peningkatan kompetensi sdm aparatur dalam rangka pembangunan sistem administrasi negara ri

Muatan Teknis Substantif Lembaga

Peningkatan Kompetensi SDM Aparatur Dalam Rangka Pembangunan

Sistem Administrasi Negara RI

Disampaikan dalam Diklatpim III Angkatan 47 Kab. Tanjung Jabung Barat, Jambi

Kuala Tungkal, 24 November 2012

Data Pribadi

Nama : Tri Widodo W. Utomo, SH.,MATTL : Yogyakarta, 15-07-1968NIP : 19680715 199401 1 001Jabatan : Kepala Pusat Kajian Manajemen Kebijakan/

Peneliti Utama Bidang Administrasi PublikGol/Pangkat : IV-c / Pembina Utama MudaAlamat Ktr : Jl. Veteran No. 10 Jakarta

Telp. 021-3868202 ext. 179; Fax. 021-3800187Alamt Rmh : Villa Melati Mas Blok M6/12A, Serpong

Tangerang Selatan, HP. 0813-1786-9936Email : [email protected]

Materi

• Sekilas LAN• Konsep Pembaharuan Sistem

Diklat Aparatur Dalam Konteks RUU ASN

• Jafung Analis Kebijakan• SANKRI

LAN-RI

Dasar Hukum Kewenangan LAN

TUGAS: melaksanakan tugas pemerintahan di bidang Administrasi Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yg berlaku.

FUNGSI:– Pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional tertentu di

bidang administrasi negara.– Pengkajian kinerja kelembagaan dan sumber daya aparatur dalam

rangka pembangunan administrasi negara dan peningkatan kualitas sumber daya aparatur.

– Pengkajian dan pengembangan MANAJEMEN KEBIJAKAN & PELAYANAN di bidang pembangunan administrasi negara.

– Penelitian dan pengembangan administrasi pembangunan dan otomasi administrasi negara.

– Pembinaan dan penyelenggaraan diklat aparatur negara.– Koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas LAN.– Fasilitasi dan pembinaan terhadap kegiatan instansi pemerintah di

bidang administrasi negara.

(Keppres 103/2001 jo. Perpres 64/2005)

LAN-RI

Visi & Misi LAN

Visi:Menjadi institusi yg handal dalam pengembangan sistem administrasi negara & peningkatan kompetensi SDM penyelenggara negara.

Misi: Perumusan rekomendasi kebijakan bidang

administrasi negara; Pengkajian, penelitian & pengembangan dalam

bidang administrasi negara; Penyelenggaraan diklat aparatur negara; Pembinaan diklat aparatur negara; Perkonsultasian & advokasi bidang adm. negara; Pengembangan IPTEK administrasi; Peningkatan kapasitas organisasi LAN.

LAN-RI

Arah Kebijakan & Strategi LAN

LAN-RI

Bagian 1

LAN-RI

Konsep Pembaharuan Sistem Diklat Aparatur Dalam Konteks RUU ASN (Aparatur Sipil Negara)

Diklat, Manajemen Pengetahuan, dan Pembangunan Administrasi Negara

Sumber: Shih-Hsien Chang, “Enhancing the Quality of a Public Administration Training Plan through Knowledge Management”, dalam United Nations Department of Economic and Social Affairs (UN-DESA) and International Association of Schools and Institutes of Administration (IASIA), Excellence and Leadership In The Public Sector: The Role of Education and Training,.

3 Dimensi Reformasi Sektor Publik

9 Program Percepata

n REFORMA

SI BIROKRAS

I

RUU-ASN

REFORMASI

KEPEGAWAIAN

Reformasi Diklat

Aparatur

PKMK LAN-RI

9 Program Percepatan RB

1. Penataan Struktur Birokrasi;2. Penataan Jumlah, dan distribusi PNS;3. Sistem Seleksi dan Promosi secara Terbuka;

4. Profesionalisasi PNS;5. Pengembangan Sistem Elektronik Pemerintah

(EGovernment);6. Penyederhanaan Perizinan Usaha;7. Peningkatan transparansi dan akuntabilitas

aparatur;8. Peningkatan Kesejahteraan Pegawai Negeri;9. Efisiensi Penggunaan Fasilitas, Sarana &

Prasarana Kerja PNS.PKMK LAN-RI

Profesionalisasi PNS

Penetapan Standar Kompetensi Jabatan; Peningkatan kemampuan PNS berbasis

kompetensi; Sistem Nasional Diklat PNS berbasis

Kompetensi; Sertifikasi kompetensi profesi; Mutasi dan rotasi sesuai kompetensi

secara periodik; Pengukuran kinerja individu; Penguatan Jabatan Fungsional.

