penjelasan atas peraturan direksi giri … · pengelolaan barang merupakan rangkaian kegiatan yang...

PENJELASANATAS

PERATURAN DIREKSI GIRI MENANGNOMOR 02 TAHUN 2013

TENTANGPEDOMAN PENGADAAN BARANG/JASA DI LINGKUNGAN

PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM GIRI MENANG

I. UMUMSemakin meningkatnya perkembangan PDAM Giri Menang baik usaha maupunwilayah operasinya memerlukan dukungan berupa sarana prasarana yang harusmampu menghadapi persaingan yang semakin tajam dewasa ini.Untuk mencapai tujuan tersebut perlu penentuan secara cermat kebutuhan akanbarang/jasa bagi semua unit kerja PDAM Giri Menang dalam rangka pelaksanaanprogram serta kegiatan yang telah dituangkan dalam Rencana Kerja dan AnggaranPerusahaan.

Pengelolaan barang merupakan rangkaian kegiatan yang saling berhubungan yangterdiri dari :1. Perencanaan2. Penentuan kebutuhan3. Penganggaran4. Pengadaan5. Penerimaan, penyimpanan dan penyaluran6. Pemanfaatan7. Pemeliharaan8. Penatausahaan, pencatatan, pengamanan dan pengendalian9. Perubahan status hukum serta penghapusan

Di antara berbagai kegiatan pengelolaan barang tersebut di atas, kegiatan“Pengadaan” memegang peran sangat penting karena pada tahap ini terjadipengeluaran dana perusahaan yang memungkinkan terjadinya berbagai praktek-praktek inefisiensi. Oleh karena itu, untuk kegiatan pengadaan barang/jasa perludibuat pedoman tersendiri yang terpisah dari pedoman pengelolaan barang.Pada prinsipnya kegiatan pelaksanaan pengadaan barang harus dilakukan dengantepat waktu serta mentaati ketentuan yang berlaku sehingga kegiatan pengadaanbarang/jasa selain dapat dilakukan secara efisien dan efektif juga menjunjung tinggiprinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas. Di samping itu, pelaksanaanpemeliharaan serta pengadministrasiannya harus cermat, teratur, serta akurat. Olehkarena itu, unit kerja baik di Kantor Pusat maupun di Cabang yang bertanggungjawab dalam pengelolaan barang harus benar-benar memahami dan melaksanakanpedoman pengadaan barang/jasa yang ditetapkan.

Ketentuan lain yang menjadi acuan adalah pasal 2 ayat 1 point b PeraturanPresiden Nomor. 54 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dalam PeraturanPresiden Nomor 35 Tahun 2011 dan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, menyatakan ruang lingkup PeraturanPresiden tersebut meliputi Pengadaan Barang/Jasa untuk investasi di lingkunganBank Indonesia, Badan Hukum Milik Negara dan Badan Usaha Milik Negara/BadanUsaha Milik Daerah yang pembiayaannya sebagian atau seluruhnya dibebankanpada APBN/APBD. Hal ini berarti PDAM selaku institusi dengan status kekayaandaerah yang dipisahkan tidak termasuk dalam ruang lingkup Peraturan Presidentersebut.

Terkait dengan hal tersebut, PDAM Giri Menang perlu membuat peraturan direksi

tersendiri……….

-2-

tersendiri terkait dengan Pengadaan Barang/Jasa untuk diterapkandilingkungannnya sendiri yang jiwa filosofi dan prinsip-prinsipnya sesuai denganPeraturan Presiden berikut perubahannya. Dengan demikian proses pengadaanbarang/jasa dapat dilakukan secara transparan dan akuntabel tanpamengesampingkan efisiensi, efektivitas dan ketepatan waktunya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1Cukup jelas

Pasal 2Ayat (1)

Huruf aCukup jelas

Huruf bCukup jelas

Ayat (2)Cukup jelas

Ayat (3)Cukup jelas

Ayat (4)Dalam hal perbedaan antara ketentuan berdasarkan Peraturan Direksi inidengan pedoman Pengadaan Barang/Jasa pemberi pinjaman/hibah luarnegeri dipandang tidak prinsipil oleh pelaksana kegiatan dan pemberipinjaman/hibah, maka Peraturan Direksi ini tetap berlaku.

Pasal 3Cukup jelas

Pasal 4Huruf a

Pengadaan Barang meliputi, namun tidak terbatas pada:a. bahan baku;b. barang setengah jadi;c. barang jadi/peralatan;d. mahluk hidup.

Huruf bPekerjaan Konstruksi adalah pekerjaan yang berhubungan denganpelaksanaan konstruksi bangunan atau pembuatan wujud fisik lainnya.Yang dimaksud dengan pelaksanaan konstruksi bangunan, meliputikeseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan pelaksanaan yang mencakuppekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrikal dan tata lingkungan, masing-masing beserta kelengkapannya untuk mewujudkan suatu bangunan.Yang dimaksud dengan pembuatan wujud fisik lainnya, meliputi keseluruhanatau sebagian rangkaian kegiatan pelaksanaan yang mencakup pekerjaanuntuk mewujudkan selain bangunan antara lain, namun tidak terbatas pada:a. konstruksi bangunan kapal, pesawat atau kendaraan tempur;b. pekerjaan yang berhubungan dengan persiapan lahan, penggalian

dan/atau penataan lahan (landscaping);c. perakitan atau instalasi komponen pabrikasi;d. penghancuran (demolition) dan pembersihan (removal);e. reboisasi.

Huruf c

Pengadaan………

-3-

Pengadaan Jasa Konsultansi meliputi, namun tidak terbatas pada:a. jasa rekayasa (engineering);b. jasa perencanaan (planning), perancangan (design) dan pengawasan

(supervision) untuk Pekerjaan Konstruksi;c. jasa perencanaan (planning), perancangan (design) dan pengawasan

(supervision) untuk pekerjaan selain Pekerjaan Konstruksi, sepertitransportasi, pendidikan, kesehatan, kehutanan, perikanan, kelautan,lingkungan hidup, kedirgantaraan, pengembangan usaha, perdagangan,pengembangan SDM, pariwisata, pos dan telekomunikasi, pertanian,perindustrian, pertambangan, energi;

d. jasa keahlian profesi, seperti jasa penasehatan, jasa penilaian, jasapendampingan, bantuan teknis, konsultan manajemen, konsultan hukum.

Huruf dPengadaan Jasa Lainnya meliputi, namun tidak terbatas pada:a. jasa boga (catering service);b. jasa layanan kebersihan (cleaning service);c. jasa penyedia tenaga kerja;d. jasa asuransi, perbankan dan keuangan;e. jasa layanan kesehatan, pendidikan, pengembangan sumber daya

manusia, kependudukan;f. jasa penerangan, iklan/ reklame, film, pemotretan;g. jasa percetakan dan penjilidan;h. jasa pemeliharaan/perbaikan;i. jasa pembersihan, pengendalian hama (pest control) dan fumigasi;j. jasa pengepakan, pengangkutan, pengurusan dan penyampaian barang;k. jasa penjahitan/konveksi;l. jasa impor/ekspor;m. jasa penulisan dan penerjemahan;n. jasa penyewaan;o. jasa penyelaman;p. jasa akomodasi;q. jasa angkutan penumpang;r. jasa pelaksanaan transaksi instrumen keuangan;s. jasa penyelenggaraan acara (event organizer);t. jasa pengamanan;u. jasa layanan internet;v. jasa pos dan telekomunikasi;w. jasa pengelolaan aset.

