adanya persaingan yang tidak sehat, dimana tidak adanya hak bagi kaum-kaum tertentu yang ingin berusaha (membuka usaha) di bidang tertentu. Kelompok tertentu yang dekat dengan elit kekuasaan mendapatkan prioritas khusus yang mengakibatkan kesenjangan sosial yang menonjol antara kaum yang kaya dan kaum yang miskin

2.1.2.2 Penyimpangan di Bidang Politik

Adanya sentralisasi yang kuat membuat desentralisasi masing-masing daerah sering terabaikan, terutama bagi kota kecil, yang tidak terlalu menonjol, dan dianggap kurang penting oleh pemerintah. Hal ini membuat adanya keterlamatan pemerataan hasil pembangunan masing-masing daerah , dan menghambat adanya pelaksanaan otonomi daerah yang luas dan bertanggung jawab.

2.1.2.3 Penyimpangan di Bidang Hukum

Sesuai dengan point ke-7 pada penjelasan 2.1.1

Bahwa kekuasaan kepala negara tidak terbatas. Maka hal ini membuat banyak arti yang menimbulkan efek pada pelaksanaan yang sering disalahgunakan, penyalahgunaan ini memicu adanya korupsi, kolusi dan nepotisme. Hal ini juga sering mengakibatkan ketidak adilan dalam masyarakat luas, dalam pelecehan hukum, dan penggaran hak asasi manusia dan hak perempuan