PKMK LAN-RI

RUU ASN (dan Implikasinya)

PNS menjadi Profesi; 10% dari jam kerja harus dialokasikan untuk

pengembangan (diklat) pegawai; Pengangkatan, penempatan, mutasi & promosi

pegawai harus berdasar (uji) kompetensi; Jabatan Eksekutif Senior dg pola rekrutmen

terbuka (open bidding).

Badan Diklat akan memiliki peran sgt strategis sbg Center of Excellence !!

PKMK LAN-RI

Konsep Reformasi Diklat: Sistem Seleksi

RPL = Recognition of Prior Learning

Calon peserta yg

sudah memenuhi

syarat administratif

Tes Seleksi

Lulus Bersyarat

Tidak Lulus

Lulus

RPL

Max 3x

Kesesuaian kompetensi

alumni diklat dg komptensi jabatan yg dipersyaratkan

Eligible menduduki

Jabatan

Program Diklat

Certificate of Competence

PKMK LAN-RI

Mekanisme seleksi tidak lagi menggunakan sistem pre-test, namun sistem recognition of pre learning (RPL).

Calon peserta diklat diseleksi secara administratif, dan jika memenuhi syarat, kompetensinya diasses untuk mendeteksi atau memetakan kompetensi awal yg telah dimiliki.

Jika dianggap telah memiliki kompetensi sbg pejabat tertentu, maka instansi yg ditunjuk (LAN atau Kementerian PAN) menerbitkan sertifikat kompetensi dan ybs tidak perlu mengikuti diklat.

Jika tidak lulus assessment, dan hanya dinyatakan lulus bersyarat dalam tes seleksi, maka ybs wajib mengikuti diklat untuk menutupi gap kompetensinya.

Jika tidak lulus assessment, diberikan kesempatan untuk ikut tes assessment sebanyak tiga kali. Jika gagal untuk ketiga kalinya, maka ybs tidak dapat mengikuti diklat.

PKMK LAN-RI

Konsep Reformasi Diklat: Sistem Seleksi

Manfaatnya …

Menekan inefisiensi dalam investasi SDM sektor publik, karena mereka yg tidak layak atau tidak memiliki cukup kompetensi dasar akan terseleksi dengan sendirinya. Sementara bagi yg sudah memiliki kompetensi, juga tidak perlu membuang waktu hanya untuk mengikuti diklat.

Diklat tidak lagi dipandang sebagai program yg paling tepat untuk kondisi/masalah yg berbeda (one size fits all).

Orang yg masuk program diklat adalah mereka yg memiliki kadar kompetensi relatif berimbang, tidak ada yg terlalu tinggi, namun juga tidak terlalu rendah, shg persaingan antar peserta selama berada dalam kelas diharapkan dapat berjalan lebih dinamis dan seimbang pula.

PKMK LAN-RI

Konsep Reformasi Diklat: Strategi Pembelajaran

PKMK LAN-RI

Temporary System

• Ceramah• Diskusi & presentasi

• Studi kasus

Class Learning/ Conceptualization

Permanent System

Konsep Reformasi Diklat: Strategi Pembelajaran

• Sekuensi diklat sebaiknya tidak seperti sekarang, dengan komposisi pokok berupa proses pembelajaran (class learning) – orientasi/studi lapangan – seminar.

• Harus diubah menjadi class learning (conceptualization) – modelling (construction) – uji coba (piloting). Class learning adalah perwujudan strategi on-the-job training, sedang uji coba adalah perwujudan strategi off-the-job training. Adapun tahap modeling/konstruksi merupakan gabungan dan/atau jembatan antara off-the-job training dengan on-the-job training.