Pasal 5Dengan menerapkan prinsip-prinsip efisien, efektif, transparan, keterbukaan,bersaing, adil/tidak diskriminatif dan akuntabel akan meningkatkan kepercayaanmasyarakat terhadap proses Pengadaan Barang/Jasa, karena hasilnya dapatdipertanggungjawabkan kepada masyarakat dari segi administrasi, teknis dankeuangan.a. Efisien, berarti Pengadaan Barang/Jasa harus diusahakan dengan

menggunakan dana dan daya yang minimum untuk mencapai kualitas dansasaran dalam waktu yang ditetapkan atau menggunakan dana yang telahditetapkan untuk mencapai hasil dan sasaran dengan kualitas yangmaksimum.

b. Efektif, berarti Pengadaan Barang/Jasa harus sesuai dengan kebutuhan dansasaran yang telah ditetapkan serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya.

c. Transparan, berarti semua ketentuan dan informasi mengenai Pengadaan

Barang/………

-4-

Barang/Jasa bersifat jelas dan dapat diketahui secara luas oleh PenyediaBarang/Jasa yang berminat serta oleh masyarakat pada umumnya.

d. Terbuka, berarti Pengadaan Barang/Jasa dapat diikuti oleh semua PenyediaBarang/Jasa yang memenuhi persyaratan/kriteria tertentu berdasarkanketentuan dan prosedur yang jelas.

e. Bersaing, berarti Pengadaan Barang/Jasa harus dilakukan melalui persainganyang sehat diantara sebanyak mungkin Penyedia Barang/Jasa yang setaradan memenuhi persyaratan, sehingga dapat diperoleh Barang/Jasa yangditawarkan secara kompetitif dan tidak ada intervensi yang menggangguterciptanya mekanisme pasar dalam Pengadaan Barang/Jasa.

f. Adil/tidak diskriminatif, berarti memberikan perlakuan yang sama bagi semuacalon Penyedia Barang/Jasa dan tidak mengarah untuk memberi keuntungankepada pihak tertentu, dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional.

g. Akuntabel, berarti harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang terkaitdengan Pengadaan Barang/Jasa sehingga dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 6Huruf a

Cukup jelasHuruf b

Cukup jelasHuruf c

Cukup jelasHuruf d

Cukup jelasHuruf e

Ketentuan ini dimaksudkan untuk menjamin perilaku konsisten dari para pihakdalam melaksanakan tugas, fungsi dan perannya. Oleh karena itu, para pihaktidak boleh memiliki/melakukan peran ganda atau terafiliasi.Yang dimaksud dengan peran ganda, misalnya:a. dalam suatu Badan Usaha, seorang anggota Direksi atau Dewan Komisaris

merangkap sebagai anggota Direksi atau Dewan Komisaris pada BadanUsaha lainnya yang menjadi peserta pada Pelelangan/Seleksi yang sama;

b. dalam Pekerjaan Konstruksi, konsultan perencana bertindak sebagaipelaksana pekerjaan atau konsultan pengawas pekerjaan yangdirencanakannya, kecuali dalam pelaksanaan Kontrak Terima Jadi (turnkey contract) dan Kontrak Pengadaan Pekerjaan Terintegrasi.Kontrak Pengadaan Pekerjaan Terintegrasi mencakup layanan jasaperencanaan, pelaksanaan, dan/atau pengawasan dengan memperhatikanbesaran pekerjaan atau biaya, penggunaan teknologi canggih serta risikobesar bagi para pihak ataupun kepentingan umum dalam 1 (satu)Pekerjaan Konstruksi, misalnya Kontrak Berbasis Kinerja (PerformanceBased Contract/PBC), Kontrak Rancang dan Bangun (Design and Build),Kontrak Rancang, Bangun dan Operasi (Engineering, Procurement andConstruction/EPC).

c. pengurus koperasi pegawai PDAM atau anak perusahaan padaBUMN/BUMD yang mengikuti Pengadaan Barang/Jasa dan bersaingdengan perusahaan lainnya, merangkap sebagai anggota Panitia/PejabatPengadaan atau pejabat yang berwenang menentukan pemenangPelelangan/Seleksi.

Yang dimaksud dengan afiliasi adalah keterkaitan hubungan, baik antarPenyedia Barang/Jasa, maupun antara Penyedia Barang/Jasa dengan PPKdan/atau anggota Panitia/Pejabat Pengadaan, antara lain meliputi:

a. hubungan………

-5-

a. hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai denganderajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;

b. PPK/Pejabat Pengadaan baik langsung maupun tidak langsungmengendalikan atau menjalankan perusahaan Penyedia Barang/Jasa;

c. hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan, baik langsungmaupun tidak langsung oleh pihak yang sama yaitu lebih dari 50% (limapuluh perseratus) pemegang saham dan/atau salah satu pengurusnyasama.

Huruf fCukup jelas

Huruf gCukup jelas

Huruf hCukup jelas

Pasal 7Ayat (1)

Cukup jelasAyat (2)

Cukup jelasAyat (3)

Tim pendukung adalah tim yang dibentuk oleh PPK untuk membantupelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.Tim pendukung antara lain terdiri atas Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan(PPTK), Direksi Lapangan, konsultan pengawas, tim Pelaksana Swakelola,dan lain-lain.

Pasal 8Ayat (1)

Cukup jelasAyat (2)

Huruf aYang dimaksud dengan tim teknis adalah tim yang dibentuk oleh Direksiyang ditetapkan kewenangannya oleh Direktur Utama untuk membantu PAdalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.Tim teknis antara lain terdiri atas tim uji coba, Panitia/pejabat penelitipelaksanaan Kontrak, dan lain-lain.

Huruf bCukup jelas

Pasal 9Ayat (1)

Huruf aAngka 1

Dalam menetapkan spesifikasi teknis tersebut, PPK memperhatikanspesifikasi teknis dalam Rencana Umum Pengadaan danmasukan/rekomendasi dari pengguna/ penerima akhir.

Angka 2Cukup jelas

Angka 3Cukup jelas

Huruf bCukup jelas

Huruf c

PPK……..

-6-

PPK menandatangani Kontrak berdasarkan pendelegasian wewenang dariUnsur Direksi Yang Ditetapkan Kewenangannya Oleh Direktur Utama .

Huruf dCukup jelas

Huruf eCukup jelas

Huruf fCukup jelas

Huruf gCukup jelas

Huruf hCukup jelas

Huruf iCukup jelas.

Ayat (2)Huruf a

Angka 1Dalam melakukan pengkajian ulang paket pekerjaan dapat terjadiperubahan total nilai paket pekerjaan maupun Harga Satuan.

Angka 2Cukup jelas

Huruf bTugas pokok dan kewenangan serta persyaratan tim pendukung ditetapkanoleh PPK.

Huruf cYang dimaksud dengan tim pemberi penjelasan teknis (aanwijzer) adalahtim yang mempunyai kemampuan untuk memberikan masukan danpenjelasan teknis tentang spesifikasi Barang/Jasa pada rapat penjelasan.

Huruf dCukup jelas

Pasal 10Ayat (1)

Cukup jelasAyat (2)

Huruf aCukup jelas

Huruf bCukup jelas

Huruf cCukup jelas

Huruf dCukup jelas

Huruf eCukup jelas

Huruf fYang dimaksud pengelola keuangan disini yaitu bendahara/verifikator/Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar.

Huruf gCukup jelas

Ayat (3)Cukup jelas

Pasal 11 ……….

-7-

Pasal 11Cukup jelas

Pasal 12Ayat (1)

Cukup jelasAyat (2)

Jumlah Panitia disesuaikan dengan rentang kendali dan kebutuhan.Panitia dapat dibentuk sesuai dengan kebutuhan PDAM dalam mengelolaPengadaan Barang/Jasa.

Pasal 13Cukup jelas

Pasal 14Cukup jelas

Pasal 15Ayat (1)

Huruf aCukup jelas

Huruf bCukup jelas

Huruf cCukup jelas

Huruf dCukup jelas

Huruf eCukup jelas

Huruf fCukup jelas

Ayat (2)Huruf a

Cukup jelasHuruf b

Cukup jelasHuruf c

Cukup jelasHuruf d

Sebelum PDAM memiliki LPSE maka dapat menyampaikan melalui LPSEterdekat.

Huruf eCukup jelas

Huruf fCukup jelas

Huruf gAngka 1

Cukup jelasAngka 2

Dalam hal penetapan Penyedia Barang/Jasa tidak disetujui oleh PPKkarena suatu alasan penting, Panitia bersama-sama dengan PPKmengajukan masalah perbedaan pendapat tersebut kepada UnsurDireksi Yang Ditetapkan Kewenangannya Oleh Direktur Utama untukmendapat pertimbangan dan keputusan akhir.