PKMK LAN-RI

Perubahan pada salah satu , beberapa atau seluruh area perubahan

Implementasi di tiap instansi/satker Umpan balik/self-assesmentGap kinerjaDiklat Aparatur

Sistem Diklat dengan Double-Loops

Bagian 2

LAN-RI

Jabatan Fungsional Analis Kebijakan

Latar BelakangLAN-RI

Tujuan Negara diwujudkan melalui instrumen kebijakan publik, namun kinerja kebijakan publik relatif masih belum memuaskan.

Tuntutan perampingan struktur organisasi sbg implikasi RB yg harus diimbangi dengan peningkatan profesionalisme SDM, terutama yg berhubungan dengan prumusan & analisis kebijakan.

Masih belum berimbangnya struktur kepegawaian yg masih didominasi staf administrasi, sementara jabatan yg berbasis keahlian khusus masih sangat terbatas.

Framework of Thinking

Sumber: Dunn, William N., 1995, Analisa Kebijakan Publik : Kerangka Analisa dan Prosedur Perumusan Masalah, terjemahan Muhadjir Darwin, Cet. Kelima, Yogyakarta : Hanindita.

LAN-RI

Framework of Thinking

Sumber: Carl V. Patton and David S. Sawicki, Basic Methods of Policy Analysis and Planning, Prentice Hall, 1 Feb 1993.

LAN-RI

Tugas LAN sbg Instansi PembinaLAN-RI

1. Menyusun petunjuk teknis pelaksanaan JFAK;2. Menyusun pedoman formasi JFAK;3. Menetapkan standar kompetensi JFAK;4. Mengusulkan tunjangan JFAK;5. Mensosialisasikan JFAK;6. Menyusun kurikulum Diklat fungsional/teknis fungsional AK;7. Menyelenggarakan Diklat fungsional/teknis fungsional AK;8. Mengembangkan sistem informasi JFAK;9. Memfasilitasi pelaksanaan JFAK;10. Memfasilitasi pembentukan organisasi profesi AK;11. Memfasilitasi penyusunan/penetapan etika profesi & kode etik; 12. Melakukan pembinaan Tim Penilai JFAK; dan13. Melakukan monitoring dan evaluasi JFAK.

Unsur & Sub-Unsur - 1LAN-RI

• Pendidikan, meliputi:– pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah/gelar;– pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang Analis Kebijakan

serta memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) atau sertifikat; dan

– pendidikan dan pelatihan Prajabatan.

• Analisis Kebijakan, meliputi :– perencanaan kegiatan;– identifikasi masalah;– formulasi kebijakan;– proses penetapan hasil analisis; – implementasi/pelaksanaan kebijakan; dan– evaluasi kinerja kebijakan.

Unsur & Sub-Unsur - 2LAN-RI

• Pengembangan profesi, meliputi:– pembuatan karya tulis/karya ilmiah di bidang analisis kebijakan;– penerjemahan/penyaduran buku dan bahan-bahan lain di bidang analisis

kebijakan;– pengembangan sistem analisis kebijakan;– pembuatan buku pedoman/petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis di

bidang analisis kebijakan; dan– kegiatan pengembangan diri di bidang analisis kebijakan.

• Penunjang kegiatan Analis Kebijakan, meliputi:– pengajar/pelatih di bidang Analis Kebijakan;– peran serta dalam seminar, lokakarya di bidang Analis Kebijakan;– keanggotaan dalam organisasi profesi;– keanggotaan dalam tim penilai angka kredit jabatan fungsional Analis

Kebijakan;– perolehan penghargaan, tanda jasa, tanda kehormatan lainnya;– perolehan gelar kesarjanaan lainnya; dan– perolehan gelar kehormatan akademis.

Pejabat yg Berwenang Menetapkan Angka Kredit

LAN-RI

• Kepala LAN bagi Analis Kebijakan Madya sampai dengan Analis Kebijakan Utama, di lingkungan LAN dan instansi lainnya.