Angka 3 ………….

-8-

Angka 3Cukup jelas

Angka 4Cukup jelas

Huruf hAngka 1

Dalam hal penetapan Penyedia Barang/Jasa tidak disetujui oleh PPKkarena suatu alasan penting, Pejabat Pengadaan bersama-samadengan PPK mengajukan masalah perbedaan pendapat tersebutkepada Unsur Direksi Yang Ditetapkan Kewenangannya Oleh DirekturUtama untuk mendapat pertimbangan dan keputusan akhir.

Angka 2Cukup jelas

Huruf iCukup jelas

Huruf jCukup jelas

Ayat (3)Huruf a

Cukup jelasHuruf b

Perubahan spesifikasi pekerjaan diusulkan berdasarkan berita acarapemberian penjelasan.

Ayat (4)Anggota Panitia yang berasal dari instansi lain adalah anggota Panitia yangdiangkat dari instansi di luar PDAM karena PDAM tidak mempunyai cukuppegawai yang memenuhi syarat.

Ayat (5)Tenaga ahli tidak ikut terlibat dalam penentuan pemenang PenyediaBarang/Jasa.

Ayat (6)Huruf a

Cukup jelas.Huruf b

Yang dimaksud pengelola keuangan yaitu bendahara/ verifikator/PejabatPenandatangan Surat Perintah Membayar.

Huruf cCukup jelas.

Pasal 16Ayat (1)

Cukup jelasAyat (2)

Cukup jelasAyat (3)

Cukup jelas.Ayat (4)

Huruf aKetentuan dalam Kontrak mencakup kesesuaian jenis, spesifikasi teknis,jumlah, waktu, tempat, fungsi dan/atau ketentuan lainnya.

Huruf bCukup jelas.

Huruf cCukup jelas.

Ayat (5) …………

-9-

Ayat (5)Cukup jelas

Ayat (6)Cukup jelas

Ayat (7)Cukup jelas

Pasal 17Ayat (1)

Huruf aYang dimaksud dengan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan usaha/kegiatan sebagai PenyediaBarang/Jasa, antara lain peraturan perundang-undangan dibidangpekerjaan konstruksi, perdagangan, kesehatan, perhubungan,perindustrian, migas dan pariwisata.

Huruf bCukup jelas

Huruf cCukup jelas

Huruf dCukup jelas

Huruf eCukup jelas

Huruf fCukup jelas

Huruf gCukup jelas

Huruf hCukup jelas

Huruf iYang dimaksud dengan Sisa Kemampuan Paket (SKP) adalah sisapekerjaan yang dapat dikerjakan oleh Penyedia Pekerjaan Konstruksidalam waktu yang bersamaan.

Huruf jUntuk memastikan suatu badan usaha tidak dalam keadaan pailit,Panitia/Pejabat Pengadaan mencari informasi dengan cara antara lainmenghubungi instansi terkait.Untuk mempercepat kerja Panitia/Pejabat Pengadaan, Penyedia Barang/Jasa cukup membuat pernyataan, misalnya bahwa Penyedia Barang/Jasatidak dalam keadaan pailit atau kegiatan usahanya tidak sedangdihentikan/direksi untuk dan atas nama perusahaan tidak sedang dalammenjalani sanksi pidana.Dengan demikian, surat keterangan tidak pailit tidak perlu dimintakankepada seluruh peserta pemilihan, melainkan hanya dikenakan kepadapemenang Pelelangan/Seleksi.

Huruf kPersyaratan pemenuhan kewajiban pajak tahun terakhir denganpenyampaian SPT Tahunan dan SPT Masa dapat diganti oleh PenyediaBarang/Jasa dengan penyampaian Surat Keterangan Fiskal (SKF) yangdikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak.

Huruf lCukup jelas

Huruf mYang dimaksud Daftar Hitam adalah daftar yang memuat identitas

Penyedia…………

-10-

Penyedia Barang/Jasa yang dikenakan sanksi oleh PDAM.Huruf n

Cukup jelasHuruf o

Pakta Integritas disampaikan bersamaan pada saat pemasukan DokumenKualifikasi untuk sistem prakualifikasi atau bersamaan dengan pemasukanDokumen Penawaran pada sistem pascakualifikasi.

Ayat (2)Cukup jelas

Ayat (3)Cukup jelas

Ayat (4)Yang dimaksud dengan pertentangan kepentingan antara lain:a. Penyedia Barang/Jasa yang telah ditunjuk sebagai konsultan perencana

menjadi Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi atau menjadi konsultanpengawas untuk pekerjaan fisik yang direncanakannya, kecuali dalampelaksanaan Kontrak Terima Jadi (turn key contract) dan KontrakPengadaan Pekerjaan Terintegrasi.

b. Penyedia Barang/Jasa yang telah ditunjuk sebagai konsultan pengawasmenjadi Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi untuk pekerjaan fisik yangdiawasi, kecuali dalam pelaksanaan Kontrak Terima Jadi (turn keycontract) dan Kontrak Pengadaan Pekerjaan Terintegrasi.

Ayat (5)Cukup jelas

Pasal 18Ayat (1)

Huruf aNilai Pengalaman Tertinggi (NPt) adalah nilai Kontrak tertinggi yang pernahdilakukan oleh Penyedia Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya padasubbidang yang sejenis.

Huruf bKD untuk Pengadaan Jasa Lainnya menjadi persyaratan Penyedia JasaLainnya bilamana diperlukan.

Ayat (2)Cukup jelas

Ayat (3)Cukup jelas

Ayat (4)Cukup jelas

Pasal 19Cukup jelas

Pasal 20Ayat (1)

Cukup jelasAyat (2)

Huruf aCukup jelas

Huruf bCukup jelas

Huruf cAngka 1

Cukup………

-11-

Cukup jelasAngka 2

Unsur Direksi Yang Ditetapkan Kewenangannya Oleh Direktur Utamamenetapkan cara Pengadaan Barang/Jasa yang sesuai, baik melaluiSwakelola maupun Penyedia Barang/Jasa. Dalam hal Swakelola, salahsatu kebijakan yang ditetapkan oleh Unsur Direksi Yang DitetapkanKewenangannya Oleh Direktur Utama adalah mengalokasikan anggaranyang akan dilaksanakan oleh Kelompok Masyarakat PelaksanaSwakelola.

Angka 3Cukup jelas

Huruf dCukup jelas

Ayat (3)Huruf a

Uraian kegiatan dalam KAK meliputi latar belakang, maksud dan tujuan,sumber pendanaan, serta jumlah tenaga yang diperlukan.

Huruf bWaktu pelaksanaan yang dimuat dalam KAK, termasuk pula penjelasanmengenai kapan Barang/Jasa tersebut harus tersedia pada lokasikegiatan/sub kegiatan terkait.

Huruf cSpesifikasi teknis perlu dirinci lebih lanjut oleh PPK sebelum melaksanakanPengadaan.

Huruf dKomponen biaya pelaksanaan pemilihan Penyedia Barang/Jasa harusdisediakan dalam anggaran.

Pasal 21Ayat (1)

Cukup jelasAyat (2)

Huruf aCukup jelas

Huruf bCukup jelas

Huruf cCukup jelas

Huruf dYang dimaksud biaya lainnya misalnya biaya survei lapangan, biaya surveiharga, biaya rapat, biaya pendapat ahli hukum Kontrak profesional danbiaya lain-lainnya.

Ayat (3)Cukup jelas

Pasal 22Cukup jelas

Pasal 23Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2) ……….

-12-

Ayat (2)Cukup jelas

Ayat (3)Portal Pengadaan PDAM adalah www.pdammenangmataram.com.Portal Pengadaan Nasional adalah www.inaproc.lkpp.go.id.

Ayat (4)Cukup jelas

Pasal 24Ayat (1)

Cukup jelasAyat (2)

Huruf aCukup jelas

Huruf bYang dimaksud dengan partisipasi langsung masyarakat setempat antaralain pekerjaan pemeliharaan saluran irigasi tersier, pemeliharaanhutan/tanah ulayat, pemeliharaan saluran/jalan desa.

Huruf cPekerjaan yang tidak diminati oleh Penyedia Barang/Jasa sepertipekerjaan di daerah berbahaya (wilayah konflik).

Huruf dCukup jelas

Huruf eCukup jelas

Huruf fCukup jelas

Huruf gYang dimaksud dengan pemrosesan data antara lain pekerjaan untukkeperluan sensus dan statistik.

Huruf hYang dimaksud dengan pekerjaan yang bersifat rahasia adalah pekerjaanyang berkaitan dengan kepentingan negara yang tidak boleh diketahui dandimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak berhak, antara lain pembuatansoal-soal ujian negara.

Huruf iCukup jelas

Huruf jCukup jelas

Ayat (3)Cukup jelas

Ayat (4)Huruf a

Cukup jelasHuruf b

Instansi Pemerintah lain yang dapat melaksanakan Swakelola dapatbersifat swadana maupun non-swadana.

Huruf cYang dimaksud dengan Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelolaadalah kelompok masyarakat yang melaksanakan PengadaanBarang/Jasa.

Ayat (5)

Cukup……..

www.pdammenangmataram.com

www.inaproc.lkpp.go.id

-13-

Cukup jelasPasal 25

Ayat (1)Huruf a

Cukup jelasHuruf b

Yang dimaksud dengan tenaga ahli adalah konsultan.Ayat (2)

Cukup jelasAyat (3)

Huruf aCukup jelas

Huruf bCukup jelas

Ayat (4)Huruf a

Cukup jelasHuruf b

Cukup jelasHuruf c

Cukup jelasPasal 26

Cukup jelasPasal 27

Huruf aCukup jelas

Huruf bCukup jelas

Huruf cPembayaran secara berkala dapat dilakukan secara harian, mingguan,bulanan sesuai dengan kesepakatan kerja. Pembayaran dengan upahborongan dilakukan tanpa menggunakan daftar hadir sesuai dengankesepakatan kerja.

Huruf dCukup jelas

Huruf eCukup jelas

Huruf fCukup jelas

Huruf gCukup jelas

Huruf hCukup jelas

Huruf iCukup jelas

Huruf jCukup jelas

Pasal 28Huruf a

Kontrak antara PPK dengan pelaksana Swakelola pada Instansi PemerintahLain Pelaksana Swakelola dapat didahului dengan Nota Kesepahaman antaraPDAM dengan Instansi Pemerintah Lain Pelaksana Swakelola.

Huruf b

Cukup…………

-14-

Cukup jelasHuruf c

Cukup jelasHuruf d

Cukup jelasHuruf e

Cukup jelasHuruf f

Cukup jelasHuruf g

Cukup jelasHuruf h

Cukup jelasHuruf i

Cukup jelas

Pasal 29Huruf a

Kontrak antara PPK dengan Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakeloladapat didahului dengan Nota Kesepahaman antara PDAM dengan KelompokMasyarakat Pelaksana Swakelola.

Huruf bCukup jelas

Huruf cYang dimaksud pekerjaan rehabilitasi, renovasi dan konstruksi sederhanaantara lain pengecatan, pembuatan/pengerasan jalan lingkungan.

Huruf dBangunan baru yang tidak sederhana antara lain konstruksi bangunan gedungyang melebihi 1 (satu) lantai.

Huruf eCukup jelas

Huruf fCukup jelas

Huruf gCukup jelas

Huruf hCukup jelas

Huruf iCukup jelas

Pasal 30Cukup jelas.


Pasal 32Ayat (1)

Huruf aDalam melakukan pengkajian ulang paket pekerjaan dapat terjadiperubahan nilai total paket pekerjaan maupun Harga Satuan.

Huruf bCukup jelas.

Ayat (2)

Cukup……….

-15-



Cukup jelas.

Pasal 33Ayat (1)


Huruf aCukup jelas.

Huruf bCukup jelas.

Huruf cCukup jelas.

Huruf dKontes digunakan untuk Pengadaan Barang dan Sayembara untukpengadaan Jasa Lainnya.

Ayat (3)Cukup jelas.


Pasal 34Ayat (1)



Apabila dipandang perlu, Panitia dapat menambah media pengumumanantara lain dengan media cetak, radio, televisi dan mengundang PenyediaBarang/Jasa yang dianggap mampu.



Pasal 36Ayat (1)




Huruf aTermasuk dalam penanganan darurat adalah tindakan darurat untukpencegahan bencana dan/atau kerusakan infrastruktur yang apabila tidaksegera dilaksanakan dipastikan dapat membahayakan keselamatanmasyarakat.

Huruf bCukup jelas

Huruf cCukup jelas

Huruf d ………..

-16-

Huruf dYang dimaksud dengan “pelelangan untuk mendapatkan izin” antara lainproses penunjukan satu pengelola iklan disatu wilayah/tempat.

Ayat (5)Huruf a

Cukup jelasHuruf b

Yang dimaksud dengan unforeseen condition adalah kondisi yang tidakterduga yang harus segera diatasi dalam pelaksanaan konstruksibangunan. Misalnya penambahan jumlah atau panjang tiang pancangakibat kondisi tanah yang tidak terduga sebelumnya; atau diperlukanperbaikan tanah (soil treatment) yang cukup besar untuk landas pacu(runway) yang sedang dibangun.Pekerjaan atas bagian-bagian konstruksi yang bukan merupakan satukesatuan konstruksi bangunan atau yang dapat diselesaikan dengandesain ulang tidak termasuk dalam kategori unforeseen condition. Contoh :antara pondasi jembatan (abuttment) dengan bangunan atas jembatan(girder, truss, dsb).

Huruf cCukup jelas.

Huruf dCukup jelas.

Huruf ePublikasi harga antara lain dalam Portal Pengadaan Nasional dan dalamwebsite masing-masing Penyedia Barang/Jasa.

Huruf fCukup jelas.

Huruf gPenyesuaian harga yang dapat dipertanggungjawabkan maksudnya sesuaidengan perhitungan inflasi/deflasi.

Pasal 37Ayat (1)

Huruf aYang dimaksud dengan kebutuhan operasional PDAM adalah kebutuhanrutin PDAM dan tidak menambah aset atau kekayaan PDAM.

Huruf bCukup jelas

Huruf cCukup jelas

Huruf dCukup jelas

Ayat (2)Cukup jelas

Ayat (3)Cukup jelas

Ayat (4)Cukup jelas

Pasal 38Ayat (1)


Cukup jelas.

Ayat (3) ………..

-17-


Ayat (4)Cukup jelas

Ayat (5)Yang dimaksud dengan tim yang ahli dibidangnya adalah personil yangmempunyai keahlian atau kemampuan dalam bidang yang sesuai denganBarang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang akan diadakan.Tim ahli dapat berasal dari Pegawai PDAM maupun diluar Pegawai PDAM.



Pasal 40Ayat (1)


Dalam hal diperlukan, Panitia dapat menambah media pengumuman antaralain dengan media cetak, radio, televisi dan mengundang PenyediaBarang/Jasa yang dianggap mampu.



Pasal 42Ayat (1)


Huruf aPengadaan Penyedia Jasa Konsultansi penanggulangan bencana alamdengan Penunjukan Langsung dapat dilakukan terhadap Penyedia JasaKonsultansi yang sedang melaksanakan Kontrak pekerjaan sejenisterdekat dan/atau yang dinilai mempunyai kemampuan, peralatan, tenagayang cukup serta kinerja baik.

Huruf bCukup jelas

Huruf cCukup jelas.

Huruf dCukup jelas.



Pasal 44Ayat (1)


Cukup………

-18-



Yang dimaksud dengan tim yang ahli dibidangnya adalah personil yangmempunyai keahlian atau kemampuan dalam bidang yang sesuai denganJasa Konsultansi yang akan diadakan.Tim ahli dapat berasal dari Pegawai Negeri maupun non Pegawai Negeri.


Pasal 45Ayat (1)


Huruf aMetode satu sampul adalah penyampaian dokumen penawaran yang terdiridari persyaratan administrasi, teknis dan penawaran harga yangdimasukan ke dalam 1 (satu) sampul tertutup kepada Panitia/ PejabatPengadaan.