• Pimpinan Instansi (eselon II yang membidangi Kebijakan) bagi Analis Kebijakan Pertama sampai dengan Analis Kebijakan Madya, di lingkungan Instansi masing-masing.

• Sekretaris Daerah Provinsi atau pejabat eselon II yang di tunjuk bagi Analis Kebijakan Pertama sampai dengan Analis Kebijakan Madya, di lingkungan Provinsi.

• Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota atau pejabat Eselon II yang ditunjuk bagi Analis Kebijakan Pertama sampai dengan Analis Kebijakan Madya, di lingkungan Kabupaten/Kota.

(Pasal 20)

Tim PenilaiLAN-RI

• Tim Penilai Analis Kebijakan Lembaga Adminitasi Negara, disebut Tim Penilai Pusat;

• Tim Penilai Analis Kebijakan pada Kementerian/Lembaga, disebut Tim Penilai Instansi;

• Tim Penilai Analis Kebijakan Provinsi, disebut Tim Penilai Provinsi; dan

• Tim Penilai Analis Kebijakan Kabupaten/Kota, disebut Tim Penilai Kabupaten/Kota.

(Pasal 21)

Pejabat yg Mengusulkan Angka KreditLAN-RI

• Pimpinan unit kerja setingkat eselon II pada masing-masing instansi, Sekretaris Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota kepada Kepala LAN bagi angka kredit Analis Kebijakan Madya, pangkat Pembina Tingkat. I, golongan ruang IV/b sampai dengan Analis Kebijakan Utama, pangkat Pembina Utama, golongan ruang IV/e.

• Pejabat yang membidangi Kepegawaian setingkat eselon III untuk angka kredit Analis Kebijakan Pertama, pangkat penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b sampai dengan Analis Kebijakan Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a yang bekerja di lingkungan K/L atau Pemdamasing-masing.

(Pasal 26)

Formasi - 1LAN-RI

• Pengangkatan PNS Pusat dalam jabatan Analis Kebijakan dilaksanakan sesuai dengan formasi jabatan Analis Kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri yang bertanggungjawab di bidang pendayagunaan aparatur negara setelah mendapat pertimbangan tertulis Kepala BKN.

• Pengangkatan PNS Daerah dalam jabatan Analis Kebijakan dilaksanakan sesuai dengan formasi jabatan Analis Kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur, Bupati/Walikota setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggungjawab di bidang pendayagunaan aparatur negara setelah mendapat pertimbangan Kepala BKN dengan tembusan disampaikan ke instansi pembina Analis Kebijakan.

(Pasal 34)

Formasi - 2LAN-RI

• Penetapan formasi Analis Kebijakan didasarkan pada indikator, antara lain :– ruang lingkup kebijakan;– jumlah kebijakan yang dihasilkan;– karakteristik pekerjaan/tugas pokok; dan– jumlah dan jenis jabatan.

• Formasi Analis Kebijakan di lingkungan Instansi Pusat, setiap lingkungan eselon I sesuai dengan karakteristik pekerjaan yg sifatnya perumusan kebijakan adalah paling banyak 10 .

• Formasi Analis Kebijakan di Provinsi setiap lingkungan eselon II, paling banyak 6.

• Formasi Analis Kebijakan di Kabupaten/Kota setiap lingkungan eselon II, paling banyak 5.

(Pasal 35)

Pedoman Inpassing JFAKLAN-RI

PNS yg pada saat ditetapkan Peraturan ini masih dan telah menjalankan tugas di bidang kebijakan berdasarkan keputusan pejabat yg berwenang dapat disesuaikan/diinpassing ke dalam JFAK.

PNS yg disesuaikan/diinpassing, harus memenuhi syarat sbb:o Berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma IV dengan bidang ilmu yg

relevan dengan analisis kebijakan dan sesuai dengan kebutuhan instansi;o Pangkat paling rendah Penata Muda Tingkat I (III/b);o Nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 tahun terakhir;o Memperhatikan beban kerja/kebutuhan formasi; dano Lulus Uji Kompetensi.

Angka kredit kumulatif untuk penyesuaian/inpassing dalam JFAK, sebagaimana tersebut dalam lampiran V Permenpan dan RB ini, hanya berlaku sekali selama masa penyesuaian/inpassing.