Huruf bMetode dua sampul adalah penyampaian dokumen penawaran yangpersyaratan administrasi dan teknis dimasukkan dalam sampul tertutup I,sedangkan harga penawaran dimasukkan dalam sampul tertutup II,selanjutnya sampul I dan sampul II dimasukkan ke dalam 1 (satu) sampul(sampul penutup) dan disampaikan kepada Panitia.

Huruf cMetode dua tahap adalah penyampaian dokumen penawaran yangpersyaratan administrasi dan teknis dimasukkan dalam sampul tertutup I,sedangkan harga penawaran dimasukkan dalam sampul tertutup II, yangpenyampaiannya dilakukan dalam 2 (dua) tahap secara terpisah dan dalamwaktu yang berbeda.

Ayat (3)Huruf a

Cukup jelasHuruf b

Pengadaan Jasa Konsultansi sederhana misalnya pekerjaan perencanaanbangunan sederhana, pekerjaan pengawasan bangunan sederhana danpengadaan jasa penasehatan perorangan.

Huruf cMetode satu sampul dapat digunakan untuk pemilihan PenyediaBarang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya, misalnya pengadaan mobil,sepeda motor dan pembangunan gedung.



Ayat (6)Contoh Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yangmenggunakan metode pemasukan penawaran dua tahap antara lain untukpengadaan pesawat terbang, pembangunan pembangkit tenaga listrik,perancangan jembatan bentang lebar dan penyelenggaran acara (eventorganizer) pameran berskala internasional.

Pasal 46 ………..

-19-

Pasal 46Ayat (1)

Huruf aSistem gugur merupakan evaluasi penilaian penawaran dengan caramemeriksa dan membandingkan Dokumen Penawaran terhadappemenuhan persyaratan yang telah ditetapkan dalam Dokumen PemilihanPenyedia Barang/Jasa dengan urutan proses evaluasi dimulai daripenilaian persyaratan administrasi, persyaratan teknis dan kewajaranharga. Terhadap Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnyayang tidak lulus penilaian pada setiap tahapan dinyatakan gugur.

Huruf bSistem nilai merupakan evaluasi penilaian penawaran dengan caramemberikan nilai angka tertentu pada setiap unsur yang dinilai,berdasarkan kriteria dan bobot yang telah ditetapkan dalam dokumenpemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya, kemudianmembandingkan jumlah perolehan nilai dari para peserta.Evaluasi penawaran sistem nilai digunakan dengan memperhitungkankeunggulan teknis sepadan dengan harganya mengingat penawaran hargasangat dipengaruhi kualitas teknis.

Huruf cSistem penilaian biaya selama umur ekonomis merupakan evaluasipenilaian penawaran dengan cara memberikan nilai pada unsur-unsurteknis dan harga yang dinilai menurut umur ekonomis barang yangditawarkan berdasarkan kriteria dan nilai yang ditetapkan dalam dokumenpemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya, kemudiannilai unsur-unsur tersebut dikonversikan ke dalam satuan mata uangtertentu, dan dibandingkan dengan jumlah nilai dari setiap penawaranpeserta dengan penawaran peserta lainnya.

Ayat (2)Cukup jelas

Ayat (3)Cukup jelas

Ayat (4)Cukup jelas

Ayat (5)Cukup jelas

Pasal 47Ayat (1)

Huruf aMetode evaluasi berdasarkan kualitas adalah evaluasi penawaranberdasarkan kualitas penawaran teknis terbaik, dilanjutkan denganklarifikasi dan negosiasi teknis serta biaya.

Huruf bMetode evaluasi berdasarkan kualitas dan biaya adalah evaluasipenawaran berdasarkan nilai kombinasi terbaik penawaran teknis danbiaya terkoreksi dilanjutkan dengan klarifikasi dan negosiasi teknis sertabiaya.

Huruf cMetode evaluasi berdasarkan Pagu Anggaran adalah evaluasi penawaranberdasarkan kualitas penawaran teknis terbaik dari peserta yangpenawaran biaya terkoreksinya lebih kecil atau sama dengan PaguAnggaran, dilanjutkan dengan klarifikasi dan negosiasi teknis serta biaya.

Huruf d

Metode……….

-20-

Metode evaluasi biaya terendah adalah evaluasi Pengadaan JasaKonsultansi berdasarkan penawaran biaya terkoreksinya terendah darikonsultan yang nilai penawaran teknisnya diatas ambang bataspersyaratan teknis yang telah ditentukan, dilanjutkan dengan klarifikasi dannegosiasi teknis serta biaya.

Ayat (2)Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi dengan evaluasi berdasarkan kualitascontohnya adalah Jasa Konsultansi yang bersifat kajian makro (masterplan,roadmap), penasihatan (advisory), perencanaan dan pengawasan pekerjaankompleks, seperti desain pembuatan pembangkit tenaga listrik, perencanaanterowongan di bawah laut dan desain pembangunan bandar udarainternasional.

Ayat (3)Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi dengan evaluasi berdasarkan kualitasdan biaya, contohnya adalah desain jaringan irigasi primer, desain jalan, studikelayakan, konsultansi manajemen dan supervisi bangunan non-gedung.

Ayat (4)Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi dengan evaluasi berdasarkan PaguAnggaran, contohnya adalah pekerjaan desain dan supervisi bangunangedung serta pekerjaan survei dan pemetaan skala kecil.

Huruf aCukup jelas.

Huruf bPekerjaan yang dapat dirinci dgn tepat dalam ayat ini meliputi perincianyang jelas mengenai waktu penugasan, kebutuhan tenaga ahli dan inputlainnya.

Huruf cCukup jelas

Ayat (5)Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi dengan evaluasi berdasarkan biayaterendah, contohnya adalah desain dan/atau supervisi bangunan sederhanadan pengukuran skala kecil.

Ayat (6)Cukup jelas

Ayat (7)Cukup jelas

Pasal 48Cukup jelas

Pasal 49Ayat (1)

Pengadaan Barang/Jasa yang dapat dilaksanakan dengan Kontrak Lumpsum,antara lain:1. pengadaan kendaraan bermotor;2. pengadaan patung;3. konstruksi bangunan sederhana, seperti ruang kelas;4. pembuatan aplikasi komputer.

Ayat (2)Cukup jelas

Ayat (3)Untuk pekerjaan yang sebagian bisa mempergunakan Lumpsum kemudianuntuk bagian yang lain harus menggunakan Harga Satuan, misalnyapengadaan bangunan yang menggunakan pondasi pancang (bangunan atasmenggunakan Lumpsum, pondasi mempergunakan Harga Satuan).

Ayat (4) ………..

-21-

Ayat (4)Kontrak Persentase digunakan untuk pekerjaan yang sudah memiliki acuanpersentase, misalnya perencanaan dan pengawasan pembangunan gedungpemerintah, advokat, konsultan penilai.

Ayat (5)Kontrak Terima Jadi digunakan untuk membeli suatu barang atau instalasi jadiyang hanya diperlukan sekali saja, dan tidak mengutamakan kepentinganuntuk alih (transfer) teknologi selanjutnya.

Pasal 50Ayat (1)

Cukup jelasAyat (2)

Cukup jelas

Pasal 51Ayat (1)

Cukup jelasAyat (2)

Kontrak Pengadaan Bersama diadakan dalam rangka pelaksanaanPengadaan Barang/Jasa yang sumber pendanaannya berasal dari beberapabeberapa PPK dengan sumber dana yang berbeda (APBN-APBN, APBD-APBD, APBN-APBD).Penjelasan mengenai tanggung jawab dan pembagian beban anggaran diaturdalam Kontrak sesuai dengan karakteristik pekerjaan.Kontrak Pengadaan Bersama dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensipelaksanaan maupun anggaran, contohnya adalah pengadaan ATK, peralatankantor, komputer.

Ayat (3)Pengadaan Barang/Jasa dengan Kontrak Payung antara lain dilakukan untukpengadaan alat tulis kantor (ATK), pekerjaan pengadaan kendaraan dinas,jasa boga, jasa layanan perjalanan (travel agent) dan pekerjaan/jasa lain yangsejenis.

Ayat (4)Cukup jelas

Pasal 52Ayat (1)

Cukup jelasAyat (2)

Model Kontrak Pengadaan Pekerjaan Terintegrasi antara lain dapatberbentuk:1. Kontrak berbasis kinerja (Performance Based Contract) merupakan

Kontrak Pengadaan Barang/Jasa atas dicapainya suatu tingkat pelayanantertentu yang bisa merupakan penggabungan paket pekerjaan yangbiasanya dilakukan terpisah.

2. Kontrak Rancang dan Bangun (Design & Build) merupakan KontrakPengadaan yang meliputi desain dan pembangunan.

3. Kontrak Rancang Bangun Konstruksi (Engineering ProcurementConstruction/ EPC) merupakan Kontrak pengadaan yang meliputi desain,pengadaan, dan konstruksi.

4. Kontrak Rancang-Bangun-Operasi- Pemeliharaan (Design-Build-Operate-Maintain) merupakan Kontrak pengadaan yang meliputi desain,pembangunan, pengoperasian dan pemeliharaan.

5. Kontrak……………

-22-

5. Kontrak Jasa Pelayanan (Service Contract) merupakan KontrakPengadaan untuk melayani kebutuhan layanan tertentu.

6. Kontrak Pengelolaan Aset merupakan Kontrak untuk pengelolaan asetsehingga aset yang dimiliki dapat dimanfaatkan secara optimal.

7. Kontrak Operasi dan Pemeliharaan merupakan Kontrak pengadaan yangmeliputi pengoperasian dan pemeliharaan atas suatu aset yang dimiliki.



Pasal 55Cukup jelas

Pasal 56Cukup jelas

Pasal 57Cukup jelas

Pasal 58Ayat (1)

Huruf aPengumuman untuk Pelelangan Terbatas harus mencantumkan namacalon Penyedia Barang/Jasa yang dianggap mampu.

Huruf bCukup jelas

Huruf cCukup jelas

Huruf dCukup jelas

Huruf eCukup jelas

Huruf fCukup jelas

Huruf gCukup jelas

Huruf hCukup jelas

Huruf iCukup jelas

Huruf jCukup jelas

Huruf kCukup jelas

Huruf lCukup jelas

Ayat (2)Cukup jelas

Ayat (3)Cukup jelas

Pasal 59Cukup jelas

Pasal 60Cukup jelas

Pasal 61………..

-23-

Pasal 61Cukup jelas

Pasal 62Ayat (1)

Huruf aDokumen Kualifikasi merupakan dokumen yang ditetapkan olehPanitia/Pejabat Pengadaan sebagai dasar penilaian kompetensi,kemampuan usaha dan pemenuhan persyaratan tertentu lainnya dariPenyedia Barang/Jasa.

Huruf bYang dimaksud dengan Dokumen Pemilihan adalah dokumen yangditetapkan oleh Panitia/Pejabat Pengadaan yang memuat ketentuanpelaksanaan Penyedia Barang/Jasa.



Ayat (4)Huruf a

Cukup jelas.Huruf b

Angka 1Cukup jelas.

Angka 2Cukup jelas.

Angka 3Cukup jelas.

Angka 4Cukup jelas.

Angka 5Yang dimaksud dengan dokumen lainnya, antara lain Surat Jaminan,Berita Acara Addendum, Berita Acara Pemberian Penjelasan.

Huruf cCukup jelas.

Pasal 63Ayat (1)

Dalam menyusun rancangan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa, PPK dapatmenerima masukan dari Panitia/Pejabat Pengadaan.



Pasal 64Ayat (1)



Yang dimaksud dengan nilai total HPS adalah hasil perhitungan seluruhvolume pekerjaan dikalikan dengan Harga Satuan ditambah dengan seluruhbeban pajak dan keuntungan. Rincian Harga Satuan dalam perhitungan HPSbersifat rahasia.

Ayat (4)Cukup……..

-24-


Huruf aCukup jelas.

Huruf bBatas tertinggi penawaran tersebut termasuk biaya overhead yang meliputiantara lain biaya keselamatan dan kesehatan kerja, keuntungan dan bebanpajak.

Huruf cCukup jelas.

Ayat (6)Cukup jelas

Ayat (7)Huruf a

Cukup jelasHuruf b

Cukup jelasHuruf c

Cukup jelasHuruf d

Cukup jelasHuruf e

Cukup jelasHuruf f

Cukup jelasHuruf g

Cukup jelasHuruf h

Norma indeks merupakan rentang nilai harga terendah dan harga tertinggidari suatu Barang/Jasa yang diterbitkan oleh instansi teknis terkait atauPemerintah Daerah setempat.

Huruf iCukup jelas

Ayat (8)Contoh keuntungan dan biaya overhead yang wajar untuk PekerjaanKonstruksi maksimal 15% (lima belas perseratus).

Pasal 65Ayat (1)

Cukup jelasAyat (2)

Terhadap Pengadaan Jasa Konsultansi tidak diperlukan Jaminan Penawaran,Jaminan Pelaksanaan dan Jaminan Pemeliharaan. Terhadap PengadaanBarang tidak diperlukan Jaminan Pemeliharaan namun harus memberikanSertifikat Garansi.

Ayat (3)Cukup jelas

Ayat (4)Cukup jelas

Ayat (5)Cukup jelas

Ayat (6)Cukup jelas

Ayat (7)Cukup jelas

Pasal 66…………..

-25-

Pasal 66Cukup jelas

Pasal 67Cukup jelas

Pasal 68Cukup jelas

Pasal 69Cukup jelas

Pasal 70Cukup jelas

Pasal 71Ayat (1)

Cukup jelasAyat (2)

Catatan mengenai pelaksanaan Pelelangan/Seleksi setelah RKAP disetujuioleh Dewan Pengawas namun belum disahkan oleh Bupati dan Walikota,misalnya “Pengumuman ini mendahului persetujuan RKAP Tahun Anggaran(sebutkan Tahun Anggaran) sehingga apabila dana dalam dokumen anggaranyang telah disahkan tidak tersedia atau tidak cukup tersedia, makaPengadaan Barang/Jasa dapat dibatalkan dan Penyedia Barang/Jasa tidakdapat menuntut ganti rugi dalam bentuk apapun”.

Ayat (3)Dalam hal diperlukan, pengumuman Pelelangan/Seleksi dapat diperluas olehPDAM melalui surat kabar, baik surat kabar nasional maupun surat kabarprovinsi.

Ayat (4)Cukup jelas

Pasal 72Cukup jelas

Pasal 73Ayat (1)

Cukup jelasAyat (2)

Cukup jelasAyat (3)

Yang dimaksud dengan prakualifikasi massal untuk Pengadaan Barang/Jasadalam kurun waktu tertentu adalah pelaksanaan prakualifikasi yang dilakukansekaligus kepada seluruh calon Penyedia Barang/Jasa yang mendaftardengan menerbitkan tanda daftar lulus prakualifikasi atau sejenis yang berlakupada kurun waktu tertentu, misalnya 1 (satu) Tahun Anggaran dan hanyaberlaku di PDAM.

Pasal 74Cukup jelas

Pasal 75Cukup jelas

Pasal 76Ayat (1)

Pemasukan Dokumen Penawaran dapat dilakukan melalui pos/jasapengiriman atau dimasukkan langsung ke kotak yang disediakan olehPanitia/Pejabat Pengadaan.

Ayat (2) ……………..

-26-

Ayat (2)Cukup jelas

Ayat (3)Cukup jelas

Pasal 77Ayat (1)

Cukup jelasAyat (2)

Tindakan post bidding yaitu tindakan mengubah, menambah, menggantidan/atau mengurangi Dokumen Pengadaan dan/atau Dokumen Penawaransetelah batas akhir pemasukan penawaran.

Pasal 78Cukup jelas

Pasal 79Ayat (1)

Huruf aYang dimaksud dengan penyimpangan terhadap ketentuan dan proseduradalah:a. tidak memenuhi persyaratan; danb. tidak mengikuti prosedur tata urut proses.