Pelaksanaan penyesuaian/inpassing perlu mempertimbangkan formasi jabatan. Batas waktu inpasing/penyesuaian mulai sejak peraturan Menpan dan RB

ditetapkan dan harus sudah selesai pada akhir Desember 2013.

Pedoman Inpassing JFAKLAN-RI

ANGKA KREDIT KUMULATIF UNTUK PENYESUAIAN/INPASSING JABATAN FUNGSIONAL

ANALIS KEBIJAKAN

NO GOLONGAN RUANG IJAZAH/STTB YANG SETINGKATANGKA KREDIT DAN MASA KEPANGKATAN

< 1 TAHUN 1 TAHUN 2 TAHUN 3 TAHUN 4 TH/LEBIH

1 2 3 4 5 6 7 8

1 III/bSarjana/DIV 150 162 174 186 197

Magister (S2) 150 163 177 188 199

2 III/cSarjana/DIV 200 224 247 271 294

Magister (S2) 200 226 249 273 296Doktor (S3) 200 228 251 275 298

3 III/dSarjana/DIV 300 322 345 368 391


4 IV/aSarjana/DIV 400 434 468 502 536


5 IV/bSarjana/DIV 550 584 618 652 686


6 IV/cSarjana/DIV 700 734 768 802 836


7 IV/dSarjana/DIV 850 895 940 985 1030


8 IV/e Sarjana (S1) s/d Doktor (S3) 1050 1050 1050 1050 1050

Bagian 3

LAN-RI

SANKRISistem Administrasi Negara Kesatuan RI

dari SANRI ke SANKRILAN-RI

Mengapa “K”?Apa makna

“K”?

LAN-RI

3 Pilar NKRI

• Kesatuan Kejiwaan (psikologis) yang dinyatakan dalam Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928;

• Kesatuan Kenegaraan (politis) yang diproklamasikan oleh Soekarno-Hatta pada 17 Agustus 1945;

• Kesatuan Kewilayahan (yuridis teritorial) yang diumumkan oleh Perdana Menteri Djuanda pada 13 Desember 1957 (Djalal, 2001).

LAN-RI

Sistem Administrasi Negara

Prof Mustopadidjaja AR; SE, MPIA, PhD.

ORG

MGT

MB

PNWN

MU

LTI

DI

M

EN

SIO

NA

L

*) A SYSTEM FOR RATIONAL HUMAN COOPERATION

ADMNGR*)

ADM

NGR

CITA2 & TUJUAN BERNEGARA

*) SISTEM KERJA SAMA YANG RASIONAL DAN MANUSIAWI

ADMINISTRASI NEGARA: MAKNA, PARADIGMA, DAN LINGKUP

*) ADMINISTRASI NEGARA ADALAH ADMINISTRASI MENGENAI NEGARA DALAM KESELURUHAN UNSUR PADA KEDUANYA DAN SALING HUBUNGANNYA SATU SAMA LAIN DENGAN BERBAGAI AKTIVITAS YANG BERPENGARUH PADA PENCAPAIAN CITA-CITA DAN TUJUAN BERNEGARA

Notasi :

MB = MASYARAKAT BANGSA, MAJMUKPN = PEMERINTAHAN (LEG, EKS, YUD) WN = WILAYAH NEGARA, KEPULAUANORG = PN, MB, DUNIA USAHA

LAN-RI

Orbit Lembaga Negara/Pemerintah

Struktur “Visi” Indonesia

VISI IDEAL (Cita-cita & Tujuan luhur Bangsa Indonesia):

“... Negara Indonesia yg merdeka, bersatu, berdaulat, adil & makmur”“... melindungi segenap bangsa Indonesia & seluruh tumpah darah Indonesia & untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa & ikut melaksanakan ketertiban dunia yg berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi & keadilan sosial …”

Visi Indonesia 2020 (Visi Antara):“Terwujudnya masyarakat Indonesia yg religius, manusiawi, bersatu, demokratis, adil, sejahtera, maju, mandiri, serta baik & bersih dalam penyelenggaraan negara.”