Huruf bYang dimaksud rekayasa tertentu adalah upaya yang dilakukan sehinggadapat mengakibatkan persaingan tidak sehat, misalkan:a. penyusunan spesifikasi yang mengarah kepada produk tertentu, kecuali

untuk suku cadang;b. kriteria penilaian evaluasi yang tidak rinci (detail) sehingga dapat

mengakibatkan penilaian yang tidak adil dan transparan; danc. penambahan persyaratan lainnya yang diluar ketentuan yang diatur

dalam Peraturan Direksi ini.Huruf c

Yang dimaksud dengan adanya penyalahgunaan wewenang adalahtindakan yang sengaja dilakukan diluar kewenangan terkait prosespengadaan. Yang dimaksud dengan pejabat berwenang lainnya adalahDirektur Utama, Unsur Direksi Yang Ditetapkan Kewenangannya OlehDirektur Utama, PPK, Tim Pendukung, dan Tim Teknis.

Ayat (2)Cukup jelas

Ayat (3)Cukup jelas

Pasal 80Ayat (1)

Cukup jelasAyat (2)

Cukup jelasAyat (3)

Cukup jelasAyat (4)

Cukup jelasAyat (5)

Saran, pendapat dan rekomendasi penyelesaian Sanggahan Banding dariLKPP ditembuskan kepada pihak terkait.

Ayat (6) ………….

-27-

Ayat (6)Direktur Utama dalam memberikan tanggapan atas Sanggahan Bandingdapat meminta saran dan pendapat dari SPI atau unit kerja yang tidakmenimbulkan pertentangan kepentingan.

Ayat (7)Cukup jelas

Ayat (8)Cukup jelas

Ayat (9)Cukup jelas

Ayat (10)Cukup jelas

Pasal 81Ayat (1)

Cukup jelasAyat (2)

Apabila Seleksi Umum yang gagal karena tidak ada peserta yang memenuhipersyaratan teknis maka dapat dilakukan hal-hal sebagai berikut:a. perbaikan KAK dan Dokumen Pengadaan;b. mengumumkan kembali Pengadaan Jasa Konsultansi; dan/atauc. melakukan kembali prakualifikasi dan menyusun kembali daftar pendek

konsultan.Apabila Seleksi Umum yang gagal karena tidak ada peserta yangmenyetujui/menyepakati klarifikasi dan negosiasi teknis dan harga, dapatdilakukan hal-hal sebagai berikut:

a. mengumumkan kembali Pengadaan Jasa Konsultansi; danb. melakukan kembali prakualifikasi dan menyusun daftar pendek konsultan

dengan tidak mengikutsertakan konsultan yang telah masuk dalam daftarpendek konsultan sebelumnya.

Ayat (3)Cukup jelas

Ayat (4)Cukup jelas




Pasal 84Ayat (1)


Cukup jelasAyat (3)

Jaminan Pelaksanaan diserahkan hanya untuk Pengadaan Barang/Jasa yangmensyaratkan perlunya penyerahan Jaminan Pelaksanaan.

Ayat (4)Cukup jelas

Ayat (5)Cukup jelas

Ayat (6) ………..

-28-

Ayat (6)Cukup jelas

Pasal 85Ayat (1)

Cukup jelasAyat (2)

Cukup jelasAyat (3)

Cukup jelasAyat (4)

Cukup jelasAyat (5)

Masalah administrasi yang dimaksud dalam ayat ini antara lain pergantianPPK, perubahan rekening penerima.

Pasal 86Cukup jelas

Pasal 87Ayat (1)

Cukup jelasAyat (2)

Cukup jelasAyat (3)

Cukup jelasAyat (4)

Pembayaran bulanan/termin dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasangmaksudnya adalah bahwa pembayaran tidak perlu memperhitungkan bahan-bahan yang ada di lapangan.

Ayat (5)Cukup jelas

Pasal 88Cukup jelas

Pasal 89Ayat (1)

Cukup jelasAyat (2)

Huruf aYang termasuk bencana alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami,gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.

Huruf bYang termasuk bencana non alam antara lain berupa gagal teknologi,epidemi dan wabah penyakit.

Huruf cYang termasuk bencana sosial antara lain konflik sosial antar kelompokatau antar komunitas masyarakat, dan teror.

Huruf dCukup jelas

Huruf eCukup jelas

Huruf f

Menteri…………

-29-

Menteri Keuangan dan menteri teknis terkait menerbitkan Surat KeputusanBersama setelah memperoleh pertimbangan dari APIP, LKPP dan BPS.

Ayat (3)Cukup jelas

Ayat (4)Cukup jelas

Ayat (5)Cukup jelas

Ayat (6)Cukup jelas

Pasal 90Ayat (1)

Huruf aCukup jelas

Huruf bCukup jelas

Huruf cHarga Satuan timpang adalah Harga Satuan penawaran yang melebihi110% dari Harga Satuan HPS, setelah dilakukan klarifikasi.

Ayat (2)Huruf a

Cukup jelasHuruf b

Cukup jelasHuruf c

Cukup jelasHuruf d

Cukup jelasHuruf e

Cukup jelasHuruf f

Jadwal adalah kerangka waktu yang sudah dirinci setelah pemeriksaanlapangan bersama. Jadwal awal adalah jadwal yang ditetapkan padaKontrak atau jadwal yang sudah disepakati dalam rapat persiapanpelaksanaan Kontrak dan dituangkan dalam adendum Kontrak.

Ayat (3)Koefisien komponen adalah perbandingan antara nilai bahan, tenaga kerjadan alat kerja terhadap Harga Satuan dari pembobotan HPS dalam DokumenPengadaan.Penyesuaian harga tidak berlaku untuk jenis pekerjaan yang bersifatborongan misalnya Pekerjaan Lump Sum.Indeks harga yang digunakan bersumber dari penerbitan resmi Badan PusatStatistik (BPS) dan telah dipublikasikan.

Ayat (4)Cukup jelas

Ayat (5)Cukup jelas

Ayat (6)Cukup jelas

Ayat (7)Volume yang dihitung dalam penyesuaian harga adalah volume terpasangsesuai dengan laporan kemajuan fisik yang telah disahkan oleh pihak terkait.

Pasal 91………..

-30-

Pasal 91Cukup jelas

Pasal 92Ayat (1)

Cukup jelasAyat (2)

Arbitrase atau perwasitan adalah cara penyelesaian suatu perselisihan diluarperadilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuatsecara tertulis oleh para pihak yang berselisih.Alternatif penyelesaian sengketa adalah lembaga penyelesaian perselisihanatau beda pendapat diluar pengadilan melalui prosedur yang disepakati olehpara pihak.Alternatif penyelesaian sengketa terdiri atas:a. negosiasi;b. mediasi;c. konsiliasi; dand. penilaian ahli.Penyelesaian pengadilan adalah metode penyelesaian perselisihan yangtimbul dari hubungan hukum mereka yang diputuskan oleh pengadilan.Keputusan pengadilan mengikat kedua belah pihak.

Pasal 93Ayat (1)

Cukup jelasAyat (2)

Cukup jelasAyat (3)

Cukup jelasAyat (4)

Cukup jelasAyat (5)

Huruf aMasa pemeliharaan pekerjaan harus diberikan waktu yang cukup, denganmemperhatikan sifat, jenis dari pekerjaannya.

Huruf bYang dimaksud dengan pekerjaan permanen adalah pekerjaan yang umurrencananya lebih dari 1 (satu) tahun.Yang dimaksud dengan pekerjaan semi permanen adalah pekerjaan yangumur rencananya kurang dari 1 (satu) tahun.

Huruf cCukup jelas

Ayat (6)Cukup jelas

Ayat (7)Untuk pengadaan barang, para pihak mengikuti jangka waktu yang ditentukanoleh pabrik (garansi pabrikan).

Ayat (8)Cukup jelas

Ayat (9)Cukup jelas

Pasal 94Ayat (1)

Cukup jelasAyat (2)…………..

-31-

Ayat (2)Cukup jelas

Ayat (3)Cukup jelas

Ayat (4)Cukup jelas

Ayat (5)Cukup jelas

Ayat (6)Cukup jelas

Ayat (7)Cukup jelas

Ayat (8)Cukup jelas

Ayat (9)Pengadaan barang impor dilengkapi dengan:a) Sertifikat keaslian (Cerficate of Origin); danb) Surat Dukungan pabrikan/prinsipal (Supporting Letter).

Ayat (10)Yang dimaksud dengan jasa pelayanan yang ada di dalam negeri antara lainjasa asuransi, angkutan, ekspedisi, perbankan.

Pasal 95Ayat (1)

TKDN dihitung berdasarkan perbandingan antara harga Barang/Jasadikurangi harga komponen luar negeri terhadap harga Barang/Jasa dimaksud.

Ayat (2)Nilai Bobot Manfaat Perusahaan (Nilai BMP) merupakan nilai penghargaankepada perusahaan karena berinvestasi di Indonesia, memberdayakan UsahaMikro dan Usaha Kecil serta koperasi kecil melalui kemitraan, memeliharakesehatan, keselamatan kerja dan lingkungan (OHSAS 18000/ISO 14000),memberdayakan lingkungan (community development), serta memberikanfasilitas pelayanan purna jual.

Ayat (3)Cukup jelas

Ayat (4)Cukup jelas

Ayat (5)Cukup jelas

Ayat (6)Cukup jelas

Pasal 96Cukup jelas

Pasal 97Cukup jelas

Pasal 98Ayat (1)



Yang………

-32-

Yang dimaksud dengan kompetensi teknis adalah memiliki kemampuansumber daya manusia, teknis, modal dan peralatan yang cukup, contohnyapengadaan kendaraan, peralatan elektronik presisi tinggi, percetakan dengansecurity paper, walaupun nilainya dibawah Rp2.500.000.000 (dua miliar limaratus juta rupiah), diberikan kepada Penyedia Barang/Jasa yang bukan UsahaMikro, Kecil dan Menengah serta koperasi kecil.

Ayat (4)Cukup jelas

Pasal 99Ayat (1)

Untuk Pengadaan Barang/Jasa internasional yang dilakukan di luar negerimelalui Pelelangan/Seleksi Internasional, dilakukan semaksimal mungkinmengikut-sertakan Penyedia Barang/Jasa nasional.

Ayat (2)Cukup jelas

Ayat (3)Cukup jelas

Ayat (4)Apabila kredit ekspor, kredit lainnya dan/atau hibah luar negeri disertaidengan syarat bahwa pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa hanya dapatdilakukan di negara pemberi kredit ekspor, kredit lainnya dan/atau hibah, agartetap diupayakan semaksimal mungkin penggunaan Barang/Jasa hasilproduksi dalam negeri dan mengikutsertakan Penyedia Barang/Jasa nasional.

Ayat (5)Cukup jelas

Ayat (6)Cukup jelas

Pasal 100Cukup jelas

Pasal 101Ayat (1)

Cukup jelasAyat (2)

Cukup jelasAyat (3)

Daftar Rencana Prioritas Pinjaman Hibah Luar Negeri (DRPPHLN) diterbitkanoleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan PerencanaanPembangunan Nasional (BAPPENAS) dan dilaksanakan setelah MenteriKeuangan mengeluarkan penetapan sumber pembiayaan dari LembagaPenjamin Kredit Ekspor atau Kredit Swasta Asing.

Ayat (4)Ketentuan dan norma yang berlaku secara internasional antara lain ketentuanOverseas Economic Cooperation for Development (OECD) yang diantaranyamenyangkut jenis proyek yang memenuhi syarat untuk memperolehpendanaan dari kredit ekspor maupun trade-related aid, jangka waktupengembalian maksimum yang dapat diberikan, besarnya insurance premium,interest rate dan sebagainya.

Ayat (5)Metode perhitungan biaya efektif diantaranya discounted cost/net presentvalue.

Pasal 102

Ayat (1) …………….

-33-

Ayat (1)Huruf a

Cukup jelas.Huruf b

Jika Pengadaan Barang/Jasa Lainnya dengan nilai dibawahRp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) tidak dapat dilaksanakanoleh Penyedia Barang/Jasa Lainnya dari Dalam Negeri maka Pengadaandapat diikuti oleh perusahaan asing dan diumumkan dalam websitekomunitas internasional contohnya adalah peralatan riset, buku teknologi,jurnal penelitian, aplikasi untuk penelitian.

Huruf cJika Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai dibawahRp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) tidak dapat dilaksanakan olehPenyedia Jasa Konsultansi Dalam Negeri maka pengadaan dapat diikutioleh perusahaan asing dan diumumkan dalam website komunitasinternasional.

Ayat (2)Cukup jelas


Pasal 104Ayat (1)

Pengadaan Barang/Jasa secara Elektronik berpedoman pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Ayat (2)Cukup jelas


Pasal 106Ayat (1)

Cukup jelasAyat (2)

Yang dimaksud dengan arsitektur sistem informasi adalah kerangka dasaryang bersifat menyeluruh dan memberikan arah, bentuk, pengembangan dantatanan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik.


Pasal 108Ayat (1)

E-purchasing diselenggarakan dengan tujuan:a. terciptanya proses Pemilihan Barang/Jasa secara langsung melalui sistem

katalog elektronik (E-Catalogue) sehingga memungkinkan semuaPANITIA/Pejabat Pengadaan dapat memilih Barang/Jasa pada pilihanterbaik; dan

b. efisiensi biaya dan waktu proses Pemilihan Barang/Jasa dari sisi PenyediaBarang/Jasa dan Pengguna Barang/Jasa.

Ayat (2)Cukup jelas

‘Ayat (3)…………

-34-

Ayat (3)Berdasarkan Kontrak Payung (framework contract), LKPP akan menayangkandaftar barang beserta spesifikasi dan harganya pada sistem katalog elektronikdengan alamat www.e-katalog.lkpp.go.id.

Pasal 109Ayat (1)

Cukup jelasAyat (2)

Cukup jelasAyat (3)

Cukup jelasAyat (4)

Cukup jelasAyat (5)

Pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh LKPP termasuk tata cara e-tendering, pelaksanaan standar prosedur operasional yang dilaksanakan olehLPSE berkaitan dengan registrasi, verifikasi, sertifikat elektronik dan proseduroperasional lainnya.

Pasal 110Ayat (1)

Portal Pengadaan Nasional dibangun dan dikelola dengan tujuan:a. menyediakan informasi rencana Pengadaan;b. menyediakan informasi pengumuman Pengadaan; danc. memberikan kemudahan akses keseluruhan LPSE.

Ayat (2)Cukup jelas


Pasal 112Pengawasan dan pemeriksaan atas Pengadaan Barang/Jasa dimaksudkanuntuk mendukung usaha Pemerintah guna:a. meningkatkan kinerja aparatur Pemerintah, mewujudkan aparatur yang

profesional, bersih dan bertanggung jawab;b. memberantas penyalahgunaan wewenang dan praktek KKN; danc. menegakkan peraturan yang berlaku dan mengamankan keuangan negara.Pengawasan Masyarakat (Wasmas) dapat berfungsi:a. sebagai barometer untuk mengukur dan mengetahui kepercayaan publik

terhadap kinerja aparatur pemerintah, khususnya dalam PengadaanBarang/Jasa;

b. memberikan koreksi terhadap penyimpangan dalam pelaksanaan PengadaanBarang/Jasa; dan

c. memberikan masukan dalam perumusan kebijakan perencanaan,penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan dalam PengadaanBarang/Jasa.


Pasal 114Ayat (1)

Cukup………..

www.e-katalog.lkpp.go.id

-35-

Cukup jelasAyat (2)

Cukup jelasAyat (3)

Cukup jelasAyat (4)

Cukup jelasAyat (5)

Cukup jelasAyat (6)

Cukup jelasAyat (7)

Cukup jelas






Pasal 120Daftar Hitam dapat dikenakan bila Penyedia Barang/Jasa ternyata dengansengaja memalsukan data komponen dalam negeri.


Pasal 122Ayat (1)

Cukup jelasAyat (2)

Cukup jelas





Pasal 127…………….

-36-




penjelasan atas peraturan direksi giri … · pengelolaan barang merupakan rangkaian kegiatan yang...

Documents