(Tap MPR No. VII/2001 ttg Visi Indonesia Masa Depan)

Visi Jangka Panjang :“Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur .”

(UU No. 17/2007 tentang RPJP Nasional)

LAN-RI


Visi Jangka Panjang (2004-2024):“Indonesia yang mandiri, maju, adil & makmur ”

(UU No. 17/2007 tentang RPJP Nasional)

Visi Jangka Menengah 2009-

2014:

“Terwujudnya Indonesia yang

Sejahtera, Demokratis, dan

Berkeadilan” (RPJMN II).

Visi Jangka Menengah 2004-2009: 1. Terwujudnya kehidupan masyarakat, bangsa

& negara yg aman, bersatu, rukun & damai. 2. Terwujudnya kehidupan masyarakat, bangsa

& negara yg menjunjung tinggi hukum, kesetaraan, dan HAM.

3. Terwujudnya perekonomian yg mampu menyediakan kesempatan kerja &

penghidupan yg layak serta memberi pondasi yg kukuh bagi pembangunan

berkelanjutan (RPJMN I).

Visi Jangka Menengah 2014

dst:

RPJMN III & IV

?

LAN-RI


Visi Lembaga Pemerintah

Visi Lembaga Negara

Visi Lembaga PerekonomianVisi Pemda

Visi Jangka Menengah (RPJM)

Visi Jangka Panjang (RPJP)

Visi Abadi Negara

Visi Lembaga Pemerintah

Visi Lembaga Negara

Visi Lembaga Perekonomian

Visi Lembaga

Politik

Visi Lembaga PerekonomianVisi Lembaga

Sosial/Kemasy.

Refleksi Good Governance

LAN-RI

Negara “Kesatuan”

• Bukan hanya kesatuan teritorial, kesatuan ideologis, kesatuan sistem (politik, hukum, ekonomi);

• NKRI juga harus mencerminkan adanya kesatuan visi (secara nasional), kesatuan arah, kesatuan langkah!

• Keragaman sejarah, budaya, afiliasi politik, dll BUKAN alasan untuk mengembangkan visi yg bertentangan dengan visi nasional, atau untuk meng-klaim kedaulatan teritorial, atau untuk memiliki ideologi yg berbda, atau untuk membangun sistem yg berbeda.

• Maka, “Kesatuan” adalah “harga mati”. Perbedaan diapresiasi sbg faktor penguat “Kesatuan” tsb.

LAN-RI

Epilog …

SANKRI

ORGANISASI

MANAJEMEN

PROSESCITA-CITA& TUJUAN

NKRI

WILAYAHNKRI

WILAYAHNKRIKEBIJAKAN

PELAYANAN

KINERJA

APA YANG TELAH KITA KONTRIBUSIKAN DALAM PERJUANGAN MEWUJUDKAN CITA-CITA DAN TUJUAN NKRI TERSEBUT ?

SANKRI ADALAH WADAH PERJUANGAN BERSAMA SEGENAP KOMPONEN BANGSA DALAM MEWUJUDKAN CITA-CITA DAN TUJUAN BERNEGARA

JADILAH PUTRA PUTRI TERBAIK BANGSA DALAM PERJUANGAN TERSEBUTSESUAI POSISI DAN PERAN MASING-MASING DALAM SANKRI

DI MANA PUN ANDA BERADA, DAN APA PUN PERAN ANDA. ANDA BERADA DALAM SANKRIDALAM RANGKA ITU SEBAGAI PIMPINAN ORGANISASI PEMERINTAHAN NEGARA ANDA BERTUGAS MENGATASI

MASALAH YANG DIHADAPI MASYARAKAT BANGSA DAN NEGARA, DAN BERTANGGUNG JAWAB ATAS PERJUANGAN MEWUJUDKAN CITA-CITA DAN TUJUAN BERNEGARA

Prof Mustopadidjaja AR; SE, MPIA, PhD. Pusat KMK LAN-RI

Terima Kasih

Kuala Tungkal, 24 November 2012

Semoga Bermanfaat …

peningkatan kompetensi sdm aparatur dalam rangka pembangunan sistem administrasi negara ri

Documents